Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Dinas Pendidikan Terhadap Pemenuhan Hak Peserta Didik

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Dinas Pendidikan Terhadap Pemenuhan Hak Peserta Didik (Studi Kasus di Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo)

Oleh : DANANG HERY PURWOKO K6408004

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2012

commit to user


digilib.uns.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini Nama

: Danang Hery Purwoko

NIM

: K6408004

Jurusan/Program Studi

: PIPS/Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Menyatakan WEWENANG

bahwa

skripsi

PEJABAT

saya DINAS

berjudul PENDIDIKAN

TERHADAP

PEMENUHAN HAK PESERTA DIDIK (Studi Kasus di Dinas Pendidikan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Selain itu, sumber informasi yang dikutip dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Apabila pada kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya.

Surakarta,

November 2012

Yang membuat pernyataan

Danang Hery Purwoko

commit to user


digilib.uns.ac.id

Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Dinas Pendidikan Terhadap Pemenuhan Hak Peserta Didik (Studi Kasus di Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo)

Oleh : DANANG HERY PURWOKO K6408004

SKRIPSI Ditulis dan diajukan untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan Program Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Pendidikan Ilmu Sosial

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2012

commit to user


digilib.uns.ac.id

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Pada hari

:

Tanggal

:

Persetujuan Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Ch Baroroh, M.Si

Moh. Muhtarom. S.Ag, M.SI

NIP.19520706 198004 2 001

NIP. 19740724 200501 1 002

commit to user


digilib.uns.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta dan diterima untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan.

Pada Hari

:

Tanggal

:

Tim Penguji Skripsi :

Nama Terang

Tanda Tangan

Ketua

: Dr. Sri Haryati, M.Pd

Sekretaris

: Dewi Gunawati, S.H, M.Hum

Anggota I

: Dra. Ch. Baroroh, M.Si

Anggota II : Moh. Muhtarom, S.Ag, M.SI

Disahkan oleh : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Dekan,

commit to user

1. ..................... 2. .................... 3. ..................... 4. ....................


digilib.uns.ac.id

ABSTRAK

Danang Hery Purwoko, PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEJABAT DINAS PENDIDIKAN TERHADAP PEMENUHAN HAK PESERTA DIDIK (Studi Kasus di Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo). Skripsi : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret. Surakarta, November 2012. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1)Mengapa terjadi penyalahgunaan wewenang pejabat Dinas Pendidikan terhadap pemenuhan hak peserta didik. (2)Dampak penyalahgunaan wewenang pejabat Dinas Pendidikan terhadap pemenuhan hak peserta didik. (3)Solusi untuk mengatasi penyalahgunaan wewenang pejabat dinas pendidikan terhadap pemenuhan hak peserta didik. Penelitian ini menggunakan metode deskriftif kualitatif dengan pendekatan studi kasus tunggal terpancang. Sumber data yang digunakan diperoleh dari informan, arsip dan dokumen. Teknik sampling yang digunakan sampel bertujuan atau purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan analisis dokemen. Validitas data dilakukan dengan cara trianggulasi sumber atau triangulasi data. Analisis data melalui pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Faktor-faktor penyebab terjadiya penyalahgunaan wewenang pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo terhadap hak peserta didik antara lain :(a) Mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok dan tidak menjujung tinggi nilai-nilai kejujuran. (b) Kurangnya trasparansi dan akuntabilitas tentang program pemenuhan hak peserta didik akhirnya menimbulkan kesempatan untuk melakukan penyalahgunaan wewenang. (c) Adanya keluasaan kewenangan yang dimiliki seorang pemimpin untuk mengambil keputusan atau disebut diskresi. (2) Dampak terjadiya penyalahgunaan wewenang pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo terhadap hak peserta didik antara lain adalah: (a) Menghambat terwujudnya tujuan pendidikan di Kabupaten Sukoharjo. (b) Menghambat kegiatan pembelajaran. (c) Beban orang tua bertambah berat. (d) Mengganggu proses pembelajaran di sekolah. (3) Solusi mengatasi atau menanggulangi penyalahgunaan wewenang pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo terhadap hak peserta didik antara lain : (a) Menanamkan nilai-nilai kejujuran. (b) Menindak tegas para pegawai yag melakukan penyalahgunaan wewenang (c) Melakukan pengawasan internal yaitu dari atasan langsung dan pengawasan eksternal yaitu dari BPK atau BPKP tentang penggunaan dana dan laporan-laporan dari Dinas Pendidikan (d) Melalui komite sekolah untuk menjalin kerjasama antara pihak Dinas Pendidikan, sekolah, dan masyarakat untuk mensosialisasikan program dan anggaran pendidikan untuk peserta didik agar ada transparansi dan masyarakat bisa melakukan pengawasan guna mengurangi penyalahgunaan wewenang.

commit to user


digilib.uns.ac.id

ABSTRACT Danang Hery Purwoko, THE AUTHORITY MISUSE BY EDUCATION OFFICE OFFICIALS AGAINST THE FULFILLMENT OF STUDENT RIGHT (A Case Study on Education Office of Sukoharjo Regency). Thesis : Teacher Training and Education Faculty. Sebelas Maret. University. Surakarta, November 2012. The objective of research is to find out: (1) Why does the authority misuse by Education Office Officials against the fulfillment of Student Right occur, (2) the effect of the authority misuse by Education Office Officials against the fulfillment of Student Right, and (3) solution to the authority misuse by Education Office Officials against the fulfillment of Student Right. This study employed a descriptive qualitative method using a single embedded case study approach. The data source used was obtained from informant archive and document. The sampling techniques used were interview, observation and document analysis. The data validation was conducted using source or data triangulation. The data analysis was done through data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing. Based on the result of research, it could be concluded that: (1) Factors causing the authority misuse by Sukoharjo Education Office Officials against the fulfillment of Student Right included: (a) prioritize personal or group interest and not menjujung the values of honesty, (b) less transparency and accountability about the program of fulfilling the student right leading to the opportunity of making decision or called discretion by a leader. (2) The effect of the authority misuse by Sukoharjo Education Office Officials against the fulfillment of Student Right included: (a) inhibiting the realization of education objective in Sukoharjo Regency. (b) inhibiting the learning activity. (c) increasingly heavy burden of parent. (d) disturbing learning process at school. (3) Solution to cope with or to handle the authority misuse by Sukoharjo Education Office Officials against the fulfillment of Student Right included: (a) Implanting the truthfulness values. (b) Take firm action against employees who commit abuse of authority. (c) Internal controls of the immediate supervisor and the external supervision of the BPK or BPKP on the use of funds and reports from the Education Office (d) through school committee, establishing cooperation between the Education Office, school, and community to socialize the education program and budget for students in order to create transparency and the community could conduct overseeing to reduce the authority misuse.

commit to user


digilib.uns.ac.id

MOTTO

-masing dari kalian adalah penggembala (pemimpin), dan masing-masing dari kalian akan ditanya (mempertanggungjawabkan) tentang apa yang

(HR. Bukhori)

bagi orang itu (HR. Muslim)

Keluaran pendidikan seharusnya dapat menghasilkan orang pintar, tetapi juga orang baik. (M. Furqon Hidayatulloh)

commit to user


digilib.uns.ac.id

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan kepada: Bapak dan Ibu atas doa dan kasih sayangnya Teman-teman PPKn angkatan 2008 Almamater

commit to user


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan berkah-Nya skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan, untuk memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan. Banyak hambatan yang menimbulkan kesulitan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, namun berkat bantuan dari berbagai pihak akhirnya kesulitan-kesulitan yang timbul dapat teratasi. Untuk itu atas segala bentuk bantuannya, disampaikan terima kasih kepada yang terhormat : 1. Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang telah memberikan ijin penelitian guna menyusun skripsi ini 2. Drs. Saiful Bachri, M.Pd., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP UNS Surakarta, yang telah memberikan ijin penyusunan skripsi 3. Dr. Sri Haryati, M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP UNS yang telah memberikan ijin untuk menyusun skripsi 4. Dra. Ch Baroroh, M.Si selaku Pembimbing I yang dengan sabar telah memberikan pengarahan, bimbingan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan 5. Moh. Muhtarom, S.Ag, M.SI selaku Pembimbing II yang dengan sabar telah memberikan

bimbingan,

pengarahan

dan

dorongan

selama

penulis

menyelesaikan skripsi ini 6. Segenap

Bapak/Ibu

dosen

Program

Pendidikan

Pancasila

dan

Kewarganegaraan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini 7. Pegawai dan staf Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo yang telah memberikan ijin dan informasi bagi peneliti 8. Kepala Sekolah dan Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo yang telah banyak membantu penulis dalam menyusun skripsi ini

commit to user


digilib.uns.ac.id

9. Berbagai pihak yang telah membantu penulis demi lancarnya penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan karena keterbatasan penulis. Meskipun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya.

Surakarta,

November 2012

Penulis

commit to user


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman i HALAMAN PERNYATAAN

ii iii iv v vi viii

HALAMAN

ix x xii xvi xvii xviii

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ...........................................................

1

B. Perumusan Masalah .................................................................

6

C. Tujuan Penelitian .....................................................................

6

D. Manfaat Penelitian ..................................................................

6

KAJIAN TEORI A. Tinjauan Pustaka....................................................................

8

1. Tinjauan Tentang Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Dinas Pendidikan ...............................................................

8

a.

8

.......................................................

b. Penyalahgunaan

Wewenang

Pejabat

Dinas 9

c. Sebab-

14

commit to user


digilib.uns.ac.id

d.

17

e. Mengatasi

Penyalahgunaan

Wewenang

Menurut 19

2. Tinjauan

Tentang

Aturan

Hukum

Tentang 24

a.

Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Tentang

Pemberantasan

Tindak

Pidana 24

3. Tinjauan Tentang Kepemimpinan Dalam Organisasi 28 a. Pengertian b. Tipe-

..................

28

....................

29

c. Prinsip-

30

d.

31

e.

31

f.

32

4.

34 a.

34

b.

35 1)

35

2)

36

c. Hak

Dan

Kewajiban

Peserta

Didik

Dalam 37

1)

37

2)

40

B. Kerangka Berfikir..................................................................... BAB III

41

METODOLOGI PENELITIAN A. Tempat dan Waktu Penelitian.................................................

43

1.

43

2.

44

commit to user


digilib.uns.ac.id

B.

44 1. Bentuk Penelitian

44

2.

45

C.

46 1.

46

2. Tempat dan Peristiwa .....................................................

47

3.

48

D. Teknik

48

E.

49 1.

49

2.

51

3.

52

F.

53

G. Teknik Analisis Data

54

1.

54

2.

54

3.

55

4.

55

H.

BAB IV

55 1. Tahap Persiapan Penelitian

56

2.

56

3.

56

4.

56

5.

56

6.

56

HASIL PENELITIAN A.

58 1. 2. Keadaan

58 Umum

Dinas

Pendidikan

Kabupaten 59

commit to user


digilib.uns.ac.id

B.

62 1. Mengapa Terjadi Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo Terhadap 62 2. Dampak Pejabat

Terjadinya Dinas

Penyalahgunaan

Pendidikan

Kabupaten

Wewenang Sukoharjo 65

3. Solusi mengatasi Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo Terhadap 68 C. BAB V

74

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN A.

78

B.

79

C.

80 82 84

commit to user


digilib.uns.ac.id

DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1. Tabel 2.

44 Jumlah Siswa Menurut Jenis Kelamin dan Kelas di SD 60

Tabel 3.

Jumlah Siswa Menurut Jenis Kelamin dan Kelas di SMP 61

Tabel 4.

Jumlah Siswa Menurut Jenis Kelamin dan Kelas di 61

commit to user


digilib.uns.ac.id

DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 1. Gambar 2.

42 Komponen-

55

Gambar 3.

57

commit to user


digilib.uns.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN Halaman Lampiran 1.

Pedoman Wawancara.........................................................

85

Lampiran 2.

88

Lampiran 3.

114

Lampiran 4.

Trianggulasi Data ..................

117

Lampiran 5.

Profil Pendidikan Kabupaten Sukoharjo Tahun Pelajaran 2011

Lampiran 6.

120

Surat Permohonan Ijin Menyusun Skripsi Kepada Dekan FKIP

Lampiran 7.

128

Surat Keputusan Dekan FKIP UNS Tentang ijin 129

Lampiran 8.

Surat Permohonan Ijin Research/Try Out Kepada Rektor 130 Surat Permohonan Pengantar Ijin Penelitian dari Rektor

Lampiran 9.

131

UNS Kepada Surat Ijin Penelitian dari BAPPEDA Kepada Dinas

Lampiran 10.

132

Lampiran 11.

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Dinas 133 ...................... Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari 134

Lampiran 12.

..........

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran. Pendidikan merupakan suatu proses pematangan jiwa untuk membentuk kesanggupan berbuat yang positif di era globalisasi sehingga pendidikan sangat penting untuk membentuk pribadi bagi manusia yang berakhlak mulia, berdaya saing dan berkompeten di bidang masing-masing untuk mewujudkan suatu keberhasilan dari pembangunan nasional. Pendidikan sangat penting, maka para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia, mencanangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia

Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesehjahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kebangsaan Indonesia itu dalam

bentuk

undang-undang

berkedaulatan rakyat

dengan

dasar

Negara

Republik

berdasarkan Ketuhanan

Indonesia

yang

Yang Maha Esa,

Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam

Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan

mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Ind telah termaktub tujuan didirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa yang berarti bangsa ini sangat menghargai ilmu dan dalam mengakses pendidikan tidak dibeda-bedakan terwakili dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya dalam proses pendidikan tidak boleh ada diskriminasi harus bersifat adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam batang tubuh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31 ayat (1

commit to user


digilib.uns.ac.id

mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undangitu keluarlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjelaskan lebih luas tentang fungsi dan tujuan pendidikan, yang diamanatkan dalam Pasal 3 menyatakan bahwa:

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga

tentang tujuan dan fungsi pendidikan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan tidak hanya menjadikan anak bangsa yang cerdas, tetapi juga memiliki keimanan dan berakhlak baik.

Kerjasama Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak

pemenuhan hak anak dalam pendidikan merupakan tuntutan konstitusi atau undang-undang. Selain itu pendidikan bagi anak adalah penentu kehidupan bangsa di waktu mendatang. Mengabaikan pemenuhan hak anak dalam pendidikan tidak hanya melanggar konstitusi atau undang-undang saja, tetapi yang lebih penting adalah investasi pendidikan anak untuk masa depan bangsa di waktu mendatang. Sehingga mengabaikan hak anak dalam pendidikan selain melanggar hukum, tetapi juga telah mengabaikan pendidikan anak bangsa yang nantinya sebagai generasi penerus bangsa. Akhirnya bangsa akan mengalami kerugian bahkan bisa menjadi kemunduran, karena kurang memperhatikan bidang pendidikan. Pendidikan merupakan sarana membangun intelektual anak bangsa. Kuat atau tidaknya bangunan intelektual bangsa Indonesia di masa datang, tergantung

commit to user


digilib.uns.ac.id

pada sukses atau tidaknya penyelenggaraan pendidikan. Maka dari itu pada tahun 2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Perda ini dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan penyelenggaraan pendidikan yang ada dalam Undang-Undang Nomor.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 14 menyatakan bahwa : Setiap satuan pendidikan berkewajiban : a.

Menjamin pelaksanaan hak-hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan tanpa membedakan status sosial dari orang tua/wali peserta didik;

b.

Memfasilitasi dan bekerja sama dengan masyarakat pendidikan untuk menerapkan dan mengembangkan manajemen berbasis sekolah untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah dan manajemen berbasis masyarakat untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;

c.

Merencanakan, menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d.

Menyusun dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah serta pelaksanaan manajemen berbasis sekolah dan berbasis masyarakat kepada pemerintah daerah dan Komite Sekolah/Madrasah;

e.

Menyusun dan melaksanakan Standar Pengelolaan Pendidikan dan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan;

f.

Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal;

g.

Melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan

h.

