PERANAN PERADILAN PERTANAHAN DALAM PENYELESAIAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN

M. Aulia Reza Utama : Peranan Peradilan Pertanahan Dalam Penyelesaian.....133

PERANAN PERADILAN PERTANAHAN DALAM PENYELESAIAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN M. Aulia Reza Utama Pengadilan Negeri Kota Banjarbaru E-mail: [email protected]

Abstract : This thesis is a normative approach to the study of legislation concerning the Judiciary, the role of land In dispute settlement of land, a large number of cases of land disputes that occur in Indonesia is not able to be solved completely by the national judicial Institute. This resulted in a protracted land dispute and the absence of legal certainty over the status of land ownership. The ruling of the inkracht (consisting of a fixed law) one case may take many years. This adds a load of time and power apparatus of land in litigants in court which can interfere with the smooth running of the Ministry of lands to the community. Then the judicial basis of the simple, fast and lightweight fee has not yet been realized. In accordance with the philosophy and the Constitution and based on the legal concept of indigenous BAL, diperkukan Special Court for settlement of land sengekta land in Indonesia. Through the Special Court of Justice function of land, can be more instrumental in supporting economic development, so that in the end can improve the welfare of the nation of Indonesia. The verdict, issued by a Special Court of landwill further give legal certainty and fairness as well as more beneficial to the partiesto the dispute, the community and the Countries with permanent megacu on the principle of settlement and costs that are as efficient as possible and the completion ofa short time. Keywords: The Role Of The Judiciary, Land, Land Disputes

Abstrak : Tesis ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan mengenai, Peranan Peradilan Pertanahan Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan, Sejumlah besar kasus sengketa tanah yang terjadi di Indonesia tidak mampu diselesaikan dengan tuntas oleh lembaga peradilan nasional. Ini mengakibatkan sengketa pertanahan yang berlarut-larut dan tidak adanya kepastian hukum atas status kepemilikan tanah. Putusan inkracht (berkekuatan hukum tetap) satu kasus dapat memakan waktu bertahun-tahun lamanya. Hal ini menambah beban waktu dan tenaga aparat pertanahan dalam berperkara di pengadilan yang dapat mengganggu kelancaran pelayanan pertanahan kepada masyarakat. Maka asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan belum terwujud. Sesuai dengan filosofi dan UUD 1945 dan berdasarkan atas UUPA yang berkonsep hukum adat, diperkukan pengadilan khusus pertanahan untuk penyelesaian sengekta pertanahan di Indonesia. Melalui pengadilan khusus pertanahan, fungsi badan peradilan dapat lebih berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan khusus pertanahan akan lebih memberi kepastian hukum dan keadilan serta lebih bermanfaat bagi para pihak yang bersengketa, masyarakat dan Negara dengan tetap megacu pada prinsip penyelesaian dengan biaya yang seefisien mungkin serta penyelesaian dalam waktu yang singkat.. Kata kunci: Peranan, Peradilan Pertanahan, Sengketa Pertanahan

134 Badamai Law Journal, Vol. 2, Issues 1, Maret 2017

Selain itu, otonomi

PENDAHULUAN Konflik agraria dan sengketa pertanah-

strategi

pemberdayaan

pemerintah

masyarakat

penjuru yang memicu konflik sosial lebih

kewenangan pemerintah pusat dan daerah.

luas. Masalah pertanahan bersifat multi-

Yang paling pokok, hingga kini belum ada

dimensi dan kompleks sebab aspek sosial,

produk legislasi, regulasi, dan institusi

ekonomi, ekologi, politik, dan pertahanan

khusus yang berwenang menangani dan

keamanan saling berhubungan satu dengan

menyelesaikan konflik pertanahan secara

yang lain.

komprehensif. konflik

dan

memicu

dan

an di negeri ini merebak di segala sektor dan

Maraknya

juga

daerah tanpa

ketegangan

sengketa

Perlu reorientasi politik dan kebijakan

pertanahan belum bisa diselesaikan regulasi

agraria nasional. Orientasi pembangunan

dan institusi yang ada. Penyebab utamanya,

perlu diarahkan kepada paradigma dan

ketimpangan penguasaan, pemilikan, peng-

praktik pembangunan ekonomi populis dan

gunaan dan pemanfaatan tanah, serta keka-

demokratis yang mengutamakan semangat

yaan alam lain sehingga lahirlah rasa

gotong royong berdasarkan Pancasila dan

ketidakadilan dan ketakpastian hukum di

konstitusi. Politik agraria nasional harus

masyarakat. Orientasi politik agraria nasio-

dijauhkan dari kapitalisme dan neoliberalis-

nal pun cenderung memihak pemodal besar

me.

dan meminggirkan rakyat kecil. Peraturan

menempatkan rakyat sebagai tuan di atas

perundang-undangan keagrariaan bersifat

tanahnya sendiri.

sektoral, tak sinkron, dan tak harmonis

Politik

Pada

agraria

aspek

nasional

peraturan

harus

perundang-

sehingga terjadi tumpang-tindih regulasi.

undangan, perlu dikaji ulang dan penataan

Birokrasi pemerintah pengelola keagrariaan

menyeluruh dengan merujuk nilai-nilai dasar

pun cenderung ego-sektoral, tak terkoordi-

Pancasila, UUD 1945 (Pasal 33 Ayat 3), dan

nasi dengan solid dan sinergis.1

UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

1

Data direktori putusan Mahkamah Agung dari sejumlah putusan kasasi dan peninjauan kembali yang terunggah dan dapat diunduh data putusannya, menunjukkan bahwa sengketa pertanahan termasuk sengketa yang prosentasenya cukup besar. Dari sekitar 12.847 putusan perdata umum yang diunggah oleh Mahkamah Agung, tercatat 44% perkaranya adalah tergolong dalam jenis sengketa pertanahan. Prosentase sengketa pertanahan dalam lingkup sengketa tata usaha negara yang ditangani oleh Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung cukup signifikan jumlahnya, tercata 1.126 putusan yang telah diunggah sehingga prosentase perkara pertanahan berkisar di angka 59,8%.Lihat,http//www.direktorimahkamahagung.go.id. Diakses Tanggal 27 Mei 2016

Pokok-pokok

hendaknya

Agraria.

membentuk

Presiden

”satgas”

yang

mengkaji ulang seluruh peraturan perundang -undangan terkait tanah dan kekayaan alam yang melibatkan instansi terkait dibantu pakar dan LSM yang kompeten. Pembentukan mekanisme dan kelembagaan untuk


menangani konflik dan sengketa pertanahan

penguasaan dan penggunaan tanah rakyat

harus dilandasi dasar hukum yang kokoh.

dipadukan, khususnya masyarakat adat dan

Birokrasi keagrariaan pemerintah pun

lokal.

Ruang mediasi

dan mekanisme

perlu direnovasi. Kewenangan BPN diper-

resolusi konflik alternatif perlu dibuka.

kuat dan diperluas, disertai pembenahan

Penyelesaian masalah pertanahan mengede-

birokrasi dan peningkatan kualitas komit-

pankan kebersamaan yang menguntungkan

men aparaturnya. Semua kementerian terkait

semua pihak secara adil dan berkepastian

yang membidangi pertanahan, pertanian,

hukum.

perkebunan, kehutanan, pertambangan, ke-

Mengingat kompleksitas permasalahan

lautan, dan pesisir diarahkan ke satu

pertanahan dan keterbatasan kapasitas dan

kebijakan strategis nasional. Lebih mantap

respons kelembagaan yang ada, di sinilah

jika dibentuk ”Kementerian Koordinator

relevansi menghadirkan peradilan khusus

Agraria

yang

keagrariaan. Kini saatnya merintis pemben-

mengonsolidasikan kementerian terkait me-

tukan pengadilan pertanahan di bawah

nuju efektivitas politik dan kebijakan agraria

peradilan umum di lingkungan Mahkamah

baru.

