PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA BAITUL MAAL WA TAMWIL AKIBAT PEMBEKUAN (STUDI KASUS BMT AMANAH SLEMAN YOGYAKARTA)
SKRIPSI DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT UNTUK MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM
OLEH : WAHYU PROKLAMASI 09340140 PEMBIMBING: 1. ISWANTORO,S.H., M.H. 2. FAISAL LUQMAN HAKIM,S.H., M.HUM.
ILMU HUKUM FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2014
ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi karena terjadinya pembekuan pada BMT Amanah Sleman. Penyebab awal terjadinya pembekuan pada BMT Amanah adalah minimnya pengetahuan pengurus dan pengelola mengenai pengelolaan keuangan syariah serta masih rendahnya kepatuhan pengurus dan pengelola terhadap Peraturan dan hukum keuangan syariah. Wujud dari ketidakpatuhan tersebut yakni pengurus mulai lalai terhadap kewajibannya dalam mengurus BMT Amanah. Dengan tidak berfungsinya peran pengurus, maka pihak pengelola pun semakin leluasa melakukan banyak kesalahan hingga menyebabkan BMT Amanah beku. Kesalahan yang dilakukan oleh pengelola diantarnya adalah dengan membuat laporan keuangan palsu dan melakukan penyelewengan dana BMT untuk kepentingan pribadi. Selain itu pengurus dan pengelola juga mencampurkan keuangan BMT dengan keuangan pribadi sehingga keuangan BMT semakin tidak jelas hingga berdampak pada pembekuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anggota akibat pembekuan BMT Amanah. Penelitian ini mengambil data pada 24 Juli 2014 sampai dengan 24 September 2014 di LOS DIY, BMT Amanah dan Perindagkop Sleman, dengan menggunakan metode pengumpulan data, observasi, wawancara dan studi pustaka. Sifat penelitian yakni deskriptif analitik sehingga tertuju pada pemecahan masalah dengan fakta-fakta ang ada. Adapun permasalahan yang akan dijawab pada penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi para anggota akibat pembekuan BMT Amanah dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi anggota untuk mendapatkan perlindungan hukum. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah pemberian perlindungan hukum kepada anggota masih sangat lemah, hal tersebut didasarkan karena BMT secara umum maupun BMT Amanah secara khusus belum memiliki payung hukum sendiri. Sementara perlindungan hukum yang dapat diterapkan bagi anggota BMT Amanah adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta KUHPerdata dengan melihat unsur wanprestasi dan unsur perbuatan melawan hukum. Kendala yang dihadapi anggota untuk mendapatkan perlindungan hukum diantaranya disebabkan karena keadaan BMT Amanah yang beku serta minimya kejelasan tanggung jawab dari pengurus dan pengelola BMT Amanah. Ketidakjelasan yang dilakukan pengurus dan pengelola BMT Amanah yakni dengan cara kabur untuk menghindari kewajiban, mengabaikan tagihan anggota dan memberikan janji pembayaran yang tidak kunjung dipenuhi.
ii
MOTTO
Ilmu itu iman dan amal adalah pengikutnya (Al-Ghazali).
Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apa pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sekecil apa pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula (Qs. Al- Zalzalah).
Tutupilah kekurangan mu dengan kelebihan mu, tutupilah kelebihan mu dengan kerendahan hati mu agar kamu selamat.
vii
PERSEMBAHAN
Pertama skripsi ini saya persembahkan untuk Allah SWT dan Rasulullah SAW.
Prodi
Ilmu
Hukum
Fakultas
Syariah
UIN
Sunan
Kalijaga
Yogyakarta. Kedua orang tua tercinta yang tak pernah henti memberikan doa dan kasih sayang. Diri saya pribadi Semua saudara dan teman-teman yang selalu siap membantu tanpa pamrih.
viii
KATA PENGANTAR بسم هللا الرّحمه الرّحيم ّ الحمدهللا ربّ العالميه اشهد ان آلاله اال هللا واشهد ان مح ّمدا عبده ورسىله اللّهم ص ّل على سيّدوا مح ّمد وعلى اله . اما بعد.وصحبه اجمعيه Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam yang telah memberikan rahmat, barakah dan kemudahan dalam mengerjakan skripsi ini hingga akhir. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah untuk Nabi akhir zaman, Nabi yang memiliki akhlak paling sempurna, Nabi yang kelak kita harapkan syafaat-nya di yaumil akhir, Muhammad SAW. Penyusunan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anggota, Akibat Pembekuan Baitul Maal Wa Tamwil (Studi Kasus BMT Amnah Sleman Yogyakarta)” ini tidak dapat penyusun selesaikan sepenuhnya tanpa kerja keras, doa, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan untaian rasa syukur, penyusun mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada: 1. Prof. Dr. Musa Asy’arie, selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2. Bapak Noorhaidi Hasan, MA., M. Phil., Ph.D., selaku dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum. 3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. ix
4. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau juga selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan. 5. Bapak Iswantoro,S.H., M.H. dan Bapak Faisal Luqman Hakim,S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi yang selalu memberikan semangat dan memberikan pencerahan dalam pelajaran kuliah maupun saat proses pembuatan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 6. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan pengetahuan dan wawasan untuk penulis selama menempuh pendidikan. 7. Ibunda Ragil dan almarhum Bapak Mujiono tercinta yang telah memberikan segenap cinta kasih, doa dan pengorbanan yang tiada terkira. 8. Kakak Safangat, kakak Ipar Wulan dan keponakan tercinta Karunia Wahyu Ningtias terimakasih atas cinta kasih yang selalu mengalir dalam keluarga indah ini. 9. Ibu Sutikno, Mb Sinta, Pak Purnomo, Pak Choirodin, Pak Badrudin dan seluruh keluarga di rumah yang tidak bisa disebutkan satu persatu, termakasih banyak atas doa dan semangatnya. 10. Sahabat-sahabat tersayangku Ratih Purbowisanti, Enang Muhammad Firdaus dan Lusi Sulistiowati yang selama ini sudah memberikan banyak sekali x
keceriaan, bantuan dan kebaikan dengan ikhlas dan tampa pamrih. Serta sahabat-sahabat seperjuangan lainnya, Subur Pramono, Umi Khanifah, Arif Fahmi, Iqbal Suprayogi, R Zuhrufus Surur, Widi dan Aaan, bersama kalian banyak memberikan hikmah kehidupan. 11. Pak Slamet selaku Wakil Ketua LOS-DIY dan seluruh pihak LOS yang sudah bersedia
membantu,
mendukung
dan
memberikan
semangat
dalam
mengerjakan skripsi ini hingga selesai. 12. Pihak dan anggota BMT Amanah yang sudah bersedia memberkan informasi terkait data skripsi hingga skripsi lancar dan selesai. 13. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum, terimakasih atas kebersamaan, perjuangan dan kasih sayang yang manis ini. 14. Seluruh teman-teman KKN UIN Sunan Kalijaga Dusun Klampok Giripurwo Kecamatan Purwosari. Devie Sofiana Hadi, Puspita, Lina Hidayatus Sholihah, Kim Rahmad, Ahmad Samsul Huda, Huda, Wahyu Hidayat, Luqman, Yusuf dan Novie, terimakasih atas kasih sayang keluarga baru yang kita punya. 15. Seluruh teman-teman kos Melci dari awal hingga akhir. Mbk Intan, mb Ruroh, mbk Marfu’, mbk Ayu, Dwi, Anik, Ani L, Nia, Ita, Elsa, Yanti, Ani H, Umi, Nur, Fatim dan semuanya yang selalu memberikan semangat, bantuan dan doa. 16. Seluruh pihak yang sudah dengan ikhlas membantu, mendoakan dan memberikan semangat kepada penyususn dalam meyelesaikan skripsi ini, terimakasih banyak atas semua kebaikannya. xi