Menciptakan lingkungan pendidikan yang bersih, tertib, indah, teduh, aman, sehat, bebas asap rokok dan narkoba, bebas budaya kekerasan dan berbudaya akhlak mulia. Kewajiban satuan pendidikan atau yang lebih di kenal Dinas Pendidikan di

Kabupaten Sukoharjo sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 14. Salah satunya adalah menjamin pelaksanaan hak-hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan tanpa

commit to user


digilib.uns.ac.id

membedakan status sosial dari orang tua/wali peserta didik, Namun masih ada tenaga pendidikan yang khususnya dalam Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo masih belum bisa melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Padahal jika kita kaitkan dengan tujuan pendidikan di atas maka ini tidak sesuai karena peserta didik adalah yang menjadi obyek pendidikan yang akan dicerdaskan sebagai penerus generasi bangsa tetapi jika hak peserta didik tidak dipenuhi secara langsung menghambat transfer ilmu kepada peserta didik. Oleh karena itu diperlukan tenaga pendidikan dari pegawai Dinas Pendidikan sampai pegawai sekolah termasuk guru-guru di dalamnya harus benarbenar menyelenggarakan pendidikan dengan baik supaya tujuan dari pendidikan itu sendiri bisa terwujud. Dalam kenyataannya kinerja pejabat atau pegawai Dinas Pendidikan Sukoharjo dinilai masyarakat masih kurang memuaskan dikarenakan masih ditemukannya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo dalam pemenuhan hak anak atau hak peserta didik dalam pendidikan, seperti pada kasus penyalahgunaan wewenang dana buku ajar yang merupakan buku wajib untuk SD hingga SMK dengan jumlah 498.000 yang nilai pengadaan buku ini mencapai 10 miliar berasal dari APBD tahun 2003 yang bekerja sama dengan balai pustaka, kasus ini sudah sampai tahap putusan hukuman kepada terdakwa. Selain itu kasus

dugaan penyalahgunaan dana

beasiswa siswa miskin (BSM) di tahun 2009 dan 2010 sebesar Rp 3,4 Milyar yang pemeriksaannya sedang bergulir dengan melakukan pemeriksaan bergilir oleh Polres Sukoharjo kepada sejumlah kepala sekolah SD di semua wilayah di Sukoharjo. Selain itu juga ditemukan kasus-kasus pungutan liar dan pemotongan dana (Bantuan Operasional sekolah (BOS) yang dilakukan oknum pejabat Dinas Pendidikan. (http://www.solopos.com) diakses pada tanggal 10 maret 2012. Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh beberapa pejabat Dinas Pendidikan diatas

ditanggapi oleh Komisi IV DPRD Kabupaten Sukoharjo

dengan mendesak Bupati Sukoharjo untuk menindak tegas pelaku kasus beasiswa

commit to user


digilib.uns.ac.id

siswa miskin (BSM), pungutan liar dan pemotongan dana (Bantuan Operasional sekolah (BOS) untuk memberikan efek jera terhadap semua oknum pejabat, guru, kepala sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo. Akhirnya Bupati Sukoharjo menonaktifkan empat pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo yang tersandung kasus, dan sekarang telah berjalan penahanan kepada Kepala Dinas Pendidikan yang juga ikut tersandung dalam kasus beasiswa siswa miskin (BSM). (http://www.solopos.com) diakses diakses pada tanggal 01 Januari 2012. Untuk menyelenggarakan pendidikan yang sesuai tujuan pendidikan maka diperlukan pemimpin yang baik. Menurut Sharplin (Syaiful Sagala, 2009) pemimpin yang baik salah satu cirinya adalah memiliki sifat manusiawi. Jika pemimpinnya

melakukan

tindakan

tidak

manusiawi

seperti

melakukan

penyalahgunaan wewenang maka akan berdampak pada pegawai di bawahnya. Kalau dalam kasus penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo maka berdampak pada peserta didik, pada sekolah dan wali murid atau masyarakat pada umumnya. Jika peserta didik tidak diperlakukan manusiawi oleh para pejabat Dinas Pendidikan maka para peserta didik akan melakukan perlawanan. Bentuk perlawanan yang paling sederhana adalah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai peserta didik secara maksimal. Selain itu akan terjadi protes dari wali murid karena anaknya tidak diperlakukan secara adil di sekolah. Dan sekolah menjadi tempat yang disalahkan karena sekolah berinteraksi langsung dengan pserta didik, walaupun kesalahan yang sebenarnya tidak pada sekolah tersebut. Atas dasar fenomena tersebut, maka penulis menentukan judul penelitian : Penyalahgunaan

Wewenang

Pejabat

Dinas

Kabupaten Sukoharjo)

commit to user

Pendidikan

Terhadap


digilib.uns.ac.id

B. Perumusan Masalah Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah tersebut di atas maka dapatlah dirumuskan masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu : 1. Mengapa terjadi penyalahgunaan wewenang pejabat dinas pendidikan terhadap pemenuhan hak peserta didik? 2. Apa dampak penyalahgunaan wewenang pejabat dinas pendidikan terhadap pemenuhan hak peserta didik? 3. Bagaimana solusi untuk mengatasi penyalahgunaan wewenang pejabat dinas pendidikan terhadap pemenuhan hak peserta didik?

C. Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendeskripsikan tentang: 1. Mengapa terjadi penyalahgunaan wewenang pejabat Dinas Pendidikan terhadap pemenuhan hak peserta didik. 2. Dampak penyalahgunaan wewenang pejabat Dinas Pendidikan terhadap pemenuhan hak peserta didik. 3. Solusi untuk mengatasi penyalahgunaan wewenang pejabat dinas pendidikan terhadap pemenuhan hak peserta didik.

D. Manfaat Penelitian Berdasarkan tujuan tersebut di atas maka manfaat yang di harapkan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis a. Untuk menjadi kajian referensi bagi pejabat Dinas Pendididikan dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan wewenang terhadap hak peserta didik

commit to user


digilib.uns.ac.id

b. Sebagai bahan yang dapat memberikan interpretasi tentang dampak dalam penyalahgunaan wewenang pejabat dinas pendidikan terhadap pemenuhan hak peserta didik. 2. Manfaat Praktis a. Dapat bermanfaat bagi peserta didik untuk menengetahui hak mereka dalam pendidikan. b. Memberikan masukan kepada masyarakat tentang hak peserta didik yang harus dipenuhi Dinas Pendidikan. c. Memberikan masukan kepada Dinas Pendidikan dalam upaya tercapainya pemenuhan hak peserta didik. d. Memberikan masukan kepada pemerintah Kabupaten Sukoharjo solusi untuk mengatasi penyalahgunaan wewenang pejabat dinas pendidikan terhadap pemenuhan hak peserta didik.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB II KAJIAN PUSTAKA A. Tinjauan Pustaka 1. Tinjauan Tentang Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Dinas Pendidikan a.

Wewenang Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 3 dijelaskan

nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang di atur dengan undang-

Dapat diartikan bahwa pemerintah yang mendapatkan

wewenang paling utama dalam menyelenggarakan pendidikan yang sesuai tujuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian wewenang sendiri menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia

ewenang adalah

kekuasaan untuk bertindak, kewenangan; kekuasaan membuat keputusan, hak mengambil keputusan; fungsi yang tidak boleh dilaksanakan. Sewenang-wenang adalah dengan tidak memperhatikan hak orang lain; dengan semauMenurut Miftah Thoha (2002: 140) pengertian wewenang yaitu: Kepemimpinan dalam organisasi memang selalu dimulai dari peranan formal. Peran ini diwujudkan dalam hirarki kewenangan. Kewenangan yang ada tersebut merupakan kekuasaan legitimasi. Artinya, kekuasaan yang melekat pada jabatan untuk meyakinkan bahwa individu yang berada dalam jabatan di bawahnya telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan yang ada. Seorang dengan kewenangan akan mempengaruhi orang-orang yang ada di bawah hirarkinya. Berdasarkan pengertian wewenang atau kewenangan adalah hak dan kekuasaan untuk memerintah atau melimpahkan tanggung jawab kepada bawahannya dengan prinsip sesuai dengan peraturan yang ada. Pengertian dari penyalahgunaan wewenang berarti tindakan dalam

commit to user


digilib.uns.ac.id

melaksanakan hak dan kekuasaan yang menjadi kewenangannya tetapi tidak sesuai dengan peraturan yang ada atau tidak memperhatikan hak orang lain. Setiap pegawai atau pejabat dalam lembaga pemerintahan memiliki wewenang seperti yang dimaksud di atas. Dalam melaksanakan tugasnya harus selalu melaksanakan sesuai jalur kewenangannya tidak boleh keluar dari kewenangan yang akibatnya terjadi kerugian disemua bidang. b. Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Dinas Pendidikan Menurut Jeremy Pope (2007: 30), Pengertian penyalahgunaan

Dari beberapa masalah dalam dinas pendidikan yang sudah di paparkan dalam latar belakang masalah tercermin dari seorang pegawai, pejabat atau aparat pemerintah masih ada yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kewenangannya. Menurut Warsito Utomo (2005:

tau aparat

harus kembali ke rel, ke jalurnya, apabila masih ingin dihargai oleh masyar

dan abdi masyarakat; oleh karena itu semangat mengabdi kepada Negara

Agar menjadi pegawai yang baik, Sujamto (1989: 61) mengatakan bahwa : Manusia yang baik adalah empat sifat utama atau memenuhi empat syarat pokok, yaitu akhlak, amal, asih, arif yang lebih mudahnya disingkat 4A. Untuk menjadi pegawai yang baik terlebih dahulu dipenuhi kualifikasi sebagai manusia yang baik, Jadi syarat 4A harus lebih dahulu dipenuhi, Akan tetapi tidak semua orang yang baik akan menjadi pegawai yang baik. Untuk pegawai yang baik, seseorang harus mempunyai keahlian yang memadai di bidang yang bersangkutan dengan tugasnya. Maka syarat menjadi 5A , yaitu : akhlak, amal, asih, arif, dan ahli. Penjelasan syarat menjadi pegawai di atas adalah akhlak berarti setiap pegawai memiliki perilaku atau akhlak yang baik dalam perilaku

commit to user


digilib.uns.ac.id

sehari-hari maupun dalam pekerjaan sebagai pegawai. Amal berati dalam perbuatan sehari-hari atau adalam menjadi pegawai harus mencerminkan sebagai pegawai yang baik. Asih berarti memiliki sikap yang peduli dengan orang lain atau memiliki jiwa penolong terhadap sesama. Arif artinya selalu mau menerima masukan dari orang lain. Ahli berati memiliki ketrampilan atau mengusai pekerjaan yang menjadi profesinya. Miftah Thoha (20

Birokrasi kita

adalah birokrasi pancasila. Kalau kita memahami, meresapi, dan melaksanakan Pancasila, maka tidak sulit kita menerapkan sikap dan perilaku Pancasila tersebut di dalam birokrasi . Sistem birokrasi Pancasila yang dimaksud Miftah Thoha (2002) dalam

pelaksanaan

atau

menjalankan

tugas-tugasnya

yang

harus

menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Pelaksaanaan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam birokrasi yaitu percaya dan takwa untuk menjalankan perintahNya dan menjauhi laranganNya. Karena jika pemimpin mengamalkannya akan mempengaruhi keputusan, cara-cara pelayanan dalam sistem birokrasi. Pelaksanaan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab dalam sistem birokrasi kita adalah menghargai, persamaan derajat, hak, dan kewajiban manusia untuk memdapatkan pelayanan dalam birokrasi kita tanpa dibeda-bedakan. Pelaksanaan sila Persatuan Indonesia diwujudkan dengan menempatkan persatuan, kesatuan dan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Pelaksanaan sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawarah/perwakilan

dengan

cara-cara

yaitu

mengutamakan

kepentingan negara dan masyarakat umum, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk mencapai mufakat, dan setiap keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pelaksanaan sila terakhir Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia adalah birokrasi tidak bersifat boros dan menjauhi pemerasan terhadap orang lain, harus memiliki prinsip efisiensi dan efektifitas yang dilaksanakan dengan manusiawi.

commit to user


digilib.uns.ac.id

Adapun karakteristik birokrasi tipe ideal Weber sebagai berikut : 1) Adanya pembagian tugas pekerjaan (division of labor) untuk masingmasing pegawai yang telah ditetapkan secara jelas dan dilaksanakan oleh pegawai yang memiliki keahlian khusus (specialized expert) dan bertanggung jawab bagi tercapainya tujuan secara efektif. 2) Adanya prinsip hirierarki dalam organisasi (the principle of hierarchy) di mana struktur organisasi yang di bawah berada dalam pengendalian dan pengawasan struktur organisasi diatasnya. 3) Pelaksanaan tugas di atur oleh sistem peraturan (system of rules/code) yang terus diberlakukan secara konsisten untuk menjamin adanya uniformitas kinerja setiap petugas dan tanggung jawab masing-masing pegawai pelaksanaan tugasnya. 4) Pegawai yang ideal adalah pegawai yang bekerja atas semangat formalistic impersonality atau sine era et studio, yaitu bekerja atas dasar ketidakpihakan kepada siapapun agar terlaksana pekerjaaan secara efisien, adanya persamaan dalam pelayanan administrasi. 5) Adanya sistem karier (career system) dalam pekerjaan. Peneriamaan pegawai didasarkan atas hasil seleksi terhadap kemampuan professionalnya dan promosi didasarkan atas senioritas atau prestasi dan sesuai dengan penilaian atasanya. Sistem karier ini berperan untuk menumbuhkan kesetiaan pada organisassi dan semangat kerjasama (esprit de corp) di antara pegawai (Leli Indah, 2007: 51). Seorang pejabat atau birokrat yang memahami peranan birokrasi maka tugas-tugas yang dibebankan kepada aparatur akan lebih tertib, sehingga tidak akan terjadi penyelewengan atau penyimpangan (A.W Widjaja, 1994). Untuk itu seorang pejabat khususnya dalam hal ini pejabat Dinas Pendidikan harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan peranan dan sesuai dengan alurnya. Seperti yang sudah diatur dalam UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Bab III, prinsip penyelenggaraan pendidikan, pasal 4 adalah : 1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. 2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. 3) P en didikan diselen ggarakan sebagai suatu proses pem bud ayaan dan pem ber dayaan peser ta d idik yang berlangsung sep an jan g hay at 4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta

commit to user


digilib.uns.ac.id

didik dalam proses pembelajaran. 5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. 6) P en didikan diselengg ar ak an d engan m em b erd ayakan sem ua kom p onen m asyarakat m elalui peran serta dalam peny eleng garaan dan penegend alian m utu pend id ikan. Dalam Peraturan daerah Kabupaten Sukoharjo nomor 8 tahun 2010 tentang penyelenggaraan pendidikan, Pasal 14 berbunyi : Setiap satuan pendidikan berkewajiban untuk: i.

Menjamin pelaksanaan hak-hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan tanpa membedakan status sosial dari orang tua/wali peserta didik;

j.

Memfasilitasi dan bekerja sama dengan masyarakat pendidikan untuk menerapkan dan mengembangkan manajemen berbasis sekolah untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah dan manajemen berbasis masyarakat untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;

k.

Merencanakan, menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

l.

Menyusun dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah serta pelaksanaan manajemen berbasis sekolah dan berbasis masyarakat kepada pemerintah daerah dan Komite Sekolah/Madrasah;

m. Menyusun dan melaksanakan Standar Pengelolaan Pendidikan dan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan; n.

Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal;

o.

Melaksanakan kurikulum perundang-undangan; dan

p.

Menciptakan lingkungan pendidikan yang bersih, tertib, indah, teduh, aman, sehat, bebas asap rokok dan narkoba, bebas budaya kekerasan dan berbudaya akhlak mulia.

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

Sejalan dengan berlakunya undang-undang dan peraturan di atas, tetapi kenyataanya masih terjadi kasus penyalahgunaan wewenang dan korupsi yang dilakukan oleh pegawai atau pejabat dinas pendidikan. Muhammad Munadi dan Barnawi (2011: 146) mengatakan bahwa korupsi dalam bidang pendidikan dapat berupa beberapa hal, di antaranya seperti uang suap yang diberikan orang tua kepada tenaga pendidikan atau guru

commit to user


digilib.uns.ac.id

agar anaknya mendapatkan nilai dan hasil ujian yang baik, uang suap yang diberikan oleh para guru kepada pejabat pemerintah daerah untuk mendapatkan penempatan atau jabatan tertentu, penyelewengan dana alokasi untuk memperoleh alat-alat pendukung dalam proses kegiatan belajar mengajar, atau untuk pembangunan sekolah. Dalam buku Meier, bentuk korupsi yang paling umum dalam bidang pendidikan adalah: 1) Orangtua mungkin akan disarankan/dianjurkan untuk membeli buku atau alat bantu mengajar yang telah ditulis oleh guru anaknya, baik pada saat itu atau nanti. 2) Orangtua mungkin akan disarankan/dianjurkan untuk membayar biaya sekolah khusus, yaitu setelah jam sekolah, gurunya akan mengajar anaknya materi inti dari kurikulum yang diajarkan. 3) Orangtua mungkin akan diminta untuk memberikan sumbangan untuk dana pembangunan dan kegiatan ekstrakurikuler sekolah (Muhammad Munadi dan Barnawi, 2011: 147). Adapun karakteristik yang harus ada dalam sistem pendidikan yang terbebas dari tindakan korupsi atau penyalahgunaan wewenang, menurut Heynemen sebagai berikut: 1) Kesamaan dalam memperoleh pendidikan. 2) Pemerataan dalam penyaluran kurikulum dan materi pendidikan. 3) Pemerataan dan transparasi pada kriteria pemilihan pelatihan yang lebih tinggi dan khusus. 4) Kejujuran dalam akreditasi ketika semua institusi dinilai oleh para penilai standar profesional yang ada terbuka untuk penelitian yang lebih umum. 5) Pemerataan dalam penerimaan fasilitas-fasilitas dan layanan pendidikan. 6) Pemeliharaan kepemimpinan standar professional oleh mereka yang mengatur institusi pendidikan dan mengajar di dalamnya, baik itu swasta atau pemerintah (Muhammad Munadi dan Barnawi, 2011: 145). Dari beberapa penjelasan karakteristik sistem pendidikan yang terbebas

korupsi dan penyalahgunaan wewenang artinya yang harus

dimiliki seorang tenaga pendidikan atau pegawai pendidikan dalam melaksanakan tugasnya harus bersikap adil, jujur dan amanat. Jika ketiga ini dimiliki setiap pegawai pendidikan maka bentuk tindakan korupsi

commit to user


digilib.uns.ac.id

maupun penyalahgunaan wewenang dalam bidang pendidikan akan berkurang bahkan tidak terjadi. c. Sebab-sebab Penyalahgunaan Wewenang Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan birokrat atau pejabat di pengaruhi beberapa faktor salah satunya menurut Lasswell mungkin melaksanakan kekuasaan berdasarkan sebuah agenda pribadi (hidden agenda

87).

