PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 01/Permentan/OT.140/J/10/2011
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN LANJUTAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTANIAN SERTA PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI PASCA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTANIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN, Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian nomor 49/Permentan/OT.140/9/2011 telah ditetapkan Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Aparatur dan Non Aparatur;
b.
bahwa sebagai amanat Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/OT.140/9/2011 dalam rangka meningkatkan kompetensi purnawidya terkait dengan tuntutan perubahan yang sangat dinamis di tempat kerja/usahanya baik di Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Pertanian Pusat dan Daerah, perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Lanjutan Pendidikan dan Pelatihan Pertanian serta Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Pasca Pendidikan dan Pelatihan Pertanian;
1.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3014), juncto Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
3.
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
4.
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
5.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
7.
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
8.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomr 4437) juncto Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
9.
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentan Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
10. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015); 11. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, tambahan Lembaran Negara Nomor 4019); 13. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4214), juncto
Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 15. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementeian Negara; 16. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 17. Keputusan Presiden Nomor 157/M tahun 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian; 18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian; 19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Aparatur dan Non Aparatur.
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN LANJUTAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTANIAN SERTA PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI PASCA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTANIAN Pasal 1
Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Lanjutan Pendidikan dan Pelatihan Pertanian serta Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Pasca Pendidikan dan Pelatihan Pertanian seperti tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Pasal 2
Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Lanjutan Pendidikan dan Pelatihan Pertanian serta Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Pasca Pendidikan dan Pelatihan Pertanian sebagaimana dimaksud Pasal 1 digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan pertanian di Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Pertanian Pusat dan Daerah. Pasal 3 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 6 Oktober 2011 a.n. MENTERI PERTANIAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
ATO SUPRAPTO NIP. 19520202 197901 1 001 SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth: 1. 2. 3. 4.
Menteri Pertanian; Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian; Kepala Pusat Pelatihan Pertanian; Pimpinan Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Pertanian Pusat dan Daerah.
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR
:
01/Permentan/OT.140/J/10/2011
TANGGAL
:
6 Oktober 2011
PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI PASCA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTANIAN
BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Penyelenggaraan diklat diarahkan untuk meningkatkan kinerja aparatur dan non aparatur pertanian yang dapat menghasilkan sumberdaya manusia sehingga mampu melaksanakan tugas fungsi/pekerjaan secara inovatif, kreatif, profesional dan berwawasan global. Upaya peningkatan kualitas kinerja tersebut, hanya dapat diwujudkan apabila penyelenggaraan diklat pertanian dapat dikelola dengan baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi pasca diklat. Untuk menghasilkan mutu peserta diklat atau purnawidya yang memenuhi standar sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi/pekerjaan
di tempat tugas/tempat usahanya
diperlukan evaluasi pasca diklat. Kemampuan aparatur dan non aparatur pertanian sebagai hasil proses berlatih perlu dievaluasi secara sistematis dengan menggunakan kaidah-kaidah sistem evaluasi standar. Untuk itu diperlukan instrumen sebagai alat ukur yang sahih dan objektif yang digunakan untuk melakukan evaluasi pasca diklat, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Evaluasi pasca diklat pertanian merupakan kelanjutan dari serangkaian kegiatan diklat yang dilakukan sebelumnya dan merupakan satu-kesatuan utuh yang tercakup dalam kerangka sistem Pengembangan Diklat Berbasis Kompetensi. Melalui kegiatan evaluasi pasca diklat ini, diharapkan diperoleh informasi dan umpan balik bagi penyempurnaan program dan penyelenggaraan diklat yang akan datang.
Frekuensi
pelaksanaan
evaluasi
pasca
diklat
yang
dilakukan
oleh
penyelenggara diklat di UPT Pelatihan selama ini masih rendah dan terbatas pada diklat-diklat tertentu. Dengan demikian informasi dan umpan balik dari purnawidya, atasan langsung, pengguna maupun rekan/mitra kerja mengenai tingkat penerapan dan dukungan hasil diklat terhadap tugas fungsi/pekerjaan belum mampu memberikan hasil yang optimal untuk penyempurnaan diklat secara komprehensif. Sehubungan dengan tuntutan peningkatan kualitas penyelenggaraan diklat yang dapat menghasilkan peningkatan kompentesi kerja purnawidya, maka diperlukan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Pasca Diklat sebagai penyempurnaan Pedoman atau Petunjuk Pelaksanaan sebelumnya.
B.
Tujuan, Sasaran dan Manfaat 1.
Tujuan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) ini bertujuan memberikan acuan kepada penyelenggara
diklat
dalam
melaksanakan
evaluasi
pasca
diklat
pertanian, untuk menilai tingkat penerapan dan dukungan hasil diklat terhadap tugas fungsi/pekerjaan bagi aparatur dan non aparatur pertanian. 2.
Sasaran Sasaran Juklak evaluasi pasca diklat pertanian adalah lembaga penyelenggara diklat pertanian yaitu UPT Diklat Pusat, UPT Diklat Daerah yang terakreditasi dan Lembaga Diklat Swadaya yang terkualifikasi.
3.
Manfaat a.
Terbakukannya standar perencanaan dan pelaksanaan evaluasi pasca diklat pertanian;
b.
Terhimpunnya
informasi
dan
umpan
balik
sebagai
bahan
penyempurnaan penyelenggaraan diklat dari purnawidya, atasan langsung, pengguna, dan rekan/mitra kerja purnawidya; c.
Terhimpunnya informasi hasil evaluasi pasca diklat sebagai bahan penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI).
C.
Ruang Lingkup
Ruang lingkup Juklak ini mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan dan pembiayaan evaluasi pasca diklat.
D.
Pengertian 1.
Aparatur
adalah
alat
kelengkapan
negara
meliputi
dibidang
kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari; 2.
Atasan purnawidya adalah
seseorang yg atas dasar jabatannya
berwenang dan kompeten untuk mengevaluasi purnawidya; 3.
Evaluasi adalah suatu kegiatan untuk mengukur tingkat keberhasilan proses berlatih-melatih secara obyektif, dapat dipercaya (reliable) dan sahih/absah (Valid);
4.
Evaluasi Pasca diklat adalah suatu kegiatan untuk mengukur tingkat keberhasilan proses berlatih-melatih secara obyektif, dapat dipercaya (reliable) dan sahih/absah (Valid) yang dilakukan setelah selesai proses diklat;
5.
Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seseorang aparatur dan non aparatur pertanian berupa wawasan pengetahuan, ketrampilan dan sikap prilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatan dan pekerjaannya;
6.
Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan;
7.
Kompetensi Teknis adalah kemampuan aparatur dan non aparatur pertanian dalam bidang teknis tertentu untuk pelaksanaan tugas dan pekerjaannya masing-masing;
8.
Non Aparatur Pertanian adalah pelaku utama (petani, peternak, pekebun) dan pelaku usaha pertanian lainnya;
9.
Diklat adalah keseluruhan penyelenggaraan proses belajar-mengajar dalam peningkatan kompetensi kerja dan kompetensi teknis bagi aparatur dan non aparatur pertanian.