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ........................................................................................................ i ABSTRAK ......................................................................................................................... ii SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI ................................................................................ iii SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI ................................................................................ iv SURAT PENGESAHAN SKRIPSI .................................................................................. v SURAT PERNYATAAN ................................................................................................... vi HALAMAN MOTTO ...................................................................................................... vii HALAMAN PERSEMBAHAN ...................................................................................... viii KATA PENGANTAR ....................................................................................................... ix DAFTAR ISI ..................................................................................................................... xii BAB 1 PENDAHULUAN A. Latar Belakang ...................................................................................................... 1 B. Rumusan Masalah .................................................................................................. 6 C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ........................................................................... 6 D. Tinjauan Pustaka .................................................................................................... 7 E. Kerangka Teoritik .................................................................................................. 11 F. Metode Penelitian.................................................................................................... 17 G. Sistematika Pembahasan ........................................................................................ 20 BAB II GAMBARAN UMUM MENGENAI PEMBEKUAN BMT DAN PERLINDUNGAN HUKUM ANGGOTA BMT
xii
A. Sebab-sebab Pembekuan BMT Secara Umum ...................................................... 21 B. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum ..................................................................... 24 1. Perlindungan Hukum Konsumen ..................................................................... 29 2. Perlindungan Hukum Akibat Wanprestasi ....................................................... 33 3. Perlindungan Hukum Akibat Perbuatan Melawan Hukum .............................. 36 4. Perlindungan Hukum Melalui Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah ............ 38 BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG BMT AMANAH A. Tinjauan Umum tentang BMT ................................................................................ 44 1. Sejarah Singkat Lahirnya BMT ....................................................................... 44 2. Pengertian dan Payung Hukum BMT .............................................................. 46 3. Pengertian Riba dan Bagi Hasil ....................................................................... 55 4. Pengertian Akad dan Perjanjian ....................................................................... 59 5. Produk Lembaga Keuangan BMT ................................................................... 61 6. Aspek Pengawasan BMT ................................................................................. 66 B. Tinjauan Umum Tentang BMT Amanah ............................................................... 69 1. Sejarah Berdirinya BMT Amanah .................................................................... 69 2. Visi dan Misi BMT Amanah ............................................................................. 69 3. Struktur Organisasi ........................................................................................... 70 4. Produk-Produk BMT Amanah .......................................................................... 71 5. Penyebab Pembekuan BMT Amanah ............................................................... 73 BAB 1V ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB
xiii
BMT BMT AMANAH TERHADAP ANGGOTA A. Perlindungan Hukum Bagi Para Anggota Akibat Pembekuan .............................. 78 B. Kendala yang Dihadapi Anggota untuk Mendapatkan Perlindungn Hukum .......... 89 BAB V PENUTUP A. Kesimpulan ............................................................................................................ 101 B. Saran ....................................................................................................................... 102 DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................................ 105 LAMPIRAN A. Perizinan 1. Surat Izin Pemprov DIY 2. Surat Izin Pemkab Sleman B. Bukti Penelitian 1. LOS DIY 2. Perindagkop Sleman C. Lain-lain 1. Akta Pendirian KSU BMT Amanah 2. Laporan Pertanggungjawaban Pengawas dan Pengurus Tahun 2009 3. Brosur BMT Amanah 4. Curiculum Vitae
xiv
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG Saat ini Lembaga keuangan syari’ah menjadi lembaga keuangan paling diminati di Indonesia terutama masyarakat muslim, kemajuan tersebut menunjukan bahwa perkembangan perekonomian dengan sistem Islam mendapatkan tempat tersendiri di hati masyarakat. Dengan dikeluarkannya Fatwa Bunga Bank Haram dari MUI Tahun 2003 menyebabkan banyak bank menjalankan prinsip syariah.1 Lembaga keuangan syariah sendiri dapat dipetakan menjadi Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS). Baru-baru ini juga telah lahir lembaga keuangan baru yaitu BMT (Baitul Mal Wat Tamwil) yang pada dasarnya merupakan lembaga keuangan non bank atau lembaga keuangan mikro syari’ah yang menjalankan sebagian besar sistem operasional perbankan syariah.2 Badan hukum paling tepat untuk BMT adalah koperasi, baik Serba Usaha (KSU) maupun Simpan-Pinjam (KSP), dan sekarang telah diatur dalam Keputusan Menteri Nomor 91/kep/M.KUKM/IX/2004 dengan badan Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah (KJKS). Legalitas nasionalnya mengikuti peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan koperasi yakni Undang-undang Nomor 1
Wiroso, Jual Beli Murabahah, (Yogyakarta : UII Press, 2005), hlm. 1.
