PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN JALAN DESA DI DESA SAWANGAN KECAMATAN AIRMADIDI KABUPATEN MINAHASA UTARA
Oleh : Vindy Gunawan
Abstrak Pembangunan yang dilaksanakan di Pedesaan atau tingkat Kelurahan merupakan realisasi pembangunan nasional. Untuk menunjang pembangunan di pedesaan atau tingkat Desa peran serta pemerintah serta partisipasi seluruh lapisan masyarakat sangat dibutuhkan. Dalam merealisasikan tujuan pembangunan, maka segenap potensi alam harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya, demikian pula halnya sumber daya manusia harus lebih ditingkatkan sehingga dapat mengembangkan potensi alam secara maksimal agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Dalam undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 26 mengatakan Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Berdasarkan undang-undang tersebut jelas dimanfaatkan kepada kepala desa untuk menyelenggarakan pembangunan Desa, tentunya dengan segala kapasitas yang diberikan kepadanya salah satunya menggunakan partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan bertujuan untuk mengetahui peran dari kepala desa dalam pembangunan jalan desa. Dari hasil penelitian ternyata kepala desa berperan aktif dalam proses pembangunan desa terutama jalan desa, dari proses perencanaan pelaksanaan sampai tahap evaluasi. Key words : Kepala Desa, Pembangunan, Jalan Desa
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penelitian Pembangunan nasional pada hakekatnya adalah pembangunan nasional Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian usaha pembangunan berarti humanisasi atau peningkatan taraf hidup manusia sebagai subjek dan sekaligus objek
pembangunan dan senantiasa menciptakan keselarasan dan keseimbangan dalam hidupnya, baik secara rohani dan jasmani. Wilayah negara kesatuan RI terbagi atas daerah provinsi, dan provinsi terbagi atas daerah yang lebih kecil yaitu Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa. Daerahdaerah tersebut manjadi satu kesatuan dalam wilayah nagara RI. Oleh karena itu pembangunan harus tersebar secara merata dari seluruh wilayah Republik Indonesia agar terwujud masyarakat yang adil dan makmur. Dalam hal ini, pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi (Nugroho dan Rochmin Danuri, 2004) Otonomi daerah memiliki arti otonomi desa bahwa desa mampu berinisiatif dan berkreativitas untuk menjalankan pemerintahannya sendiri serta menumbuhkan demokratisasi masyarakat dalam pembangunan, sehingga desa atau setingkat Desa memiliki ruang gerak yang luas dalam melaksanakan pembangunan, karena tidak terbebani lagi dengan program-program pembangunan dari kabupaten/kota, provinsi maupun pemerintah pusat. Dalam undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 26 mengatakan Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Berdasarkan undang-undang tersebut jelas diamanatkan kepada kepala desa untuk menyelenggarakan pembangunan Desa, tentunya dengan segala kapasitas yang diberikan kepadanya salah satunya menggunakan partisipasi masyarakat. Untuk menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya terhadap pembangunan, diperlukan adanya tenaga/unsur penggerak yang mampu menggerakkan dan mengarahkan kemampuan masyarakat untuk dapat mewujudkan cita-cita pembangunan dalam hubungan ini, maka Kepala Desa sebagai Kepala Desa memegang peranan yang menentukan. Sebagai pimpinan tertinggi dan penanggung jawab pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, ia harus mampu mengemban tugas yang dibebankan kepadanya yang saling kait-mengkait termasuk tugas pembangunan yang multi dimensional. Menurut pengamatan sementara penulis yang terjadi di Desa Sawangan, peran dari Kepala Desa dan perangkat desa dalam pelaksanaan pembangunan masih tergolong lemah, bahkan seolah tidak terlihat fungsinya, dalam menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur Desa, beberapa infrastruktur di Desa Sawangan sendiri sudah banyak yang rusak seperti jalan, selokan, pos kamling. Namun permasalahan yang paling mendasar di desa sawangan ini adalah rusaknya sarana jalan di dalam desa tersebut. Hal ini menuntut pemerintah untuk melaksanakan perbaikan, peran kepala desa sangat menentukan dalam pembangunan desa. Oleh karena itulah suksesnya pembangunan di suatu daerah sangat ditentukan oleh kualitas kinerja pemerintahannya. Bertitik tolak dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat desa, terutama di Desa Sawangan Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara maka penulis bermaksud mengangkat judul “PeranKepala Desa dalam Pembangunan Jalan di Desa Sawangan Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara”
B.
Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berusaha merumuskan masalah yang ingin diteliti agar tidak menyulitkan dalam pengumpulan data yang diperlukan. Maka dari itu penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut : a. Bagaimana Peran Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Sawangan ? b. Kendala apa saja yang di hadapi Kepala Desa Desa Sawangan dalam pelaksanaan infrasruktur? C. Tujuan dan Manfaat Penelitian a. Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui peran Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur Jalan di Desa Sawangan berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 2. Untuk mengetahui kendala Kepala Desa Desa Sawangan dalam pelaksanaan pembangunaan infrasruktur Jalan. b. Manfaat Penelitian Manfaat penelitian ini yaitu : 1. Bagi ilmu pengetahuan Kajian dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang menggeluti bidang kajian ilmu pemerintahan. 2. Bagi instansi terkait dan masyarakat Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah dan Dinas Instansi terkait, serta pemerintah tingkat Desa sendiri di dalam mengevaluasi keberhasilan serta kendalakendala yang dihadapi untuk pelaksanaan program-program pembangunan di masa-masa mendatang.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Konsep Peran Pemerintah Setiap manusia dalam kehidupannya masing-masing memiliki peran dan fungsi dalam menjalankan kehidupan sosialnya. Dalam melaksanakan perannya, setiap manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan sosialnya. Dalam Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan pengertian peran sebagai berikut : a. Peran adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwara maka ia adalah pemain sandiwara atau pemain utama. b. Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang diberikan c. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. B. Konsep Kepala Desa dan Pemerintah Desa.
Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa berwarga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihan diatur oleh peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah. Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa ditetapkan sebagai kepala desa. Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum dapat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan, hukum adat setempat yang ditetapkan dalam peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. B. Konsep Pembangunan Definisi pembangunan merupakan upaya yang sistematik dan berkesinambungan/berkelanjutan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistik (Anwar 2005:26, Dalam Hubungan Dengan Konsep Pembangunan Daerah). Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacammacam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, negara satu dengan negara yang lainnya. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005:64). Siagian (1994:56) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building)”. Sedangkan Ginanjar Kartasasmita (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”.
BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrumen, dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif. Menurut Bogdan dan Tylor (dalam Moleong, 2000 : 3) merupakan prosedur meneliti yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. B. Fokus Penelitian
Untuk memberi suatu pemahaman, agar memudahkan penelitian, maka perlu adanya beberapa batasan penelitian dan fokus penelitian ini yang dioperasionalkan melalui indikator sebagai berikut : Peran Kepala Desa dan perangkat Desa dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemerintahan tingkat Desa, sebagaimana diatur dalamUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yakni tugas kepala desa khususnya dalam pelaksanaan Pembangunan Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.
C. Jenis Dan Sumber Data Data yang dikumpulkan melalui penelitian ini adalah data yang sesuai dengan objek penelitian. Jenis data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu: (1) Data primer dan (2) Data sekunder. Data primer diperoleh dalam bentuk verbal atau kata-kata atau ucapan lisan dan perilaku dari subjek (informan) yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder yaitu berupa tulisan-tulisan, rekaman-rekaman, gambar-gambar atau fotofoto, peta, grafik yang semuanya berhubungan dengan objek penelitian. D. Informan Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling. Teknik purposive sampling digunakan untuk mengarahkan pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan melalui penyeleksian informan yang menguasai permasalahan secara mendalam serta dapat dipercaya untuk menjadi sumber data. Adapun rincian informan yang digunakan dalam penelititan ini adalah sebagai berikut : - Sekretaris Kepala Desa - Aparatur Desa - Kepala Lingkungan - Ketua BPD - Warga Masyarakat E. Teknik Pengumpulan Data a. Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana peneliti atau pengamat dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian. b. Wawancara, adalah proses percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak berupa tanya jawab kepada sejumlah informan untuk memperoleh informasi dan gagasan yang berkaitan erat dengan penelitian ini. c. Studi kepustakaan (library research), yaitu dengan membaca buku, dokumendokumen, undang-undang, dan media informasi lainnya yang berkaitan dengan halihwal pembangunan di Desa Sawangan Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara. F. Teknik Analisa Data
Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang temuan-temuan yang berdasarkan permasalahan yang diteliti.