10. Purnawidya adalah peserta diklat yang telah menyelesaikan diklat tertentu dan telah kembali ke tempat tugas/tempat usaha; 11. Rekan/Mitra kerja Purnawidya adalah seseorang mitra kerja yang memiliki jabatan setara dengan purnawidya dan memenuhi kompetensi untuk mengevaluasi purnawidya; 12. Rencana Implementasi adalah perumusan langkah-langkah dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dan ditindaklanjuti setelah kembali ke tempat tugas/usaha guna mencapai tujuan diklat; 13. Tingkat Penerapan Hasil Diklat adalah tingkat kemampuan seseorang aparatur dan non aparatur pertanian dalam menerapkan materi diklat di tempat tugas dan di tempat kerjanya; 14. Tingkat Dukungan Hasil Diklat adalah tingkat manfaat yang diperoleh dari hasil diklat terhadap peningkatan tugas fungsi/pekerjaan
BAB II PERENCANAAN EVALUASI PASCA DIKLAT
A.
Perencanaan 1.
Merumuskan Tujuan
Perumusan tujuan evaluasi pasca diklat harus memenuhi kriteria spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dalam batasan waktu yang jelas, untuk mengukur tingkat penerapan dan dukungan hasil berlatih.
2.
Menentukan Jenis Diklat
Diklat yang akan di evaluasi meliputi diklat aparatur dan non aparatur pertanian berdasarkan jenis dan jenjang diklat. Evaluasi pasca diklat dilaksanakan minimal 3 (tiga) bulan setelah selesai diklat aparatur pertanian atau 1 (satu) siklus usaha tani untuk diklat non aparatur pertanian.
3.
Menentukan populasi dan sampel
Populasi utama evaluasi pasca diklat adalah purnawidya. Dalam hal populasi jumlah purnawidya sangat besar maka dapat menggunakan sampel. Jenis responden yang berkaitan dengan populasi utama/sampel misalnya atasan langsung, mitra kerja, bawahan, dan lain-lain disesuaikan dengan tujuan evaluasi pasca diklat. Teknik penetapan sampel disesuaikan dengan kaidah-kaidah ilmiah.
4.
Menentukan Responden
a.
Responden evaluasi pasca diklat aparatur pertanian terdiri dari responden utama yaitu purnawidya dan responden pendukung yaitu atasan langsung purnawidya, rekan kerja/mitra, bawahan dan pengguna.
b.
Responden evaluasi pasca diklat non aparatur pertanian terdiri dari responden utama yaitu purnawidya
dan responden pendukung
yaitu rekan/mitra kerja dan pendamping/penyuluh.
c.
Jumlah responden utama (purnawidya) dapat ditetapkan secara keseluruhan
(populasi)
atau
sampel
dari
populasi
yang
penetapannya mengacu kepada kaidah-kaidah ilmiah. d.
Jumlah responden pendukung diklat aparatur atau diklat non aparatur pertanian disesuaikan dengan kondisi jumlah responden purnawidya. Seorang atasan langsung atau rekan/mitra kerja dapat menjadi responden untuk satu orang atau lebih purnawidya.
5.
Metoda Pengumpulan Data
Metoda pengumpulan data dapat menggunakan salah satu atau beberapa metoda sesuai dengan kebutuhan misalnya pengamatan (observasi), wawancara, angket (kuesioner), dan evaluasi elektronik (e_evaluation). Apabila menggunakan teknik wawancara, penyelenggaraan evaluasi pasca diklat wajib membuat panduan wawancara untuk enumerator.
6.
Merumuskan Instrumen
a.
Prinsip-prinsip penyusunan instrumen evaluasi pasca diklat sebagai berikut: 1)
Sahih (Valid), yaitu kinerja yang akan diukur harus sesuai dengan keterampilan yang dijalani oleh Purnawidya selama mengikuti diklat di lembaga penyelenggara diklat;
2)
Objektif,
yaitu
diukur
secara
transparan
dan
dapat
dipertanggungjawabkan; 3)
Reliabel/keterandalan,
yaitu
dimanapun
evaluasi
dilakukan
siapapun, akan
kapanpun,
dan
memberikan
hasil
perencanaan
dan
penilaian yang sama; 4)
Relevan,
yaitu
terkait
penyelenggaraan diklat;
dengan
5)
Efesien, yaitu dapat dilaksanakan dengan biaya, waktu, dan tenaga yang tersedia;
6)
Diagnostik, yaitu mampu menerapkan mengapa, bagaimana, dimana, oleh siapa, dan kenapa tindakan-tindakan tersebut dilakukan.
b.
Format instrumen evaluasi pasca diklat: 1)
Format instrumen untuk purnawidya aparatur pertanian terdiri dari:
2)
a)
Purnawidya
b)
Atasan langsung
c)
Pengguna
d)
Rekan Kerja/Mitra Kerja/Bawahan
Format instrumen untuk purnawidya non aparatur pertanian terdiri dari:
c.
a)
Purnawidya
b)
Rekan Kerja/Mitra Kerja
Penyempurnaan Instrumen Untuk menjamin validitas dan realibilitas instrumen dapat dilakukan uji coba intrumen untuk menyempurnakan instrumen yang telah disusun.
7.
Menentukan Waktu Kegiatan
Waktu kegiatan pelaksanaan evaluasi pasca diklat aparatur dan non aparatur pertanian dimulai dari persiapan, penyusunan instrumen, pengumpulan data, pengolahan, analisis data dan penyusunan laporan. Proses kegiatan persiapan sampai dengan penyusunan laporan evaluasi pasca diklat dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan.
BAB III PELAKSANAAN EVALUASI PASCA DIKLAT
1.
Organisasi Pelaksana kegiatan Pelaksana kegiatan evaluasi pasca diklat ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala UPT Pelatihan Pusat atau Kepala UPT Pelatihan Daerah, dengan komposisi: Pengarah, Penanggungjawab, dan Pelaksana yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota dari unsur
Pejabat Struktural, Pejabat
Fungsional, dan Fungsional Umum. Persyaratan Pelaksana sebagai berikut: a.
Memahami prinsip-prinsip pelaksanaan evaluasi pasca diklat;
b.
Memahami arah dan tujuan substansi kurikulum diklat;
c.
Mampu melakukan wawancara dan observasi;
d.
Mampu mengolah, menganalisis dan menyusun laporan hasil evaluasi pasca diklat.
2.
Penetapan Lokasi Responden Penetapan lokasi responden aparatur pertanian sesuai dengan tempat tugas dan wilayah kerja sedangkan lokasi responden non aparatur pertanian sesuai dengan domisili dan tempat usahanya.
3.
Pembekalan (coaching, in house training/kalakarya) Pembekalan dapat dilakukan terhadap lembaga penyelenggara dalam mengorganisasikan pelaksanaan evaluasi. Sedangkan pembekalan bagi enumerator untuk meningkatkan pemahaman terhadap instrumen, cara penggunaannya dan tehnik pengumpulan data dilapangan.
4.
Pengumpulan Data a.
Sumber data terdiri dari: 1)
Data Primer diperoleh dari responden utama dan pendukung;
2)
Data sekunder diperoleh dari dinas instansi terkait, data tersebut dalam bentuk laporan pelaksanaan kegiatan, potensi wilayah, dan rencana kerja.
b.
Pengumpulan data dan informasi dapat dilakukan melalui pengamatan (observasi), wawancara, angket (kuesioner), dan evaluasi elektronik (e_evaluation). Untuk menggali data dan informasi, Pelaksana Evaluasi menggunakan instrumen yang telah disempurnakan. Contoh instrumen dapat dilihat pada lampiran/format A1, A2, A3, A4 dan NA1, NA2.
c.
