PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NOMOR : 4 TAHUN 2011 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA WALIKOTA PAYAKUMBUH, Menimbang
:
a. bahwa untuk lebih efektif dan efisennya nomenklatur kelembagaan di Lingkup Inspektorat dan lembaga Teknis Pemerintah Kota Payakumbuh maka dipandang perlu dilaksanakan peruabhan atas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Organisasai dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah; c. bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan bagian perangkat daerah maka pembentukan penyusunannya harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah; d. bahwa dalam rangka efektifitas efisiensi penyelenggaraan kewenangan penanggulangan bencana maka pembentukan Badan Penangulangan Bencana digabungkan dengan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kota Payakumbuh; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d , perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah,
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil di Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tangah jo. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 0956 Nomor 19); 2. Undang-Undang nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagamana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ; 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
14
Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalm Jabatan Struktural (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahl (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3
15
Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dengan persetujuan bersama : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH DAN WALIKOTA PAYAKUMBUH MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Payakumbuh 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Payakumbuh 3. Kepala Daerah adalah Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Payakumbuh 4. Walikota adalah Walikota Payakumbuh 5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Payakumbuh 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh 7. Badan Kesatuan Bangsa dan Penanggulangan Bencana Daerah adalah : Badan Kesatuan Bangsa dan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kota Payakumbuh. 8. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kota Payakumbuh. BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dalam rangka memberikan pembinaan dan pengembangan dibidang penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara serta memberikan pedoman dan pengarahan dibidang kesatuan bangsa dan politik maka dengan ini dibentuk Badan Kesatuan Bangsa dan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kota Payakumbuh; BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Pertama Kedudukan Pasal 3 Badan Kesatuan Bangsa dan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kota Payakumbuh adalah lembaga struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh;
16
Bagian Kedua Tugas Pokok Pasal 4 Badan Kesatuan Bangsa dan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok sebagai berikut: a. Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa, politik dan organisasi masyarakat; b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan dibidang kesatuan bangsa, politik dan organisasi masyarakat; c. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara; d. Menetapkan standarisasi serta kebutuha penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan; e. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencan; f. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana; g. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; h. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang atau barang serta pertanggung jawaban; i. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan j. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bagian Ketiga Fungsi Pasal 5 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Kesatuan Bangsa dan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, kewaspadaan, wawasan kebangsaan, politik dan pembinaan masyarakat; b. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepa, efektif dan efisien; c. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana ,terpadu dan menyeluruh. d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Keempat Susunan Organisasi Pasal 6 (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari : A. Kepala Pelaksana B. Unsur Pengarah C. Sekretaris, membawahi : a. Sub Bagian Kepegawaian b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Administrasi Umum D. Bidang Kendali Program. Rehabilitasi dan Konstruksi membawahi : a. Seksi Kendali Program b. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi E. Bidang Pencegahan, Kesiap Sigaan dan Kedaruratan serta Logistik, membawahi : a. Seksi Pencegahan dan Kesiap Siagaan
17
b. Seksi Kedaruratan dan Logistik F. Bidang Kesatuan Bangsa dan Hubungan Antar Lembaga, membawahi : a. Seksi Kesatuan Bangsa b. Seksi Hubungan Antar Lembaga G. UPT. Pemadam Kebakaran (2) Bagan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kota Payakumbuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
1. 2.
3.
4.
(1) (2) (3) (4)
BAB IV TATA KERJA Pasal 7 Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kota Payakumbuh akan di atur melalui Peraturan Walikota Payakumbuh; Unsur pengarah pada penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat 1 huruf B merupakan unsur non struktural yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan; Masa jabatan unsur pengarah dari masyarakat profesional atau tokoh masyarakat paling lama 5 (lima) tahun dan jabatan unsur pengarah dari instansi atau lembaga pemerintah dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan (dipriodik); Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian unsur pengarah ditetapkan dengan Peraturan Walikota; BAB V ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Bagian Pertama Eselon Perangkat Daerah Pasal 8 Kepala Pelaksana adalah Jabatan Eselon II.b Sekretaris pada Badan adalah Jabatan Eselon III.a Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III.b Kasubag/Kasubid/Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Jabatan Eselon IV.a
Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian Pasal 9 Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kasubag/Kasubid/Kepala Unit diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari PNS yang memenuhi persyaratan sesuai dengan UndangUndang dan Peraturan yang berlaku. BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 10 Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kota Payakumbuh dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan Peraturan yang berlaku. BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 11
18
Penjabaran Rincian Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kota Payakumbuh yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Walikota. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 12 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini : 1. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis Pemerintah Kota Payakumbuh pasal 36 sampai dengan pasal 39 Ayat dinyatakan tidak berlaku lagi. 2. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh pasal 11 Dinas Pekerjaan Umum sertadijabarkan dengan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja unit Pelaksanaan Teknis Dinas pada ayat 3 alenia a. Pemadam Kebakaran dinyatakan tidak berlaku lagi karena dialihfungsikan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kota Payakumbuh BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Pasal 14 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Payakumbuh. Ditetapkan di Payakumbuh Pada tanggal 9 Juni 2011 WALIKOTA PAYAKUMBUH dto
Diundangkan di Payakumbuh Pada tanggal 9 Juni 2011 SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
JOSRIZAL ZAIN
dto IRWANDI LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2011 NOMOR : 14
19
PENJELASAN : PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NOMOR : 4 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH I.
UMUM Reformasi birokrasi, baik pada Pemerintah Pusat maupun pada Pemerintah Daerah merupakan kesatuan dalam upaya mewujudkan kepemerintahan yang baik (Good Governance) Reformasi birokrasi pada tatanan Pemerintah Daerah diarahkan kepada penanggulangan bencana, kesatuan bangsa dan dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat, demokrasi, keadilan dan pemerataan dalam segala bidang. Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 sesuai Peraturan Pemerintah yang diatur diluar dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 bahwa dalam ketentuan dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana. Dan sekaligus memperhatikan Lampiran Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada Bab III yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah bahwa calon anggota unsur pengarah yang dinyatakan lulus uji kepatutan dan uji kelayakan disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Walikota untuk ditetapkan sebagai anggota unsur pengarah penanggulangan bencana secara defenitif dengan masa jabatan anggota unsur pengarah dan masyarakat profesional selama 5 (lima) tahun. Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kota Payakumbuh, pada prinsipnya dimaksudkan memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam tugas-tugas pokok dan fungsi kesatuan bangsa dan penanggulangan bencana di daerah, agar lebih terarah dan terfokus dalam melaksanakan segala kejadian yang akan dan maupun yang telah terjadi di Kota Payakumbuh. Perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk lembaga teknis, dilakukan dengan penggabungan lembaga urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang ditangani atau diwadahi dalam satu lembaga, dengan pertimbangan efisiensi dan efektivitas serta adanya kesamaan dalam penanganan dan pelaksanaan tugas pemerintahan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas
20
Pasal 6 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 7 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Pengertian jabatan Unsur Pengarah dijabat oleh pejabat pemerintah dan anggota masyarakat yang profesional serta di uji kepatutan oleh DPRD Kota Payakumbuh. Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Pasal 8 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Pasal 9 Cukup Jelas Pasal 10 Cukup Jelas Pasal 11 Cukup Jelas Pasal 12 Ayat (1) Pada pasal 39 ayat 1 huruf e yaitu Seksi Perlindungan Masyarakat pada Peraturan Daerah Kota Payakumbuh No. 04 Tahun 2008 dialihfungsikan ke Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 5 huruf d. Ayat (2) Bahwa UPTD Pemadam Kebakaran yang semula berada pada Dinas Pekerjaan Umum sesuai Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 35 Tahun 2008 maka dengan berlakunya Peraturan Daerah ini Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran berada dibawah Badan Kesatuan Bangsa dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh. Pasal 13 Cukup Jelas Pasal 14 Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2011 NOMOR : 14
21
22
