PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 27 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PELAPORAN TRANSAKSI PAJAK DAERAH YANG DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK SECARA ONLINE DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TANGERANG SELATAN, Menimbang
:
bahwa dalam rangka penerapan prinsip peran serta Wajib Pajak melalui pelaporan transaksi terhadap jenis Pajak Daerah yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (self assesment), dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelaporan Transaksi Usaha Pajak Daerah yang Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak Secara Online;
Mengingat
:
1.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2004
Nomor
125,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang
tentang
Perubahan
Nomor
Kedua
Atas
12
Tahun
2008
Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
-23.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4843);
4.
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor
188,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 4935); 5.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6.
Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8.
Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6);
-3-
9.
Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor
7,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 12 Tahun
2011
tentang
Pokok-Pokok
Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 20);
11. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 64 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 64); MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN
WALIKOTA
TENTANG
TATA
CARA
PELAPORAN TRANSAKSI PAJAK DAERAH YANG DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK SECARA ONLINE. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1.
Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2.
Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan.
-4-
3.
Perangkat
Daerah
adalah
unsur
pembantu
Walikota
dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan. 4.
Dinas adalah dinas yang berwenang dalam pengelolaan pajak daerah.
5.
Kepala
Dinas
adalah
Kepala
Dinas
yang
berwenang
dalam
menyelenggarakan urusan di bidang pengelolaan pajak daerah. 6.
Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7.
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
8.
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9.
Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran kepada Wajib Pajak oleh Subjek Pajak.
10. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
-5-
11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah. 12. Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. 13. Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. 14. Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan. 15. Pajak Parkir adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. 16. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). 17. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. 18. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. 19. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. 20. Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya 2 (dua) sistem elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka. 21. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
-6-
22. Transaksi adalah keterangan/data/dokumen pembayaran yang dimiliki Wajib
Pajak
sebagai
dasar
pengenaan
Pajak
yang
dibayar
oleh
masyarakat/subjek pajak kepada Wajib Pajak. 23. Online adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta real time. 24. Alat atau Sistem adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses dan mengirimkan Data Transaksi Usaha ke data center Dinas. 25. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Walikota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. 26. Pajak Yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
BAB II JENIS PAJAK Pasal 2 Jenis Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (self assesment) dalam rangka pelaporan Transaksi berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini, terdiri atas: a.
Pajak Hotel;
b.
Pajak Restoran;
c.
Pajak Hiburan; dan
d.
Pajak Parkir.
-7BAB III TRANSAKSI Bagian Kesatu Jenis Transaksi Pasal 3 (1)
Jenis Transaksi pada Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi: a.
Pembayaran sewa kamar (room);
b.
Pembayaran makanan dan minuman (food and beverage);
c.
Pembayaran jasa penunjang;
d.
Pembayaran
penggunaan
fasilitas
hiburan
dan
olahraga
yang
disediakan Hotel; dan e. (2)
banquet.
Pembayaran Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa: a.
pelayanan cuci (laundry);
b.
telepon, faksimili, teleks, internet, dan fotokopi;
c.
transportasi
yang
dikelola
Hotel
atau
berdasarkan
perjanjian
kerjasama dengan pihak lain; dan d. (3)
Pembayaran service charge.
Banquet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa: a.
persewaan ruang rapat; atau
b.
ruang pertemuan.
Pasal 4 Jenis Transaksi pada Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi: a.
Pembayaran makanan dan minuman (food and beverage);
b.
Pembayaran pemakaian ruang rapat atau ruang pertemuan di Restoran (room charge);
c.
Pembayaran service charge;dan
d.
Pembayaran jasa boga/katering.
-8Pasal 5 Hiburan pada Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi: a.
tontonan film;
b.
pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
c.
kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
d.
pameran;
e.
diskotik;
f.
karaoke;
g.
klab malam;
h.
sirkus, akrobat, dan sulap;
i.
permainan bilyar, golf dan bowling;
j.
pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
k.
panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan
l.
pertandingan olahraga. Pasal 6
Jenis Transaksi pada Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa Pembayaran tanda masuk/tiket/karcis, kecuali huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf k. Pasal 7 Selain jenis Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, jenis Transaksi pada diskotik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e juga berupa: a.
