WALIKOTA TANGERANG SELATAN PROVINSI BANTEN PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PENDIDIKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TANGERANG SELATAN, Menimbang
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 125 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan.
Mengingat
:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang
Nomor
51
Tahun
2008
tentang
Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor
188,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 4935); 3. Undang-Undang Pembentukan
Nomor
12
Peraturan
Tahun
2011
tentang
Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2 4. Undang-Undang
Nomor
5
Tahun
2014
tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2014
Nomor
244,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32; 8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan
Nomor 6
Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 0610); 9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota
Tangerang
Selatan
(Lembaran
Daerah
Kota
Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 0811);
3 MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PENDIDIKAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan. 2. Pemerintah
Daerah
adalah
Walikota
sebagai
unsur
penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan. 4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. 5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unit pelaksana teknis pada Dinas. 6. Kepala UPT adalah Kepala UPT pada Dinas. 7. Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang selanjutnya disebut Kasubag pada UPT. 8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan, sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi UPT. 9. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara. 10. Jabatan Fungsional Umum adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam
rangka
memimpin
suatu
satuan
organisasi
yang
dalam
pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
4 11. Jabatan Fungsional Tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam
rangka
memimpin
suatu
satuan
organisasi
yang
dalam
pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit. 12. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. 13. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. 14. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang
dilakukan
melalui
pemberian
rangsangan
pendidikan
untuk
membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 15. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun. 16. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anakusia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun. 17. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar. 18. Kelompok Belajar adalah satuan pendidikan nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan
kemampuan
dalam
rangka
meningkatkan
mutu
dan
taraf
kehidupannya. 19. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat adalah satuan pendidikan nonformal yang
menyelenggarakan
berbagai
kegiatan
belajar
sesuai
dengan
kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.
5 BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT yang terdiri atas: a. UPT Pendidikan Kecamatan Ciputat; b. UPT Pendidikan Kecamatan Pondok Aren; c. UPT Pendidikan Kecamatan Pamulang; d. UPT Pendidikan Kecamatan Serpong; e. UPT Pendidikan Kecamatan Serpong Utara; f. UPT Pendidikan Kecamatan Ciputat Timur; dan g. UPT Pendidikan Kecamatan Setu. (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas. BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS Pasal 3 UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan dibawah Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 4 (1) Susunan organisasi UPT meliputi: a. Kepala UPT; b. Kasubag; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
6 Pasal 5 (1) Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IVa. (2) Kasubag merupakan jabatan struktural eselon IVb. Pasal 6 Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai
tugas
pokok
mengarahkan,
membimbing,
mengawasi,
mengkoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Pendidikan Non Formal. Pasal 7 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala UPT mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kerja, anggaran dan kegiatan; b. penyusunan Data Pokok Pendidikan, dan Pangkalan Data Penjaminan Mutu Pendidikan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar; c. pelaksanaan
pembinaan,
bimbingan,
pengendalian
dan
evaluasi
kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar; d. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi aset UPT, Pendidikan Anak Usia Dini Negeri dan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri; e. pelaksanaan koordinasi usulan kebutuhan sarana dan prasarana UPT, Pendidikan Anak Usia Dini, Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, dan Pendidikan Non Formal; f. pelaksanaan fasilitasi administrasi kepegawaian UPT, Pendidikan Anak Usia Dini Negeri, dan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri; g. pelaksanaan
fasilitasi
usulan
peserta
ujian
sekolah
bagi
Satuan
Pendidikan Sekolah Dasar dan Pendidikan Non Formal; h. pelaksanaan
pembinaan
organisasi
profesi
tenaga
pendidik
dan
kependidikan, kelompok kerja guru, kelompok kerja kepala sekolah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, dan ekstra kurikuler; i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas UPT; dan j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
7 Pasal 8 (1) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Kepala UPT mempunyai uraian tugas. (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Pasal 9 Kasubag sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas
pokok
mengarahkan,
membimbing,
mengawasi,
mengkoordinasi,
memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan ketatausahaan. Pasal 10 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kasubag mempunyai fungsi: a. penyusunan usulan rencana kerja, anggaran dan kegiatan; b. pelaksanaan pengelolaan arsip, penatausahaan keuangan, pengelolaan barang dan kepegawaian; c. pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana; d. pelaksanaan evaluasi dan usulan pelaporan; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai tugas dan fungsinya. Pasal 11 (1) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, Kasubag mempunyai uraian tugas. (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Pasal 12 Kasubag dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT. Pasal 13 Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c meliputi: a. Jabatan Fungsional Umum; dan b. Jabatan Fungsional Tertentu.
8 Pasal 14 (1) Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a bertugas membantu pelaksanaan tugas Kasubag. (2) Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari: a. fungsional umum dibidang arsip; b. fungsional umum dibidang keuangan; c. fungsional umum dibidang barang; dan d. fungsional umum dibidang kepegawaian. (3) Fungsional
Umum
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(2)
bertanggungjawab kepada Kasubag. (4) Penunjukan nama pegawai dan Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Surat Tugas Kepala UPT. Pasal 15 (1) Jabatan Fungsional tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b bertugas membantu Kepala UPT. (2) Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. penilik; dan b. pengawas sekolah. (3) Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Walikota atas usul Kepala Dinas. (4) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional tertentu pada UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang koordinator yang berasal dari tenaga Jabatan Fungsional Tertentu senior. (5) Penetapan koordinator Jabatan Fungsional Tertentu senior sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Dinas. BAB IV TATA KERJA Pasal 16 (1) Kepala UPT berkewajiban melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkungan UPT maupun dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lain.
9 (2) Kepala UPT bertanggungjawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada: a. Kasubag; dan b. Jabatan Fungsional Tertentu. (3) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Pasal 17 (1) Kasubag
berkewajiban
melaksanakan
prinsip
koordinasi,
integrasi,
sinkronisasi dan simplifikasi. (2) Kasubag bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada Kepala UPT. BAB V KEPEGAWAIAN Pasal 18 (1) Kepala UPT dan Kasubag diangkat dan diberhentikan oleh Walikota. (2) Setiap PNS wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan. BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 19 Pembiayaan UPT bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka: a. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Pemerintah Kota Tangerang Selatan; dan b. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 53 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja pada UPT Pendidikan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
10 Pasal 21 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan. Ditetapkan di Tangerang Selatan Pada tanggal : 24 Februari 2015 WALIKOTA TANGERANG SELATAN, ttd AIRIN RACHMI DIANY Diundangkan di Tangerang Selatan Pada tanggal : 24 Februari 2015 SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN, ttd DUDUNG E. DIREDJA BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 6
