1
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG PEMUNGUTAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA SEBAGAI KOMPENSASI ATAS PELANGGARAN/PENYALAHGUNAAN TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH UTARA
BUPATI ACEH UTARA, Menimbang
:
a.
bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pendirian bangunan sering kali terjadi pelanggaran/penyalahgunaan terhadap ketentuan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Utara yang mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas, kuantitas serta struktur tata ruang dan lingkungan secara umum;
b. bahwa untuk mengurangi jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat terhadap ketentuan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Utara perlu dibuatkan aturan secara konsisten sehingga akan terciptanya ketertiban dan kepastian hukum; c. bahwa untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan sebagai akibat pelanggaran atas tata ruang dimaksud dapat dipungut sumbangan pihak ketiga sebagai kompensasi atas penyalahgunaan tata ruang yang dilakukan masyarakat pelanggar tata ruang; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu menetapkan dalam suatu Peraturan; Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 tambahan lembaran Negara Nomor 1092); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 3. Undang-Undang……………………..
2
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 1980, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487); 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501); 7. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4006); 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287); 11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 15. Undang-Undang ………………..
3
15. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 140); 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga; 19. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 9 Tahun 1995 tentang Rencana Tata Runag Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah tahun 1995 Nomor 150 Seri D Nomor 149); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara Nomor 21 Tahun 1999 tentang Sumbangan Pihak Ketiga; 21. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 31 Tahun 2002 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Lhoksukon (Lembaran Daerah tahun 2002 Nomor 31 Seri E Nomor 6); 22. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Teknik dan Prosedur Penetapan Produk Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara; MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PEMUNGUTAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA SEBAGAI KOMPENSASI ATAS PELANGGARAN/ PENYALAHGUNAAN TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH UTARA.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara; b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; c. Bupati adalah Bupati Aceh Utara; d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; e. Perangkat Daerah ...........
4
e. Perangkat Daerah adalah orang/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan/Desa sesuai dengan kebutuhan Daerah; f. Instansi Teknis adalah dinas/badan/kantor/perangkat daerah yang membidangi sektor yang mengalami kerugian akibat penyalahgunaan tata ruang; g. Tim/Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) adalah Tim/Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Aceh Utara; h. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Utara; i.
Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah;
j.
Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan diserahi tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja Pengguna Anggaran
k. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah; l. Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk uang atau barang bergerak maupun tidak bergerak atau disamakan dengan uang secara ikhlas dan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. m. Pihak ketiga adalah setiap orang atau Badan dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal usulnya yang memberikan sumbangan; BAB II TATA CARA PEMUNGUTAN DAN DASAR PENGENAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA Pasal 2 (1) Pemerintah Daerah dapat memungut sumbangan dari pihak ketiga/ masyarakat sebagai kompensasi atas penyalahgunaan ketentuan tata ruang wilayah Kabupaten Aceh Utara; (2) Dasar pengenaan kompensasi adalah setiap bangunan/konstruksi yang pendirian/pembangunannya tidak sesuai (menyalahi) dengan peruntukkan penggunaan lahan/ruang dalam tata ruang wilayah Kabupaten Aceh Utara;
Pasal 3…………………….
5
Pasal 3 Kompensasi ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai kerugian; Pasal 4 Nilai kerugian dihitung oleh Instansi Teknis yang kemudian diusulkan kepada Tim/Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) untuk diverifikasi dan ditetapkan sebagai nilai kompensasi; Pasal 5 Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak mengurangi kewajiban lainnya yang harus dipenuhi kepada Pemerintah Daerah.
BAB III TATA CARA PENYETORAN Pasal 6 (1) Pelanggar Tata Ruang menyetor Sumbangan Pihak Ketiga sebagai Kompensasi atas Penyalahgunaan Tata Ruang tersebut seluruhnya ke Kas Daerah melalui Kasir Penerimaan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Utara setiap hari kerja. (2) Sebagai tanda bukti setoran, Kasir Penerimaan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Utara mengeluarkan Surat Tanda Setoran yang telah divalidasi.
BAB IV PENUTUP Pasal 7 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan; Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.
Ditetapkan di Lhokseumawe pada tanggal, 12 M a r e t 2007 M 22 S h a f a r 1428 H
BUPATI ACEH UTARA
ILYAS A. HAMID
6