Kehidupan organisasi tidak ditentukan oleh desain legal-rasional yang diterima sebelumnya, tetapi lebih ditentukan oleh reaksi-reaksi dari tipetipe kepribadian yang berbeda-beda satu sama lain dan latar belakang kehidupan sosial yang berbeda-beda. Syed Hussein Alatas (1989: 46) menyatakan korupsi atau penyalahgunaan wewenang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : 1) Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi 2) Kelemahan-kelemahan pengajaran agama dan etika 3) Kolonialisme 4) Kurangnya pendidikan 5) Kemiskinan 6) Tiadanya tindak hukuman yang keras 7) Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi 8) Struktur pemerintahan 9) Perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional Faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan tindakan korupsi dari psikologi adalah faktor intern (bakat) dan ekstern (sosiokultural), maka

bahwa

kebiasaan

seseorang

dipengaruhi

oleh

pengalaman

(kebudayaan, struktur sosial) akan menghasilkan sikap (B.Simanjuntak, 1981). Ini diartikan masalah korupsi adalah masalah sikap dan sikap tersebut dipengaruhi struktur sosial yaitu kebudayaan, pengalaman, sejarah perkembangan masyarakat. Menurut Wijayanto (2009: 26), penyebab perilaku korupsi adalah Willingness

and

Opportunity

(Keinginan

commit to user

dan

Kesempatan),


digilib.uns.ac.id

Discretionary, Monopoly, Accountability, and Value (Diskresi, Monopoli, Akuntabilitas, dan Nilai-nilai), Cost and Benefit Analysis (Analisis Biaya dan Manfaat), Principal Agent Problem, dan Supply and Demand Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Willingness and Opportunity (Keinginan dan Kesempatan) Korupsi terjadi karena adanya keinginan untuk korup ini adalah faktor internal. Selain itu juga dipengaruhi faktor eksternal yaitu adanya kesempatan. Manusia dalam

setiap aktivitas selalu

berupaya

memaksimalkan manfaat dengan biaya seminimal mungkin atau dikatakan mementingkan diri sendiri, inilah awal munculnya sifat serakah pada diri manusia yang menjadi akar dari mentalitas korup. Jadi setiap manusia memiliki benih kecenderungan untuk korupsi. Upaya untuk menekan

kesempatan untuk terjadinya korupsi bisa

dilakukan dengan memperbaiki sistem, misalnya dengan menerapkan sistem yang accountable yaitu dengan contoh proses tender terbuka terkait dengan pemesanan barang atau penentuan kontraktor. 2) Discretionary, Monopoly, Accountability, and Value (Diskresi, Monopoli, Akuntabilitas, dan Nilai-nilai) Diskresi adalah keluasaan kewenangan yang dimiliki seorang pemimpin untuk mengambil keputusan, jadi semakin besar diskresi maka semakin besar pula potensi pemimpin untuk melakukan korupsi. Upaya untuk

mengurangi diskresi dengan mengeluarkan

job

description yang jelas kepada pejabat publik atau staf lainnya. Monopoli adalah dalam institusi pemerintah, pegawai pemerintah yang

menjadi

pemegang

monopoli,

maka

mereka

mudah

menyalahgunakan wewenang yang mereka miliki, penyalahgunaan yang mereka lakukan bisa berupa mengurangi jumlah, mengurangi kualitas, atau bahkan tidak memberikan layanan sama sekali. Salah satu upaya untuk mengurangi praktek monopoli dengan cara mentransformasi monopoli menjadi kompetisi, yaitu misalnya dalam pelayanan publik dengan menyediakan beberapa kantor pelayanan

commit to user


digilib.uns.ac.id

publik sehingga publik memiliki pilihan, dan akan mengurangi sifat monopoli pegawai dalam pelayanan.

Akuntabilitas adalah sebagai

kewajiban untuk menjelaskan suatu perbuatan atau keputusan yang diakibatkan oleh diskresi yang dimiliki seorang individu, jadi seorang birokrat harus diberi diskresi dulu baru dituntut untuk akuntabel. Nilai-nilai adalah nilai-nilai dalam masyarakat mempengaruhi sudut pandang tentang korupsi. 3) Cost and Benefit Analysis (Analisis Biaya dan Manfaat) Manusia adalah makhluk rasional yang selalu mengambil tindakan berdasarkan insentif yang diterima, jadi koruptor memutuskan untuk melakukan korupsi jika insentif untuk korup lebih besar daripada insentif untuk jujur, atau dalam kata lain biaya yang ditanggung atas perbuatan korup lebih rendah daripada manfaat yang diperoleh atas korupsi yang dilakukan. Upaya untuk menurunkan manfaat korupsi, misalnya dalam kasus pelayanan publik, bisa dilakukan dengan menurunkan

biaya

administrasi

dan

meningkatkan

kecepatan

pelayanan publik. 4) Supply and Demand Supply adalah produksi barang dan jasa, demand yaitu kebutuhan dari para

konsumen.

Fenomena

korupsi

juga

dapat

dianalisis

menggunakan prinsip tersebut. Korupsi identik dengan jasa yang diperjualbelikan antara penjual dan pembeli, hanya saja, korupsi merupakan produk yang merugikan siapa pun yang tidak terlibat dalam transaksi. Strategi untuk mengurangi supply korupsi di antaranya : meningkatkan gaji para birokrat, memperketat peraturan dan mengawasi implementasinya, menerapkan kode etik, membuka pusat aduan bagi publik dengan menjaga kerahasiaan pelapor, rotasi atau mutasi karyawan secara periodik untuk mencegah korupsi sistematik, serta memperberat hukuman bagi para birokrat korup. Sedangkan strategi untuk mengurangi demand korupsi dapat dilakukan dengan cara : menyederhanakan berbagai peraturan terkait

commit to user


digilib.uns.ac.id

dengan pelayanan publik kepada masyarakat, membuka beberapa kantor untuk jenis pelayanan yang sama, mengurangi interaksi langsung antara publik dan pegawai pemerintah, pengembangan sistem pelayanan online, memperberat hukuman bagi penyuap yang tertangkap, mengurangi pembayaran menggunakan kas, diupayakan pembayaran melalui transfer, cek, atau credit card sehingga alur dana dapat dilacak. 5) Principal Agent Problem Principal adalah pihak yang merupakan pemilik dari suatu intstitusi pemerintahan atau perusahaan, sedangkan agent adalah staf yang ditunjuk untuk mengelola dan menjalankan aktivitas. Dalam banyak kasus, tidak semua informasi yang dimiliki oleh agent juga dimiliki oleh principal sehingga sangat memungkinkan bagi agent untuk memanifulasi data atau informasi untuk kepentingan dirinya. Upaya yang dilakukan untuk menekan agency problem menggunakan empat pendekatan, yaitu pendekatan pengacara, pendekatan pengusaha, pendekatan pasar atau ekonom, pendekatan budaya.

d. Dampak Penyalahgunaan Wewenang Menurut Juniadi Seowartojo (1997: 20) bahwa dampak negatif permasalahan korupsi meliputi beberapa aspek, yakni : Politik dan ekonomi sosial 2) Organisasi atau administrasi sosial 3) Penyalahgunaan wewenang atau korupsi dalam dunia pendidikan sangat merugikan karena sangat berdampak pada masa depan dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik suatu bangsa. Dampak dalam bidang sosial dan ekonomi diartikan jika terjadi korupsi dalam bidang pendidikan maka kehidupan masyarakat akan semakin menurun jika dilihat dari segi ekonomi maupun sosial, karena banyak anak-anak bangsa yang kurang

commit to user


digilib.uns.ac.id

mendapatkan fasilitas pendidikan bahkan mereka putus sekolah, akibatnya mereka akan menjadi anak jalanan atau pengangguran dan akhirnya menambah jumlah warga miskin dinegeri ini. Korupsi dalam bidang pendidikan dapat juga mempunyai efek nonekonomi yang berarti pada suatu negara. Menurut Weidman dan Enkhjargal efek tersebut antara lain :

2) Kerugian ekonomi 3) Ketidaksamaan sosial (Muhammad Munadi dan Barnawi, 2011: 145) Berdasarkan penjelasan di atas bisa diketahui bahwa jika terjadi penyalahgunaan wewenang atau korupsi dalam bidang pendidikan maka berakibat pada tidak terealisasikannya dan tidak selesainya suatu program-program atau kebijakan-kebijakan dalam bidang pendidikan. Ini juga akan berakibat kondisi ekonomi dan sosial suatu bangsa. Daerah yang tingkat kesuksesan program pendidikan lebih tinggi akan berbeda kondisi ekonomi dan sosialnya dengan daerah yang kurang bisa melaksanakan program pendidikan. Menurut Muhammad Munadi dan Barnawi (2011: 146) Beberapa dampak dari korupsi dalam bidang pendidikan antara lain : 1) Korupsi dalam dunia pendidikan itu lebih merusak/membahayakan ketimbang korupsi di dalam bidang yang lain karena berdampak jangka panjangya. 2) Korupsi mengancam persamaan akses, kuantitas, dan kualitas pendidikan 3) Pihak yang paling merasakan akibat utamanya adalah orang-orang miskin, yang bila tanpa akses pendidikan atau hanya dengan pendidikan kualitas rendah, mereka hanya memiliki sedikit kesempatan untuk keluar dari kemiskinannya. 4) Korupsi ini bertentangan dengan salah satu tujuan utama pendidikan, yaitu menciptakan masyarakat yang hormat/tunduk pada hukum dan hak asasi manusia.

commit to user


digilib.uns.ac.id

5) Apabila generasi muda akhirnya percaya bahwa usaha dan kejujuran seseorang tidak menjamin, serta kesuksesan dapat diraih dengan manipulasi/penyalahgunaan, pilih kasih, dan penyuapan, fondasi sosial yang mendasar telah terguncang. Dampak

yang

ditimbulkan

karena

korupsi

dalam

bidang

pendidikan bisa disimpulkan bahwa para pejabat atau pegawai di institusi pendidikan yang

melakukan

korupsi

atau

penyalahgunaan

selain

merugikan keuangan negara juga berdampak pada mental anak yang tidak percaya lagi akan pentingnya kejujuran karena pegawai pendidikan bahkan gurunya sendiri melakukan tindakan melanggar hukum yang berati tidak memberi contoh kepada peserta didik dengan tindakan jujur dan tidak melanggar hukum. e. Mengatasi Penyalahgunaan Wewenang Menurut Pakar Dalam mengatasi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat publik harus dimulai dengan mengubah susunan organisasi dan program-program publik agar lebih efisien. Program-program yang dimaksud adalah program yang bisa memberi peluang para pejabat publik untuk

menyalahgunakan

wewenang

dan

program

yang

hanya

menguntungkan pribadi dari pejabat publik. Perubahan akan memperkecil insentif untuk memberi suap dan memperkecil jumlah transaksi dan memberi peluang masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik. Perubahan untuk mengurangi perilaku korupsi menurut Jeremy Pope yaitu: Perubahan dapat dilaksanakan dengan menyerdehanakan prosedur untuk mendapatkan surat izin dari pemerintah, ini akan dapat memperkecil peluang bagi pegawai negeri untuk dengan sengaja memperlambat kerja, dan memperkecil wewenang mengambil keputusan sendiri, yang merupakan tanah subur bagi perilaku korupsi (Jeremy Pope, 2007: 12). Upaya-upaya untuk mengatasi korupsi menurut Jeremy Pope (2007: 22). Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : Kemauan dari pihak pemimpin untuk memberantas korupsi.

commit to user


digilib.uns.ac.id

2) Pencegahan korupsi dengan perbaikan sistem. 3) Menegakkan dan menanamkan undang-undang anti korupsi yang menyeluruh 4) Meninjau kembali dan mengidentifikasi kegiatan pemerintahan yang paling mudah menimbulkan rangsangan untuk korupsi. 5) Memastikan bahwa gaji pegawai negeri sesuai dengan tanggung jawabnya dan tidak jauh berbeda dari gaji di sektor swasta. 6) Penelitian mengenai upaya perbaikan hukum dan administrasi agar mampu sebagai penangkal korupsi. 7) Menciptakan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat sipil (termasuk sektor swasta, profesi, organisasi keagamaan) 8) Menjadikan korupsi adalah perbuatan yang beresiko tinggi dan berlaba rendah. 9) Mengembangkan gaya manajemen yang selalu berubah untuk memperkecil tindakan korupsi . Dalam pemberantasan korupsi atau menanggulangi tindakan korupsi perlu adanya kerjasama yang tidak bisa dipisahkan antara pemerintah dan masyarakat sebagai sosial kontrol dalam menstabilkan sistem

perekonomian,

jaminan

hari

tua,

penyempurnaan

aparat,

administrasi Negara dan perusahaan, karena permasalahan korupsi melibatkan para pejabat pemerintah itu sendiri sehingga sukar untuk memberantasnya sehingga perlu kerjasama dari masyarakat sebagai sosial kontrol (B.Simanjuntak, 1981). Menurut B.Simanjuntak (1981: 314) berpendapat bahwa : Seandainya ada etikat yang sungguh-sungguh dari orang yang berwenang memberantasnya, maka indikator untuk memeriksa seseorang dalam pemberantasan korupsi, sebagai berikut : Pertambahan kekayaan pejabat sesudah memangku jabatan baru 2) Perbandingan antara income dan konsumsi 3)

commit to user


digilib.uns.ac.id

Upaya untuk mengatasi dan menanggulangi penyalahgunaan wewenang atau korupsi bisa dilakukan dengan tindakan preventif dan represif. Menurut Juniadi Soewartojo (1997: 80), langkah-langkah preventif pemberantasan korupsi meliputi : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

8) 9)

Penyempurnaan struktur dan prosedur administrasi negara; Penyempurnaan prosedur dan pengawasan pembelian pemerintah; Larangan penerimaan retour komisi; Inventarisasi kekayaan negara; Pengawasan yang bersifat preventif dan reprensif agar benar-benar dilaksanakan; Pengaturan kembali mengenai penjualan rumah dinas dan larangan penyewaan barang-barang milik negara; Keharusan pejabat atau petugas resmi menyimpan pendapatan valuta asing yang diterimanya pada bank pemerinatah di dalam negeri serta memberikan keterangan tentang penyimpanannya; Perlu pengawasan yang lebih ketat terhadap kegiatan bea cukai dan pajak; Penertiban penyimpanan uang negara. Upaya tindakan preventif adalah masih upaya pencegahan sebelum

tindak korupsi terjadi dengan cara-cara yang sudah disampaikan diatas. Upaya preventif berarti upaya mencegah sebelum terjadi. Strategi pemberantasan korupsi dengan upaya-upaya preventif menurut Erry Riyana Harjapamekas dan Aan Rukmana adalah dengan cara: 1) 2) 3) 4)

Memperkuat DPR; Memperkuat MA dan jajaran pengadilan dibawahnya; Membangun kode etik di sektor publik; Membangun kode etik di sektor partai politik, organisasi profesi dan asosiasi bisnis; 5) Kampanye untuk menciptakan nilai anti korupsi secara nasional; 6) Menyempurnakan manajemen SDM dan peningkatan gaji pegawai negeri; 7) Mengharuskan pembuatan perencanaan strategis dan laporan akuntabilitas sektor pemerintahan; 8) Meningkatkan kualitas penerapan sistem pengendalian manajemen; 9) Menyempurnakan manajemen aktiva tetap milik Negara; 10) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan 11) Melakukan upaya preventif lainnya dan perencanaan lebih detail (Wijayanto dan Ridwan Zachrie, 2009: 621).

commit to user


digilib.uns.ac.id

Menurut Juniadi Soewartojo (1997: 82) Penindakan korupsi secara reprensif (punitive), diperlukan prosedur penuntutan yang dapat dilakukan secara cepat, efektif, bebas dan tidak memihak, dan lagi pula tidak dilakukan perlindungan atau menutup-nutupi kasus korupsi meskipun terhadap pejabat tinggi. Strategi pemberantasan korupsi dengan upaya-upaya reprensif menurut Erry Riyana Harjapamekas dan Aan Rukmana adalah dengan cara: 1) Pembentukan lembaga antikorupsi (Pembentukan KPK); 2) Penyidikan, penuntutan, dan peradilan beberapa koruptor besar; 3) Penentuan jenis atau kelompok korupsi yang diprioritaskan untuk diberantas; 4) Pemberlakuan konsep pembuktian terbalik; 5) Penelitian dan evaluasi proses penanganan korupsi dalam system peradilan pidana secara berkelanjutan; 6) Pemberlakuan sistem pemantauan proses penyelesaian tindak pidana korupsi secara terpadu; 7) Publikasi kasus-kasus tindak pidana korupsi beserta analisisnya; 8) Pengaturan kembali definisi tugas penyidik dan PPNS (Wijayanto dan Ridwan Zachrie, 2009: 623). Dalam

tindakan

reprensif

penanggulangan

dan

mengatasi

penyalahgunaan wewenang atau korupsi, bisa diartikan adalah upaya tindakan kejutan (shock therapy) untuk para pelaku tindakan korupsi dengan cara menindak dengan hukum yang berlaku tanpa melihat siapa yang melakukan korupsi. Berdasarkan GONE Theory yang dikemukakan oleh Jack Bologne, upaya-upaya untuk mencegah terjadinya G-O-N-E (Greeds-OpportunitiesNeeds-Exposures)

Mengendalikan

keserakahan, meminimalkan kesempatan, memperhatikan kebutuhan

31). Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 1) Agar Greeds/Keserakahan dapat dikendalikan dan tidak muncul : a) Mendorong pelaksanaan ibadah umat beragama di Indonesia secara benar,

commit to user


digilib.uns.ac.id

b) Perbaikan sistem pendidikan, c) Menumbuhkan nilai moral dan nilai malu korupsi secara nasional, dan pembenahan kode etik profesi. 2) Agar menutup dan meminimalkan kesempatan (Opportunities) seseorang melakukan kecurangan : a) Perlu keteladanan dari pimpinan setiap organisasi yang ada, b) Peningkatan kualitas penerapan pengawasan melekat (sistem pengendalian managemen) didalam setiap organisasi. c) Menyusun standar pelayanan kepada masyarakat yang memenuhi harapan masyarakat dan meningkatkan secara berkelanjutan. d) Membangun kepemimpinan/leadership yang tangguh dan, e) Sistem managemen yang trasparan. 3) Agar diperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan (needs) individu untuk menunjang hidupnya : a) Pendapatan/gaji yang seimbang dengan kinerja yang ditunjukan di dalam organisasi, b) Fasilitas transportasi dan sekolah yang mendukung dan c) Pelayanan yang memadai. 4) Agar

terhadap

pengungkapan

(Exposures)

berkaitan

tindakan

kecurangan dapat dipastikan akan menghadapi tindakan atau konsekuensi yang tegas : a) Adanya pranata hukum yang jelas dan tegas, b) Pelakasanaan sanksi yang tegas dan konsisten, c) Penyuluhan dan penyebarlusan produk hukum, dan d) Adanya suatu badan anti korupsi atau pemberdayaan badan-badan yang ada dengan kewenangan yang memadai.

commit to user


digilib.uns.ac.id

2. Tinjauan Tentang Aturan Hukum Tentang Penyalahgunaan Wewenang a. Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Setelah adanya

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Maka menurut asas hukum lex specialis de rogaat legi generalis yang artinya ketentuan khusus yang mengesampingkan ketentuan umum, dengan demikian ketentuan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 415-425 tidak berlaku sepanjang yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang antara lain pasal-pasal yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang pejabat sebagai berikut : 1) Rumusan Pasal 3 Setiap orang yang tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain

atau

suatu

korporasi,

menyalahgunakan

kewenangan,

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

yang

dapat

merugikan

keuangan

Negara

atau

perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) 2) Rumusan Pasal 8 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan

commit to user


digilib.uns.ac.id

menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. 3) Rumusan Pasal 9 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lama puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. 4) Rumusan Pasal 10 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja a) menggelapkan , menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau b) membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau

commit to user


digilib.uns.ac.id

c) membantu

orang

lain

menghilangkan,

menghancurkan,

merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut. 5) Rumusan Pasal 11 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatanya. 6) Rumusan Pasal 12 Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) a) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; b) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

commit to user


digilib.uns.ac.id

c) hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruji putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; d) seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili; e) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hokum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima

pembayaran

dengan

potongan,

atau

untuk

menegrjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; f) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas yang lain mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; g) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima barang, seolaholah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; h) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan

commit to user


digilib.uns.ac.id

peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;atau i) pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan , pengadaan, atau persewaan, yang pada saat perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan mengurus atau mengwasinya.

3. Tinjauan Tentang Kepemimpinan Dalam Organisasi Pendidikan a. Pengertian Kepemimpinan Menurut Abdul Azis Wahab (2008: 132) mengemukakan bahwa: Kepemimpinan berarti kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, mengarahkan, dan kalau perlu memaksa orang atau kelompok agar menerima pengaruh tersebut dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu tercapainya suatu tujuan yang ditetapkan. Sudarwan

Danim

(2010:

6)

mengemukakan

bahwa

kelompok untuk mengkoordinasi dan member arah kepada individu atau kelompok lain yang tergabung dalam wadah tertentu untuk mencapai tujuan-

kemampuan dan kegiatan mencoba untuk mempengaruhi orang lain disekitarnya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota organisasi denagn berhasil mencapai tujuan usaha pendidik

pendidikan merupakan kemampuan untuk menggerakkan pelaksana pendidikan, sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat (Abdul Azis Wahab 2008: 133).

commit to user


digilib.uns.ac.id

b. Tipe-tipe Kepemimpinan Pemimpin dalam bidang pendidikan harus memiliki bentuk sikap memimpin, tingkah laku yang baik. Abdul Azis Wahab mengungkapkan

anggota-anggota staf, sifat hubungan kemanusiaan di antara semuanya dan mempengaruhi kualitas hasil kerja yang dicapai oleh lembaga

Berdasarkan konsep, sifat, sikap dan cara-cara memimpin. Abdul Aziz Wahab (2008: 134) mengklasifikasikan empat tipe kepemimpinan laissez-faire, tipe demokratis dan tipe pseudoHal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Tipe otoriter Dalam tipe kepemimpinan otoriter, pemimpin bertindak sebagai diktator terhadap anggota-anggota kelompoknya. Bagi pemimpin otoriter, memimpin adalah memaksa dan menggerakkan anggota-anggota kelompok

untuk mengikuti, mematuhi dan

menjalankan perintah pemimpin bahkan tidak boleh membantah atau mengajukan saran. Kekuasaan pemimpin yang otoriter hanya dibatasi oleh undang-undang. Pemimpin yang otoriter tidak menghendaki rapat atau musyawarah. 2) Tipe laissez-faire Dalam tipe ini kepemimpinan, pemimpan tidak melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin. Pemimpin dalam tipe ini membiarkan bawahannya

berbuat

sekehendaknya

dan

sama

sekali

tidak

memberikan control dan koreksi terhadap pekerjaan bawahannya. 3) Tipe demokratis Tipe kepemimpinan ini berbanding terbalik dengan tipe otoriter.

Pemimpin

dalam

tengah-tengah

anggota

kelompok.

Pemimpin yang demokratis selalu berusaha menstimulasi anggota-

commit to user


digilib.uns.ac.id

anggotanya untuk bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan bersama. Pemimpin yang demokratis selalu menerima saran-saran, kritikan dari anggota kelompoknya, sebagai bahan pertimbangan dalam tidakan-tindakan selanjutnya. 4) Tipe pseudo-demokratis Tipe ini disebut juga demokratis semu. Pemimpin dalam tipe ini hanya tampaknya saja bersikap demokratis padahal sebenarnya dia bersikap otokratis. Misalnya pemimpin memiliki ide-ide atau pikiran untuk lembaga yang dipimpin, lalu pemimpin melakukan musyawarah atu diskusi dengan anggotanya, namunsituasi dalam musyawarah sudah diciptakan sedemikian rupa sehingga akhirnya anggota dipaksa menerima ide-ide atau pemikiran tersebut.

c. Prinsip-prinsip Kepemimpinan Untuk membantu pemimpin mengetahui dan melakukan tindakan kepemimpinan yang baik, Sudarwan Danim menjelaskan tentang prinsip-prinsip kepemimpinan yang perlu diterapkan sebagai berikut : Pemimpin mampu mengenal perbaikan diri sendiri dan mencari perbaikan diri, pemimpin harus mahir secara teknis, pemimpin harus bertanggung jawab atas tindakan yang diambil, pemimpin harus menjadi diri pribadi sebagai teladan yang baik bagi bawahannya, sebagai pemimpin harus mengetahui bagaimana berkomunikasi tidak hanya kepada bawahan, tapi juga dengan senior, pemimpin mampu memastikan bahwa tugas-tugas dimengerti, diawasi, dan dicapai dengan mengunakan kemampuan penuh organisasi (Sudarwan Danim 2010: 33). d. Fungsi Kepemimpinan Menurut Abdul Azis Wahab (2008: 133) fungsi utama pemimpin pendidikan antara lain : 1) Pemimpin membantu terciptanya suasana persaudaraan, kerjasama, dengan penuh rasa kebebasan.

commit to user


digilib.uns.ac.id

2) Pemimpin membantu kelompok untuk mengorganisir diri yaitu ikut serta dalam memberikan rangsangan dan bantuan kepada kelompok dalam menetapkan dan menjelaskan tujuan. 3) Pemimpin membantu kelompok dalam menetapkan prosedur kerja, menetapkan prosedur mana yang paling praktis dan efektif. 4) Pemimpin bertanggungjawab dalam mengambil keputusan bersama dengan kelompok. Pemimpin memberi kesempatan kepada kelopok untuk belajar dari pengalaman. Pemimpin mempunyai tanggungjawab untuk melatih kelompok menyadari proses dan isi pekerjaan yang dilakukan dan berani menilai hasilnya secara obyektif dan jujur. 5) Pemimpin bertanggungjawab dalam mengembangkan dan mempertahankan eksistensi organisasi. e. Syarat dan Komponen Kepemimpinan Pemimpin pendidikan untuk memangku jabatan yang dapat melaksanakan tugas-tugasnya dan memainkan peranannya sebagai pemimpin yang baik dan sukses, maka menjadi pemimpin yang baik harus memiliki persyaratan jasmani, rohani, ekonomi, sosial dan moralitas yang layak. Menurut Abdul Azis Wahab (2008: 136) persyaratan kepribadian pemimpin yang baik : 1) 2) 3) 4) 5) 6)

Rendah hati dan sederhana Bersikap suka menolong Sabar dan memiliki kestabilan emosi Percaya kepada diri sendiri Jujur, adil dan dapat dipercaya Keahliahan dalam jabatan Adapun komponen kepemimpinan pendidikan menurut Syaiful

Sagala (2009: 148) adalah : 1) proses rangkaian tindakan dalam sistem pendidikan 2) mempengaruhi dan memberi teladan 3) memberi perintah dengan cara persuasi dan manusiawi tetapi tetap menjunjung tinggi disiplin dan aturan yang dipedomani 4) pengikut mematuhi perintah sesuai kewenangan dan tanggung jawab masing-masing 5) menggunakan authority dan power dalam batas yang dibenarkan 6) menggerakan atau mengarahkan semua personel dalam institusi guna menyelesaikan tugas sehingga tercapai tujuan, meningkatkan hubungan kerja di antara personel, membina kerjasama,

commit to user


digilib.uns.ac.id

menggerakan sumberdaya organisasi, dan memberikan motivasi kerja. f. Kepemimpinan yang baik Kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang membuat orang lain bersedian mengikutinya. Dalam kepemimpinan maka membutuhkan seorang pemimpin yang baik dan efektif. Adapun Sudarwan Danim mengungkapkan ciri-ciri pemimpin yang baik dan efektif dapat dijelaskan antara lain : Memiliki kejujuran untuk meningkatkan derajat kredibilitas pemimpin dan keyakinan banyak orang kepada mereka, selalu menepati janji dan melaksanakan komitmen mereka, memastikan tindakan-tindakan mereka konsisten, memiliki gagasan yang jelas, mengakui kesalahan, selalu menciptakan iklim saling percaya dan terbuka, membantu orang lain untuk menjadi sukses dan merasa diberdayakan, mendorong anggota untuk berbuat lebih banyak, menyingsingkan lengan baju mereka, pemimpin menunjukan anggota mereka tidak hanya sebagai boneka atau pengambil keputusan, menghindari ungkapan yang menimbulkan kebencian, keengganan, dan resistensi (Sudarwan Danim, 2010: 37). Ciri-ciri pemimpin yang baik, menurut Santa Clara University dan Tom Peters Group, adalah : Honest atau tulus. 2) Competent atau kompeten. 3) Forward-looking atau memandang kedepan 4) Inspiring atau menginspirasi. 5) Intelligent atau cerdas. 6) Fair-minded atau bersikap adil. 7) Broad-minded atau berwawasan luas. 8) Courageous atau berani. 9) Straightforward atau cekatan.. 10) Imaginative atau imajinatif (Sudarwan Danim, 2010: 38). Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

commit to user


digilib.uns.ac.id

1) Honest atau tulus. Tunjukan ketulusan, integritas, dan kejujuran dalam semua tindakan pribadi sebagai pemimpin. Perilau menipu tidak akan menumbuhkan kepercayaan. 2) Competent atau kompeten. Dasar tindakan pemimpin adalah alasan dan prinsip-prinsip

moral.

Jangan

membuat

keputusan

berdasarkan

keinginan kekanak-kanakan atau perasaan emosional. 3) Forward-looking atau memandang kedepan. Tetapkan tujuan dan milikilah visi masa depan. Visi harus dimiliki seluruh komunitas organisasi. 4) Inspiring atau menginspirasi. Tujukan kepercayaan dalam segala hal yang dilakukan. Dengan menunjukan ketahanan mental, fisik, spiritual, dan stamina, pemimpin akan mengilhami orang lain untuk mencapai ketinggian baru. 5) Intelligent atau cerdas. Membaca, belajar, dan mencari tugas yang menantang adalah ciri khas. 6) Fair-minded atau bersikap adil. Tunjukkan perlakuaan yang adil bagi semua orang. Prasangka adalah musuh dari keadilan. Tampilan empati dengan menjadi peka terhadap perasaan, nilai-nilai, minat, dan kesejahteraan orang lain. 7) Broad-minded atau berwawasan luas. Jadilah pemimpin yang berpikir komprehensif, menerima keragaman, dan tidak menggunakan kacamata kuda dalam berpikir dan bertindak. 8) Courageous atau berani. Tampilkan kegigihan untuk mencapai tujuan tanpa hambatan, karena semua dapat diatasi. Tampilkan ketenangan dan kepercayaan diri ketika berada di bawah stress. 9) Straightforward atau cekatan. Gunakan penilaian untuk membuat keputusan yang baik pada waktu yang tepat. 10) Imaginative atau imajinatif. Bertindaklah tepat waktu dan sesuai dengan perubahan rencana dan metode yang ada dalam pemikiran. Tunjukkan kreativitas dengan memikirkan tujuan, ide, dan pemecahan masalah

commit to user


baru

digilib.uns.ac.id

dan lebih baik. Ini hanya bisa ditampilkan oleh pemimpin yang

tidak hanya imajinatif, melainkan juga inovatif. Menurut Sudarwan Danim (2010: 41), lima tips kepemimpinan yang efektif yaitu : 1) Berkomunikasi secara jelas dan rutin. Jelaskan secara rinci tujuan dan prinsip-prinsip perusahaan, pernyataan misi dan tetaplah berbagi visi dengan karyawan. 2) Melibatkan karyawan dalam menetapkan tujuan. Memberi karyawan umpan balik tentang bagaimana mereka menemukan kemajuan menuju target tersebut. 3) Beri otoritas orang-orang yang dipimpin, kemudian bangunkanlah tanggung jawab mereka. Tapi jangan menghindar bila secara pribadi ada sesuatu yang salah dari bawahan. Cari tahu dulu penyebabnya, jika ada proses yang salah. 4) Bertanggungjawab sendiri. Menginstal sebuah dewan penasihat atau tim eksekutif untuk membantu pimpinan membuat keputusan strategis yang baik dan memberikan umpan balik tentang kinerja diri sendiri. 5) Dapat dipercaya dan memperluas kepercayaan kepada karyawan. Hal ini akan membantu pimpinan memperoleh kesetiaan dari karyawan dan memperkuat perusahaan. 4. Tinjauan Tentang Hak Peserta Didik 1. Pengertian Peserta Didik Pengertian peserta didik menurut Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003, Bab I ketentuan umum, Pasal 1 adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Oemar Hamalik mendefinisikan bahwa

peserta didik sebagai

suatu komponen masukan dalam sistem pendidikan, yang selanjutnya diproses dalam proses pendidikan, sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional (Riduwan, 2009: 205). Sedangkan Abu Ahmadi mengatakan bahwa peserta didik adalah sosok manusia sebagai individu/pribadi (manusia seutuhnya), individu diartikan orang-seorang tidak tergantung dari orang lain, dalam arti benarbenar seorang pribadi yang menentukan diri-sendiri dan tidak dipaksa dari luar, mempunyai sifat-sifat dan keinginan sendiri (Riduwan, 2009: 205).

commit to user


digilib.uns.ac.id

2. Peserta Didik Sebagai Warga Negara 1) Hak Warga Negara Dalam Pendidikan Pendidikan sangat berperan dalam kemajuan bangsa Indonesia. Tanpa pendidikan dunia buta, untuk mewujudkan pendidikan seutuhnya perlu disertai terwujudnya hak-hak warga dalam dunia pendidikan : a) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan (pasal 31 ayat 1 UUD 1945) b) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu (pasal 5 UU RI No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional) c) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus (pasal 5 UU RI No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional) d) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus (pasal 5 UU RI No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional) e) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus (pasal 5 UU RI No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional) f) Setiap

warga

negara

berhak

mendapatkan

meningkatkan pendidikan sepanjang hayat

kesempatan

(pasal 5 UU RI

No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional) g) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya (pasal 7 UU RI No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional)

commit to user


digilib.uns.ac.id

h) Masyarakat

berhak

berperan

serta

dalam

perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan (pasal 8 UU RI No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional) Peran serta warga negara yaitu masyarakat dan orang tua adalah yang utama dalam proses pencapaiaan tujuan pendidikan. Peran serta antara sekolah dengan orang tua dan masyarakat harus terjadi secara sinergis, terpadu dan selaras untuk memacu anak didiknya di sekolah. Dalam pendidikan dalam era demokrasi yang menjadi sasaran adalah warga Negara dan yang menjadi pengawas juga warga negara, pemerintah hanya menjadi fasilitator dengan membuat program-program untuk pencapaian tujuan pendidikan. 2) Kewajiban Warga Negara Dalam Pendidikan Di negara Indonesia sudah ada peraturan perundangundangan yang mengatur tentang pendidikan. Didalam peraturan perundang-undangan juga diatur tentang kewajiban warga negara dalam pendidikan antara lain : a) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya (UUD 1945 Pasal 31 ayat 2). b) Setiap

warga

negara

bertanggung

jawab

terhadap

keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan (pasal 6 UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional) c) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya (pasal 7 UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional) d) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan (pasal 9 UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional)

commit to user


digilib.uns.ac.id

3. Hak Dan Kewajiban Peserta Didik Dalam Pendidikan 1) Hak Peserta Didik Dalam Pendidikan Dalam dunia pendidikan yang menjadi obyek dari semua program pendidikan yang sudah dibuat oleh pemerintah adalah peserta didik. Maka dari itu peserta didik memiliki hak dalam proses pendidikan yaitu : a) Di dalam pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional : Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: (1) mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama; (2) mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya; (3) mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya; (4) mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya; (5) pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara; (6) menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing- masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan. Menurut pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang belum dilakukan dengan baik oleh pajabat Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo adalah hak peserta didik mendapatkan beasiswa bagi mereka yang berprestasi maupun yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Dalam hal ini Dinas Pendidikan belum bisa menyalurkan beasiswa dengan baik karena masih ditemukan bentuk-bentuk diskriminasi ataupun kecurangankecurangan yang dilakukan pejabat Dinas Pendidikan itu sendiri. b) Di dalam pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan : Setiap peserta didik berhak untuk:

commit to user


digilib.uns.ac.id

(1) mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut dan diajarkan oleh pendidik yang seagama; (2) mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu dalam rangka pengembangan pribadi; (3) mendapatkan bantuan fasilitas belajar, buku teks, bea siswa, atau bantuan lain; (4) mendapatkan biaya pendidikan dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu/miskin; (5) pindah program pendidikan pada jalur dan jenis pendidikan lain yang setara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (6) memperoleh penilaian atas hasil belajar; (7) menerima dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektual dan usia demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan norma agama, kesusilaan, kepatutan, dan peraturan perundang-undangan; (8) memperoleh perlindungan dari tindakan kekerasan dan kesewenang-wenangan yang membahayakan keselamatan fisik dan nonfisik yang terjadi di sekolah dan/atau di luar sekolah saat melaksanakan tugas sekolah; dan (9) menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kemampuan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan. Hak dari peserta didik menurut pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten

Sukoharjo

Nomor

8

Tahun

2010

tentang

Penyelenggaraan Pendidikan, yang belum maksimal dipenuhi oleh dinas pendidikan Kabupaten Sukoharjo dalam hak peserta didik mendapatkan bantuan fasilitas belajar, buku teks, bea siswa, atau bantuan lain, hak mendapatkan biaya pendidikan dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu/miskin.

Karena

ternyata

dilapangan

masih

terjadi

pemotongan bantuan-bantuan sekolah, masih ada kecurangan dalam membagikan beasiswa untuk mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan. Maka hak peserta didik memperoleh

perlindungan

dari

tindakan

kekerasan

dan

kesewenang-wenangan yang membahayakan keselamatan fisik dan nonfisik

yang terjadi di sekolah dan di luar sekolah saat

melaksanakan tugas sekolah secara tidak langsung belum bisa di

commit to user


digilib.uns.ac.id

penuhi dinas pendidikan, karena pejabat dinas sendiri masih melakukan pelanggaran yang tersebut di atas. Untuk terlaksananya pemenuhan hak didik maka perlu ada manajemen peserta didik yang artinya ada upaya untuk memberi layanan yang sebaik mungkin kepada peserta didik semenjak proses penerimaan sampai saat peserta didik meninggalkan lembaga pendidikan (sekolah) atau sudah lulus. Tujuan dari manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan peserta didik agar semua kegiatan yang menunjang proses pembelajaran di sekolah dapat berjalan lancar, tertib dan teratur sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapain tujuan sekolah dan tujuan pendidikan itu sendiri. Adapun Menurut Nasihin dan Sururi fungsi

untuk mengembangkan diri semaksimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi individualitasnya, segi sosial, aspirasi, kebutuhan dan segi-segi potensi peser 2009: 206). Menurut Nasihin dan Sururi ada prinsip-prinsip untuk pendukung tercapainya fungsi manajemen peserta didik, antara lain: (1) Dalam mengembangkan program manajemen peserta didik, penyelenggaraan harus mengacu pada peraturan yang berlaku pada saat program dilaksanakan. (2) Manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian keseluruhan manajemen sekolah, Oleh karena itu harus harus memiliki tujuan yg sama dan atau mendukung terhadap tujuan manajemen sekolah secara keseluruhan. (3) Segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik harus mendukung misi pendidikan dan dalam rangka mendidik peserta didik. (4) Kegiatan-kegiatan manajemen peserta didik harus diupayakan untuk mempersatukan peserta yang mempunyai keragaman latar belakang dan punya banyak perbedaan. (5) Kegiatan manajemen peserta didik haruslah dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik.

commit to user


digilib.uns.ac.id

(6) Kegiatan manajemen pesetta didik harus mendorong dan memacu kemandirian peserta didik (7) Kegiatan manajemen peseta didik harus fungsional bagi kehidupan peserta didik, baik disekolah lebih-lebih di masa depan (Riduwan, 2009: 206). 2) Kewajiban Peserta Didik Dalam Pendidikan Selain memiliki hak, peserta didik juga memiliki kewajiban yang harus dilakukan dalam pelaksanakan pendidikan, antara lain yaitu : a) Dalam pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional : Setiap peserta didik berkewajiban untuk : (1) Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati pendidik dan tenaga kependidikan; (2) Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik dari keluarga miskin; dan (3) Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan pada setiap jenjang pendidikan. b) Dalam pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan : Setiap peserta didik berkewajiban untuk : (1) Menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan; (2) Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban peserta didik dalam pendidikan sudah bisa realisasikan. Peserta didik sebagian besar sudah melaksanakan kewajiban mereka sebagai peserta didik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

commit to user


digilib.uns.ac.id

B. Kerangka Berfikir Kerangka berfikir pada dasarnya adalah arahan penalaran, untuk dapat sampai pada jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan. Kerangka berfikir berguna untuk mewadahi teori-teori yang seperti terlepas satu sama lain menjadi satu rangkaian yang utuh mengarah penemuan jawaban sementara. Berdasarkan uraian teoritis di atas maka penulis dapat mengajukan suatu kerangka pemikiran atau suatu anggapan dasar yang dapat melandasi kegiatan penelitian ini. Kerangka pemikiran pada dasarnya merupakan arahan penalaran untuk bisa sampai pada pemberian jawaban sementara atas masalah yang telah dirumuskan. Kerangka pemikiran merupakan argumentasi-argumentasi yang rasional tehadap teori-teori yang digunakan untuk menjawab masalah. Karena penelitian dituntut untuk membuat penalaran yang menggunakan logika deduktif untuk sampai pada kesimpulan jawaban masalah sementara. Dengan demikian dapat dikemukakan beberapa anggapan dasar atau kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Dalam mendukung pemenuhan hak peserta didik yang dilakukan oleh Dinas

Pendidikan

pemerintah

daerah

maka sangat

peran

pengawasan

dominan

untuk

dari

masyarakat,dan

menghindari

tindakan

penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Dinas Pendidikan terhadap pemenuhan hak peserta didik. Disamping itu juga perlu adanya sikap jujur disemua lini yang terlibat. 2. Pejabat Dinas Pendidkan harus memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya terutama dalam pemenuhan hak peserta didik, karena jika ada penyalahgunaan wewenang maka akan berdampak pada dunia pendidikan pada umumnya dan peserta didik khususnya. 3. Untuk mengupayakan tawaran

solusi

kepada Pemerintah Daerah

Kabupaten Sukoharjo jika terjadi penyalahgunaan wewenang pejabat dinas pendidikan dalam pemenuhan hak peserta didik.

commit to user


digilib.uns.ac.id

Pendidikan memiliki tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Obyek dari pendidikan adalah warga Negara dan warga Negara yang dimaksud adalah warga Negara yang masih sekolah yang disebut peserta didik. Mereka yang akan meneruskan perjuangan bangsa di masa mendatang. Maka dari itu realisasi dari pemenuhan hak peserta didik harus bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya tidak hanya dalam bentuk kebijakan Undang-Undang atau Peraturan Daerah semata. Dari uraian di atas dapat digambarkan skema kerangka berfikir sebagai berikut : Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Dinas Pendidikan

Sebab-sebab penyalahgunaaan wewenang

Dampak penyalagunaan wewenang

Solusi Gambar 1. Skema Kerangka Berpikir

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian 1. Tempat Penelitian Penelitian ini akan dilakukan di Lingkungan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo. Pengambilan lokasi tersebut dilakukan untuk memberikan data yang lebih lengkap mengenai beberapa masalah penyalahgunaan wewenang pejabat Dinas Kabupaten Sukoharjo. Selain di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo yang beralamat Jalan Veteran nomor 54 Sukoharjo, penelitian juga akan dilaksanakan di sekolah di Kabupaten Sukoharjo, dari beberapa sekolah peneliti mengambil 3 sampel sekolah : a. SD Negeri Dukuh I Jalan Pasar Cuplik-Telukan Sukoharjo b. SMP Negeri 5 Sukoharjo Jalan Bulakan-Sukoharjo c. SMA Negeri 1 Sukoharjo Jalan Pemuda nomor 38 Sukoharjo Peneliti mengambil tempat penelitian pada sekolah tersebut dengan alasan : a. Di SD Negeri Dukuh I merupakan salah satu sekolah yang pernah mendapat bantuan dari sekolah yaitu Beasiswa Siswa Miskin (BSM) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). b. Di SMP Negeri 5 Surakarta merupakan SMP yang memiliki wali murid yang kehidupan ekonominya menengah ke bawah. c. Di SMA Negeri 1 Sukoharjo merupakan sekolah yang memiliki program akselerasi dan regular. 2. Waktu Penelitian Waktu penelitian direncanakan enam bulan yang akan dimulai pada bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012 yang dimulai dari tahap pengajuan judul, penyusunan proposal, ijin penelitian, pengumpulan data, analisa

commit to user


digilib.uns.ac.id

data sampai pada penyusunan laporan. Kegiatan tersebut dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut : Tabel 1. Jadwal Kegiatan Penelitian. Tahun 2012 No

Kegiatan Jan

1.

Pengajuan Judul

2.

Penyusunan Proposal

3.

Ijin Penelitian

4.

Pengumpulan Data

5.

Analisis Data

6.

Penyusunan Laporan

Feb

Mar

Apr Mei

Jun

Jul Agts Sep Okt

B. Bentuk dan Strategi Penelitian 1. Bentuk Penelitian Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dan jenis data yang diperlukan, maka penelitian ini menggunakan bentuk penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, karena memaparkan objek yang diteliti (orang, lembaga atau lainnya) berdasarkan fakta. Bodgan dan Taylor, mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriftif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Lexy J. Moleong, 2010: 4). Pemilihan data pada penelitian ini didasarkan data-data yang bersifat deskriptif.

dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angkatersebut yang diambil adalah berupa kata-kata yang diamati dari obyek penelitian. Sementara itu Winarno Surakhmad berpendapat bahwa metode deskriptif mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : Memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, pada masalah-masalah aktual.

commit to user


digilib.uns.ac.id

2) Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan, dan kemudian

Data yang dikumpulkan harus menggambarkan atau melukiskan keadaan yang sebenarnya. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian deskriptif kualitatif. Dari penelitian tersebut, Peneliti memperoleh data dari hasil yang berlatar belakang alamiah. Penelitian ini akan menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari obyek penelitian dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan yang sebenarnya. Berdasarkan pendapat di atas, maka dalam penelitian ini penulis berusaha menyajikan data deskriftif berupa hasil wawancara dengan masyarakat, khususnya wali murid, Kepala Sekolah, Pejabat Dinas Pendidikan. Pelaksanaan dari penelitian ini direncanakan tidak hanya terbatas pada pengumpulan data semata, melainkan juga dilakukan proses penganalisisan data dan diakhiri dengan penarikan simpulan. 2. Strategi Penelitian

kenal adanya studi kasus tunggal maupun studi kasus ganda. Secara lebih jelas baik studi kasus tunggal maupun ganda masih dibedakan adanya jenis penelitian H.B Sutopo tersebut tentang strategi penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Tunggal

terpancang

karakteristik dan

yaitu penelitian

sudah memilih

tersebut terarah

pada suatu

dan menentukan variable yang

menentukan variabel yang menjadi fokus utamanya sebelum memasuki lapangan. 2) Ganda terpancang yaitu penelitian ini mensyaratkan adanya sasaran lebih dari satu yang memiliki perbedaan karakteristik dan sudah memilih serta menentukan variabel yang menjadi fokus utamanya sebelum memasuki lapangan. 3) Holistik penuh yaitu peneliti dalam kajiannya sama sekali tidak menetukan fokus sebelum peneliti terjun ke lapangan.

commit to user


digilib.uns.ac.id

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan strategi penelitian tunggal terpancang. Tunggal dalam arti bahwa lokasi penelitian satu yaitu

Dinas

Pendidikan Kabupaten Sukoharjo. Sedangkan terpancang berarti bahwa dalam penelitian ini terpancang pada tujuan penelitian, maksudnya bahwa apa yang akan diteliti dibatasi pada aspek-aspek yang sudah dirancang dalam proposal yaitu tentang penyalahgunaan wewenang pejabat dinas pendidikan terhadap pemenuhan hak peserta didik dan dampak

penyalahgunaan wewenang pejabat dinas

pendidikan terhadap pemenuhan hak peserta didik.

C. Sumber Data Menurut Lofland dan Lofland yang dikutip, oleh Lexy Moleong (2010: 157

-kata dan tindakan

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sedangkan menurut HB Sutopo (2006: 57 kualitatif dapat berupa manusia, peristiwa, atau aktivitas, tempat atau lokasi,

Berdasarkan pendapat di atas, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah: 1.

Informan

Pengertian informan adalah individu yang memiliki informasi. Informan diharapkan dapat memberikan informasi mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Men pemilihan informan dalam penelitian kualitatif dapat berkembang sesuai dengan Dalam penelitian, ini informan yang diwawancarai adalah : a. Pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo. 1) Drs. Joko Untoro, MM 2) Drs. Dwi Atmojo Heri, M.Pd 3) Dra. Dyah Puspowati SH, MH b. Kepala Sekolah 1) SD Negeri Dukuh 1

: Dra. Dyah Ani S, M.Pd

commit to user


digilib.uns.ac.id

2) SMP Negeri 5 Sukoharjo : Drs. Suradi 3) SMA Negeri 1 Sukoharjo : Hj Sri Lastari, S.Pd, M.Pd c. Masyarakat (wali murid) 1) Ibu. Heni Purwanti 2) Ibu. Heri Susilowati 3) Bp. Joko Sukono 4) Bp. Edi Daryanto 5) Bp. Suparno 6) Bp. Supardi

2. Tempat dan Peristiwa Tempat dimana obyek penelitian merupakan sumber data yang tidak dapat ditinggalkan, maka tempat penelitian dilakukan adalah di masyarakat, di beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Sukoharjo, Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo. Sedangkan yang dimaksud dengan peristiwa adalah proses kegiatan belajar peserta didik yang tidak dipenuhi hak-hak mereka sebagai peserta didik .

3.

Dokumen

menjadi sumber data penelitian meliputi segala bentuk arsip dan dokumen operasional yang relevan dengan obyek penelitian. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar peserta didik Kabupaten Sukoharjo yang mendapatkan besiswa dan buku ajar, profil sekolah oleh Dinas Pendidikan. D. Teknik Sampling Penelitian kualitatif cenderung menggunakan teknik cuplikan yang bersifat selektif dengan menggunakan pertimbangan berdasarkan teoritis yang

merupakan suatu bentuk khusus atau proses bagi pemusatan dalam penelitian yang mengarahkan p

commit to user


digilib.uns.ac.id

Teknik sampling adalah teknik yang digunakan untuk menyeleksi atau memfokuskan pada permasalahan agar penelitian sampel lebih mengarah pada tujuan penelitian. Menurut Sugiyono (2010: 123), Teknik pengambilan sampel ada beberapa cara, yaitu: 1. Sampling Sistematis Sampling sistematis adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. 2. Sampling Purposive Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. 3. Snowball Sampling Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Menurut Patton dalam H.B Sutopo (2006: 64) : Cuplikan yang dikenal dengan purposive sampling dengan kecenderungan peneliti untuk memilih informan yang dianggap mengetahui informasi dan masalahnya secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap. Namun demikian informan yang dipilih dapat menunjuk informan lain yang lebih tahu, maka informan dapat berkembang sesuai kebutuhan peneliti dalam memperoleh data. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling (sampel bertujuan), sampel tidak ditekankan pada jumlah sampel, namun lebih ditekankan pada kualitas pemahamannya pada permasalahan Purposive sampling sering disebut dengan internal sampling, artinya sampel atau informan yang dipilih bukan untuk mewakili populasi tetapi mewakili informasinya dan masalahnya

menentukan jumlah sampel, tetapi peneliti menetukan sejumlah informan untuk diwawancarai guna memperoleh informasi tentang masalah yang diteliti. Peneliti berusaha mendapatkan informasi sebanyak mungkin yang dapat diperoleh dari berbagai sumber. Dengan teknik ini peneliti akan memperoleh data yang benarbenar akurat dari beberapa sumber yang memang mengetahui permasalahan yang sedang diteliti, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Dalam penelitian ada informan yang berkenaan langsung dengan masalah yang diteliti atau orang-orang yang benar-benar mengetahui pokok

commit to user


digilib.uns.ac.id

permasalahan yang diteliti yang disebut informan kunci (key informan). Dalam penelitian ini informan kunci yaitu pejabat Dinas Pendidikan Sukoharjo, Kepala Sekolah dan wali murid (masyarakat).

E. Teknik Pengumpulan Data Teknik

pengumpulan

data

adalah

cara

yang

digunakan

untuk

mendapatkan data dalam suatu penelitian. Data sangat diperlukan dalam penelitian guna membuktikan kebenaran suatu peristiwa, sehingga untuk mendapatkan

data

yang

akurat,

jelas,

dan

terperinci

serta

dapat

dipertanggungjawabkan maka harus menggunakan teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Wawancara Lexy J. Moleong (2010: 186 percakapan dengan maksud tertentu yaitu pewawancara (interviewer) percakapan itu dilakukan oleh dua pihak dan pihak yang memberikan jawaban atas pertanyaan

Menurut Sugiyono (2010: 319), macam-macam wawancara di antaranya

Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Wawancara terstruktur (Structured interview) Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.

b. Wawancara semistruktur (Semistrukture Interview) Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-depth interview, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. c. Wawancara tak berstruktur (unstructured interview)

commit to user


digilib.uns.ac.id

Wawancara tidak terstruktur, adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Dalam sebuah wawancara, diperlukan langkah-langkah yang digunakan agar tujuan dari penelitian dapat tercapai. Lincoln dan Guba menjelaskan bahwa terdapat tujuh langkah dalam penelitian kualitatif yaitu: a. Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan b. Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan. c. Mengawasi atau membuka alur wawancara d. Melangsungkan alur wawancara e. Mengkonfirmasikan ihtisar hasil wawancara dan mengakhirinya f. Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan g. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh (Sugiyono 2010: 322). Berdasarkan pendapat di atas, maka penulis menggunakan jenis wawancara semistruktur, karena dalam melakukan wawancara penulis membuat kerangka pokok-pokok pertanyaan terlebih dahulu sebagai pedoman wawancara (lihat lampiran 1 halaman 85). Hal tersebut dilakukan untuk menjaga agar pokokpokok yang telah direncanakan dapat tercakup seluruhnya dan hasil wawancara dapat mencapai sasaran. Jenis wawancara ini merupakan in-depth interview, di mana peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam. Adapun informan dalam wawancara tersebut yaitu : a. Pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo. 1) Drs. Joko Untoro, MM 2) Drs. Dwi Atmojo Heri, M.Pd 3) Dra. Dyah Puspowati SH, MH b. Kepala Sekolah 1) SD Negeri Dukuh 1

: Dra. Dyah Ani S, M.Pd

2) SMP Negeri 5 Sukoharjo

: Drs. Suradi

3) SMA Negeri 1 Sukoharjo

: Hj Sri Lastari, S.Pd, M.Pd

c. Masyarakat (wali murid) 1)

Ibu. Heni Purwanti

commit to user


digilib.uns.ac.id

2) Ibu. Heri Susilowati 3) Bp. Joko Sukono 4) Bp. Edi Daryanto 5) Bp. Suparno 6) Bp. Supardi Dari hasil wawancara dengan beberapa informan di atas maka menghasilkan petikan hasil wawancara dapat dilihat (pada lampiran 2 halaman 88). Dan gambar kegiatan wawancara dapat dilihat (pada lampiran 3 halaman 114).

2. Observasi Menurut Sutrisno Hadi,

an suatu proses yang

kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan (Sugiyono 2010: 203). Teknik observasi pada dasarnya digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi, dan benda serta rekaman gambar. Spradley menjelaskan bahwa

elaksanaan teknik dalam observasi dapat dibagi

menjadi observasi tak berperan serta, observasi berperan serta yang terdiri dari berperan pasif, berperan aktif, dan berperan penuh dalam arti peneliti benar-benar menjadi warga (bagian) atau anggota kelompok yang sedang diamati Sutopo, 2006: 75). Berdasarkan pendapat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Observasi tak berperan Dalam observasi tak berperan, peneliti sama sekali kehadirannya dalam melakukan observasi tidak diketahui oleh subyek yang diamati. b. Observasi berperan pasif Dalam observasi ini peneliti hanya mendatangi lokasi tetapi sama sekali tidak berperan sebagai apapun selain pengamat pasif, namun hadir dalam konteksnya. c. Observasi berperan aktif Observasi ini merupakan cara khusus dan peneliti tidak bersikap pasif sebagai

commit to user


digilib.uns.ac.id

pengamat, tetapi memainkan berbagai peran yang dimungkinkan dalam suatu yang berkaitan dengan penelitiannya dengan mempertimbangankan posisi yang bisa memberikan akses untuk pengumpulan data yang lengkap dan mendalam. d. Observasi berperan penuh Jenis observasi ini diartikan bahwa peneliti memang memiliki peran dalam lokasi studinya sehingga benar-benar sebagai penduduk atau sebagai anggota lembaga atau organisasi yang sedang dikaji. Dengan demikian dari beberapa macam observasi di atas, maka observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi berperan pasif, maksudnya peneliti hanya sekedar mendatangi lokasi tetapi sama sekali tidak berperan sebagai apapun selain hanya sebatas mengamati aktivitas dan perilaku subjek yang diteliti. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh data dengan memperhatikan dan mengamati lokasi selama kunjungan dilakukan. Data yang dikumpulkan dalam pengamatan adalah penyalahgunaan wewenang pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo terhadap Pemenuhan Hak Peserta Didik. 3. Analisis Dokumen H.B Sutopo (2006: 185) mengemukakan tentang teknik dokumentasi dari

(Lexy J.Moleong, 2010: 161). Dalam teknik dokumen, penulis mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang ada hubungannya dengan permasalahan penyalahgunaan wewenang, kemudian dari bahan tertulis yang telah dikumpulkan tersebut penulis pisahkan bahan tertulis yang menunjang atau bermanfaat dalam penelitian sehingga dari dokumen-dokumen tersebut akan memperkuat hasil wawancara yang telah dilakukan karena ada bukti tertulis sahih.

commit to user


digilib.uns.ac.id

F. Validitas Data Validitas data atau kesahihan data merupakan kebenaran data dari hasil penelitian. Hal ini dilakukan oleh peneliti dengan maksud supaya hasil penelitiannya benar-benar dapat dipertanggungjawabkan karena validitas data menunjukan mutu seluruh proses pengumpulan data dalam penelitian. Data yang telah terkumpul diolah dan diuji kebenarannya melalui teknik pemeriksaan tertentu. Agar data yang diperoleh benar-benar valid maka pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik trianggulasi. Menurut Lexy J Moleong (2010: 330)

sesuatu yang diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding

macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan penggunaaan sumber, metode, penyidik dan teori (Lexy J Moleong, 2010: 330). Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dijelasakan sebagai berikut : 1. Trianggulasi dengan sumber Triangulasi ini berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alatyang berbeda dalam metode kualitatif. 2. Trianggulasi dengan metode Triangulasi ini terdiri dari dua strategi yaitu yang pertama adalah pengecekan dokumen

kepercayaan

penemuan

hasil

penelitian

beberapa

teknik

pengumpulan data dan kedua adalah pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. 3. Trianggulasi penyidik Triangulasi ini berarti mengumpulkan data yang semacam dilakukan oleh beberapa peneliti. 4. Trianggulasi dengan teori Triangulasi ini adalah melakukan penelitian tentang topok yang sama dan datanya dianalisis dengan beberapa perspektif teoritis yang berbeda.

commit to user


digilib.uns.ac.id

Dalam penelitian ini digunakan triangulasi sumber atau triangulasi data. Triangulasi sumber digunakan untuk mengumpulkan data sejenis dengan membandingkan hasil wawancara antara informan satu dengan informan yang lain (lihat lampiran 4 halaman 117).

G. Teknik Analisis Data Untuk mengetahui data yang objektif dalam pengumpulan data, maka seorang peneliti harus melakukan proses analisis data. Menurut Bogdan & Biklen: Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Lexy J Moleong, 2010: 248). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif. Menurut Milles dan Hubermen komponen utama yang harus benar-benar dipahami oleh setiap peneliti kualitatif. Tiga komponen utama adalah (1) reduksi data, (2) sajian data, (3) penarikan (HB Sutopo 2006: 113). Untuk lebih jelas mengenai analisis data akan peneliti uraikan sebagai berikut : 1. Pengumpulan Data Proses analisis data dimulai dengan mengumpulkan data. Sesuai dengan teknik pengumpulan data yang dikemukakan sebelumnya, maka pengumpulan data dilakukan wawancara dan observasi. Seluruh data yang terkumpul ditelaah. Pengumpulan data dilakukan selama data yang diperlukan belum memenuhi dan akan dihentikan jika data sudah memenuhi untuk ditarik suatu kesimpulan. 2. Reduksi Data Langkah selanjutnya setelah melakukan pengumpulan data adalah mengadakan reduksi data. Kegiatan reduksi data berlangsung selama penelitian dilaksanakan, dengan cara membuang data yang tidak diperlukan, mengatur data dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijaga agar berada didalamnya sehingga penarikan kesimpulan akhir dari penelitian dapat dilakukan dengan mudah.

commit to user


digilib.uns.ac.id

3. Penyajian Data Proses analisis selanjutnya adalah penyajian data, yaitu susunan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Simpulan penelitian dalam hal ini harus disusun dalam bentuk kalimat yang logis dan sistematis sehingga mudah dibaca dan dipahami serta mengacu pada rumusan masalah yang telah dirumuskan. 4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data yang diperoleh di lapangan, sejak awal peneliti sudah menarik kesimpulan. Kesimpulan itu mula-mula masih belum jelas dan masih bersifat sementara, tetapi kemudian meningkat sampai pada kesimpulan yang mantap yaitu pernyataan yang telah memiliki landasan yang kuat dari proses analisis data yang dilaksanakan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi dapat segera ditarik kesimpulan lebih mantap maka peneliti memperpanjang waktu observasi tersebut sampai ditemukan data baru yang dapat mengubah kesimpulan sementara sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang baik. 1.Pengumpulan Data

2.Reduksi Data

3.Sajian Data

4.Verifikasi/pengambilan kesimpulan

Gambar 2. Komponen-Komponen Analisis Data Model Interaktif Sumber : Miles dan Huberman yang dikutip oleh H.B Sutopo (2006: 120)

H. Prosedur Penelitian Prosedur penelitian merupakan langkah-langkah penelitian dari awal sampai akhir.

-tahap penelitian yang

akan dilaksanakan adalah tahap pra lapangan, pekerjaan lapangan, tahap analisis

commit to user


digilib.uns.ac.id

Penelitian ini menggunakan prosedur penelitian dengan tahapan sebagai berikut: 1. Tahap Persiapan Penelitian Pada tahap ini meliputi merencanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian yakni dari pengajuan judul, penyusunan proposal dan mengurus perijinan untuk memperlancar kegiatan penelitian. 2. Tahap Pengumpulan Data Tahap selanjutnya setelah persiapan peneliti adalah peneliti langsung terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data. Dalam pengumpulan data ini peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi. Kedua teknik ini digunakan untuk melengkapi data yang lain sehingga data yang dikumpulkan benar-benar valid. 3. Tahap Analisis Data Awal Analisis data awal dilakukan untuk mengetahui apakah data yang telah dikumpulkan tersebut sesuai dengan yang diharapkan sehingga akan dapat diketahui data-data yang diperlukan dan yang diperlukan. Hala ini dilakukan agar data yang diambil benar-benar sesuai dengan hasil yang telah dirumuskan. 4. Tahap Analisis Data Akhir Data yang dianalisis dalam tahap ini adalah seluruh data yang diperoleh dalam mengumpulkan data dan merupakan data yang mendukung tujuan penelitian. Pada tahap akhir ini data dianalisis sudah melampaui analisis awal. Dengan demikian diharapkan data yang dihasilkan benar-benar valid.

5. Tahap Penarikan Kesimpulan Tahap selanjutnya setelah analisis data akhir adalah menarik kesimpulan yang harus didasarkan pada tujuan penelitian dengan didukung data yang valid sehingga akan diperoleh hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. 6. Tahap Penulisan dan Penggandaan Laporan

commit to user


digilib.uns.ac.id

Tahap selanjutnya setelah penarikan kesimpulan adalah penulisan laporan hasil penelitian yang sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Dari hasil penelitian tersebut

diharapakan

dapat

bermanfaat

bagi

pihak-pihak

yang

berkepentingan. Berdasarkan uraian di atas dapat dibuat bagan prosedur penelitian sebagai berikut :

Persiapan Persiapan Penelitian

Pengumpulan Data

Analisis Data Awal

Analisis Data Akhir Pembuatan Proposal Penelitian dan Perijinan

Penarikan Kesimpulan

Pembuatan dan Penggandaan Laporan

Gambar.3 Prosedur Penelitian

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB IV HASIL PENELITIAN A. Deskripsi Lokasi Penelitian 1. Keadaan Umum Kabupaten Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.

-

peta batas wilayah Kabupaten Sukoharjo adalah : Sebelah utara

: Kota Surakarta dan Kabupaten Sragen

Sebelah selatan : Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Gunung Kidul Sebelah barat

: Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali

Sebelah timur

: Kabupaten Karanganyar

Kabupaten

Sukoharjo

mempunyai

luas

wilayah

secara

keseluruhan 46.666 Km² dengan ketinggian antara 80 m dan 125 m di atas permukaan laut. Kabupaten Sukoharjo dilewati sungai Bengawan Solo dengan daerah aliran sungai sepanjang 32 Km. Kabupaten Sukoharjo terbagi menjadi

12 Kecamatan yang terdiri dari 167

Desa/Kelurahan. 2. Keadaan Umum Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo a. Letak Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo terletak di Jalan Veteran Nomor 54, Jetis, Sukoharjo. Telepon (0271) 593020591603. b. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendidikan. Dinas

Pendidikan

menyelenggarakan

fungsi

berikut: 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan;

commit to user

sebagai


digilib.uns.ac.id

2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendidikan; 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendidikan.

c. Profil Sekolah di Kabupaten Sukoharjo Dalam bidang pendidikan, Kabupaten Sukoharjo memiliki sekolah baik SD, SMP, SMA, dan SMK. Berdasarkan tabel dalam profil pendidikan Kabupaten Sukoharjo tahun 2010/2011, untuk jumlah SD dan MI sebanyak 554 buah, jumlah siswa seluruhnya 75.399 orang. Untuk menampung sejumlah siswa tersebut, tersedia ruang kelas 3.698 ruang. Guru yang mengajar di SD dan MI sebanyak 5.966 orang. Untuk menujang kegiatan belajar mengajar di SD dan MI terdapat fasilitas perpustakaan sebanyak 340 ruang, UKS Sebanyak 269 ruang, dan lapangan olahraga belum tersedia. Untuk tingkat SMP dan MTs, berdasarkan tabel yang ada pada tahun 2010/2011, jumlah SMP dan MTs sebanyak 76 sekolah, dengan jumlah siswa seluruhnya sebanyak 34.070 orang, tersedia ruang kelas sebanyak 1.060 ruang. Guru yang mengajar di SMP dan MTs sebanyak 2.694 orang. Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di SMP dan MTs terdapat fasilitas perpustakaan sebanyak 63 ruang, lapangan olahraga ada 9 lapangan, ruang UKS sebanyak 64 ruang, dan laboratorium sebanyak 76 ruang. Untuk tingkat SMA, SMK, dan MA, berdasarkan tabel yang ada pada tahun 2010/2011, jumlah SMA, SMK, dan MA sebanyak 52 sekolah, dengan jumlah siswa seluruhnya sebanyak 27.352 orang, tersedia ruang kelas sebanyak 783 ruang. Guru yang mengajar di SMA, SMK, dan MA sebanyak 1.947 orang. Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar terdapat fasilitas perpustakaan sebanyak 42 ruang, lapangan olahraga ada 6 lapangan, ruang UKS sebanyak 53 ruang, laboratorium sebanyak 155 ruang, ruang ketrampilan 13 ruang,

commit to user


digilib.uns.ac.id

ruang BP 49 ruang, ruang serbaguna 30 ruang, bengkel dan ruang praktek belum tersedia. Dari beberapa sekolah di Kabupaten Sukoharjo diambil 3 sampel sekolah untuk tempat penelitian yaitu SD Negeri Dukuh 1, SMP Negeri 5 Sukoharjo, dan SMA Negeri 1 Sukoharjo. Adapun profil sekolah antara lain: 1) Profil SD Negeri Dukuh 1 a) Nama Sekolah

: SD Negeri Dukuh 1 Sukoharjo

b) No.Statistik Sekolah

: 101031104026

c) Alamat

: Jalan Raya Cuplik-Telukan,

Sukoharjo d) Status Sekolah

: Negeri

e) Kepala Sekolah

: Dra Dyah Anis, MPd

f) NIP

: 19610304 198012 2 004

g) Data Peserta Didik tahun ajaran 2010/2011 Tabel.2 Jumlah siswa menurut jenis kelamin dan kelas Jumlah siswa menurut kelas No

Jenis Kelamin

I

II

III

IV

V

VI

Jumlah

1

Laki-laki

21

20

18

17

15

16

107

2

Perempuan

23

24

23

26

28

23

147 254

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo 2) Profil SMP Negeri 5 Sukoharjo a) Nama Sekolah

: SMP Negri 5 Sukoharjo

b) Alamat

: Jalan Bulakan-Sukoharjo

c) Telepon

: (0271) 590043-789420

d) Status Sekolah

: Negeri

e) Kepala Sekolah

: Drs. Suradi

commit to user


digilib.uns.ac.id

f) NIP

: 19600203 198603 1 012

g) Data Peserta Didik tahun ajaran 2010/2011 Tabel.3 Jumlah siswa menurut jenis kelamin dan kelas Jumlah siswa menurut kelas No

Jumlah

VII

VIII

IX

Jumlah

1

Laki-laki

146

138

125

409

2

Perempuan

137

149

149

435 844

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo 3) Profil SMA Negeri 1 Sukoharjo a) Nama Sekolah

: SMA Negeri 1 Sukoharjo

b) Alamat

: Jalan Pemuda No.38 Sukoharjo

c) Telepon

: (0271) 593085

d) Kepala Sekolah

: Hj. Sri Lestari, S.Pd, M.Pd

e) NIP

: 19530413 197903 2 005

f) Data Peserta Didik tahun ajaran 2010/2011 Tabel.4 Jumlah siswa menurut jenis kelamin dan kelas Jumlah siswa menurut kelas No

Jumlah

X

XI

XII

Jumlah

1

Laki-laki

154

155

150

459

2

Perempuan

255

254

253

762 1221

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo Selengkapnya tentang profil-profil sekolah di atas tertuang dalam buku profil pendidikan Kabupaten Sukoharjo yang dapat dilihat (pada lampiran 5 halaman 120).

commit to user


digilib.uns.ac.id

B. Deskripsi Permasalahan Penelitian 1. Mengapa Terjadi Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo Terhadap Pemenuhan Hak Peserta Didik Pengertian dari penyalahgunaan wewenang menurut adalah menyalahgunakan kekuasaan, kepercayaan untuk keuntungan pribadi. Di dalam Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo masih ada bentuk penyalahgunaan wewenang terhadap hak peserta didik sangat merugikan dan berdampak luas bagi dunia pendidikan Kabupaten Sukoharjo ke depannya. Bentuk dari penyalahgunaan di sini adalah korupsi Beasiswa Siswa Miskin (BSM) dan Korupsi pembelian Buku Ajar sekolah. Penyalahgunaan wewenang sendiri bisa disebabkan beberapa faktor. Penyebab penyalahgunaan wewenang menurut pendapat dari pihak masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Dinas Pendidikan tentang penyebab terjadinya penyalahgunaan wewenang Dra. Dyah Puspowati, SH, menyatakan bahwa : tidak

sesuai

dengan

wewenangnya,

misalnya

diberi

wewenang

menjalankan program BSM tetapi malah menyalahgunakan untuk kepentingan pribadi Hal senada juga disampaikan Drs Joko Untoro, MM, yang menyatakan bahwa :

Karena masih ada oknum pegawai yang kurang

memiliki sifat jujur dan tidak mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau kelompok buktinya masih ada pejabat yang tersandung kasus korupsi atau penyalahgunaan wewenang BSM (wawancara hari selasa, 3 April 2012)

tersebut melalaikan tugasnya sebagai pelayan masyarakat dan peserta didik dengan baik misalnya berkewajiban member beasiswa kepada peserta didik yang tidak mampu namun hal itu tidak dilakukan (wawancara hari kamis, 5 April 2012)

commit to user


digilib.uns.ac.id

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Sekolah tentang penyebab terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pejabat Dinas Pendidikan Sukoharjo terhadap hak peserta didik, Dra. Dyah Anis, MPd, Kepala Sekolah SD Negeri Dukuh 1, menyatakan bahwa :

menyebabkan terjadinya penyalahgunaan wewenang secara kompleks, bentuk transparasi laporan tentang penggunaan dana secara nyata bukan

hari senin 12 Maret 2012) Berbeda dengan pendapat di atas menurut Drs. Suradi, Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Sukoharjo, menyatakan penyebab penyalahgunaan wewenang oleh peserta didik adalah Karena dalam jabatan itu harus menggunakan prinsip ahli bagi seorang pejabat, jadi kalau bukan keahliannya sulit untuk mencapai kesuksesan dalam melaksanakan tugasnya dan ini terjadi dalam Disdik selama ini. Contohnya adalah bukan ahli dalam keuangan, diberi tugas mengatur keuangan akhirnya terjadi kesalahan. (wawancara hari rabu 14 Maret 2012) Pendapat dari wali murid atau masyarakat tentang penyebab penyalahgunaan wewenang pejabat Dinas Pendidikan Sukoharjo terhadap hak peserta didik. Menurut Joko Sungkono mengatakan penyebab Kurangnya

pengawasan

dari

pemerintah dan masyarakat tentang kinerja pegawai Disdik sehingga adanya keinginan dan kesempatan untuk melakukan penyalahgunaan . (wawancara hari jumat, 2 Maret 2012) Berbeda dengan pendapat Suparno. Dia berpendapat penyebab

melalui sistem pengkaderan. Hanya dengan sistem yang dekat dengan

(wawancara hari sabtu, 3 Maret 2012) Menurut pendapat Supardi penyebab penyalahgunaan wewenang Pegawai atau pejabat Disdik merasa memiliki kedudukan yang yang lebih tinggi atau memiliki keluasaan

commit to user


digilib.uns.ac.id

kewenangan sehingga memperalat pejabat dibawahnya seperti peserta didik, guru, kepala sekolah . (wawancara hari jumat,2 Maret 2012) Dari beberapa pendapat pegawai Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah dan Wali murid di atas, yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini maka dapat diketahui penyebab terjadiya penyalahgunaan wewenang pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo terhadap hak peserta didik antara lain adalah : a. Karena pejabat atau pegawai Dinas Pendidikan tidak mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, melalaikan tugasnya sebagai pelayan masyarakat dan merasa mendapatkan kedudukan yang tinggi sehingga berbuat tidak sesuai nilai-nilai kode etik sebagai pejabat publik. b. Kurangnya

trasparansi

dan

akuntabilitas

tentang

program

pemenuhan hak peserta didik sehingga pengawasan dari pemerintah maupun masyarakat kurang dan akhirnya menimbulkan kesempatan untuk melakukan penyalahgunaan wewenang. c. Karena masih ada pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan bekerja tidak sesuai denga keahliannya, sehingga hasil kerjanya juga kurang maksimal. d. Dalam penempatan pejabat Dinas Pendidikan tidak dilakukan dengan sistem seleksi yang ketat, hanya dengan sistem yang dekat dengan atasan yang akan mendapat kedudukan. e. Adanya keluasaan kewenangan yang dimiliki seorang pemimpin untuk mengambil keputusan atau disebut diskresi, jadi semakin besar diskresi maka semakin besar pula peluang pemimpin untuk melakukan korupsi.

2. Dampak Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo Terhadap Pemenuhan Hak Peserta Didik Penyalahgunaan wewenang atau korupsi dalam dunia pendidikan sangat merugikan karena sangat berdampak pada masa depan dalam

commit to user


digilib.uns.ac.id

bidang sosial, ekonomi, dan politik suatu bangsa. Dampak dalam bidang sosial dan ekonomi diartikan jika terjadi korupsi dalam bidang pendidikan maka kehidupan masyarakat akan semakin menurun jika dilihat dari segi ekonomi maupun sosial, karena banyak anak-anak bangsa yang kurang mendapatkan fasilitas pendidikan bahkan mereka putus sekolah, akibatnya mereka akan menjadi anak jalanan atau pengangguran dan akhirnya menambah jumlah warga miskin dinegeri ini. Penyalahgunaan wewenang dalam kasus Beasiswa Siswa Miskin (BSM) dan Buku Ajar oleh pejabat Dinas Pendidikan berdampak bagi peserta didik, masyarakat dan sekolah. Dari beberapa pendapat dari hasil wawancara dengan pegawai Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah dan masyarakat atau wali murid. Mereka berpendapat mengenai dampak penyalahgunaan wewenang sebagai berikut : Menurut Drs. Joko Untoro, MM. salah seorang pegawai di Dinas Pendidikan, mengungkapkan dampak penyalahgunaan wewenang adalah : Bagi peserta didik yaitu kegiatan belajar akan terganggu karena hak atau fasilitas yang seharusnya didapat tidak didapat. Bagi masyarakat yaitu merasa dirugikan karena yang seharusnya didapat anaknya dalam pendidikan contoh buku, beasiswa bagi yang tidak mampu namun tidak didapat sehingga menjadi beban masyarakat atau wali murid. Bagi sekolah yaitu sekolah akan menjadi tempat pertama yang disalahkan oleh peserta didik dan wali murid walaupun letak kesalahan utama tidak disekolah. (wawancara selasa, 3 April 2012) Hasil wawancara dengan pegawai Dinas Pendidikan lainya, Dra. Dyah Puspowati, SH, MH, yang mengatakan bahwa : wewenang terhadap hak peserta didik berdampak pada Kegiatan Belajar

6 april 2012) Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa Kepala Sekolah di Kabupaten Sukoharjo tentang dampak penyalahgunaan wewenang pejabat Dinas Pendidikan terhadap hak peserta didik. Menurut Dra Dyah Anis,

commit to user


digilib.uns.ac.id

terjadi kesenjangan sosial dan mengurangi suasana nyaman dan kondusif di ruang Menurut Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Sukoharjo, Drs. Suradi

merasa kecewa karena yang seharusnya didapatkan dalam proses pendidikan tetapi tidak didapatkan. Bagi sekolah adalah terbebani karena berinteraksi langsung dengan peserta didik dan masyarakat

(wawancara

rabu 14 maret 2012) Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sukoharjo, Hj Sri Lestari M.Pd, mengatakan b banyak, namun agar tujuan pendidikan bisa terwujud maka hak peserta didik harus terpenuhi, karena tujuan pendidikan bisa dilihat berhasil atau

2012) Berdasarkan hasil wawancara dengan wali murid atau masyarakat tentang penyalahgunaan wewenang pejabat Dinas Pendidikan terhadap hak peserta didik. Menurut Joko Sungkono mengatakan bahwa : Mempengaruhi prestasi dan KBM peserta didik. Bagi masyarakat merasa lebih terbebani karena yang seharusnya menjadi hak anaknya (wawancara jumat, 2 maret 2012) Sama halnya dengan pendapat Edi Daryanto mengungkapkan : ra pendidikan proses KBM akan terkendala jika BSM dan buku ajar tidak

Dari beberapa pendapat narasumber yang dijadikan sampel dalam penelitian ini, bisa diketahui dampak penyalahgunaan wewenang pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo terhadap hak peserta didik adalah:

commit to user


digilib.uns.ac.id

a. Tujuan pendidikan tidak bisa terwujud karena hak peserta didik tidak terpenuhi, karena tujuan pendidikan bisa dilihat berhasil atau tidak jika dilihat prestasi para peserta didik; b. Bagi peserta didik yaitu kegiatan belajar mengajar dan prestasi belajar akan terganggu karena hak atau fasilitas yang seharusnya didapat tidak didapat atau tidak tepat sasaran; c. Bagi peserta didik dan masyarakat mereka merasa kecewa karena yang seharusnya didapatkan dalam proses pendidikan tetapi tidak didapatkan; d. Bagi masyarakat merasa lebih terbebani karena yang seharusnya didapat anaknya dala kegiatan belajar sekolah

namun tidak

dipenuhi sehingga orang tua yang dirugikan; e. Bagi masyarakat yaitu merasa dirugikan karena yang seharusnya didapat anaknya dalam pendidikan; f. Bagi sekolah adalah sekolah akan merasa terbebani karena sekolah

berinteraksi

langsung

dengan

peserta didik

dan

masyarakat sehingga keluhan-keluhan akan masuk ke sekolah.

3. Solusi Untuk Mengatasi Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo Terhadap Pemenuhan Hak Peserta Didik Dalam mengatasi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat publik harus dimulai dengan mengubah susunan organisasi dan program-program publik agar lebih efisien. Perubahan ini akan memperkecil insentif untuk memberi suap dan memperkecil jumlah transaksi dan memberi peluang masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik. Upaya tindakan hukum dalam kasus bantuan siswa miskin (BSM) senilai Rp 3,4 miliar dengan terdakwa mantan Kepala Dinas Pendidikan yaitu Djoko RS. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor

commit to user


digilib.uns.ac.id

Semarang terdakwa dijerat dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 yang berbunyi : Setiap orang yang tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Namun ini belum menjadi putusan hakim. Tetapi dalam kasus buku ajar tahun 2003 senilai Rp 10 miliar yang juga menjerat mantan Kepala Dinas Pendidikan, Bambang Margono dan mantan Kasi Pembinaan SMA/SMK, Sri Mulyono. Kedua terdakwa sudah dijatuhi hukuman oleh hakim yaitu Bambang Margono dikenai pidana penjara 1 tahun dan denda Rp 100.000.000,00, sedangkan Sri Mulyono dikenai pidana penjara 4 tahun dan denda Rp 200.000.000,00. Menurut saya dalam kasus buku ajar ini hukuman yang diberikan hakim untuk kedua terdakwa terlalu ringan. Ini merupakan gambaran dari lemahnya hukum kita jika dihadapkan dengan para pelaku penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Karena sudah banyak dijelaskan bahwa tindakan hukum yang tegas juga akan berdampak positif untuk shock therapy bagi pegawai atau pejabat untuk tidak melakukan perbuatan penyalahgunaan dan korupsi. Setelah mengetahui gambaran proses hukum terhadap para pelaku penyalahgunaan wewenang dan pendapat para pakar tentang cara mengatasi

penyalahgunaan

wewenang

pejabat

Dinas

Pendidikan

Kabupaten Sukoharjo, maka dapat dikemukakan beberapa hasil wawancara dengan narasumber tentang solusi atau upaya untuk mengatasi

penyalahgunaan

wewenang

pejabat

Dinas

Pendidikan

Kabupaten Sukoharjo terhadap pemenuhan hak peserta didik yaitu menurut Drs. Joko Untoro, MM. mengatakan bahwa lebih meningkatkan kinerja yang baik dan bersih. Masyarakat dan

commit to user


digilib.uns.ac.id

sekolah juga ikut mendukung program-program pendidikan yang akan

Berdasarkan pendapat dari kepala sekolah SD Negeri Dukuh 1, Dra. Dyah Anis, M.Pd mengungkapkan solusi untuk mengatasi

seluruh instansi yang terkait guna menjamin keberhasilan dan kebersihan

maret 2012) Hal lain juga diungkapkan kepala sekolah SMP Negeri 5

menindak tegas jika ada indikasi penyalahgunaan wewenang disalah satu dinasnya terutama Dinas Pendidikan, Karena Dinas

Pendidikan

mengurusi anak-anak (wawancara kamis, 15 maret 2012) Hj Sri Lestari M.Pd kepala sekolah SMA Negeri 1 Sukoharjo

kinerja yang baik dan bersih demi tercapainya tujuan pen (wawancara kamis 22 maret 2012) Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat yang menjadi sampel adalam penelitian ini, tentang pendapat mengenai solusi untuk mengatasi penyalahgunaan wewenang pejabat Dinas Pendidikan dalam pemenuhan hak peserta didik. Menurut Heni Purwanti solusi untuk

pegawai Disdik, memberikan kewenangan sesuai keahlian, karena jika bekerja tidak sesuai keahlian maka hasilanya juga kurang maksimal. Menindak tegas para pegawai yang menyalahgunakan wewenang dengan

