PERATURAN DESA NOMOR 06 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) JAMBEWANGI MAKMUR PEMERINTAH DESA JAMBEWANGI

PERATURAN DESA NOMOR 06 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) “JAMBEWANGI MAKMUR”

PEMERINTAH DESA JAMBEWANGI KECAMATAN SEMPU KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI KECAMATAN SEMPU

KEPALA DESA JAMBEWANGI Jl. PB.Sudirman no 37 Telp.  (0333) 846512. JAMBEWANGI

Jambewangi, 16 Agustus 2016 Nomor Sifat Lampiran Perihal

: 055/ /429.519.02/2016 Kepada : : Segera/Penting Yth. Sdr. Camat Sempu : 1 (berkas) Di : Penyampaian Raperdes SEMPU Tentang Pembentukan Bum Des Jambewangi

Bersama ini disampaikan dengan hormat Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jambewangi, sebagaimana terlampir.

KEPALA DESA JAMBEWANGI

TTD

SUPRAYITNO, SE

KEPALA DESA JAMBEWANGI KECAMATAN SEMPU KABUPATEN BANYUWANGI PERATURAN DESA JAMBEWANGI NOMOR 06 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA JAMBEWANGI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA JAMBEWANGI Menimbang

: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa maka perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa Jambewangi Kecamatan Sempu. b. bahwa tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa untuk menggerakan roda perekonomian masyarakat dalam peningkatan pendapatan serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan desa. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Desa Jambewangi tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Jambewangi.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); 3. Peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2015 tentang perubahan atas perubahan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran dan pendapatan belanja Negara; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Desa; 7. Peraturan Menteri Desa, Transigrasi dan Daerah Tertinggal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa; 8. Peraturan Menteri Desa, Transmigrasi dan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Musyawarah Desa.

9. Peraturan daerah kabupaten Banyuwangi nomor 21 tahun 2011 tentang pedoman dan tata cara pembentukan badan usaha milik desa; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembuatan Peraturan Desa, Keputusan, Rekomendasi dan Instruksi Kepala Desa; 11. Peraturan Desa Jambewangi nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan Badan usaha milik desa. Memperhatikan : Hasil rapat BPD dan Kepala Desa pada tanggal ……………… tentang Pembahasan Rancagan Peraturan Desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Jambewangi. Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAMBEWANGI Dan KEPALA DESA JAMBEWANGI MEMUTUSKAN Menetapkan

: : PERATURAN DESA JAMBEWANGI TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA JAMBEWANGI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : 1. Desa adalah Desa Jambewangi. 2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Jambewangi. 3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 4. Perangkat Desa adalah aparatur Desa yang bertugas membatu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sehari-hari. 5. Badan Permusyawaratan Desa. adalah Badan Permusyawaratan Desa Jambewangi. 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 7. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa; 8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa. dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia; 9. Kewenangan Desa adalah hak dan kekuasaan Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Desa; 10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang- undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa; 11. Usaha desa adalah adalah kegiatan usaha/jasa yang bergerak dalam pelayanan bidang perekonomian yang diselenggarakan oleh desa; 12. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUM Des adalah Badan Usaha milik Desa yang berbadan hukum dan dibentuk dengan Peraturan Desa;

13. Permodalan BUM Des adalah uang atau barang yang dipergunakan sebagai dasar kegiatan usaha yang dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa serta pinjaman dan/atau penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil; 14. Wliayah Kerja BUM Des adalah desa, antar desa dalam kecamatan, desa dalam kabupaten dan desa dalam provinsi; 15. Komisaris adalah pemilik saham permodalan terbesar pada BUM Des; 16. Pelaksana Operasional adalah Direksi, Sekretaris, Kasubag, Kepala Unit Usaha dan Staf Pelaksana lainnya. BAB II BADAN USAHA MILIK DESA Bagian Pertama Pembentukan Pasal 2 1. Pemerintah Desa Jambewangi membentuk Badan usaha milik desa yang kemudian disingkat BUM Des. 2. Pembentukan BUM Des Desa Jambewangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; BUM Des sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nama “JAMBEWANGI MAKMUR” dengan kegiatan Usaha berdasarkan pada potensi yang ada di desa Jambewangi. 3. Jika pada perjalanan berikutnya memungkinkan untuk bekerjasama dengan desa lain maka Pembentukanya akan ditentukan dengan desa yang akan diajak kerja sama. Bagian Kedua Kedudukan dan Wilayah Kerja Pasal 3 1. Badan Usaha Milik Desa”JAMBEWANGI MAKMUR” berkedudukan di desa Jambewangi. 2. Wilayah kerja Badan Usaha Milik Desa “JAMBEWANGI MAKMUR” adalah di dalam Desa Jambewangi dan atau di Luar Desa Jambewangi. Bagian Ketiga Bentuk Badan Hukum Pasal 4 Badan Hukum BUM Des “JAMBEWANGI MAKMUR” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berbentuk Perusahaan Desa. BAB III PENGELOLAAN Bagian Pertama Organisasi Pasal 5 1. Organisasi BUM Des “JAMBEWANGI MAKMUR” terpisah dari struktur organisasi Pemerintah Desa. 2. BUM Des “JAMBEWANGI MAKMUR” adalah milik Pemerintah Desa Jambewangi bukan milik kelompok atau perorangan. 3. BUM Des “ JAMBEWANGI MAKMUR” memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. 4. Bagan Struktur Organisasi BUM Des “JAMBEWANGI MAKMUR”sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 6 1. Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) memuat paling sedikit rincian nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha dan kepengurusan. 2. Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) memuat paling sedikit hak dan kewajiban pengurus, masa bakti pengurus, penetapan operasional jenis usaha dan sumber permodalan. Bagian Kedua Kepengurusan Pasal 7 1. Kepengurusan BUM Des “JAMBEWANGI MAKMUR” terdiri dari Penasehat dan Pelaksana operasional. 2. Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah KEPALA DESA. 3. Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedikitnya meliputi : a. Meneger; b. Kepala Unit usaha sesuai dengan kebutuhan; c. Staf Pelaksana sesuai dengan kebutuhan. Bagian Ketiga Mekanisme Pengangkatan Pelaksana Operasional Pasal 8 1. Meneger diangkat oleh Kepala desa dengan persetujuan BPD. 2. Pengangkatan Meneger, ditentukan melalui mekanisme seleksi oleh Tim Seleksi. 3. Pengangkatan, Tugas dan Fungsi Tim Seleksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala desa. 4. Mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa 5. Pengangkatan dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. warga Negara Indonesia; b bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa; a. diutamakan warga masyarakat setempat yang dianggap mampu; b. memiliki kredibilitas dan integritas moral yang baik; c. memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap Badan Usaha Milik Desa/ Perusahaan Desa; d. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan dalam bidangnya dan memahami manajemen perusahaan.; e. tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit; f. Untuk Meneger sehat jasmani dan rohani serta berumur sekurangkurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 56 (lima enam) tahun; g. Untuk kepala Unit Usaha dan Staf pelaksana, sehat jasmani dan rohani serta berumur sekurangkurangnya 18 (ddelapan) tahun dan maksimal 56 (Lima enam) tahun; h. Untuk Meneger, Kepala Unit Usaha dan Staf pelaksana berpendidikan serendah-rendahnya tamat Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat; i. syarat-syarat lain yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. Pasal 9 1. Pengurus BUM Des “JAMBEWANGI MAKMUR” berhenti karena a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; c. diberhentikan.

2. Pengurus BUM Des “JAMBEWANGI MAKMUR”. diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena : a. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan berturut turut; b. melakukan tindakan yang merugikan BUM Des “JAMBEWANGI MAKMUR” c. dipidana penjara dan atau melakukan perbuatan asusila. d. habis masa jabatan. Bagian Keempat Masa Jabatan Meneger,Kepala Unit dan Staf Pasal 10 1. Masa jabatan Meneger paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali 3 (tiga) kali masa jabatan. 2. Masa jabatan Pengurus berusia maximal 56 (lima puluh enam) tahun. Bagian Kelima Tugas dan Kewenangan Pasal 11 1. Penasehat mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan pengelolaan BUM Des “JAMBEWANGI MAKMUR”. 2. Dalam melaksanakan fungsinya penasehat berwenang meminta penjelasan tentang pengelolaan BUM Des “JAMBEWANGI MAKMUR”. 3. Pengurus mempunyai tugas menata, melaksanakan dan mengembangkan usaha-usaha ekonomi yang menguntungkan BUM Des dengan tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat. 4. Meneger bertanggung jawab kepada Pemerintah Desa atas pengelolaan BUM Des “JAMBEWANGI MAKMUR” untuk kepentingan dan tujuan pembangunan masyarakat desa serta mewakili BUM Des “JAMBEWANGI MAKMUR” di dalam dan diluar pengadilan. BAB IV JENIS USAHA, PERMODALAN DAN BAGI HASIL USAHA Bagian Pertama Jenis Usaha Pasal 12 1. BUM Des “JAMBEWANGI MAKMUR” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memiliki jenis usaha yang meliputi usaha : a. jasa,Pengelolaan jaringan air bersih Yang bersumber dari bantuan Pemerintah. b. pasar desa. c. perdagangan hasil pertanian. d. peternakan kambing. e. pembudidayaan ikan air tawar. f. budidaya sayuran hidroponik. g. industri kecil dan rumah tangga. 2. Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Bagian Kedua Permodalan Pasal 13 1. Permodalan BUM Des “JAMBEWANGI MAKMUR” diutamakan bersumber dari Anggaran dan pendapatan desa, dan apabila dalam kondisi tertentu atau mendesak dapat digunakan sumber yang berasal dari luar desa.

2. Modal BUM Des “JAMBEWANGI MAKMUR” dapat berasal dari : a. Pemerintah desa; a. Bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten; b. Pinjaman dan atau penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil. b. Modal yang berasal dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. c. Modal dari Pemerintah Desa dari kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan BPD. d. Modal yang berasal dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat berupa dana tugas pembantuan dan harus melalui Pemerintah Desa dan tercatat dalam APB desa. e. Modal yang berasal dari Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat diperoleh dari lembaga keuangan, sepanjang dibutuhkan dalam keadaan mendesak dan setelah disepakati oleh seluruh komponen organisasi BUM Des. f. Modal yang berasal dari penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat diperoleh dari pihak swasta atau masyarakat. Bagian Ketiga Bagi Hasil Usaha Pasal 14 1. Bagi hasil usaha desa dilakukan berdasarkan keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha yang ketentuannya akan diatur dalam Peraturan Kepala Desa. 2. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur pembagian hasil usaha sekurang-kurangnya memuat : a. besarnya bagi hasil; a. penambahan modal usaha; b. penambahan kas desa.

BAB V KERJASAMA Bagian Pertama Ruang Lingkup Kerjasama Pasal 15 1. Kerjasama BUM Des “JAMBEWANGI MAKMUR” menganut prinsip-prinsip kerjasama kemitraan yang mengutamakan kepentingan anggota dan masyarakat dan mendorong dengan kemampuan sendiri. 2. BUM Des “JAMBEWANGI MAKMUR” dapat melakukan kerjasama dengan BUM Des lainnya atau dengan pihak ketiga. 3. Kerjasama antar BUM Des “JAMBEWANGI MAKMUR” atau dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan Pemerintah Desa.

Pasal 16 1. Kerjasama antar BUM Des “JAMBEWANGI MAKMUR” atau dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan dalam naskah kerjasama. 2. Naskah kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Camat paling lama 14 (empat belas) hari sejak ditetapkan. BAB VI PENGELOLAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BUM DES Bagian Pertama Pengelolaan Pasal 17 BUM Des “JAMBEWANGI MAKMUR” dikelola oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat untuk kegiatan usaha produktif yang dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipasi, berkelanjutan dan akseptabel. Bagian Kedua Pelaporan Pasal 18 1. Setiap Semester, BUM Des “JAMBEWANGI MAKMUR” wajib menyampaikan laporan berkala kepada Pemerintah Desa. 2. Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya memuat perkembangan usaha desa, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran yang dilaksanakan selama semester. 3. KEPALA DESA menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan BUM Des kepada Bupati melalui Camat setiap tahun. Bagian Ketiga Pertanggung Jawaban Pasal 19 1. Laporan pertanggung jawaban BUM Des “JAMBEWANGI MAKMUR” disampaikan oleh Meneger kepada Pemerintah Desa dan BPD dalam Forum Musyawarah Desa dan disaksikan oleh Camat sebagai wakil Pemerintah Kabupaten. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat : a. neraca rugi laba perusahaan Desa; b. perkembangan asset Perusahaan Desa; BAB VII PEMBUBARAN BUM DES Pasal 20 1. Perusahaan Desa dapat dibubarkan karena : a. terus menerus merugi selama 3 (tiga) tahun berturut-turut : b. ketentuan Peraturan Perundang-undangan. c. Pembubaran Perusahaan Desa Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan desa dengan berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. d. Semua kekayaan perusahaan desa yang dibubarkan dibagi menurut nilai nominal saham. e. Kekayaan Desa hasil pembubaran perusahaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor langsung ke kas Desa.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Pertama Pembinaan Pasal 21 1. Kepala desa melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelatihan teknis manajemen perusahaan desa. 2. Kepaladesa dapat melimpahkan kewenangannya kepada Perangkat Desa dibawahnya untuk melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan BUM Des “JAMBEWANGI MAKMUR”. Bagian Kedua Pengawasaan Pasal 22 1. Pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan desa dilakukan oleh badan pengawas. 2. Badan pengawas sebagimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kepala Desa dan BPD. 3. Badan pengawas sebagaimana dimaksut pada ayat(2) Kepala desa dapat menunjuk petugas atas persetujuan ketua BPD. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 23 Permodalan BUM Des “JAMBEWANGI MAKMUR” yang berasal dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten serta yang berasal dari proyek bantuan yang diterima sebelum berlakunya peraturan ini harus diterbitkan keputusan desa dan dicatat oleh pemerintah desa yang selanjutnya menjadi kekayaan desa. Pasal 24 Kegiatan usaha yang dikelola oleh Pemerintah Desa sebelum berlakunya Peraturan Desa ini, segera menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini. Pasal 25 Ketentuan lebih lanjut tata cara pembentukan dan pengelola BUM “JAMBEWANGI MAKMUR” diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Des

BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 26 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini kepada sekretaris desa dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa . Ditetapkan di Jambewangi Pada tanggal 16 Agustus 2016 KEPALA DESA JAMBEWANGI

TTD SUPRAYITNO, SE

Diundangkan di Jambewangi Pada tanggal 08 Agustus 2016 SEKRETARIS DESA JAMBEWANGI TTD EDDY WAHYUDI Penata Muda Tk. I NIP. 19590320 198511 1 001 BERITA DESA JAMBEWANGI TAHUN 2016 NOMOR …………….

Lampiran Peraturan desa nomor 3 tahun 2016 tentang pembentukan Badan usaha milik desa.

Bagan Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa “JAMBEWANGI MAKMUR”

BPD

KEPALA DESA

PENGAWAS MANAGER

STAF KEPALA UNIT/POKJA