PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2010 – 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PALU, Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun secara sistematis dan terpadu dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan; b. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Walikota dan Wakil Walikota Palu, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palu kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 20102015. Mengingat
: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3255); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU dan WALIKOTA PALU MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH PEMBANGUNAN JANGKA TAHUN 2010 – 2015
TENTANG MENENGAH
RENCANA DAERAH
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1.
Daerah adalah Kota Palu.
2.
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Walikota Palu dan Wakil Walikota Palu.
3.
Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6.
Rencana Pembangunan Tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7.
Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran.
8.
Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
9.
Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 11. Program pembangunan adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. 12. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD, TNI,POLRI,Kejaksaan,akademisi,LSM/Ormas,tokoh masyarakat, pengusaha/investor,pemerintah pusat,pemerintah provinsi,pemerintah kota,pemerintah kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok rentan termajinalkan. 13. Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat Kepala BAPPEDA dan PM adalah Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kota Palu. BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH Pasal 2 (1) Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah yang kemudian disingkat RPJMD merupakan penjabaran dari visi, Misi dan Program Walikota hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2010. (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedomanbagi : a. SKPD dalam menyusun Rencana Strategis SKPD;dan b. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Pasal 3 Sistematika penulisan RPJMD paling sedikit mencakup: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.
Pendahuluan; Gambaran Umum Dan Kondisi Daerah; Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan; Analisis Isu-Isu Strategis; Penyajian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; Strategi Pembangunan dan Arah Kebijakan; Kebijakan Umum dan Program Pembangunan ; Prioritas Pembangunan Daerah; Indikator Kinerja daerah; dan Pedoman Transisi Dan Kaidah Pelaksanaan.
Pasal 4 Penjabaran RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 5 (1)
Program pembangunan daerah periode 2010-2015 dilaksanakan sesuai RPJMD.
(2)
RPJMD memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka menengah daerah Kota Palu.
Pasal 6 RPJMD wajib dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Pemerintah Kota Palu dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2010-2015.
BAB III KETENTUAN PERALIHAN Pasal 7 (1)
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RPJMD Kota Palu Tahun 2010-2015 menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015.
(2)
RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan sebagai RPJMD transisi serta sebagai pedoman tersusunnya RPJMD Tahun 2016-2020.
BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu. Ditetapkan di Palu pada tanggal WALIKOTA PALU,
RUSDY MASTURA Diundangkan di Palu pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,
AMINUDDIN ATJO LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2011 NOMOR 18
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2010–2015 I.
UMUM Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkancita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi KepalaDaerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004tentangSistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, perlu disusunRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 (lima) tahunmendatang. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palu Tahun 20102015 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota Palu yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kota Palu,memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Propinsi Sulawesi Tengah,memuat arah dan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah,kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas SatuanKerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana – rencanakerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifatindikatif. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahKota PaluTahun 2010-2015 dilakukan secara partisipatif denganmelibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan serta mengacu padaketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palu Tahun 20102015, akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunanRencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palu pada setiaptahun anggaran. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlumembentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah Kota PaluTahun 2010-2015.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas
Pasal 6 Yang dimaksud dengan pemangku kepentingan adalah Walikota dan Wakil Walikota Palu, Sekretariat Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah, serta Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Palu dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan Kota Palu dalam kurun waktu tahun 2010 – 2015. Pasal 7 Cukup Jelas. Pasal 8 Cukup Jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 15
