FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MELINDUNGI TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI Hidayat Andyanto Dian Novita Dosen Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Sumenep Dosen Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Sumenep
ABSTRAK Kurangnya lapangan kerja di dalam negeri mengakibatkan banyaknya warga Negara yang mencoba mengadu nasib mencari uang ke luar negeri dengan harapan akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok bagi diri dan keluarga mereka baik kebutuhan akan sandang, pangan, papan, dan pendidikan. Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 pasal 38 ayat 2 tentang hak asasi manusia menyatakan bahwa warga Negara berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya. Oleh karenanya warga Negara Indonesia tidak dapat dilarang untuk bekerja dimana saja termasuk di luar negeri dengan syarat sudah memnuhi segala persyaratan yang sudah di tetapkan oleh pemerintah demi keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan para tenaga kerja Indonesia sejak akan berangkat, pada penempatan, dan pasca menjadi tenaga kerja Indonesia. Penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan atau studi dokumen di mana literature ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Dengan membaca buku-buku literature dan bahan hukum lain disamping dengan menginventarisir dan mengumpulkan bahan-bahan tertulis lainnya. Di Indonesia masalah ketenaga kerjaan diatur dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003. Sebagaimana tercantum dalam undang-undang tersebut pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia secara umum ditujukan mendaya gunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Kata kunci: Pemerintah Daerah dan Tenaga Kerja Indonesia.
Jurnal “JENDELA HUKUM” FAKULTAS HUKUM UNIJA. Volume I Nomor 1 April 2014
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA luar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia (
A. PENDAHULUAN Permasalahan tenaga kerja Indonesia (
TKI ). Mengetahui permasalahan tersebut
TKI ) merupakan permasalahan yang saat
Negara Indonesia sebagai suatu Negara
ini sering kali terjadi. Permasalahan tersebut
yang mendeklarasikan dirinya sebagai suatu
dimuali dari proses awal pemberangkatan
Negara hukum tidaklah terlalu berlebihan
sampai dengan proses kepulangan dari
kiranya
Negara tempat TKI bekerja. Permasalahan
hukum kepada warga negaranya yang
awal
hendak atau sedang bekerja sebagai tenaga
dalam
keberangkatan
adalah
untuk
melakukan perlindungan
permasalahan terkait keabsahan calon TKI
kerja
untuk berangkat menuju tempat bekerja,
tersebut nantinya dapat digunakan untuk
permasalahan tersebut terkadang diiringi
memberikan jaminan perlindungan bagi
dengan adanya penyalur jasa tenaga kerja (
para TKI serta memberikan kepastian
PJTKI ) yang terkadang illegal.
hokum
Permasalahan
selanjutanya
adalah
dalam proses pemberangkatan para tenaga
permasalahan
ini
meliputi
Perlindungan
pemerintah
dalam
mengambil
sedang mengalami permasalahan. Dalam konteks wilayah teritprial yang lebih sempit, daerah merupakan pihak yang
penempatan serta jaminan akan hak dan
paling dekat dengan
kewajiban para TKI. Permasalahan tersebut
merupakan pihak yang dianggap
sering
awal
kali
menjadi
sorotan
media
hokum
tindakan untuk melindungi paraa TKI yang
kerja Indonesia ketempat/ Negara tujuan kerjanya,
Indonesia.
dalam
masyarakat serta
memberikan
paling
perlindungan
pemberitaan baik media cetak, media massa,
hokum bagi para TKI atau calon TKI.
mengingat banyaknya TKI yang melakukan
Dianggap demikian karena pada dasarnya
tindakan-tindakan
dasarnya
proses awal dimulainya penyelenggaraan
digunakan untuk melakukan pembelaan
TKI adalah dari daerah, sehingga daerah
terhadap
merupakan
yang
hak-haknya
pada
tetapi
dianggap
melanggar ketentuan yang berlaku.
ujung
tombak
dalam
perlindungan TKI.
Permasalahan terakhir yang juga sering
Daerah sebagai gerbang awal dalam
kali menjadi sorotan adalah terkait proses
memberikan perlindungan hukum bagi TKI
pemulangan para TKI dari Negara temapat
perlu kiranya memberikan perlindungan
dia bekrja menuju kembali ke Negara
secara maksimal. Perlindungan tersebut
Indonesia. Permasalaahn yang sering kali
dapat berupa tindakan untuk memperjelas
terjadi saat kepulangan yaitu mengenai
proses perizinan PJTKI maupun perijinan
rumitnya proses yang harus di lalui.
TKI
Permasalahn-permasalahan
secara
individu.
Dalam
lingkup
yang
pemerintah daerah, maka untuk memberikan
uraikan di atas merupakan sedikit dari
jaminan hukum terhadap perlindungan TKI
sekian banyak permasalahan yang dihadapi
dapat
dimulai
dengan
pembentukan
oleh saudara-saudara kita yang bekerja di Jurnal “JENDELA HUKUM” FAKULTAS HUKUM UNIJA. Volume I Nomor 1 April 2014
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA peraturan daerah sebagai dasar hukum
perlindungan
dalam menjalankan kebijakan.
Indonesia di luar negeri
Berdasarkan uraian latarbelakang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk: 1. Mengetahui dan menganalisa tentang
tenaga
2. Bahan hukum sekunder a. digunakan
untuk
b. literatur/diktat
pemerintah daerah terkait perlindungan
c. karya tulis
terhadap TKI.
d. jurnal
mengetahui
dan
menganalisa
memperjelas
mengenai bahan hukum primer.
fungsi suatu kebijakan yang dibuat oleh
2. Untuk
kerja
e. majalah
bentuk pertimbangan dan sasaran dalam
f. hasil penelitian
pembentukan suatu kebijakan tentang
g. makalah dalam seminar, dan
perlindungan
h. internet
terhadap
tenaga
kerja
Indonesia.
3. Teknik Penggalian Bahan Hukum
Penelitian mengenai peran pemerintah dalam upaya
melindungi tenaga kerja
Bahan hukum primer berupa bahan hukum perundang-undangan
Indonesia di luar negari adalah penelitian
diperoleh
yang
tekhnik
menggunakan
pendekatan
yuridis
dengan
menggunakan
penulusuran
dan
normative yaitu penelitian yang berdasarkan
pengumpulan peraturan perundang-
pada norma hukum dan kepustakaan.
undangan yang berhubungan dengan
1. Bahan Hukum
perlindungan tenaga kerja Indonesia
Penelitian ini akan menggunakan:
yang bekerja di luar negeri. Adapun
1. Bahan Hukum primer yaitu bahan
bahan hokum sekunder di gali dengan
hukum yang mengikat, diantaranya:
cara penelusuran dan pengumpulan
a. Undang-undang dasar 1945 pasal
bahan-bahan
18,
untuk
memperkuat bahan yang diperoleh
b. Undang-undang nomor 12 tahun 2011
kepustakaan
tentang
pembentukan
peraturan perundang-undangan c. Undang-undang nomor 9 tahun 1992 tentang keimigrasian d. Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
dari bahan hukum primer. 4. Analisis Bahan Hukum Setelah bahan hukum primer dan sekunder
terkumpul
lengkap
selanjutnya data diolah dan dianalisis dengan membandingkan antara bahan hukum primer.untuk selanjutnya hasil
e. Undang-undang nomor 32 tahun
penelitian akan disusun dalam sebuah
2004 tentang pemerintahan daerah
laporan akhir penelitian yang bersifat
f. Undang-undang nomor 39 tahun
deskriptif yaitu sebuah laporan yang
2004 tentang penempatan dan
memberikan
gambaran
yang
sesungguhnya mengenai kebijakan Jurnal “JENDELA HUKUM” FAKULTAS HUKUM UNIJA. Volume I Nomor 1 April 2014
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA yang di buat oleh pemerintah daerah
TKI, jenis peluang kerja yang
tentang perlindungan terhadap tenaga
tersedia, kondisi kerja, perjanjian
kerja indonesia
kerja, biaya penmpatan, dan
5. Sifat Laporan
prosedur penempatan;
Laporan penelitian ini bersifat
b. Pembuatan perjanjian kerja sama
deskriptif analitis. Deskriptif karena
penempatan antara PPTKIS dan
hasil penelitian ini diharapkan mampu
mitra usaha atau pengguna, yang
memberikan atau melukiskan secara
memuat
sistematis, terperinci, dan menyeluruh
masing-masing
mengenai
fungsi
dan
perlindungan terhadap TKI yang
kebijakan
yang
dibuat
pemerintah
criteria oleh
daerah
terkait
hak
dan
kewajiban
pihak
serta
disahkan perwakilan RI; c. Pengesahan
permintaan
nyata
perlindungan terhadap tenaga kerja
yang terdiri job order, demand
Indonesia di luar negeri. Analitis
letter, visa wakalah;
karena
untuk
selanjutnya
akan
d. Pembuatan
perjanjian
dilakukan guna menjawab beberapa
penempatan anatara calon TKI
permasalahan yang dirumuskan di
dan
atas.
kurangnya memuat; jenis dan
PPTIS
yang
sekurang-
uraian pekerjaan, batas waktu B.
PEMBAHASAN
pemberangkatan
1.
Fungsi Suatu Kebijakan yang Dibuat
komponen dan besarnya biaya
oleh Pemerintah Daerah Terkait
penempatan, pembayaran ganti
Perlindungan Terhadap TKI
kerugian
Adapun
perlindungan
terhadap
akibat
pemberangkatan,
calon
TKI,
pembatalan hak
dan
TKI di bagi kepada tiga masa yaitu
kewajiban PPTKIS dan calon
masa
TKI, persyaratan kerja;
pra
penempatan,
masa
penempatan, dan purna penempatan dengan rincian: 1. Perlindungan
e. Pembuatan
perjanjian
kerja
antara TKI dengan pengguna, pra
penempatan,
yang
sekurang-kurangnya
bentuk perlindungan yang dilakukan
memuat
terhadap calon TKI/TKI pada masa
pengguna, nama dan alamat TKI,
pra penempatan adalah sebagai
jenis dan uraian pekerjaan, syarat
berikut:
kerja meliputi waktu kerja, cuti,
a. Pemberian
informasi
nama
dan
alamat
lengkap
jaminan social, jangka waktu
dan benar tentang keabsahan
perjanjian yang dibuat secara
PPTKIS
akan
tertulis dalam dua bahasa yaitu
menempatkan persyaratan calon
bahasa Indonesia dan bahasa
yang
Jurnal “JENDELA HUKUM” FAKULTAS HUKUM UNIJA. Volume I Nomor 1 April 2014
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA inggris/bahasa
Negara
tujuan
a. PPTKIS,
semuanya rangkap tiga untuk
pengguna
TKI, pengguna, dan PPTKI serta
kedatangan dan keberadaan TKI
difoto copy yang disampaikan
kepada perwakilan RI;
kepada BP#TKI dan perwakilan RI di Negara tujuan; f. Pemeriksaan psikologi
mitra
usaha
atau
melaporkan
b. Mengadakan
welcoming
program dan exit program;
kesehatan
untuk
dan
memastikan
c. Memberikan kesempatan kepada TKI
untuk
melakukan
kondidi kesehatan dan psikologi
komunikasi
calon TKI benar-benar sehat;
PPTKIS dan perwakilan RI;
Pelatihan keterampilan kerja dan
dengan
d. Memberikan
keluarga,
pendampingan,
kemampuan bahasa sesuai negar
bantuan hokum dan perlindungan
tujuan;
kepada TKI yang mengalami
g. Pengurusan
dokumen
yang
lengkap dan sah yang meliputi paspor,
visa
kerja,
tiket
perjalanan, rekening tabungan TKI;
masalah
dengan
majikan/pengguna; e. Pemenuhan hak-hak TKI sesuai perjanjian kerja; f. Pembinaan terhadap TKI agar
h. Mengasuransikan
TKI
dalam
tidak melakukan tindakan atau
program asuransi perlindungan
hal-hal
TKI,
mengikutsertakan
TKI
dengan
dalam
pembekalan
akhir
pemberangkatan
luar negeri kepada calon TKI; dan
pengawasan
bertentangan
peraturan
dan
adat
istiadat Negara tujuan; g. TKI
i. Pemberian kartu tenaga kerja
j. Pembinaan
yang
memahami
cara
penyelesaian permasalahan yang dihadapinya; h. Mitra
usaha
atau
pengguna
terhadap PPTKIS dan calon TKI
melaporkan untuk pengesahan
agar
perpanjangan
proses
penempatan
dilakukan
sesuai
ketentuan
berlaku
perjanjian
kerja
dengan
perwakilan RI, jika TKI bersedia
serta
memperpanjang perjanjian kerja;
menindak terhadap oknum yang
i. Remitasi ( pengiriman uang ke
melakukan proses penempatan TKI non procedural. 2. Perlindungan
masa
Negara asal ) j. PPTKIS bersama agency wajib
penempatan,
melakukan
pemantauan
perlindungan terhadap TKI selama
perkembangan keberadaan TKI
masa penmpatan yang dilakukan
yang ditempatkannya.
adalah: Jurnal “JENDELA HUKUM” FAKULTAS HUKUM UNIJA. Volume I Nomor 1 April 2014
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA 3. Perlindungan
purna
penempatan,
penanganan yang bermasalah, sakit, cuti, meninggal dunia, dan
perlindungan
yang
dilakukan
terhadap
yang
mengakhiri
TKI
pengantaran ke daerah asal;
purna kerjanya atau dikenal TKI
g. Pengamanan
kepulangan
TKI
purna:
dilakukan sejak TKI didebarkasi
a. TKI sendiri atau dengan bantuan
sampai
pengguna/mitra
daerah
asal
dengan
usaha
memberikan informasi tentang
berakhirnya
tata cara kepulangan TKI dan
perjanjian kerja dan kepulangan
prosedur pengaduan, menerima
TKI ke perwakilan RI;
pengaduan
melaporkan
b. Pengguna/mitra usaha mengantar
apabila
TKI
mengalami permasalahan selama
TKI ke bandara setempat dan
kepulangannya
membiayai kepulangan TKI ke
berada
Indonesia;
melakukan penindakan terhadap
c. PPTKIS melaporkan kepulangan
di
atau
selama
debarkasi
serta
oknum yang merugikan TKI;
TKI kepada BNP2TKI, karena
h. Pemberdayaan TKI purna yang
perjanjian berakhir, mengalami
perlu dilakukan adalah mendata
kecelakaan/sakit/meninggal
dan memetakan TKI purna ,
dunia, dan bermasalah
memberikan bimbingan dalam
d. PPTKIS bertanggung jawab atas kepulangan daerah
TKI
asal,
pemerintah
sampai
kepulangannya
ke
bermasalah, pembinaan dalam
tetapi
rangka penguatan asosiasi TKI
mengatur
purna, serta temu wicara dan
membuat
ekspo
akan
berhak dan
rangka rehabilitasi TKI purna
TKI
purna.
Kegiatan
pos-pos pelayanan kepulangan di
dilakukan di daerah asal TKI dan
nsetiap debarkasi;
terdapat
e. PPTKIS bertanggung jawab atas hak-hak
TKI
purna.
Untuk
pelaksanaannya dikoordinasikan
belum
dengan instansi/lembaga terkait
dipenuhi oleh pengguna selama
yang ada di pusat, provinsi,
dalam masa perjanjian;
kabupaten/kota, kecamatan dan
f. Pemulangan
yang
TKI
TKI
dari
terminal/bandara/pelabuhan
desa. 2.
Pertimbangan dan Sasaran dalam
debarkasi dilaksanakan oleh pos
Pembentukan
pelayanan
Pemerintah
Daerah
khusus untuk tingkat pusat oleh
Perlindungan
Terhadap
BPK TKI selapajang- melalui
Kerja Indonesia
pemnduan,
pemulangan
TKI-
Suatu
Kebijakan
pendataan
Jurnal “JENDELA HUKUM” FAKULTAS HUKUM UNIJA. Volume I Nomor 1 April 2014
Tentang Tenaga
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA Tenaga Kerja Indonesia ( TKI ) sebagai pahlawan devisa yang bekerja
luar negeri dapat beralih profesi untuk bekerja di dalam negeri.
di luar negari seringkali mendapatkan perlakuan secara tidak
Jika seorang TKI terpaksa bekerja
manusiawi,
di luar negeri di sector domestic, maka
seperti disiksa, dianiaya, pelecehan
posisinya harus jelas dan harus diakui
sexsual,
oleh
perbudakan
dan
lain-lain.
Negara
penempatan
yang
Karenanya tidak salah jika pemerintah
bersangkutan berdasar jabatan dan
pusat
untuk
profesi dari Negara penempatan yang
menghentikan sementara pengiriman
meminta. Jadi harus ada pengakuan
TKI ke luar negeri atau yang dikenal
kerja berdasarkan jabatan dan profesi.
dengan istilah moratorium TKI, bahkan
Negara-negara
kementerian
mengakui
membuat
kebijakan
tenaga
kerja
dan
penempatan
sebagai
pekerja
harus dengan
transmigrasi optimis dapat mencapai
jabatan dan profesi tertentu dengan
target untukmenghentikan penempatan
memiliki hak-hak normative seperti hak
TKI sektor
jam kerja, hak libur, hak pendapatan
domestik atau penata
laksana rumah tangga
( PLRT ) pada
sesuai standart minimal, standart upah
tahun 2017.hal itu tentu saja tidak dapat
atau asuransi jaminan social seperti
dilakukan secara mendadak dan harus
pekerja formal lainnya. Pemerintah
dilakukan
karena
juga harus memastikan bahwa para
kondisi realistic saat ini, belum ada
calon TKI harus mengikuti pel;atihan
cukup lapangan kerja di dalam negeri
minimal 200 jam pelajaran dengan
bagi para TKI tersebut. Pemerintah
berbasis
tidak berhak melarang warga Negara
kerja.pemerintah juga telah melakukan
Indonesia untuk bekerja ke luar negeri
pembenahan system penempatan dan
karena akan melanggar HAM, apalagi
perlindungan TKI sejak pra,selama, dan
hak untuk bekerja dilindungi oleh UUD
purna
1945.
memberlakukan
secara
Pemerintah
bertahap
sebenarnya
empat
penempatan
jabatan
dan
juga
pengetatan
dalam
ingin
penempatan TKI, terutama untuk sector
segera menghentikan penempatan TKI
domestic yang banyak permasalahan.
sector
dengan
Setiap tahun pemerintah harus terus
maka
berusaha meningkatkan kualitas tenaga
domestic,
hambatan-hambatan
namun tersebut
tidak dapat dihentikan serta merta dan harus dilakukan secara bertahap dengan
kerja yang bekerja di luar negeri. Langkah lainnya yang dilakukan
persiapan yang matang. Sebagai solusi
pemerintah
adalah
melakukn
pemerintah harus menyediakan lebih
pembinaan khusus bidang ekonomi di
banyak lapangan kerja di dalam negeri
daerah kantong TKI agar tidak lgi
sehingga para pekerja yang bekerja ke
tertarik untuk bekerja di luar negeri di
Jurnal “JENDELA HUKUM” FAKULTAS HUKUM UNIJA. Volume I Nomor 1 April 2014
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA sector domestic. Pemberdayaan itu
ada di nyatakan bahwa permintaan
dilakukan di berbagai kegiatan dan
pasar global terhadap beberapa profesi
program-program seperti wira usaha,
tersebut cukup tinggi. Namun beberapa
tekhnologi tepat guna, padat karya
permintaan
produktif,
dipenuhi
desa
produktif.
Untuk
tersebut
belum
dapat
seluruhnya
karena
masih
pelatihan kewirausahaan disesuaikan
terkendala
sertifikasi
profesi
yang
dengan potensi sumber daya alam
(
diminta.untuk mengatasi permasalahan
SDA ) yang tersedia di sekitar daerah
ini badan nasional sertifikasi profesi (
kantong TKI, seperti budidaya ayam,
BNSP ) yang didirikan sejak 2004 telah
sapid an kambing, usaha konveksi,
berupaya menjembatani hal ini.
menjahit dan border, pelatihan tat arias
Di Indonesia masalah ketenaga
penganten, tata boga, bengkel, sablon,
kerjaan diatur dalam undang-undang
percetakan, dll.
nomor 13 tahun 2003. Sebagaimana
Perpindahan
tenaga
kerja
tercantum
dalam
undang-undang
Indonesia ke Negara lain merupkana
tersebut,
gejala social global yang muncul pada
kerjaan di Indonesia secara umum
decade tahun tujuh puluhan. Dengan
ditujukan mendaya gunakan tenaga
berbagai
melatar
kerja secara optimal dan manusiawi,
belakangi, perpindahan tenaga migrant
mewujudkan pemerataan kesempatan
antar Negara. Dari waktu kewaktu
kerja dan penyediaan tenaga kerja yang
menunjukkan jumlah yang semakin
sesuai dengan kebutuhan pembangunan
meningkat.
nasional
alasan
yang
Namun
demikian
dari
pembangunan
dan
daerah.
Memberikan
beberapa referensi dan data yang
perlindungan
diperoleh. Bahasan mengenai migrasi
dalam mewujudkan kesejahteraan serta
tenaga kerja Indonesia di luar negeri
meningkatkan kesejahteraan pekerja
pada
dan keluarganya.
umumnya
berkaitan
dengan
kepada
ketenaga
tenaga
kerja
mobilitas tenaga kerja non terampil
Dalam pelaksanaan pembangunan
yang berprofesi sebagai penatalaksana
nasional tenaga kerja punya peranan
rumah tangga atau tenaga buruh di
dan kedudukan yang sangat penting
perkebunan atau bangunan.
sebagai
pelaku
dan
tujuan
Sementara itu beberapa peluang
pembangunan. Sesuai dengan peranan
profesi yang dapat dimanfaatkan oleh
dan kedudukan tenaga kerja tersebut,
tenaga kerja terampil Indonesia di luar
pembangunan
negeri antara lain adalah jasa perawat,
diperlukan
akuntan, apoteker, pelaut, perhotelan,
kualitas tenaga kerja dan peran sertanya
tenaga konstruksi, bidang akademis,
dalam pembangunan serta peningkatan
programmer, dll.dari informasi yang
perlindungan
ketenagakerjaan untuk
tenaga
meningkatkan
kerja
Jurnal “JENDELA HUKUM” FAKULTAS HUKUM UNIJA. Volume I Nomor 1 April 2014
dan
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA keluarganya sesuai harkat dan martabat
dilakukan melalui berbagai cara di
kemanusiaan. Sehubungan dengan hal
antaranya
tersebut dan dalam rangka mengatasi
memanfaatkan secara efektif dan
tingginya tingkat pengangguran serta
efisien
sebagai upaya pengentasan kemiskinan.
keahlian dan keterampilan tenaga
Pemerintah
kerja
berbagai
telah peraturan
mengeluarkan dan
ketentuan
adalah
dana
dengan
pengembangan
yang
diperoleh
dan
penggunaan tenaga kerja asing di
sebagai pedoman. Berbagai peraturan
Indonesia.
dan ketentuan ketenagakerjaan tersebut
berdasarka
antara lain berkaitan dengan hal-hal
pemerintah nomor 23 tahun 2004
sebagai berikut:
juga telah dibentuk badan nasional
1. Perlindungan tenaga kerja yang
sertifikasi profesi yang bertujuan
dimaksudkan untuk menjamin hak-
untuk mengembangkan standarsisasi
hak
pelatihan, akreditasi, sertifikasi dan
dasar
menjamin
pekrja/buruh
kesamaan
dan
kesempatan
5. Program
untuk mewujudkan kesejahteraan
kerja.
tetap memperhatikan perkembangan
sejalan
hubungan dengan
jaminan
peraturan
social
tenaga
HIV/AIDS di tempat kerja. Berbagai
industrial
pada
dengan
6. Pencegahan dan penanggulangan
kemajuan dunia usaha. 2. Peningkatan
itu
lisensi.
serta perlakuan tanpa diskriminasi
pekerja dan keluarganya dengan
Selain
tersebut
ketentuan
relative
cukup
lengkap
semakin
meskipun
masalah
belum dilaksanakan secara efektif,
dapat
maka disinilah di butuhkan peran aktif
dipahami fungsi dan tugas masing-
dari pemerintah daerah untuk mengisi
masing
kekosongan
kompleksnya ketenagakerjaan
demi
agar
kelancaran
usaha
dalam
pemerintah
implementasinya
regulasi
sehingga
antara pihak pekerja, pengusaha,
perlindungan bagi para TKI di luar
serikat pekrja, maupun pemerintah.
negeri dapat dilakukan secara maksimal
Hubungan industrial yang harmonis
dan berlapis.selain pemerintah pusat
merupakan prasyarat utama untuk
yang
menciptakan
dengan membuat regulasi dan program-
ketenangan
dan
ketentraman bekerja.
asing di dalam negeri. keahlian
keperduliannya
program bagi para TKI yang bekerja di
3. Pengaturan penggunaan tenaga kerja
4. Pengembangan
menunjukkan
luar negeri maka pemerintah daerah juga mampu melakukan hal yang sama.
dan
keterampilan tenaga kerja Indonesia
C. PENUTUP
untuk meningkatkan daya saing, Jurnal “JENDELA HUKUM” FAKULTAS HUKUM UNIJA. Volume I Nomor 1 April 2014
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA Perlindungan
pra
penempatan,
dan
purna
penempatan
dan
merupakan bentuk perlindungan yang
memberlakukan
dilakukan terhadap calon TKI/TKI
penmpatan TKI, terutama untuk sektor
pada
masa
pengetatan
juga dalam
pra
penmpatan.
domestik yang banyak permasalahan.
masa
penempatan,
Setiap tahunpemerintah harus terus
perlindungan terhadap TKI/calon TKI
berusaha meningkatkan kualitas tenaga
selama
kerja yang bekerja di luar negeri.
Perlindungan
masa
penempatan
dilakukan
merupakan
perlindungan
yang
yang bentuk
dilakukan
oleh
DAFTAR PUSTAKA
pihak pemerintah. Tidak hanya sebatas
Buku:
perlindungan pra penempatan bahkan
Moh. Jimmi Ibrahim, 1991,Prospek Otonomi Daerah, Semarang, Dahara Prize.
samapai purna kerja para TKI juga mendapat perlindungan. Jika bekerja
seorang
di
luar
TKI
negeri
terpaksa di sector
domestik, maka posisinya harus jelas dan
harus
penmpatan
diakui
oleh
yang
negara
bersangkutan
berdasarkan jabatan dan profesi dari negara penmpatan yang meminta. Jadi harus ada pengakuan kerja berdasarkan jabatan
profesi.
Negara-negara
Yuliati, 2001, Analisis Kemapuan Keuangan Daerah dalam Menghadapi Otonomi Daerah, Manajeman keuangan Daerah, Yogyakarta, UPP YKPN Adi Rianto, 2005, Metodologi penelitian sosial dan hukum, Jakarta : Granit Effendi, Lutfi, 2003, Pokok-pokok Hukum administrasi Negara, Malang : Banyumedia Publishing Jimly Asshiddiqie, 2006, Perihal undang, Jakarta : Konstitusi Pers.
penempatan harus mengakui sebagai
Peraturan Perundang-undangan:
para TKI sebagai pekerja dengan
Undang-undang dasar 1945
jabatan dan profesi tertentu dengan memiliki hak-hak normative seperti hak jam kerja, hak libur, hal pendapatan sesuai standart minimal. Standart upah atau asuransi jaminan sosial seperti pekerja formal lainnya. Pemerintah juga harus memastikan bahwa para calon TKI harus mengikuti pelatihan minimal 200 jam pelajaran dengan berbasis Pemerintah
empat juga
jabatan telah
Undang-
Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangundangan Undang-undang nomor 9 tahun 1992 tentang keimigrasian Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
kerja.
melakukan
pembenahan system penempatan dan perlindungan TKI sejak pra, selama, Jurnal “JENDELA HUKUM” FAKULTAS HUKUM UNIJA. Volume I Nomor 1 April 2014