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Peranan Pemerintah Desa dalam Pembangunan Desa Sawangan Pemerintah Desa merupakan pemegang kendali dalam pembangunan di wilayah Desa. Oleh karena itu Kepala Desa beserta jajarannya merupakan penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan roda pembangunan sehingga maju mundurnya pembangunan di Desa tergantung dari kinerja pemerintah Desa dalam mempengaruhi masyarakatnya untuk turut serta di dalam pembangunan. Sebagaimana penyelenggaraan pemerintahan di desa yang merupakan wilayah setingkat dengan Desa, yang diatur dalam pasal 26 ayat (1)Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa ditegaskan bahwa Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan,melaksanakan pembangunan desa, Pembianaan kemasyarakatan , dan pemberdayaan masyarakat desa. Keadaan Sarana Perhubungan (jalanan) yang Ada di Desa Sawangan No. Jenis Jalan Keadaan Sekarang 1 Jalan Negara Beraspal namun sudah banyak sekaligus jalan yang berlubang bahkan Propinsi dikeluhkan tidak layak lagi. 2 Jalan kabupaten
3 Jalan kecamatan
4
Jalan Desa
Sumber : Hasil olahan data
Jalanan ini beraspal sepanjang 3 Km untuk akses pelabuhan.
Jalanan ini beraspal sepanjang sekitar 3 Km jalanan ini sudah berlubang. Jalanan ini merupakan akses semua warga yang bermukim di masing-masing dusun di Desa Sawangan sebagian kecil ada yang aspal dan hanya berbatu (pengerasan) serta masih ada yang berupa tanah dan kerikil.
Hal di atas menunjukkan peranan pemerintah Desa dalam hal pembangunan fisik hanya bisa menjalankan perintah pengaturan dari pemerintah tingkat atas. Kedudukan Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan dan pembangunan serta pemimpin formal masyarakat sangatlah penting di dalam kelancaran pembangunan sehingga mengharuskan pemerintah Desa mempunyai aparatur dan pemimpin yang ahli di bidangnya, sehingga program dan tugas pemerintah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Hal di atas senada dengan hasil wawancara dengan seorang warga masyarakat Desa Sawangan seperti yang diungkapkan oleh Jemmy “Saya sangat senang bisa bekerja sama dengan seorang Kepala Desa yang benar-benar dapat memberikan panutan dan pelayanan yang baik. Beliau juga sama sekali tidak membeda-bedakan semua warga yang membutuhkan pelayanan. Sehingga masyarakat bisa lebih berantusias dan berpartisipasi segala program pembangunan.” Sesuai dengan pengamatan penulis dari hasil observasi pada saat kunjungan ke lokasilokasi lingkungan yang ada di Desa Sawangan terlihat adanya kunjungan dalam keadaan santai oleh Kepala Lingkungan yang didampingi oleh seorang aparat Desa. Ini merupakan adanya keserasian akan makna pembangunan menurut Kartasamita (1996: 33) adalah “usaha meningkatkan harkat martabat masyarakat yang dalam kondisinya tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Membangun masyarakat berarti memampukan atau memandirikan mereka. Dimulainya proses pembangunan dengan berpijak pada pembangunan masyarakat, diharapkan akan dapat memacu partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan itu sendiri.” Begitu pula yang diungkapkan oleh bapak A.Awaluddin ketua Lembaga Pemberdayaan Mayarakat Desa Sawangan mengatakan : “Menurut saya, kami sebagai mitra kerja Kepala Desa dan aparat Desa melihat adanya adanya upaya pihak Desa dalam mempengaruhi masyarakat sudah cukup baik, sehingga warga masyarakat banyak yang tertarik untuk mengikuti pelatihan yang diadakan. Hal ini akan berdampak positif bagi pemuda dan ibu rumah tangga yang mengikuti dan dapat mendapatkan tambahan keterampilan dan kreativitas dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan.”