Agung. Pengadilan pertanahan ini diisi para

dan

Pengelolaan

SDA”

Tak kalah penting, penataan ulang

hakim dan aparatus yang terdidik dan

otonomi daerah. Kewenangan pemerintah di

terlatih khusus untuk menangani perkara

bidang pertanahan yang dimiliki pemerintah

keagrariaan yang kompleks dan multi-

pusat

dimensi.

untuk

menjaga

integritas

NKRI

ditegaskan sambil menata arah kebijakan

Sistem hukum Indonesia menganut

desentralisasi yang lebih terintegrasi. Pem-

duality of jurisdiction dalam penanganan

bagian kewenangan di bidang pertanahan

sengketa sebagaimana lazimnya negara yang

antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabu-

bertradisi

hukum

Civil

paten/kota diperjelas dan dijalankan secara

termasuk

dalam

penanganan

konsisten.

pertanahan.2 Dengan adanya pembedaan

Terkait kelembagaan, tak terelakkan

yurisdiksi

maka

Law

sengketa

System, sengketa

pertanahan

diperlukan pembentukan kelembagaan khu-

memiliki dua jalur penyelesaian yaitu

sus untuk menangani dan menyelesaikan

peradilan umum yang mana objectumlitis

konflik dan sengketa pertanahan secara

menyangkut hak atau kepemilikan tanah,

tuntas, utuh, dan menyeluruh. Paradigma-

sedangkan penyelesaian sengketa pertanah-

nya: hukum progresif dan keadilan transi-

an melalui Peradilan Tata Usaha Negara

sional. Pendekatannya, sosial dan budaya

dilakukan apabila terkait dengan cacat

yang mengakomodasi kebinekaan sistem 2

Ibid


administrasi penertiban

atau

keabsahan

sertipikat

hak

prosedur

atas

tanah.

komprehensif sehingga dapat menjawab permasalahan

hukum

Terhadap penyelesaian sengketa melalui dua

upaya

dapat

jalur peradilan ini, salah satu hambatan yang

dengan menguatkan mekanisme penyelesai-

muncul adalah seringkali sulitnya eksekusi

an sengketa diluar pengadilan dan penye-

putusan pengadilan dalam hal terdapat

lesaian sengketa pertanahan melalui penga-

putusan pengadilan perdata, pidana dan tata

dilan khusus pertanahan.

yang

diatas.

Beberapa

ditempuh

misalnya

usaha negara dari Pengadilan Negeri atau

Mengenai upaya penyelesaian sengketa

Pengadilan Tata Usaha Negara sampai

pertanahan di luar pengadilan, seringkali

dengan kasasi atau bahkan peninjauan

menemui jalan buntu dan putusan melalui

kembali yang tidak konsisten satu sama lain

pengadilan malahan menjadi pemicu perma-

terhadap satu objek sengketa yang sama.

salahan baru,3 maka Peneliti disini tertarik

Dari gambaran diatas menunjukkan bahwa

untuk

putusan

mengenai

pengadilan

yang

seharusnya

mengangkat

sebuah

pentingnya

judul

dibentuk

tesis sebuah

menyelesaikan sengketa terkadang malah

lembaga peradilan khusus pertanahan, dan

bisa menjadi sumber permasalahan hukum

bagaimana konsep peradilan yang sesuai

baru, yaitu permasalahan yang oleh Badan

sehingga dapat menyelesaikan kasus kasus

Pertanahan

sebagai

pertanahan yang terjadi di Indonesia, tanpa

perbedaan persepsi, nilai atau pendapat,

mengindahkan rasa keadilan dan perkese-

kepentigan

badan

suaian dengan konsep penegakan hukum,

peradilan yang berkaitan dengan subjek atau

adapun judul yang akan peneliti angkat kali

objek hak atas tanah atau mengenai prosedur

ini

penerbitan hak atas tanah tertentu.

PERTANAHAN DALAM PENYELESAI-

Alasan

Nasional

disebut

mengenai

Kantor

putusan

Pertanahan

selaku

adalah;

“PERANAN

PERADILAN

AN SENGKETA PERTANAHAN”

tergugat/termohon eksekusi yang menyata-

Apa yang melatar belakangi pentingnya

kan tidak atau belum dapat melaksanakan

dibentuk Peradilan Pertanahan di Indonesia?

putusan pengadilan tata usaha negara yang

Apakah Peradilan Pertanahan dapat membe-

berkekuatan

rikan kepastian Hukum untuk menyelesai-

hukum

tetap

dikarenakan

putusan dianggap tidak sinkron dengan

kan kasus pertanahan di Indonesia?

putusan pengadilan negeri. Berdasarkan

pada

gambaran

pola

penyelesaian sengketa diatas beserta segala permasalahannya, perlu dirancang pola atau desain penyelesaian sengketa tanah yang

3

Berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tahun 2012, dari 7000 kasus sengeketa lahan yang terjadi di negeri ini, yang terselesaikan baru sekitar 60 persennya, atau setara 4.200 kasus. Sisanya yang sekitar 2.800 kasus atau 40 persennya, akan terselesaikan pada tahun berikutnya. Lihat http://nasional.kontan.co.id/news/konflik-tanahmarak-pengadilan-pertanahan.


karena fakta bahwa tanah merupakan tempat

PEMBAHASAN LATAR

BELAKANG

PENTINGNYA

tinggal

persekutuan,

bisa

memberikan

DIBENTUK PERADILAN PERTANAH-

penghidupan kepada persekutuan, tempat

AN DI INDONESIA

dimana

A. Teori Hukum yang Berkenaan dengan

meninggal dunia dikebumikan, serta tempat

para

warga

persekutuan

yang

tinggal dayang-dayang pelindung persekutu-

Hukum Pertanahan di Indonesia Tanah mempunyai arti penting dalam

an dan roh leluhur persekutuan.

kehidupan manusia. Dalam ajaran agama

Pada zaman dahulu ketika penduduk

Islam diyakini bahwa manusia sendiri

bumi masih jarang manusia bebas mengua-

berasal dari tanah dan akan kembali ke

sai tanah yang dianggapnya subur untuk

tanah. Dalam kehidupan manusia sehari-hari

bercocok tanam dan beraktifitas.Seiring

tidak sedikit terjadi pertumpahan darah yang

dengan perkembangan zaman, pada masa

disebabkan

kepemilikan

pemerintahan kerajaan-kerajaan dahulu di

tanah, bahkan satu keluarga terkadang bisa

nusantara rakyat juga bebas membuka lahan

retak akibat

dan mengusahai tanahnya atas seizin dari

masyarakat

oleh

sengketa

persengketaan tanah. “Di hukum etnis Jawa terkenal

raja/sultan.

Pada

masa

itu

sultan/raja

filosofi yang menyatkan sedumuk batuk

memang memilki otoritas yang relatif besar

senyari bumi, yen perlu ditohi pati (biar

atas tanah. Menurut Soemarsaid Martono

sejengkal

sebagaimana dikutip oleh Soeprijadi, “raja

tanah

miliknya

bila

perlu

dipertahankan sampai mati)”4 Menurut Soerojo Wignjodipoero

mempunyai dua hak atas tanah.pertama, 5

ada

berupa hak politik atau hak publik yang

dua hal yang menyebabkan tanah itu

mengatur dan menetapkan masalah luas

memiliki kedudukan yang sangat penting

daerah

dalam hukum adat, yaitu pertama, karena

Kedua, adalah hak untuk mengatur hasil

sifatnya, dimana tanah merupakan satu-

tanah sesuai dengan adat.”6

satunya benda kekayaan yang meskipun

1. Teori

mengalami keadaan yang bagaimanapun

dan

batas-batas

Hukum

kekuasaannya.

