PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
No : 23 TAHUN 1977
TENTANG PEMUNGUTAN BEA PELAYANAN KESEHATAN DAN BEA PELAYANAN SERTA PERAWATAN BERSALIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
MENIMBANG
: a. Bahwa untuk pemeriksaan dan pengobatan pada Dinas Kesehatan Beserta Balai Pengobatan-Balai Pengobatannya kepada para pasien perlu dikenakan bea. b. Bahwa untuk keperluan tersebut dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Surakarta tentang Pemungutan Bea Pelayanan Kesehatan dan Bea Pelayanan Kesehatan dan Bea Pelayanan Serta Perawatan Bersalin.
MENGINGAT
: 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974; 2. Undang-undang No. 16 Tahun 1950; 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960; 4. Undang-undang No. 12/Drt. Tahun 1957; 5. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1952. 6. Keputusan bersam Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan tanggal 11 Agustus 1977 No 285 tahun 1977 dan No. 179/Men. 1
Kes./SK/VIII/77
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Surakarta.
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG PEMUNGUTAN BEA PELAYANAN KESEHATAN DAN BEA PELAYANAN SERTA PERAWATAN BERSALIN
Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Pemerintah Daerah
:
Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.
b. Kepala Daerah
:
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta
c. Kepala Dinas Kesehatan
:
Kepala Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta
d. Dinas Kesehatan
:
Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.
e. Bea Pelayanan Kesehatan :
Semua pungutan yang dilakukan oleh pemerintah Daerah
dan Bea Pelayanan Serta
terhadap semua pasien yang memperoleh Pelayanan
Perawatan Bersalin
Kesehatan dan atau Pelayanan serta perawatan bersalin pada Dinas Kesehatan
Pasal 2 Bea Pelayanan Kesehatan dan Bea Pelayanan Kesehatan dan Bea Pelayanan Serta Perawatan meliputi : a. Balai Pengobatan (BP) umum. b. Balai Pengobatan (BP) mata. c. Balai Pengobatan (BP) Gigi. d. Balai Pengobatan (BP) Kelamin. e. Balai Pengobatan (BP) Kusta. f. Balai kesehatan Ibu dan Anak (BPKIA) g. Laboratorium h. Kir Kesehatan 2
i. Pemeriksaan mayat j. Rumah Bersalin k. Balai Pengobatan lainnya, yang akan diatur kemudian.
Pasal 3 (1) Jenis-jenis pengobatan dimaksud pasal 2, besarnya Bea Pelayanan Kesehatan dan Bea Pelayanan Kesehatan dan Bea Pelayanan Serta Perawatan Bersalin ditentukan sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini. (2) Jenis-jenis Pengobatan sebagaimana dimaksud pasal 2. K besarnya berpedoman pada daftar lampiran Peraturan daerah ini.
Pasal 4 Besarnya bea pengganti obat-obatan ditentukan oleh Kepala Dinas Kesehatan dalam batas tarip sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan daerah ini.
Pasal 5 Bea kir Kesehatan untuk keperluan-keperluan tertentu ditetapkan sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
Pasal 6 Seorang pasien yang berobat untuk pertama kali di Balai Pengobatan-Balai Pengobatan Umum pada Dinas Kesehatan diberi Kartu Pasien yang mencantumkan nama, umur, jenis kelamin, alamat dan pekerjaan.
Pasal 7 Kepada seorang pasien yang dapat menunjukan Surat Keterangan tidak mampu dari Lurah dimana dia bertempat tinggal dengan mempertimbangkan keadaan, Kepala Dinas Kesehatan dapat mengurangi bea atau membebaskannya dengan tidak mngurangi pelayanan.
Pasal 8 Kepala Dinas Kesehatan secara Teknis mengatur segala tata cara dan administrasi pemungutan bea pelayanan kesehatan dan bea pelayanan serta perawatan bersalin.
Pasal 9 Hal-hal lain seperti dimaksud pasal 2.k akan diatur oleh Kepala Daerah 3
Pasal 10 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Surakarta, 27 Oktober 1977.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA
TINGKAT II SURAKARTA
Ttd
Ttd
(Roedjito)
(Soemari Wongsopawiro)
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh II Surakarta No. 9 Tanggal 1 Maret Tahun GUBERNUR 1978 Seri B nomor 8.
KEPALA
DAERAH
TENGAH dengan surat Keputusan tanggal 31 1-1978 No. HK. 47/1978.
Sekretaris Wilayah/Daerah, Sekretaris daerah CAP
JAWA
Ttd
b/ Kepala Biro Hukum, CAP
ttd
DJOKO SANTOSO, BA
Nawawi, SH
NIP. 010 061 475
NIP : 500 26 890
Sesuai dengan aslinya. Yang menurun,
Bagian Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta
4
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NO : 23 TAHUN 1977 NO Jenis Pelayanan dan Perawatan I
Besarnya Bea
Keterangan
BP umum 1 Obat-obatan dan atau suntikan
Rp
100,- s/d 150
Rp
100,- s/d 152
1 Mencabut Gigi
Rp
150,-
2 Menambal Gigi
Rp
150,-
3 Perawatan Syaraf
Rp
150,-
4 Pertolongan kecil
Rp
150,-
5 Pencabutan dengan komplikasi
Rp
150,-
6 Obat-obatan
Rp
100,- s/d 152
Rp
100,-
II
BP Mata 1 Obat-obatan dan atau suntikan
III
IV
BP Gigi
BP Kelamin
1 Suntikan kepada WTS V
BP kusta
VI
BPKIA
bebas
1 Obat-oabatan
Rp
75,- s/d 150
2 imunisasi dasar
Rp
150,-
1 Periksa darah ( satu pemeriksaan)
Rp
150,-
2 Periksa Urine ( satu pemeriksaan )
Rp
150,-
3 Periksa Dabak ( satu pemeriksaan )
Rp
150,-
4 pemeriksaan )
Rp
150,-
5 Vaceinasi
Rp
50,-
1 Pengangkatan pegawai
Rp
500,-
2 Melanjutkan sekolah
Rp
50,-
3 melamar pekerjaan
Rp
100,-
4 mencari SIM
Rp
250,-
VII Laboratorium
Periksa golongan darah ( satu
VIII Kir Kesehatan
5
IX
X
Pemeriksaan mayat
Rp
1 Ijin Membakar mayat
Rp
250,-
Klas I
Rp
10000,-
Klas II
Rp
7000,-
Klas III
Rp
5000,-
Zaal
Rp
4000,-
Rumah bersalin 1 (3 hari pertama perawatan )
2 Bila lebih dari 3 hari, per hari ditambah 10 % dari Klas I
Rp
1000,-
Klas II
Rp
700,-
Klas III
Rp
500,-
Zaal
Rp
400,-
tarip
Surakarta, 27 Oktober 1977.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA
TINGKAT II SURAKARTA
Ttd
Ttd
(Roedjito)
(Soemari Wongsopawiro)
Sesuai dengan aslinya. Yang menurun,
Bagian Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta
6