B. Peran Pemerintah Desa sebagai Pembina Masyarakat Kegiatan memberi contoh atau lebih dikenal dengan keteladanan merupakan unsur yang memegang peranan penting dan sangat menentukan bagi berhasilnya seorang pemimpin dalam melaksanakan fungsi dan tugas bawahan/orang yang dipimpin sehingga dapat mengikuti apa yang dikehendakinya dalam pelaksanaan tugas. Hal ini dapat kita lihat dari cara pembinaan yang dilakukan seorang Kepala Desa. Aktivitas untuk memberi tuntutan/pembinaan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam pembangunan baik itu untuk perngkat Desa maupun untuk masyarakatnya. Tujuannya adalah agar perangkat Desa atau masyarakatnya itu tahu dan mengerti apa yang harus dikerjakan serta timbul kemauan untuk mengerjakan sesuatu sesuai kehendak Kepala Desa. Bimbingan, pembinaan, dan atau pengarahan dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau proses memelihara, menjaga, dan memajukan organisasi melalui setiap pelaksanaan tugas personal, baik secara stryktural maupun fungsional, agar pelaksanaan tugas-tugas umum
pemerintahan dan pembangunan tidak terlepas dari usaha mewujudkan tujuan negara atau citacita bangsa Indonesia (Nawawi, Handari; 1988 : 110). Perkataan pembinaan ini mempunyai cakupan kegiatan yang cukup banyak, akan tetapi yang jelas pembinaan mengandung arti pembangunan yaitu merubah sesuatu sehingga menjadi baru yang mempunyai nilai yang lebih tinggi dan juga mengandung makna sebagai pembaruan, yaitu usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan, menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat. Aktivitas pembinaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa lebih bersifat penjelasan akan makna, maksud, tujuan, dan manfaat dari pelaksanaan pembangunan. Sebab sebagaimana pembangunan akan dilaksanakan, lebih banyak dimusyawarahkan dengan warga. Melalui pembinaan inilah dibangkitkan semangat dan kemauan serta ditumbuhkan jiwa membangun dalam diri warga masyarakat Desa Sawangan. Dalam melakukan aktivitas pembinaan ini, aparat Desa menyatukan dirinya terhadap semua warga di manapun dan dalam keadaan apapun dan tidak menciptakan batas sosial, sehingga warga merasa menjadi satu dengan antar aparat Desa. Melalui perilaku seperti inilah pendekatan dan kebersamaan tercipta untuk membina masyarakat dalam pembangunan ke arah yang lebih baik. hal yang tidak semestinya dan mengganggu ketentraman. C. Peran Pemerintah Desa sebagai Pelayan Masyarakat Aparatur berdasarkan konsep teoritis memiliki tanggung jawab yang besar baik dalam birokrasi pemerintahan maupun swasta. Dengan demikian peranan pemerintah sangat penting dalam usaha mencapai tujuan birokrasi, sehingga dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan yang dialami walaupun dalam skala wadah lembaga pemerintahan terkecil seperti tingkat Desa. Menurut Sinambela (2006:106), pelayanan adalah : “Apapun tingkatan pemimpin birokrasi yang dimiliki, pada dasarnya tidak mengurangi tanggung jawabnya sebagai pemimpin yang mempunyai peranan untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, karena dengan peranan pemimpin berusaha memberikan pelayanan publik terbaik, itulah salah satu faktor pemimpin untuk mencapai tujuan dengan sebaik-baiknya. Seperti halnya pemerintah Desa atau desa yang ada, aparat pemerintah Desa Sawangan bukan hanya sebagai pembina dan pengayom masyarakat tapi juga diharapkan mampu menjadi pelayan masyarakat. Dengan kata lain, yang paling pertama adalah Kepala Desa harus bisa menerima atau menampung semua aspirasi masyarakatnya agar dapat lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peranan Pemerintah Desa dalam Pembangunan Berdasarkan dari berbagai uaraian di atas mengenai peranan pemerintaha Desa dalam pembangunan dan peran pemerintah Desa sebagai pembina, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat, tidak terlepas dari berbagai hambatan ataupun tantangan. Hambatan itu meliputi rendahnya kualitas sumber daya manusia aparat pemerintah Desa, serta kurangnya sarana dan prasarana berupa teknologi komputer yang dipakai untuk memperlancar pelayanan administrasi demi perkembangan pembangunan. a. Faktor Pendukung
Sebagai pemerintah yang melaksanakan fungsi pemerintahan sebagai pengatur (regulasi) masyarakat, maka sudah selayaknya apabila seseorang Kepala Desa mengetahui kondisi atau keadaan penduduknya yang sebenarnya. Sebab dengan mengetahui kondisi mastarakat yang sebenarnya maka dapat diambil langkah-langkah yang tepat dalam mengambil keputusan dan tindakan. Sebab jika pemimpin tidak mengetahui kondisi masyarakat maka akan menjadi suatu kesalahpahaman yang tidak dapat diterima oleh masyarakat.