Hal senada juga diungkapkan Heri Susilowati mengatakan bahwa:

terjerat korupsi dengan undang-undang yang berlaku, menanamkan

commit to user


digilib.uns.ac.id

sikap-sikap kejujuran seperti diadakan penataran pendidikan moral bagi

Sama halnya dengan Joko Sungkono mengatakan bahwa

menempatkan pegawai dilingkungan Dinas Pendidikan harus sesuai

maret 2012)

dana-dana harus diperketat oleh pemerintah daerah dan DPRD. Laporan-

(wawancara jumat, 2 maret 2012) Berdasarkan pendapat-pendapat di atas bisa diketahui solusisolusi untuk mengatasi atau menanggulangi penyalahgunaan wewenang pejabat Dinas Pendidikan dalam pemenuhan hak peserta didik antara lain: a. Sebagai pegawai lebih meningkatkan kinerja yang baik dan bersih dalam usaha pelayanan publik; b. Menanamkan sikap-sikap kejujuran seperti diadakan penataran pendidikan moral bagi para pegawai; c. Memperbaiki kinerja pegawai Dinas Pendidikan dengan mengganti pegawai-pegawai yang bermasalah; d. Memberikan kewenangan kepadai pegawai sesuai keahlian, karena jika bekerja tidak sesuai keahlian maka hasilnya juga kurang maksimal; e. Diadakan rapat bersama, di Dinas Pendidikan dan lembaga pendidikan yang terkait guna menjamin keberhasilan dan kebersihan dalam kegiatan pemenuhan hak peserta didik; f. Masyarakat dan sekolah juga ikut mendukung program-program pendidikan yang akan dilaksanakan; g. Pengawasan penggunaan dana-dana dan laporan-laporan dari Dinas Pendidikan

harus diperketat oleh pemerintah daerah dan DPRD

commit to user


digilib.uns.ac.id

supaya memperkecil kesempatan untuk korupsi dan tidak ada laporan dan penggunaan dana yang fiktif; h. Menindak tegas para pegawai yang menyalahgunakan wewenang dengan hukum yang berlaku; i. Pemerintah melakukan pengawasan dan menindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan jika ada indikasi ada pegawai yang melakukan penyalahgunaan wewenang (KKN) disalah satu dinasnya terutama Dinas Pendidikan, Karena Dinas Pendidikan mengurusi anak-anak yang tidak lain adalah para penerus bangsa. Selain solusi-solusi yang sudah dijelaskan diatas, maka untuk menanggulangi penyalahgunaan wewenang pejabat Dinas Pendidikan perlu adanya komitmen kerjasama yang dibangun dari beberapa pihak yaitu Dinas Pendidikan, Sekolah, dan masyarakat. Berdasarkan hasila wawancara dengan narasumber dalam penelitian ini, pendapat tentang pola kerjasama Dinas Pendidikan, Sekolah, dan masyarakat oleh pegawai Dinas Pendidikan, Drs. Dwi Atmojo Heri, M.Pd mengatakan Lebih meningkatkan kerja komite sekolah sebagai jembatan sosialisasi program pendidikan dan komite sekolah sebagai wakil masyarakat untuk mengawasi setiap berjalannya program sekolah

Selain itu pendapat dari beberapa kepala sekolah di Sukoharjo tentang pola kerjasama Dinas Pendidikan, Sekolah, dan masyarakat, Drs. Suradi kepala sekolah SMP Negeri 5 Sukoharjo mengungkapkan bahwa: Memang harus ada pola kerjasama antara masyarakat, sekolah, Disdik, karena pendidikan itu bukan hanya tugas sekolah saja tetapi juga pengawasan dari orang tua (masyarakat), jadi pola kerjasamanya adalah masyarakat sebagai penerima program pendidikan, sekolah sebagai pelaksana program, Dinas Pendidikan sebagai pembuat program. Jika ada yang menyimpang dari program pendidikan masyarakat juga diberi tempata atau hak untuk menyampaikan saran atau kritikan mungkin lewat sekolah untuk disampaikan ke Dinas Pendidikan. (wawancara rabu, 14 maret 2012)

commit to user


digilib.uns.ac.id

Berbeda dengan pendapat Hj Sri Lastari, S.Pd, M.Pd, kepala

membutuhkan antara Dinas Pendidikan, sekolah dan masyarakat berjalan bersamakamis, 22 maret 2012) Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat atau wali murid tentang pola kerjasama Dinas Pendidikan, Sekolah, dan masyarakat, Heni Purwanti

Lebih mengaktifkan forum komite sekolah agar

semua program Dinas Pendidikan dan sekolah dapat dievaluasi dan dikontrol masyarakat atau wali murid sehingga mengurangi tindak

Hal senada juga disampaikan Heri Susilowati mengatakan bahwa :

pihak sekolah dan wali murid (komite sekolah). Semua program yang berhubungan

dengan

anggaran

dan

peserta

didik

seharusnya

disosialisasikan kepada wali murid supaya ada transparansi anggaran dan

2012) Hal demikian juga disampaikan oleh Edi Daryanto mengatakan bahwa: Memberikan ruang kepada masyarakat dalam komite sekolah untuk melihat apa saja program yang belum bisa terealisasikan oleh Disdik dan bersama masyarakat dan sekolah mencari solusi ataupun bekerja sama untuk mensukseskan program tersebut 3 maret 2012) Hal demikian juga disampakan Suparno bahwa : Secara berkala memberikan sosialisasi kepada wali murid melalui komite sekolah untuk menjabarkan program-program Dinas maret 2012) Maka dari itu menurut pendapat-pendapat tentang pola kerjasama yang perlu dibangun antara Dinas Pendidikan, sekolah, dan masyarakat

commit to user


digilib.uns.ac.id

dalam pemenuhan hak peserta didik adalah dengan melalui komite sekolah untuk menjalin kerjasama antara pihak Dinas Pendidikan, sekolah, dan masyarakat. Komite sekolah disini berfungsi untuk mengadakan pertemuan antara

Dinas Pendidikan, sekolah, dan

masyarakat, mensosialisasikan program-program pendidikan ataupun anggaran-anggaran pendidikan untuk peserta didik agar ada transparansi dan masyarakat bisa melakukan evaluasi dengan semua progam itu dan mengurangi penyalahgunaan wewenang. Jadi hubungan kerjasama antara Dinas Pendidikan, sekolah, masyarakat harus tetap terjalin dan berjalan bersama-sama demi mensukseskan tujuan pendidikan.

C. Temuan Studi Dalam subbab ini peneliti menganalisis informasi yang berhasil dikumpulkan di lapangan sesuai dengan perumusan masalah dan selanjutnya dikaitkan dengan teori yang ada. Berdasarkan hasil penelitian yang dihubungkan dengan kajian teori maka peneliti menemukan beberapa hal yang penting yaitu sebagai berikut : 1. Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian dan hasil wawancara maka penyebab terjadiya penyalahgunaan wewenang dalam kasus Beasiswa Siswa Miskin (BSM) dan Buku Ajar oleh pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo terhadap hak peserta didik antara lain adalah : a. Karena

pejabat

atau

pegawai

Dinas

Pendidikan

tidak

mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok, melalaikan tugasnya sebagai pelayan masyarakat dan merasa mendapatkan kedudukan yang tinggi sehingga berbuat tidak sesuai nilai-nilai kode etik sebagai pejabat publik, ini sesuai pendapat Syed Hussein Ala b. Kurangnya pemenuhan

trasparansi hak

peserta

dan

akuntabilitas

didik

commit to user

sehingga

tentang

program

pengawasan

dari


digilib.uns.ac.id

pemerintah maupun masyarakat kurang dan akhirnya menimbulkan kesempatan untuk melakukan penyalahgunaan wewenang, ini

. c. Karena masih ada pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan bekerja tidak sesuai denga keahliannya, sehingga hasil kerjanya juga kurang maksimal, Hal ini tidak sesuai dengan pendapat Sujamto

d. Adanya keluasaan kewenangan yang dimiliki seorang pemimpin untuk mengambil keputusan atau disebut diskresi, ini sesuai pendapat Wijayanto (2009: 26)

semakin besar diskresi maka

semakin besar pula peluang pemimpin untuk melakukan korupsi 2. Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian dan hasil wawancara maka dampak terjadiya penyalahgunaan wewenang dalam kasus Beasiswa Siswa Miskin (BSM) dan Buku Ajar oleh pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo terhadap hak peserta didik antara lain adalah : a. Tujuan pendidikan tidak bisa terwujud karena hak peserta didik tidak terpenuhi, karena tujuan pendidikan bisa dilihat berhasil atau tidak jika dilihat prestasi para peserta didik, hal ini sesuai pendapat Korupsi mengancam pers b. Bagi peserta didik yaitu kegiatan belajar mengajar dan prestasi belajar akan terganggu karena hak atau fasilitas yang seharusnya didapat tidak didapat atau tidak tepat sasaran. c. Bagi peserta didik dan masyarakat mereka merasa kecewa karena yang seharusnya didapatkan dalam proses pendidikan tetapi tidak didapatkan. d. Bagi masyarakat merasa lebih terbebani dan dirugikan karena yang seharusnya didapat anaknya dala kegiatan belajar sekolah namun

commit to user


digilib.uns.ac.id

tidak dipenuhi sehingga orang tua yang dirugikan, hal ini relevan pendapat Muhammad Munadi dan Barnawi (2011: 146) bahwa -orang miskin, yang bila tanpa akses pendidikan tidak terpenuhi, mereka hanya

memiliki

sedikit

kesempatan

untuk

keluar

dari

. 3. Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian dan hasil wawancara

maka

solusi

mengatasi

atau

menanggulangi

penyalahgunaan wewenang dalam kasus Beasiswa Siswa Miskin (BSM) dan Buku Ajar oleh pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo terhadap hak peserta didik antara lain adalah : a. Sebagai pegawai lebih meningkatkan sistem kerja yang baik dan bersih dalam usaha pelayanan publik, hal ini relevan pendapat Pencegahan korupsi dengan perbaikan sistem . b. Menanamkan sikap-sikap kejujuran, nilai-nilai anti korupsi seperti diadakan penataran pendidikan moral bagi para pegawai, hal ini relevan pendapat Dyatmiko Soemodiharjo (2008: 31) bahwa

c. Memberikan kewenangan kepada pegawai sesuai keahlian, karena jika bekerja tidak sesuai keahlian maka hasilnya juga kurang maksimal; d. Masyarakat dan sekolah juga ikut mendukung program-program pendidikan yang akan dilaksanakan, hal ini sesuai dengan pendapat

perlu adanya kerjasama yang tidak bisa dipisahkan antara pemerintah dan masyarakat sebagai e. Pengawasan internal yaitu dari pemerintah daerah, DPRD, masyarakat dan pengawasan eksternal dari BPK, BPKP tentang penggunaan dana dan laporan-laporan dari Dinas Pendidikan

commit to user


digilib.uns.ac.id

supaya memperkecil kesempatan untuk korupsi dan tidak ada laporan dan penggunaan dana yang fiktif, hal ini relevan pendapat Menciptakan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat sipil (termasuk sektor swasta, profesi, organisasi keagamaan) f. Pemerintah dan aparat penegak hukum menindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan jika ada indikasi ada pegawai yang melakukan penyalahgunaan wewenang (KKN) disalah satu dinasnya terutama Dinas Pendidikan, Karena Dinas Pendidikan mengurusi anak-anak yang tidak lain adalah para penerus bangsa, hal ini relevan pendapat Jeremy Pope (2007: 22) bahwa -undang anti korupsi yang menyeluruh g. Melalui komite sekolah untuk menjalin sistem kerjasama bidang pendidikan

antara

pihak

Dinas

Pendidikan,

sekolah,

dan

masyarakat. Komite sekolah disini berfungsi untuk mengadakan pertemuan antara

Dinas Pendidikan, sekolah, dan masyarakat,

mensosialisasikan program-program pendidikan ataupun anggarananggaran pendidikan untuk peserta didik agar ada transparansi dan masyarakat bisa melakukan evaluasi dengan semua progam itu dan mengurangi penyalahgunaan wewenang, , hal ini relevan pendapat Dyatmiko Soemodiharjo (2008: 31) pendidikan

dan

peningkatan

kualitas

penerapan

kerjasama

pengawasan (sistem pengendalian managemen) didalam setiap

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN A. Kesimpulan Berdasarkan uraian dan pembahasan hasil penelitian sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, maka kesimpulan penelitian yaitu : 1. Faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan wewenang pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo terhadap hak peserta didik antara lain : e. Mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan

umum,

melalaikan

tugasnya

sebagai

pelayan

masyarakat dan tidak menjujung tinggi nilai-nilai kejujuran. f. Kurangnya pemenuhan

trasparansi hak

peserta

dan

akuntabilitas

didik

sehingga

tentang

program

pengawasan

dari

pemerintah maupun masyarakat kurang dan akhirnya menimbulkan kesempatan untuk melakukan penyalahgunaan wewenang. g. Adanya keluasaan kewenangan yang dimiliki seorang pemimpin untuk mengambil keputusan atau disebut diskresi, jadi semakin besar diskresi maka semakin besar pula peluang pemimpin untuk melakukan penyalahgunaan wewenang. 2. Dampak

terjadiya

penyalahgunaan

wewenang

pejabat

Dinas

Pendidikan Kabupaten Sukoharjo terhadap hak peserta didik antara lain adalah : e. Menghambat terwujudnya tujuan pendidikan di Kabupaten Sukoharjo, karena tujuan pendidikan berhasil atau tidak jika dilihat prestasi peseta didik. f. Menghambat kegiatan pembelajaran karena hak atau fasilitas yang seharusnya didapat tidak didapat atau tidak tepat sasaran. g. Beban orang tua bertambah berat karena yang seharusnya didapat anaknya dalam kegiatan belajar sekolah sehingga orang tua yang dirugikan.

commit to user

namun tidak dipenuhi


digilib.uns.ac.id

h. Mengganggu proses pembelajaran di sekolah karena sekolah berinteraksi langsung dengan peserta didik. 3. Solusi mengatasi dan menanggulangi penyalahgunaan wewenang pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo terhadap hak peserta didik antara lain : h. Menanamkan nilai-nilai kejujuran seperti diadakan penataran pendidikan moral bagi para pegawai. i. Pengawasan internal yaitu dari pemerintah daerah, DPRD, masyarakat dan pengawasan eksternal dari BPK, BPKP tentang penggunaan dana dan laporan-laporan dari Dinas Pendidikan supaya memperkecil kesempatan untuk korupsi dan tidak ada laporan dan penggunaan dana yang fiktif. j. Pemerintah dan aparat penegak hukum menindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan jika ada indikasi ada pegawai yang melakukan penyalahgunaan wewenang (KKN) disalah satu dinasnya terutama Dinas Pendidikan. k. Melalui komite sekolah untuk menjalin kerjasama antara pihak Dinas Pendidikan, sekolah, dan masyarakat. Komite sekolah disini berfungsi untuk mengadakan pertemuan antara Dinas Pendidikan, sekolah, dan masyarakat, mensosialisasikan program-program pendidikan ataupun anggaran-anggaran pendidikan untuk peserta didik agar ada transparansi dan masyarakat bisa melakukan evaluasi

dengan

semua

progam

itu

dan

mengurangi

penyalahgunaan wewenang. B. Implikasi Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dalam penelitian ini mempunyai implikasi sebagai berikut : 1. Pegawai Dinas Pendidikan yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus selalu mengamalkan nilai-nilai kejujuran dan menggunakan prinsip akuntabilitas agar tidak

commit to user


digilib.uns.ac.id

terjadi penyalahgunaan wewenang khususnya dalam pemenuhan hak peserta didik. 2. Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pegawai Dinas Pendidikan berdampak kurang puasnya peserta didik, masyarakat, dan sekolah pelayanan Dinas Pendidikan, maka agar tujuan pendidikan bisa terwujud perlunya memiliki pegawai yang selalu bertugas sesuai kewenangannya. 3. Solusi setelah terjadinya penyalahgunaan wewenang terhadap hak peserta didik yang paling utama yaitu berupa pelaksanaan prosedur hukum yang berlaku, maka diperlukan kualitas aparat penegak hukum yang benar-benar mampu menegakkan hukum tanpa pandang bulu, terutama dalam kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang agar menjadi shock therapy bagi pegawai yang bersangkutan atau pegawai lainnya.

C. Saran Berdasarkan kesimpulan dan implikasi penelitian tersebut di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut : 1. Bagi masyarakat dan sekolah a. Dalam pelaksanaan program pendidikan masyarakat (wali murid) dan sekolah harus ikut mendukung dan mengawasi agar program berjalan sesuai rencana dan

tidak terjadi penyalahgunaan

wewenang. b. Pihak sekolah lebih mengaktifkan program komite sekolah karena lewat komite sekolah akan membentuk pola kerjasama antara masyarakat dan sekolah. 2. Bagi Pegawai Dinas Pendidikan a. Berusaha melakukan pelayanan pendidikan yang terbaik bagi peserta didik dan masyarakat. b. Bersikap jujur dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

commit to user


digilib.uns.ac.id

c. Memiliki data tentang laporan berjalannya program pendidikan yang terperinci dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 3. Bagi Pemerintah Daerah dan Aparat Penegak Hukum a. Pemerintah Daerah memberikan kewenangan kepada pegawai dinas pendidikan sesuai dengan keahliaanya. b. Pemerintah Daerah melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap laporan-laporan penggunaan dana pendidikan. c. Aparat penegak hukum harus menindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan kepada pegawai yang terindikasi melakukan penyalahgunaan wewenang dan korupsi.

commit to user

Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Dinas Pendidikan Terhadap Pemenuhan Hak Peserta Didik

Recommend Documents