PERAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN DALAM MENINGKATKAN KUNJUNGAN WISATAWAN MANCANEGARA (WISMAN) TAHUN 2014 NASKAH PUBLIKASI

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN DALAM MENINGKATKAN KUNJUNGAN WISATAWAN MANCANEGARA (WISMAN) TAHUN 2014

NASKAH PUBLIKASI

Oleh HILDA OKTARIANTI NIM. 100565201020

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNGPINANG 2015

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN DALAM MENINGKATKAN KUNJUNGAN WISATAWAN MANCANEGARA (WISMAN) TAHUN 2014

Naskah Publikasi Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Bidang Ilmu Pemerintahan

NASKAH PUBLIKASI HILDA OKTARIANTI NIM. 100565201020

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNGPINANG 2015

ABSTRAK

Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peranan yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peranan-peranan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana peran Pemerintah Kabupaten Bintan (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan), berapa besar kontribusi terhadap program kerja kegiatan pariwisata terhadap kunjungan wisatawan mancanegara, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan potensi sektor pariwisata di Kabupaten Bintan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif, dengan teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan teknis field research (penelitian lapangan), wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menjelaskan atau menggambarkan data yang diteliti dan memaparkan data sesuai fakta yang diperoleh apa adanya. Hambatan yang ditemukan masyarakat merasa kurang diperhatikan oleh Pemerintah (Dinas Pariwisata) dalam mengembangkan pariwisata disini pemerintah lebih memperhatikan dari pihak swasta. Hal ini akibat masih lemahnya peran Pemerintah didalam melakukan upaya-upaya sosialisasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Pemerintah Daerah (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan) seharusnya menyuguhkan produk terbaiknya untuk menjamu wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bintan dan budaya Bintan harus dikentalkan lagi agar menarik untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara. Kata kunci : Peran, Kunjungan Wisata

ABSTRACT Role is a set of expected behavior in accordance with the person's social position given either formally or informally. Role based on prescriptions (provision), and expectations of the role that explains what individuals should do in a given situation in order to meet the expectations of their own or other people's expectations regarding the roles. This study aimed to obtain a picture of how the role of Bintan District Government (Department of Tourism and Culture), how large a contribution to the work program of tourism activity on tourist arrivals, as well as factors that affect the management of the potential of the tourism sector in Bintan regency. This research uses descriptive type, with data collection technique was performed using the technical field research (field research), interviews and documentation. The data were then analyzed qualitatively to explain or describe the data researched and presented data obtained in accordance facts are. Barriers found people feel less attention by the Government (Department of Tourism) in developing tourism in the government to pay more attention here than the private sector. This is due to the weakness of the Government's role in conducting community outreach efforts. The results showed that the role of the Local Government (Department of Tourism and Culture) should deliver the best products to entertain foreign tourists who visited Bintan and Bintan culture must be thickened again to withdraw to increase tourist arrivals. Keywords : Role,Vacation

DAFTAR ISI ABSTRAK …………………………………………………………………. ABSTRACT ................................................................................................... DAFTAR ISI ………………………………………………………………..

i ii iii

BAB 1 PENDAHULUAN A. Latar Belakang……………………………………………………… B. Perumusan Masalah ………………………………………………… C. Tujuan dan Manfaat Penelitian …………………………………… D. Kerangka Teoritis ………………………………………………….. E. Metode Penelitian ………………………………………………… F. Teknik Analisa Data ………………………………………………..

1 3 3 4 6 9

BAB II LANDASAN TEORI A. Peran …………………………………………………………….. B. Peranan ………….………………………………………………… C. Pemerintah Daerah ………………………………………………… D. Pariwisata ………………...…………………………………………

10 10 11 12

BAB III METODELOGI PENELITIAN A. Keadaan Geografis ............................................................................ B. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan ..……………

14 15

BAB IVPEMBAHASAN A. Peran Pemerintah Kabupaten Bintan dalam Menyediakan Infrastruktur …………………………………………………………………..….. 23 B. Memperluas Berbagai Bentuk Vasilitas, Kegiatan Koordinasi antara aparatur Pemerintah dan Pihak Swasta ……………………………. 23 C. Faktor-faktor yang Mempengaruhui Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Bintan …………………………………………………… 24 BAB V PENUTUP A. Kesimpulan………………………………………………………….. B. Saran……………………………………………………………….... DAFTAR PUSTAKA

27 27

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Indonesia adalah suatu Negara kepulauan yang memiliki beribu pulau, bangsa Indonesia juga memiliki berbagai macam suku bangsa dan mempunyai kekayaan hasil bumi sehingga bangsa ini kaya raya akan alam dan budaya sehingga bisa menguntungkan bangsa ini untuk sektor pariwisata yang mana menambah hasil perekonomian bangsa ini. Indonesia merupakan negara kepulauan yang wilayahnya banyak terdapat tempat-tempat yang menarik untuk dikunjungi. Pariwisata merupakan salah satu sector yang mendapat perhatian pemerintahan baru Republik Indonesia. Sehubung dengan pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka diharapkan setiap daerah mampu mengoptimalkan segala potensi daerahnya dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) didaerahnya masingmasing. Undang-undang otonomi daerah No.22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa : “Penyelenggaran otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara profesional .Pelaksanaan otonomi daerah harus meningkatkan kemandirian daerah otonom”. Dengan berlakunya Undang-undang Otonomi daerah No.22 dan 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, maka daerah mempunyai wewenang dalam menggali dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh daerahnya dalam meningkatkan pendapatan.