Partisipasi penduduk merupakan hal yang urgen tak kalah penting dalam sebuah pembangunan. Rakyat adalah komponen utama yang harus dilibatkan dalam pembangunan. Kebutuhan, kepentingan dan harapan rakyat menjadi arah setiap kebijakan. Pemberian kesempatan bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi merupakan salah satu komponen untuk mencapai pembangunan yang intensif, sebab tanpa dukungan dan partisipasi penduduk maka pembangunan tidak akan berhasil. Oleh sebab itu untuk kelancaran pembangunan maka masyarakat harus berpartisipasi di mana dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti kesediaan masyarakat untuk menghadiri rapat-rapat yang dilaksanakan di kantor Desa maupun kecamatan, memberi ide pemikiran atau gagasan tertentu, menyumbang bantuan baik berupa tenaga maupun dalam bentuk materi seperti uang ataupun barang. Dan hal tersebut bukan sesuatu yang jarang ditemukan di Desa Sawangan Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh bapak Camat Airmadidi : “Partisipasi masyarakat merupakan hal sangat penting, jadi saya berharap semua Kepala Desa itu tetap meningkatkan dan buka peluang sebaik-baiknya buat warga agar tetap berpartisipasi dalam pembangunan demi perkembangan daerah. Saya lihat Kepala Desa saat ini selalu membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, apalagi baru-baru ini diadakan musrembang tingkat kecamatan dan itu tetap hadir tokoh masyarakat dari berbagai Desa dan desa. Musyawarah ini merupakan keharusan yang tidak bisa tidak diadakan, karena ini adalah merupakan program nasional yang harus melalui mekanisme bertingkat. Kami sebagai aparat hanya mejalankan aturan yang diberlakukan. Bahkan dari musyawarah ini terlihat adanya pertarungan prioritas kebutuhan.”
b. Faktor Penghambat Untuk melaksanakan tugasnya, pemerintah Desa membutuhkan fasilitas atau peralatan dalam menjalankan fungsinya, tersedianya fasilitas atau perlengkapan yang tersedia menunjang lancarnya suatu kegiatan yang akan dilaksanakan, di mana salah satu faktor itu adalah tersedianya kantor Desa dalam menunjang terselenggaranya pemerintahan Desa dan sebagai tempat dalam menjalankan tugas dalam pengelolaan, pelaporan, pencatatan, dan berbagai kegiatan lainnya. Kegiatan masyarakat berdemokratis dalam pembangunan dipengaruhi oleh ketersedianya fasilitas atau peralatan, misalnya dalam pertemuan atau rapat akan berjalan lancar jika
tersedianya tempat beserta peralatannya. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana sangat menghambat kinerja pemerintah demi terselenggaranya pembangunan. Sesuai dengan pengamatan penulis, di Desa Sawangan masih sangat dibutuhkan fasilitas komputer, seperti sekarang di kantor hanya ada satu unit komputer yang ditempatkan di dalam ruang Kepala Desa dan ini berdampak kurang efisiennya pelayanan administrasi. Terkadang kalau diperlukan untuk mencetak administrasi persuratan, aparat harus mencetak (print) di luar, sebaiknya di kantor ini ditambahkan lagi 2 unit komputer. Begitu pun di kantor juga dibutuhkan lemari untuk penyimpanan berkas administrasi, lemari berkas di kantor ini belum ada. Sarana perhubungan di wilayah Desa Sawangan terlihat kurang memadai, ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Desa seperti jalanan banyak yang rusak, masih ada pemukiman atau perumahan warga yang belum menikmati air bersih PDAM, tempat pembuangan akhir sampah yang belum ada, dan mobil pengangkut sampah belum diadakan.