BUPATI ACEH SELATAN PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG NILAI SEWA REKLAME BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA BUPATI ACEH SELATAN,
Menimbang :
a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 5 ayat (6) Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, maka perlu mengatur Nilai Sewa Reklame Kabupaten Aceh Selatan. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Nilai Sewa Reklame.
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 1
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 11. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4633); 13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4); 16. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten … 2
Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 11 Tahun 2011 tantang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2009 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7); 17. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 6); 18. Qanun Kabupaten Aceh selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2011 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 5);
MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN TENTANG NILAI SEWA REKLAME BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Selatan; 2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan yang terdiri atas Bupati Aceh Selatan dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Selatan; 3. Bupati adalah Bupati Aceh Selatan; 4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut DPKKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Selatan; 5. Penjabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan; 6. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame; 7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, mengaturkan, mempromosi, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan / atau dinikmati oleh umum; 8. Nilai strategis Penyelenggaraan Reklame yang selajutnya disebut NSPR adalah ukuran Nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan Reklame; 9. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disebut NSR adalah nilai jual Objek Pajak Reklame ditambah Nilai Strategis; 10. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disebut NJOPR adalah biaya Konstruksi reklame ditambah dengan biaya pemeliharaan reklame;
3
11. Kontsruksi/lokasi Reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah Reklame; 12. Penyelenggaraan Reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau atas nama pihak lain yang menjadi tanggungnya; 13. Titik Strategis adalah titik Lokasi pemasangan Reklame yang telah ditetapkan mempunyai nilai Strategis berdasarkan kriteria sudut pandang, kepadatan maupun pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha ; 14. Badan jalan adalah suatu Daerah yang digunakan untuk jalan antara sisi dalam tratoar dengan sisi dalam tratoar diseberangan; 15. Media jalan adalah bagian Daerah Milik jalan (DAMIJA) yang membagi ruas jalan menjadi 2 (dua) arah dengan Konstruksi perbatasan ruas jalan dari beton; 16. Konstruksi adalah tempat untuk peletakan reklame yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan; 17. Reklame papan/billboard adalah reklame yang bdibuat dari papan kayu, callbrate, vinyle termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dipasang dibangunan; 18. Reklame Videotron/megatron/large electronic display adalah Reklame yang menggunakan Player monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah terprogram difungsikan dengan tenaga listrik; 19. Reklame kain/baliho adalah Reklame yang menggunakan bahan kain termasuk kertas plastik ,karet atau bahan–bahan lain yang sejenis itu; 20. Reklame melekat, Sticker adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas diselengarakan dengan cara disebarkan,diberikan atau diminta untuk ditempelakan, dileketkan, dipasang, atau digantungkan pada suatu benda; 21. Reklame selebaran adalah reklame yang dibentuk lembaran kertas diselenggarakan dengan cara disewakan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, diletakan, dipasang, digantungkan pada benda lain; 22. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan adalah Reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang; 23. Reklame udara adalah Reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan gas laser, balon udara, pesawat udara atau alat lain yang sejenis; 24. Reklame suara adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan dengan suara yang ditimbulkan dari atau pemutaran alat; 25. Reklame film/slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, atau bahan-bahan sejenis, sebagai alat untuk proyeksi atau dipancarkan pada layar atau benda di dalam Peruangan; 26. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa diserta suara; 27. Reklame apung adalah reklame yang diselenggarakan diperairan dengan menggunakan gas leser, fiber dan atau alat lain yang sejenis.
BAB II DASAR PENGENAAN TARIF PAJAK Pasal 2 (1)
Dasar pengenaan pajak reklame adalah NSR 4
(2)
NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan penjumlahan NJOPR dan NSPR;
Pasal 3 NJOPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) terdiri dari komponen antara lain : a. nilai perolehan harga/biaya Pembuatan reklame; b. biaya pemeliharaan reklame; c. biaya pemasangan reklame dan; d. jenis reklame yang dipasang; Pasal 4 NSPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) terdiri dari komponen antara lain : a. lokasi; b. luas; c. sudut padang; dan. d. kelas jalan. Pasal 5 (1) Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat dikelompokan menjadi antara lain : a. fasilitas umum komersial dan jasa b. pemukiman c. perkantoran d. ruang terbuka hijau (2) Ukuran reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ditetapkan berdasarkan luas reklame yang dipasang dan dikelompokkan dalam kelas interval. (3) Sudut pandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dibedakan berdasarkan mudah tidaknya titik reklame dilihat. (4) Kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dapat dibedakan berdasarkan letak jalan dan dikelompokkan dalam kelas interval. (5) Daftar Kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan bupati ini.