Sadar akan pentingnya pengembangan sektor pariwisata ini diseluruh Indonesia berlomba untuk mengembangkan diri dengan menggali potensi-potensi pariwisata yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Upaya ini dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu peluang dalam meningkatkan disamping sektor-sektor lainnya. Peranan pemerintah khususnya dinas pariwisata dalam mengembangkan pariwisata dalam garis besarnya adalah menyediakan infrastruktur (tidak hanya dalam bentuk fisik) memperluas berbagai bentuk fasilitas, kegiatan kordinasi antara aparatur pemerintah dengan pihak swasta, pengaturan dan promosi kedalam negri maupun dalam negri. Masih perlu adanya perubahan yang lebih serius terutama dari pihak pemerintah, antara lain seperti pengelolaan objek wisata yang lebih baik dan profesionalisme, pengadan berbagai fasilitas sarana dan prasarana pendukung mupun penunjang pariwisata serta pengembangan dan penggalian potensi wisata yang ada. Pulau Bintan adalah salah satu destinasi wisata utama yang dekat dengan pintu masuk wisatawan mancanegara ke Indonesia yaitu Batam dan letaknya berdekatan dengan dua fokus pasar utama kita yaitu Singapura dan Malaysia. Event-event yang diselenggrakan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan menjadi salah satu event strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif karena selain memiliki nilai promosi yang bernilai bagi destinasi pariwisata pulau Bintan yang merupakan pulau terbesar di Kepulauan Riau. Dengan ke Bintan diharapkan wisatawan juga tertarik mengunjungi pulau-pulau di sekitarnya yang menawarkan keindahan dan keunikan tersendiri. Sehubungan dengan hal itu, maka diperlukan hubungan kerja sama antara pihak-pihak yang berhubungan dengan pengelolaan potensi pada pariwisata tersebut. Selain dari Pemerintah Daerah dan masyarakat, partisipasi pihak swasta dalam hal ini investor diperlukan untuk penanaman modal dalam mengelola potensi pariwisata yang ada. Hal ini disebabkan karena pengelolaan keseluruhan sektor pariwisata membutuhkan modal yang sangat besar.

Besar kecilnya peranan yang diberikan oleh pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah, Daerah tersebut tentu dipengaruhi oleh banyaknya wisatawan yang datang, cara-cara pengelolaan industri pariwisata, dan lain-lain. Aset wisata atau potensi wisata yang berada dalam wilayah Kabupaten Bintan cukup menarik untuk dikunjungi oleh

wisatawan dan merupakan salah satu sumber yang

potensial bagi pembangunan daerah. B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1.

Upaya apa yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bintan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan?

2.

Apa saja masalah yang dihadapi Pemerintah dalam menjadikan Kabupaten Bintan dalam meningkatkan kunjungan wisatawan?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian a.

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fenomena – fenomena diatas maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah : 1.

Untuk mengetahui peran Pemerintah dalam meningkatkan kunjungan wisatawan?

2.

Untuk

mengetahui

masalah

menjadikan Kabupaten wisatawan.

yang

dihadapi

Pemerintah

dalam

Bintan dalam meningkatkan kunjungan

b. Manfaat penelitian Kegunaan dari penelitian ini dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu : 1.

Secara

teoritis

penelitian

ini

merupakan

salah satu

bahan

pengembangan ilmu pengetahuan bidang manajemen pemerintahan khususnya. 2.

Secara praktik sebagai sumbangan pemikiran bagi instansi terkait dalam hal peran Pemerintah dalam menjadikan Kabupaten Bintan sebagai Kawasan Pariwisata Khusus.

3.

Secara akademik dapat menjadi salah satu bahan referansi untuk mahasiswa lain yang akan melakukan penelitian dan sebagai study banding bagi pihak – pihak lain yang meneliti persoalan yang sama.

4.

Kegunaan secara khusus bagi penulis adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai Kepariwisataan Kabupaten Bintan.

D. Kerangka Teoritis

1. Peran Setiap manusia dalam kehidupannya masing-masing memiliki peran dan fungsi dalam menjalankan kehidupan. Dalam melaksanakan perannnya, setiap manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan sosialnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2010), menjelaskan pengertian peran sebagai berikut : a. Peran adalah pemain yang diandalkan dalam sandiwara maka ia adalah pemain sandiwara atau pemain utama. b. Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam sandiwara, ia berusaha berbaik dengan baik dalam semua peran yang diberikan.

c. Peran adalah bagian tugas utama yang harus dilaksanakan. 2. Pariwisata Untuk menghindari adanya perbedaan tentang pengertian istilah-istilah dalarn kepariwisataan maka Pernerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 1990, agar perbedaan pengertian tersebut dapat dihindarkan dan pengertian pokok dapat dijadikan sebagai pedoman.Wisata adalah kegiatan pejalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati Objek dan Daya Tarik Wisata. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan Objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut. Kepariwisataan adalah sesuatu yang berhubungan

penyelenggaraan pariwisata,

urusan kepariwisataan di Daerah. Sedangkan Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata. Pentingnya

pemahaman

akan

istilah-istilah

pokok

kepariwisataan

mewujudkan adanya kesamaan dan kesatuan bahasa sehingga untuk memudahkan pendalaman tentang kepariwisataan dalam berkomunikasi serta menghalangkan persepsi yang berbeda dalam pembangunan kepariwisataan. Maka ditetapkan Undang-undang No.9 Tahun 1990 Bab I pasal I dinyatakan bahwa : 1. Wisata adalah kegiatan berjalan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara seukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata. 2. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang-bidang tersebut. 3. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata. 4. Objek wisata adalah : a. Ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang berwujud keadaan alam serta flora dan fauna pemandangan alam, panorama indah, hutan rimba.