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN Pada Bab V telah diuraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang Peranan Pemerintah Desa dalam Pembangunan di Desa Sawangan. Di samping itu pula dikemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi peranan pemerintah Desa dalam pembangunan di tingkat Desa. Selanjutnya dalam Bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran-saran yang berhubungan dengan hasil penelitian. A. Kesimpulan Kesimpulan yang dapat penulis tarik adalah sebagai berikut : 1. Peranan pemerintah Desa dalam pembangunan di Desa Sawangan dapat kita lihat dari adanya upaya pengawalan yang intensif dari pihak aparat pemerintahan Desa termasuk Kepala Desa beserta jajarannya yang bekerjasama dengan Kepala Lingkungan yang merupakan tokoh masyarakat di daerahnya. Sebagai pemerintah tingkat bawah pemerintah Desa hanya bisa mengusulkan serta mendampingi semua pembangunan secara fisik yang ditetapkan oleh hasil MUSREMBANG di tingkat kecamatan. Karena pemerintah Desa hanya bisa menjalankan perintah kordinasi dari pemerintah tingkat kecamatan yang yang merupakan wilayah administrasinya. Untuk lebih lanjutnya peranan pemerintah Desa dalam pembangunan dapat dilihat dari beberapa indikator, yakni : a. Peranan pemerintah Desa sebagai pembina : Pemerintah Desa sebagi pembina masyarakat hanya berupa memberi dorongan proses pembangunan ke arah lebih baik dengan memanfaatkan kondisi sektor perekonomian di masyarakat mengingat lokasi Desa Sawangan adalah basis perekonomian yang banyak di bidang perdagangan. Hal ini mengakibatkan perekonomian Desa menjadi lebih baik dari sebelumnya sehingga berimbas kepada kehidupan masyarakat yang sejahtera. b. Peranan pemerintah Desa sebagai pelayan masyarakat : Dalam melayani masyarakat pemerintah Desa bisa dikatakan telah memuaskan warga sehingga
pembangunan yang dilaksanakan di Desa Sawangan dapat berjalan atau terlaksana dengan lancar karena adanya dukungan dari seluruh masyarakat. Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Desa kepada masyarakat dalam hal ini berupa pengurusan surat-surat yang sudah tidak ada biaya patokan dan waktu lama yang biasa merugikan. Serta bagaimana Kepala Desa menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dan lainnya yang menjadi kebutuhan atau kepentingan masyarakat. 2. Faktor yang mempengaruhi peranan pemerintah Desa dalam pembangunan di Desa Sawangan terdiri dari : a. Faktor pendukung yaitu : 1. Partisipasi masyarakat Sesuai dengan pengamatan atau observasi yang dilakukan oleh peneliti yang menggali informasi dari lokasi Desa Sawangan maka ditemukan bahwa partisipasi masyarakat yang cukup baik ini terlihat dengan adanya berbagai perhatian dari masyarakat terhadap semua perkembangan yang ada di lingkup pemerintahan Desa Sawangan, dan masyarakat sangat respon dan antusias dengan hal tersebut. Tentu saja hal ini sangat mendukung peranan pemerintah Desa dalam pembangunan. 2. Kerjasama antar sesama aparat Kerjasama antara aparat pemerintah Desa Sawangan ini tergolong baik. Hal tersebut dapat dilihat dari hubungan yang sangat harmonis antara sesama aparat Desa, berupa keakraban yang terjadi antar sesama aparat, serta kepatuhan semua aparat terhadap Kepala Desa. Kesemua ini mengindikasikan apabila terdapat salah seorang pegawai yang yang berhalangan tidak dapat melaksanakan tugasnya di kantor Desa, maka pegawai lain bersedia menggantikan tugas tersebut sehingga pelayanan terhadap masyarakat terlaksana dengan maksimal demi perkembangan yang berarti pembangunan dapat didukung. b. Faktor penghambat yaitu : 1. Kurangnya sarana dan prasarana Kegiatan masyarakat berdemokratis dalam pembangunan dipengaruhi oleh ketersedianya fasilitas atau peralatan, misalnya dalam pertemuan atau rapat akan berjalan lancar jika tersedianya tempat beserta peralatannya. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana sangat menghambat kinerja pemerintah demi terselenggaranya pembangunan. Sarana perhubungan yang kurang memadai ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Desa seperti jalanan banyak yang rusak, masih ada pemukiman atau perumahan warga yang belum menikmati air bersih PDAM, tempat pembuangan akhir sampah yang belum ada, dan mobil pengangkut sampah belum diadakan. Dari sini dapat dilihat bahwa faktor fasilitas atau peralatan yang kurang memadai akan menghambat perkembangan pembangunan di Desa Sawangan. 2. Kualitas sumber daya aparat Kualitas sumber daya manusia aparat pemerintah Desa Sawangan terbilang masih rendah. Terlihat dengan masih benyaknya aparat pemerintah Desa Sawangan yang hanya tamatan SMA dan hal tersebut membuat Kepala Desa selalu memotivasi aparatnya agar melanjutkan studinya ke jenjang lebih tinggi. Kemudian mengenai tingkat keterampilan (skill) juga masih relatif rendah, masih banyak aparat yang belumbisa mengoperasikan teknologi komputer yang tentu saja dapat menghambat pelayanan di bidang administrasi. Terhambatnya pelayanan kepada masyarakat merupakan hal yang berdampak tidak efisiennya pembangunan di Desa Sawangan. Dan
hal tersebut merupakan akibat dari rendahnya kualitas sumber daya aparat Pemerintah di Desa Sawangan. B. Saran 1. Peningkatan peranan pemerintah Desa Sawangan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sawangan harus dioptimalkan lagi dengan berupaya semaksimalnya untuk merangsang masyarakat untuk ikut berpartisipasi, di mana guna mewujudkan cita-cita pembangunan yakni tercapainya hidup sejahtera kepada semua warga masyarakat Desa Sawangan. 2. Kepada Kepala Desa agar kiranya tetap berupaya semaksimal mungkin membuka ruang kepada masyarakat agar tidak segan memberi aspirasinya. Dan untuk aparat pemerintah Desa tingkatkan kerjasama yang baik dan hubungan yang harmonis demi terciptanya pelayanan yang optimal kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. 3. Agar kualitas sumber daya manusia aparat pemerintah Desa Sawangan yang masih tamatan SMA agar segera melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi dan mangupayakan penguasaan keterampilan (skill) yang handal.
DAFTAR PUSTAKA Abe, Alexander. 1994. Perencanaan Daerah Partisipatif. Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri Arimbi, Achmad Santosa , 2003, Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan, Jakarta: Walhi. Amrah Muslimin, 1998 , Otonomi Daerah, Pradnya Paramita Jakarta A.W. Wijaya, 2004, Tonomi Desa merupakan otonomi yang asli bulat dan utuh, Penerbit PT Raja Grafindo Persada Jakarta. Bintoro, Tjokroamidjojo. 1978. Pengantar Administrasi Pembangunan. LP3ES, Jakarta C.S.T. Kansil, 2002, Pengantar Ilmu Pemerintahan, Armico Bandung Deddy T. Tikson, 2005, Administrasi Pembangunan, Alfabeta, Bandung Kartasasmita, Ginanjar. 1997. Pembangunan Untuk Rakyat (Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan). Jakarta: CIDEAS. Muhammad Yamin. 1982. Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya. CV.Rajawali, Jakarta Moleong, Lexy, 2000, Metodologi Penelitian Kualitatif , PT. Remaja Rosada Karya, Bandung. Nugroho, Rochim, 2004, Pembangunan Wilayah, Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri Riyadi dan Bratakusumah, D.S, 2005, Perencanaan Pembangunan Daerah, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Siagian, Sondang P. 2008. Adminitrasi Pembangunan. Jakarta : PT. Bumi Aksara. Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta, Bandung Suryasubrata, 200, Otonomi Daerah, Pradnya Paramita Jakarta. Suharto, Edi. 2006. Membangun Masyarakat memberdayakan Rakyat. Bandung : PT. Refika Aditama
Tikson Deddy., Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang, Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 1987.
Sumber Lainnya : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa
