PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TARAKAN NOMOR 07 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TARAKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II TARAKAN,
Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan dibidang pembangunan yang menyeluruh secara terarah dan terpadu guna mengimbangi lajunya pembangunan yang semakin meningkat, maka perlu dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan ;
b.
bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas dipandang perlu untuk menetapkan Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan dengan suatu Peraturan Daerah.
: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Nomor 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 82) ; 3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ; 4. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1975, seperti telah diubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1980 tentang Susunan Organisasi Departemen ; 5. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Jo. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Mei 1975 Nomor : Pem.7/5/38 tentang Penjelasan Dan Penegasan Atas Penafsiran Terhadap Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ; 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II ; 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ; 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Dan Wilayah; 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1998 tentang Pendelegasian Wewenang Pangangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Jajaran Departemen Dalam Negeri.
Dengan ………….. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TARAKAN MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TARAKAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TARAKAN.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan ; b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan ; c. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tarakan ; d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan yang selanjutnya disingkat BAPPEDA Tingkat II ; e. Ketua adalah Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan ; f. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas yang sesuai dengan bidang keahliannya atau profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintah.
BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 BAPPEDA Tingkat II dinyatakan dibentuk dengan Peraturan
Daerah ini.
BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 3 (1) BAPPEDA Tingkat II adalah Badan Staf yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah ; (2) BAPPEDA Tingkat II dipimpin oleh seorang Ketua. Pasal 4 BAPPEDA Tingkat II mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan di Daerah serta penilaian atas pelaksanaannya.
Pasal 5 ….. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
Pasal 5 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 4, BAPPEDA Tingkat II mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Menyusun pola dasar pembangunan daerah yang terdiri dari pola umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan Pola Umum Pelita Daerah Tingkat II; b. Menyusun REPELITA Daerah Tingkat II; c. Menyusun program-program Tahunan sebagai pelaksanaan rencana-rencana tersebut pada huruf a dan b Pasal ini yang dibiayai oleh Daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I untuk dimasukkan kedalam program Daerah Tingkat I dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan nasional; d. Melakukan koordinasi perencanaan diantara Dinas-dinas satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II, Instansi-instansi Vertikal, Kecamatan-kecamatan dan Badan-badan lain yang berada dalam wilayah Daerah Tingkat II; e. Menyusun Rencana Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II bersama-bersama dengan Bagian Keuangan Daerah, dengan koordinasi Sekretaris Wilayah/Kotamadya Tingkat II; f. Melakukan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di Daerah Tingkat II; g. Mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di Daerah untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut; h. Memonitor pelaksanaan pembangunan di Daerah; i. Melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk kepala Kepala Daerah.
BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Pasal 6 (1) BAPPEDA Tingkat II terdiri dari : a. Ketua; b. Sekretariat; c. Bidang Pendataan dan Laporan; d. Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya; e. Bidang Fisik dan Prasana; f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan susunan Organisasi BAPPEDA Tingkat II adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini. Bagian Pertama Sekretariat Pasal 7 (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan BAPPEDA Tingkat II; (2) Sekretariat sebagaimana disebut pada ayat (1) pasal 7 di atas dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam pelaksanaan tugas kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua. Pasal 8 ……. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
Pasal 8 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 7 Sekretariat mempunyai fungsi : a. Menyusun rencana kegiatan tahunan BAPPEDA Tingkat II; b. Melakukan urusan keuangan; c. Melakukan urusan umum. Pasal 9 (1) Sekretariat terdiri atas : a. Urusan Penyusunan Rencana Kegiatan; b. Urusan Keuangan; c. Urusan Umum. (2) Urusan-urusan tersebut pada ayat (1) Pasal 9 di atas dipimpin seorang Kepala Urusan yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Pasal 10 (1) Urusan Penyusunan Rencana Kegiatan mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan rencana kegiatan tahunan, mengikuti pelaksanaan kegiatan, dan melakukan evaluasi atas pelaksanaanya; (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan; (3) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, urusan kepegawaian, urusan rumah tangga dan urusan perlengkapan.