2
Lasmiatun, Perbankan Syari’ah, (Semarang: LPSDM. RA Kartini, 2010), hlm. 20-21.
1
2
25 Tahun 1992 tentang Koperasi. Dalam penjelasannya menyebutkan bahwa UU 1945 menyatakan perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.3 BMT sebagai lembaga keuangan syariah yang berpedoman pada nilainilai Islam sangat diharapkan mampu menjadi terobosan baru dalam menangani krisis keuangan masyarakat, apa lagi BMT jelas melarang riba dan menggantinya dengan sistem bagi hasil. Berdasarkan data yang diperoleh dari LOS DIY, jumlah BMT dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yaitu hingga saat ini diperkirakan mencapai 3.307 diseluruh Indonesia, sedangkan BMT di seluruh DIY ditaksir mencapai 200 lebih. Peningkatan tersebut menunjukan bahwa BMT mampu menjadi penyelamat ekonomi mikro dan kecil, namun sangat disayangkan kemajuan tersebut justru tercoreng dengan munculnya beberapa BMT bermasalah, sebut saja BMT bermasalah di DIY yang kini telah mencapai jumlah 10 persen. BMT tersebut diantaranya yaitu BMT Amratani dengan kerugian masyarakat Rp 32 miliar, BMT Isra dengan kerugian masyarakat Rp 51 miliar, BMT Hilal dengan kerugian masyarakat Rp 22 miliar. Tentu saja jumlah anggota BMT yang dirugian mencapai ribuan orang.4 Selain BMT di atas, berdasarkan data yang diperoleh penulis dari Lembaga Ombudsman Swasta (LOS) DIY, salah satu BMT bermasalah yang kini 3
Dadan Mutaqqin, Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari’ah, (Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2008), hlm. 60. 4
http://www.republika.co.id/berita/syariah/keuangan/11/08/19/lq5gx4-bmt-bermasalah-di-diycapai-10-persen, akses pada 19 Mei 2014.
3
masih dalam status beku adalah BMT Amanah. BMT Amanah berdiri pada tanggal 5 November 1998 dengan Nomor : 17/BH/ DK/XI/1998, bentuk badan hukum yaitu Koperasi Serba Usaha (KSU) BMT Arthamana dan kemudian pada tahun 2003 BMT Arthamana telah berubah nama menjadi KSU BMT Amanah dan beralamat di Jalan Monjali Nomor 12, Sariharjo, Ngaglik, Sleman Yogyakarta. BMT Amanah berpayung hukum pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia Nomor: 710/KEP/M/XII/1997 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31/KPTS/1996 tentang Perubahan Pertama Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 240/KPTS/1995 Tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor : 12 Tahun 1995 Tentang Pembentukan Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman. Pada awal berdirinya, BMT Amanah belum mengalami kendala keuangan hingga akhirnya diketahui pada tahun 2011 BMT Amanah tidak beraktifitas lagi karena terhimpit masalah pendanaan. Masalah pokok hingga terjadinya pembekuan BMT Amanah sendiri bersumber dari kelalaian pengurus terhadap tugasnya, kecurangan yang dilakukan pengelola serta lemahnya pengawasan internal dan eksternal.
4
BMT Amanah yang seharusnya menjadi lembaga keuangan terpercaya bagi masyarakat dengan pengelolaan berintegritas tinggi justru menunjukan fakta mengejutkan. Pengelola BMT ternyata telah melakukan banyak kecurangan bisnis, meskipun tidak semua pengelola berlaku curang namun hal tersebut menjadi andil yang cukup besar atas di bubarkanya BMT Amanah. Bentuk kecurangan bisnis tersebut diantaranya yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pihak marketing, meskipun pihak marketing telah menerima setoran dari pihak petani hingga mencapai 14 juta rupiah namun uang tersebut tidak disetorkan ke BMT melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi, bahkan petugas marketing lainnya terbukti melakukan penyelewengan dana hingga 200 juta rupiah. Tidak hanya itu, pengelola lainnya juga terbukti melakukan penggelapan dana serta tindakan terlarang lain yang jelas membuat BMT Amanah semakin sekarat. Kurangnya pemahaman pengurus dan pengelola terhadap ekonomi syariah, minimnya kepatuhan pada kode etik keuangan Islam, persaingan antar bisnis keuagan, belum lagi beberapa permasalahan kredit macet di BMT Amanah menjadi
penyebab selanjutnya
atas
bekunya
BMT Amanah sehingga
meninggalkan banyak hutang kepada para anggota. Implikasi dari pembekuan BMT Amanah bagi para anggota yaitu anggota menjadi kesulitan untuk mengambil simpanan, memperoleh bagi hasil serta hakhak lainnya yang yang harusnya di peroleh anggota tanpa hambatan. Sebagai anggota yang tidak tahu-menau mengenai penyebab pembekuan BMT, sudah
5
pasti anggota mengharapkan simpanan dapat kembali seratus persen meskipun faktanya hal tersebut masih jauh dari realita. Para anggota harus berhadapan dengan peliknya penanganan dari BMT yang belum juga melunasi simpanan para anggota.5 Seyogyanya BMT Amanah sebagai lembaga keuangan yang sudah dipercaya masayarakat, meskipun sedang mengalami masa-masa krisis keuangan terberatnya tetap memiliki kewajiban untuk mengembalikan tabungan anggota. Dan dalam persoalan seperti ini, peran Dewan Pengawas Syariah sebagai pengawas atas kinerja BMT diharapkan dapat berfungsi secara efektif sehingga dana anggota dan calon anggota bisa kembali dengan maksimal. Mengingat amanah dari UUD 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”6. Permasalahan-permasalahan inilah yang menggugah penulis untuk melakukan
penelitian
sebagai
tugas
akhir
atau
skripsi
berjudul,
”PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA BAITUL MAAL WA TAMWIL AKIBAT PEMBEKUAN (STUDI KASUS BMT AMANAH SLEMAN YOGYAKARTA)”.
5
Hasil waancara dengan Bapak Slamet selaku Wakil Ketua LOS DIY. Pada tanggal 20 Mei 2014.
6
Pasal 28 D Undang-Undang Dasar 1945.
6
B. RUMUSAN MASALAH Berdasarkan
latar
belakang
masalah
tersebut
maka
penyusun
merumuskan pokok masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi para anggota akibat pembekuan BMT Amanah Sleman ? 2. Kendala-kendala apa yang dihadapi anggota untuk mendapatkan perlindungan hukum ?
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITAN Tujuan penelitian diperlukan karena terkait erat dengan perumusan masalah dan judul dari penelitian itu sendiri. Oleh karena itu peneliti mempunyai tujuan atau hal-hal yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Adapun tujuan peneliti ini adalah: 1. Tujuan Penelitian a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi anggota akibat pembekuan BMT Amanah. b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi anggota untuk mendapatkankan perlindungan hukum. 2. Kegunaan Penelitian Dalam penelitian ini diharapkan adanya kegunaan atau manfaat, adapun
7
manfaat dari penelitian ini adalah : a. Kegunaan ilmiah atau Akademik 1) Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang Hukum Perdata khususnya Hukum Bisnis spesifikasi mengenai perlindungan hukum bagi anggota BMT. 2) Diharapkan dapat menambah bahan referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis dimasa yang akan datang. b. Kegunaan Aplikatif atau Terapan 1) Untuk mengembangkan daya pikir analisis yang akan membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mencocokkan bidang keilmuan yang selama ini diperoleh dalam teori dan praktek. 2) Dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti. 3) Dapat menjadi referensi bagi BMT, anggota BMT dan Lembaga Ombudsman Swasta (LOS) untuk mencari solusi serta jawaban dalam menghadapi permasalahan perlindungan hukum bagi anggota akibat pembekuan BMT.
D. TINJAUAN PUSTAKA Tinjauan pustaka diperlukan untuk menghindari kesamaan karya penelitian penulis dengan penelitian tedahulu. Survey awal dari beberapa literatur pustaka dalam rangka membantu penyusunan proposal ini merupakan keharusan, yaitu sebagai pendukung yang mempermudah pemahaman penulis tentang apa
8
yang akan dikaji. Beberapa literatur tersebut tidak ada yang memiliki kesamaan secara keseluruhan dengan skripsi penulis, namun sedikit banyak memiliki keterkaitan dengan objek penelitian skripsi ini. Adapun karya-karya tersebut adalah: Pertama yaitu skripsi oleh M. Sholehuddin “Perlindungan Hukum Kepada Nasabah di Asuransi Syari’ah (Studi Kasus di PT. Asuransi Tafakul Keluarga Cabang Yogyakarta)”7 Skripsi ini menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi nasabah di asuransi syariah sudah terintegrasi di dalam ketentuan polis PT Asuransi Tafakul Keluarga. Perlindungan selanjutnya yaitu bila terjadi penyimpangan hak-hak atas informasi yang tidak akurat, maka nasabah bisa mengajukan sengketa kepada PT. Asuransi Tafakul Keluarga melalui musyawarah, bila musyawarah tidak tercapai maka bisa melalui arbitrase melalui Pengadilan Agama. Sedangkan perlindungan nasabah yang utama yaitu mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kedua skripsi oleh Miftahul Ulum “Pemahaman Nasabah Terhadap Prinsip-Prinsip Syari’ah yang di Terapka Pada Produk Layanan BMT (Studi Kasus Pada BMT Al-Ikhlas Yogyakarta)”8 Skripsi ini menjelaskan mengenai
7
Skripsi oleh M. Sholehuddin “Perlindungan Hukum Kepada Nasabah di Asuransi Syari’ah (Studi Kasus di PT. Asuransi Tafakul Keluarga Cabang Yogyakarta)”, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010. 8
Skripsi oleh Miftahul Ulum “Pemahaman Nasabah Terhadap Prinsip-Prinsip Syari’ah yang di Terapka Pada Produk Layanan BMT (Studi Kasus Pada BMT Al-Ikhlas Yogyakarta)”, Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yoryakarta, 2006.
9
faktor-faktor yang menjadi dasar keputusan nasabah menjadi anggota BMT AlIkhlas Yogyakarta, diantaranya yaitu aman dan menguntungkan, juga hemat biaya karena ada layanan antar jemput. Berikutnya yaitu BMT telah melaksanakan dan menjalankan prinsip-prinsip syariah dan para nasabah juga telah melaksanakan prinsip syari’ah yang telah diterapkan oleh BMT Al-Ikhlas Yogyakarta meskipun secara umun anggota nasabah masih kurang faham atas prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh BMT Al-Ikhlas. Ketiga skripsi oleh Pradita Wulandari “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Investasi Deposito Mudharabah Berjangka (Studi Kasus pada BMT Amratani Utama di Sleman”9 Skripsi ini menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap pengguna jasa investasi deposito mudharabah di BMT Amratani Utama masih lemah, pemerintah menyerahkan seluruh mekanisme perlindungan pada BMT sedangkan BMT Amratani Utama sendiri merupakan salah satu BMT yang tidak menyediakan mekansme perlindungan dana bagi pengguna jasanya. Keempat skripsi oleh Pratiwi Nalatia Harentaon Nainggolan “Aspek Hukum Kepailitan dan Likuidasi Ditinjau Dari Otoritas Pengawas Perbankan (Studi Kasus Putusan PN. Niaga Jakarta)” 10 Skripsi tersebut menjelaskan bahwa
9
Skripsi oleh Pradita Wulandari “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Investasi Deposito Mudharabah Berjangka (Studi Kasus pada BMT Amratani Utama di Sleman)”, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2014. 10
Skripsi oleh Pratiwi Nalatia Harentaon Nainggolan “Aspek Hukum Kepailitan dan Likuidasi Ditinjau Dari Otoritas Pengawas Perbankan (Studi Kasus Putusan PN. Niaga Jakarta)”Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara Medan, 2009.
10
penyelesain dengan mekanisme kepailitan dengan terhadap bank bermsalah dan penerapan undang-undang kepailitan oleh bdan usaha bank terhadap bebrapa hal yang akan menjadi kendala bagi bank. Berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum Bank Indonesia yang diberikan kepada masayarakat atau nasabah terhadap sebuah bank yang tidak mampu lagi menjalankan usahanya adalah bukan melalui mekanisme kapailitan, melainkan dengan tindakan-tndakan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 37 Undang-Undnag Perbankan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Ijin Usaha, Pembuabaran dan Likuidasi Bank. Kelima jurnal oleh David Y. Wonok “Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Nasabah Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Resiko yang Timbul Dalam Penyimpangan Dana”11 jurnal tersebut menjelaskan bahwa bank menyediakan lembaga mediasi perbankan sebagai bentuk perlindungan pada konsumen dan pertanggung jawaban bank apa bila nasabah mengalami kerugian adalah dengan menangani dan menyelesaiakan beberapa keluhan dan pengaduan nasabah. Keenam jurnal oleh Asmi Nur Siwi Kusmiati “Risiko Akad Dalam Pembiayaan Murabahah pada BMT di Yogyakarta (dari Tori ke Terapan)”12
11
Jurnal oleh David Y. Wonok “Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Nasabah Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadapa Resiko yang Timbul Dalam Penyimpangan Dana” , Vol 1:2 (April-Juni 2013 Edisi Khusus). 12
Jurnal oleh Asmi Nur Siwi Kusmiati, “Risiko Akad Dalam Pembiayaan Murabahah Pada BMT di
11
jurnal tersebut menjelaskan bahwa sebagaian pelaksanaan konsep murabahah sudah sesuai dengan prinsip syariah, namun dalam hal penentuan akad dan pembelian barang dinilai belum memenuhi syarat akad murabahah. Secara umum penelitian yang sudah djelaskan diatas memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, perbedaan tersebut diantaranya yaitu penulis melakukan penelitian dengan objek penelitian di BMT Amanah Sleman Yogyakarta, sedangkan penelitian diatas tidak melakukan penelitian di BMT Amanah. Kemudian tahun penelitian dimana penulis akan melakuakan penelitian pada bulan Mei tahun 2014 sedangkan penelitian diatas sudah terlebih dahulu dilakukan.
E. KERANGKA TEORETIK 1. Perlindungan hukum Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberkan oleh hukum.13 Masih menurut Satjipto Raharjo, yaitu hukum untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka
Yogyakarta ( dari Teori ke Terapan)”, Vol. 1:1 (Juli 2007). 13
Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT Citra Aditia Bakti, 2000), hlm. 53-54.
12
kepentingan tersebut.14 Hukum tidak untuk diri dan keperluanya sendiri melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia.15 Dari uraian diatas mengenai penjelasan perlindungan hukum, dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum memiliki peran yang sangat penting sebagai penegakan hak-hak masyarakat, dimana hukum bekerja untuk melindungi masyarakat dari ketidak adilan hingga tak ada pihak yang menjadi korban akibat hukum yang tidak tegak. Begitu pula dengan peran hukum sebagai perlindungan anggota khususnya anggota BMT sedangkan BMT belum memiliki payung hukum sendiri, disinilah peran penegakan hukum sangat dinanti oleh para anggota yang menjadi korban akibat likuidasi BMT. BMT dalam melindungi anggota harus selalu berpegang teguh pada Asas BMT yaitu Pancasila dan UUD 1945, terutama asas yang terdapat pada Pasal 33 UUD 1945 ayat (1 dan 4) “Perekenomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” Antara pihak anggota dan BMT Amanah bisa menyelesaikan sengketa 14
15
Ibid., hlm. 5.
Satjipto Raharjo, Biarkan Hukum Mengalir Catatatn Krisis tentang Pergaulan Manusia dan Hukum, ( Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2007) hlm. 9. .
13
tersebut dengan cara mediasi agar biaya lebih murah, cepat dan dengan manfaat keuntungan lainya. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral (non intervensi) dan tidak berpihak (impartial) kepada pihak-pihak yang bersengketa, serta kehadiranya diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa.16 2. BMT Lembaga keuangan BMT berada di bawah payung hukum koperasi. Untuk koperasi sendiri terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan prinsip prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang bedasarkan atas azas kekeluargaan.” BMT merupakan kependekan dari Baitul Mal wa Tamwil atau dapat juga ditulis baitul maal wa baitul tanwil. Secara harfiah/lughowi baitul maal berarti rumah dana dan baitul tamwil berarti rumah usaha. Baitul Maal dikembangkan berdasarkan masa perkembanganya,
yaitu dari masa
Rasullullah hingga abad pertengahan perkembangan Islam, dimana baitul maal berfungsi untuk mengumpulkan serta menyalurkan dana sosial. Sedangkan baitul tamwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.17
16
Ismail Nawani, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 329. 17
Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT), (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 126.
14
BMT didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Adapun sifat BMT yaitu bersifat usaha bisnis, mandiri ditumbuh kembangkan secara swadaya dan dikelola secara profesional. Dalam pengembangan aspek baitul maal ditujukan untuk kesejahteraan anggota terutama dengan penggalanagan dana ZISWA ( zakat, infaq, sedekah, waqah dll) seriring dengan penguatan lembaga BMT.18 Sebagai Lembaga Keuangan Syariah (LKM), dalam menjalankan usahanya BMT mendapatkan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah. Undang-undang Nomer 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah, yang menyebutkan : Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS. Sementara untuk Lembaga Keuangan Syariah non Bank, kewajiban ini diantaranya disebutkan dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 pasal 109 tentang Perseroan Terbatas, ayat (1) menyebutkan : Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah.19
18
19
Ibid., hlm. 128-129.
http://www.indonesiaoptimis.com/2011/10/optimalisasi-pengawasan-syariah-di-bmt.html , akses pada 20 Mei 2014.
15
3. Teori akad dan Perjanjian Dalam sistem ekonomi islam hal terpenting yang harus diperhatikan yaitu akad atau perjanjian. Akad dibuat atas dasar suka sama suka (ridha), tidak boleh ada paksaan, keterbukaan yaitu bila salah satu pihak tidak mengetahui atau tidak paham maka pihak lain wajib memberitahu, kemudian yaitu penulisan, penulisan menunjukan pentingnya dokumentasi karena manusia memiliki sifat lupa. Secara garis besar akad dalam ekonomi islam dibedakan menjadi dua yaitu akad Tabarru dan akad mu’awaddah. Akad tabarru merupakan jenis akad yang berkaitan dengan transaksi non profit/transaksi yang tidak bertujuan untuk mendapat keuntungan atau laba. Contoh akad tabarru yaitu Al Qord, Ar Rohn, Wakalah, Hiwalah, Kafalah, Wadi’ah, Hibah, Hadiah Waqaf, Shodaqoh. Akad kedua yaitu akad mu’awadah- tijarah, berbeda dengan akad tabarru, akad ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari transaksi bisnis. Bila dalam hukum perdata islam dikenal dengan istilah akad, sedangkan dalam hukum perdata biasa dikenal dengan istilah perjanjian. Menurut ketentuan pasal 1313 KUHPerdata perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dari suatu perjanjian lahir kewajiban atau prestasi dari satu pihak atau lebih kepada satu atau lebih pihak lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut. Dalam perjanjian akan selalu ada dua pihak yaitu kreditor dan
16
debitor.20 Syarat perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya obyek dan adanya klausa yang halal, akad dalam ekonomi islam pun demikian. 4. Teori perlindungan konsumen Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dijelaskan konsumen adalah setiap pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bag kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.21 Kemudian pengertian Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan pada masyarakat.22 Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen secara substansi dapat disimpulkan menjadi tiga prinsip dasar yaitu asas kemanfaatan asas yang didalamnya meliputi asas kemanan dan keselamatan konsumen. Asas keadilan yang didalamnya meliputi asas
20
Gunawan Widjaja, Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 107. 21
Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
22
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
17
keseimbangan dan asas kepastian hukum.23 Dalam hal konsumen mengalami kerugian akibat kesalahan pelaku usaha, maka konsumen berhak mendapatkan perlindungan, disebutkan dalam pasal 9 angkat 1 “pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
F.
METODE PENELITIAN 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian lapangan (field research) dan studi pustaka. 2. Sifat Penelitian Sifat penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif analitik yakni tertuju pada pemecahan masalah dengan fakta-fakta yang ada, kemudian menganalisis untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang ada.
3. Sumber Data Data dari sudut sumbernya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari pustaka, yang disebut data primer dan data 23
Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 26.
18
sekunder.24 a. Data primer yaitu data yang langsung diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi. b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian. Data sekunder Terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Koperasi Nomor 1992, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, dan Undang-Undang, PP dan Perpres lainnya yang berkaitan dengan Perlindungan anggota BMT. 1. Bahan Hukum Sekunder Merupakan buku-buku dan tulisan-tulisan karya ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian ini. 2. Bahan Hukum Tersier Merupakan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.25 4. Pengumpulan Data Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi :
24
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ui Press, 2005) hlm. 11.
25
Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta, Sinar Grafika : 2009). Hlm. 106.
19
a. Metode interview bebas melakukan wawancara namun berpijak pada pedoman yang akan ditanyakan.26 Penulis akan melakukan wawancara dengan: a) Pejabat LOS DIY yang menerima aduan tentang BMT Amanah Yogyakarta b) Mantan pengelola BMT Amanah c) Mantan pengurus BMT Amanah d) Anggota BMT Amanah e) Dewan Pengawas Syariah BMT Amanah f) Pejabat Dinas Koperasi Sleman. b. Studi Dokumen ini akan penulis ambil dari data-data yang masuk ke LOS DIY dan bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian ini. 5. Metode Analisis Data Teknik analisis data dalam penelitian ini dibagi menjadi empat tahap , yaitu : 1. Pengumpulan data Dilakukan untuk melakukan pengumpulan data umum, data khusus, observasi, wawancara, studi pustaka. 2. Penilaian data Penilaian data dilakukan pada data khusus, dikarenakan berkaitan dengan
26
Ibid., hlm. 228.
20
validitas dan obyekfitas data. 3. Generalisasi Dilakukan setelah menjawab permasalahan berdasarkan nterpretasi data. Kemudian diberi beberapa komentar terhadap hasil kesimpulan
G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN Sistematika pembahasan dalam bentuk skripsi ini penulis susun dalam lima bab sehingga merupakan rangkaian pemikiran yang saling mengikat. Adapun isi bab I sampai bab V adalah sebagai berikut : Bab Pertama berisi pendahuluan, penulis kemukakan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori dan metode penelitian. Bab kedua berisi ulasan mengenai pembekuan BMT dan perlindungan hukum anggota BMT. Kemudian bab Ketiga berisi penjelasan umum mengenai BMT dan BMT Amanah. Bab Keempat berisi mengenai hasil penelitian yang dilakukan penulis. Terakhir bab kelima yakni penutup merupakan bab terakhir berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian, kemudian ditutup dengan saran-saran dan keterbatasan-keterbatasan untuk menjelaskan hambatan dalam penelitian ini.
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan 1. Perlindungan hukum terhadap anggota BMT Amanah masih sangat lemah. Hal tersebut dikarenakan BMT belum memiliki payung hukum sendiri, kekosongan hukum tersebut menjadikan BMT harus menggunakan banyak aturan yang berbeda-beda sehingga kurang efektif. BMT Amanah sendiri pun tidak menyediakan mekanisme perlindungan hukum kepada para anggota bila suatu waktu BMT mengalami kebangkrutan atau kesulitan dana. Sementara perlindungan hukum yang dapat diterapkan bagi anggota BMT Amanah adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta KUHPerdata dengan melihat unsur wanprestasi dan unsur perbuatan melawan hukum 2. Kendala-kendala yang dihadapi anggota dalam mendapatkan perlindungan hukum untuk mendapatkan tabungan mereka kembali yakni: a. BMT dan BMT Amanah belum mempunyai payung hukum sendiri khususnya terkait perlindungan hukum terhadap tabungan anggota. b. Keadaan BMT Amanah yang saat ini sedang beku otomatis menyulitkan para anggota untuk melakukan penagihan di kantor BMT Amanah maupun kesulitan untuk menemui pengurus dan pengelola BMT Amanah.
101
102
c. Ketidakjelsan tanggung jawab dari pengurus dan pengelola BMT Amanah semakin menyulitkan anggota untuk mendapatkan tabungan mereka kembali. Ketidakjelasan yang dilakukan pengurus dan pengelola BMT Amanah yakni dengan cara kabur, mengabaikan tagihan anggota dan memberikan janji pembayaran yang tidak kunjung dipenuhi. B. Saran 1. a. Saran untuk Pengurus dan Pengelola BMT Amanah Semua pihak BMT Amanah bersama-sama melakukan pertemuan dan berunding mencari jalan keluar terkait pembekuan yang telah dialami oleh BMT. Bersama-sama menganalisa permasalahan sampai ditemukan pemilahan yang jelas antara permasalahan dan pertanggungjawabannya. Mengingat kondisi BMT Amanah yang sudah tidak mengkin bisa diselamatkan, maka pihak BMT Amanah segera mengambil langkahlangkah penyelesaian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi dan Pasal 51 sampai Pasal 57 Anggaran Dasar BMT Amanah dengan membentuk tim penyelesai. b. Saran untuk Pengurus BMT Amanah Pengurus menyusun laporan pertanggungjawaban pelakasanaan tugas pengelolaan BMT Amanah. c. Saran untuk Pengelola BMT Amanah
103
Pengelola menyusun kronologi secara utuh terhadap pembiayaan yang diberikan kepada anggota serta pinjaman pihak ketiga yang dilengkapi dengan kondisi angsuran. Pengelola melakukan pendataan penagihan piutang dan aset lain yang dimiliki oleh BMT Amanah yang selanjutnya diserahkan kepada pengurus untuk dipertanggungwajabkan dalam rapat luar biasa. 2. a. Saran untuk DPS DPS (Dewan Pengawas Syariah) selaku pengawas internal harus menjalankan tugasnya dengan benar dan penuh ketelitian, secara terusmenerus melakukan pengawasan agar dapat dengan cepat mengetahui permasalahan yang dihadapi BMT, dengan begitu penyelamatan terhadap BMT bermasalah bisa lebih cepat dilaksanakan. DPS diharapkan dapat dengan segera melakukan audit pengelolaan BMT Amanah melalu jasa akuntan publik. Tujuanya yaitu agar dapat diketahui penyimpangan pengurus dan pengelola sebagai acuan pembebanan tanggung jawab masing-masing pengurus dan pengelola b. Saran untuk Dinas Perindagkop Dinas Perindagkop (Perindustrian Perdagangan dan Koperasi) sebagai dinas yang mengeluarkan badan hukum pendirian koperasi sebaiknya lebih selektif dalam memberikan penerbitan badan hukum koperasi, khususnya BMT. Pemberian badan hukum BMT yang lebih selektif
104
diharapkan mampu menekan seminimal mungkin munculnya BMT bermasalah, karena BMT yang berhasil diterbitkan benar-benar BMT yang memiliki kualitas baik, terutama dari segi SDM. Pemerintah sebaiknya membuat dan mengeluarkan Undang-Undang atau PP (Peraturan Pemerintah) khusus terkait BMT agar BMT tidak mengalami kekosongan hukum lagi serta agar BMT memiliki dasar hukum yang jelas. Dengan memiliki Undang-Undang atau Peraturan independen, diharapkan perlindungan hukum bagi anggota BMT dan pihak BMT menjadi lebih kuat, khususnya saat BMT mengalami kebangkrutan, kejelasan mengenai perlindungan hukum
terhadap
tabungan anggota lebih diutamakan. 3.
Saran Untuk Anggota BMT Amanah Anggota
BMT Amanah
sebaiknya
tetap
menempuh
jalur
damai
dibandingkan dengan jalur litigasi, yakni sesuai dengan amanah koperasi berdasarkan sistim kekeluargaan. Bila kemudian pihak BMT Amanah tidak mengupayakan itikad baik, jalur litigasi baru ditempuh. Anggota BMT Amanah juga harus selalu ikut berpartisipasi secara aktif dan konsisten bersama pihak BMT Amanah, tujuannya agar pihak BMT Amanah tidak lepas tanggung jawab.
105
DAFTAR PUSTAKA
1. BUKU
Afandi, Yazid, Fiqih Muamalah, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009). Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta, Sinar Grafika : 2009). Andri, Soemitra, M.A., Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009 Anshori, Abdul Gofur, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 2010). Arifin, Johan, Dkk. Perlindungan Hukum Nasabah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Semarang: Walisongo Press, 2010) Imaniyati, Neni Sri, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010). Ismail, Nawani, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012). Ismanto, Kuat, Menegemen Syariah Implementasi TQM dalam Lembaga Keuangan Syariah, Cetakan Pertama, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2008) Jamal, Lulai Yunus, Manajemen Bank Syari’ah, (Malang: UIN Malang Press, 2009) Lasmiatun, Perbankan Syari’ah, (Semarang: LPSDM. RA Kartini, 2010). Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) Mardani, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, (Bandung: PT Refika Aditama) Mutaqqin, Dadan, Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari’ah, (Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2008).
105
106
Raharjo, Satjipto, Biarkan Hukum Mengalir Catatatn Krisis tentang Pergaulan Manusia dan Hukum, ( Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2007) Raharjo, Satjipto, Ilmu Hukum, (Bandung: PT Citra Aditia Bakti, 2000). Ridwan, Muhammad, Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT), (Yogyakarta: UII Press, 2011) Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Uii Press, 2005) Sudarsono, Heri, Bank dan (Yogyakarta:Ekonisia, 2004)
Lembaga
Keuangan
Syari’ah.
Widjaja, Gunawan, Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008). Widjaja, Gunawan, Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008) Wiroso, Jual Beli Murabahah, (Yogyakarta : UII Press, 2005). Yodo, Sutarman dan Ahmadi Miru, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) 2. PERUNDANG-UNDANG Undang-Undang Dasar Republik Indonesia1945; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari’ah; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian; Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi;
107
Keputusan Menteri Nomor 91 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah; Peraturan Menteri koperasi Nomor 19 Tahun 2008.
3. SKRIPSI DAN JURNAL Skripsi oleh M. Sholehuddin “Perlindungan Hukum Kepada Nasabah di Asuransi Syari’ah (Studi Kasus di PT. Asuransi Tafakul Keluarga Cabang Yogyakarta)”, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010. Skripsi oleh Miftahul Ulum “Pemahaman Nasabah Terhadap Prinsip-Prinsip Syari’ah yang di Terapka Pada Produk Layanan BMT (Studi Kasus Pada BMT Al-Ikhlas Yogyakarta)”, Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yoryakarta, 2006. Skripsi oleh Pradita Wulandari “Perlindungan Hukum TerhadapPengguna Jasa Investasi Deposito Mudharabah Berjangka (Studi Kasus pada BMT Amratani Utama di Sleman)”, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Ygyakarta, 2014. Skripsi oleh Pratiwi Nalatia Harentaon Nainggolan “Aspek Hukum Kepailitan dan Likuidasi Ditinjau Dari Otoritas Pengawas Perbankan (Studi Kasus Putusan PN. Niaga Jakarta)”Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara Medan, 2009. Jurnal oleh Asmi Nur Siwi Kusmiati, “Risiko Akad Dalam Pembiayaan Murabahah Pada BMT di Yogyakarta ( dari Teori ke Terapan)”, Vol. 1:1 (Juli 2007). Jurnal oleh David Y. Wonok “Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Nasabah Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadapa Resiko yang Timbul Dalam Penyimpangan Dana” , Vol 1:2 (April-Juni 2013 Edisi Khusus).
108
4. WEB. http://www.tempo.co/read/news/2014/05/29/090581045/UU-17-Tahun-2012Bikin-Koperasi-Hilang-Jati-Diri. http://bmt-syariah.blogspot.com/2009/11/landasan-dasar-sistem-koperasisyariah.html http://www.indonesiaoptimis.com/2011/10/optimalisasi-pengawasan-syariahdi-bmt.html. http://shareshareilmu.wordpress.com/2012/02/05/wanprestasi-dalamperjanjian/. http://pustakabakul.blogspot.com/2012/07/produk-dan-jasa-bmt.html. http://www.republika.co.id/berita/syariah/keuangan/11/08/19/lq5gx4bmt-bermasalah-di-diy-capai-10-persen.
CURICULUM VITAE
Nama
: Wahyu Proklamasi
NIM
: 09340140
TTL
: Wonosobo, 17 Agustus 1990
Fakultas/Jurusan
: Syariah dan Hukum/ Ilmu Hukum
Konsentrasi
: Hukum Perdata
Alamat Asal
:Dusun Limbangan Desa Kalimendong Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo
Alamat Domisili
: Wisma Melati Suci, Sapen Gondokusuman
Telpon/Mobile
: 085601593376/ 089655039088
Nama Bapak
: Mujiono
Nama Ibu
: Ragil
Email
:
[email protected]
RIWAYAT PENDIDIKAN 1. SD Negeri 2 Kalimendong (Lulus Tahun 2003) 2. SMP Negeri 1 Garung (Lulus Tahun 2006 ) 3. SMA Muhammadiyah Wonosobo (Lulus Tahun 2009) 4. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syaria’ah Dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta (Tahun 2009-Sekarang)
I