Pasal 6 Tarif pajak reklame sebesar 25 % ( Dua puluh lima perseratus ) dari NSR
Pasal 7 Besarnya NJOPR dan NSPR berserta perhitungannya sebagimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan ini.
5
BAB III PERHITUNGAN LUAS BIDANG REKLAME Pasal 8 (1) Luas bidang reklame adalah nilai yang didapatkan dari perkalian antara lebar dengan panjang bidang reklame. (2) Bidang reklame yang tidak berbentuk persegi dan/atau tidak berbingkai, luas reklame di hitung dari logo, warna, gambar, kalimat atau hurufhuruf paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertikal dan horizontal hingga merupakan empat persegi panjang dan merupakan satu kesatuan. (3) Perhitungan luas bidang reklame yang mempunyai bingkai, dihitung dari batas bingkai paling luar. (4) Bidang reklame yang membentuk pola atau bentuk lainnya, dihitung berdasarkan rumus luasnya. (5) Dua atau lebih objek saling berdekatan dimana materi reklamenya memiliki pesan yang saling terkait dan merupakan satu kesatuan, perhitungan luas bidang reklame dihitung secara kumulatif.
BAB IV JAMINAN BIAYA BONGKAR Pasal 9 (1) Setiap penyelenggaraan reklame wajib membayar jaminan biaya bongkar kecuali reklame berjalan. (2) Nilai jaminan biaya bongkar untuk reklame berukuran sampai dengan 8 m2 (delapan meter persegi) ditetapkansebesar Rp. 50.000,00/m2/tahun (lima puluh ribu rupiah per meter persegi per tahun) (3) Nilai jaminan biaya bongkar untuk reklame berukuran lebih dari 8 m2 (delapan meter persegi) ditetapkan sebesar Rp. 200.000,00/m2/tahun (dua ratus ribu rupiah per meter persegi per tahun) (4) Nilai jaminan biaya bongkar untuk reklame berukuran jenis baliho dan kain /spanduk/umbul-umbul ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00/m2/tahun (lima ribu rupiah per meter persegi) (5) Nilai jaminan biaya bongkar untuk reklame jenis stiker/melekat ditetapkan sebesar sebesar Rp. 25,00/m2/tahun (dua puluh lima rupiah per senti meter persegi)
Pasal 10 (1) Berdasarkan NSR sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) tidak berlaku terhadap permohonan reklame pada titik lokasi tertentu yang di ajukan oleh lebih dari satu pemohon. (2) Besaran NSR sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan melalui pelelangan.
6
(3) Pemenang lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Keputusan Bupati Aceh Selatan BAB V MASA BERLAKU NILAI SEWA Pasal 11 Masa berlaku nilai sewa selama 1 (satu) Tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan surat izin rekomendasi oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Aceh Selatan. Pasal 12 Terhadap billboard dan / atau bando dengan bentuk melintang 2 (dua) jalur jalan akan di kenakan biaya sebesar 2 (dua) kali harga penetapan pada titik jalan tersebut. BAB VI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengudangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan.
Ditetapkan di Tapaktuan pada tanggal 29 April 2013 BUPATI ACEH SELATAN,
T. SAMA INDRA
Diundangkan di Tapaktuan pada tanggal 29 April 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN
HARMAINI BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 10
7
Lampiran II :
Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor : 10 Tahun 2013 Tanggal : 29 April 2013
PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME A. Nilai Sewa Reklame Permanen JENIS
NJOP
NO. 1.
2.
3.
4.
5.
REKLAME Bilboord/vidiator/ large elektronik Display (led)/Neon Box / Tower. Reklame pada sarana Publik/ Reklame menempel pada bangunan. Reklame ATM Perbankan/Rek. Merek Toko menggunakan tiang di depan Bangunan. Reklame merk Toko disinari cahaya lampu. Reklame merek Toko tanpa disinari cahaya lampu.