b. Karya manusia yang berwujud museum, seni, budaya wisata argo (pertanian), weisata tirta, wisata peteluangan, taman tempat hiburan (sasaran wisata khusus, seperti berburu, mendaki gunung, gua , industri, sungai air deras, tempat ibadah, tempat ziarah dan lain-lain). E. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Jenis

penelitian

ini

bersifat

deskriptif

kualitatif,

yaitu

berupaya

menggambarkan suatu fenomena yang diteliti secara apa adanya lapangan. Jenis penelitian deskriptif kualitatif, dalam penelitian ini peneliti akan memberikan gambaran sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta sesuai ruang lingkup penelitian. Menurut Sugiyono (2011:11), “penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel ataupun lebih (independen) tanpa membuat suatu perbandingan atau menghubungkan satu variabel dengan variabel lain”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, yang ada di lapangan serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Pada hakekatnya metode penelitian deskriptif ini adalah untuk mencari pemahaman dan makna yang terkandung dalam fokus penelitian. Sedangkan pemahaman akan makna tersebut dapat diperoleh terutama setelah penelitian lapangan diteliti. 2. Lokasi Penelitian Adapun lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Bintan dalam hal ini DISPARBUD Bintan dan Dinas terkait (Kabupaten Bintan). Dikarenakan Bintan sebagai Kabupaten baru namun sangat menarik untuk dijadikan kawasan pariwisata khusus karena mengingat lokasi Bintan yang sangat strategis berdampingan dengan Negara-negara maju.

3. Sumber dan Jenis Data a. Sumber Data Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode ini dilakukan dengan cara membandingkan antara teori yang ada dengan data-data yang didapat dari studi kasus. Data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif berbentuk data deskriptif, yaitu data yang berbentuk uraian yang memaparkan keadaan obyek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta aktual atau sesuai kenyataannya sehingga menuntut penafsiran peneliti secara lebih mendalam terhadap makna yang terkandung di dalamnya (dalam Sugiono,2010:205). b. Jenis Data Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan datasekundernyaitu data penelitian yang diperoleh dari penelitian sebelumnya.Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan diperoleh melalui 2 (dua) jenis data yaitu dari dokumen yang ada di Pemerintah (Dinas Pariwisata dan Budaya) tersebut. Jenis dari sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah: 1. Data Primer Data primer adalah data yang langsung diperoleh melalui responden dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah tersedia, alternatif jawabannya dari variabel penelitian. 2. Data Sekunder Data skunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada atau data yang diambil melalui keterangan atau informasi yang diinginkan serta diperlukan untuk memperjelas data atau permasalahan yang akan diteliti.

4. Informan Informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi ataupun fakta dari suatu objek penelitian (dalam Bungin, 2009 :108). 5. Teknik dan Pengumpulan Data a. Observasi Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung dilapangan. Pengamatan ini dilakukan pada faktor-faktor seperti: kondisi tempat, keadaan lingkungan masyarakat serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Observasi ini dilakukan guna mencari data tambahan agar data-data yang diperoleh lebih akurat. b. Wawancara Wawancara ini digunakan untuk mendapatkan informasi yang jelas dan mendalam tentang berbagai aspek yang diperlukan yang berhubungan dengan masalah penelitian. c. Dokumentasi Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pencatatan atau pengutipan data dari dokumen yang ada dalam lokasi peneliti. Dokumentasi yang peneliti butuhkan yaitu berupa gambar atau foto, file-file yang bisa di dapatkan dari pemerintah daerah dan catatan lainnya yang berkenaan dengan judul peneliti yaitu mengenai meningkatkan kunjungan wisatawan macanegara.

5. Teknik Analisa Data Penulis mencoba melakukan analisa data dari hasil wawancara, selanjutnya disesuaikan dengan tujuan penelitian sehingga penulis dapat menarik suatu kesimpulan yang akan dikemukakan pada bagian akhir penelitian. Analisa data ini akan dipaparkan dalam bentuk analisis deskriptif secara ringkas dan jelas. Analisa data yang dilakukan semenjak awal sampai akhir penelitian bertujuan untuk memahami makna yang terkandung dalam data.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Peran Setiap individu dalam masyarakat memiliki hal yang penting dalam sistem masyarakat suatu tempat dimana dia berada. Individu tersebut kemudian membentuk sub sistem sebagai fondasi dari sistem yang ada. Setiap individu dalam masyarakat memiliki peran yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya, tergantung dari tuntutan sistem yang ada didalam masyarakatnya dan memaksa individu atau kelompok tersebut bertindak dan menunjukan peran. Hartono dan chester (1987:118) mengatakan peran adalah perilaku yang diharapkan seseorang yang mempunyai suatu status. Setiap orang mempunyai sejumlah status yang diharapkan mengisi peran yang dengan status tersebut. Peran yang berkaitan dengan pekerjaan akan menimbulkan perubahan pribadi, sehingga terdapat pengaruh timbal balik dari manusia terhadap pekerjaan dan dari pekerjaan terhadap manusia. B. Peranan Ali (2002:464) menjelaskan peranan adalah prilaku yang berlangsung atau tindakan yang berkaitan dengan kedudukan tertentu dalam struktur organisasi. Ditambah oleh (2002:446) menjelaskan bahwa: “istilah peranan dipakai untuk menunjukan gabungan pola-pola kebudayaan yang berkaitan dengan posisi status tertentu”. Peranan adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peranan didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peranan yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peranan-peranan tersebut. (Friedman, M, 1998 : 286). Struktur peranan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Peranan formal yaitu sejumlah perilaku yang bersifat homogen. Peranan formal yang standar terdapat dalam keluarga. Peranan dasar yang membentuk posisi sosial sebagai suami-ayah dan istri-ibu adalah peran sebagai provider (penyedia); pengatur rumah tangga; memberikan perawatan; sosialisasi anak; rekreasi; persaudaraan (memelihara hubungan keluarga paternal dan maternal). b. Peranan Informal yaitu suatu peran yang bersifat implisit (emosional) biasanya tidak tampak ke permukaan dan dimainkan hanya untuk memenuhi

kebutuhan

emosional

individu

dan

untuk

menjaga

keseimbangan dalam keluarga, peran-peran informal mempunyai tuntutan yang berbeda, tidak terlalu dan didasarkan pada atribut-atibut kepribadian anggota keluarga individual. Pelaksanaan peranan-peranan informal yang efektif dapat mempermudah pelaksanaan peranan-peranan formal. C. Pemerintah Daerah Menurut Bayu Suryaningrat (1992:10), bahwa pemerintah bisa diartikan sebagai badan tertinggi yang memerintah suatu wilayah. Menurut Taliziduhu (2003:6), pemerintah adalah organ yang berwenang memproses jasa publik dan berkewajiban memproses layanan sipil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintah. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 menyebutkan bahwa, pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar negara indonesia tahun 1945. Berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurusan sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan.

Berdasarkan hububungan tersebut Rasyid (2002:51) menjelaskan, bahwa pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan merupakan sesuatu yang saling berhubungan dalam pemerintahan, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah untuk memecahkan masalah dan tuntutan masyarakat melalui aktifitas pemerintahan. Menurut Taliziduhu Ndaraha (2003:68), funsi pemerintahan dibagi menjadi 2 macam fungsi, yaitu : 1.

Pemerintah mempunyai funsi primer atau fungsi pelayanan (service), sebagai provider jasa publik dan layanan sipil termasuk layanan birokrasi.

2.

Pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (empowerment), sebagai penyelenggara pembanggunan dan melakukan program pemberdayaan.

D. Pariwisata Pariwisata bila kita tinjau secara etimologis yang berasal dari bahasa sansekerta, kata pariwisata terdir dari dari dua suku kata yaitu masing-masing kata “pari” dan “wisata” : a. Pari, berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar, lengkap b. Wisata, berarti perjalanan, berpergian Atas dasar itulah, maka kata pariwisata seharusnya diartikan sebagai perjalananyang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar dari suatu tempat ke tempat lain. Wisata Dalam undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan menyebutkan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata (undangundang nomor 10 Tahun 2009), artinya semua kegiatan dan urusan yang ada

kaitannya dengan perencanaan, pengaturan, pengawasan pariwisata baik yang dilakukan oleh pemerintah, pihak wisata maupun masyarakat.Untuk dapat lebih mudah dalam memahami status kepariwisataan dalam pengembangannya sesuai dengan perubahan zaman yang selalu terjadi, maka dalam kepariwisataan perlu terlebih dahulu dipahami tentang pengertian dari kepariwisataan itu sendiri. Berdasarkan pengertian ini dapat dinyatakan bahwa adanya wisatawan yang berkunjung membuat aktifitas pemerintah daerah, swasta dan anggota masyarakat daerah tujuan wisata menjadi bertambah.Pemerintah melalui jalur birokrasinya mengatur kedatangan dan kepulangan wisatawan.Swasta berperan dalam menyediakan

tempat

penginapan

(hotel),hiburan,

dan

tempat

makan

minum.Sementara itu masyarakat setempat berperan sebagai penunjuk jalan (guide) dan mneyediakan barang-barang cenderamata. Menurut samsuridjal (dalam esram, 2012:23) ada juga hal yang lain yang perlu diperhatikan, yaitu: a. Tourim Organization (organisasi wisata), untuk menyusun suatu kerangka dalam pengembangan pariwisata, mengatur industri pariwisata serta mempromosikan daerah itu sehingga dikenal orang, b. Kesan masyarakat terhadap daerah yang hengdak dikunjungi, apakah penduduknya ramah tamah atau suka menolak pendatang baru atau mungkin bersikap memusuhi, c. Bagaimana pula bentuk perjalanan yang ditawarkan, d. Tersedianya barang-barang souvenir (cendramata) yang dijual didaerah tujuan wisata merupakan bagian dari hal yang menarik wisatawan.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN A. Keadaan Geografis Luas Wilayah Kabupaten Bntan mencapai 88.038,54 km2 , namun luas daratannya hanya 2,21 %, 1.946,13 km2 saja. Kabupaten Bintan merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau. Kabupaten Bintan sebelumnya bernama Kabupaten Kepulauan Riau. Perubahan nama ini dimaksudkan agar tidak timbul kerancuan antara Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Kepulauan Riau dalam hal administrasi dan korespondensi sehingga nama Kabupaten Kepulauan Riau diganti menjadi Kabuoaten Bintan. Perubahan nama Kabuoaten Bintan menjadi Kabupaten bintan sesuai dengan Peratur an Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006, tertanggal 23 Februari 2006. Secara geografis, Daerah Kabupaten Bintan berbatasan dengan : a) Utara : Kabupaten Natuna b) Selatan : Kabupaten Lingga c) Barat : Kota Tanjungpinang dan Kota Batam d) Timur : Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Bintan merupakan suatu wilayah di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki

sejumlah

peluang

dibidang

pariwisata,

industri,

perikanan,

pertambangan, dan peternakan. Kabupaten Bintan memiliki 10 kecamatan, dari 10 kecamatan ini cukup banyak potensi kepariwisataan baik wisata pantai, wisata bahari (laut), gunung, serta obyek wisata lainnya. Potensi wisata tersebar dibeberapa wilayah dimasing-masing daerah Kabupaten Bintan. Kabupaten Bintan yang memiliki keindahan alamnya ini menjadi tempat pariwisata yang sering dikunjungi oleh wisata asing maupun lokal.

B. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan adalah salah satu dinas pemerintah di Kabupaten Bintan. Dinas ini bertugas dan bertanggung jawab terhadap segala hal terkait kebudayaan dan kepariwisataan di wilayah Kabupaten Bintan. Dinas pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan merupakan salah satu instansi penting yang ditugaskan untuk mengurusi masalah Pariwisata dan Kebudayaan di Pemerintahan Kabupaten Bintan. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan terletak di Desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang. Adapun struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan tercantum di dalam peratutan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bintan. a. Rencana Strategi 2011-2015 a) Visi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan Tahun 2011-2015 Visi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan adalah: “Mewujudkan Kabupaten Bintan sebagai Destinasi Utama Pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau yang berwawasan Budaya dan Alam”. Dari visi tersebut diatas, dapat dijabarkan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan berkeinginan menciptakan Kabupaten Bintan sebagai Daerah Tujuan Wisata Utama di Provinsi Kepulauan Riau. Maknanya, sebagian besar kunjungan wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara diprovinsi Kepulauan Riau memilih objek-objek dan daya tarik wisata di Kabupaten Bintan sebagai tujuan utamanya dalam melakukan perjalanan wisata. Diharapkan dalam aktivitasnya para wisatawan akan menggunakan jasajasa industri kepariwisataan yang ada di Kabupaten Bintan. Selanjutnya makna dari Berwawasan Budaya dan Alam, adalah Objek, Daya Tarik, dan Atraksi Wisata yang disajikan kepada para wisatawan merupakan objek, daya dan atraksi yang berorientasi kepada kekayaan budaya, sejarah, serta keindahan alam yang

ada di Kabupaten Bintan. Oleh karenanya pengembangan objek, daya tarik, serta atraksi wisata tersebut akan digali dari berbagai potensi budaya, sejarah, serta keindahan alam yang ada di Kabupaten Bintan. b) Misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan Tahun 2011-2015 Misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan untuk periode tahun 2011-2015 dibangun dengan mempertimbangkan Misi Bupati Bintan, yaitu: 1) Melanjutkan upaya peningkatan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berdaya berbudaya serta beriman dan bertaqwa pada Tuhan Maha Esa. 2) Melanjutkan Pengembangan Potensi Pariwisata dan Agrobisnis. Untuk mewujudkan misi Bupati untuk periode 2011-2015 tersebut maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan merumuskan misi untuk tahun 2011-2015 sebagai berikut: 1. Melestarikan nilai, keragaman dan kekayaan budaya dalam rangka memperkuat jati diri dan karakter bangsa; 2. Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata; 3. Mengembangkan diversifikasi objek, daya tarik, dan atraksi wisata yang berwawasan budaya alam; 4. Mempromosikan industri dan objek serta daya tarik kepariwisataan keseluruh penjuru dunia; 5. Meningkatkan kompetensi aparatur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan, serta penyusunan rencana program yang efektif.

b. Tujuan Tujuan yang diemban oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan RPJM Kabupaten bintan yaitu: “Pengembangan kawasan pariwisata melalui pengembangan sarana dan prasarana, promosi pelayanan dengan tetap memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup”. Adapun tujuan-tujuan yang dikembangkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan sesuai dengan tujuan diatas adalah sebagai berikut: a. Meningkatkan kesadaran, aspirasi dan pemahaman masyarakat terhadap nilai dan keragaman budaya; b. Meningkatkan kapasitas sumberdaya pembangunan kebudayaan dan pariwisata; c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional di sektor kepariwisataan, melalui peningkatan pemerataan dan kesempatan usaha dan investasi, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan masyarakat; d. Meingkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor keparisiwisataan melalui pajak-pajak daerah kepariwisataan; e. Secara

bersama-sama

dengan

sektor lain

uantuk

menjadi

agen

pengembangan wilayah di kawasan Kabupaten Bintan serta menjadi katalisator bagi pengembangan wilayah lainnya; f. Meningkatkan diversifikasi produk dan promosi serta mutu pelayanan guna meningkatkan lama tinggal (length of stay) para wisatawan.

c. Tugas Pokok dan Fungsi Masing-Masing Bidang Kedepan dalam menjalakan tugas tersebut di atas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan kebudayaan; 2. Menyelenggarakan pelayanan umum dibidang pariwisata dan kebudayaan; 3. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata dan kebudayaan; 4. Pelaksanaan urusan Tata Usaha Dinas; 5. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Bupati. Adapun tugas pada masing-masing bagian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah sebagai berikut: a) Sekretariat Tugas pokok dan Fungsi: 1.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, program, urusan umum dan pelayanan administrasi;

