PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUMBA TIMUR,

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUMBA TIMUR, Menimbang

Mengingat

: a.

bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan daerah, meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah;

b.

bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, maka beberapa Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Sumba Timur perlu disesuaikan;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retibusi Jasa Usaha;

: 1.

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan DaerahTingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2.

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 1

7.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pumungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2008 Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 161); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2008 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 164); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 181); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR dan BUPATI SUMBA TIMUR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

2

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur. 3. Bupati adalah Bupati Sumba Timur. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Timur. 5. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD, adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur. 7. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah. 8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsipprinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 12. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas Pemakaian Kekayaan Daerah. 13. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar grosir dan atau pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. 14. Retribusi Tempat Pelelangan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha penggunaan Tempat Pelelangan beserta sarana dan prasarana yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 15. Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pelayanan atas penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang bis umum dan mobil barang, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk pelayanan peron. 16. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi. 17. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disebut Retribusi adalah penyediaan tempat parkir yang secara khusus disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman, dan gedung parkir. 18. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang tidak bersifat sementara. 19. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi Pelataran/Lingkungan Parkir dan Taman Parkir. 3

20. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang selanjutnya disebut Retribusi adalah penyediaan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dimiliki dan atau dikelola oleh Perusahaan Daerah dan pihak swasta. 21. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak (sapi, kerbau, babi dan kambing/domba), termasuk pelayanan penyewaan kandang, pemakaian tempat pemotongan, pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong, pemeriksaan kesehatan daging setelah dipotong, pengangkutan daging dari Rumah Potong Hewan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 22. Reribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran secara rutin dengan tarif tertentu terhadap jasa kegiatan pelayanan pada pelabuhan kapal dan tambat labuh di pelabuhan/dermaga/ pinggir pantai; 23. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran terhadap penyediaan tempat rekreasi dan olahraga yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 24. Retribusi Penyeberangan di Air yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Retibusi yang ditarik penggunaan Perahu Penyeberangan di air yang dimiliki dan atau dikelolah oleh Pemerintah Daerah. 25. Retribusi Penjualan Produksi usaha Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah hasil usaha dibidang pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan kelautan dalam bentuk benih/bibit dan hasil lainnya untuk melayani kebutuhan masyarakat. 26. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang mengunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha yang bersangkutan. 27. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah Pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. 28. Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Jasa Usaha. 29. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 30. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan mengunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi kerena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terhutang. 33. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah. 35. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

4

BAB II JENIS RETRIBUSI JASA USAHA Pasal 2 Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri atas : a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; c. Retribusi Tempat Pelelangan; d. Retribusi Terminal; e. Retribusi Tempat Khusus Parkir; f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; g. Retribusi Rumah Potong Hewan; h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan; i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. BAB III RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek, Wajib dan Golongan Retribusi Pasal 3 (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi atas pemakaian Kekayaan Daerah; (2) Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan Daerah untuk jangka waktu tertentu yang meliputi : a. pemakaian tanah; b. pemakaian bangunan; c. pemakaian ruangan untuk pesta; d. pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik Daerah; e. pemakaian mobil ambulance; dan. f. Pemakaian alat-alat elektronik. (3) Dikecualikan dari obyek retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut. Pasal 4 (1) Subjek retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati Kekayaan Daerah. (2) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi. (3) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. Bagian Kedua Tingkat Pengunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi Pasal 5 (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kekayaan dan jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah. (2) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu pemakaian Kekayaan Daerah.

5

Pasal 6 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Bagian Ketiga Besaran Retribusi Pasal 7 Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan pertimbangan kelayakan dan jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah, ditetapkan sebagai berikut : No.

Jenis Kekayaan Daerah

1 2 A. TANAH 1. Penggunaan Tanah a. Untuk Industri : - Besar - Menengah - Kecil b. Untuk Perdagangan : - Besar - Menengah - Kecil

Tarif (Rp) 4

Per tahun Per tahun Per tahun

4% x NJOP x luas 3% x NJOP x luas 2% x NJOP x luas

Per tahun Per tahun Per tahun

3% x NJOP x luas 2% x NJOP x luas 1% x NJOP x luas

Per tahun

1% x NJOP x luas

2. Untuk Pemasangan Sarana/Media Luar Ruangan

Per tahun

25.000

3. Untuk Penjualan Tanaman Hias, Ukiran/ Patung-patung/Kerajinan

Per hari

15.000

4. Untuk Usaha dan tempat tinggal

Per hari

1% x NJOP x luas

c. Untuk Badan Sosial

5. Lapangan bola kaki untuk kegiatan pameran/ pertunjukan B.

Satuan Penerimaan 3

GEDUNG/BANGUNAN 1. Penggunaan Gedung/Bangunan a. Gedung Serba Guna b. Balai Pertemuan c. Gedung Sekolah : - Sekolah diluar proses belajar mengajar - Kursus/Latihan d. Gedung Pemerintah lainnya (yang digunakan secara tetap)

Hari

250.000

Hari Hari

500.000 300.000

Hari/Ruang Kelas Hari/Ruang Kelas Tahun

e. Rumah Dinas : - Kelas IA - Kelas I

(310 M2) (264 M2)

Bulan Bulan

50.000 250.000 50.000/m2 sebelum tahun 2000/ sesudah tahun 2000 100.000/150.000 90.000/140.000 6

-

Kelas II Kelas III Kelas IV Kelas V Kelas VI Kelas VII Kelas VIII Kelas IX Kelas X Kelas XI

(214 m2) (160 M2) (118 M2) (95 M2) (80 M2) (60 M2) (48 M2) (36 M2) (27 M2) (21 M2)

2. Rumah Pemerintah Daerah/Guest House C.

Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Hari/Kamar

80.000/130.000 70.000/120.000 60.000/100.000 50.000/90.000 40.000/80.000 30.000/70.000 20.000/60.000 10.000/50.000 5.000/30.000 4.000/20.000 150.000

PEMAKAIAN KENDARAAN/ALAT BERAT MILIK PEMERINTAH DAERAH 1. Kendaraan : a. Dump Truck 3 ton b. Dump Truck 4 ton c. Truk bak kayu/besi d. Mobil Tinja e. Amrol Truck f. Mobil Tanki Air g. Truck Trailer/Tronton

Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari

500.000 600.000 400.000 250.000 200.000 250.000 1.500.000

2. Alat-alat Berat : a. Buldozer 110 HP b. Bulldozer 100 HP c. Tandem Roller 6/8 ton d. Stone Crusher 30 t/jam e. Generator Set 30 KVA f. Three Wheel Roller 6/8 ton g. Air Compressor 250 CTM h. Air Compressor 7 M3/H i. Asphalt Sprayer j. Grader k. Wheel Loader 110 HP l. Wheel Loader 100 HP m. Exavator n. Vibrator Roller 1 ton o. Vibrator Roller 2,5 ton p. Fuel Tank Truck 3.000 Ltr q. Concreate Mixer r. Water Pump s. Welding set t. Generator Welding set u. Vibraring Hammer v. Hand Tractor w. Tracktor Besar x. alat penghampar marka jalan

Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari are are hari

PEMAKAIAN KENDARAAN DINAS PERORANGAN 1. Kendaraan Roda 2 (dua) 2. Kendaraan Roda 4 (empat)

Bulan Bulan

1.100.000 900.000 350.000 700.000 170.000 210.000 160.000 120.000 140.000 1.000.000 700.000 600.000 1.500.000 200.000 250.000 300.000 100.000 100.000 110.000 150.000 100.000 5.000 5.000 300.000 sebelum tahun 2000/ sesudah tahun 2000 5.000/7.500 30.000/40.000

D.

7

E.

PELAYANAN JASA 1. Laboratorium : Peternakan (Poskeswan, Klinik & Laboratorium C ) : a. Untuk pemeriksaan dan pengobatan ternak besar (sapi, kuda, kerbau) dan burung unta. 1. Antibiotik spektrum luas : - diatas 1 tahun - anak (0-1 tahun) 2. Antibiotik spektrum terbatas : - diatas 1 tahun - anak (0-1 tahun) 3. Parasit darah : - diatas 1 tahun - anak (0-1 tahun) 4. Obat cacing : - diatas 1 tahun - anak (0-1 tahun) 5. Vitamin : - diatas 1 tahun - anak (0-1 tahun) 6. Vaksin : - diatas 1 tahun - anak (0-1 tahun) 7. Hormon : - diatas 3 tahun b. Untuk pemeriksaan dan pengobatan ternak kecil (babi, kambing, domba) 1. Antibiotik spektrum luas : - diatas 3 bulan - anak (0-3 bulan) 2. Antibiotik spektrum terbatas : - diatas 3 bulan - anak (0-3 bulan) 3. Parasit darah : - diatas 3 bulan - anak (0-3 bulan) 4. Obat cacing : - diatas 3 bulan - anak (0-3 bulan) 5. Vitamin : - diatas 3 bulan - anak (0-3 bulan) 6. Vaksin : - diatas 3 bulan - anak (0-3 bulan) 7. Hormon : - diatas 1 tahun c. Untuk pemeriksaan dan pengobatan ternak unggas : 1. Antibiotik Spektrum luas 2. Antibiotik Spektrum terbatas 3. Parasit darah

Per ekor Per ekor

10.000 5.000

Per ekor Per ekor

5.000 2.000

Per ekor Per ekor

30.000 10.000

Per ekor Per ekor

5.000 2.000

Per ekor Per ekor

2.000 1.000

Per ekor Per ekor

1.000 1.000

Per ekor

30.000

Per ekor Per ekor

5.000 2.500

Per ekor Per ekor

3.000 2.000

Per ekor Per ekor

15.000 5.000

Per ekor Per ekor

3.000 1.000

Per ekor Per ekor

2.000 1.000

Per ekor Per ekor

750 750

Per ekor

15.000

Per ekor Per ekor Per ekor

1.000 500 500 8

Obat cacing Vitamin Vaksin Hormon

Per ekor Per ekor Per ekor Per ekor

500 500 500 1.000

d. Untuk pemeriksaan dan pengobatan hewan kesayangan (anjing, kucing, kelinci) dan ternak lain : 1. Antibiotik Spektrum luas 2. Antibiotik Spektrum terbatas 3. Parasit darah 4. Obat cacing 5. Vitamin 6. Vaksin 7. Hormon

Per ekor Per ekor Per ekor Per ekor Per ekor Per ekor Per ekor

5.000 2.500 5.000 2.500 2.500 75.000 15.000

Per ekor

10.000

Per ekor

10.000

1-10 Kg 1-10 Kg 1-50 Kg 1-100 Kg Per ekor Per ekor

10.000 10.000 10.000 10.000 20.000 15.000

Per ekor Per ekor Per ekor Per ekor Per ekor Per kali

2.000 1.000 500 2.000 200.000 10.000

Per kali

500.000

4. 5. 6. 7.

e. Untuk pemeriksaan spesimen ternak besar f. Untuk pemeriksaan Spesimen ternak kecil/hewan kesayangan/ unggas g. Untuk pemeriksaan daging h. Untuk pemeriksaan spesimen jeroan i. Untuk pemeriksaan kulit j. Untuk pemeriksaan spesimen tulang k. Nekropsi hewan/ternak besar l. Nekropsi hewan/ternak kecil m. Pemeriksaan ternak : - besar - kecil - unggas - kesayangan - visum n. Pemeriksaan mutu air o.Pemeriksaan alat-alat medis (sterilisator) 2. Pelatihan Ketrampilan a. Biaya Pelatihan Teknologi Mekanik : 1. Mesin logam, plumbing/pipa kerja plat 2. Las listrik 3. Las karbit 4. Fipe filler 5. Las listrik pipa 5G - 6G 6. Las listrik 3G - 4G 7. Wider inspektur b. Biaya Pelatihan Otomotif : 1. Mobil bensin 2. Mobil diesel 3. Sepeda Motor, Motor Tempel, Ketok Duco c. Biaya Pelatihan Listrik : 1. Radio, TV 2. Instalasi Penerangan, Instalasi tenaga, Mesin Listrik/Wikel 3. Teknik Pendingin

Per jam / siswa Per jam / siswa Per jam / siswa Per jam / siswa Per jam / siswa Per jam / siswa Per jam / siswa

1.100 1.300 1.300 2.100 4.500 4.000 4.000

Per jam / siswa Per jam / siswa Per jam / siswa

1.200 1.400 1.100

Per jam / siswa Per jam / siswa

900 1.100

Per jam / siswa

1.400 9

d. Biaya Pelatihan Pembangunan : 1. Bangunan kayu, bangunan batu, furniture 2. Gambar dan Rencana e. Biaya Pelatihan Tata Niaga : 1. Sekretaris Kantor, Pembukuan, Bahasa Inggris 2. Ketatausahaan, Mengetik, Komputer 3. Perhotelan f. Biaya Pelatihan dan Aneka Kejuruan : 1. Menjahit, Ukir Logam, Ukir Kayu, Membatik, Pangkas/Tata Rias, Anyaman, Keramik, Bordir/Menyulam dan Teknologi Padat Karya. 2. Kerajinan Kulit 3. Kerajinan Perak g. Biaya Pelatihan Pertanian : 1. Pelatihan pertanian tanaman pangan, perkebunan, hotikultura, mixed farming 2. Pelatihan pertanian mekanisasi pertanian h. Biaya Pelatihan Peternakan : b. Pelatihan beternak unggas dan ternak umum i. Biaya Pelatihan Perikanan j. Biaya Pelatihan Processing : 1. Biaya pelatihan tanaman padi 2. Biaya pelatihan tanaman palawija 3. Biaya pelatihan tanaman sayuran 4. Biaya pelatihan tanaman buahbuahan 3.

Workshop a. Workshop Bangunan : 1. Skap kayu : - Kayu kelas I - Kayu kelas II 2. Belah kayu : - Kayu kelas I - Kayu kelas II 3. Pembuatan kozen : - Kayu kelas I - Kayu kelas II 4. Pembuatan daun pintu : - Kayu kelas I - Kayu kelas II 5. Pembuatan jendela : - Kayu kelas I - Kayu kelas II b. Workshop Teknologi Mekanik : 1. Las : - Las listrik - Las karbit 2. Bubut

Per jam / siswa

1.000

Per jam / siswa

800

Per jam / siswa

700


1.000 1.400

Per jam / siswa

1.500


1.500 1.500

Per jam / siswa

1.200

Per jam / siswa

1.200

Per jam / siswa

1.200

Per jam / siswa

1.200

Per jam / siswa Per jam / siswa Per jam / siswa Per jam / siswa

1.200 1.200 1.200 1.200

M3 Lembar M3 Lembar Per sipat Per sipat

130.000 5.000 105.000 2.500 3.000 2.000

Per lubang Per lubang

35.000 30.000

Per pintu Per pintu

300.000 200.000

Per jendela Per jendela

200.000 150.000

Per Cm Per Cm Per jam

2.000 5.000 60.000 10

3. Frais 4. Bor plat/besi 5. Pembuatan ulir c. Workshop Automotive : 1. Over Haul Diesel 2. Over Haul Bensin 3. Perbaikan rem 4. Kelistrikan 5. Test Nozel 6. Kalibrasi Injection Pump 7. Perbaikan Sepeda Motor 8. Cat Sepeda Motor 9. Cat Mobil 4. Sewa Menyewa Barang Fasilitas Latihan Kerja: a. Mesin las b. Mesin pompa air c. Mesin mollen d. Asrama e. Aula 5. Jasa pemberian kesempatan usaha a. Surat Izin Tempat Usaha - Besar - Menengah - Kecil b. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi - Besar - Menengah - Kecil Tanda Daftar Ulang a. Surat Izin Tempat Usaha - Besar - Menengah - Kecil b. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi - Besar - Menengah - Kecil 6. jasa pemeriksaan kelayakan komoditi daerah antar daerah dan antar pulau. a. Peternakan - Sapi : - Jantan - Betina - Kerbau : - Jantan - Betina - Kuda : - Jantan - Betina - Kambing/Domba : - Babi : - Hasil Ikutan Ternak : - Tanduk - Kulit

Per jam Per jam Per jam

80.000 60.000 100.000

Per unit Per unit Per unit Per unit Per buah Per buah Per buah Per buah Per buah

1.000.000 750.000 200.000 150.000 25.000 750.000 200.000 750.000 3.000.000

1 buah/hari 1 buah/hari 1 buah/hari Per kamar/hari Per hari

100.000 50.000 100.000 20.000 50.000

Per Izin Per Izin Per Izin

500.000 250.000 100.000


3.000.000 2.000.000 500.000


200.000 100.000 50.000


2.000.000 1.000.000 250.000

Per ekor Per ekor

50.000 150.000

Per ekor Per ekor

50.000 150.000


25.000 100.000 10.000 15.000

Per pasang Per lembar

7.000 10.000 11

Antar Pulau : - Sapi : - Jantan - Betina - Kerbau : - Jantan - Betina - Kuda : - Jantan - Betina - Kambing/Domba : - Babi : b. Perikanan 1. Untuk pemeriksaan mutu hasil perikanan antar pulau : - Pemeriksaan secara Mikrobiologis - Pemeriksaan secara Kimiawi - Pemeriksaan secara Organoleptim 2. Untuk pemeriksaan mutu hasil perikanan untuk di eksport. 3. Jasa pemeriksaan kelayakan komoditi antar daerah : 1. Rumput laut a. E.Cottonii b. E. Spinosum c. Hylumania d. Sargasum 2. Lobster a. Mutiara b. Bambu, Pasir, Batik, Batu,dll 3. Teripang a. Susu,Nenas,Pasir b. Sepatu,Kapok,Gama,Kasur,Krido, Orok-orok, Patola c. Cera 4. Sirip Hiu a. 5-10 Cm b. 20-30 Cm c. >30 Cm 5. Daging Ikan Hiu 6. Cumi-Cumi a. Kering b. Kanas c. Segar 7. Ikan segar campuran Kerapu,Kakap,Baronang,Tenggiri, Mubara Katambak,Kombong,Tongkol,dll 8. Ikan Beku Gelondongan a. Tuna A B b. Babi Tuna A

Per ekor Per ekor

75.000 250.000

Per ekor Per ekor

75.000 250.000


60.000 200.000 10.000 15.000

Per triwulan Per triwulan Per triwulan 1/1.000 harga dalam invoice

1.000.000 750.000 500.000 Harga invoice yang berlaku

Kering/Kg Kering/Kg Kering/Kg Kering/Kg

100 50 50 25

Hidup/Kg Hidup/Kg

5.000 3.000

Kering/Kg Kering/Kg

3.000 2.000

Kering/Kg

1.000

Kering/Kg Kering/Kg Kering/Kg Segar/Kg

5.500 7.500 14.000 250

Kering/Kg Kanas/Kg Segar/Kg

600 450 300

Segar/Kg

300

Beku/Kg Beku/Kg

450 250

Beku/Kg

200 12

Beku/Kg B Beku/Kg C c. Cakalang Beku/Kg A Beku/Kg B Beku/Kg C 9. Kerang-kerangan a. Kerang Mutiara Kering/Kg - Kulit kerang Hidup/ekor - Kerang hidup Kering/Kg b. Kaku,Japing,Cokli,Biji Kopi,kumang c.kehutanan Jasa Pemeriksaan kelayakan komoditi antar daerah: 1. Kayu Olahan Kubik a. kayu olahan berbagai bentuk Kubik b. kayu bulat Stapel meter(SM) 2. Kayu Api 3. Hasil Hutan Ikutan a. Sheed Lak Kg b. Kemiri isi Kg c. Kemiri biji Kg d. Daun Lontar Pucuk e. Kunyit Truk d.Perkebunan Laboratorium a. Laboratorium Lapangan : - Hasil triconderma : - Bubuk Per liter - Cair Per liter b. Laboratorium Patogen : - Hasil kumbang bervirus Per ekor c. Laboratorium Parasit : - Hasil parasit chellocorus Per ekor

150 100 175 125 100

750 750 250

75.000 75.000 25.000 250 250 150 250 200.000

25.000 18.500 1.500 1.500

Pasal 8 (1) Kerusakan yang timbul sebagai akibat dari pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menjadi tanggung jawab Wajib Retribusi. (2) Kerusakan yang timbul sebagai akibat force majore seperti bencana alam, gempa bumi, peperangan, atas pemakaian kekayaan daerah tidak menjadi tanggung jawab Wajib Retribusi. BAB IV RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek, Wajib dan Golongan Retribusi Pasal 9 (1) Dengan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan. (2) Objek Retribusi adalah penyediaan fasilitas Pasar Grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselengarakan oleh Pemerintah Daerah. (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta. 13

Pasal 10 (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. (2) Wajib Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan. (3) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. Bagian Kedua Tingkat Pengunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi Pasal 11 (1) Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis dan kelas pasar serta jangka waktu pemakaian. (2) Masa Retribusi terutang adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu pemakaian. (3) Penentuan jenis kelas pasar dan tata cara pemberian kontrak diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 12 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Bagian Ketiga Besaran Retribusi Pasal 13 Besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, luas, kelas pasar dan jangka waktu pemakaian, ditetapkan sebagai berikut : Kelas Pasar I

II

III

Fasilitas -

Toko Kios Permanen Kios Sederhana Toko Kios Permanen Kios Sederhana Toko Kios Permanen Kios Sederhana

Luas 4x6m 3x4m 2x3m 4x6m 3x4m 2x3m 4x6m 3x4m 2x3m

Jangka Waktu Kontrak 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun

Tarif Rp. 20.000,-/m2/tahun Rp. 15.000,-/m2/tahun Rp. 10.000,-/m2/tahun Rp. 15.000,-/m2/tahun Rp. 10.000,-/m2/tahun Rp. 5.000,-/m2/tahun Rp. 10.000,-/m2/tahun Rp. 5.000,-/m2/tahun Rp. 2.500,-/m2/tahun

BAB V RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek, Wajib dan Golongan Retribusi Pasal 14 (1) Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut Retribusi atas pelayananpenyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah. 14

(2) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak , hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. (3) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat yang dipakai oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan. (4) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Pasal 15 (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan Penyelenggaraan Pelelangan dari Pemerintah Daerah. (2) Wajib Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Pelelangan. (3) Retribusi Tempat Pelelangan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. Bagian Kedua Tingkat Penggunaan Jasa, Masa dan Prinsip Reribusi Pasal 16 (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan penyelenggaraan pelelangan di tempat pelelangan, dihitung berdasarkan persentase dari nilai harga jual hasil lelang pada waktu terjadinya lelang. (2) Masa retribusi adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kelender. Pasal 17 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Ketiga Besaran Retribusi

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 18 Besarnya tarif untuk jasa atas pelayanan penyelenggaraan pelelangan di tempat pelelangan ditetapkan sebesar 1,1 % ( satu koma satu persen) dari harga transaksi penjualan ikan melalui lelang pada saat itu, dengan ketentuan : a. Sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) dipungut dari penjual; b. Sebesar 0,6 % ( nol koma enam persen) dipungut dari pembeli. Besarnya tarif untuk jasa atas pelayanan penyelenggara pelelangan di tempat pelelangan ditetapkan sebesar 1,5 % ( satu koma lima persen) dari harga transaksi penjualan Ternak melalui lelang pada saat itu, dengan ketentuan : a. Sebesar 0,7 % ( nol koma tujuh persen) dipungut dari penjual; b. Sebesar 0,8 % (nol koma delapan persen) dipungut dari pembeli. Besarnya Tarif untuk jasa atas pelayanan penyelenggara pelelangan di Tempat Pelelangan ditetapkan sebesar 1,5 % ( satu koma lima persen) dari harga transaksi penjualan Hasil Bumi melalui lelang pada saat itu, dengan ketentuan : a. Sebesar 0,7 % ( nol koma tujuh persen) dipungut dari penjual; b. Sebesar 0,8 % (nol koma delapan persen) dipungut dari pembeli; Besarnya Tarif untuk jasa atas pelayanan penyelenggara pelelangan di Tempat pelelangan ditetapkan sebesar 1,5 % ( satu koma lima persen) dari harga transaksi penjualan Hasil Hutan melalui lelang pada saat itu, dengan ketentuan : 15

a. Sebesar 0,7 % ( nol koma tujuh persen) dipungut dari penjual; b. Sebesar 0,8 % (nol koma delapan persen) dipungut dari pembeli. BAB VI RETRIBUSI TERMINAL Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek, Wajib dan Golongan Retribusi Pasal 19 (1) Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas terminal oleh Pemerintah Daerah. (2) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang di terminal yang meliputi : a. penyediaan fasilitas kendaraan penumpang, bis umum dan mobil barang; b. penyediaan tempat kegiatan usaha; dan c. penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal. (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Pasal 20 (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas terminal. (2) Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Terminal. (3) Retribusi Terminal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. Bagian Kedua Tingkat Pengunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi Pasal 21 (1) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi, jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal. (2) Masa Retribusi pelayanan fasilitas loket/kios dan sejenisnya adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati. Pasal 22 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Bagian Ketiga Besaran Retribusi Pasal 23 Besarnya tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas dan jenis kendaraan, dan ditetapkan sebagai berikut : a. Penggunaan Pelataran terminal untuk : 1. Bus Cepat Rp. 15.000/hari 2. Angkutan Pedesaan (Bus Lambat) Rp. 10.000/hari 3. Bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Rp. 10.000/hari 4. Bus Mini (Bus Lambat) Rp. 10.000/hari 5. Microlet/Angkutan Kota Rp. 2.500/hari 6. Non Bus Angkutan Pedesaan (Truck) Rp. 10.000/hari 16

7. 8.

b.

Non Bus Dalam Kota (Angguna) Kendaraan Angkutan Barang Boks (Truck bukan gandeng dan mobil box) 9. Mobil Pribadi 10. Kendaraan Roda 2 / Sepeda Motor Fasilitas lainnya : 1. Jasa Pelayanan Kamar Kecil : - Buang air kecil/besar - Mandi/cuci 2. Sewa Pemakaian Kios/Kantin/ Warung dan sejenisnya

Rp. Rp.

10.000/hari 10.000/sekali masuk

Rp. Rp.

2.500/sekali masuk 1.000/sekali masuk

Rp. Rp.

1.500/orang/sekali masuk 5.000/orang/sekali masuk

Rp.

75.000/bulan

BAB VII RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek, Wajib dan Golongan Retribusi Pasal 24 (1) Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan tempat khusus parker oleh Pemerintah Daerah. (2) Objek Retribusi adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Pasal 25 (1) Subjek Retribusi adalah orang atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha tempat khusus parkir. (2) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Khusus Parkir. (3) Retribusi Tempat Khusus Perkir digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. Bagian Kedua Tingkat Pengunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi Pasal 26 (1) Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan jenis kendaraan. (2) Masa Retribusi pelayanan khusus parkir adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kelender. Pasal 27 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Bagian Ketiga Besaran Retribusi Pasal 28 Besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagai berikut : 17

Jenis tempat Parkir Pelataran/Lingkungan Parkir

Jenis Kendaraan Bermotor • • • •

Taman Parkir

• • • •

Tarif (Rp)

Sepeda Motor Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya Bus, Truck dan Alat Besar lainnya Kendaraan 6 (enam) roda/lebih

1.000/sekali parkir 2.500/sekali parkir

Sepeda Motor Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya Bus, Truck dan Alat Besar lainnya Kendaraan 6 (enam) roda/lebih




BAB VIII RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA Bagian Kesatu Nama,Objek, Subjek , Wajib dan Golongan Retribusi Pasal 29 (1) Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pasanggahan/Villa dipungut Retribusi atas pelayanan tempat penginapan/pasanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. (2) Objek Retribusi adalah Pelayanan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Pasal 30 pribadi atau

(1) Subjek Retribusi adalah orang badan yang menggunakan tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa. (2) Wajib Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa. (3) Retribusi Tempat Penginapan/Pasanggrahan/Villa digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. Bagian Kedua Tingkat Pengunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi Pasal 31 (1) Tingkat penggunaan Fasilitas Penginapan/Pesanggarahan/Villa diukur berdasarkan jenis penginapan dan waktu pemakaian (2) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari. (3) Penentuan kelas dan fasiltas penukung Penginapan/Pesanggarahan/Villa diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. Pasal 32 Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarip didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. 18

Bagian Ketiga Besaran Retribusi Pasal 33 Besarnya tarif Retribusi Penginapan/Pesanggarahan/Villa ditetapkan sebagai berikut : a. Penginapan/Pesanggrahan : Kelas Pengguna Tarif I - Masyarakat/penduduk Kabupaten Sumba Timur Rp. 160.000/hari/kamar - Umum Rp. 220.000/hari/kamar II - Masyarakat/penduduk Kabupaten Sumba Timur Rp. 110.000/hari/kamar - Umum Rp. 170.000/hari/kamar III - Masyarakat/penduduk Kabupaten Sumba Timur Rp. 60.000/hari/kamar - Umum Rp. 110.000/hari/kamar b. Villa : Kelas Villa

Pengguna Tarif - Masyarakat/penduduk Kabupaten Sumba Timur Rp. 200.000/hari/kamar - Umum Rp. 350.000/hari/kamar BAB IX RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek, Wajib dan Golongan Retribusi

Pasal 34 (1) Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan oleh Pemerintah Daerah. (2) Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan yang meliputi: a. penyewaan kandang (karantina); b. pemakaian tempat pemotongan; c. pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong; d. pelayanan pemeriksaan kesehatan daging setelah dipotong; e. pelayanan pengangkutan daging hewan dari rumah potong; f. pelayanan pemakaian tempat pelayuan daging;dan g. pemakaian angkutan. (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Pasal 35 (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas rumah potong hewan. (2) Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Rumah Potong Hewan. (3) Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. Bagian Kedua Tingkat Pengunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi Pasal 36 (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah hewan. (2) Masa retribusi Rumah Potong Hewan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari. 19

Pasal 37 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Bagian Ketiga Besaran Retribusi Pasal 38 Besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah hewan, ditetapkan sebagai berikut : No 1

Jenis Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong

2

Pemakaian Kandang

3

Pemakaian Tempat Pemotongan

4

Pelayanan pemeriksaan kesehatan daging setelah dipotong

5

Pemakaian tempat pelayuan daging

6

Pemakaian Angkutan

-

Jenis Hewan Sapi/Kerbau Babi Kambing/Domba Sapi/Kerbau Babi Kambing/Domba Sapi/Kerbau Babi Kambing/Domba Sapi/Kerbau Babi Kambing/Domba Sapi/Kerbau Babi Kambing/Domba

Tarif (Rp) 20.000,-/ekor 10.000,-/ekor 10.000,-/ekor 5.000,-/ekor 2.500,-/ekor 2.500,-/ekor 5.000,-/ekor 2.500,-/ekor 2.500,-/ekor 7.500,-/ekor 5.000,-/ekor 5.000,-/ekor 7.500/ekor 7.500/ekor 7.500/ekor 5.000/Km

BAB X RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek, Wajib dan Golongan Retribusi Pasal 39 (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dipungut Retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. (2) Objek retribusi adalah setiap pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan jasa kepelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Pasal 40 (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang melakukan kegiatan pelayanan pelabuhan, tambat dan labuh kapal layar motor pada pelabuhan, dermaga atau pinggiran dan pantai.

20

(2) Wajib Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kepelabuhan. (3) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. Bagian Kedua Tingkat Pengunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi Pasal 41 (1) Tingkat pengunaan jasa digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan dan jangka waktu pemakaian. (2) Masa retribusi terhutang paling lama 1 (satu) bulan kelender. Pasal 42 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Bagian Ketiga Besaran Retribusi Pasal 43 Besaran tarif sebagaimana pelayanan yang diberikan dan jangka waktu pemakaian ditetapkan sebagai berikut : No 1.

2.

Jenis Pelayanan Jasa Tambat / Sandar : a. Kapal angkutan laut luar negeri b. Kapal angkutan laut dalam negeri 1. dari GT 100 s/d GT 500 2. lebih dari GT 500 c. Kapal Pelayanan Rakyat / Kapal Perintis : 1. dari GT < 1 s/d GT 3 2. dari GT > 3 s/d GT 7 3. dari GT > 7 s/d GT 35 4. dari GT > 35 s/d GT 100 5. dari GT > 100 s/d GT 500 6. lebih dari GT 500 d. Kapal Istirahat pada Dermaga Tempat Bongkar Muat / Penumpukan Barang : a. Gudang b. Lapangan

3.

c. Penyimpanan Hewan : 1. Kerbau, Kuda, Sapi dan sejenisnya 2. Kambing, Domba, babi dan sejenisnya 3. Unggas d. Penumpukan Benda Cair seperti : Gula Sabu, Minyak Kelapa dan sejenisnya Pemakaian Tanah, Ruangan dan Perairan : a. Pemakaian Tanah : 1. untuk Toko, Warung, Kios dan sejenisnya

Satuan

Tarif

Per GT Per hari

$

0,15

Per hari Per hari

Rp. Rp.

200.000 250.000

Per hari Per hari Per hari Per hari Per hari Per hari Per GT / Jam

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

5.000 10.000 15.000 125.000 150.000 200.000 50

Per Ton / M3 / Hari Per Ton / M3 / Hari

Rp.

2.000

Rp.

1.500

Per Ekor / Hari Per Ekor / Hari Per Ekor / Hari Per Liter / Hari

Rp. Rp. Rp. Rp.

5.000 1.500 50 25

Per M2 / Tahun

Rp.

10.000 21

4.

5.

6.

7.

2. untuk Perkantoran 3. untuk Reklame b. Pemakaian Ruangan : 1. untuk Kantor Perusahaan Pelayaran dan sejenisnya 2. untuk Kantin dan sejenisnya 3. untuk Jasa Usaha Lainnya c. Penggunaan Perairan untuk bangunan lainnya Tanda Masuk Pelabuhan a. Tanda Masuk Orang : 1. Penumpang 2. Pengantar/Penjemput 3. Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) b. Tanda Masuk Kendaraan : 1. Kend. Bermotor roda 2 (dua) / 3 (tiga) 2. Kend. Bermotor roda 4 (empat) 3. Kend. Bermotor roda 6 (enam) 4. Kend. Bermotor lebih dari 6 (enam) roda 5. Alat Berat Roda Karet 6. Alat Berat Roda Besi Jasa Dermaga a. Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) / 3 (tiga) b. Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) c. Kendaraan Bermotor roda 6 (enam) d. Kendaraan Bermotor lebih dari 6 (enam) roda e. Alat Berat Roda Karet f. Alat Berat Roda Besi g. 1. Ternak Besar (Kuda, Sapi, Kerbau & sejenisnya) 2. Ternak Kecil (Kambing, Babi, Domba & sejenisnya) Jasa Timbangan Kendaraan a. Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) b. Kendaraan Bermotor roda 6 (enam) c. Kendaraan Bermotor lebih dari 6 (enam) roda d. Alat Berat Roda Karet e. Alat berat Roda Besi f. Kelebihan muatan kendaraan Penggunaan Fasilitas Lainnya a. Jasa pengisian Air Bersih ke Kapal b. Pemakaian Toilet

Per M2 / Tahun Per M2 / Tahun

Rp. Rp.

20.000 50.000

Per M2 / Tahun

Rp.

150.000

Per M2 / Tahun Per M2 / Tahun Per M2 / Tahun

Rp. Rp. Rp.

25.000 30.000 20.000

Per orang Per orang Per orang

Rp. Rp. Rp.

2.000 3.000 1.000

Per buah Per buah Per buah Per buah Per buah Per buah

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

2.000 4.000 6.000 10.000 30.000 50.000

Per buah Per buah Per buah Per buah Per buah Per buah Per ekor Per ekor

Rp. 3.000/5.000 Rp. 10.000 Rp. 20.000 Rp. 30.000 Rp. 40.000 Rp. 100.000 Rp. 3.000 Rp. 1.000

Per buah Per buah Per buah Per buah Per buah Per buah

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 2.500

Per Pengisian Per orang/kali

Rp. Rp.

25.000 2.000

BAB XI RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek, Wajib dan Golongan Retribusi Pasal 44 (1) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelolah oleh Pemerintah Daerah. (2) Obyek Retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu, yang meliputi : 22

a. pemakaian tempat rekreasi/paiwisata; b. pemakaian Tempat olah raga. (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Pasal 45 (1) Subjek Retribusi pemakaian tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan tempat Rekreasi dan Olah Raga. (2) Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga. (3) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. Bagian Kedua Tingkat Pengunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi Pasal 46 (1) Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, jumlah dan jangka waktu pemakaian tempat Rekreasi dan Olah Raga. (2) Masa Retribusi terutang adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kelender. Pasal 47 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Bagian Ketiga Besaran Retribusi Pasal 48 Besaran tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian, ditetapkan sebagai berikut : Obyek Pelayanan Jenis Pelayanan Golongan Satuan Tarif (Rp) Tarif Karcis Masuk Kendaraan : Tempat Rekreasi - Roda 2 1 1.000/sekali masuk - Roda 4 1 2.500/sekali masuk Orang : - Anak-anak 2.000/sekali masuk 1 - Dewasa 1 4.000/sekali masuk