Pertanahan

yang

Pernah Berlaku di Indonesia

juga, toh masih bersifat tetap dalam

“Bumi dan air dan kekayaan yang

keadaannya, bahkan terkadang semakin

terkandung di dalamnya dikuasai oleh

lama harganya bisa semakin mahal. Kedua,

negara dan dipergunakan untuk sebesar-

4

Tampil Anshari Siregar. 2011. Pendaftaran Tanah Kepastian Hak, Medan : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Press Utara, hlm.1. 5 Soerojo Wignjodipoero.1983. Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat. Jakarta: PT. Gunung Agung, hlm. 197.

6

Soeprijadi. 1996. Reorganisasi Tanah serta Keresahan Petani dan Bangsawan di Surakarta 1911-1940. Tesis Magister Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Http://www.tesisugmtanah_.go.id. Diakses pada tanggal 21 Mei 2016, hlm. 1-2.


besar kemakmuran rakyat” demikian bunyi

ini

pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Berdasarkan

melaksanakan dan menerapkan ketentuan

bunyi pasal 33 tersebut dapat dipahami

yang terdapat

bahwa segala tanah air Indonesia berada di

tersebut.7

bawah kekuasaan negara, dan sebagai

2. Teori Hukum Nasional

konskwensinya negara berkewajiban untuk

bertindak

Teori

sebagai

dalam

hukum

pihak

pasal

yang

2

UUPA

nasional

yang

mempergunakan tanah air tersebut bagi

dimaksudkan disini adalah hak penguasaan

kemakmuran rakyatnya.

tanah yang didasarkan kepada

UUPA

Tanah memang menjadi hal penting

Nomor 5 Tahun 1960. Dalam hal ini Hak

dalam kehidupan manusia, untuk itu penting

penguasaan tanah yang berlaku secara

diatur keberadaannya, dan negara sebagai

yuridis di Indonesia tertuang dalam pasal 2

penguasa tanah bertanggungjawab untuk

UUPA: (1) Atas dasar ketentuan dalam

membuat

pertanahan

pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan

tersebut. maka setelah Indonesia merdeka

hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal

dan situasi politik agak normal, pada tanggal

1, bumi, air dan ruang angkasa termasuk

24 September 1960 disusunlah UU No. 5

kekayaan alam yang terkandung didalamnya

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

itu, pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh

Pokok Agraria yang kemudian dikenal

negara, sebagai organisasi seluruh rakyat.

dengan Undang Undang Pokok Agraria

(2) Hak menguasai dari Negara termaksud

(UUPA).

dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang

peraturan

tentang

UUPA sebagai turunan dari pasal 33

untuk :

ayat 3 UUD 1945 mengandung asas

a. mengatur

(prinsip) bahwa semua hak atas tanah

peruntukan, penggunaan, persediaan dan

dikuasi oleh negara, dan asas bahwa hak

pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa

milik atas tanah “dapat dicabut untuk

tersebut;

kepentingan umum”. prinsip ini tertuang

b. menentukan dan mengatur hubungan-

dalam pasal 2 dan pasal 18 UUPA.

hubungan hukum antara orang-orang dengan

Berdasarkan pasal 2 UUPA ini negara

bumi, air dan ruang angkasa.

menjadi

pengganti

semua

pihak

dalam

hal

ini

merupakan

lembaga hukum sebagai organisasi seluruh rakyat

Indonesia.

Pemerintah

menyelenggarakan

yang

mengaku sebagai penguasa tanah yang sah.Negara

dan

sebagai

lembaga pelaksana UU negara dalam proses

7

Syafruddin Kalo. 2013. Perbedaan Persepsi Mengenai Penguasaan Tanah dan Akibatnya Terhadap Masyarakat Petani di Sumatera Timur pada Masa Kolonial yang Berlanjut pada Masa Kemerdekaan, Orde Baru dan Reformasi. Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Http://www.perbedaanpersepsimengenai penguasaantanah_.com. Diakses pada tanggal 2 Mei 2014, hlm. 3.


(3) Wewenang yang bersumber pada hak

dan

menguasai dari negara tersebut pada ayat 2

perjuangan rakyat tani untuk membebaskan

pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-

diri dari kekangan-kekangan sistem feodal

besar

atas tanah dan pemerasan kaum modal

kemakmuran

rakyat,

dalam

arti

kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan

sisa-sisa

penjajahan;

khususnya

asing...”

dalam masyarakat dan Negara Hukum

Semangat menentang strategi kapitalis-

Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan

me dan kolonialisme yang telah menyebab-

makmur. (4) Hak menguasai dari Negara

kan terjadinya “penghisapan manusia atas

tersebut

manusia” (exploitation de l’homme par

diatas

pelaksanaannya

dapat

dikuasakan kepada Daerah-daerah Swastan-

l’homme) di

tra dan masyarakat-masyarakat hukum adat,

menentang strategi sosialisme yang diang-

sekedar diperlukan dan tidak bertentangan

gap “meniadakan hak-hak individual atas

dengan kepentingan nasional, menuntut

tanah”

ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

ideologis dan filosofis pembentukan UUPA.

Dengan

berlakunya

sisi

dan sekaligus

lain menjadi

landasan

maka

Selain itu, salah satu arti penting UUPA

peraturan-peraturan pertanahan yang meru-

lainnya, bahwa hukum agraria nasional

pakan produk pemerintahan Hindia Belanda

adalah berdasar hukum adat dan tidak lepas

seperti Agrarische Wet, Agrarische Besluit,

dari konteks landreform yang menjadi

dan Buku II BW yang menagtur tentang

agenda pokok pembentukan struktur agraria

pertanahan menjadi tidak berlaku lagi,

saat itu.8 (Faizah, Perkembangan Konsep

karena

Kepentingan

memang

UUPA

di

satu sisi;

UUPA

dimaksudkan

Umum

sebagai pengganti dari ketentuan-ketentuan

Pengambilalihan

pertanahan

Indonesia.

produk

Belanda

yang

kapitalistik

pemerintah

terkesan

dan

Hindia

imprealistik,

feodalistik.

Hak

dalam atas

Hukum Tanah

di

3. Hubungan Saling Pengaruh antara

Tentang

Hukum Eropa, Hukum Adat dan

kelahiran UUPA dalam semangat anti

Hukum Nasional terhadap Status

imprealistik, kapitalistik dan feodalistik ini

Kepemilikan Tanah di Indonesia

Boedi Harsono sebagaimana dikutip Lilis

Sebagaimana diketahui bahwa sebelum

Nur Faizah mencatat sebagai berikut:

bangsa eropa menjajah nusantara, di nusan-

UUPA

konteks

tara ini terdapat beberapa kerajaan-kerajaan

“...perjuangan perombakan hukum agraria

yang pemerintahannya diatur dan dijalankan

nasional

sendiri

berjalan

perjuangan

lahir

erat

bangsa

dalam

dengan

sejarah

Indonesia

untuk

melepaskan diri dari cengkraman, pengaruh,

8

Lilis Nur Faizah. 2007.,Perkembangan Konsep Kepentingan Umum dalam Hukum Pengambilalihan Hak atas Tanah di Indonesia (1960-2006). Yogyakarta. Fakultas Hukum UGM


berdasarkan adat istiadat yang berlaku di

Hukum

wilayah kerajaan tersebut. Peraturan-peratu-

Pemerintah

ran yang berlaku di wilayah kerajaan itu

memberlakukan

dianut dan diwariskan secara turun temurun

dengan menerapkan aturan yang berlaku

sehingga menciptakan keharmonisan dianta-

di Negeri Belanda di Indonesia, serta

ra sesama masyarakat hukum adat yang

3. Hak-hak atas tanah daerah yang di

bersangkutan.

lambat

Dalam

hal

Hindia asas

ini,

Belanda konkordansi

atasnya masih ada penguasaan dari

Kedatangan bangsa eropa ke nusantara yang

Eropa.

laun

akhirnya

menjajah

nusantara ini, berdampak besar terhadap perobahan tatanan masyarakat hukum adat

kerajaan setempat, misalnya Yogyakarta, Surakarta, Sumatera Timur dan daerahdaerah swapraja lainnya. Menurut

Wignjodipoero10

pengaruh

yang mendiami nusantara ini.Perobahan itu

kekuasaan kerajaan-kerajaan dan kekuasaan

dirasakan betul oleh penduduk baik itu

pemerintah Hindia Belanda terhadap hak

disebabkan oleh politik yang diterapkan oleh

ulayat ada yang bersifat positif dan ada juga

penjajah maupun hukum yang diberlakukan

yang bersifat negatif. Pengaruh yang bersifat

oleh pemerintah penjajah.

positif pada umumnya berwujud sebagai

Salah satu perubahan yang terjadi itu

perlindungan ataupun penegakan daripada

adalah dalam hal keagrariaan. Sebelum

hak ulayat sesuatu persekutuan terhadap

pemerintahan belanda berkuasa di Indonesia

tanah wilayahnya. Contohnya adalah berupa

maka hak-hak atas tanah yang berlaku di

timbulnya surat-surat “pikukuh” ataupun

Indonesia di atur berdasarkan hukum adat,

“piagam” yang dikeluarkan oleh kerajaan

akan tetapi setelah pemerintah belanda

dengan maksud untuk menegaskan batas-

berkuasa maka pengaturan hak-hak atas

batas wilayah persekutuan yang bersangkut-

tanah yang diberlakukan bisa dikelompok-

an, hal mana berarti suatu perlindungan bagi

kan ke dalam 3 jenis yaitu:9

persekutuan yang bersangkutan terhadap

1. Hak-hak asli Indonesia, yaitu hak-hak

pihak ketiga. Hal semacam ini didapati pula

atas tanah menurut hukum adat; 2. Hak-hak Barat, yaitu hak-hak atas tanah

pada masa pemerintahan kolonial belanda, yaitu dengan diundangkannya “ordonansi-

menurut Hukum Barat, yaitu hukum

ordonans”

yang dibawa oleh Pemerintah Hindia

Staatsblad 1941 No. 356 dan “marga-

Belanda ke Indonesia bersamaan dengan

ordonansi”Staatsblad

seperti

“desa

ordonansi”

1931

No.

6.11

Adapun pengaruh negatif dari kekuasaan 9

Mudjiono. 2007. Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia Melalui Revitalisasi Fungsi Badan Peradilan. Jurnal Hukum No. 3, hlm. 459.

kerajaan-kerajaan dan kekusaan pemerintah10 11

Wignjodipoero.Op.Cit.,hlm. 200. Ibid.


an hindia belanda terhadap hak ulayat

prinsip

berupa

tersebut.13

pemerkosaan

terthadap

hak-hak

prinsip

hukum

undang-undang

ulayat, pembatasan hak masyarakat hukum

Jika perumusan norma dan prinsip

adat oleh pemerintah terhadap penggunaan

hukum sudah memiliki kepastian hukum

tanah ulayat, dan lain sebagainya.

tetapi hanya berlaku secara yuridis saja

4. Teori Kepastian Hukum

dalam arti hanya demi undang-undang

Kepastian hukum dalam the concept of law karya

mengomentari

Tan Kamello kepastian hukum seperti ini

kepastian hukum dalam undang-undang.

tidak akan dan tidak pernah menyentuh

Beliau berpendapat bahwa kadang-kadang

kepada masyarakatnya. Pendapat ini mung-

kata-kata dalam sebuah undang-undang dan

kin peraturan hukum yang demikian disebut

apa yang diperintahkan undang-undang

dengan

tersebut dalam suatu kasus tertentu bisa jadi

ti (doodregel) atau hanya sebagai peng-hias

jelas sekali, namun terkadang mungkin ada

yuridis dalam kehidupan manusia.14

keraguan

H.L.A.

terkait

Hart

semata-mata (law in the books), menurut

dengan

norma

hukum

yang

ma-

penerapannya.

Keraguan itu terkadang dapat diselesaikan

B. Tata Cara Pembentukan Peraturan

melalui interpretasi atas peraturan hukum

Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

lainnya. Hal inilah menurut H.L.A Hart

Tidaklah berlebihan jika dinyatakan

salah satu contoh ketidakpastian (legal

bahwa "tanah" adalah merupakan salah satu

uncertainty) hukum.12

sumber daya yang menjadi kebutuhan dan

Menurut Tan Kamello, dalam suatu

kepentingan semua orang, badan hukum,

undang-undang, kepastian hukum (certainty)

dan

meliputi dua hal pertama, kepastian hukum

Kenapa demikian penting dan strategisnya,

dalam perumusan norma dan prinsip hukum

Tidak lain karena tanah sangat dibutuhkan

yang tidak bertentangan antara satu dengan

orang, badan hukum, dan sektor-sektor

yang lainnya baik dari pasal-pasal undang-

tersebut untuk melakukan aktivitas hidup-

undang itu secara keseluruhan maupun

nya, baik secara langsung maupun tidak

kaitannya dengan pasal-pasal lainnya yang

langsung. Itulah sebabnya, tanah perlu diatur

berada

terse-

melalui kebijakan dan peraturan perundang-

but. Kedua, kepastian hukum juga berlaku

an yang tepat, konsisten, dan berkeadilan.

dalam

Dengan demikian diharapkan tanah dapat

di

luar

undang-undang

melaksanakan norma-norma

dan

atau

sektor-sektor

pembangunan.

12

H.L.A Hart. 1997. The Concept of Law. New York : Clarendon Press-Oxford. diterjemahkan oleh M. Khozim. 2010. Konsep Hukum. Bandung: Nusamedia, hlm. 230.

13

Tan Kamelo. 2004. Hukum Jaminan Fidusia. Bandung : Alumni, hlm. 117. 14 Ibid., hlm. 118.


menjadi faktor pencapaian kesejahteraan

kekayaan alam serta seluruh kandungannya

rakyat secara berkeadilan.15

dikuasai oleh negara sebagai organisasi

Namun pada kenyataannya di Indonesia

kekuasaan

seluruh

rakyat.

Penegasan

selama ini tidaklah demikian. Yang ada

terhadap konsepsi hak menguasai dari

adalah terjadinya banyak perselisihan dan

negara ini telah dijelaskan dalam Pasal 2

sengketa dalam penguasaan, pemilikan,

ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun

penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Bah-

1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok

kan

Agraria yang memberi kekuasaan kepada

jumlah

sengketa

tanah

tersebut

cenderung meningkat seiring dengan ber-

negara untuk:

jalannya waktu. Untuk itulah diperlukan

a. Mengatur

dan

menyelenggarakan

upaya nyata dan sungguh-sungguh dalam

peruntukan, penggunaan, persediaan dan

penyelesaian kasus atau sengketa tanah yang

pemeliharaan

telah ada selama ini. Sehingga, diperlukan

angkasa tersebut;

adanya peluang "gugatan sengketa tanah"

bumi, air

dan

ruang

b. Menentukan dan mengatur hubungan-

yang diatur dengan mekanisme yang baik.

hubungan hukum antara orang-orang

C. Urgensi

dengan bumi, air dan ruang angkasa;

Keberadaan

Peradilan

c. Menentukan dan mengatur hubungan-

Pertanahan di Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Repub-

hubungan hukum antara orang-orang dan

lik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

perbuatan-perbuatan

sebagai landasan konstitusional, melalui

mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

batang tubuhnya Pasal 33 ayat (3) telah

hukum

yang

Konstitusi Negara Republik Indonesia

mewajibkan agar penggunaan sumber daya

melalui

alam dan ekosistemnya dipergunakan untuk

memberikan perlindungan tertinggi kepada

sebesar-besarnya

setiap rakyat Indonesia dalam menikmati

kemakmuran

rakyat,

Pasal

33

ayat

(3)

tersebut

“bumi dan air dan kekayaan alam yang

kekayaan

terkandung di dalamnya dikuasai oleh

dalamnya untuk dikuasai oleh negara dan

negara dan dipergunakan untuk sebesar-

dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemak-

besarnya kemakmuran rakyat”.

muran rakyat. Sistem hukum Indonesia

alam

yang

terkandung

di

Atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3)

menganut duality of jurisdiction dalam

UUD 1945 tersebut, dapat dimaksudkan,

penanganan sengketa sebagaimana lazimnya

bahwa pada tingkat tertinggi, bumi, air dan

negara yang bertradisi hukum Civil Law System,

15

Abdul Haris. 2005. Https: // Www.Mail Archive. Com/Proletar @Yahoogroups. Com/Msg09553.Html. Diakses pada tanggal 21 Juli 2016.

termasuk

sengketa pertanahan.

dalam

penanganan


KEPASTIAN HUKUM YANG AKAN

Dimuatnya berita-berita mengenai Per-

DIBERIKAN PENGADILAN KHUSUS

pajakan di Indonesia beberapa waktu yang

PERTANAHAN GUNA MENGAKOMO-

lalu membuat banyak masyarakat kita

DIR BANYAKNYA KASUS PERTANA-

bertanya-tanya tentang keberadaan Pengadi-

HAN DI INDONESIA.

lan Pajak yang selama ini tidak diketahui

A. Problematika Penyelesaian Sengketa

keberadaannya, hal ini bisa menimbulkan isu tentang pentingnya keberadaan Pengadil-

Pertanahan di Indonesia. Konflik agraria merupakan problem

an Pertanahan yang dapat menjadi bagian

mondial. Artinya bisa ditemui dimanapun

penting dari Badan Pertanahan Nasio-

ketika

bumi.

nal. Isu ini dapat menjadi pemikiran bagi

Indonesia memiliki sejarah konflik agraria

kita tentang penting tidaknya pendirian se-

yang sangat panjang yang juga melibatkan

buah institusi Pengadilan (berupa pengadilan

stakeholders yang sangat luas yang memiliki

pertanahan) sebagai bagian tidak terpisahkan

kepentingan

dari Badan pertanahan Nasional.

kaki

kita

menginjakkan

terhadap

sumber-sumber

agraria. Dengan kelembagaan penyelesaian

1. Alasan-Alasan Pentingnya Peradilan

konflik yang tidak memiliki kapasitas untuk

Pertanahan.

membaca source of problem dari konflik

Dalam

agraria membuat konflik yang timbul tidak

dikemukakan

mudah untuk diselesaikan. Dengan adanya

dipertimbangkan sebagai bahan Pertimbang-

kenyataaan ini kemudiankonflik agraria di

an yaitu : Masalah tanah merupakan masalah

cap sebagai unresolved problem. Meskipun

yang khusus /spesifik yang memerlukan

istilah unresolved problem dapat dikatakan

penanganan

mengandung kebenaran empirik namun

sus tentang pertanahan. Sengketa agraria

dalam perspektif conflict resolution penggu-

memang merupakan suatu bentuk sengketa

naan istilah itu untuk konflik agraria tidak

yang bersifat spesifik sehingga memerlukan

tepat.Sebab banyak pengalaman negara lain

pengetahuan khusus. Ketika sengketa terse-

yang mampu keluar dari kemelut ini,

but diajukan ke pengadilan untuk diperiksa

misalnya New Zaeland dengan konsep

dan diputus guna mendapatkan keadilan,

Treaty.

16

permasalahan alasan-alasan

dan

ini

dapat

yang

dapat

pengetahuan

khu-

niscaya dibutuhkan hakim yang menguasai

B. Telaah Yuridis Mengenai Pembentuk-

hukum agraria. “Hakim yang memutus

an Peradilan Pertanahan di Indonesia.

sengketa agraria pada saat ini, baik di pengadilan umum maupun pengadilan tata usaha

16

Elza Syarif. 2012. Menuntaskan Sengketa Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan.Jakarta:Gramedia, hlm.350.

negara

pada

dasarnya

memiliki

pengetahuan hukum yang bersifat general”.


Dalam

setiap

pertimbangan

hukum

putusan hakim sering tidak mengacu pada

penyelesaian sengketa tersebut. Kelemahan itu adalah :17

hukum tanah nasional dan lebih mengedepankan hukum perdata dan hukum administrasi. Hal ini tentu saja akan menimbulkan perbedaan karena dalam melaksanakan tugas BPN berpegang dan mengacu pada hukum tanah nasional

dan perangkat peraturan

pelaksanaannya. 2. Sejumlah Besar Kasus Sengketa Tanah di Indonesia Belum dapat di Selesaikan Secara Tuntas Oleh Peradilan Umum. Sejumlah besar kasus sengketa tanah yang terjadi di Indonesia tidak mampu diselesaikan dengan tuntas oleh lembaga peradilan nasional. Ini mengakibatkan sengketa pertanahan yang berlarut-larut dan tidak adanya kepastian hukum atas status kepemilikan tanah. Putusan inkracht (berkekuatan hukum tetap) satu kasus dapat memakan waktu bertahun-tahun lamanya. Hal ini menambah beban waktu dan tenaga aparat pertanahan dalam berperkara di pengadilan yang dapat mengganggu kelancaran pelayanan pertanahan kepada masya-rakat.maka asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan belum terwujud.

a) Mekanisme eksekusi yang sulit, jika salah satu pihak tidak bersedia melaksanakan isi perdamaian/kesepakatan yang telah terjadi dalam mediasi, maka pihak lain tidak dapat memaksa agar pihak lawan melaksanakannya. Karena itu, cara yang dapat ditempuh adalah dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, sehingga pada akhirnya perkara tersebut memerlukan waktu penyelesaian yang cukup lama; b) Proses mediasi sangat bergantung kepada itikad baik para pihak untuk menyelesaikan masalahnya. Hal itu berarti, bahwa para pihak yang bersengketa harus benar-benar bersedia menerima dan melaksanakan kesepakatan yang terjadi melalui mediasi; c) Jika di dalam mediasi tidak dilibatkan penasihat hukum atau lawyer sangat mungkin fakta hukum yang penting tidak disampaikan kepada mediator sehingga dapat mengakibatkan kesepakatan (keputusan) menjadi bias. 4. Kewenangan Pembatalan Sertifikat. Suatu sertifikat yang merupakan produk

3. Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar

Pengadilan Masih Memiliki

Banyak Kelemahan Dalam penyelesaian sengketa pertanahan yang dihadapi oleh Badan Pertanahan Nasional ada beberapa kelemahan dalam

dari Badan Pertanahan Nasional dapat dibatalkan oleh putusan Pengadilan Negeri apabila

terjadi

17

Perkara,

sehingga

Arie Hutagalung. 2005. Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah. Jakarta:Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, hlm. 369.


mengakibatkan kurang kuatnya kepemilikan

badan

peradilan

yang

berbeda.

Pada

sertifikat tersebut. Berdasarkan hal ini,

umumnya penyelesaian sengketa pertanahan

Badan Pertanahan Nasional tidak dapat

yang terkait sengketa kepemilikan diserah-

mengintervensi Putusan Pengadilan.

kan keperadilan umum, sedangkan terhadap

5. Landasan Hukum dalam Pembentuk-

sengketa keputusan Badan Pertanahan Nasional melalui Peradilan Tata Usaha Negara

an Pengadilan Pertanahan Untuk mempayungi berdirinya Institusi

yang diatur dalam dan sengketa yang me-

yang tidak terpisahkan dari Badan Pertanah-

nyangkut tanah wakaf diajukan ke Peradilan

an Nasional ini ada beberapa peraturan

Agama.19

hukum yang dapat dipakai untuk mewadahinya;

18

a. Undang-Undang Dasar 1945

Berdasarkan penjelasan tentang spesifikasi dari lembaga penyelesaian sengketa

(UUD

1945) UUD b. Undang-undang No 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

baik melalui non litigasi maupun litigasi. Sampai saat ini jelas bahwa semua cara itu tidak dapat menyelesaikan sengketa pertanahan secara tuntas dalam waktu yang singkat,

c. Analogi berdasarkan Peraturan Perun-

malah cenderung berlarut-larut. Penyelesai-

dang-undangan mengenai Pembentuk-

an sengekta pertanahan melalui mediator

an Pengadilan Khusus

yaitu melalui Badan Pertanahan Nasional,

C. Dibentuknya Badan Peradilan Perta-

tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat,

nahan Guna terpenuhi Kepastian Hu-

teman atau kerabat, maupun professional

kum dalam Sistem Peradilan di Indo-

selama ini kurang memuaskan. Bergesernya

nesia.

nilai-nilai moralitas dan budaya ketimuran

Masalah pertanahan memiliki dua di-

membuat kepatuhan atas putusan solusi

mensi hukum di dalamnya, yaitu dimensi

yang dibuat oleh mediator sangat kurang

hukum privat dan hukum publik, dimensi

sehingga tidak dilaksanakan oleh para pihak,

hukum privat memiliki masalah-masalah

jika dipikirkan tidak menguntungkan dirin-

pertanahan yang berkaitan dengan aspek

ya.

keperdataan, baik perdata umum maupun

otomatis akan dipatuhi karena tidak ada

perdata khusus agama, sedangkan dimensi

upaya paksa. Jadi penyelesaian sengketa

hukum publik tampak dari masalah-masalah

pertanahan melalui musyawarah sangat sulit

pidana pertanahan dan aspek administratif

untuk berhasil, kecuali bagi sengketa per-

Apalagi

keputusan

tersebut

tidak

pertanahan. Masing-masing aspek sengketa pertanahan di atas tunduk pada yuridiksi 18

Elza Syarif. Op. Cit., hlm. 388.

19

Hery Abduh Sasmito. 2015. Urgensi Pembentukan Pengadilan Pertanahan di Indonesia. Jakarta:Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung. hlm.49.


tanahan yang masalahnya sangat sederhana

pertanahan melalui alternatif penyelesaian

dan para pihaknya masih dalam lingkungan

sengekta tidak efektif.20

kehidupan yang masih sederhana di pedesaan.

Masalah sengketa tanah bukan seperti sengeketa dagang/bisnis,dimana para pihak

Penyelesaian sengketa pertanahan me-

saling kenal. Dalam sengketa tanah para

lalui arbitrase perlu didasarkan pada perjan-

pihak belum tentu saling kenal. Bila terjadi

jian antar para pihak yang sepakat untuk

suatu tindakan penyerobotan, pemalsuan

menyelesaikan melalui arbitrase ataupun

surat, penggusuran, dan lain-lain, setiap

alternatif penyelesaian sengketa terlebih da-

orang yang merasa haknya terganggu akan

hulu. Jadi penyelesaian sengketa pertana-

berjuang mempertahankan hak-haknya ter-

han yang dapat diselesaikan dalam arbitrase

sebut. Sengketa seperti ini sulit untuk diatasi

ataupun alternatif penyelesaian sengketa

melalui artbitrase, karena selain sulit untuk

tersebut adalah yang masalahnya tidak terla-

dibuat suatu oerjanjian arbitrase, juga karena

lu rumit dan hanya masalah-masalah tertentu

tanah diatur hukum publik dan harus ke-

saja, asalkan sebelumnya para pihak sudah

kuatan upaya paksa untuk menjalankan

membuat

putusan tersebut.

kesepakatan,misalnya

tentang

sengketa jual beli tanah atau tentang ganti

Pengadilan Tata Usaha Negara juga

rugi tanah. Tapi sengketa pertanahan yang

masih jauh dari memenuhi harapan pencari

menyangkut kepemilikan tanah tentunya ti-

keadilan terhadap sengketa pertanahan kare-

dak dapat diatasi oleh artbitrase ataupun

na objek sengketanya terbatas, yaitu tentang

alternatif penyelesaian sengketa. Karena

keputusan pejabat tata usaha Negara. Di luar

dalam sengketa demikian diperlukan pembu-

objek tersebut pengadilan Tata Usaha Nega-

ktian yang rumit, saksi-saksi, riwayat tanah,

ra tidak berwenang untuk memeriksa dan

penelurusan batas-batas tanah, dan persi-

mengadili sengketa. Kaidah hukum yang

dangan yang bersifat formal dan terbuka

hadir dalam pengadilan Tata Usaha Negara

untuk umum.

adalah” keputusan Tata Usaha Negara yang

Dalam Alternatif Penyelesaian sengke-

berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak

ta, sifat mengikat pada keputusannya sama

termasuk wewenang peradilan Tata Usaha

dengan keputusan hasil musyawarah dan

Negara”, hal ini memberikan kesan bahwa

mufakat yang dilakukan mediator, sehingga

peradilan Tata Usaha Negara tidak berwe-

kurang efektif juga, apalagi sampai saat ini

nang mengadili semua perkara dengan objek

belum adanya aturan yang lebih rinci dan

sertifikat tanah maupun keputusan-keputus-

lengkap. Sehingga penyelesaian sengketa 20

Yudha Pandu. 2002. Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.Jakarta: Fikahai Aneska, Hal.11.


an lain yang terkait dengan tanda bukti hak

Para pencari keadilan dalam penye-

kepemilikan. Padahal jika dikaitkan dengan

lesaian

kasus posisi, jelas bukan yang dimaksudkan

peradilan, baik peradilan umum maupun

melainkan titik beratnya lebih dilihat dari

Tata Usaha Negara, menghadapi kenyataan

aspek objektum litis-nya, yaitu akta jual-

yang jauh dari harapan karena penyelesaian

21

beli

sengketa

pertanahan

melalui

sengekta dari tingkat pertama, banding,

Dari hasil analisa terhadap beberapa

kasasi, dan peninjauan kembali dalah proses

kasus menyangkut sengketa Pertanahan

litigasi yang memakan waktu yang sangat

yang telah mempunyai kekuatan hukum

lama, bisa mencapai lebih dari 7 (tujuh)

tetap dari Pengadilan , perlu peningkatan

tahun. Kadang juga setelah kasasi ataupun

pemahaman substansi permasalahan berke-

peninjauan kembali memberikan kemenang-

naan dengan konsep yang mendasarinya

an pihak,ternyata didapatkan fakta bahwa

agar keputusan yang diambil sungguh-

kemenangan pihak tersebut didasarkan atas

sungguh dapat memberikan keadilan dan

bukti-bukti yang aspal (asli tapi palsu)

kepastian hukum, sehingga dapat diterima

sehingga putusan yang telah diperjuangkan

oleh pencari keadilan karena keputusan

bertahun-tahun dengan biaya yang tidak

tersebut bermanfaat bagi pencari keadilan

seditki itu ternyata sia-sia dan hasilnya

tersebut.

status tanah tetap tidak jelas.

Masalah tanah dari segi yuridis meru-

Pencari

keadilan

yang

melakukan

pakan hal yang tidak sederhana pemecahan-

upaya hukum atas sengketa pertanahan da-

nya dan dalam suatu kasus sering ada

pat melakukan gugatan ke pengadilan umum

beberapa instansi yang langsung ataupun

tentang kepemilikan dan mengajukan gugat-

tidak langsung terlibat dengan sengketa

an atas surat keputusan dari Badan Pertanah-

yang diajukan dalam pengadilan baik Pera-

an Nasional yang berkaitan dengan kepemi-

dilan umum maupun Peradilan Tata Usaha

likan tanah, sehingga dapat terjadi keputusan

Negara. Kesatuan pemahaman terhadap kon-

yang telah mempunyai kekuatan hukum

sep

tetap dari pengadilan umum yang amar

sangat

diperlukan

agar

terdapat

kesamaan persepsi yang diharapakan dapat

putusannya

bertentangan

dengan

amar

menghasilkan keputusan yang memuaskan

putusan dari pengadilan Tata Usaha Negara

opera pihak, adil dan bermanfaat bagi para

yang telah mempunyai kekuatan tetap, maka

pihak/pencari keadilan, masyarakat, dan

putusan mana yang dieksekusi. Jadi terhadap

Negara.

satu objek tanah telah terdapat 2 (Dua) putusan atas status tanah sengketa tersebut yaitu dari pengadilan umum, dan pengadilan

21

Heri Abduh Sasmito, 2015.Op.Cit., hlm.118.


tata usaha Negara yang saling bertentang-

apa yang diperintahkan undang-undang

an.Keadaan ini merupakan pertentangan

tersebut dalam suatu kasus tertentu bisa jadi

yuridiksi hukum antar pengadilan.

jelas sekali, namun terkadang mungkin ada

Kemudian setelah adanya keputusan

keraguan

terkait

dengan

penerapannya.

yang telah mempunyai hukum tetap dari

Keraguan itu terkadang dapat diselesaikan

pengadilan umum, sewaktu akan di eksekusi

melalui interpretasi atas peraturan hukum

ternyata

berubah

lainnya. Hal inilah menurut H.L.A Hart

sehingga tidak dapat di eksekusi. Atau sejak

salah satu contoh ketidakpastian (legal

awal persidangan tidak pernah ada sidang

uncertainty) hukum.

keadaan

tanah

telah

lokasi tanah sehingga tidak diketahui batas-

Kasus-kasus

pertanahan

adalah

batas tanah sengeketa secara fisik, sehingga

sengketa multi wajah yang di dalamnya

sewaktu akan dieksekusi tidak diketahui

terdapat aspek hukum publik yang menjadi

letak tanah sengekta.

domain, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Pidana, serta aspek hukum perdata yang menjadi domain Peradilan Umum dan

PENUTUP Berdasarkan teori keadilan John Rawls, diharapkan pengadilan khusus penyelesaian sengketa

pertanahan

Berdasarkan problematika penyelesaian

untuk

sengketa pertanahan, sengketa atau konflik

memberikan keputusan yang benar sesuai

pertanahan, apalagi kalau sudah sampai

dengan fakta-fakta yang ada, adil, diterima

menjadi perkara di pengadilan, merupakan

oleh para pihak, bermanfaat bagi para pihak,

masalah kompleks dan laten yang harus

masyarakat, dan Negara. Yang jelas kita

diselesaikan.

dapat

yang

meningkat seiring semakin bertambahnya

sederhana, cepat, dengan biaya ringan dan

kebutuhan masyarakat akan tanah, baik yang

yang terpenting memberikan suatu kepastian

akan dijadikan lokasi pemukiman maupun

hukum terhadap status tanah serta kepastian

untuk

penegakan hukum berupa data terlaksananya

pertambangan, atau keperluan lain. Jika

eksekusi atas keputusan yang telah mem-

demikian halnya, maka sedemikian penting

punyai kekuatan hukum. Sejalan dengan

membentuk

teori Kepastian hukum dalam the concept of

Indonesia.

memenuhi

law karya

H.L.A.

bermanfaat

Peradilan Agama.

atas

Hart

peradilan

Eskalasi

lahan

konflik

pertanian,

pengadilan

semakin

perkebunan,

pertanahan

di

mengomentari

Hadirnya peradilan pertanahan mampu

kepastian hukum dalam undang-undang.

menjawab konflik pertanahan akan sangat

Beliau berpendapat bahwa kadang-kadang

dipengaruhi oleh bacaan historis-sosiologis

kata-kata dalam sebuah undang-undang dan

terhadap konflik pertanahan dan peradilan


itu sendiri. Hal itu sangat dibutuhkan

bangsa Indonesia. Putusan yang dikeluarkan

terutama ketika peradilan pertanahan itu

oleh pengadilan khusus pertanahan akan

dibentuk dengan paradigma baru dengan

lebih

argumentasi

dan

keadilan serta lebih bermanfaat bagi para

extra

pihak yang bersengketa, masyarakat dan

ordinary, karena akan cukup banyak jebakan

Negara dengan tetap megacu pada prinsip

yang

baik

penyelesaian dengan biaya yang seefisien

(political will) yang seharusnya menjadi roh

mungkin serta penyelesaian dalam waktu

dari pengembangan peradilan pertanahan.

yang singkat.

perlunya

yang

membenarkan

respons

bisa

yang

bersifat

menjerumuskan

niat

memberi

kepastian

hukum

dan

Sejumlah besar kasus sengketa tanah

Kedepan pembentukan Peradilan Perta-

yang terjadi di Indonesia tidak mampu

nahan sebagai bentuk pengadilan khusus da-

diselesaikan dengan tuntas oleh lembaga

pat dilakukan dengan menggunakan UU No

peradilan

mengakibatkan

48Tahun 2009, sebagai landasan Hukum

sengketa pertanahan yang berlarut-larut dan

pembentukannya. Pembentukan Pengadilan

tidak adanya kepastian hukum atas status

Pertanahan tersebut, dapat menjadikan efi-

kepemilikan

inkracht

siensi dan efektifitas dalam penyelesaian

(berkekuatan hukum tetap) satu kasus dapat

sengketa Pertanahan dan Penegakan Asas

memakan waktu bertahun-tahun lamanya.

Cepat, Murah dan Sederhana. Digunakan

Hal ini menambah beban waktu dan tenaga

Wajib digunakan sebagai bahan Pertimbang-

aparat pertanahan dalam berperkara di

an, dengan adanya pembentukan Pengadilan

pengadilan

mengganggu

ini, memungkinkan tercapainya kepastian

kelancaran pelayanan pertanahan kepada

Hukum Produk Badan Pertanahan Nasional,

masyarakat.maka

yang

serta dalam pembentukan Peradilan Khusus

sederhana, cepat dan biaya ringan belum

diperlukan komitmen pemerintah, dukungan

terwujud.

politik, kaidah hukum dan anggaran.

nasional.

Ini

tanah.

yang

Putusan

dapat

asas

peradilan

Sesuai dengan filosofi dan UUD 1945

Diharapkan Kedepannya tidak ada

dan berdasarkan atas UUPA yang berkonsep

asumsi bahwa apabila Peradilan Khusus

hukum adat, diperkukan pengadilan khusus

Pertanahan dibentuk, akan menyebabkan

pertanahan untuk penyelesaian sengekta

perkara-perkara yang masuk ke pengadilan

pertanahan di Indonesia. Melalui pengadilan

umum menjadi berkurang, akan tetapi lebih

khusus pertanahan, fungsi badan peradilan

terfokus pada kepentingan umum yang lebih

dapat lebih berperan dalam menunjang

besar, agar masyarakat pencari keadilan

pembangunan

pertanahan mendapatkan kepastian hukum.

ekonomi,

sehingga

pada

akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan


ta : Gadjah Mada University Press.

DAFTAR PUSTAKA Abdurrahman. 1978. Tentang dan Sekitar

Harsono, Boedi, 1995. Himpunan Peraturan

UUPA. Bandung : Alumni.

Perundang-Undangan

-----------------. 1996. Masalah Pencabutan Hak-Hak

atas

Pembebasan

Tanah,

Tanah,

Agraria. Jakarta : Djambatan. -----------------

2003.

Hukum

Agraria

dan

Indonesia, Sejarah Pemben-

Pengadaan

Tanah

Bagi

tukan Undang-Undang Pokok

Pelaksanaan

Pembangunan

Agraria, Isi dan Pelaksana-

Untuk Kepentingan Umum di Indonesia.

Bandung

annya. Jakarta : Djambatan.

: Hutagalung,

Mandar Maju. 1996.

Arie.S.,

2005.

Tebaran

Pemikiran Seputar Masalah Badan Pertanahan Nasional. 1992. Pokok-

Hukum

Pokok Kebijakan Pertanahan

Tanah.

Jakarta

:

LPHI.

di Indonesia. Jakarta : BPN. Indroharto. Budiono, Herlien. 2007. Kumpulan Tulisan

Usaha

Memahami

Undang-Undang

Tentang

Hukum Perdata di Bidang

Peradilan Tata Usaha Negara

Kenotariatan.

Buku

Bandung

:

Citra Aditya Bakti.

I.

Jakarta: Pustaka

Sinar Harapan.

Darmawan, Dadan. 2008. 75 Tanya Jawab

---------------

2000.

Usaha

Jual Beli Properti. Jakarta :

Undang-Undang

Visimedia.

Peradilan

Gautama, Sudargo, 1993. Tafsiran UndangUndang Bandung

Pokok :

Agraria.

Citra Aditya

Bakti. Hadjon,

2000.

Philipus

(Et.al).

1997.

Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gajahmada University Press.

Tentang

Tata

Usaha

Negara Buku II. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Kartasapoetra, G, 1985. Hukum Tanah Jaminan

M.

Memahami

UUPA

Bagi

Keberhasilan Pendayagunaan Tanah. Jakarta. Kartika, Sandra (ed), 1999. Menggugat Posisi

Masyarakat

Adat

Hardjasoemantri, Koesnadi, 2000. Hukum

Terhadap Negara. Jakarta :

Tata Lingkungan. Yogyakar-

Panitia Bersama Serasehan


dan

Kongres

Masyarakat

Poerwadarminta, WJS, 1976. Kamus Umum

Adat Nusantara dan LSPP.

Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka. 1976.

Lotulung, Paulus Effendi. 1986. Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi

Rahardjo, Satjipto, 1991. Ilmu Hukum.

Hukum Terhadap Pemerinta-

Bandung

han. Jakarta: PT. Bhuana

Bakti.

Ilmu Populer.

:

Citra

Aditya

S.W. Sumardjono, Maria, 2001. Kebijakan

Marbun, S.F. (“et al”). 2001. Dimensi-

Pertanahan Antara Regulasi

Dimensi Pemikiran Hukum

Dan Imlementasi. Jakarta :

Administrasi Negara. Yogya-

Kompas.

karta: UII Press.

---------------- 2008. Tanah Dalam Perspektif

----------------. 2003. Peradilan Administrasi

Hak Ekonomi Sosial dan

Dan Upaya Administratif Di Indonesia. Yogyakarta: UII

Budaya. Jakarta : Kompas. Soetami, A. Siti. 2005. Hukum Acara

Press.

Peradilan

Majalah Bumi Bhakti, 2001. Tantangan

Usaha

Negara. Bandung: PT. Refika

Badan Pertanahan Nasional di Era Otonomi Daerah.

Tata

Aditama. Soehadi, R, 1988. Penyelesaian Sengketa

Edisi No.24/2001.

Tentang

Tanah

Sesudah

P. Dewantoro, Cynthia. 2008. 50 Kasus

Berlakunya Undang-Undang

Hukum dan Solusi. Transaksi

Pokok Agraria. Surbaya :

Properti. Jakarta : Prima

Usaha Nasional.

Infosarana Media. Perangin,

Effendi,

1986.

Soejono dan Abdurrahman, 1998. Prosedur Mencegah

Pendaftaran Tanah. Bandung

Sengketa Tanah. Jakarta : Rajawali Press.

: Rineka Cipta. Soekanto,

-------- 1994. Hukum Agraria Di Indonesia,

Jakarta Persada.

:

Praktisi

Hukum.

Raja

Grafindo

1986.

Pengantar

Penelitian Hukum. Jakarta :

Suatu Telaah Dari Sudut Pandang

Soerjono.

Rajawali Press. ---------------

1991. Normatif

Penelitian

Hukum

(Suatu Tinjauan

Singkat). Jakarta : Rajawali Press.


Sitorus, Oloan dan Dayat Limbong, 2004. Pengadaan

Tanah

Untuk

Kepentingan Umum. Yogyakarta

:

Mitra

Kebijakan

Tanah Indonesia. Sitorus,

Oloan,

2004.

Kapita

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

Peraturan

Dasar

Pokok-Pokok Agraria. Selekta

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1964

Perbandingan Hukum Tanah.

tentang Pengadilan Landre-

Yogyakarta : Mitra Kebijakan

form.

Tanah Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Suhendar, Endang (ed), 2002. Menuju

tentang Peradilan Tata Usaha

Keadilan Agraria. Bandung :

Negara perubahan terakhir

Yayasan Akatiga.

Undang-Undang Nomor 51

Subekti dan Tjitrosoedibio. 1971. Kamus Hukum.

Jakarta:

Pradnya

Paramitha.

Administrasi Peradilan

Negara

dan

Administrasi.

Jakarta: PT. Rineka Cipta. Retnowulan

dan

Iskandar

Oeripkartawinata.

1997.

Hukum

2009

perubahan

tentang

Kedua

atas

Undang-Undang Nomor 5

Sunindhia, Y.W. dan Ninik Widiyanti. 1990.

Sutantio,

Tahun

Acara

Perdata

Dalam Teori dan Praktek. Bandung: Mandar Maju.

Tahun

1986

Tentang

Peradilan Umum. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

tentang

Pendaftaran

Tanah. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala

Syahrani, Riduan. 2000. Hukum Materi

Badan Pertanahan Nasional

dasar Hukum Acara Perdata.

Nomor 3 Tahun 1997 tentang

Bandung: PT. Citra Aditya

Ketentuan Pelaksanaan Pera-

Bakti.

turan Pemerintah Nomor 24

Syarief, Elza. 2012. Menuntaskan Sengketa Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan. Jakarta;Gramedia.

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

PERANAN PERADILAN PERTANAHAN DALAM PENYELESAIAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN

Recommend Documents