≤ 1 M² 1,1 S/D 2 M² 1,000 800 700
Luas Bidang 2,1 M² S/D 4 M² 4,1 S/D 8 M² 1,000 1,000 800 800 700 700
8,1 S/D 16 M² 1,000 800 700
≥ 16 M² 1,000 800 700
500 500 400
500 500 400
500 500 400
KETINGGIAN 12 s/d 15 M 8 s/d 11,9 M 4 s/d 7,9 M <4M 12 s/d 15 M 8 s/d 11,9 M 4 s/d 7,9 M <4M 12 s/d 15 M 8 s/d 11,9 M 4 s/d 7,9 M <4M
-
500 500 400
500 500 400
-
1,000 1,000 1,000
1,500 1,500 1,500
-
300
300
300
300
300
-
-
100
200
220
240
250
-
-
-
-
Nilai Strategis Luas Reklame ≤ 1 M² 1,1 S/D 2 M²1 M² S/D 4 M4,1 S/D 8 M²8,1 S/D 16 M ≥ 16 M² 8,000 10,000 15,000 17,000 20,000 5,000 8,000 13,000 15,000 17,000 4,000 6,000 11,000 13,000 15,000 -
7,000 6,000 5,000
9,000 8,000 7,000
10,000 9,000 8,000
14,000 11,000 9,000
-
5,000 3,000 2,000
7,000 4,000 3,000
-
-
-
700
1,000
1,300
1,500
Lokasi Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3
18,000 15,000 12,000
Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3
-
Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3
2,000 Semua kelas
B. Nilai Sewa Reklame Terbatas dan Insendentil No Jenis Reklame 1 Reklame melekat (stiker) dan poster
Harga Rp. 1.000/lembar dengan nilai ketetapan sewa sekurangkurangnya Rp.500.000,- selama 30 hari setiap kali pembayaran
2 Reklame selebaran
Rp. 1.000/lembar dengan nilai ketetapan sewa sekurangkurangnya Rp.500.000,- setiap kali Penyelenggaraan.
3 Reklame Berjalan/Kenderaan
Rp. 5.00/M2/hari
4 Reklame Udara
Rp. 2.000.000,-/M2/30 hari sekali peragaan
5 Reklame Suara
Rp. 1.000/ 15 detik bagian-bagian yang kurang dari 15 detik
6 Reklame Film/slide
Rp. 5.000/15 detik dengan suara Rp. 2.000/15 detik tanpa suara bagian yang kurang dari 15 detik dihitung menjadi 15
7 Reklame Peragaan 8 Runing Text
Rp. 12.000/ hari dengan nilai ketetapan sekurang-kurangnya Rp. 24.000
9 Spanduk/Umbul-umbul
Rp. 1.000/ huruf dengan nilai ketetapan : 1. Rp. 2.500/M2/selama 7 hari 2. Rp. 4.500/M2/ 8 hari s/d 30 hari
10 Sun Scren Blid
1. Rp. 2.500/M2/selama 7 hari 2. Rp. 4.500/M2/ 8 hari s/d 30 hari
Lampiran I : Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor : 10 Tahun 2013 Tanggal : 29 April 2013
KELOMPOK KELAS JALAN PAJAK REKLAME KELAS I NO
KELAS II
KELAS JALAN
NO
KELAS JALAN
1. Jalan T. Ben Mahmud
1.
Syeh Abdul Rauf
2. Jalan Jend. Sudirman
2.
Jalan Nyak Adam Kamil
3. Jalan Merdeka
3.
Jalan T. Chik Ditiro
4. Jalan A. Yani
4.
Jalan Cut Nyak Dhien
5. Jalan T. R. Angkasah
5.
Jalan Habib Mustafa
6.
Jalan T. Cut Ali
7.
Jalan Hamzah Fansuri
8.
Jalan Abdul Sani
9.
Jalan T. Hasan Peukan
10. Jalan D. I Panjaitan 11. Jalan BB Jalal 12. Jalan Rahmat 13. Jalan Mawar Merah 14 Jalan Meurah Adam
KELAS III NO 1.
KELAS JALAN Jalan-jalan yang tidak termasuk Kelas I dan Kelas II