Tempat Pariwisata

Karcis Masuk

Kolam Renang

Kendaraan : - Roda 2 - Roda 4

1 1

1.000/sekali masuk 2.500/sekali masuk

- Anak-anak - Dewasa

1 1

5.000/sekali masuk 7.500/sekali masuk 23

Tempat Olahraga

Sepak Bola

15.000/grup/sekali main 30.000/grup/sekali main


- Anak-anak

Volly


- Dewasa

Bulu Tangkis

- Anak-anak


- Dewasa

Lapangan Tennis



BAB XII RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek, Wajib dan Golongan Retribusi Pasal 49 (1) Dengan nama Retribusi Penyeberangan di air dipungut Retribusi atas pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelolah oleh Pemerintah Daerah. (2) Objek Retribusi Penyeberangan di air adalah Pelayananan penyeberangan orang atau barang dengan mengunakan kendaraan di air yang dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan penyebrangan disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Pasal 50 (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati Pelayanan Jasa Penyeberangan di air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelolah Pemerintah Daerah. (2) Wajib Retribusi Penyeberangan di air adalah orang pribadi atau badan yang menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Penyeberangan di air. (3) Retribusi Penyeberangan di air digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. Bagian Kedua Tingkat Pengunaan Jasa dan Prinsip Retribusi Pasal 51 Tingkat penggunaan jasa penyeberangan di air diukur berdasarkan jenis kendaraan dan berat barang yang diseberangkan. Pasal 52 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. 24

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Pasal 53 (1) Karcis Penyeberangan di air terdiri dari seri : A B, C, D, E dan F. (2) Penetapan harga sebagai berikut : Karcis Seri A Seri B Seri C Seri D Seri E Seri F

Jenis Kendaraan Truck Kendaraan Bus Kendaraan Trans/Taksi Kendaraan Bermotor roda 2 Sepeda Orang/Perorangan Barang yang beratnya lebih dari 50 Kg

Tarif Rp. 200.000,Rp. 150.000,Rp. 100.000,Rp. 50.000,Rp. 20.000,Rp. 10.000,Rp.

500/Kg

BAB XIII RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek, Wajib dan Golongan Retribusi Pasal 54 (1) Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut Retribusi atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah. (2) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah yang meliputi : a. bibit atau benih tanaman; b. bibit ternak; c. bibit atau benih ikan; dan d. hasil lainya. (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak Swasta. Pasal 55 (1) Subjek Retribusi adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan/membeli hasil produksi usaha daerah. (2) Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. (3) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. Bagian Kedua Tingkat Pengunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi Pasal 56 (1) Tingkat Penggunaan Jasa Produksi Usaha Daerah ditentukan berdasarkan jenis, jumlah dan mutu bibit atau benih yang dihasilkan jasa produksi. (2) Masa Retribusi adalah 1 (satu) bulan kelender.

25

Pasal 57 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Bagian Ketiga Besaran Retribusi Pasal 58 Besarnya tarif retribusi atas Penjualan Jasa Produksi Usaha Daerah ditetapkan sebagai berikut : No

Jenis Obyek Produksi Usaha Daerah

Dinas Pertanian Tanaman Pangan : Benih Padi berlebel biru Benih Jagung unggul berlebel biru Benih Kacang ijo Benih Kacang kedele Benih Kacang tanah biji Bibit Mangga okulasi jenis unggul dalam negeri Bibit Mangga Klonnal Bibit Jeruk okulasi jenis unggul Mata Tempel Mangga Mata Tempel Jeruk Buah jeruk Buah Mangga Hasil Tanaman : - Padi - Kacang Tanah - Kacang Kedele - Kacang Hijau - Jagung II. Dinas Peternakan 1. Ayam Ras dan Itik : - anak (umur < 1 minggu) - dewasa/dara 2. Pakan Ternak : - rumput unggul - leguminnosa unggul - Konsentrat 3. Sapi : - umur di bawah 1 ½ tahun betina jantan - umur di atas 1 ½ tahun betina jantan

Satuan Pemakaian

Tarif (Rp)

I.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

4. Kerbau : - umur di bawah 1 ½ tahun betina jantan - umur di atas 1 ½ tahun betina

Per Kg Per Kg Per Kg Per Kg Per Kg Per anakan Per anakan Per anakan Per mata Per mata Per Kg Per Kg

3.000 3.500 5.000 4.000 6.000 2.500 4.000 1.500 150 100 3.500 2.500

Per Kg Per Kg Per Kg Per Kg Per Kg

1.500 4.000 3.000 2.500 800

Per ekor Per Kg

6.000 20.000

Per stek Per Kg Per Kg

50 1.500 - 10.000 2.500

Per ekor Per ekor

2.000.000 2.500.000

Per ekor Per ekor

5.000.000 5.500.000

Per ekor Per ekor

3.000.000 3.500.000

Per ekor

6.000.000 26

jantan 5. Kuda : - umur di bawah 1 ½ tahun betina jantan - umur di atas 1 ½ tahun betina jantan 6. Kambing dan Domba : - umur di bawah 6 bulan - umur di atas 6 bulan 7. Babi non Lokal : - umur di bawah 2 bulan - umur di atas 2 bulan III Dinas Perikanan Benih Ikan : Karper - ukuran 1-3 cm - ukuran 3-5 cm - ukuran 5-8 cm Tawes - ukuran 1-3 cm - ukuran 3-5 cm - ukuran 5-8 cm Nilla - ukuran 1-3 cm - ukuran 3-5 cm - ukuran 5-8 cm Lele Dumbo - ukuran 1-3 cm - ukuran 3-5 cm - ukuran 5-8 cm Induk Ikan - Karper - Tawes - Nilla - Lele Dumbo Ikan Non Benih/Bibit - Karper - Tawes - Nilla - Lele Dumbo - Bandeng

IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Dinas Perkebunan Benih Kopi Bibit Kopi Bibit Cengkeh Bibit Kelapa Bibit Kakao Bibit Jambu Mente Bibit Vanilli

Per ekor

6.500.000

Per ekor Per ekor

5.000.000 5.500.000

Per ekor Per ekor

7.500.000 8.000.000

Per ekor Per ekor

200.000 300.000

Per ekor Per ekor

300.000 500.000


200 500 800


75 100 150


50 100 150


500 750 1.000

Per Kg Per Kg Per Kg Per Kg

40.000 30.000 15.000 40.000

Per Kg Per Kg Per Kg Per Kg Per Kg

20.000 20.000 15.000 20.000 20.000

Per Kg Per Anakan Per Anakan Per Anakan Per Anakan Per Anakan Per Anakan

400.000 3.000 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000 27

8. 9. 10. 11. 12. 13.

