PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN BANTUAN OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN JAMINAN PERSALINAN PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TANGERANG SELATAN, Menimbang

: a.

bahwa dalam rangka akselerasi pencapaian kesepakatan global

(Millenium

Development

Goals/MDG’s)

bidang

kesehatan Tahun 2015, perlu adanya upaya peningkatan penjaminan pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan tidak

mampu

Masyarakat Persalinan

pada

Program

(Jamkesmas) yang

Jaminan

dan

terjangkau

Program

dan

Kesehatan Jaminan

berkualitas

untuk

penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI); b. bahwa

agar

pelaksanaan

Program

Jamkesmas

dan

Program Jaminan Persalinan berjalan berdasarkan prinsip yang

komprehensif,

efektif,

efisien

dan

akuntabel

diperlukan suatu pedoman dalam pelaksanaannya; c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan tentang Pedoman Bantuan Operasional

Pelayanan

Kesehatan

Program

Jaminan

Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan pada Puskesmas dan Jaringannya;

PARAF HIERARKI

PARAF HIERARKI

ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESRA

WAKIL WALIKOTA

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA

SEKRETARIS DAERAH

PARAF KOORDINASI KEPALA DINKES

-2-

Mengingat

: 1. Undang-Undang

Nomor

23

Tahun

2000

tentang

Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

47,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang

Nomor

Perbendaharaan

Negara

1

Tahun

(Lembaran

2004

tentang

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang

Nomor

15

Tahun

2004

tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

66,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 6. Undang-Undang Pemerintahan

Nomor Daerah

32

Tahun

(Lembaran

2004

Negara

tentang Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

59,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 4844); PARAF HIERARKI

PARAF HIERARKI


WAKIL WALIKOTA


SEKRETARIS DAERAH


-3-

7. Undang-Undang

Nomor

33

Tahun

2004

tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan

Daerah

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 9. Undang-Undang

Nomor

51

Tahun

2008

tentang

Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935); 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

153,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 5072); 13. Undang-Undang

Nomor

12

Tahun

2011

tentang

Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara

Republik

Indonesia

Tahun

2011

Nomor

82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); PARAF HIERARKI

PARAF HIERARKI


WAKIL WALIKOTA


SEKRETARIS DAERAH


-4-

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010

tentang

Organisasi

Perangkat

Daerah

Kota

Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0610); 16. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0810); 17. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2011

tentang

Urusan

Pemerintahan

Daerah

Kota

Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0811); 18. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 – 2016 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1111);

PARAF HIERARKI

PARAF HIERARKI


WAKIL WALIKOTA


SEKRETARIS DAERAH


-5-

Memperhatikan

: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman

Pengelolaan

Keuangan

Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 2. Peraturan

Menteri

Kesehatan

903/MENKES/PER/V/2011

tentang

Nomor Pedoman

Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3. Peraturan

Menteri

Kesehatan

);

Nomor

2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 336); MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN

WALIKOTA

OPERASIONAL JAMINAN

TENTANG

PELAYANAN

KESEHATAN

PEDOMAN

KESEHATAN

MASYARAKAT

DAN

BANTUAN PROGRAM JAMINAN

PERSALINAN PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA. BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan : 1.

Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. PARAF HIERARKI

PARAF HIERARKI


WAKIL WALIKOTA


SEKRETARIS DAERAH


-6-

2.

Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.

3.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan.

4.

Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.

5.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan.

6.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

7.

Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan.

8.

Jaminan Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Jamkesmas adalah jaminan perlindungan untuk pelayanan kesehatan secara menyeluruh (komprehensif) mencakup pelayanan promotif, preventif serta kuratif dan rehabilitatif yang diberikan secara berjenjang bagi masyarakat/peserta yang iurannya dibayar oleh Pemerintah.

9.

Jaminan Persalinan adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.

10. Peserta Jaminan Kesehatan adalah setiap orang yang membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat. 11. Sasaran

Jaminan

Persalinan

adalah

kelompok

sasaran

yang

berhak

mendapat pelayanan yang berkaitan langsung dengan kehamilan dan persalinan baik normal maupun dengan komplikasi atau resiko tinggi untuk mencegah AKI dan AKB dari suatu proses persalinan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan.

PARAF HIERARKI

PARAF HIERARKI


WAKIL WALIKOTA


SEKRETARIS DAERAH


-7-

12. Perjanjian Kerja Sama, yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen perjanjian yang ditandatangani bersama antara Dinas Kesehatan selaku Tim Pengelola Kota Tangerang Selatan dengan penanggung jawab institusi fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam jaminan persalinan. 13. Fasilitas Kesehatan adalah institusi pelayanan kesehatan sebagai tempat yang

digunakan

untuk

menyelenggarakan

promotif, preventif, kuratif maupun

pelayanan

kesehatan,

baik

rehabilitatif yang dilakukan oleh

Pemerintah, TNI/POLRI, dan Swasta. 14. Fasilitas

Kesehatan

Swasta

adalah

fasilitas

pelayanan

yang

memiliki

Perjanjian Kerja Sama dengan Tim Pengelola Jamkesmas Kota Tangerang Selatan. 15. Tim Pengelola adalah Tim Pengelola Jamkesmas Kota Tangerang Selatan yang melaksanakan pengelola keuangan Jamkesmas yang meliputi penerimaan dana dari Pusat, verifikasi atas klaim, pembayaran dan pertanggungjawaban klaim dari fasilitas kesehatan Puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya. 16. Pelayanan Kesehatan Promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan. 17. Pelayanan Kesehatan Preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit. 18. Pelayanan Kesehatan Kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan

pengobatan

yang

ditujukan

untuk

penyembuhan

penyakit,

pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin. 19. Pelayanan Kesehatan Rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk

dirinya

dan

masyarakat

semaksimal

mungkin

sesuai

dengan

kemampuannya.

PARAF HIERARKI

PARAF HIERARKI


WAKIL WALIKOTA


SEKRETARIS DAERAH


-8-

20. Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. 21. Puskesmas Pelayanan Obsterik Neonatal Emergensi Dasar, yang selanjutnya disebut PONED adalah Puskesmas yang mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan obstetri (kebidanan) dan bayi baru lahir emergensi dasar. 22. Rumah Sakit Pelayanan Obsterik Neonatal Emergensi Komprehensif, yang selanjutnya

disebut

PONEK

adalah

Rumah

Sakit

yang

mempunyai

kemampuan dalam memberikan pelayanan obstetri (kebidanan) dan bayi baru lahir emergensi komprehensif. 23. Bidan Praktik Mandiri adalah praktik bidan swasta perorangan. 24. Puskesmas Keliling adalah unit kesehatan keliling berupa kendaraan bermotor roda empat atau perahu motor, dilengkapi peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta sejumlah tenaga yang berasal dari puskesmas. 25. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan sederhana yang merupakan bagian integral dari puskesmas yang melaksanakan sebagian tugas puskesmas. 26. Puskesmas Perawatan adalah puskesmas yang dilengkapi dengan fasilitas perawatan yang berfungsi sebagai rujukan antara dan dapat melaksanakan tindakan pra rujukan, sebelum dirujuk ke institusi rujukan. 27. Pos Pelayanan Terpadu, yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan

dari,

oleh,

untuk

penyelenggaraan

pembangunan

masyarakat

memberikan

dan

dan

bersama

kesehatan,

kemudahan

guna

kepada

masyarakat

dalam

memberdayakan masyarakat

dalam

memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. 28. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.

PARAF HIERARKI

PARAF HIERARKI


WAKIL WALIKOTA


SEKRETARIS DAERAH


-9-

29. Rujukan adalah penderita yang dikirim dari sarana kesehatan ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan baik rawat jalan, rawat inap maupun penunjang diagnostik. Bagian Kedua Maksud dan Tujuan Pasal 2 Pengaturan Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam rangka melaksanakan Program Jamkesmas dan Jampersal pada Puskesmas dan jaringannya di Daerah berdasarkan prinsip yang menyeluruh (komprehensif), pelayanan

terstruktur,

efektif,

efisien,

akuntabel

dan

berkesinambungan

(sustainable). Pasal 3 Pedoman bantuan operasional pelayanan kesehatan program jaminan kesehatan masyarakat dan jaminan persalinan pada Puskesmas dan jaringannya bertujuan untuk

mewujudkan

dan

meningkatkan

pelayanan

yang

optimal

terhadap

pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin dan tidak mampu serta pelayanan persalinan yang terjangkau dan berkualitas. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 4 Ruang Lingkup pelayanan kesehatan, meliputi : a.

pelayanan kesehatan dasar;

b.

pelayanan spesialistik; dan

c.

pelayanan rujukan dari Puskesmas ke Rumah Sakit Umum Daerah. Pasal 5

Pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dan berwenang memberikan pelayanan dan pemeriksaan kesehatan dasar, meliputi : a.

pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP); PARAF HIERARKI

PARAF HIERARKI


WAKIL WALIKOTA


SEKRETARIS DAERAH


- 10 -

b.

pelayanan kesehatan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP); dan

c.

pelayanan pertolongan persalinan tingkat pertama. Pasal 6

(1)

Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri dari :

(2)

a.

pemeriksaan kesehatan dan konsultasi kesehatan;

b.

pelayanan pengobatan umum;

c.

pelayanan gigi termasuk cabut dan tambal;

d.

penanganan gawat darurat;

e.

pelayanan gizi kurang/gizi buruk;

f.

tindakan medis/operasi kecil;

g.

pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);

h.

pelayanan imunisasi wajib/dasar bagi bayi;

i.

pelayanan kesehatan melalui kunjungan rumah;

j.

pelayanan KB, termasuk penanganan efek samping dan komplikasi;

k.

pelayanan laboratorium sederhana; dan

l.

pemberian obat.

Pelayanan kesehatan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri dari : a.

konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan;

b.

penanganan gawat darurat;

c.

perawatan pasien rawat inap, termasuk perawatan gizi buruk dan gizi kurang;

d.

perawatan persalinan normal dan dengan penyulit (PONED);

e.

perawatan satu hari;

f.

tindakan medis yang diperlukan;

g.

pemberian obat;

h.

pemeriksaan laboratorium sederhana dan penunjang medis lainnya; dan

i.

akomodasi dan makan pasien.

PARAF HIERARKI

PARAF HIERARKI


WAKIL WALIKOTA


SEKRETARIS DAERAH


- 11 -

(3)

Pelayanan pertolongan persalinan tingkat pertama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri dari : a.

pemeriksaan kehamilan (ANC);

b.

persalinan normal;

c.

pelayanan nifas normal termasuk KB pasca persalinan;

d.

pelayanan bayi baru lahir normal;

e.

pemeriksaan kehamilan pada kehamilan resiko tinggi;

f.

pelayanan pasca keguguran di Puskesmas PONED;

g.

persalinan per vaginam dengan tindakan emergensi dasar di Puskesmas PONED;

h.

pelayanan nifas (PNC) dengan tindakan emergensi dasar di Puskesmas PONED;

i.

pelayanan bayi baru lahir dengan tindakan emergensi dasar di Puskesmas PONED;

j.

penanganan pra rujukan kehamilan resiko tinggi di Puskesmas PONED; dan

k.

penanganan rujukan pasca keguguran di Puskesmas PONED. Pasal 7

Pelayanan spesialistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi : a.

laboratorium sederhana;

b.

pemeriksaan EKG;

c.

pemeriksaan USG; dan

d.

pemeriksaan rontgen. Pasal 8

Pelayanan rujukan dari Puskesmas ke Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri dari : a.

rujukan kasus; dan

b.

rujukan spesimen/penunjang diagnostik. Pasal 9

Pelayanan tingkat pertama diberikan di Puskesmas, Puskesmas Perawatan dan Puskesmas PONED serta jaringannya termasuk Poliklinik Desa, Pos Kesehatan Desa,

Puskesmas

Pembantu,

Posyandu,

Puskesmas

Keliling

dan

Fasilitas

Kesehatan swasta yang memiliki PKS dengan Tim Pengelola. PARAF HIERARKI

PARAF HIERARKI


WAKIL WALIKOTA


SEKRETARIS DAERAH


- 12 -

BAB III PESERTA JAMKESMAS DAN SASARAN JAMPERSAL Pasal 10 Peserta yang dijamin dalam Program Jamkesmas meliputi : a.

masyarakat miskin dan tidak mampu yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan data yang ditetapkan BPS sebelumnya;

b.

gelandangan, pengemis, anak dan orang terlantar, masyarakat miskin serta penghuni panti sosial yang tidak memiliki identitas atau memiliki surat rekomendasi dari Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan;

c.

peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang tidak memiliki kartu Jamkesmas atau memiliki Kartu PKH;

d.

penghuni rumah tahanan dan lembaga permasyarakatan negara dengan surat rekomendasi dari Kepala lembaga permasyarakatan/rumah tahanan;

e.

korban bencana pasca tanggap darurat yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota; dan

f.

penderita thalasaemia mayor yang sudah terdaftar pada Yayasan Thalasaemia Indonesia (YTI) atau yang belum terdaftar namun telah mendapat surat keterangan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah. Pasal 11

Sasaran Jaminan Persalinan, meliputi : a.

ibu hamil;

b.

ibu bersalin;

c.

ibu nifas sampai 42 (empat puluh dua) hari pasca melahirkan; dan

d.

bayi baru lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari,

yang belum memiliki Jaminan Persalinan. BAB IV KLAIM ATAS PELAYANAN KESEHATAN YANG DIBERIKAN BAGI PESERTA JAMKESMAS DAN JAMPERSAL

(1)

Pasal 12 Pembayaran biaya pelayanan kesehatan dasar dan Jaminan Persalinan di Fasilitas Kesehatan tingkat pertama dibayar dengan pola klaim.

(2)

Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan Swasta mengajukan klaim dengan disertai kelengkapan klaim pelayanan Jamkesmas dan Jaminan Persalinan. PARAF HIERARKI

PARAF HIERARKI


WAKIL WALIKOTA


SEKRETARIS DAERAH


- 13 -

(3)

Klaim pelayanan Jamkesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi : a.

klaim Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP), berupa : 1.

form daftar tagihan klaim rawat jalan Peserta Jamkesmas di pelayanan dasar dengan menggunakan form klaim JK-I; dan

2.

surat pernyataan Kepala Puskesmas tentang rawat jalan pasien Jamkesmas.

b.

klaim Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP), berupa : 1.

form daftar tagihan klaim rawat jalan peserta Jamkesmas di pelayanan dasar dengan menggunakan form klaim JK-I;

c.

2.

Fotokopi Kartu Peserta Jamkesmas; dan

3.

Surat jaminan pelayanan perawatan (SJPP) oleh Puskesmas.

klaim pengganti biaya transport rujukan Peserta Jamkesmas, berupa : 1.

form penggantian biaya transport rujukan; dan

2.

surat rujukan Peserta Jamkesmas ke Fasilitas Kesehatan yang dirujuk.

(4)

Klaim pelayanan Jaminan Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa : 1.

fotokopi lembar pelayanan pada Buku KIA sesuai pelayanan yang diberikan untuk pemeriksaan kehamilan, persalinan, pelayanan nifas, termasuk pelayanan bayi baru lahir dan KB pasca persalinan;

2.

partograf

yang

persalinan

dan

ditandatangani ibu

oleh

tenaga

bersalin/keluarga

kesehatan

yang

penolong

melahirkan

untuk

pertolongan persalinan; 3.

fotokopi/tembusan surat rujukan, termasuk tindakan pra rujukan yang telah dilakukan ditandatangani oleh ibu hamil/ibu bersalin atau keluarganya; dan

4.

fotokopi KTP atau identitas lainnya dari ibu hamil/ibu melahirkan.

Pasal 13 Besaran tarif klaim pelayanan untuk jaminan kesehatan dasar sesuai ketentuan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan untuk Jaminan Persalinan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

2562/MENKES/PER/XII/2011

tentang

Petunjuk

Teknis

Jaminan

Persalinan. PARAF HIERARKI

PARAF HIERARKI


WAKIL WALIKOTA


SEKRETARIS DAERAH


- 14 -

Pasal 14 (1)

Selain tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Puskesmas Perawatan dan Puskesmas PONED yang melakukan pelayanan rawat inap mendapat alokasi biaya operasional perawatan.

(2)

Alokasi biaya operasional perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota, yang mekanisme pembayarannya berdasarkan hasil verifikasi Tim Pengelola.

(3)

Tim Pengelola Jamkesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat dan

mengirimkan

Laporan

Rekapitulasi

Realisasi

Penggunaan

Dana

Jamkesmas dan Jaminan Persalinan kepada Tim Pengelola Pusat. BAB V PEMANFAATAN DANA Pasal 15 (1)

Setiap penerimaan Fasilitas Kesehatan di Puskesmas dan jaringannya mendapat pembayaran klaim dari Tim Pengelola, dan status pendapatan tersebut berubah menjadi pendapatan/penerimaan.

(2)

Dana yang telah menjadi pendapatan/penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih bersifat bruto dan dapat langsung dibayarkan untuk jasa pelayanan kesehatan, sisanya (setelah dibayarkan jasa pelayanan) disetorkan ke Kas Daerah sebagai pendapatan netto (bersih) bersamaan dengan Surat Perintah Membayar (SPM).

(3)

Pendapatan bruto dan netto dilaporkan secara utuh ke Kas Daerah untuk dicatat.

(4)

Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai pemberian insentif kepada : a.

tenaga kesehatan sebesar minimal 50% (lima puluh) persen dari pendapatan pelayanan kesehatan Jamkesmas; dan

b.

tenaga persalinan kesehatan penolong persalinan minimal 75% (tujuh puluh lima) persen.

(5)

Mekanisme pembayaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan sepenuhnya kepada Kepala Puskesmas.

(6)

Besaran tarif jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. PARAF HIERARKI

PARAF HIERARKI


WAKIL WALIKOTA


SEKRETARIS DAERAH


- 15 -

Pasal 16 Berdasarkan PKS antara Fasilitas Kesehatan Swasta dan Dinas, dana yang telah menjadi pendapatan Fasilitas Kesehatan Swasta tersebut sepenuhnya dapat digunakan langsung. BAB VI PELAPORAN Pasal 17 (1)

Fasilitas kesehatan pada Program Jamkesmas wajib melaporkan rekapitulasi pelaksanan program kepada Dinas selaku Tim Pengelola paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulannya.

(2)

Tim Pengelola pada Dinas melakukan entry data laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kedalam SIM JAMKESMAS.

(3)

Dalam hal belum tersedianya fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas selaku Tim Pengelola wajib melakukan rekapitulasi laporan hasil pelaksanaan program Jamkesmas dan Jaminan Persalinan serta melaporkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Banten setiap tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya. Pasal 18

Tim Pengelola membuat dan mengirimkan laporan umpan balik mengenai hasil laporan pelaksanaan Program Jamkesmas dan Jaminan Persalinan kepada Fasilitas pemberi pelayanan. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 19 Klaim atas pelayanan Jamkesmas dan Jaminan Persalinan termasuk jasa pelayanan yang telah diberikan sejak tanggal 1 Januari 2012 pada Fasilitas Kesehatan Puskesmas dan jaringannya atau berdasarkan PKS, dapat dibayarkan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

PARAF HIERARKI

PARAF HIERARKI


WAKIL WALIKOTA


SEKRETARIS DAERAH


- 16 -

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 74 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 74), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 21 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan. pada tanggal 1 Mei 2012 WALIKOTA TANGERANG SELATAN, ttd AIRIN RACHMI DIANY Diundangkan di Tangerang Selatan. pada tanggal 1 Mei 2012 SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN, ttd DUDUNG E DIREDJA BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2012

PARAF HIERARKI

NOMOR 9.

PARAF HIERARKI


WAKIL WALIKOTA


SEKRETARIS DAERAH


PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

Recommend Documents