PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR
3 TAHUN 2005 TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2005 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUWANGI MENIMBANG :
a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi selama Tribulan I dan II Tahun Anggaran 2005, dipandang perlu mengadakan penyesuaian, baik pada sisi Anggaran Pendapatan, sisi Belanja, maupun sisi Pembiayaan ; b. bahwa sehubungan hal tersebut diatas pada huruf a, konsideran ini perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2005 dengan menuangkan dalam suatu Peraturan Daerah ;
MENGINGAT :
1.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara tanggal 4 Juli 1950) ;
2.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
3.
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
4.
Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
6.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembagunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
8.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9.
Peraturan Pemerintahan Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165) ;
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11.
Peraturan Pemerintah Nomor 107 tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024)
12.
Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;
13.
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;
14.
Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029) ;
15.
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
16.
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
17.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18.
Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2002 Nomor 5/A ) ;
19.
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 tahun 2001 tanggal 28 Nopember 2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi ;
20.
Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendpatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2005.
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI MEMUTUSKAN Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ABNYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2005. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah termasuk Pembiayaan Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2005 semula berjumlah Rp. 536.399.638.106,97 bertambah sebesar Rp. 10.351.237.711,00 sehingga menjadi Rp. 546.750.875.917,97 dengan rincian sebagai berikut : 1. Pendapatan a. Semula b. Bertambah
Rp. 511,043,107,620,00 Rp. 10,351,237,811.00 Rp. 521,394,345,431.00
2. Belanja a. Semula b. Bertambah
Rp. 531,955,942,706,97 Rp. 10,351,237,811.00 Rp. 542,307,080,517.97 Rp. (20,912,735,086,97)
Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan
3. Pembiayaan : a. Penerimaan 1). Semula 2). Bertambah Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan
Rp. 25,356,530,486,97 Rp. 0.00 Rp. 25,356,530,486.97
b. Pengeluaran 1) Semula 2) Bertambah
Rp. 4,443,795,400,00 Rp. 0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan
Rp. 4,443,795,400.00 Rp. 20,912,735,086,97 Pasal 2
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ini sebagaimana tercamtum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan daerah ini, terdiri dari : 1. Lampiran I
: Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
2. Lampiran II 3. Lampiran III
: Rincian Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah ; : Daftar Rekapitulasi APBD Menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah ; : Daftar Piutang Daerah ; : Daftar Investasi (Penyertaan Modal Daerah) ; : Daftar Dana Cadangan ; : Daftar Utang atau Pinjaman Daerah dan : Neraca Daerah Tahun yang lalu ;
4. 5. 6. 7. 8.
Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran
IV V VI VII VIII
Pasal 3 Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati Banyuwangi menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2005.
Pasal 4 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. Ditetapkan
: Banyuwangi
Pada Tanggal
: 15 Agustus 2005
PJ. BUPATI BANYUWANGI Ttd IMAM UTOMO. S
Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 18 Agustus 2005 Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI Ttd H. ASMA’I HADI, SH.MM Pembina Tingkat 1 NIP. 510 055 097 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2005 NOMOR 3/A Salinan sesuai dengan aslinya An. SAKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI Asisten Pemerintah U.b Kepala Bagian Hukum
Drs. WIYONO, M.H Pembina NIP. 131 637 490 LAMPIRAN I :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR
: 3 TAHUN 2005
TANGGAL : 15 AGUSTUS 2005 RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ABNYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2005
NOMOR
URAIAN
1
2
1 1.1
APBD TAHUN 2005
APBD TAHUN 2005
SETELAH PAK
SETELAH PAK
3
4
PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah
Rp. 37,965,155,875.00
Rp. 39,465,189,686.00
1.1.1
- Pajak Daerah
Rp. 13,719,559,100.00
Rp. 13,684,559,100,00
1.1.2
- Retribusi Daerah
Rp. 17,592,018,306.00
Rp. 17,964,110,497.00
1.1.3
- Bagian Laba Usaha Daerah
Rp.
3,605,632,619.00
Rp.
3,596,882,619.00
1.1.4
- Lain-lain PAD yang sah
Rp.
3,047,945,850.00
Rp.
4,219,637,470.00
1.2
Dana Perimbangan
Rp. 453,030,951,745.00
Rp 455,383,435,745.00
1.2.1
- Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
Rp. 31,227,279,745.00
Rp. 31,227,279,745.00
1.2.2
- Dana Alokasi Umum
Rp. 398,823,000,000.00
Rp. 398,823,000,000.00
1.2.3
- Dana Alokasi Khusus
Rp.
Rp.
1.2.4
- Dana Perimbangan dari Propinsi
Rp. 22,980,672,000.00
Rp. 25,545,720,000.00
Lain-lain Pendapatan yang sah
Rp. 20,047,000,000.00
Rp. 26,545,720,000.00
Rp. 511,043,107,620.00
Rp. 521,394,345,431.00
Aparatur Daerah
Rp. 88,406,904,940.00
Rp. 90,393,919,805.00
2.1.1.1
Belanja Administrasi Umum
Rp. 62,093,219,418.00
Rp. 59,202,678,148,00
2.1.1.2
- Belanja Pegawai/Personalia
Rp. 39,338,177,218.00
Rp. 39,338,177,218.00
2.1.1.3
- Belanja Barang dan Jasa
Rp. 14,023,769,600.00
Rp. 14,023,769,600.00
2.1.1.4
- Belanja Perjalananan Dinas
Rp.