Pembayaran sewa meja (table charge);
b.
Pembayaran makanan dan minuman (food and beverage);
c.
Pembayaran sewa ruangan (room charge); dan
d.
Pembayaran service charge. Pasal 8
(1) Jenis Transaksi pada karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, berupa: a.
Pembayaran sewa ruangan (room charge);
b.
Pembayaran makanan dan minuman (food and beverage); atau
c.
Pembayaran service charge.
-9-
(2) Jenis Transaksi pada klab malam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, berupa Pembayaran makanan dan minuman (food and beverage); (3) Jenis Transaksi pada permainan bilyar, golf dan bowling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, berupa: a.
Pembayaran makanan dan minuman (food and beverage);
b.
Pembayaran sewa permainan (games charge); atau
c.
Pembayaran sewa kartu (games card).
(4) Selain jenis Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, jenis Transaksi pada pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j juga berupa: a.
Pembayaran untuk permainan/ketangkasan kendaraan bermotor; atau
b.
Pembayaran makanan dan minuman (food and beverage).
(5) Jenis Transaksi pada panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k, berupa: a.
Pembayaran makanan dan minuman (food and beverage);
b.
Pembayaran sewa ruangan (room charge);
c.
Pembayaran biaya terapi (therapis charge);
d.
Pembayaran biaya di muka (cover charge); atau
e.
Pembayaran biaya keanggotaan (member charge).
Pasal 9 Jenis Transaksi pada Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, meliputi: a.
Pembayaran karcis/tiket/smart card;
b.
Pembayaran penggunaan satuan ruang parkir untuk pelayanan Vallet Parking; atau
c.
Pembayaran berlangganan berupa sticker, smart card atau sejenisnya.
- 10 -
Bagian Kedua Jaringan Sistem Elektronik Secara Online Pasal 10 (1)
Walikota melalui Kepala Dinas berwenang mengintegrasikan data atau informasi yang dimiliki Dinas dengan data atau informasi yang dimiliki Wajib Pajak kedalam Jaringan Sistem Elektronik secara Online dalam rangka
pelaporan
Transaksi
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan perpajakan Daerah. (2)
Dalam
hal
terjadinya
kegagalan
Akses
yang
mengakibatkan
tidak
terintegrasinya pelaporan Transaksi oleh Wajib Pajak dalam Jaringan Sistem Elektronik secara Online sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaporan Transaksi dapat disampaikan secara langsung kepada Dinas. (3)
Pelaporan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), menjadi dasar pengenaan Pajak Yang Terutang kepada Wajib Pajak. Bagian Ketiga Perekaman Pasal 11
(1)
Dinas menggunakan Alat atau Sistem dalam Jaringan Sistem Elektronik secara Online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
(2)
Alat atau Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merekam setiap Transaksi pada Jaringan Sistem Elektronik yang dimiliki Wajib Pajak dalam Masa Pajak.
(3)
Alat atau Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merekam hasil penerimaan jumlah Pembayaran atau (omset) usaha Wajib Pajak secara harian dan besarnya Pajak Yang Terutang. Pasal 12
(1)
Jika Transaksi pada Jaringan Sistem Elektronik yang dimiliki Wajib Pajak telah terpilah berdasarkan jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Alat atau Sistem merekam: a.
hasil penerimaan jumlah Pembayaran atau (omset) usaha sebelum Pajak; dan
- 11 -
b.
jumlah Pajak Yang Terutang berdasarkan pemilahan jenis Pajak tersebut.
(2)
Jika Transaksi pada Jaringan Sistem Elektronik yang dimiliki Wajib Pajak belum terpilah berdasarkan jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Alat atau Sistem merekam: a.
hasil penerimaan jumlah Pembayaran atau (omset) usaha sudah termasuk Pajak; dan
b.
penghitungan jumlah Pajak Yang Terutang dari jumlah Pembayaran tersebut.
Pasal 13 Untuk menghitung Pajak Yang Terutang berdasarkan Transaksi yang terpilah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan Transaksi yang belum terpilah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dilakukan dengan mengkalikan dasar pengenaan Pajak dengan tarif Pajak yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
Bagian Keempat Penyajian Pasal 14 (1)
Dinas dan Wajib Pajak secara bersama-sama mengawasi perekaman Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, serta Pembayaran Pajak Yang Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
(2)
Akses penyajian Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia, dan hanya diketahui oleh Wajib Pajak dan Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.
(3)
Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- 12 BAB III PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK YANG TERUTANG Pasal 15 (1)
Wajib Pajak membayar Pajak Yang Terutang yang dihitung berdasarkan perekaman Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
(2)
Apabila Pajak Yang Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar bertepatan dengan hari libur, pembayaran dilakukan dengan jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.
(3)
Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan SPPD.
(4)
Wajib Pajak mengisi SPPD dengan benar, jelas, dan lengkap. Pasal 16
(1)
Wajib Pajak melaporkan Pajak Yang Terutang dalam Masa Pajak dengan menggunakan SPTPD, dan disampaikan paling lambat setiap tanggal 20 bulan berikutnya.
(2)
Apabila pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertepatan dengan hari libur, penyampaian dilakukan dengan jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.
(3)
Wajib Pajak mengisi SPTPD dengan benar, jelas, dan lengkap. BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN
(1)
Pasal 17 Dinas dan Wajib Pajak mempunyai hak dalam pelaksanaan pelaporan Transaksi.
(2)
Hak Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a.
mendapatkan rekapitulasi Transaksi Wajib Pajak;
b.
mendapatkan laporan rincian Pembayaran untuk masing-masing Wajib Pajak per jenis Pajak; dan
c. (3)
memonitor Transaksi dan Pajak Yang Terutang.
Hak Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a.
memperoleh pembebasan dari kewajiban perporasi/legalisasi bukti Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9; dan
- 13 -
b.
memperoleh
pembebasan
perundang-undangan
sesuai
perpajakan
dengan
ketentuan
Daerah
peraturan
dari
kewajiban
menyampaikan laporan penerimaan Pembayaran dari Subjek Pajak dan rekapitulasi bukti Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9. Pasal 18 (1)
Dinas dan Wajib Pajak mempunyai kewajiban dalam pelaksanaan pelaporan Transaksi.
(2)
Kewajiban Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a.
merahasiakan atas setiap Transaksi Wajib Pajak;
b.
melakukan tindakan administrasi pemungutan perpajakan sesuai dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
di
bidang
perpajakan, jika Wajib Pajak terbukti melakukan perusakan Alat atau Sistem Transaksi sehingga tidak berfungsinya pelaporan secara Online; dan c.
menyimpan Transaksi Wajib Pajak pada Jaringan Sistem Elektronik Dinas untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun.
(3)
Kewajiban Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a.
menjaga dan memelihara dengan baik Alat atau Sistem yang ditempatkan pada tempat usaha Wajib Pajak;
b.
menyimpan bukti Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun; dan
c.
melaporkan segera kepada Dinas melalui call centre, jika Alat atau Sistem mengalami gagal Akses. BAB V KETENTUAN SANKSI Pasal 19
(1)
Wajib Pajak yang menolak pemasangan Alat atau Sistem dikenakan sanksi di bidang perpajakan berupa: a.
pemeriksaan dan pengawasan terhadap Transaksi setiap bulan; dan
- 14 b.
pengenaan
sanksi
pidana
sesuai
dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan Daerah. (2)
Selain sanksi di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga
dikenakan
sanksi
administratif
berupa
pencabutan
perizinan
dan/atau denda administrasi perizinan. (3)
Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan evaluasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perizinan. BAB VI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. Ditetapkan di Tangerang Selatan. pada tanggal 19 November 2013. WALIKOTA TANGERANG SELATAN, ttd AIRIN RACHMI DIANY Diundangkan di Tangerang Selatan. pada tanggal 19 November 2013. SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN, ttd DUDUNG E DIREDJA BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 27.