Bagian Kedua Bidang Pendataan dan Laporan Pasal 11 (1) Bidang Pendataan dan Laporan mempunyai tugas menghimpun data, melakukan analisa dan penilaian, menyusun laporan, serta melakukan penyusunan statistik dan dokumentasi mengenai pelaksanaan pembangunan di Daerah. (2) Bidang Pendataan dan Laporan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua. Pasal 12 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal ini, Bidang Pendataan dan Laporan mempunyai fungsi : a. Mengumpulkan dan menganalisa data serta membina statistik; b. Melakukan penilaian dan bimbingan atas pelaksanaan pembangunan di Daerah; c. Melakukan kegiatan dokumentasi dan memberikan informasi tentang rencana dan program serta hasil pelaksanaan pembangunan di Daerah; d. Menyusun hasil-hail pelaksanaan pembangunan di Daerah Tingkat II.
Pasal 13 ……… Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
Pasal 13 (1) Bidang Pendataan dan Laporan terdiri atas : a. Seksi Pengumpulan Data; b. Seksi Analisa dan Penilaian; c. Seksi Pelaporan; d. Seksi Statistik dan Dokumentasi. (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 13 di atas dipimpin seorang Kepala Seksi yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendataan dan Pelaporan. Pasal 14 (1) Seksi Pengumpulan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun data mengenai pelaksanaan program pembangunan. (2) Seksi Analisa dan Penilaian mempunyai tugas mempersiapkan bahan-bahan dan data laporan pelaksanaan pembangunan dalam rangka analisa dan penilaian. (3) Seksi Pelaporan mempunyai tugas menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan mempersiapkan laporan Walikotamadya. (4) Seksi Statistik dan Dokumentasi mempunyai tugas menyusun statistik dan melakukan dokumentasi hasil-hasil pelaksanaan pembangunan.
Bagian Ketiga Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya Pasal 15 (1) Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat, pertanian, koperasi dan pemasaran produksi, serta industri dan jasa. (2) Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua. Pasal 16 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 15, Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya mempunyai fungsi : a. Melakukan kegiatan perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat, pertanian, koperasi dan pemasaran produksi, serta industri dan jasa ; b. Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan rencana pembangunan kesejahteraan rakyat, pertanian, koperasi dan pemasaran produksi, serta industri dan jasa yang disusun oleh Dinas-dinas Daerah, satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-Instansi Vertikal, Kecamatan-Kecamatan dan Badan-Badan lain yang berada dalam Wilayah Daerah Tingkat II ; c. Melakukan inventarisasi permasalahan dibidang ekonomi dan sosial budaya serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya ;
d. Melakukan …….. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
d. Melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan dibidang ekonomi dan sosial budaya yang meliputi kesejahteraan rakyat, pertanian, koperasi dan pemasaran produksi serta industri dan jasa dalam rangka pelaksanaan REPELITA Daerah atau Proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur untuk dimasukan kedalam program Daerah Tingkat I Kalimantan Timur dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan nasional. Pasal 17 (1) Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya terdiri atas : a. Seksi Kesejahteraan Rakyat ; b. Seksi Pertanian ; c. Seksi Koperasi dan Pemasaran Produksi ; d. Seksi Industri dan Jasa. (2) Seksi-Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal 17 tersebut diatas di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya. Pasal 18 (1) Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pelayanan sosial dan kesehatan masyarakat. (2) Seksi Pertanian mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan. (3) Seksi Koperasi dan Pemasaran Produksi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program usaha perkoperasian dan pemasaran produksi. (4) Seksi Industri dan Jasa mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program perindustrian, jasa, angkutan, perbankan dan kegiatan-kegiatan lainnya yang sejenis.
Bagian Keempat Bidang Fisik dan Prasarana Pasal 19 (1)
Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan pengairan, perhubungan dan telekomunikasi, tata ruang dan tata guna tanah serta sumber alam dan lingkungan hidup.