Bibit Lada Entris Jambu Mete Entris Kakao Benih Kakao Benih Kapas Benih Jambu Mete

Per Anakan Per Meter Per Meter Per Biji Per Kg Per Kg

2.000 1.000 1.000 100 30.000 10.000

V. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Dinas Kehutanan Bibit Cendana Benih Cendana Bibit Kemiri Bibit Mahoni Bibit Jati Benih Jati Bibit Asam Bibit Gamelina Bibit Johar Bibit Flamboyan Bibit Acacia Bibit Sakura Bibit Kayu Putih Bibit Kayu Manis Bibit Gaharu Bibit Tanaman Unggulan Lokal

Per anakan Per Kg Per anakan Per anakan Per anakan Per Kg Per anakan Per anakan Per anakan Per anakan Per anakan Per anakan Per Anakan Per Anakan Per anakan Per anakan

5.000 40.000 2.500 2.500 2.500 15.000 2.000 2.500 2.500 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 7.500 2.500

VI. Loka Latihan Kerja - UKM 1. Tempat Tidur Tingkat : - Tempat tidur tingkat - Tempat tidur tingkat 2. Tempat Tidur Biasa : - Tempat tidur biasa - Tempat tidur biasa - Tempat tidur biasa 3. Rak Piring

No. 1 No. 2 No. 1 No. 2 No. 3 Standart

1.500.000 1.000.000 550.000 450.000 400.000 300.000

BAB XIV WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 59 Retribusi Jasa Usaha dipungut di wilayah Daerah. BAB XV TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI Pasal 60 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan. BAB XVI TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 61 (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai dengan yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 28

(2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 Jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

(1) (2)

(3)

(4)

Pasal 62 Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas. Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 63 (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 diberikan tanda bukti pembayaran. (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan. (3) Bentuk, isi, kualitas ukuran buku dan tanda bukti pembayaran ditetapkan oleh Bupati. BAB XVII TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

(1) (2) (3)

(4) (5) (6)

Pasal 64 Penagihan Retribusi Terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD. Penagihan Retribusi Terutang didahului dengan surat teguran. Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus membayar retribusinya yang terutang. Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk. Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 65 Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 64 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. BAB XVIII TATA CARA PERUBAHAN TARIF Pasal 66 (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan Kembali Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (3) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB XIX SANKSI ADMINISTRASI Pasal 67 Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar. 29

BAB XX TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN Pasal 68 (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan jelas disertai alasan-alasan yang jelas. (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi. (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

(1)

(2) (3) (4)

Pasal 69 Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, Bupati harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati. Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 70 (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan. (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai diterbitkannya SKRDLB. BAB XXI TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 71 (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi. (2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi. (3) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati. BAB XXII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 72 (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati. (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

30

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan terlebih dahulu utang Retribusi. (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi. (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XXIII KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 73 (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika: a. diterbitkan Surat Teguran atau; atau b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. (5) Penggakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. Pasal 74 (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XXIV PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN Pasal 75 (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan.

31

(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib : a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang; b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau c. memberikan keterangan yang diperlukan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XXV INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 76 (1) Insentif yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. (2) Pemberian insentif sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXVI KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 77 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang Khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan per undang-undangan. (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima, mencari, mengupulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; e. melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; 32

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. BAB XXVII KETENTUAN PIDANA Pasal 78 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 kali jumlah Retribusi Terutang yang tidak atau kurang bayar. (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. (3) Denda sebagimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerimaan Negara. BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 79 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka : a. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 1998 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2002 Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 54) b. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 19 Tahun 2006 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2006 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 134). c. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 20 Tahun 2006 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2006 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 135). d. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 1998 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 08) e. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 17 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2006 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 132) f. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 10 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2007 Nomor 135, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 148)

33

g. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2002 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 55) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 80 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur.

Ditetapkan di Waingapu Pada tanggal, 07 November 2011 BUPATI SUMBA TIMUR,

GIDION MBILIJORA Diundangkan di Waingapu Pada tanggal, 07 November 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR,

UMBU HAMAKONDA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 216

34

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA a.

UMUM Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua Peraturan Daerah yang mengatur retribusi daerah harus menyesuaikan dengan undang-undang tersebut. Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha ini akan menjadi pedoman dalam upaya penanganan dan pengelolaan retribusi daerah guna meningkatkan penerimaan daerah. Retribusi daerah mempunyai peranan penting untuk mendorong pembangunan daerah, meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Selain itu dengan Peraturan Daerah ini diharapkan ada peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban retribusi. Pengenaan Retribusi Jasa Usaha agar dapat memenuhi asas-asas keadilan, kepastian hukum, legalitas dan sistem administrasi perpajakan yang memudahkan Wajib Retribusi dalam membayar retribusi jasa usaha, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur tentang Retribusi Jasa Usaha.

b.

PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. 35

Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. 36

Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas. Pasal 49 Cukup jelas. Pasal 50 Cukup jelas. Pasal 51 Cukup jelas. Pasal 52 Cukup jelas. Pasal 53 Cukup jelas. Pasal 54 Cukup jelas. Pasal 55 Cukup jelas. Pasal 56 Cukup jelas. Pasal 57 Cukup jelas. Pasal 58 Cukup jelas. Pasal 59 Cukup jelas. Pasal 60 Cukup jelas. Pasal 61 Cukup jelas. Pasal 62 Cukup jelas. Pasal 63 Cukup jelas. Pasal 64 Cukup jelas. Pasal 65 Cukup jelas. Pasal 66 Cukup jelas. Pasal 67 Cukup jelas. Pasal 68 Cukup jelas. Pasal 69 Cukup jelas. Pasal 70 Cukup jelas. 37

Pasal 71 Cukup jelas. Pasal 72 Cukup jelas. Pasal 73 Cukup jelas. Pasal 74 Cukup jelas. Pasal 75 Cukup jelas. Pasal 76 Cukup jelas. Pasal 77 Cukup jelas. Pasal 78 Cukup jelas. Pasal 79 Cukup jelas. Pasal 80 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 407

38

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUMBA TIMUR,

Recommend Documents