1,286,180.00
Rp.
1,386,480,000.00
- Belanja Pemeliharaan
Rp.
7,445,092,600.00
Rp.
8,463,779,100.00
2.1.2.1
Belanja Operasi dan Pemeliharaan
Rp. 21,497,067,522.00
Rp. 25,815,273,957.00
2.1.2.2
- Belanja Pegawai/Personalia
Rp. 11,410,522,572.00
Rp. 13,666,543,903.00
2.1.2.3
- Belanja Barang dan Jasa
Rp.
7,728,844,215.00
Rp.
8,512,580,054.00
2.1.2.4
- Belanja Perjalanan Dinas
Rp.
2,350,200,000.00
Rp.
3,616,650,000.00
- Belanja Pemeliharaan
Rp.
7,445,092,600.00
Rp.
19,500,000.00
Belanja Modal
Rp.
Rp.
5,921,967,700.00
1.3
Jumlah Pendapatan
0.00
0.00
II 2.1 2.1.1
BELANJA
2.1.2
2.1.3 4,816,618,000.00
2.2 2.2.1
Pelayanan Publik
Rp.
4,816,618,000.00
Rp. 422,319,886,473.00 Rp 314,789,068,295.00
Belanja Administrasi Umum
2.2.1.1
- Belanja Pegawai/Personalia
Rp 415,905,463,527.00
Rp 287,390,766,870.00
2.2.1.2
- Belanja Barang dan Jasa
Rp 315,636,984,657.00
Rp
24,366,162,145.00
2.2.1.3
- Belanja Perjalanan Dinas
Rp 291,401,087,482.00
Rp
754,135,000.00
2.2.1.4
- Belanja Pemeliharaan
Rp 21,453,657,895.00
Rp.
Rp Rp
2.2.2
2,278,004,280.00
741,635,000.00 2,040,604,280.00
Belanja Operasi dan Pemeliharaan
Rp. 51,974,659,170.00
Rp. 88,406,904,940.00
2.2.2.1
- Belanja Pegawai/Personalia
Rp. 9,692,260,700.00
Rp. 62,093,219,418,00
2.2.2.2
- Belanja Barang dan Jasa
Rp. 19,529,149,670.00
Rp. 39,338,177,218.00
2.2.2.3
- Belanja Perjalananan Dinas
Rp.
Rp. 14,023,769,600.00
2.2.2.4
- Belanja Pemeliharaan
Rp. 20,474,837,050.00
Rp.
Rp. 48,293,819,700.00
Rp. 50,602,579,700.00
Rp. 26,478,812,680.00
Rp. 27,882,612,680.00
Rp.
Rp.
2..2.3
2.3
Belanja Modal
Belanja Bagi Hasil dan Bantuan
2,278,411,750.00
1,286,180,000.00
Keuangan 2.4
Belanja Tidak Tersangka - Jumlah Belanja - Surplus / Defisit
III 3.1
3.1.1
1,164,661,559.97
1,164,661,559.97
Rp. 531,955,842,706.97
Rp.542,307,080,517.97
Rp. 20,912,735,086.97
Rp. 20,912,735.086.97
Rp 24,665,439,601.97
Rp. 24,665,349,601.97
Rp
Rp
PEMBIAYAAN Penerimaan Daerah
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu - Tranfer dari Dana Cadangan
0.00
0.00
3.1.2
- Penerimaan Pinjaman dan Obligasi
Rp
0.00
Rp
0.00
3.1.3
- Hasil Penjualan Aset Daerah yang
Rp
0.00
Rp
0.00
Rp.
0.00
3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7
dipisahkan - Penerimaan Uang Pihak Ketiga - Penerimaan Piutang - Penerimaan Penyetoran penyertaan
Rp.
0.00
Rp.
210,930,885.00
Rp.
210,930,885.00
Rp.
480,250,000.00
Rp.
480,250,000.00
Modal Jumlah Penerimaan Daerah
3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3
Rp. 25,356,530,486.97
Rp. 25,356,530,486.97
Rp.
Rp.
Pengeluaran Daerah - Tranfer ke Dana Cadangan - Penyertaan Modal - Pembayara Utang Pokok yang
0.00
Rp.
4,253,250,000.00
Rp.
190,545,400.00
0.00
Rp. 4,253,250,000.00 Rp.
190,545,400.00
Jatuh Tempo 3.2.4
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Rp.
0.00
Rp.
0.00
Rp.
0.00
Rp.
0.00
Tahun Berjalan 3.2.5
- Pembayaran Uang Pihak Ke III
Jumlah Pengeluaran Daerah
Jumlah Pembiayaan
Rp.
4,443,795,400.00
Rp. 20,912,735,086.97
Rp. 4,443,795,400.00
Rp. 20,912,735,086.97
PJ. BUPATI BANYUWANGI Ttd IMAM UTOMO, S
