i
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI
JURNAL ILMIAH
Oleh: AMASTURI HADI NIM. D1A.110.045
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM MATARAM 2014
ii
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI
Oleh: AMASTURI HADI NIM. D1A.110.045
Menyetujui
Pembimbing Pertama,
H.ZAENI ASYHADIE, SH.,M.Hum NIP.196106201988031001
iii
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI AMASTURI HADI DIA.110.045 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM 2014 ABSTRAK Tujuan penelitian untuk mengetahui tanggungjawab pemerintah dalam perlindungan TKI di luar negeri dan implikasi perlindungan TKI di luar negeri oleh pemerintah. Dengan menggunakan metode penelitian normatif. Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam perlindungan TKI di luar negeri yang terkoordinasi dengan lembaga terkait yaitu BNP2TKI, Kemenakertrans, KBRI dan Kemenlu. Implikasi perlindungan TKI adalah terjaminnya hak-hak normatif TKI. Kesimpulannya tanggungjawab pemerintah dalam perlindungan TKI di luar negeri meliputi perlindungan sebelum, selama dan setelah penempatan yang terkoordinasi dan terintegrasi dengan lembaga yang terkait. implikasi dari perlindungan TKI terjaminnya hak-hak TKI. Saran penulis pemerintah harus lebih memperkuat upaya diplomasi antar Negara. Kata kunci: Perlindungan, Tanggungjawab, TKI, Pemerintah.
RESPONSIBILITIES OF GOVERNMENT IN OVERSEAS LABOR PROTECTION ABSTRACT The purpose of the research to determine the government's responsibility in the protection of migrant workers abroad and the implications for the protection of migrant workers abroad by the government. By using normative research methods. Based on this research results, the government issued a policy on the protection of migrant workers abroad are coordinated with related agencies namely BNP2TKI, Manpower, the Embassy and the Foreign Ministry. The implication is ensuring the protection of migrant workers' basic rights of migrant workers. In conclusion the government's responsibility in the protection of migrant workers abroad include protection before, during and after placement of a coordinated and integrated with related institutions. implications of ensuring the protection of the rights of migrant workers. Suggestions author government should further strengthen inter-state diplomacy. Keywords: Protection, Responsibility, migrant workers, the Government.
i
I.
PENDAHULUAN Dewasa ini, kondisi perekonomian yang kurang menarik di negara sendiri, penghasilan yang cukup besar dan yang tampak lebih menarik di negara tujuan telah menjadi pemicu mobilitas tenaga kerja internasional pendapatan yang cukup meningkat di negara yang berkembang untuk pergi melintasi batas negara informasi yang mendukung dan kemudahan transportasi juga berperan meningkatkan mobilitas tenaga kerja secara internasional.1 Sejalan dengan semakin meningkatnya tenaga kerja yang ingin bekerja di luar negeri dan besarnya jumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) yang sekarang ini bekerja di luar negeri, meningkat pula kasus perlakukan yang tidak manusiawi terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) khususnya tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri. Muncul kasus-kasus yang berkaitan dengan nasib tenaga kerja Indonesia (TKI) semakin beragam dan bahkan berkembang kearah perdagangan manusia yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan. Untuk menjamin dan mempercepat terwujudnya tujuan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, perlu di perlukan pelayanan dan tanggungjawab secara terpadu. Untuk mencapai tujuan tersebut di bentuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), yang berfungsi merumuskan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi. 1
Ananta, Liberalisasi Ekspor dan Impor Tenaga Kerja Suatu Pemikiran Awal, Pusat Penelitian Kependudukan UGM, 1996, hal. 124
ii
Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang
akan
diajukan
oleh
penyusun
tanggungjawab pemerintah melalui
adalah:
a.
Bagaimanakah
Badan Nasional Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Kementerian Tenaga Kerja (Kemenakertrans.) KBRI, Kemenlu dalam perlindungan TKI di luar negeri?; b. Bagaimanakah inplikasi dari perlindungan TKI di luar negeri oleh pemerintah?. Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah: a. Untuk dapat mengetahui tanggungjawab pemerintah Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Kementerian Tenaga Kerja
(Kemenakertrans.) KBRI dan Kemenlu
dalam memberikan
Perlindungan TKI di luar negeri; b. Untuk dapat mengetahui implikasi perlindungan TKI di luar negeri oleh pemerintah. Adapun manfaat yang diharapkan adalah: a. secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya dalam bidang ketenagakerjaan; b. secara praktis diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas sebagai pekerja dan dapat memberikan masukan yang berguna bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dengan metode pendekatan menggunakan statute approach dan conceptual approach. Sumber dan bahan hukum yang
iii
digunakan adalah sumber hukum (peraturan perundang-undangan dan kepustakaan) dan bahan hukum (bahan hukum primer, sekunder dan tersier). Dengan teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara studi dokumen dengan pengumpulan bahan hukum secara kepustakaan. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara normatif, Preskriptif sifat analisis yang dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya. Argumentasi di sini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum terhadap fakta peristiwa hukum dari hasil penelitian.
iv
II.
PEMBAHASAN Tanggungjawab Pemerintah Melalui BNP2TKI,
Kemenakertrans,
KBRI dan Kemenlu Dalam Perlindungan TKI di Luar Negeri Dalam
Undang-Undang
Nomor
39
Tahun
2004
tentang
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia pada Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7
di luar negeri pemerintah memiliki tugas untuk mengatur,
membina, melaksanakan, mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, di mana dalam melaksanakan tugas tersebut pemerintah dapat melimpahkan sebagain wewenangnya dan/atau tugas pembantuan kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan sebagai tanggungjawab pemerintah dalam meningkatkan upaya perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Sebagai
konsekuensinya
dari
tanggugjawab
tersebut
maka
pemerintah sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 berkewajiban untuk: 1) Memjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI baik yang bersangkutan berangkat melalui pelaksana penempatan TKI maupun yang berangkat secara mandiri. Adapun hak-hak calon TKI yang harus di jamin ialah : (a) Bekerja di luar negeri; (b) Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja di luar negeri dan prosedur penempatan TKI ke luar negeri; (c) Memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan TKI ke luar negeri; (d) Memperoleh pelayanan kebebasan menganut agama dan keyakinannya serta kesempatan untuk
v
menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang di anutnya; (e) Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan; (f) Memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama yang di peroleh tenaga tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di
negara tujuan; (g) Memperoleh jaminan
perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-haknya yang di tetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama penempatan di luar negeri; (h) Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan TKI ke tempat asal; (i) Memperoleh perjanjian kerja yang asli. 2) Mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI; 2) Membentuk dan mengembangkan sistim informasi penempatan calon TKI di luar negeri; 3) Melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan ; 4) Memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelumnya pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan. Perlindungan negara bagi warga negaranya di jamin oleh UndangUndang dalam hal perlindungan TKI maka hak perlindungan itu di mulai sejak pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan purna penempatan. Di luar negeri perlindugan tenaga kerja Indonesia, terhadap TKI di laksanakan oleh perwakilan pemerintah negara Republik Indonesia
vi
yang mana perlindungan itu didasarkan kepada peraturan perundangundangan serta hukum dan kebiasaan internasional. 1) Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Badan Nasional Penempatan dan perlindungan Tenaga kerja Indonesia (BNP2TKI), adalah merupakan lembaga non Departemen yang bertanggungjawab kepada Presiden yang berkedudukan di ibu kota Jakarta yang mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi. Lembaga ini di bentuk berdasarkan Perpres Nomor 81 Tahun 2006 Tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Untuk melaksanakan fungsi Sesuai dengan bunyi dalam Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004
Badan Nasional
Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) bertugas antara lain : a. melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara pengguna TKI atau pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan; b. memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan atas dokumen, pembekalan akhir pemberangkatan (PAP), penyelesaian masalah,
sumber-sumber
pemulangan,
peningkatann
pembiayaan, kualitas
kesejahteraan TKI dan keluarganya.
calon
pemberangkatan TKI
dan
sampai
peningkatan
vii
Berdasarkan Pasal di atas maka Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dapat dikatakan sebagai pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) plat merah atau milik pemerintah dalam kaitannya dengan penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) antar pemerintah dengan pemerintah atau sering juga di sebut dengan penempatan G to G (governement to governement) atau dengan pengguna yang berbadan hukum G to P (governement to private). Selama ini penempatan tenaga kerja Indonesia
(TKI) yang di
lakukan oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan tenaga kerja Indonesia (BNP2TKI) adalah antara pemerintah dengan pemerintah, dengan sendirinya tidak untuk pengguna yang berbadan hukum karena rumusan dalam Pasal tersebut menggunakan kata atau berarti alternatif.2 2) Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Kemenakertrans). Untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri Kemenenterian tenaga kerja dan transmigrasi harus berkoordinasi dengan instansi, baik di tingkat pusat dan daerah, BNP2TKI dan lembaga pemerintah yang terkait dengan urusan ketenagakerjaan. Seperti di jelaskan dalam peraturan Menteri tenaga kerja dan transmigrasi Nomor PER. 14/MEN/X/2010 tentang pelaksana penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, dalam Pasal 62 ayat (1) menyatakan Menteri menyelenggarakan rapat koordinasi dengan kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 2
Lalu Husni, Hukum Penempatan dan Perlindungan TKI (Program Pasca Sarja Universitas Brawijaya Malang) hal. 133
viii
(BNP2TKI) dalam rangka peningkatan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI secara berkala sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali. Apabila dianggap perlu rapat koordinasi dapat melibatkan pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan instansi terkait serta pemangku kepentingan. Rapat koordinasi berfungsi sebagai: a. Forum komunikasi dan konsultasi dalam penyelasaian masalah di bidang penempatan dan perlindungan TKI; b. Sarana evaluasi pelaksanaan kebijakan menteri di bidang penempatan dan perlindungan TKI yang di laksanakan oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar negeri (BNP2TKI); c. Monitoring dan evaluasi kinerja BNP2TKI dan instansi terkait menyangkut penanganan persoalanpersoalan TKI yang muncul; dan d. Mekanisme penyampaian masukan, usulan, dan laporan dari BNP2TKI kepada menteri terkait dengan pelaksanaan kebijakan penempatan dan perlindungan TKI. 3) Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kemenlu. Kaitannya dengan tanggungjawab pemerintah terhadap tenaga kerja Indonesia, instansi pemerintah yang ikut terlibat dalam perlindungan TKI, tidak hanya perlindungan dalam skala nasional saja pemerintah juga memberikan peran dan tanggungjawab kepada perwakilan Republik Indonesia yang berada di luar negeri seperti Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), dan Konsulat Jendral Republik Indonesia (KJRI), yang bertugas mengawasi dan memberikan bantuan hukum pada tenaga kerja Indonesia yang mendapat permasalahan hukum di negara tujuan.
ix
Perwakilan Republik Indonesia memiliki wewenang tangungjawab yang besar dalam masa penempatan TKI di luar negeri. Sebagai perwakilan dari suatu negara, perwakilan Republik Indonesia harus memperhatikan hukum nasional Indonesia di samping hukum negara setempat dan hukum internasional. Untuk melakukan perlindungan terhadap TKI, perwakilan harus melaksanakan antara lain : a. Pencatatan kedatangan maupun kepulangan TKI; b. Pemberian bantuan hukum; c. Penyelesaian sengketa TKI dengan pengguna; d. Pengesahan perpanjangan perjanjian kerja; e. Pemantauan pemenuhan hak-hak TKI; f. Wewenang dalam penerapan sanksi. Kementerian Luar Negeri sebagai penanggung jawab bertugas membina melindungi dan memberikan perlindungan hukum kepada Warga negara dan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang berada di luar negeri, serta pembina urusan luar negeri. Pemerintah juga memilki tanggung jawab terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI), yang berada di luar negeri khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingan mereka. Tugas-tugas Kementerian Luar Negeri di laksanakan oleh perwakilan Republik Indonesia yang ada di negara-negara lain, di negara-negara yang banyak terdapat tenaga kerja Indonesia (TKI), terdapat pejabat Kemenakertrans yang bertugas sebagai Atase ketenagakerjaan dan di tempatkan di dalam lingkup tugas Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI).
x
Implikasi Perlindungan TKI di Luar Negeri Oleh Pemerintah Jika berbicara mengenai Implikasi dari perlindungan TKI berarti kita berbicara tentang dampak dari ada atau tidaknya perlindungan terhadap TKI. Selama ini pemerintah telah mengeluarakan suatu kebijakan terkait dengan perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri yang salah satunya adalah Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2004
tentang Penempatan dan Perilndungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
Berarti
dengan
dikeluarkannya
Undang-Undang
tersebut,
diharapkan dapat memberikan jaminan kepada TKI, khususnya yang bekerja di luar negeri. Dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tersebut menetukan bahwa: Perlindungan selama masa penempatan TKI di luar negeri dilaksanakan antara lain dengan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara tujuan serta hukum dan kebiasaan Internasional dan pembelaan atas pemenuhan hak-hak sesuai dengan perjanjian kerja dan/atau peraturan perundang-undangan di negara TKI ditempatkan. Dengan demikian, ketika perlidungan ini sudah diterapkan secara maksimal, maka secara otomatis TKI di luar negeri dapat terlindungi hakhaknya. Hanya saja yang menjadi persoalannya adalah jika perlindungan ini tidak dapat diterapkan secara maksimal, akan berdampak pada tidak terjaminnya hak-hak TKI. Seiring dengan adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, maka akan berimplikasi pada terjaminnya hak-hak TKI di luar negeri.
xi
Semua perlindungan hukum terhadap TKI yang bekerja di luar negeri ditegaskan dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menyatakan bahwa (1) Setiap calon TKI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Perlindungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai dari pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan purna penempatan. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI berasaskan keterpaduan, persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, serta anti perdagangan manusia.
xii
III.
PENUTUP Kesimpulan Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat di simpulkan sebagai berikut : 1). Tanggungjawab pemerintah dalam memberikan perlindungan pada tenaga kerja Indonesia di luar negeri berkewajiban untuk memberikan perlindungan serta menjamin hak-hak semua tenaga kerja Indonesia. Perlindungan hukum yang di berikan oleh pemerintah dapat di lihat dari instrument hukum dan kebijakan-kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah, kaitanya dengan tanggungjawab pemerintah dalam memberikan perlindungan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri di mulai dari tingkatan pemerintahan dalam negeri, serta tanggungjawab pemerintah pusat dan daerah, Badan Nasional Penempatan dan perlindungan Tenaga kerja Indonesia (BNP2TKI) Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans.) Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) serta (KJRI), dengan
upaya perlindungan bantuan
hukum berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan dan kebiasaan internasional. 2). Implikasi dari perlindungan tenaga kerja indonesia (TKI) di luar negeri adalah terjaminnya hak-hak tenaga kerja Indonesia, khususnya yang bekerja di luar negeri baik mulai dari masa pra penempatan, masa penempatan maupun purna penempatan. Hal ini dapat di lihat dari ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan (2), Pasal 80, dan Pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.
xiii
Saran Berangkat dari kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penulis sampaikan melalui tulisan ini yaitu: Dalam menyelenggarakan penempatan dan perlindunga tenaga kerja indonesia (TKI) di luar negeri sebaiknya pemerintah harus mengambil langkah yang proaktif dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja indonesia (TKI) di luar negeri, dengan cara memperkuat upaya diplomasi antar negara. Dan pihak-pihak yang terkait di dalamnya selalu melakukan koordinasi dalam penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia (TKI), agar tidak terjadi saling menyalahkan antar lembaga yang terkait.
xiv
DAFTAR PUSTAKA A. Buku Ananta, 1996, Liberalisasi Ekspor dan Impor Tenaga Kerja Suatu Pemikiran Awal Pusat Penelitian Penduduk,UGM Husni, Lalu. Hukum Penempatan dan Perlindungan TKI Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang
B. Peraturan-Peraturan Indonesia, Undang-Undang Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja indonesia, UU No. 39 Tahun 2004 LN No. 133 Tahun 2004 TLN.No 4445 Indonesia, Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan, UU No.13 Tahun 2003 LN No. 39 Tahun 2003 TLN.No 4279. Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 Tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Indonesia, Peraturan Menteri TenagaKerja dan Transmigrasi tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Nomor 14/MEN/X/2010.