Jenis data yang dikumpulkan meliputi data tingkat penerapan materi (purnawidya), tingkat dukungan hasil berlatih. Selanjutnya data yang telah terkumpul diklasifikasi berdasarkan variabel dependen dan independen yang dievaluasi.
d.
Variabel dependen adalah variabel terikat yaitu tingkat penerapan hasil berlatih oleh purnawidya. Variabel independen adalah variabel bebas/tidak terikat yang mempengaruhi tingkat penerapan hasil berlatih oleh purnawidya, seperti tingkat dukungan hasil berlatih oleh (atasan langsung, mitra/rekan kerja, pengguna, bawahan, tokoh masyarakat dan lain-lain).
e.
Cara pengisian kolom instrumen: 1)
Kolom 1 diisi dengan nomor mata diklat pada diklat yang akan di evaluasi;
2)
Kolom 2 diisi dengan nama mata diklat dan materi diklat;
3)
Kolom 3 diisi dengan kategori jawaban berdasarkan tujuan pencapaian indikator hasil belajar atau Tujuan Pembelajaran Umum (TPU)
4)
Kolom
4
diisi
dengan
ukuran/parameter
yang
memperjelas
pengkategorian jawaban berdasarkan tujuan pencapaian indikator hasil belajar; 5)
Kolom 5 diisi dengan nilai/skor sesuai dengan kolom 3 (kategori jawaban);
6)
Kolom 6 diisi dengan alasan untuk memperjelas jawaban terhadap nilai parameter;
7) Kolom 7 diisi dengan alat bukti untuk memperkuat parameter yang dapat diperlihatkan dalam bentuk dokumen tertulis, peralatan dan lainlain.
f.
Semua data dan informasi yang dibutuhkan pada instrumen harus dapat terisi dengan baik, jelas, dan lengkap.
5. Pengolahan Data, Analisis Data dan Merumuskan Kesimpulan a.
Pengolahan Data 1)
Verifikasi (a)
Kelompokkan instrumen yang telah diisi kedalam dua kelompok, yaitu (a) responden utama dan (b) responden pendukung.
(b)
Sebelum dilakukan pengolahan data, pelaksana evaluasi terlebih dahulu melakukan verifikasi tentang kelengkapan, kesesuaian dan akurasi data/informasi yang diperoleh.
2)
Data tingkat penerapan (a)
Konversikan setiap pilihan kedalam nilai sesuai ketentuan berikut: A
= Jawaban sangat lengkap dengan tingkat pencapaian sebesar > 80 – 100% dengan nilai 5
B
= Jawaban lengkap dengan tingkat pencapaian sebesar > 60 – 80 % dengan nilai 4
C
= Jawaban cukup lengkap dengan tingkat pencapaian sebesar > 40 – 60 % dengan nilai 3
D
= Jawaban kurang lengkap dengan tingkat pencapaian sebesar > 20 – 40 % dengan nilai 2
E (b)
= Tidak memberikan jawaban < 20 % dengan nilai 1
Hitung jumlah dan rata-rata nilai dari masing-masing kategori jawaban.
(c)
Rekap semua faktor pendukung dan penghambat pada setiap kategori jawaban (kolom 6).
(d)
Instrumen untuk mengetahui tingkat penerapan ditujukan untuk responden utama yaitu purnawidya.
3)
Dukungan hasil diklat pelaksanaan dalam tugas fungsi dan pekerjaan (a)
Konversikan setiap pilihan kedalam nilai sesuai ketentuan: A
= Sangat mendukung dalam pelaksanaan tugas fungsi/pekerjaan sebesar > 80 – 100 dengan nilai 5
B
= Mendukung dalam pelaksanaan tugas fungsi/pekerjaan sebesar > 60 – 80 dengan nilai 4
C
= Cukup mendukung dalam pelaksanaan tugas fungsi/pekerjaan sebesar > 40 – 60 dengan nilai 3
D
= Kurang mendukung dalam pelaksanaan tugas fungsi/pekerjaan sebesar > 20 – 40 dengan nilai 2
E
= Tidak mendukung dalam pelaksanaan tugas fungsi/pekerjaan sebesar < 20 dengan nilai 1
(b)
Hitung jumlah dan rata-rata nilai dari masing-masing kategori jawaban.
(c)
Rekap semua faktor pendukung dan penghambat pada setiap kategori jawaban (kolom 6).
(d)
Instrumen tingkat dukungan hasil belajar dilihat dari aspek manfaat terhadap unit kerja, fasilitasi pimpinan, dan konfirmasi silang hasil jawaban purnawidya tentang tingkat penerapan, jawaban dapat diperoleh dari
atasan langsung, rekan/mitra
kerja, pengguna, bawahan. b.
Analisis Data Analisis data dilakukan minimal secara deskriptif dan atau verifikatif : (a)
Diskriptif yaitu menggambarkan : (1) Tingkat penerapan hasil diklat oleh purnawidya; (2) Tingkat dukungan/fasilitasi hasil diklat oleh purnawidya terhadap tugas fungsi/pekerjaan purnawidya; (3) Faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan hasil diklat dan dukungan hasil diklat terhadap tugas dan fungsi purnawidya.
(b)
Verifikatif yaitu mencari tingkat hubungan atau kausalitas antar variabel (dukungan atasan, fasilitasi atasan, konfimasi silang, dukungan dari rekan/mitra kerja, pengguna) yang dievaluasi dengan teknik analisis data (regresi, korelasi, SPSS, dan lain-lain) yang disesuaikan. Selanjutnya lakukan pembahasan terhadap hubungan atau kausalitas antar variabel yang dievaluasi.
c.
Merumuskan Kesimpulan Evaluasi pasca diklat harus dapat menjelaskan efektivitas dan dukungan hasil diklat terhadap pelaksanaan tugas fungsi/pekerjaan pada organisasi dan kegiatan/tempat usaha purnawidya. (a) Efektivitas dinilai dari tingkat penerapan materi pelatihan terhadap peningkatan kompetensi kerja bagi aparatur dan non aparatur. (b) Manfaat diklat dinilai dari tingkat dukungan hasil diklat terhadap tugas fungsi/pekerjaan pada organisasi/tempat usaha.
6. Penyusunan Pelaporan Hasil Evaluasi Pelaporan evaluasi pasca diklat merupakan media pertanggungjawaban yang memberikan informasi tentang tingkat efiktivitas penerapan dan manfaat hasil diklat terhadap organisasi/tempat usaha purnawidya. Hasil evaluasi pasca diklat dijadikan umpan balik untuk perbaikan penyelenggaraan diklat di masa yang akan datang. Laporan evaluasi pasca diklat disusun paling lambat 1 (satu) bulan setelah pengumpulan data lapangan. Laporan didistribusikan kepada: 1.
Lembaga Penyelenggara (UPT Pelaksana)
2.
Lembaga Pembina (BPPSDMP)
3.
Lembaga Pengguna (untuk lembaga mitra)
Format laporan evaluasi pasca diklat sebagaimana pada lampiran. 7.
Lembaga Penyelenggara Lembaga penyelenggara yang dapat melaksanakan evaluasi pasca diklat pertanian adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelatihan Pertanian Pusat, UPT Diklat Pertanian Daerah terakreditasi serta Lembaga Diklat Swadaya dan Lembaga Diklat Swasta yang terkualifikasi.
8.
Penyeliaan dan Pemantauan Evaluasi Pasca Diklat Penyeliaan dan pemantauan terhadap proses evaluasi pasca diklat di lapangan merupakan tanggung jawab Pimpinan Lembaga Penyelenggara Diklat Aparatur dan Non Aparatur Pertanian.
BAB IV PEMBIAYAAN
Pembiayaan evaluasi pasca diklat disesuaikan dengan ruang lingkup pelaksanaan kegiatan dan mengacu pada ketentuan perundang-undangan. Biaya pelaksanaan evaluasi pasca diklat sebagai berikut: 1.
Penyusunan instrumen;
2.
Uji coba/pre test instrument;
3.
Pengumpulan data;
4.
Pengolahan dan analisis data;
5.
Penyusunan pelaporan.
Komponen
pembiayaan
bimbingan
lanjutan
dapat
berupa
belanja
bahan,
penggandaan dan fotocopy, honorarium, perjalanan, pembelian bahan, belanja jasa dan rapat-rapat.
BAB V PENUTUP
1. Petunjuk
Pelaksanaan
evaluasi
pasca
diklat
merupakan
acuan
dalam
pelaksanaan evaluasi pasca diklat; 2. Petunjuk Pelaksanaan ini ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pertanian yang
ditanda tangani oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian; 3. Petunjuk Pelaksanaan ini akan ditindaklanjuti dengan petunjuk teknis yang
ditetapkan oleh Kepala UPT Pelatihan Pertanian atas nama Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian; 4. Petunjuk Pelaksanaan ini bersifat dinamis dan akan di ubah sesuai dengan
dinamika pengembangan sumber daya manusia pertanian.
a.n. MENTERI PERTANIAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
ATO SUPRAPTO NIP. 19520202 197901 1 001
LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR
:
01/Permentan/OT.140/J/10/2011
TANGGAL
:
06 Oktober 2011
PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN LANJUTAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTANIAN BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Hasil diklat yang telah dilaksanakan terkadang belum dapat menjawab tuntutan permasalahan purnawidya secara keseluruhan di lingkungan kerjanya masingmasing, sehingga masih diperlukan adanya suatu interaksi berkelanjutan antara lembaga penyelenggara diklat dengan purnawidya dan lembaga/instansi asal purnawidya. Hal ini diperlukan untuk lebih menjamin keberhasilan diklat dalam meningkatkan kompetensi purnawidya terkait dengan situasi dan kondisi yang berbeda dan sangat dinamis di tempat kerja/usahanya. Bagi lembaga penyelenggara diklat hal ini merupakan umpan balik, dan bagi purnawidya merupakan pengembangan pemecahan masalah yang dialami di tempat kerja/usahanya. Upaya untuk membangun komunikasi interaktif antara lembaga penyelenggara diklat dengan lembaga/instansi asal purnawidya dan purnawidya, dilakukan melalui bimbingan lanjutan. Bimbingan lanjutan merupakan kegiatan untuk membantu Purnawidya setelah mengikuti diklat dan kembali ketempat dapat
tugas atau ketempat usahanya agar
menjembatani kesenjangan antara hasil belajar dengan dinamika
perkembangan permasalahan di lapangan. Sehingga, purnawidya dapat menerapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang telah diperoleh selama mengikuti diklat dalam situasi nyata di tempat tugas/pekerjaannya menjadi lebih baik.
B. Tujuan, Sasaran dan Manfaat 1. Tujuan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) ini bertujuan memberikan acuan untuk lembaga
penyelenggara
diklat
aparatur
dan
non
aparatur
dalam
melaksanakan bimbingan lanjutan. 2. Sasaran Sasaran
petunjuk
pelaksanaan
bimbingan
lanjutan
adalah
lembaga
penyelenggara diklat aparatur dan non aparatur pertanian, baik di pusat maupun di daerah.
3. Manfaat a. Terpandunya lembaga penyelenggara diklat aparatur dan non aparatur pertanian dalam melaksanakan bimbingan lanjutan; b. Terbakukannya standar pelaksanaan bimbingan lanjutan diklat aparatur dan non aparatur pertanian ; c. Terjalinnya hubungan interaktif antara lembaga penyelenggara diklat aparatur dan non aparatur pertanian dengan lembaga/instansi asal purnawidya dan purnawidya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi purnawidya di tempat tugas/kerja; d. Terhimpunnya informasi sebagai bahan umpan balik bagi lembaga penyelenggara diklat aparatur dan non aparatur pertanian untuk kepentingan penyempurnaan program diklat pertanian.
C. Ruang Lingkup Petunjuk Pelaksanaan bimbingan lanjutan yang terdiri dari: 1.
Perencanaan Bimbingan Lanjutan;
2.
Pelaksanaan Bimbingan Lanjutan;
3.
Pembiayaan.
D. Pengertian 1.
Bimbingan Lanjutan adalah kegiatan pendampingan kepada purnawidya oleh lembaga diklat dan lembaga pengguna (usser), agar yang dipelajari ditempat diklat dapat digunakan pada kondisi nyata di tempat tugas/usaha;
2.
Non Aparatur Pertanian adalah pelaku utama (petani, peternak, pekebun) dan pelaku usaha pertanian lainnya;
3.
Diklat adalah keseluruhan penyelenggaraan proses belajar-mengajar untuk meningkatkan kompetensi kerja dan kompetensi teknis bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
4.
Purnawidya adalah peserta diklat yang telah menyelesaikan diklat tertentu dan telah kembali ke tempat tugas/tempat usaha.
BAB II PERENCANAAN BIMBINGAN LANJUTAN
A.
Merumuskan Tujuan Perumusan tujuan bimbingan lanjutan harus memenuhi azas manfaat, kriteria spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dalam batasan waktu yang jelas, untuk menjembatani
kesenjangan
antara
hasil
belajar
dengan
dinamika
perkembangan permasalahan di lapangan.
B.
Tahapan Perencanaan 1.
Pemutakhiran data purnawidya dan lembaga dimana purnawidya bekerja/berusaha;
2.
Identifikasi permasalahan yang dihadapi purnawidya, diperoleh dari: a.
Hasil evaluasi penguasaan/pemahaman materi diklat;
b.
Hasil korespondensi dan komunikasi antara lembaga penyelenggara diklat dengan purnawidya, dan lembaga asal purnawidya;
c.
C.
Informasi dari atasan langsung/mitra kerja purnawidya.
Menetapkan Model Bimbingan Lanjutan Dalam
penetapan
model
oleh
lembaga
penyelenggara
diklat
perlu
mempertimbangkan: 1.
Tingkat kesulitan permasalahan
2.
Skala permasalahan
3.
Lokasi tempat kerja/usaha purnawidya
4.
Prioritas pemecahan masalah
5.
Pembiayaan
Selanjutnya bimbingan lanjutan dapat dilakukan dengan memilih model melalui bentuk interaksi sebagai berikut: 1.
Komunikasi dua arah Komunikasi dua arah secara reguler dengan cara pemanfaatan sarana komunikasi elektronik secara optimal, surat menyurat, penerbitan berkala (newsletters). Aspek komunikasi yang terkait dengan peningkatan
kompetensi purnawidya pada saat diklat. Selain itu dapat dilakukan dengan kunjungan langsung ke tempat tugas/kerja purnawidya. Kunjungan dilaksanakan kepada purnawidya yang menghadapi masalah atau hambatan yang tidak dapat dipecahkan dengan komunikasi jarak jauh. Dalam kunjungan widyaiswara kepada purnawidya, widyaiswara dapat berdiskusi dengan atasan langsung, tentang cara memberikan dukungan agar para purnawidya dapat menerapkan hasil diklatnya. 2.
Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Discussion/FGD) Diskusi ini dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara diklat, diikuti purnawidya dan stake holder lainnya yang mempunyai permasalahan yang sama dengan bimbingan Widyaiswara/pelatih yang berkompeten. Topik yang didiskusikan adalah pengalaman, permasalahan yang dihadapi, upaya-upaya pemecahan masalah berhubungan dengan diklat yang diikuti serta ide/gagasan baru.
Proses penetapan model bimbingan lanjutan didasarkan pada hasil evaluasi peserta diklat dan Rencana Implementasi yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara diklat dan informasi/permintaan dari lembaga/instansi asal purnawidya. D.
Menentukan Sasaran Sasaran bimbingan lanjutan adalah seluruh purnawidya yang pernah mengikuti jenis dan jenjang diklat tertentu. Dengan mempertimbangkan keterbatasan biaya, waktu, tenaga perlu dipilih dan ditentukan model bimbingan lanjutan yang paling tepat sesuai dengan kebutuhan purnawidya.
E.
Menentukan Waktu Kegiatan Bimbingan lanjutan pada dasarnya dilaksanakan sejak purnawidya selesai mengikuti diklat dan kembali ke tempat tugas/usahanya. Dalam bimbingan lanjuran Widyaiswara juga dapat melaukan bimbingan teknis Penentuan oleh karena waktu bimbingan lanjutan ditentukan berdasarkan model bimbingan lanjutan, sebagai berikut:
1.
Komunikasi dua arah Komunikasi dua arah maksimal dibatasi selama 2 (dua) tahun setelah purnawidya kembali ke tempat tugas/usaha.
2.
Diskusi kelompok terarah (FGD) Model ini dapat dilaksanakan di Lembaga Penyelenggara Diklat Aparatur dan Non Aparatur Pertanian atau di wilayah/salah satu lokasi yang ditentukan, maksimal dilakukan 2 (dua) kali untuk jenis dan jenjang diklat yang sama.
BAB III PELAKSANAAN BIMBINGAN LANJUTAN A.
Persiapan Persiapan pelaksanaan bimbingan lanjutan meliputi: 1.
Membentuk tim kerja yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Lembaga Penyelenggara Diklat Aparatur dan Non Aparatur Pertanian untuk melaksanakan bimbingan lanjutan;
2.
Keanggotaan
tim
kerja
terdiri
dari
unsur
yang
menangani
penyelenggaraan diklat Aparatur dan Non Aparatur Pertanian dan fasilitator yang melatih materi pada jenis dan jenjang diklat Aparatur dan Non Aparatur Pertanian tertentu; 3.
Melakukan rapat koordinasi di antara tim kerja untuk menentukan sasaran, materi, waktu, tempat, model bimbingan lanjutan dan pembiayaan;
4.
Menyiapkan rancangan kegiatan sesuai dengan model bimbingan lanjutan yang telah ditentukan.
B.
Pelaksanaan Pelaksanaan bimbingan lanjutan sesuai dengan model yang telah ditetapkan yaitu: 1.
Komunikasi dua arah a. Melalui media komunikasi tercetak dan elektronik 1)
Identifikasi media komunikasi yang akan digunakan untuk melaksanakan bimbingan lanjutan dan dapat dimanfaatkan oleh lembaga penyelenggara diklat Aparatur dan Non Aparatur Pertanian;
2)
Menetapkan media komunikasi yang paling efektif sesuai dengan jenis dan jenjang diklat Aparatur dan Non Aparatur Pertanian tertentu;
3)
Menyusun materi bimbingan lanjutan sesuai dengan jenis dan jenjang diklat Aparatur dan Non Aparatur Pertanian tertentu;
4)
Melakukan komunikasi dua arah;
5)
Mendokumentasikan
hasil
bimbingan
lanjutan
yang
telah
purnawidya
yang
dilaksanakan; 6)
Menindaklanjuti hasil bimbingan lanjutan;
7)
Menyusun laporan hasil bimbingan lanjutan.
b. Melalui kunjungan lapangan Kunjungan
lapangan
dilaksanakan
kepada
menghadapi masalah atau hambatan yang tidak dapat dipecahkan dengan komunikasi jarak jauh. Masalah atau hambatan dimaksud, antara lain memerlukan pengamatan langsung atau perlu adanya demonstrasi alat/cara. Tahapan kunjungan lapangan: 1)
Identifikasi terhadap materi bimbingan lanjutan yang diperlukan;
2)
Menyusun materi bimbingan lanjutan sesuai dengan jenis dan jenjang diklat tertentu;
3)
Melakukan kesepakatan waktu,tempat dan biaya kunjungan lapangan;
4)
Melakukan kunjungan lapangan;
5)
Mendokumentasikan hasil
kunjungan
lapangan
yang
telah
dilaksanakan; 6)
Menindaklanjuti hasil kunjungan lapangan;
7)
Menyusun laporan hasil kunjungan lapangan.
2. Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Discussion/FGD) Diskusi kelompok terarah dilaksanakan dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan masalah, sebaran, skala prioritas pemecahan masalah, dan lokasi asal purnawidya. Tahapan Diskusi Kelompok Terarah: a.
Identifikasi terhadap materi yang diperlukan;
b.
Menyusun materi dan metoda sesuai dengan jenis dan jenjang diklat Aparatur dan Non Aparatur Pertanian tertentu;
c.
Melakukan kesepakatan waktu,tempat dan biaya kegiatan diskusi kelompok terarah;
d.
Menentukan tim fasilitator sesuai dengan materi yang akan didiskusikan, bila diperlukan dapat memanfaatkan fasilitator dari luar sesuai spesialisasinya (outsourcing);
C.
e.
Melakukan diskusi kelompok terarah (FGD);
f.
Mendokumentasikan hasil kegiatan diskusi yang telah dilaksanakan;
g.
Menindaklanjuti hasil kegiatan diskusi;
h.
Menyusun laporan hasil kegiatan diskusi.
Hasil Bimbingan, Tindak Lanjut, Pelaporan 1.
Hasil Bimbingan Lanjutan Hasil akhir bimbingan lanjutan adalah peningkatan kompetensi kerja purnawidya di tempat tugas/usahanya. Untuk mengukur peningkatan kompetensi kerja purnawidya perlu dilengkapi dengan instrumen yang mencakup
antara
lain
kemampuan
identifikasi,
mengerjakan,
mengkomunikasikan, dan mengevaluasi.
2.
Tindak Lanjut Tindak lanjut dari hasil bimbingan lanjutan yang tidak terkait
dengan
peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap, seperti permodalan, prasarana dan sarana serta kebijakan, agar dikoordinasikan dengan lembaga terkait dalam bentuk kerjasama teknis. Kerjasama teknis dilakukan antara lembaga penyelenggara diklat dengan lembaga/instansi pengguna diklat dengan materi diklat yang disusun berdasarkan kesepakatan bersama, agar purnawidya dapat menerapkan hasil diklat secara maksimal. Misalnya terjalinnya kerjasama diklat yang dibiayai oleh lembaga pengguna diklat.
D.
Pelaporan Seluruh hasil kegiatan bimbingan lanjutan dikomunikasikan dalam bentuk pelaporan tertulis dengan format seperti terlampir.
E.
Penyeliaan dan Pemantauan Bimbingan Lanjutan Penyeliaan dan pemantauan terhadap proses bimbingan lanjutan di lapangan merupakan tanggung jawab Pimpinan Lembaga Penyelenggara Diklat Aparatur dan Non Aparatur Pertanian.
BAB IV PEMBIAYAAN
Pembiayaan bimbingan lanjutan disesuaikan dengan model yang telah ditetapkan dan mengacu pada ketentuan perundang-undangan. Biaya pelaksanaan bimbingan lanjutan dikemas dalam kegiatan sebagai berikut: 1.
Komunikasi dua arah melalui pengembangan media cetak dan elektronik;
2.
Komunikasi dua arah melalui kunjungan lapangan;
3.
Diskusi kelompok terarah (FGD).
Komponen
pembiayaan
bimbingan
lanjutan
dapat
berupa
belanja
bahan,
penggandaan dan fotocopy, honorarium, perjalanan, pembelian bahan, pengadaan peralatan, belanja jasa dan rapat-rapat.
BAB V
PENUTUP 1.
Petunjuk
Pelaksanaan
bimbingan
lanjutan
merupakan
acuan
dalam
pelaksanaan bimbingan lanjutan; 2.
Petunjuk Pelaksanaan ini ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pertanian yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;
3.
Petunjuk Pelaksanaan ini akan ditindaklanjuti dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala UPT Pelatihan Pertanian atas nama Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;
4.
Petunjuk Pelaksanaan ini bersifat dinamis dan akan di ubah sesuai dengan dinamika pengembangan sumber daya manusia pertanian.
a.n. MENTERI PERTANIAN
KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
ATO SUPRAPTO NIP. 19520202 197901 1 001
LAMPIRAN: FORMAT A1. Purnawidya Penyuluh Petugas No. Kuesioner : Tgl. Wawancara : Enumerator :
2
0
A1
KUESIONER (Purnawidya Penyuluh/Petugas)
PASCA DIKLAT PELATIHAN TEKNIS AGRIBISNIS PADI BAGI PENYULUH PERTANIAN
20…..
LEMBAGA PENYELENGGARA DIKLAT PERTANIAN: ………………………………………………………………………..……………………………
Daftar pertanyaan ini untuk kepentingan evaluasi pasca diklat agribisnis padi. Oleh karena itu dimohon kesediaan saudara (i) untuk memberikan jawaban secara jujur dan obyektif sehingga hasil evaluasi dapat menjadi masukan bagi kami untuk melakukan perbaikan-perbaikan, agar penyelenggaraan diklat mendatang lebih berkualitas.
A.
B.
DATA JATI DIRI a. Nama
:
b. NIP
:
c. Instansi
:
d. Alamat Instansi
:
e. Telp.Hp
:
f. Diklat yang diikuti
:
PETUNJUK PENGISIAN 1.
Pilihlah satu jawaban sesuai dengan pendapat Responden dengan cara memberikan tanda silang (X) pada jawaban yang telah tersedia
2. Jika Responden memilih jawaban a, b, c, d dan e berikan alasan yang sesuai pada kolom alasan 3.
Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya
CONTOH : INSTRUMEN EVALUASI PASCA DIKLAT BAGI PURNAWIDYA UNTUK MATERI DIKLAT TEKNIS AGRIBISNIS PADI BAGI PENYULUH PERTANIAN NO
PERNYATAAN
1 A 1
2 Mata Diklat Materi A, Contoh: Pemahaman terhadap Kajian Kebutuhan dan Peluang (KKP) (sesuai permasalahan komoditas padi yang akan dikembangkan)
2
Materi B, Contoh:
KATEGORI JAWABAN 3 a. Menerapkan dengan sangat lengkap b. Menerapkan lengkap c. Menerapkan cukup lengkap d. Menerapkan kurang lengkap e. Tidak menerapkan a. Menerapkan dengan sangat lengkap b. Menerapkan lengkap c. Menerapkan cukup lengkap d. Menerapkan kurang lengkap e. Tidak menerapkan
Teknologi Budidaya a. Pengenalan Agro Ekosistem (Pengertian Budidaya Padi, Komponen Teknologi Dasar, Pilihan dan Pola Tanam dalam Budidaya Spesifik Lokasi) b. Pemahaman a. Menerapkan terhadap dengan sangat Deskripsi lengkap Varietas Unggul b. Menerapkan Padi lengkap c. Menerapkan cukup lengkap d. Menerapkan kurang lengkap e. Tidak menerapkan Dan seterusnya……. mengikuti urutan mata pelatihan dalam Kelompok Inti untuk materi diklat teknis agribisnis padi bagi PP…………
Dan seterusnya…….
UKURAN/ PARAMETER 4
NILAI/ SKOR 5
ALASAN *) 6
Dan seteru snya
Dan seterusnya
ALAT BUKTI **) 7
> 80 – 100% > 60 – 80 % >40 – 60% >20 – 40% <20
> 80 – 100% > 60 – 80 % >40 – 60% >20 – 40% <20
> 80 – 100% > 60 – 80 % >40 – 60% >20 – 40% <20
Dan seterusnya
Dan seterusnya
NO
KATEGORI JAWABAN
PERNYATAAN
UKURAN/ PARAMETER
NILAI/ SKOR
ALASAN *)
ALAT BUKTI **)
a. b. c. d. e.
Keterangan *) untuk pengisian kolom alasan: 1 Kurang memahami materi pelatihan 2 Pengetahuan dan kemampuan kurang 3 Keterampilan kurang 4 Tidak mau/tidak ada motivasi 5 Tidak ada dana Sarana prasara tidak 6 memadai 7 Tidak tersedia lahan 8 Iklim tidak cocok
9
Situasi tidak kondusif
10
Sibuk dengan usaha lain
11 12
Sibuk dengan organisasi Bertentangan dengan adat sitiadat masyarakat
13
Usaha tidak memberi nilai tambah
14 15 16
nilai jual yang rendah/pasar tidak mendukung Tidak ada bimbingan lanjutan Lainnya sebutkan
FORMAT A2. Atasan Langsung Purnawidya Penyuluh/Petugas No. Kuesioner : Tgl. Wawancara: Enumerator :
2
0
A2
KUESIONER (ATASAN LANGSUNG PURNAWIDYA PENYULUH/PETUGAS)
PASCA DIKLAT PELATIHAN TEKNIS AGRIBISNIS PADI BAGI PENYULUH PERTANIAN
20….
LEMBAGA PENYELENGGARA DIKLAT PERTANIAN: ………………………………………………………………………..……………………………
Daftar pertanyaan ini untuk kepentingan evaluasi pasca diklat agribisnis padi. Oleh karena itu dimohon kesediaan saudara (i) untuk memberikan jawaban secara jujur dan obyektif sehingga hasil evaluasi dapat menjadi masukan bagi kami untuk melakukan perbaikan-perbaikan, agar penyelenggaraan diklat mendatang lebih berkualitas.
C.
DATA JATI DIRI Nama
:
NIP
:
Instansi
:
Alamat Instansi
:
Telp.Hp
:
Diklat yang diikuti
:
D. PETUNJUK PENGISIAN 1. Pilihlah satu jawaban sesuai dengan pendapat Responden dengan cara
memberikan tanda silang (X) pada jawaban yang telah tersedia 2. Jika Responden memilih jawaban a, b, c, d dan e berikan alasan yang
sesuai pada kolom alasan. 3. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya
CONTOH : INSTRUMEN EVALUASI PASCA DIKLAT BAGI ATASAN LANGSUNG UNTUK MATERI DIKLAT TEKNIS AGRIBISNIS PADI BAGI PENYULUH PERTANIAN NO 1 A 1
2
PERNYATAAN 2 Mata Diklat Materi A, Contoh: Sejauhmana Saudara mengetahui tingkat penerapan terhadap Kajian Kebutuhan dan Peluang (KKP) (sesuai permasalahan komoditas padi yang akan dikembangkan)
KATEGORI JAWABAN
UKURAN/ PARAMETER
3
4
f. Menerapkan dengan sangat lengkap g. Menerapkan lengkap h. Menerapkan cukup lengkap i. Menerapkan kurang lengkap j. Tidak menerapkan a. Menerapkan dengan sangat lengkap b. Menerapkan lengkap c. Menerapkan cukup lengkap d. Menerapkan kurang lengkap e. Tidak menerapkan
Materi B, Contoh: Teknologi Budidaya a. Sejauhmana Saudara mengetahui tingkat penerapan terhadap Pengenalan Agro Ekosistem (Pengertian Budidaya Padi, Komponen Teknologi Dasar, Pilihan dan Pola Tanam dalam Budidaya Spesifik Lokasi) b. Sejauhmana Saudara a. Menerapkan mengetahui tingkat dengan penerapan terhadap sangat Deskripsi Varietas lengkap Unggul Padi b. Menerapkan lengkap c. Menerapkan cukup lengkap d. Menerapkan kurang lengkap e. Tidak menerapkan
> 80 – 100%
> 60 – 80 % >40 – 60%
>20 – 40%
<20
> 80 – 100%
> 60 – 80 % >40 – 60%
>20 – 40%
<20
> 80 – 100%
> 60 – 80 % >40 – 60%
>20 – 40%
<20
NILAI/ SKOR 5
ALASAN*) 6
NO 3
PERNYATAAN Dan seterusnya……. mengikuti urutan mata pelatihan dalam Kelompok Inti untuk materi diklat teknis agribisnis padi bagi PP…………
7
Sejauhmana fasilitasi yang diberikan untuk penerapan hasil berlatih
8
Sejauhmana manfaat hasil berlatih terhadap peningkatan kinerja instansi yang Bapak/Ibu pimpin
KATEGORI JAWABAN
UKURAN/ PARAMETER
Dan seterusnya…..
Dan seterusnya…..
NILAI/ SKOR Dan seterusn ya…..
ALASAN*) Dan seterusnya…..
Keterangan: *) Contoh untuk pengisian kolom alasan: 1 Kurang memahami materi pelatihan 2 Pengetahuan dan kemampuan kurang 3 Keterampilan kurang 4 Tidak mau/tidak ada motivasi 5 Tidak ada dana 6 Sarana prasara tidak memadai 7 Tidak tersedia lahan 8 Iklim tidak cocok
9
Situasi tidak kondusif
10
Sibuk dengan usaha lain
11 12
Sibuk dengan organisasi Bertentangan dengan adat sitiadat masyarakat Usaha tidak memberi nilai tambah nilai jual yang rendah/pasar tidak mendukung Tidak ada bimbingan lanjutan Lainnya sebutkan
13 14 15 16
FORMAT A3. Rekan/Mitra Kerja Purnawidya Penyuluh/Petugas
A3
KUESIONER (REKAN/MITRA KERJA PURNAWIDYA PENYULUH/PETUGAS)
PASCA DIKLAT PELATIHAN TEKNIS AGRIBISNIS PADI BAGI PENYULUH PERTANIAN
20….
LEMBAGA PENYELENGGARA DIKLAT PERTANIAN: ………………………………………………………………………..……………………………
Daftar pertanyaan ini untuk kepentingan evaluasi pasca diklat agribisnis padi. Oleh karena itu dimohon kesediaan saudara(i) untuk memberikan jawaban secara jujur dan obyektif sehingga hasil evaluasi dapat menjadi masukan bagi kami untuk melakukan perbaikan-perbaikan, agar penyelenggaraan diklat mendatang lebih berkualitas.
E.
F.
DATA JATI DIRI Nama
:
NIP
:
Instansi
:
Alamat Instansi
:
Telp.Hp
:
PETUNJUK PENGISIAN 4. Pilihlah satu jawaban sesuai dengan pendapat Responden dengan cara memberikan tanda silang (X) pada jawaban yang telah tersedia 5.
Jika Responden memilih jawaban a, b, c, d dan e berikan alasan yang sesuai pada kolom alasan
6.
Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya
CONTOH : INSTRUMEN EVALUASI PASCA DIKLAT BAGI REKAN/MITRA KERJA UNTUK MATERI DIKLAT TEKNIS AGRIBISNIS PADI BAGI PENYULUH PERTANIAN
NO
PERNYATAAN
1 A 1
2 Mata Diklat Materi A, Contoh: Sejauhmana pengamatan Saudara tentang penerapan pelaksanaan Kajian Kebutuhan dan Peluang (KKP) (sesuai permasalahan komoditas padi yang akan dikembangkan) oleh purnawidya Materi B, Contoh: Teknologi Budidaya a. Sejauhmana pengamatan Saudara tentang penerapan mengenai Pengenalan Agro Ekosistem b. Sejauhmana pengamatan Saudara tentang penerapan mengenai Deskripsi Varietas Unggul Padi
2
Dan seterusnya…….
JAWABAN KINERJA 3 k. Menerapkan dengan sangat lengkap l. Menerapkan lengkap m. Menerapkan cukup lengkap n. Menerapkan kurang lengkap o. Tidak menerapkan
a. Menerapkan dengan sangat lengkap b. Menerapkan lengkap c. Menerapkan cukup lengkap d. Menerapkan kurang lengkap e. Tidak menerapkan
a. Menerapkan dengan sangat lengkap b. Menerapkan lengkap c. Menerapkan cukup lengkap d. Menerapkan kurang lengkap e. Tidak menerapkan
Dan seterusnya…….
UKURAN/ PARAMETE R 4
NILAI/ SKOR
ALASA N*)
5
6
Dan seterus
Dan seterus
> 80 – 100% > 60 – 80 % >40 – 60% >20 – 40% <20
> 80 – 100% > 60 – 80 % >40 – 60% >20 – 40% <20
> 80 – 100% > 60 – 80 % >40 – 60% >20 – 40% <20 Dan seterusnya
NO
PERNYATAAN
JAWABAN KINERJA
mengikuti urutan mata pelatihan dalam Kelompok Inti untuk materi diklat teknis agribisnis padi bagi PP…………
UKURAN/ PARAMETE R …
NILAI/ SKOR nya
ALASA N*) nya…… .
Keterangan *) untuk pengisian kolom alasan: 1 Kurang memahami materi pelatihan 2 Pengetahuan dan kemampuan kurang 3 Keterampilan kurang 4 Tidak mau/tidak ada motivasi 5 Tidak ada dana Sarana prasara tidak 6 memadai 7 Tidak tersedia lahan 8 Iklim tidak cocok
9
Situasi tidak kondusif
10
Sibuk dengan usaha lain
11 12
Sibuk dengan organisasi Bertentangan dengan adat sitiadat masyarakat
13
Usaha tidak memberi nilai tambah
14 15 16
nilai jual yang rendah/pasar tidak mendukung Tidak ada bimbingan lanjutan Lainnya sebutkan
Keterangan **) untuk pengisian kolom alat bukti: 1 Laporan KKP 2 Modul dan Bahan Ajar 3 Tanaman di lapangan 4 Pengelolaan air di lapangan 5 Kesuburan tanaman, pencatatan penggunaan pupuk 6 Pencatatan hasil identifikasi OPT 7 Alat dan mesin pengolahan / pasca panen 8 Buku pencatatan usaha tani
FORMAT NA1. Purnawidya Non Aparatur No. Kuesioner : Tgl. Wawancara : 2 0 Enumerator :
NA 1
KUESIONER (PURNAWIDYA NON APARATUR)
PASCA DIKLAT DIKLAT KEWIRAUSAHAAN DAN MANAJEMEN AGRIBISNIS PADI BAGI NON APARATUR PERTANIAN 20….
LEMBAGA PENYELENGGARA DIKLAT PERTANIAN: ………………………………………………………………………..……………………………
Daftar
pertanyaan
ini
untuk
kepentingan
evaluasi
pasca
Diklat
Kewirausahaan Dan Manajemen Agribisnis. Oleh karena itu dimohon kesediaan saudara(i) untuk memberikan jawaban secara jujur dan obyektif sehingga hasil evaluasi dapat menjadi masukan bagi kami untuk melakukan perbaikan-perbaikan, agar penyelenggaraan diklat mendatang lebih berkualitas. DATA JATI DIRI PURNAWIDYA NON APARATUR Nama Responden
:
Nama Lembaga
:
Alamat Lembaga
:
Alamat Rumah
:
Jabatan
:
Jenis usaha
:
Telp. Rumah / HP
:
PETUNJUK PENGISIAN 1. Pilihlah salah satu jawaban sesuai dengan pendapat responden dengan cara memberikan tanda silang (X) pada jawaban yang telah tersedia; 2. Jika responden memilih jawaban d dan e berikan alasan yang tersedia pada kolom alasan; 3. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
CONTOH : INSTRUMEN EVALUASI PASCA DIKLAT BAGI PURNAWIDYA NON APARATUR UNTUK MATERI DIKLAT KEWIRAUSAHAAN DAN MANAJEMEN AGRIBISNIS NO 1 A. 1
PERNYATAAN 2 Mata Diklat Materi A: Contoh Sejauhmana purnawidya menerapkan Aspek Usaha
Agribisnis (mengidentifikasi peluang usaha agribisnis, memilih ide usaha agribisnis, menetapkan tujuan/visi usaha agribinis, mengidentifikasi pesaing usaha agribinis, dan membangun jiwa wirausaha) 2
Sejauhmana purnawidya menerapkan penetapan
Sasaran (menetapkan sasaran usaha, merumuskan strategi usaha, dan perencanaan usaha kegiatan)
2
Sejauhmana purnawidya menerapkan
pengembangan Usaha (menetapkan strategi pemasaran, mengelola usaha, menyusun administrasi keuangan dan non keuangan, menyusun pelaporan kegiatan, membangun jejaring kemitraan usaha dan negosiasi, mengorganisasikan SDM LM3 dan membangun struktur organisasi dan membentuk badan hukum/usaha LM3) 3
Dan seterusnya……. mengikuti urutan mata pelatihan dalam Kelompok Inti untuk materi Diklat Kewirausahaan Dan Manajemen Agribisnis
KATEGORI JAWABAN 3 p. Menerapkan dengan sangat lengkap q. Menerapkan lengkap r. Menerapkan cukup lengkap s. Menerapkan kurang lengkap t. Tidak menerapkan
a. Menerapkan dengan sangat lengkap b. Menerapkan lengkap c. Menerapkan cukup lengkap d. Menerapkan kurang lengkap e. Tidak menerapkan f. Menerapkan dengan sangat lengkap g. Menerapkan lengkap h. Menerapkan cukup lengkap i. Menerapkan kurang lengkap j. Tidak menerapkan
Dan seterusnya…….
UKURAN/ PARAMETER 4
NILAI/ SKOR
ALASAN *) 5
ALAT BUKTI **) 6
Dan seterusnya
Dan seterusnya
Dan seterusnya
> 80 – 100% > 60 – 80 % >40 – 60%
>20 – 40%
<20
> 80 – 100% > 60 – 80 % >40 – 60% >20 – 40%
<20
> 80 – 100% > 60 – 80 % >40 – 60% >20 – 40%
<20
Dan seterusnya
NO
PERNYATAAN
1
2
KATEGORI JAWABAN 3
Keterangan *) untuk pengisian kolom alasan: 1 Kurang memahami 9 materi pelatihan 2 Pengetahuan dan 10 kemampuan kurang 3 Keterampilan kurang 11 4 Tidak mau/tidak ada 12 motivasi 5 Tidak ada dana 13 Prasarana Sarana 6 tidak memadai 14 7 Tidak tersedia lahan 15 8 Iklim tidak cocok 16
UKURAN/ PARAMETER 4
NILAI/ SKOR
ALASAN *) 5
ALAT BUKTI **) 6
Situasi tidak kondusif Sibuk dengan usaha lain Sibuk dengan organisasi Bertentangan dengan adat sitiadat masyarakat Usaha tidak memberi nilai tambah nilai jual yang rendah/pasar tidak mendukung Tidak ada bimbingan lanjutan Lainnya sebutkan
Keterangan **) untuk pengisian kolom alat bukti: 1 Blanko identifikasi 9 Buku catatan pelanggan dan banyaknya peluang dan pesaing pelanggan usaha 2 Buku perencanaan 10 Laporan hasil evaluasi usaha (proposal) usaha aribisnis 3 Visi dan misi tertulis 11 Surat keterangan mengikuti pelatihan 4 catatan analisis 12 Alat dan mesin pengolahan hasil usaha agribisnis 13 Ijin dari POM atau Dinas Kesehatan/Sertifikat 5 pembukuan usaha Halal dan keuangan 6 laporan kegiatan 14 Catatan peserta diklat, magang, studi banding. usaha 7 MoU kerjasama 8 SIUP/Badan Hukum
Lampiran:
SISTEMATIKA PELAPORAN EVALUASI PASCA DIKLAT
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I. PENDAHULUAN a. b. c. d.
Latar Belakang Tujuan Keluaran Manfaat
BAB II. PELAKSANAAN EVALUASI a. b. c. d. e. f. g.
Penyusunan Instrumen Penetapan Responden Penetapan Lokasi Pengumpulan Data Penetapan Metode Pengumpulan Data Pengumpulan Data Pengolahan Data Analisis Data
BAB III. HASIL DAN PEMBAHASAN a. b. c.
Kondisi Umum Lembaga dan Responden Tingkat Penerapan Materi Diklat Tingkat Dukungan Hasil Diklat
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN a. Kesimpulan b. Saran LAMPIRAN
Lampiran :
SISTEMATIKA PELAPORAN BIMBINGAN LANJUTAN
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I. PENDAHULUAN e. Latar Belakang f. Tujuan g. Keluaran h. Manfaat BAB II. PELAKSANAAN KEGIATAN a. .Waktu dan Tempat Pelaksanaan b. .Tim Kerja c...Materi Bimbingan Lanjutan d. .Tahapan Pelaksanaan e. .Hasil Pelaksanaan Kegiatan
BAB III. KESIMPULAN DAN SARAN a. Kesimpulan b. Saran LAMPIRAN