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekretariat mempunyai fungsi : a. Penyelenggaraan urusan penyusunan program dan keuangan; b. Penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian; c. Penyelenggaraan urusan perlengkapan dan rumah tangga; d. Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja lain baik didalam maupun diluar organisasi dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

b) Bidang Pengembangan Destinasi Wisata Tugas Pokok dan Fungsi : 1. Bidang Pengembangan Destinasi Wisata mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan Objek Wisata dan Usaha wisata; 2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata mempunyai fungsi : a. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan pengembangan objek wisata dan usaha wisata; b. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap Pengelolaan Objek wisata dan Penyelenggaraan usaha wisata; c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan Pengelolaan objek wisata dan usaha wisata; d. Penyusunan kerja sama dengan instansi terkait maupun lembaga masyarakat dalam rangka pengembangan objek wisata dan usaha wisata; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. c) Bidang Kebudayaan Tugas Pokok dan Fungsi : 1. Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan sejarah dan kepurbakalaan dan nilai budaya, seni dan film; 2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi : a. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan kesejarahan dan kepurbakalaan serta nilai budaya, seni, dan film;

b. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pengembangan dan pelestarian sejarah kepurbakalaan dan nilai budaya, seni dan film; c. Pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan evaluasi kegiatan sejarah kepurbakalaan dan nilai budaya, seni dan film; d. Penyusunan laporan pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan terhadap kegiatan sejarah kepurbakalaan dan nilai budaya, seni dan film; e. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas. d) Bidang Pemasaran Wisata Tugas Pokok dan Fungsi : 1. Bidang pemasaran wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan dan pemantauan pemasaran wisata; 2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Kepala Bidang Pemasaran Wisata mempunyai fungsi : a. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan promosi wisata pengembangan pasar wisata; b. Penyelenggaraan, pembinaan, pengembangan terhadap promosi wisata dan pasar wisata; c. Pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan evaluasi kegiatan promosi wisata dan pengembangan pasar wisata; d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak-pihak lainnya dalam rangka promosi wisata baik bersifat regional, nasional maupun internasional;

e. Pelaksanaan tugs-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan. Dari visi tersebut, dapat dijabarkan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan berkeinginan menciptakan Kabupaten Bintan sebagai Daerah Tujuan Wisata Utama di Provinsi Kepulauan Riau. Maknanya, sebagian besar kunjungan wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara diprovinsi Kepulauan Riau memilih objek-objek dan daya tarik wisata di Kabupaten Bintan sebagai tujuan utamanya dalam melakukan perjalanan wisata.

BAB IV PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN DALAM MENINGKATKAN KUNJUNGAN WISATAWAN MANCANEGARA (WISMAN) TAHUN 2014

Begitu banyaknya program kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan tahun 2014 target masih tidak terpenuhi kita lihat Berdasarkan Kunjungan wisman menurut negara adalah sepuluh besar negara asal wisman dan sisanya termasuk dalam kategori lainnya. Seperti yang ditampilkan pada tabel III.3 dilihat bahwa selama 2014 kunjungan wisman menurun. Dimana wisman dari Singapura tercatat sebagai yang tertinggi selama 2012, yaitu sebanyak 98274 orang. Namun yang disayangkan adalah terjadinya penurunan wisatawan Singapura dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 9,70 persen, dan dibanding 2012 turun sebesar 16,89 persen.Walaupun ada peningkatan jumlah wisman dari Tiongkok sebesar 24,91 persen tetapi hanya terjadi peningkatan sebesar2.707 orang. Data ini sangat diperlukan untuk menentukan perencanaan tahun selanjutnya, tidak hanya bagi pemerintah selaku pengambil kebijakan daerah, namun juga memberikan manfaat kepada para pelaku usaha pariwisata dan sektor lainyang menjadi penopang usaha kepariwisataan. Adapun indikator yang diuraikan berdasarkan fungsi dan perannya yaitu : Menyediakan infrastruktur (tidak hanya dalam bentuk fisik), memperluas berbagai bentuk fasilitas, kegiatan koordinasi antara aparatur pemerintah dan pihak swasta, pengaturan dan promosi umum keluar Negeri (James J Spillane dalam Hari Hartono, 2005:36). Berikut ini beberapa uraian indikator yang menjadi pembahasan untuk mengetahui seberapa besarnya peran pemerintah daerah Kabupaten Bintan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegra sebagai berikut:

1.

Peran

Pemerintah

Kabupaten

Bintan

dalam

Menyediakan

Infrastruktur Peran

Pemerintah

Daerah

Kabupaten

Bintan

dalam

menyediakan

infrastruktur adalah melakukan berbagai upaya untuk mempermudah akses masyarakat serta turis yang ingin menjelajahi Bintan dalam hal mempersingkat waktu tempuh untuk menjangkau tempat-tempat wisata. Pemerintah daerah harus melakukan pengembangan sarana dan prasarana. Sesuai dengan namanya menyediakan kebutuhan pokok yang ikut menentukan keberhasilan suatu daerah tujuan wisata. Fasilitas yang tersedia dapat memberikan pelayanan kepada para wisatawan, baik secara langsung atau tidak langsung. Seperti prasarana ekonomi yang diperlukan jalan, listrik, air bersih, telekomunikasi, pelabuhan (udara,laut dan terminal) dan prasarana sosial seperti keamanan atau ketertiban, pusat kesahatan, pendidikan. Menurut Yoeti (1996) yang dimaksud prasarana pariwisata adalah semua fasilitas yang dapat memungkinkan proses perekonomian berjalan dengan lancar sedemikian rupa sehingga dapat memudahkan manusia untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Antara sarana dan prasarana tidak jauh berbeda, karena keduanya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Untuk membedakannhya, sarana lebih ditunjukkan kepada benda-benda bergerak, sedangkan prasarana lebih ditunjukkan untuk benda-benda yang tidak bergerak. (id.shvoong.com) 2.

Memperluas berbagai bentuk fasilitas, kegiatan koordinasi antara aparatur pemerintah dan pihak swasta Kabupaten Bintan merupakan daerah tujuan wisata yang sangat terkenal

baik di Indonesia sampai manca negara. Karena keelokan pulau Bintan, keragaman budaya, adat istiadat, masyarakatnya yang ramah tamah, dan lain-lain.

Bintan merupakan kawasan pariwisata, maka diperlukan memperluas berbagai bentuk fasilitas untuk pengembangan pariwisata di Bintan agar para wisatawan merasa betah dan nyaman berada di Bintan. Sehubungan dengan hal ini, maka diperlukan hubungan kerja sama antara pihak-pihak yang berhubungan dengan pengembanganpotensi pada pariwisata di Bintan. Selain dari Pemerintah Daerah dan masyarakat, partisipasi pihak swasta dalam hal ini investor diperlukan untuk penanaman modal dalam mengelola potensi pariwisata yang ada. Menurut yoeti (2008) pengembangan adalah usaha atau tata cara untuk memajukan serta mengembangkan sesuatu yang sudah ada. Pengembangan pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata selalu akan diperhitungkan dengan keuntungan dan manfaat bagi masyarakat yang ada disekitarnya. Pengembangan pariwisata harus sesuai dengan perencanaan yang matang sehingga bermanfaat baik bagi masyarakat, baik juga segi ekonomi, sosial dan juga budaya. Dalam melakukan pengembangan pariwisata pemerintah daerah Kabupaten Bintan memberikan tanggung jawab kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Bintan untuk terus mengembangkan potensi pariwisata di tiap-tiap objek wisata di Kabupaten Bintan. A. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Bintan

a. Faktor Pendukung 1. Objek wisata yang sudah terkenal dan dikenal oleh wisatawan mancanegara dan masyarakat luas Trikora dan Lagoi, sudah dikenal oleh wisatawan mancanegara dan masyarakat luas di sekitar Kabupaten Bintan, hal ini juga mempengaruhi minat wisatawan yang ingin berkunjung ke Bintan untuk melihat objek wisata tersebut. Selain itu, tawaran pesona objek wisata yang lain seperti Gunung Bintan, Bukit Kerang, dan Gua Maria sudah mulai dilirik dan diminati oleh wisatawan mancanegara yang mengunjungi Kabupaten Bintan. Pendapatan dari sektor pariwisata Kabupaten Bintan juga menjadi salah satu kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Produk Wisata Pengembangan produk wisata di Bintan berorientasi pada potensi dan daya tarik budaya yang unik dan khas yang didukung oleh budaya , seni dan sejarah serta keindahan panorama alam. Produk wisata ini dikembangkan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kecenderungan pasar pariwisata yang berkembang, terutama tema-tema wisata minat khusus yang dapat menarik wisatawan asing. Dalam pengembangan produk wisata ini, diperlukan penetapan produk wisata andalan bagi Kabupaten Bintan sebagai faktor penarik utama bagi pengembangan pariwisata di Kabupaten Bintan di tingkat regional, nasional dan internasional. Dalam kaitannya dengan pengembangan produk wisata, obyek-obyek dan daya tarik wisata sejarah, budaya dan kesenian daerah serta event-event pariwisata masih harus didukung sepenuhnya oleh pemerintah daerah. 3. Pasar dan Pemasaran Pemasaran citra pariwisata menjadi sangat penting. Oleh karena itu perlu dibangun identitas jatidiri dan citra yang menjadi tema utama pemasaran pariwisata di Bintan agar dapat membedakan pariwisata di Bintan dengan pariwisata di daerah lainnya. Pemasaran dan promosi pariwisata di daerah, pihak industri pariwisata bersama Badan Promosi Pariwisata Derah bertanggung jawab atas upaya promosi paket wisata serta pelayanan pariwisata yang ditawarkan, untuk dapat mengembangkan segmen pasar wisatawan Bintan. 4. Sumber daya manusia (SDM) Pengembangan periwisata tidak terlepas dari produk kebudayaan dan pariwisata yang beragam, sesuai dengan identitas daerah. Penyiapan sumber daya manusia tidak hanya bagi aparatur pemeritah daerah, pelaku usaha pariwisata dan generasi muda, tetapi penting pula dipersiapkan berbagai penyuluhan mengenai pariwisata (peluang dan dampaknya) bagi masyarakat awam. Salah satunya pemerintah (Dinas Pariwisata) harus meberikan bantuan untuk kelompokkelompok usaha kecil di objek wisata tertentu.

5. Partisipasi masyarakat sekitar Adanya peran langsung dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan berupa bimbingan dan keterlibatan terjun ke lapangan tempat wisata yang juga ikut meningkatkan partisipasi masyarakat sekitar dalam mengembangkan pariwisata yang ada di Kabupaten Bintan. Partisipasi masyarakat berupa ikut menjaga kebersihan dan keamanan di objek wisata. 6. Mudahnya koordinasi antar pihak Pemerintah dan pihak Swasta Adanya hubungan baik antara pihak Dinas Pariwisata dan Kebudyaaan Kabupaten Bintan dengan pihak swasta. Hubungan baik ini bisa dilihat lewat keaktifan para pengelola objek wisata dalam menyetor dana retribusi, serta koordinasi dinas pariwisata dengan para pengelola objek wisata dalam eventevent tahunan sebagai sarana promosi objek wisata. b. Faktor Penghambat 1. Lokasi geografis objek wisata. Bagi objek wisata yang berada jauh dari pusat kota seperti Trikora, Bukit Kerang, dan objek wisata lainnya. Dijangkau wisatawan mancanegara dengan kendaraan umum. Hal ini dikeluhkan oleh wisatawan mancanegara dikarenakan letaknya yang cukup jauh ke objek wisata. 2. Minimnya Informasi Peran

