PERENCANAAN DAN PENYELESAIAN MASALAH INFRASTRUKTUR PERKOTAAN MELALUI INTEGRASI SIG KOLABORATIF DAN SIG PARTISIPASI PUBLIK

Jurnal Ilmiah Geomatika Vol. 15 No.1, Agustus 2009

PERENCANAAN DAN PENYELESAIAN MASALAH INFRASTRUKTUR PERKOTAAN MELALUI INTEGRASI SIG KOLABORATIF DAN SIG PARTISIPASI PUBLIK Trias Aditya Teknik Geodesi dan Geomatika, Fakultas Teknik UGM E-mail: [email protected]

ABSTRACT In the development of city infrastructure, a bottom up concept has been done through government projects. In this relation, participative mapping or geographic information system (GIS) is one of strategies that can be used to support the aspiration and the need of society for the infrastructure development. This research is aimed at looking the potency and challenge in the application of GIS to support the bottom-up or top-down processes in decision making for planning and determining the priority in the development of infrastructure. A scenario and application interfaces have been developed so that the efficiency and effectiveness in receiving the society aspiration as the source of data for decision making in the development of the infrastructure can be facilitated. Scenario and interface that have been produced received positive responses from the decision makers of the technical institutions and municipality government. Keywords:GIS, participative mapping, infrastructure development.

ABSTRAK Dalam pembangunan infrastruktur perkotaan, konsep pendekatan bottom-up sudah dilaksananakan melalui proyek-proyek pemerintah. Dalam kaitan ini, teknik pemetaan partisipatif atau sistem informasi geografis (SIG) partisipatif merupakan salah satu strategi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses penyerapan aspirasi dan kebutuhan komunitas masyarakat akan pembangunan infrastruktur. Penelitian ini bertujuan untuk melihat potensi dan tantangan penerapan teknologi SIG untuk mendukung proses bottom-up maupun proses top-down dari pengambil keputusan dalam merencana dan menentukan skala prioritas pembangunan infrastruktur. Sebuah skenario dan purwarupa aplikasi pemetaan partisipatif dikembangkan agar efisiensi dan efektivitas penyerapan aspirasi masyarakat sebagai sumber data pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pemutusan masalah infrastruktur dapat terfasilitasi. Skenario dan purwarupa yang dihasilkan mendapat respon positif dari pengambil keputusan instansi teknis dan pemerintah kota. Kata kunci: SIG, pemetaan partisipatif, pembangunan infrastruktur.

Diterima (received): 11-2-2009; disetujui untuk publikasi (Accepted to publish): 19-5-2009.

1


PENDAHULUAN Prasarana fisik memegang peranan penting dalam pembangunan masyarakat. Masalahmasalah prasarana fisik yang muncul di tengah-tengah komunitas masyarakat, seringkali telah menghambat pengembangan potensi daerah di mana masyarakat tersebut tinggal, dan berujung pada kemunduran pengembangan keswadayaan masyarakat itu sendiri. Dalam kaitan ini, seberapa jauhkah anggota masyarakat dapat mengenali, menganalisa, dan menyuarakan aspirasi penyelesaian masalah prasarana umum di sekitar mereka? Sementara itu, peta dan sistem informasi geografis telah banyak digagas dan dipakai dalam perencanaan dan penyelesaian masalah infrastruktur. Apakah penggunaan peta dan SIG pada institusi terkait sudah optimal? Pertanyaan-pertanyaan tersebut mendasari pengkajian potensi SIG Kolaboratif dan SIG partisipatif untuk Perencanaan Infrastruktur dan Pembangunan Masyarakat. Unuk menjawab hal tersebut, artikel ini akan terlebih dahulu menyajikan latar belakang dan konteks penelitian yang disajikan dalam artikel ini. Perencanaan dan Permasalahan Infrastruktur Perkotaan Prasarana fisik di lingkungan perkotaan berperan penting dalam membantu pembangunan masyarakat perkotaan. Jalan dan jembatan tingkat propinsi dan kota, jaringan penerangan kota saluran drainase sampai dengan jalan, penerangan dan drainase lingkungan yang ada di sekitar komunitas masyarakat kota, merupakan suatu sistem infrastruktur terpadu. Keberhasilan dan keteraturan sistem infrastruktur tersebut akan berdampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat perkotaan. Usaha-usaha perbaikan kualitas infrastruktur kota terus dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat secara swadaya. Dalam melaksanakan perbaikan dan pembangunan infrastruktur perkotaan, program penjaringan aspirasi masyarakat untuk pembangunan infrastruktur sudah merupakan kebijakan nasional. Mulai dari program NUSSP (Neighborhood Urban Shelter Sector Project) maupun PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat), PJ (Penerangan Jalan), komunitas masyarakat kelurahan dan desa diberikan keluasaaan untuk menyuarakan aspirasi pembangunan non fisik dan fisik (termasuk infrastruktur lingkungan), melaksanakan survei mandiri, serta melakukan perhitungan kebutuhan pembangunan. Program ini telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir. Namun demikian, dikarenakan tingkat pemahaman dan kapasitas komunitas yang berbeda-beda, maka tingkat kedetilan identifikasi masalah lingkungan dan kelengkapan pembuatan rencana program menjadi berbeda dari satu kelurahan ke kelurahan yang lain. Selain itu, meskipun telah disediakan pendampingan dalam program-program tersebut, masih banyak terdapat variasi yang bersifat non teknis seperti adanya perbedaan strategi, perbedaaan sudut pandang prioritas pembangunan (fisik atau non fisik) dan manajemen keuangan dari satu Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) ke BKM lain. Dari usulan masyarakat tersebut, kemudian dilakukan penentuan prioritas pembangunan oleh Kantor Kimpraswil (Pemukiman dan Prasarana Wilayah) kota dengan bantuan pihak ketiga (konsultan) . Dari beberapa program yang ada, prioritas pembangunan diutamakan untuk diberikan pada program pembangunan infrastruktur di sekitar lingkungan masyarakat miskin. Sebagai contoh, apabila dari usulan program konblokisasi dari BKM

2


dilakukan verifikasi, apabila ditemukan bahwa kompleks pemukiman di kiri-kanan jalan yang diusulkan tersebut adalah pemukiman dengan konstruksi tembok, maka usulan ini tidak dianggap kebutuhan yang perlu diprioritaskan. Peran Sistem Informasi Geografis dalam Proses Pembangunan Infrastruktur Dalam suatu kegiatan pengembangan prasarana fisik misalnya jalan, proses perencanaan dan antisipasi konflik sebagai dampak dari implementasi pengembangan prasarana memerlukan dukungan sistem pengambilan kebijakan multidisiplin dan mekanisme penyerapan aspirasi dan kearifan lokal. Untuk ini, pendekatan top-down maupun bottomup sering dikombinasikan dalam proses perencanaan dan antisipasi konflik untuk mendapatkan solusi yang tepat dan memuaskan. Pendekatan top-down dapat diwujudkan melalui Kerja Kelompok atau group work dan Pengambilan Keputusan Kelompok (group decision-making) melibatkan instansi-instansi teknis terkait. Dalam hal ini, proses penggalian informasi, sintesa informasi, dan analisa permasalahan sampai dengan pembahasan alternatif solusi secara efektif dan kolaboratif untuk mendapatkan pemahaman kompleksitas masalah, penyatuan perspektif yang beragam, dan pemilihan solusi secara kolektif dan terpadu dapat difasilitasi dengan Sistem Informasi Geografis (SIG) Kolaboratif. Sementara itu, terkait pendekatan bottom-up, perlu dibangun metode penyaluran aspirasi kelompok masyarakat pengguna maupun kelompok masyarakat yang akan terkena dampak suatu kegiatan pembangunan melalui penerapan SIG atau pemetaan partisipatif atau dikenal juga sebagai SIG partisipasi publik. Dengan SIG kolaboratif, beragam aktivitas grup atau kelompok untuk perencanaan, pengawasan, dan pengendalian permasalahan sektoral, termasuk infrastruktur, dapat terfasilitasi secara lebih efektif dan efisien (Balram & Dragićević, 2006). Dari hasil eksplorasi masalah yang telah dilakukan oleh pengusul melalui kegiatan interview kepada beberapa instansi teknis pengguna data dan informasi spasial untuk manajemen bencana (Aditya dkk, 2007), dapat disimpulkan bahwa para staff instansi-instansi teknis di daerah menyadari pentingnya peta, namun belum semuanya bisa dan mampu menggunakan peta secara tepat, terlebih untuk kerja kelompok. Dalam hal ini, Kerja Kelompok atau group work dan Pengambilan Keputusan Kelompok (group decision-making) dengan bantuan SIG kian diperlukan di masyarakat, antara lain di dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan wilayah dan sumberdaya alam, aksi tanggap bencana dan pemecahan masalah sosial, paling tidak dilandasi oleh hal-hal berikut ini: - Di dalam aktivitas-aktivitas tersebut di atas, proses pencarian dan penggalian informasi, sintesa informasi, dan analisa permasalahan sampai dengan pembahasan alternatif solusi berikut visualisasinya, dapat dilaksanakan secara kolaboratif untuk mendapatkan pemahaman kompleksitas masalah, penyatuan perspektif yang beragam, dan pemilihan solusi secara efisien, efektif, dan terpadu. - Mengingat 80% dari semua aktivitas pengambilan keputusan individu maupun kolektif melibatkan informasi geospasial, maka kerja kelompok dan pengambilan keputusan kelompok berwawasan lokasi (geospasial) dengan teknologi SIG dapat menghasilkan keputusan dan aksi yang cerdas, berkelanjutan, berwawasan spasial, efektif & efisien.

3


Cukup mengejutkan, hingga saat ini, piranti lunak dan aplikasi SIG pada umumnya dirancang untuk pengguna individual. Aspek interaksi kelompok belum tercakup dan dimengerti secara luas penggunaannya. Berangkat dari kenyataan, bahwa publik atau warga masyarakat umum sering di-marginalkan dalam pengambilan keputusan dan pemilihan prioritas, terminologi SIG partisipatif muncul untuk memfasilitasi penyerapan aspirasi anggota kelompok komunitas masyarakat. SIG partisipatif dapat didefinisikan sebagai bentuk pemanfaatan metodologi dan teknologi informasi kebumian dan pemetaan untuk melibatkan kelompok masyarakat dalam proses identifikasi masalah, penentuan prioritas, dan pengusulan program. SIG Partisipatif membantu visualisasi ide dan masukan warga masyarakat yang terkait dengan informasi keruangan. SIG partisipatif digunakan pertama kali dalam konteks perencanaan penatagunaanlahan (Obermeyer 1998). Dalam perkembangannya, SIG partisipatif diaplikasikan dalam bidang pertanian dan perencanaan rural, sosial-politik, ekonomi, dan kesehatan. Di dalam konteks masyarakat perkotaan, tingkat pemahaman terhadap informasi spasial oleh masyarakat awam masih belum begitu jelas. Apakah masyarakat umum sudah siap untuk menjadikan SIG sebagai salah satu sarana menyalurkan aspirasi dalam pembangunan infrastruktur? Selanjutnya, pengintegrasian SIG partisipatif dan kolaboratif dalam perencanaan dan penyelesaian masalah infrastruktur perkotaan pada sistem sosial kemasyarakatan lokal perlu mendapat pengkajian. Oleh karenanya, pemanfaatan SIG secara kolaboratif bagi kalangan executive dan masyarakat umum dalam proses pembangunan dan penyelesaian masalah infrastruktur akan menjadi topik utama artikel ini. Tulisan ini bertujuan untuk melakukan identifikasi potensi dan tantangan pengintegrasian SIG Kolaboratif dan partisipatif untuk kerja kelompok dan pemberdayaan masyarakat dalam proses perencanaan dan penyelesaian masalah yang rumit dan kompleks untuk mendukung program pengembangan prasarana fisik secara efektif, efisien dan memuaskan. Dari riset ini akan dihasilkan identifikasi kebutuhan kapasistas (capacity need analysis) dan kompetensi terkait pemanfaatan teknologi SIG secara kolaboratif dan partisipatif untuk menunjang pembangunan prasarana fisik.

TINJAUAN PUSTAKA Partisipasi publik dan informasi spasial Fokus dari SIG Partisipasi Publik (SIG PP) adalah lebih pada optimalisasi pemberdayaan partisipasi publik, bukan pada teknologi SIG-nya atau peta-nya (McCall 2004). Dalam perspektif ini, McCall melihat bahwa SIG adalah ‘tool’ atau ‘metode’ untuk mendayagunakan aspirasi dan suara masyarakat dalam proses perencanaan, evaluasi, dan sebagai dasar untuk aksi komunitas. Namun demikian, dengan semakin luasnya pilihan metode dan teknologi pemetaan dan positioning, riset terkait SIG PP juga dapat memfokuskan pada pemberdayaan teknologi pemetaannya. Pada saat ini, metode dan teknologi pemetaan dan atau SIG yang dikembangkan sangat beragam, mulai dari

4


pemetaan dengan material sederhana (kapur, maket 3D) sampai dengan pemetaan dengan citra satelit dan peta tematik sampai pemanfaatan teknologi internet dan piranti bergerak. Dan, pada mulanya SIG PP dikembangkan dalam konteks urban planning di Amerika dan Canada, selanjutnya metode ini dikembangkan juga dalam konteks rural planning di negara-negara berkembang seperti di Amerika Latin dan di Asia Tenggara (Sieber 2003). Pada awal perkembangan SIG PP, target partisipasi adalah masyarakat umum yang tidak memiliki akses kepada kekuasaan dan peran dalam penentuan kebijakan. Karena target masyarakat dalam kegiatan SIGPP adalah masyarakat yang terpinggirkan, maka seringkali SIGPP digunakan sebagai wadah penyaluran aspirasi, misalnya untuk mendukung mediasi kelompok masyarakat terasing dan terpencil (Sieber 2003). Intensitas partisipasi dalam SIG PP sangat beragam. Berdasarkan intensitasnya, berikut ini disajikan bentuk partisipasi atau pelibatan anggota komunitas masyarakat pada kegiatan pemetaan partisipatif (McCall 2004). 1. Berbagi informasi Pelibatan pengetahuan komunitas lokal oleh pihak luar dalam mengenali sumberdaya (misalnya: pemetaan tanah terlantar) 2. Konsultasi dan mediasi Pelibatan komunitas local dalam mengidentifikasi permasalahan (berupa kebutuhan dan tuntutan) yang terkait pada suatu topik khusus yang menjadi fokus pihak luar. 3. Pelibatan dalam pengambilan keputusan Interaksi pihak dalam dan pihak luar dari suatu komunitas secara bersama-sama dalam mengidentifikasi permasalahan, menganalisis permasalahan dengan tema interaksi pada umumnya diinisiasi dari pihak luar. 4. Inisiasi aksi Inisiatif pembangunan komunitas masayarakat dari warga masyarakat sendiri dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan lingkungan secara kolaboratif. Adapun berdasarkan tujuannya, SIG PP dapat dikategorikan sebagai berikut (McCall 2004): 1. Fasilitasi Partisipasi dilaksanakan untuk mengenalkan dan memperlancar program pembangunan yang akan melibatkan komunitas masyarakat lokal. 2. Pemberdayaan Partispasi dilaksanakan untuk mendorong komunitas lokal dalam menentukan keputusan dan bertanggungjawab dalam berinisiatif , mendapatkan hak kepemilikan, menyediakan akses terutama kepada komunitas yang lemah dan tersisihkan. 3. Kolaborasi dan Mediasi Partisipasi dilakukan untuk menjamin kesinambungan antara proyek dari luar komunitas dengan kebutuhan dan tuntutan yang ada di dalam komunitas melalui usaha diskusi dan analisis secara kolaboratif. Dilihat dari perspektif sistem, terdapat banyak perbedaan antara SIG yang sudah banyak diaplikasikan oleh pengambil keputusan dan pemetaan dan SIG partisipatif untuk komunitas masyarakat. Tidak hanya pada tujuan dan pendekatannya saja, top-down vs. bottom-up, pada aspek fungsi dan biaya juga terdapat perbedaan. Berikut ini secara lengkap disajikan table perbedaan SIG dan SIGPP.

5


Table 1: Perbedaan SIG dan SIG Partisipatif/Partisipasi Publik (PPGIS) (Sieber 2003)

GIS

Dimension

PPGIS

Dengan semakin populernya internet, termasuk aplikasi pemetaan berbasi web (mis. GoogleMaps, YahooMaps, LiveMaps) yang menyediakan antarmuka pemrograman untuk mendukung kustomisasi penyajian dan interaksi, SIG PP melalui internet semakin sering menjadi topik penelitian. Tidak hanya survei dan diskusi (forum), visualisasi dan anotasi dengan peta web terkait perencanaan, pengawasan, dan pengendalian urban maupun rural pada saat ini semakin sering digunakan untuk meningkatkan efisiensi partisipasi (Obermeyer 2003, Steinman et. Al 2004). Peta beranotasi dapat digunakan sebagai media berargumen antar pihak yang berkepentingan mulai dari masyarakat umum dan pengambil keputusan dalam perencanaan spasial (Riner 2004). Perencanaan dan Penyelesaian Masalah secara Kolaboratif dengan SIG oleh Pengambil Keputusan SIG Kolaboratif didefinisikan sebagai integrasi teori, piranti, dan teknologi yang berfokus, namun tidak terbatas, pada optimalisasi interaksi dan partisipasi manusia dalam prosesproses pengambilan keputusan berbasis spasial (Balramand & Dragićević 2006). Dari perspektif GI Science, SIG dan masyarakat merupakan komponen penting yang membentuk SIG Kolaboratif (Gambar 2). Dalam gambar 2 tersebut, dapat dilihat bahwa SIG PP (Public Participation GIS) secara konseptual berbeda dengan Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan Grup (Group Spatial Decision Support Systems, GSDSS). SIG PP target penggunanya adalah masyarakat umum dan kelompok komunitas, sedangkan GSDSS target penggunanya adalah tim ahli termasuk ahli lokal. Dalam penelitian ini, terminologi SIG kolaboratif lebih dikhususkan pada penggunan SIG secara kelompok oleh para pemegang keputusan dan analisis yang pada umumnya melibatkan aktivitas koordinasi, sinkronisasi dalam menyatukan perspektif dan mengambil keputusan. SIG Kolaboratif adalah proses pemanfaatan teknologi SIG dan data, grafik visual termasuk peta secara kolaboratif. Dalam hal ini, terkait ruang dan waktu, jenis aplikasi SIG Kolaboratif dapat dibagi menjadi 4, yaitu: digunakan pada ruang sama waktu sama (synchronous & co-located), sama ruang beda waktu (asynchronous & co-located), beda ruang sama waktu (synchronous & distributed), beda ruang beda waktu (asynchronous & diostributed) (Table 2).

6


Tabel 2: Contoh ragam aplikasi SIG kolaboratif (Applegate 1991, MacEachren 2005) Sama Ruang Beda Ruang Sama Waktu Sama Ruang Sama Waktu Beda Ruang Sama Waktu (mis. (mis. berdiskusi tentang peta pada berdiskusi tentang peta melalui layanan “voice messenger” atau “chatting”) pusat koordinasi bencana) Beda Waktu

Sama Ruang Beda Waktu Beda Ruang Beda Waktu (mis. koordinasi dan analisis spasial (mis. forum Diskusi Grup dalam portal terkait penyaluran logistik untuk web) tanggap bencana dengan shift giliran tugas)

Menurut MacEachren (2005) dalam beragam kemungkinan setting SIG kolaboratif, peta ataupun sistem informasi dengan antarmuka peta dapat berfungsi sebagai (berdasar tingkat efektivitas dan efisiensi penggunan peta dalam grup): obyek kolaborasi, representasi visual untuk dialog, serta pendukung pengkoordinasian aktivitas. Pada umumnya, peta masih dimanfaatkan sebatas sebagai obyek kolaborasi yaitu sebagai salah satu tool untuk menunjang proses komunikasi dan diseminasi informasi antar anggota grup. Peta sebagai media diskusi dan terlebih sebagai pendukung pengkoordinasian aktivitas membutuhkan disain interaksi dan sistem yang lebih rumit dan perlu memperhatikan kegunaan dan kemampuan kognitif anggota untuk pengambil keputusan (MacEachren 2005). Dalam hal ini, peta dan SIG perlu didisain untuk mendukung tahap-tahap: intelligence, design, choice (Simon 1977) dalam proses pengambilan keputusan. Dalam kaitan ini, penerapan multi criteria decision-making (MCDM), yaitu pengambilan keputusan berbasis analisis multi kriteria, mempunyai potensi untuk mendukung keakuratan diskusi dan analisis grup (Malczweski 2006). Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa MCDM justru dapat menambah kerumitan pengaplikasian SIG kolaboratif bagi grup pengambil keputusan (Jankowski & Nyegers 2001). Dalam konteks perencanaan urban, aplikasi SIG PP dan SIG kolaboratif telah menjadi fokus riset SIG sejak tahun 2000. Dalam kaitan ini, integrasi SIG PP dan SIG kolaboratif merupakan salah satu agenda riset yang penting (Carver 2001 & Mason & Dragićević 2006) dan masih belum banyak dilakukan eksplorasi. Penelitian ini mencoba berkontribusi dalam agenda riset ini dengan membangun sebuah alternatif pemanfaatan teknologi internet dan SIG untuk pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pemutusan masalah prasarana fisik lingkungan.

METODOLOGI Lokasi Penelitian Lokasi yang dipilih menjadi fokus penelitian ini adalah kawasan urban sebelah selatan pusat kota Yogyakarta, tepatnya di Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo.

7


Kecamatan Umbulharjo termasuk salah satu kecamatan terpadat dengan potensi pengembangan ekonomi dan budaya yang relatif tinggi, namun juga cukup banyak menyimpan potensi bencana yaitu tanah longsor dan banjir. Secara khusus penelitian dikhususkan pada komunitas RW 03, Kelurahan Pandeyan yang digolongkan kawasan padat penduduk dan terdapat banyak penduduk miskin (240 orang dari 830 orang yang tinggal di RW tersebut tergolong masyarakat miskin). Wilayah ini berada di sebelah timur Drainase Kalimambu, dan berjarak kurang lebih 1 km dari Sungai Gajah Wong. Secara topografi, daerah ini lebih rendah dibanding daerah di sebelah utaranya (114 m dpl), sehingga pada musim penghujan, beberapa lokasi di wilayah ini selalu tergenang air. Dipilihnya RW ini berdasarkan kegitan survei pendahuluan dan setelah direkomendasikan oleh Kantor Kecamatan Umbulharjo dan Kelurahan Pandeyan. Ditambah lagi, RW 03 mempunyai berbagai pengalaman dalam proyek nasional pemberdayaan masyarakat dengan dana per kelurahan di atas 300 juta, di antaranya Neighborhood Upgrading Shelter Sector Project NUSSP (2005-2006), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - PNPM (2006 & 2007) (grant diberikan kepada BKM kel Pandeyan), serta program CAP (Community Action Plan) dari GTZ Jerman dengan rincian untuk jangka pendek sekitar 148 juta dan jangka panjang 195 juta (grant diberikan khusus kepada RW 03). Pemetaan Partisipatif untuk Perencanaan dan Pemutusan Masalah Infrastruktur Lingkungan Perkotaan Seperti telah diuraikan di atas, RW 03 Pandeyan dapat dipandang sebagai wilayah dengan karakteristik menarik dikarenakan aspek topografi dan sosial kemasyarakatan (penduduk miskin di atas 25% dan berpengalaman dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat seperti NUSSP, PNPM, dan CAP GTZ Jerman). Di samping itu, dari sisi tata kota, wilayah ini dapat dikatakan tergolong kawasan prioritas pembangunan. Misalnya saja, meski lebih dari 70% pemukian di wilayah ini mempuyai konstruksi bangunan permanen, namun demikian 58% kondisi bangunan dapat dikategorikan buruk. Adapun dari 11891 ha total area wilayah ini, penggunaan lahan dapat dijabarkan: 63,65% untuk hunian/pemukiman, tanah kosong 15%, komersial 17%, dan lain-lain 3%. Komposisi status kepemilikan tanah adalah: 25% tanah negara dan 75% tanah dengan SHM (Sertifikat Hak Milik). Kualitas jalan lingkungan juga kurang mencukupi, misalnya saja secara keseluruhan total jalan lingkungan adalah 5000 m dengan rincian 3000 m sudah diperkeras dengan kualitas rapat beton. Di beberapa titik pada wilayah ini juga terdapat kebutuhan untuk perbaikan penerangan jalan warga. Genangan air hujan merupakan permasalahan serius yang tidak terselesaikan bertahuntahun. Rata-rata di kelurahan Pandeyan secara umum, genangan air hujan di jalan lingkungan dan lahan warga berkisar antara 10–50 cm, dengan lama genangan bervariasi dari satu RT ke RT lain, antara 30 menit sampai dengan 4 jam. Dari survei mandiri yang sudah dilakukan oleh warga, penyebab genangan sangat bervariasi mulai dari tidak adanya atau rusaknya SAH (saluran air hujan) dan SPAH (saluran pembuangan air hujan), terain lahan yang rendah, irigasi meluap, sampai dengan meluapnya sungai Gajah Wong.

8


Gambar 2: Grafik komposisi status kepemilikan tanah, penggunaan lahan, jenis dan kualitas konstruksi bangunan di RW 03 Pandeyan.

Pada penelitian ini kegiatan pemetaan partisipatif dilaksanakan dua kali dengan rincian sebagai berikut: pemetaan bantuan citra satelit dan kalkir (manual) dan pemetaan dengan piranti bergerak. Pada kedua aktivitas tersebut pemetaan digunakan untuk mendukung dan memvisualisasikan hasil diskusi dengan metode Focus Group Discussions (FGD). Secara lengkap tahapan pelaksanaan aktivitas pemetaan partisipatif oleh warga RW 03 dan hasil untuk masing-masing kegiatan dirinci sebagai berikut. Pemetaan partisipatif dengan peta dan citra satelit kertas Kegiatan ini diikuti oleh 13 warga kampung Pandeyan, terdiri dari unsur pengurus RW, RT, dan pemuda. Secara lengkap, tahapannya adalah: 1. Pertemuan warga masyarakat dibuka oleh pengurus RW. Secara singkat, Ketua dan Sekretaris RW mengenalkan tim peneliti kepada anggota komunitas yang hadir, peserta pemetaan partisipatif tahap I 2. Tim peneliti memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan kegiatan pemetaan partisipatif yaitu untuk melakukan identifikasi, analisis perspektif lokal, dan pengusulan perbaikan atau pembangunan prasarana terkait. 3. Citra satelit RW 03 ditunjukkan kepada peserta dan dijelaskan tatacara pembacaan citra dan orientasi lokasi. 4. Warga dibagi dalam empat kelompok berdasarkan tempat tinggal (1 kelompok mewakili 1 RT, kecuali RT 13 ditangani oleh dua kelompok mengingat besarnya wilayah RT dan

9


banyak genangan banjir/air hujan) 5. Setiap kelompok diminta untuk melakukan diskusi dan eksplorasi masalah, analisis, dan usulan. Identifikasi masalah genangan disyaratkan harus ditunjukkan di atas citra (digambar di atas kertas kalkir). Setiap hal (identifikasi, analisis, usulan) merupakan layer-layer terpisah yang harus dimunculkan di atas peta. Apabila perlu, dapat digunakan flexi note untuk menambah anotasi di atas peta. 6. Untuk setiap kelompok, seorang asisten membantu mengarahkan dan memfasilitasi alat tulis (misalnya: pensil warna-warni, flexi note). 7. Setelah setiap kelompok selesai membuat peta genangan air hujan, selanjutnya keempat peta digabungkan dan dilakukan peringkasan masalah. Di dalam tahap ini, peseta dapat memberikan tambahan atau koreksi. Ketujuh tahap tersebut dilakukan di dalam ruangan Balai RW 03 selama 140 menit. Hasil akhir dari kegiatan ini adalah peta identifikasi genangan air hujan dan anotasi-anotasi terkait analisis masalah dan usulan kelompok untuk masing-masing lokasi genangan. Secara umum seperti telah di sebutkan di atas, permasalahan genangan yang digambarkan di atas peta bersumber pada: drainase limpasan hujan pada jalan propinsi di sebelah selatan dan timur kampung yang tidak berfungsi secara baik, fungsi saluran air hujan yang buruk, belum terbangunnya saluran air hujan di beberapa jalan lingkungan, serta terain kampung yang relatif lebih rendah dibanding sebelah utara wilayah RW 03. Pemetaan partisipatif dengan M obile GIS Pada kesempatan yang lain (berjarak tiga minggu dari kegiatan pemetaan partisipatif), tim peneliti melaksanakan kegiatan yang sama dan diikuti oleh 14 warga RW 03. Sebagian besar dari peserta (lebih dari 8 orang) terlibat dalam aktivitas pemetaan partisipatif II. Tujuan kegiatan ini adalah untuk: (1) melakukan verifikasi langsung atas apa yang sudah dihasilkan dari kegiatan pertama, langsung ke lapangan bersama masyarakat menggunakan teknologi mutakhir SIG; (2) mengkaji apresiasi dan aspek kognitif peserta terhadap teknologi mutakhir SIG dalam menunjang proses pemberdayaan masyarakat. Kedua tujuan ini secara langsung terkait dengan desain skenario integrasi SIG partisipasi publik dan kolaboratif yang disajikan pada sub bab IV.3. Sebelum dilaksanakan kegiatan pemetaan partisipatif tahap II, perlu dilakukan persiapan data dan alat. Data yang digunakan sama dengan citra satelit yang digunakan dalam kegiatan I. Citra satelit dipasang ke dalam piranti bergerak PDA (menggunakan bantuan software ArcPad versi 7). Selanjutnya disiapkan satu layer data vektor dengan tiga attribut data: identifikasi, analisis, dan solusi. Dalam penelitian ini digunakan satu PDA HP dan dua pocket PC dilengkapi GPS (total 3 priranti bergerak untuk digunakan oleh tigak kelompok RT di wilayah RW 03). Adapun tahapan pelaksanakan kegiatan pemetaan partispatif tahap 2 adalah sama seperti pada pelaksanaan pemetaan partisipatif tahap 1. Perbedaannya terletak pada hal-hal berikut: 1. Peserta dibagi dalam tiga kelompok berdasarkan RT di mana peserta tinggal (RT 12, RT 13, dan RT 14)

10


Gambar 2: Ringkasan hasil kegiatan pemetaan partisipatif per kelompok komunitas RW 03 disimpulkan menjadi peta identifikasi genangan air hujan.

Gambar 3: Piranti bergerak HP iPAQ Travel Companion dengan software ArcPad 7 digunakan dalam kegiatan penelitian ini.

Gambar 4: Hasil pemetaan partisipatif ketiga kelompok diunduh dan disatukan menjadi

11


satu layer yang siap diolah di dalam software SIG (misalnya menggunakan ArcGIS). Luasan dengan warna hijau adalah hasil pemetaan partisipatif tahap 2.

2. Peserta menunjukkan genangan di lapangan dan mendiskusikan penyebab dan solusi masalah. Selanjutnya, identifikasi genangan digambar di atas ArcPad dan nilai tekstual masing identifiksi permasalahan, analisis, dan solusi pemecahan masalah dimasukkan sebagai data di dalam layer genangan tersebut. 3. Hasil dari FGD yang dilakukan di lapangan tersebut sudah langsung tersimpan sebagai layer SIG. Di akhir aktivitas, dilakukan interview untuk mendapatkan ilustrasi kesesuaian teknik ini untuk diterapkan di masyarakat perkotaan seperti RW 03. Adapun topik pertanyaan adalah: pengalaman mengikuti pemetaan partiipatif dengan piranti bergerak, kemampuan mengenal medan lapangan dalam melakukan orientasi dan pengukuran dengan bantuan citra satelit di atas PDA, dan tingkat kemudahan penggunaan dibanding dengan kegiatan 1. Dari pertanyaan tersebut didapatkan hasil bahwa 8 orang dapat mengikuti kegiatan tahap 2 dengan baik secara keseluruhan dan terdapat 2 (dua) peserta yang menyatakan tidak begitu paham dan hanya mengikuti sebagian kegiatan ini. Semua peserta menyatakan dapat melakukan orientasi dan perkiraan identifikasi di atas PDA, namun lebih dari 3 orang dari peserta yang berusia tua mengeluhkan kecilnya layar piranti bergerak yang dipakai. Selanjutnya dapat diketahui bahwa 5 orang dari 10 peserta yang mengikuti kedua kegiatan pemetaan partisipatif, memilih model penyelenggaraan pemetaan partisipatif tahap 1 (dengan citra satelit dan kertas kalkir). Hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya basisdata SIG tentang identifikasi masalah, analisis, dan usulan solusi yang siap diolah menggunakan software SIG untuk keperluan analisis dan pengambilan keputusan. Beberapa warga masyarakat berkomentar bahwa kegiatan survei mandiri yang telah dilakukan secara gotong-royong di kampung tersebut, akan jauh lebih mudah dengan penggunaan teknologi dan teknik tersebut di atas.

HASIL Observasi Lapangan: Masyarakat

Pengalaman

Warga

dalam

Program

Pemberdayaan

Terkait pelibatan masyarakat dalam perencanaan prasarana fisik lingkungan, masyarakat Pandeyan (RW 03) memiliki pengalaman terlibat dalam proyek pembangunan lingkungan NUSSP (Neighborhood Urban Shelter Sector Project) tahun 2005, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) 2006 dan 2007 untuk Kelurahan Pandeyan, serta program Aksi Swadaya yaitu Community Action Plan (CAP) dari GTZ Jerman. Dalam kegiatan-kegiatan tersebut Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Pandeyan ”Citra Mandiri” dan Warga RW 03 melaksanakan survei mandiri dan penyusunan usulan program pembangunan dengan pendampingan dari konsultan. Dana hibah NUSSP dan

12


PNPM merupakan dana hibah langsung dari pusat. Terkait kedua program ini, menurut salah satu anggota BKM Pandeyan dan juga menurut pengurus kantor Kecamatan, tingkat kedetilan pelaporan dan usulan sangat bervariasi dari satu kelurahan ke kelurahan lain. Dari dokumen NUSSP yang ada di Kimpraswil, dokumen usulan NUSSP dari Pandeyan merupakan salah satu contoh usulan yang lengkap dan komprehensif. Menurut anggota BKM Pandeyan, pada saat menyusun usulan tersebut, mereka harus bekerja keras bahkan sering sampai lembur malam. Sedangkan dana operasional untuk melakukan survei mandiri dan penyusunan proposal, pendistribusiannya tergantung kepada kesepakatan anggota BKM. Secara keseluruhan, anggota BKM yang diwawancarai tersebut menceritakan bahwa program-program nasional seperti PNPM dan NUSSP lebih banyak merupakan kerja sosial dan sukarela. Program-program pembangunan fisik di lingkungan sekitar mereka merupakan program favorit (menjadi prioritas warga). Sedangkan program pemberdayaan sosial kemasyarakatan dan ekonomi belum tergarap secara serius (dan menjadi perhatian) warga masyarakat sendiri. Citra satelit dan peta-peta merupakan produk informasi yang relatif baru bagi komunitas masyarakat, namun demikian dari kegiatan pemetaan partisipatif di lingkungan RW 03, terbukti warga masyarakat dapat melakukan pendataan masalah, menyuarakan analisis genangan air hujan dengan baik. Metode rapat warga secara kelompok dengan bantuan peta dan citra satelit merupakan hal baru yang bermanfaat bagi mereka. Mereka menceritakan, pendataan masalah yang telah mereka lakukan untuk NUSSP maupun PNPM mungkin akan lebih mudah dengan pendekatan semacam ini. Satu hal yang perlu diperhatikan, agar penetrasi dan pengaruh metode ini dapat lebih kuat terasa, maka kemudahan dalam menggunakan dan melaksanakan, tampilan yang efektif dan efisien dan mudah digunakan merupakan kata kunci, dan dapat dikatakan sebagai salah kebutuhan pengguna. Dari pengalaman riset yang dilaksanakan di Bandung, pelibatan masyarakat umum dan pengambil keputusan dirasa belum cukup. Ada komponen masyarakat lain, misalnya pengusaha atau kekuatan ekonomi di sekitar wilayah setempat dan lembaga swadaya masyarakat sekitar yang perlu dilibatkan untuk memperkuat keputusan yang dihasilkan dari penggunaan informasi spasial dan rapat warga. Pengalaman Pengambil Keputusan dan Analis dalam Memanfaatkan Peta. Secara umum, instansi pemerintah mulai dari tingkat pusat, propinsi, dan kota sudah familier dengan produk peta-peta. Sejauh ini, penggunaan peta-peta tersebut masih sebatas untuk melakukan identifikasi lokasi spasial belum didayagunakan sebagai media di mana eksplorasi masalah, diskusi dan sintesa informasi dapat dilakukan. Bagi mereka potensi peta untuk menunjang aktivitas-aktivitas tersebut masih merupakan suatu yang asing. Terkait penggunaan perangkat lunak SIG, Kimpraswil kota sudah memilikinya, namun penggunaannya masih sangat jarang. Perangkat lunak tersebut (MapInfo) merupakan implementasi program dari pusat dan disediakan pelatihan. Namun demikian, operasi analisis masih belum dapat dilakukan, mengingat kemampuan staff teknis masih rendah. Terlebih lagi, data yang terpasang di sistem lokal masih sebatas data-data spasial dasar (jalan utama, sungai, dan batas administrasi, tataguna lahan, serta citra satelit).

13


Program pemberdayaan masyarakat merupakan suatu agenda nasional. Namun demikian hasil dari program pemberdayaan masyarakat sangatlah beragam tingkat kedetilan dan tingkat keterlibatan masyarakat. Misalnya saja, penyajian usulan jalan lingkungan atau saluran limpasan air hujan di atas peta bersifat insisiatif warga dan sporadik. Kantor kecamatan dan kelurahan tidak memiliki peran penting dalam program-program tersebut (kepenasehatan). Dan, kantor kecamatan sebenarnya banyak berharap bahwa masyarakat lebih mengutamakan program pembangunan sektor non fisik di lingkungan. Terkait diskusi dan koordinasi dalam kerja kelompok, di beberapa bidang misalnya bidang jalan dan jembatan Kimpraswil Kota dan Ditjen Tata Ruang, peta sudah sangat sering digunakan dalam rapat koordinasi. Namun demikian, pengambilan keputusan dan analisis multi kriteria dengan bantuan peta dan SIG masih sangat jarang dilakukan. Dalam kerja kelompok tersebut, peran peta dan SIG untuk menunjang aktivitas kolaborasi dan koordinasi dalam kerja kelompok merupakan sesuatu yang asing dan baru. Skenario Pengintegrasian SIG Partisipasi Publik & Kolaboratif Menggunakan pendekatan disain berbasis skenario (Rosson & Carroll, 2001), penelitian ini berfokus pada asas kedayagunaan informasi dan interaksi dari sistem dan aplikasi untuk membantu masyarakat umum dan pengambil keputusan dalam konteks perencanaan dan pemutusan masalah infrastruktur. Melalui skenario-skenario yang dibangun, kemungkinan interaksi antara sistem dengan manusia dapat dikaji sisi positif dan negatifnya, sehingga produk yang dihasilkan mempunyai tingkat usabilitas (efiensi, efektivitas, dan kepuasan) yang tinggi (Rosson & Carroll, 2001). Dalam hal ini, skenario penggunaan informasi dan sistem interaksi dikembangkan berdasar pada temuan eksplorasi permasalahan yang ada di lapangan. Seperi disebut di atas, eksplorasi dilakukan melalui kegiatan survei kuisioner dan wawancara dengan instansi teknis dan masyarakat umum. Melihat motivasi masyarakat yang tinggi dalam berpartisipasi atau terlibat dalam perencanaan fasilitas lingkungan kota, maka pendekatan aspek kebebasan dalam menyampaikan aspirasi atau identifikasi masalah di sekitar tempat tinggalnya perlu dimasyarakatkan. Salah satu teknologi yang dapat memfasilitasi motivasi tersebut secara efektif adalah internet. Saat ini, di setiap kantor kelurahan di kota Yogyakarta telah disediakan fasilitas internet. Warga masyarakat sekitar yang sebagian besar tidak mempunyai akses internet, dapat menggunakan fasilitas internet di kantor kelurahan. Selain aspek kebebasan mengidentifikasi masalah, hal lain yang ingin dicapai dengan aplikasi berbasis internet adalah efisiensi dalam mengumpulkan bahan untuk digunakan dalam rapat dengan warga ataupun penjaringan aspirasi pada saat turun ke lapangan (misalnya dalam penelitian ini menggunakan metode FGD dengan bantuan pemetaan partispatif, seperti dijelaskan di atas). Untuk itu, aplikasi internet yang sesuai adalah sebuah aplikasi portal pemetaan berbasis web. Selanjutnya dari aspirasi warga yang masuk perlu dilakukan verifikasi atau check ke lapangan. Dalam kaitan ini, mekanisme rapat warga yang sudah menjadi rutinitas di komunitas RW 03 dapat dilengkapi dengan kegiatan pemetaan partisipatif yang difasilitasi oleh instansi teknik (kimpraswil) atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Kimpraswil. Sebelum

14


terjun ke lapangan fasilitator perlu menyimpan atau memasang basisdata aspirasi masyarakat dari portal pemetaan di atas ke dalam perangkat lunak SIG yang terpasang dalam piranti bergerak (misal PDA atau laptop) yang digunakan ke lapangan. Dalam kegiatan ini, warga masyarakat berdiskusi dan bermufakat untuk mengecek, menyaring, dan memutuskan luasan genangan dan redaksional untuk identifikasi masalah, analisis, dan usulan solusi untuk masing-masing obyek yang terpilih menjadi prioritas perbaikan atau pembangunan. Untuk menunjang rapat warga, fasilitator perlu menyiapkan layar lebar sehingga kegiatan rapat warga dapat lebih terarah dan efisien.

Gambar 5: Skenario pemanfaatan teknologi pemetaan dan teknik pemetaan partisipatif untuk menunjang pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur.

Selanjutnya, hasil verifikasi tersebut, dapat dibawa oleh fasilitator ke kantor kimpraswil setelah dilakukan konversi dari data input warga menjadi lapis data SIG. Kemudian Kimpraswil dan pihak terkait dapat melakukan agregasi data-data semacam dari kampung atau kelurahan lain, kemudian lapis data kependudukan, sosial ekonomi juga dimasukkan ke dalam sistem SIG yang ada di kantor untuk melakukan analisis multikriteria guna menetukan prioritas aksi pembangunan. Proses ini dapat dilakukan secara kolaboratif dengan bantuan sistem SIG yang ada. Proses diskusi, operasi spasial (misalnya buffering, proximity, query) dapat dilakukan selama proses diskusi para pengambil keputusan dan analis berlangsung. Skenario penggunaan semacam ini akan menambah efisiensi dan efektivitas kinerja Kimpraswil. Dari program-program yang ada, proposal masyarakat sudah dilengkapi peta, namun proses digitalisasi peta kertas menjadi data SIG jarang sekali dilakukan, mengingat kapasitas dan kemampuan operasionalisasi SIG yang masih rendah di kantor-kantor instansi daerah. Peta yang dipakai seringkali bukanlah peta terkini ataupun peta terkait perencaanaan dan permasalahan yang sedang dihadapi. Seringkali, semata-mata hanya untuk menunjukkan posisi lokasi dalam proses diskusi. Para pengambil keputusan dituntut keras untuk melakukan pemetaan mandiri di dalam otaknya (mid mapping). Hal ini tentu saja tidak efektif, selain dapat terjadi ketidaksamaan representasi visualisasi lokasi, ruang spasial tempat di mana masalah dan program pembangunan perlu dilakukan belum dapat dianalis secara efisien dengan bantuan fasilitas SIG yang sudah terpasang di kantor. Pembangunan portal web penyerapan aspirasi masyarakat pembangunan infrastruktur kota

15


Berdasar pada skenario penggunaan di atas, sebuah portal pemetaan partisipatif untuk pembangunan infrastruktur kota dibangun dalam penelitian ini. Aplikasi portal ini dapat dipandang sebagai pintu gerbang pertama bagi masyarakat umum untuk berpartispasi dalam pembangunan infrastruktur kota di sekitar tempat tinggal mereka. Melalui portal ini, warga masyarakat (setelah mendaftarkan diri dan login), dapat melakukan: 1. Identifikasi kebutuhan perbaikan ataupun pembangunan fasilitas prasarana umum di lingkungan mereka (tersedia lapis-lapis prasarana umum, seperti: drainase, penerangan jalan, identifikasi genangan air hujan). Identifikasi dilakukan dengan cara menggambar titik atau luasan pada obyek atau kawasan yang menjadi perhatian warga. 2. Penyampaian permasalahan, analisis, dan usulan melalui form yang tersedia. Foto kejadian genangan di lokasi tersebut dapat di-upload, untuk menambah kejelasan informasi yang diberikan. 3. Penambahan komentar dan tanggapan terhadap obyek di atas peta (luasan genangan di bekas terminal Umbulharjo, misalnya) yang dilakukan oleh warga lain (cross-check dan penguatan laporan identifikasi). Aplikasi portal ini telah berhasil dibangun dengan teknologi opensource dan diujicoba. Adapun spesifikasi portal ini adalah sebagai berikut: 1. GoogleMaps API (Application Programming Interface) sebagai antarmuka peta. 2. PHP sebagai bahasa pemrograman web dan MySQL untuk penyimpanan basis data spasial dan atribut-nya. 3. Komponen konversi databases ke shapefile (melalui KML, Keyhole Markup Language). Berikut ini diberikan gambaran screenshots penggunaan aplikasi portal pemetaan partisipatif usaha pembangunan infrastruktur kota:

Gambar 6: Antarmuka aplikasi portal: pemetaan partisipatif usaha pembangunan infrastruktur kota.

16


Gambar 7: Masyarakat setelah melakukan registrasi dapat memanfaatkan fasilitas penggambaran tanda masalah atau luasan bermasalah terkait tema pilihan.

Gambar 8: Demo penerapan aplikasi terkait skenario penyerapan aspirasi masyarakat untuk menunjang pengambilan keputusan pembangunan infrastruktur.

Presentasi skenario dan evaluasi aplikasi portal Untuk mendapatkan masukan dari warga masyarakat maupun pengambil keputusan tentang kegunaan aplikasi, aplikasi telah didiskusikan bersama-sama dengan pengambil keputusan dan staff teknis di bidang pemukiman Kimpraswil Kota dan Kecamatan Umbulharjo. Setelah dilakukan demo pemanfaatan pemetaan berbasis web dan teknik pemetaan partisipatif untuk membangun basis data SIG untuk pengambilan keputusan, dilakukan diskusi secara terpisah dengan pejabat di Kantor kimpraswil dan Kantor Kecamatan Umbulharjo secara terpisah. Dari diskusi yang terselenggara, beberapa masukan penting adalah sebagai berikut: 1. Kecamatan Umbulharjo dan Kantor Kimpraswil menilai aplikasi portal pemetaan berpotensi untuk menambah kualitas pelayanan pemerintah dengan membuka kanal umum penyaluran aspirasi pembangunan infrastruktur. Bagi mereka, program aplikasi

17


semacam itu perlu diterapkan untuk menunjang pelayanan mereka kepada masyarakat. 2. Di Kimpraswil sendiri, skenario penggunan mendapatkan banyak tanggapan positif. Namun demikian, terkait akuntabilitas masukan warga, transparansi proses verifikasi, dan konversi ke data SIG, mereka mempunyai rasa keingintahuan mendalam apakah dapat difasilitasi secara baik. Mereka menilai aplikasi tersebut akan sangat membantu pekerjaan mereka dalam menyusun program kerja, namun demikian salah seorang peserta diskusi menyarankan suatu mekanisme penyaringan di portal sendiri, karena terdapat kemungkinan belum siapnya warga dan adanya penyalahgunaan aplikasi tersebut. 3. Seperti tergambar pada diagram skenario di atas, proses verifikasi dilakukan menggunakan teknik pemetaan partisipatif. Metode seperti ini masih baru dan Kimpraswil sendiri belum mengerti bagaimana SIG dapat didayagunakan untuk menjaring aspirasi warga (meskipun dengan peta kertas) dan untuk mendukung diskusi dan analisis penentuan prioritas pembangunan. SIG hanya digunakan seskali dan penggunannya masih terbatas untuk mencari informasi data dasar (lokasi, orientasi dengan lapis data jalan, sungai), belum melibatkan data tematik dan operasi SIG lanjutan (misal buffering, overlay). 4. Tingkat keberhasilan skenario ini masih perlu mendapatkan kajian lanjut. Proses bisnis dan strategi interaksi mulai dari penyerapan aspirasi melalui internet kemudian proses verifikasi dan penggunaan data aspirasi dalam proses pengambilan keputusan belum merupakan fokus dalam penelitian ini.

KESIMPULAN Penelitian ini menghasilkan metode pengintegrasian penyerapan aspirasi warga dan perencanaan kolaboratif pengambil kebijakan menggunakan peta dan teknologi SIG. Proses survei dan indentifikasi permasalahan secara mandiri, penyusunan rencana dan proposal serta penentuan prioritas program dapat difasilitasi melalui portal dan kegiatan pemetaan partisipatif serta diskusi grup pengambil keputusan. Metodologi semacam ini dapat menunjang efiktivitas dan efisiensi program pembangunan komunitas urban mandiri seperti misalnya program PNPM Mandiri yang sedang digalakkan di perkotaan. Selanjutnya terkait pengintegrasian SIG partisipatif dan kolaboratif, dapat disimpulkan bahwa: • Pengintegrasian untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi keseluruhan proses mulai dari penyerapan aspirasi, survei mandiri, penyusunan proposal sampai dengan penentuan skala prioritas usulan oleh pengambil keputusan, adalah sangat mungkin, namun belum terlaksana secara sistematik dan terarah. • Pendayagunaan informasi dan teknologi spasial akan mampu diterima secara baik oleh masyarakat dan pengambil keputusan, apabila dirancang dan diadaptasi sesuai kapasitas dan kemampuan stakeholders. Dalam hal ini level pengetahuan pemetaan dan SIG dari pengambil kebijakan dan staff teknis perlu mendapatkan improvisasi melalui pendidikan formal maupun penyegaran (kursus penyegaran satu modul, misalnya). • Skenario yang diterapkan dalam penelitian ini belum secara kuantitatif dan menyeluruh mengkaji tingkat efektivitas dan efisiensi skenario ini, jika dibandingkan misalnya, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dengan metode yang selama ini digunakan oleh pemerintah dan community action plan yang dipakai oleh GTZ.

18


Selain itu terkait kapasitas pengambil keputusan: • Di dalam melaksanakan pemilihan program usulan masyarakat atau penentuan skala prioritas perlu mempertimbangkan secara serius manfaat sistem informasi spasial untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pogram nasional pemberdayaan masyarakat bidang infrastruktur • Dalam hal ini, skenario penggunaan yang digagas di penelitian ini mendapat respon positif dan apresiasi dari instansi pemerintahan tingkat kecamatan dan dinas teknis perkotaan); • belum memanfaatkan SIG yang sudah terpasang di setiap kantor mereka secara benar dan optimal. Selanjutnya, sama sekali belum mengerti potensi penggunaan SIG untuk kerja kelompok dalam merencanakan dan memutuskan masalah. Sedangkan masyarakat umum: • relatif mudah untuk diarahkan dan diajak berpartisipasi membahas masalah di lingkungannya dengan metode diskusi antar warga dan pemetaan partisipatif; • merasa akses kepada peta-peta publik perlu ditingkatkan; • belum terbiasa membaca peta dalam kehidupan sehari-hari, meskipun peta bukan barang yang asing lagi bagi mereka (peta belum merupakan budaya). Kemampuan orientasi spasial responden kuisioner masih sangat rendah, sedangkan kemampuan pemrosesan skala dan jarak cukup baik; • perlu mendapatkan pengenalan pemetaan partisipatif untuk mendukung survei mandiri, karena aktivitas survei mandiri semakin menjadi tuntutan bagi warga dalam pelaksanaan program-program pembangunan infrastruktur dari pemerintah. Ucapan Terimakasih Penulis mengucapkan terimakasih kepada UGM INDF project atas hibah penelitian yang diberikan untuk pelaksanaan penelitian ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada Heri Sutanta dan Ketut Wikantika atas masukan yang diberikan selma penulisan makalah ini. Penulis juga berterimakasih kepada Satria Eka, Sigit Riyanto, Haris Mafaaza dan Febri Iswanto dan asisten mahasiswa lain atas bantuan mereka dalam proses pengumupulan data.

DAFTAR PUSTAKA Applegate, L. M. (1991). "Technology Support for Cooperative Work: A Framework for Studying Introduction and Assimilation in Organizations." Journal of Organizational Computing, 1(1), 11-39. Balram, S., Dragićević, S. (2006), Collaborative Geographic Information Systems: Origins, Boundaries, and Structures in Collaborative Geographic Information Systems, R. Balram and S. Dragićević, eds., Idea Group Publishing Ltd. Carver, S., (2001). The Future of Participatory Approaches Using Geographic Information: Developing a research agenda for the 21st Century. URISA Journal (15):61-71. Obermeyer, Nancy J. (1998), The evolution of public participation GIS. Cartography & GIS 25 (2) 65-66. Jankowski, P., and Nyerges, T. (2001), GIS-Supported Collaborative Decision-Making: Results of an Experiment. Annals of the Association of American Geographers, 91(1), 48-70.

19


Jankowski, P., Robischon, S., Tuthill, D., Nyerges, T., and Ramsey, K. (2006). Design Considerations and Evaluation of a Collabortive, Spatio-Temporal Decision Support System. Transactions in GIS, 10(3), 335-354. MacEachren, A. M. (2005). Moving Geovisualization toward Support for Group Work. Exploring Geovisualization, J. Dykes, A. M. MacEachren, and M.-J. Kraak, eds., Elsevier Science Ltd., 445-461. Malczewski, J. (2006). Multicriteria Decision Analysis for Collaborative GIS, in Collaborative GIS, Balram, S. & Dragićević, S. , ed. Idea Publishing Ltd. Mason, B. C., and Dragićević, S. (2006). Web GIS and Knowledge Management Systems: An Integrated Design for Collaborative Commnunity Planning. Collaborative Geographic Information Systems, R. Balram and S. Dragicevic, eds., Idea Group Publishing Ltd., 263-283. McCall, M. (2004). Can Participatory-GIS Strengthen Local-level Spatial Planning? Suggestions for Better Practice. GISDECO 2004, Skudai, Johor, Malaysia, 10-12 May 2004. Rosson, M. B., and Carroll, J. M. (2001). Usability Engineering: Scenario-Based Development of Human Computer Interaction, San Fransisco, CA, 448. Sieber, R.E. (2003), Public Participation Geographic Information Systems Across Borders, Canadian Geographer (1) 50-61. Simon, H. A. (1977). The New Science of Management Decision, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 175. Steinmann, R., Krek, A., Blaschke, T. (2004) Can Online Map-Based Applications Improve Citizen Participation? Proceedings of TED conference on e-Government, Bozen, Italy Nyerges, T., Ramsey, K.S., Wilson, M.W. (2006). Design Considerations for an Internet Portal to Support Public Participation in Transportation Improvement Decision Making in Collaborative Geographic Information Systems, Balram, S. & Dragićević, S. , eds. Idea Publishing Ltd.

20

PERENCANAAN DAN PENYELESAIAN MASALAH INFRASTRUKTUR PERKOTAAN MELALUI INTEGRASI SIG KOLABORATIF DAN SIG PARTISIPASI PUBLIK

Recommend Documents