WALIKOTA TANGERANG SELATAN

SALINAN

WALIKOTA TANGERANG SELATAN PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA TANGERANG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TANGERANG SELATAN, Menimbang

: bahwa dalam pelaksanaan ketentuan didalam Pasal 84 ayat (3), Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 06 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan, perlu penetapan Peraturan Walikota Tangerang Selatan tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan;

Mengingat

: 1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

PARAF KOORDINASI BAGIAN HUKUM BAGIAN ORGANISASI BP2T

-2-

4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

Antara

Pemerintah,

Pemerintahan

Daerah

Provinsi

dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 11. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan

Nomor 06 Tahun 2010 Tentang

Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 0610 );


-3-

Memperhatikan

: 1.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

2.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu Dl Daerah;

3.

MEMUTUSKAN : Penetapan

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN

PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA

TANGERANG SELATAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 1.

Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.

2.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

3.

Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.

4.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

5.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

6.

Badan adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

7.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

Pemerintah Kota Tangerang

Selatan. 8.

Sekretaris Badan

adalah Sekretaris Badan

Pelayanan Perijinan Terpadu

Pemerintah Kota

Tangerang Selatan. 9.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas oleh Pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintahan.

10. Satuan Organisasi adalah satuan kerja internal Badan . 11. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur Pelaksana teknis sebagian kegiatan Badan

Pelayanan Perijinan Terpadu

Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang

bertanggungjawab penyelenggaraan pengembangan Pelayanan Perijinan Terpadu di wilayah kerja tertentu. PARAF KOORDINASI BAGIAN HUKUM BAGIAN ORGANISASI BP2T

-4-

BAB II TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 (1) Badan

Pelayanan

Perijinan

Terpadu

mempunyai

tugas

merencanakan,

melaksanakan,

mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dibidang Pelayanan Perijinan Terpadu sesuai kebijakan Pemerintah Daerah ; (2) Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu menyelenggarakan fungsi: a.

perencanaan dan perumusan bahan kebijakan program kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu ;

b.

pelaksanaan persiapan fasilitasi program kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu;

c.

pelaksanaan kegiatan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu;

d.

pembinaan pelaksanaan pengelolaan Pelayanan Perijinan Terpadu ;

e.

pengembangan sitem informasi Pelayanan Perijinan Terpadu ;

f.

pelaksanaan pengawasan dan pengendalian

kebijakan program kerja Badan Pelayanan

Perijinan Terpadu ; g.

pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait dengan kegiatan Pelayanan Perijinan Terpadu;

h.

pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu ;

(3) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. (4) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Badan

bertugas membina, memimpin, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi,

pelaksanaan evaluasi

dan mengendalikan tugas dan fungsi Badan serta mengkoordinasikan

kegiatan Staf, Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 3 (1) Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu , terdiri dari : a.

Kepala Badan ;

b.

Sekretariat,membawahkan: 1.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2.

Sub Bagian Keuangan;

3.

Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.


-5-

c.

d.

e.

f.

Bidang Data, Informasi dan Regulasi, membawahkan: 1.

Seksi Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Sistem Pelaporan;

2.

Seksi Regulasi dan Dokumentasi.

Bidang Pelayanan Perijinan Pembangunan, membawahkan: 1.

Seksi Pelayanan Perijinan Bidang Pembangunan;

2.

Seksi Verifikasi dan Penetapan Perijinan Bidang Pembangunan.

Bidang Pelayanan Perijinan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan: 1.

Seksi Pelayanan Perijinan Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat;

2.

Seksi Verifikasi dan Penetapan Perijinan Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat.

Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan, membawahkan: 1.

Seksi Pengawasan Pengendalian dan Pengaduan Bidang Pembangunan;

2.

Seksi Pengawasan Pengendalian dan Pengaduan Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat.

g.

Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Badan . (3) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, angka 2 dan angka 3 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan

tugas dan fungsinya

bertanggung jawab kepada Sekretaris. (4) Setiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. (5) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. BAB III SEKRETARIAT Bagian Kesatu Sekretariat Pasal 4 (1) Sekretariat Badan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan pada urusan umum, kepegawaian, keuangan serta program, evaluasi dan pelaporan. PARAF KOORDINASI BAGIAN HUKUM BAGIAN ORGANISASI BP2T

-6-

(2) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi : a.

perencanaan dan pengelolaan bahan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan umum dan keuangan serta monitoring dan evaluasi;

b.

penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Sekretariat;

c.

pelaksanaan pemberian fasilitas dan dukungan pelayanan teknis administrasi dilingkungan Badan ;

d.

pelaksanaan penyusunan program kegiatan bidang, umum keuangan serta monitoring dan evaluasi Badan ;

e.

pelaksanaan pengelolaan tata naskah Badan , surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga dan pemeliharaan sarana dan prasarana Badan ;

f.

pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan inventarisasi barang, pemeliharaan sarana dan prasarana, perlengkapan dan aset Badan ;

g.

pelaksanaan pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan;

h.

pelaksanaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkup Badan ;

i.

pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait kegiatan Badan ;

j.

pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan Badan ;

k.

pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri;

l.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai bidang tugasnya;

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Badan . Bagian Kedua Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pasal 5 (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan serta pengawasan dan pengendalian surat menyurat, kearsipan, urusan rumah tangga perlengkapan, pengelolaan administrasi dan kepegawaian. (2) Untuk pelaksanaan

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan

kepegawaian menyelenggarakan fungsi : a. perencanaan persiapan bahan pelaksanaan kegiatan tata usaha, aset, perlengkapan dilingkungan Badan ; b. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;


-7-

c. pelaksanaan pengelolaan kegiatan surat menyurat yang meliputi pengetikan, penggandaan, pengiriman dan pengarsipan; d. pelaksanaan pengurusan administrasi perjalanan dinas Badan ; e. pelaksanaan inventarisasi, penyediaan, pendistribusian dan pemeliharaan barang-barang inventaris kantor; f. pelaksanaan konsultasi, penyiapan bahan pedoman dan analisis formasi terkait sub bagian umum dan kepegawaian; g. pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri; h. pelaksanan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Ketiga Sub Bagian Keuangan Pasal 6 (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan serta penyusunan rencana anggaran dan belanja Badan (2) Untuk pelaksanaan

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan

menyelenggarakan fungsi : a.

perencanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan meliputi pencairan, pembukuan dan pelaporan pertanggungjawaban anggaran;

b.

penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Sub Bagian Keuangan ;

c.

pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi penyusunan, anggaran, pencairan, pembukuan dan pelaporan pertanggungjawaban anggaran;

d.

pelaksanaan penyusunan laporan neraca keuangan;

e.

pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lain terkait dengan kegiatan sub bagian keuangan;

f.

pelaksanaan moniotoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan sub bagian keuangan;

g.

pelaksanaan pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta pengurusan keuangan Badan .

h.


i.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan bidang tugasnya.


-8-

Bagian Keempat Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan Pasal 7 (1) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan serta pengendalian program, evaluasi dan pelaporan. (2) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program, Monitoring dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi : a.

perencanaan kegiatan pengumpulan data bahan perumusan kebijakan Badan dan Penyusunan Anggaran;

b.

penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;

c.

pelaksanaan usulan perbaikan dan perubahan anggaran kegiatan Badan ;

d.

pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan data Badan ;

e.

pelaksanaan penyusunan pedoman dan program kerja Badan dan Penyusunan Anggaran Badan;

f.

pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan Badan

g.

pelaksanaan konsultasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait Program, monitoring dan evaluasi Badan;

h.

pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan Badan ;

i.


j.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan bidang tugasnya. BAB IV BIDANG DATA, INFORMASI DAN REGULASI Bagian Kesatu Bidang Data, Informasi dan Regulasi Pasal 8

(1) Bidang Data Informasi dan Regulasi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan serta pengelolaan data, dokumentasi dan sistem informasi perijinan, serta penyusunan persiapan regulasi. (2) Untuk pelaksanaan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Data informasi dan regulasi menyelenggarakan fungsi : a. penyelenggaraan

pengumpulan data, informasi, peraturan perundang-undangan dan

kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan data, dokumentasi dan sistem informasi perijinan. b. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Bidang Data Informasi dan Regulasi ; PARAF KOORDINASI BAGIAN HUKUM BAGIAN ORGANISASI BP2T

-9-

c. penyelenggaraan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan data, dokumentasi dan sistem informasi perijinan; d. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan kegiatan dan anggaran bidang data, informasi, dokumentasi dan regulasi; e. penyelenggaraan pengelolaan data; f. penyelenggaraan koordinasi pengembangan sistem informasi dan manajemen perijinan; g. penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan sistem informasi manajemen perijinan; h. perencanaan prosedur, mekanisme, persyaratan sebagai dasar pelaksanaan untuk meningkatkan pelayanan perijinan; i. pelaksanaan evaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan; j. pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri; k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan . Bagian Kedua Seksi Pengembangan Teknologi Informasi dan Sistem Pelaporan Pasal 9 (1)

Seksi Pengembangan TIK dan Sistem Pelaporan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan serta membangun, mengembangkan Sistem Informasi Manajemen dan penyusunan data untuk meningkatkan pelayanan perijinan.

(2)

Untuk pelaksanaan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan TIK dan Sistem Pelaporan menyelenggarakan fungsi : a. pengumpulan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan pengembangan TIK dan sistem Pelaporan; b. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Seksi Pengembangan TIK dan Sistem Pelaporan ; c. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi manajemen pelayanan perijinan terpadu; d. pelaksanaan pengawasan atas berjalannya program aplikasi pelayanan terpadu; e. pelaksanaan evaluasi secara periodik terhadap Sistem Informasi Manajemen pelayanan perijinan terpadu ; f. pelaksanaan dan pengelolaan proses komputerisasi sistem kearsipan; g. pelaksanaan penyusunan database perijinan dan pemeliharaan database perijinan; h. pelaksanaan evaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;


- 10 -

i. Pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri; j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan . Bagian Ketiga Seksi Regulasi dan Dokumentasi Pasal 10 (1)

Seksi Regulasi dan Dokumentasi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan persiapan

prosedur, mekanisme dan regulasi

untuk

meningkatkan pelayanan perijinan; (2)

Untuk pelaksanaan

Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Regulasi dan

Dokumentasi menyelenggarakan fungsi : a. persiapan rencana kegiatan Seksi Regulasi dan Dokumentasi; b. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Seksi Regulasi dan Dokumentasi; c. penyusunan laporan hasil kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan laporan pertanggung jawaban kinerja bidang; d. merencanakan, mengeluarkan produk-produk regulasi terkait pelayanan perizinan; e. melaksanakan evaluasi, regulasi, prosedur, mekanisme terkait dengan pelayanan perijinan; f. pengkajian dan menganalisa berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan pelayanan perijinan; g. Penyedian dan pengadaan bahan-bahan dan material untuk sarana sosialisasi Perizinan h. mengadakan sosialisasi pelayanan perijinan kepada masyarakat; i. pelaksanaan evaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan; j. pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri; k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan BAB V BIDANG PELAYANAN PERIJINAN PEMBANGUNAN Bagian Kesatu Bidang Pelayanan Perijinan Pembangunan Pasal 11 (1) Bidang Pelayanan Perijinan Pembangunan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan serta memberikan pelayanan dan pengelolaan perijinan Bidang Pembangunan. PARAF KOORDINASI BAGIAN HUKUM BAGIAN ORGANISASI BP2T

- 11 -

(2) Untuk pelaksanaan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Perijinan Pembangunan menyelenggarakan fungsi : a. persiapan rencana kegiatan Bidang Pelayanan Perijinan Pembangunan; b. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Bidang Pelayanan Perijinan Pembangunan; c. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang berdasarkan laporan hasil kegiatan masingmasing seksi di lingkungan Bidang Pelayanan Perijinan Pembangunan; d. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan kegiatan dan anggaran bidang perijinan pembangunan; e. pelaksanaan

verifikasi administrasi dan teknis serta penetapan pelayanan perijinan

pembangunan; f. persiapan konsep surat keputusan perijinan; g. pelaksanaan proses surat pemberian, penolakan, pembatalan dan pencabutan ijin; h. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pelayanan dan pemrosesan perijinan; i. pelaksanaan evaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kinerja bawahan; j. pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri; k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan . Bagian Kedua Seksi Pelayanan Perijinan Bidang Pembangunan Pasal 12 (1)

Seksi Pelayanan Perijinan Bidang Pembangunan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan serta memberikan pelayanan dan penelitian berkas pengajuan perijinan Bidang Pembangunan;

(2)

Untuk melaksanankan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Perijinan Bidang Pembangunan menyelenggarakan fungsi : a. persiapan rencana kegiatan Seksi Pelayanan Perijinan Bidang Pembangunan; b. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Seksi Pelayanan Perijinan Bidang Pembangunan ; c. penyusunan laporan hasil kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan laporan pertanggung jawaban kinerja Bidang Pelayanan Perijinan Bidang Pembangunan; d. pelaksanaan pelayanan Perijinan Bidang Pembangunan; e. pelaksanaan pengelolaan pelayanan Perijinan Bidang Pembangunan; f. penyusunan daftar NPWRD Perijinan Bidang Pembangunan;


- 12 -

g. pelaksanaan evaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan; h. pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri; i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan .

Bagian Ketiga Seksi Verifikasi dan Penetapan Perijinan Bidang Pembangunan Pasal 13 (1) Seksi Verifikasi dan Penetapan Perijinan Bidang Pembangunan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan verifikasi berkas pengajuan perijinan dan penetapan retribusi daerah pelayanan perijinan. (2) Untuk melaksanankan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Verifikasi dan Penetapan Perijinan Bidang Pembangunan menyelenggarakan fungsi : a. persiapan rencana kegiatan Seksi Verifikasi dan Penetapan Perijinan Bidang Pembangunan; b. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Seksi Verifikasi dan Penetapan Perijinan Bidang Pembangunan; c. penyusunan

laporan hasil kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan laporan pertanggung

jawaban kinerja Bidang Pembangunan; d. pelaksanaan

verifikasi kelengkapan teknis dan administrasi pengajuan perijinan Bidang

Pembangunan; e. penetapan SKRD dan penyusunan draft Surat Keputusan Perijinan Bidang Pembangunan; f. pelaksanaan evaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan; g. pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri; h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan .


- 13 -

BAB VI BIDANG PELAYANAN PERIJINAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Bagian Kesatu Bidang Pelayanan Perijinan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Pasal 14 (1) Bidang Pelayanan Perijinan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan serta memberikan pelayanan dan pengelolaan perijinan bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat. (2) Untuk pelaksanaan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayan Perijinan Ekonomi dan Kesejahteraan rakyat menyelenggarakan fungsi : a. persiapan rencana kegiatan Bidang Pelayanan Perijinan Ekonomi dan Kesejahteraan rakyat; b. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Bidang Pelayanan Perijinan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat; c. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang berdasarkan laporan hasil kegiatan masingmasing seksi di lingkungan Bidang Pelayanan Perijinan Ekonomi dan Kesejahteraan rakyat; d. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan kegiatan dan anggaran bidang perijinan Ekonomi dan Kesejahteraan rakyat; e. pelaksanaan verifikasi administrasi dan teknis serta penetapan pelayanan perijinan Ekonomi dan Kesejahteraan rakyat; f. persiapan konsep surat keputusan perijinan; g. pelaksanaan proses surat pemberian, penolakan, pembatalan dan pencabutan ijin; h. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pelayanan dan pemrosesan perijinan; i. pelaksanaan evaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kinerja bawahan; j. pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri; k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan .

Bagian Kedua Seksi Pelayanan Perijinan Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Pasal 15 (1) Seksi Pelayanan Perijinan Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan serta memberikan pelayanan dan penelitian berkas pengajuan perijinan Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat. PARAF KOORDINASI BAGIAN HUKUM BAGIAN ORGANISASI BP2T

- 14 -

(2) Untuk pelaksanaan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayan Perijinan Ekonomi dan Kesejahteraan rakyat menyelenggarakan fungsi : a. persiapan rencana kegiatan Seksi Pelayanan Perijinan Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan rakyat; b. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Seksi Pelayanan Perijinan Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat ; c. penyusunan


jawaban kinerja Bidang Pelayanan Perijinan Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan rakyat; d. pelaksanaan pelayanan Perijinan Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan rakyat; e. pelaksanaan pengelolaan pelayanan Perijinan Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan rakyat; f. penyusunan daftar NPWRD Perijinan Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan rakyat; g. pelaksanaan evaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan; h. pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri; i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan .

Bagian Ketiga Seksi Verifikasi dan Penetapan Perijinan Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Pasal 16 (1) Seksi Verifikasi dan Penetapan Perijinan Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan verifikasi berkas pengajuan perijinan dan penetapan retribusi daerah pelayanan perijinan. (2) Untuk melaksanankan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Verifikasi dan Penetapan Perijinan Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi : a. persiapan rencana kegiatan Seksi Verifikasi dan Penetapan Perijinan Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat; b. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Seksi Verifikasi dan Penetapan Perijinan Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat; c. penyusunan


jawaban kinerja Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat; d. pelaksanaan

verifikasi kelengkapan teknis dan administrasi pengajuan perijinan Bidang

Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat; e. penetapan SKRD, Surat pengantar NSR dan penyusunan draft Surat Keputusan Perijinan Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat; PARAF KOORDINASI BAGIAN HUKUM BAGIAN ORGANISASI BP2T

- 15 -

f. pelaksanaan evaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan; g. pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri; h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan .

BAB VII BIDANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENGADUAN Bagian Kesatu Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan Pasal 17 (1) Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pengawasan dan pengaduan perijinan. (2) Untuk melaksanankan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan

pengumpulan data, informasi, permasalahan, kebijaksanaan teknis yang

berhubungan dengan pengawasan, pengendalian dan pengaduan perijinan; b. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan ; c. pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, penanganan pengaduan dan evaluasi pelaporan kegiatan bidang; d. penyelenggaraan pengelolaan pengawasan, pengendalian dan penanganan pengaduan perijinan; e. penyelenggaraan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengawasan, pengendalian dan pengaduan perijinan; f. pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan hasil pengawasan, pengendalian dan pengaduan perijinan; g. pelaksanaan penanganan pengaduan perijinan; h. pelaksanaan penertiban berupa pemanggilan, teguran, pemberhentian dan penyegelan; i. pelaksanaan evaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kinerja bawahan; j. pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri; k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan .


- 16 -

Bagian Kedua Seksi Pengawasan Pengendalian dan Pengaduan Bidang Pembangunan Pasal 18 (1) Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan Bidang Pembangunan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan mengelola data, menginventarisir, pelaksanaan

pengawasan serta penanganan pengaduan

perijinan Bidang

Pembangunan. (2) Untuk melaksanankan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan Bidang Pembangunan menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan perencanaan, pengumpulan data dan informasi permasalahan serta pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengawasan lapangan; b. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan Bidang Pembangunan; c. melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengevaluasian kegiatan seksi; d. mengumpulkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya; e. persiapan bahan-bahan untuk kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian pelayanan perijinan kepada masyarakat; f. melakukan kegiatan evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pengaduan Bidang Pembangunan kepada masyarakat; g. penyusunan laporan hasil pengawasan, pengendalian, pengaduan Bidang Pembangunan; h. pelaksanaan penertiban berupa panggilan, teguran, penghentian dan penyegelan; i. pelaksanaan

koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait seksi pengawasan dan

pengendalian Bidang Pembangunan; j. menangani pengaduan perijinan Bidang Pembangunan; k. pelaksanaan evaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kinerja bawahan; l. pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri; m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan .


- 17 -

Bagian Ketiga Seksi Pengawasan Pengendalian dan Pengaduan Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat. Pasal 19 (1) Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan serta mengelola data, menginventarisir, pelaksanaan pengawasan serta penanganan pengaduan perijinan Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat. (2) Untuk melaksanankan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi a. pelaksanaan perencanaan, pengumpulan data dan informasi permasalahan serta pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengawasan lapangan; b. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat ; c. melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengevaluasian kegiatan seksi; d. mengumpulkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya; e. persiapan bahan-bahan untuk kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian pelayanan perijinan kepada masyarakat; f. melakukan kegiatan evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pengaduan Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat kepada masyarakat sesuai bidang Pembangunan; g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sistem pelayanan perijinan Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat; h. membuat berita acara peninjauan lapangan perijinan Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat; i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait seksi pengawasan dan pengendalian Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat: j. menangani pengaduan perijinan Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat; k. pelaksanaan evaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan; l. pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri; m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan .


- 18 -

BAB VIII JABATAN FUNGSIONAL Pasal 20 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah Tenaga Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang tugasnya. (2) Kelompok Jabatan Fungsional bertugas pelaksanaan sebagian kegiatan Badan sesuai dengan kebutuhan. (3) Kelompok Jabatan Fungsional dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan . (4) Kelompok Jabatan Fungsional dalam pelaksanaan tugas dikoordinasi kan oleh Tenaga Fungsional. (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX TATA KERJA Bagian Kesatu Umum Pasal 21 (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan , Kepala Badan wajib menerapkan koordinasi , integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan Badan maupun dengan Instansi/Lembaga terkait lainnya. (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi dilingkungan Badan wajib mengawasi pelaksanaan tugas setiap bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Setiap Pimpinan satuan organisasi dilingkungan Badan

bertanggungjawab memimpin,

mengkoordinasikan setiap bawahannya dan memberikan bimbingan, pedoman serta arahan bagi pelaksanaan tugas setiap bawahannya. (4) Setiap Pimpinan satuan organisasi dibantu oleh setiap Pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan mengadakan rapat terbuka dalam rangka pemberian bimbingan kepada setiap bawahannya.


- 19 -

Bagian Kedua Pelaporan Pasal 22 (1) Setiap Pimpinan satuan organisasi dilingkungan Badan wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada setiap Atasan nya serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala atau setiap waktu apabila diperlukan. (2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi dari setiap bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dalam rangka memberikan petunjuk kepada setiap bawahannya. (3) Kepala Badan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga Hak Mewakili Pasal 23 Apabila seorang Pimpinan satuan organisasi dilingkungan Badan berhalangan dalam pelaksanaan tugas, maka yang bersangkutan dapat menunjuk 1 (satu) Orang Pejabat satu tingkat lebih rendah di bawahnya untuk bertindak atas nama Pimpinan satuan organisasi yang bersangkutan.

BAB X KEPEGAWAIAN Pasal 24 Kepegawaian pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI PEMBIAYAAN Pasal 25 Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Badan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.


- 20 -

BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 26 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan. pada tanggal 25 Januari 2011 PENJABAT WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

Ttd

H. HIDAYAT DJOHARI

Diundangkan di Tangerang Selatan. pada tanggal 25 Januari 2011 SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN,

Ttd

Drs. DUDUNG E DIREDJA, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19550615 198112 1 001 BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 23


WALIKOTA TANGERANG SELATAN

Recommend Documents