pemerintah

khususnya

Dinas

Pariwisata

dan

Kebudayaan

Kabupaten Bintan adalah memberikan informasi dan memperkenalkan berbagai informasi berbagai macam potensi wisata yang ada di Kabupaten Bintan agar masyarakat dapat lebih mengetahuinya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan temuan peneliti dari Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Wisman) Tahun 2014 peneliti mencoba menyimpulkan sebagai berikut : 1. Peran Pemerintah Kabupaten Bintan dalam Menyediakan Infrastruktur masih rendah hal ini dapat di lihat dari minimnya sarana dan prasarana pariwisata yang ada di Bintan seperti transportasi dan travel yang bisa menjual potensi-potensi yang ada di Bintan. 2. Memperluas berbagai bentuk fasilitas, kegiatan koordinasi antara aparatur pemerintah dan pihak swasta sudah cukup bagus melakukan koordinasi dengan baik dan membawa dampak positif terhadap efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan, koordinasi yang efektif memberikan kontribusi

yang

baik

guna

tercapainya

keberhasilan

event-event

internasional yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten Bintan. 3. Pengaturan dan Kegiatan Promosi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan melakukan kegiatan promosi yang sudah berjalan cukup baik, karena selama ini sudah memberikan informasi keluar daerah tentang pariwisata di Bintan.

B. Saran Berdasarkan hasil penelitian, maka ada beberapa hal yang dapat penulis sarankan, yaitu : 1. Diharapkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan menyuguhkan produk terbaiknya untuk menjamu wisatawan yang akan berkunjung ke Bintan dan budaya di Bintan harus di kentalkan lagi agar menarik untuk wisatawan mancanegara.

2. Diharapkan

kepada

pihak

Dinas

Kebudayaan

dan

Pariwisata

menyediakan sarana dan fasilitas serta membangun struktur industri pariwisata yang memilik daya saing produk wisata. 3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata seharusnya lebih sering melakukan kegiatan yang melibatkan masyarakat untuk menarik wisatawan mancanegara datang ke Kabupaten Bintan. 4. Di harapkan pengembangan sumber daya manusianya lebih diperhatikan oleh pemerintah (Dinas pariwisata).

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku Ali, Hasyimi. A 2002. Organisasi Dan Manajemen, Jakarta: Bumi Aksara Bungin, Burhan. 2009. Penelitian kualitatif, Jakarta, Prenada Media Group Dr Albert Hasibuan, 2002. Otonomi Daerah, PT. Percetakan Penebar Swadaya, Jakarta Esram, Juramadi. 2012. Menjual Pariwisata Tanjungpinang, Tanjungpinang: CV. Milaz Grafika Hamid Farida, 2006. Kamus Ilmiah Populer Lengkap, Apollo, Surabaya Hartono, 2004. Pembinaan Masyarakat, Jakarta: Bulan Bintang James J Spillane, 2005. Ekonomi Pariwisata, CV Haji Masagung, Jakarta Mahmudi. 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. Yogyakarta Nyoman S. Pendit, 2006. Ilmu Pariwisata, PT. Pradnya Paramita, Jakarta Ndraha, Talizuduhu, 2004. Metodologi Ilmu Pemerintahan, PT. Rineka Cipta, Jakarta 2003. Metodologi Ilmu Pemerintahan, PT. Rineka Cipta, Jakarta 2002. Sekilas Ilmu Pemerintahan, PT. Rineka Cipta, Jakarta 2000. Metodologi Ilmu Pemerintahan, PT. Rineka Cipta, Jakarta Pendit, Nyoman S. 2006. Ilmu Pariwisata Sebuang Pengantar Perdana. PT Pradnya Paramita. Jakarta Rivai, Veithzal, 2004. Kepemimpinan Dan Prilaku Organisasi, (edisi kedua), Jakarta: PT Rajagrafindo Persada

Soewarno, Handyaningrat. 2002. Administrasi Pemerintah dalam Pembangunan Nasioanal, PT Gunung Agung, Jakarta Soekanto, 2009. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta, Rajawali

Soekadijo, R. G. 1997, Anatomi Pariwisata : Memahami Pariwisata Sebagai Sistem. Linkage. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Sugiyono, 2011. Metode Penelitian Administrasi (cetakan ke-19), Bandung, Alfa beta Syafii Inu, 2007. Pengantar Ilmu Pemerintahan, Jakarta, Rafika Aditama Thoha M, 2009. FISIPOL Universitas Gajah Mada, Perilaku Organisasi, PT. Raja Grafindo, Jakarta Tjiptono, Fandy. 2004. Manajemen jasa, Penerbit Andi. Yogyakarta Umar. Husein, 2003. Sumber Daya Manusia dalam organisasi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta Yoeti, Oka A. 2006, Tours & Travel Management, PT Pradnya Paramitha, Jakarta 1996. Anatomi Pariwisata, Angkasa, Bandung 2008. Perencanaaan dan Pengembangan Pariwisata, Pradaya Pratama, Jakarta

Dokumen Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), id.shvoong.com/2015/5/10/19.30 Profil Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisatawan