PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2014 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TANGERANG SELATAN, Menimbang
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23
Tahun
2013
tentang
Pedoman
Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Rencana
Kerja
Pembangunan
Daerah
Kota
Tangerang Selatan Tahun 2014;
Mengingat
:
1.
Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
Pembentukan Propinsi Banten Republik
Indonesia
Tahun
2000
tentang
(Lembaran
Negara
2000
Nomor
182,
Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 4010);
2.
Undang–Undang
Nomor
Keuangan
Negara
Indonesia
Tahun
17
Tahun
(Lembaran 2003
Nomor
2003
Negara 47,
tentang Republik
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); PARAF HIERARKI
PARAF HIERARKI
ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
WAKIL WALIKOTA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
SEKRETARIS DAERAH
PARAF KOORDINASI KEPALA BAPPEDA
-2-
3. Undang-Undang
Nomor
1
Tahun
2004
tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Pemerintahan Indonesia
Nomor
Daerah
Tahun
32
Tahun
(Lembaran
2004
Nomor
2004
Negara 125,
tentang Republik
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang
Nomor
33
Tahun
2004
tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Indonesia
Daerah
Tahun
(Lembaran
2004
Nomor
Negara 126,
Republik Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Pembentukan
Nomor
Kota
51
Tahun
Tangerang
2008
Selatan
tentang
di
Provinsi
Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935); 8. Undang-Undang Pembentukan
Nomor
12
Peraturan
Tahun
2011
tentang
Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 5234); PARAF HIERARKI
PARAF HIERARKI
ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
WAKIL WALIKOTA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
SEKRETARIS DAERAH
PARAF KOORDINASI KEPALA BAPPEDA
-3-
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Republik Tambahan
Keuangan
Indonesia
Daerah Tahun
Lembaran
(Lembaran 2005
Negara
Negara
Nomor
Republik
140,
Indonesia
Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Kepada
Penyelenggaraan Pemerintah,
Pemerintahan Laporan
Daerah
Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); PARAF HIERARKI
PARAF HIERARKI
ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
WAKIL WALIKOTA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
SEKRETARIS DAERAH
PARAF KOORDINASI KEPALA BAPPEDA
-4-
14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 91); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkahir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang
Pedoman
Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 471); 19. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota
Tangerang
Selatan
(Lembaran
Daerah
Kota
Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0610); PARAF HIERARKI
PARAF HIERARKI
ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
WAKIL WALIKOTA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
SEKRETARIS DAERAH
PARAF KOORDINASI KEPALA BAPPEDA
-5-
20. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota
Tangerang
Selatan
(Lembaran
Daerah
Kota
Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0811);
21. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 – 2016 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1111);
22. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 12 Tahun
2011
tentang
Pokok-Pokok
Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1211);
23. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0112);
24. Peraturan Gubernur Banten Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 Nomor XX);
PARAF HIERARKI
PARAF HIERARKI
ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
WAKIL WALIKOTA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
SEKRETARIS DAERAH
PARAF KOORDINASI KEPALA BAPPEDA
-6-
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN
WALIKOTA
TENTANG
RENCANA
KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2014. Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan: 1.
Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2.
Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan.
3.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga
perwakilan
rakyat
daerah
sebagai
unsur
penyelenggara
pemerintahan daerah Kota Tangerang Selatan. 4.
Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
5.
Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah.
6.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan.
7.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappeda adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
8.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2005 – 2025.
9.
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah,
yang
selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima)
tahun
sebagaimana
dimaksud
dalam
Peraturan
Daerah
Kota
Tangerang Selatan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 – 2016. PARAF HIERARKI
PARAF HIERARKI
ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
WAKIL WALIKOTA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
SEKRETARIS DAERAH
PARAF KOORDINASI KEPALA BAPPEDA
-7-
10. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 11. Rencana Strategis SKPD, yang selanjutnya disebut dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. 12. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. 13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disebut PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
Pasal 2 RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 merupakan landasan dan pedoman bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menyusun KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2014.
Pasal 3 (1)
Sistematika RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 terdiri atas: a.
pendahuluan;
b.
evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan;
(2)
c.
rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah;
d.
prioritas dan sasaran pembangunan daerah;
e.
rencana program dan kegiatan prioritas daerah; dan
f.
penutup.
RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
PARAF HIERARKI
PARAF HIERARKI
ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
WAKIL WALIKOTA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
SEKRETARIS DAERAH
PARAF KOORDINASI KEPALA BAPPEDA
-8-
Pasal 4 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan. Ditetapkan di Tangerang Selatan. pada tanggal 31 Mei 2013. WALIKOTA TANGERANG SELATAN, ttd AIRIN RACHMI DIANY Diundangkan di Tangerang Selatan. pada tanggal 31 Mei 2013. SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN, ttd DUDUNG E. DIREDJA BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 6.
PARAF HIERARKI
PARAF HIERARKI
ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
WAKIL WALIKOTA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
SEKRETARIS DAERAH
PARAF KOORDINASI KEPALA BAPPEDA