(2)
Bidang Fisik dan Prasarana sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua. Pasal 20
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 19, Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai Fungsi : a. Melakukan …….. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
a. Melakukan kegiatan perencanaan pembangunan pengairan, perhubungan dan telekomunikasi, tata ruang dan tata guna tanah, serta sumber alam dan lingkungan hidup. b. Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan rencana pembangunan pengairan, perhubungan dan telekomunikasi, tata ruang dan tata guna tanah serta sumber alam dan lingkungan hidup yang disusun oleh Dinas-dinas, satuan organisasi lain dilingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-Instansi Vertikal, Kecamatan-Kecamatan dan Badan-Badan lain yang berada dalam Wilayah Daerah Tingkat II ; c. Melakukan inventarisasi permasalahan dibidang fisik serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya ; d. Melakukan dan mengkoordinasikan penyusunan program tahunan dibidang fisik dan prasarana yang meliputi pengairan, perhubungan dan telekomunikasi, tata ruang dan tata guna tanah serta sumber alam dan lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan REPELITA Daerah, ataupun proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur untuk dimasukkan kedalam program Daerah Tingkat I Kalimantan Timur dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan nasional. Pasal 21 (1) Bidang Fisik dan Prasarana terdiri atas : a. Seksi Pengairan ; b. Seksi Perhubungan dan Telekomunikasi ; c. Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah ; d. Seksi Sumber Alam dan Lingkungan Hidup. (2) Seksi-Seksi sebagaimana ayat (1) tersebut pada Pasal 21 diatas di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Fisik dan Prasarana. Pasal 22 (1) Seksi Pengairan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan fisik/prasarana dibidang pengairan. (2) Seksi Perhubungan dan Telekomunikasi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan fisik / prasarana perhubungan yang meliputi jalan, jembatan dan prasarana perhubungan lainnya serta pengembangan pos dan telekomunikasi. (3) Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pemanfaatan pengaturan tata ruang dan tata guna tanah. (4) Seksi Sumber Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pemanfaatan sumber alam dan pemeliharaan lingkungan hidup yang serasi.
Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 23 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Pasal 24 ……. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
Pasal 24 (1) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Ketua BAPPEDA ; (2) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ; (3) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-ndangan yang berlaku.
BAB V TATA KERJA Pasal 25 Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Seksi dan Para Kepala Urusan pada BAPPEDA Tingkat II wajib menerapkan prinsip koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi. Pasal 26 (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan BAPPEDA Tingkat II bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala pada waktunya. (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya. Pasal 27 (1) Dalam mempersiapkan rencana dan program pembangunan di Daerah Tingkat II, BAPPEDA Tingkat II wajib senantiasa memelihara hubungan kerja koordinatif dengan Instansi-Instansi di Daerah Tingkat II, hubungan kerja konsultatif dengan Instansi-Instansi di Daerah Tingkat I dan di Tingkat Pusat secara hirarkhi. (2) BAPPEDA Tingkat II bersama-sama dengan Instansi Vertikal di Daerah Tingkat II wajib memelihara dan mengembangkan rencana pembangunan di Daerah Tingkat II secara terpadu. Pasal 28 Dalam melaksanakan kegiatan perencanaan di Daerah Tingkat II, BAPPEDA Tingkat II wajib mengusahakan keterpaduan antara rencana Nasional dan Daerah, serta rencana antar Daerah. Pasal 29 (1) Hubungan kerjasama BAPPEDA Tingkat II dengan BAPPENAS bersifat konsultatif fungsional melalui BAPPEDA Tingkat I. (2) Hubungan …… Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
(2) Hubungan kerjasama BAPPEDA Tingkat II dengan BAPPEDA Tingkat I bersifat konsultatif fungsional. Pasal 30 (1) Dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II, BAPPEDA Tingkat II menyusun dan mengkoordinasikan rencana anggaran program pembangunan Daerah Tingkat II serta mempersiapkan rencana plafond anggaran masing-masing program. (2) Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Tahun yang bersangkutan secara keseluruhan di koordinasi kan oleh Sekretaris Wilayah / Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II.
B A B VI PENGANGKATAN DALAM JABATAN Pasal 31 (1) Ketua BAPPEDA Tingkat II diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur atas usul Kepala Daerah. (2) Pengangkatan pejabat-pejabat/pegawai lainnya di lingkungan BAPPEDA Tingkat II diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Ketua BAPPEDA Tingkat II. Pasal 32 Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta susunan Kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
B A B VII PEMBIAYAAN Pasal 33 (1) Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas BAPPEDA Tingkat II dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1), kepada BAPPEDA Tingkat II dapat diberikan bantuan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 34 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 35 ….. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
Pasal 35 Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 36 Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.
Ditetapkan di Tarakan pada tanggal 1999
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TARAKAN K E T U A,
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II TARAKAN,
ttd
ttd
H. ALI ACHMAD
dr. H. JUSUF S.K
--------------------------------------------------------------PERATURAN DAERAH INI TIDAK BERLAKU ----------------------------------------------------------------
Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
