PENJATUHAN PIDANA EDUKATIF OLEH HAKIM KEPADA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA (Studi : di Pengadilan Negeri Klas IA Padang) Mu’ammir Alfajri1, Yetisma Saini1, Syafridatati1 1
Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta E_mail :
[email protected]
ABSTRACT Aughty child is a child who behaves deviate from social norms, morals and religion, endanger of him self,distrub public tranquality, family life and also society.So in real condition in our life, to judge a naughty child, it takes a criminal justice for a child, not give some punishment but for better condition, maintenance and protection of child and prevent the repetition of his actions with used court constractive law. The formulation of the problems are 1) Consideration how the judge in imposing criminal instructive to children as perpetrators of criminal offenses in 1A State court Padang? 2) How the application of criminal instructive to children as perpetrators of criminal offenses in 1A state court Padang? The research method used is Juridical sociology and also used primary data and secondary data, data were collected by interview and study documents, and qualitative analysis of data. The research conclution are 1) Consideration of the judge in imposing criminal educative motivated by social research reports recommended by officers of BAPAS, and then influenced by juridical and non juridical factors and mitigating factors and aggravating factors through legal facts during trial. And the reality, children who have been criminal decision by judge with no compatibility between das sollen and das sein. Key words: Children, Judges, Criminal, Educational. perkembangan fisik, mental dan sosial
Pendahuluan Anak adalah bagian dari generasi
secara seimbang.
muda sebagai salah satu sumber daya
Hal ini tertuang dalam Undang-
manusia yang merupakan potensi dan
undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang
penerus cita-cita perjuangan bangsa di
Pengadilan
masa yang akan datang, yang memiliki
Undang-undang tersebut mengatur hak-
peran strategis dan mempunyai ciri dan
hak anak yang berupa, hak hidup, hak
sifat khusus, memerlukan pembinaan
atas
dan
perlindungan
menjamin
nama,
Anak.
hak
Secara
substansi
pendidikan,
hak
dalam
rangka
kesehatan dasar, hak untuk beribadah
pertumbuhan
dan
menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir,
bermain,
berkreasi,
1
beristirahat, bergaul dan hak jaminan
menurut
sosial.
undangan yang berlaku maupun
Undang-undang
yang
telah
peraturan
menurut
hukum
perundang-
lain
yang
disebutkan di atas mengatur tentang
berkembang dan berlaku dalam
hukum pidana anak yang secara umum
masyarakat yang bersangkutan.
diatur dalam Kitab Undang-undang
Menurut Undang-undang Nomor
Hukum Acara Pidana. Undang-undang
3 Tahun 1997 Pasal 22 dan Pasal 23,
ini mengatur pula tentang perlindungan
bahwa terhadap anak nakal hanya dapat
hak-hak anak yang menjadi tersangka
dijatuhi pidana dan tindakan (Pasal 22).
dalam tindak pidana karena peradilan
Sedangkan pidana itu sendiri diatur
pidana untuk anak bukanlah semata
pada Pasal 23, yaitu :
sebagai
penghukuman
tetapi
untuk
perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan
anak
serta
mencegah
pengulangan
tindakan
dengan
menggunakan
pengadilan
yang
kontruktif. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 pada Pasal 1 Bab I mengenai Ketentuan Umum menjelaskan tentang pengertian anak dan anak nakal sebagai berikut: 1) Anak adalah orang yang dalam
1) Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan. 2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah : a) Pidana penjara b) Pidana kurungan c) Pidana denda d) Pidana pengawasan 3) Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap anak nakal dapat juga dijatuhkan
perkara anak nakal telah mencapai
pidana tambahan berupa perampasan
umur 8 (delapan) tahun tetapi belum
barang-barang
mencapi umur 18 (delapan belas)
pembayaran ganti rugi.
tahun dan belum menikah. 2) Anak Nakal adalah : a) Anak yang melakukan tindak pidana; atau b) Anak yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak, baik
tertentu
dan
atau
4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih
lanjut
dengan
Peraturan
Pemerintah. Sedangkan tindakan sebagaimana yang tercantum
dalam
Undang-undang 2
Pengadilan Anak menurut Pasal 24 ayat
Padahal pemidanaan itu sendiri
(1) yaitu :
lebih
1) Dikembalikan kepada orangtua/wali.
pelaku
2) Diserahkan kepada negara untuk
pertanggungjawaban
dididik. 3)
berorientasi atau
kepada
biasa
disebut
individual/personal
Diserahkan
kepada
Departemen
Sosial atau Organisasi Sosial
responsibility) dipandang
individu dengan
(Individual dimana
sebagai
pelaku
individu
yang
Kemasyarakatan yang bergerak di
mampu untuk bertanggung jawab penuh
bidang pendidikan, pembinaan, dan
terhadap perbuatan yang dilakukannya.
latihan kerja.
Sedangkan anak merupakan individu
Menurut Pasal 25 Undang-undang
yang belum dapat menyadari secara
Pengadilan Anak terhadap Anak Nakal
penuh atas tindakan/perbuatan yang
sebagaimana yang dimaksud dalam
dilakukannya, hal ini disebabkan karena
Pasal 1 ayat (2) huruf (a), Hakim dapat
anak merupakan individu yang belum
menjatuhkan pidana sesuai Pasal 23
matang dalam berpikir.
atau tindakan sesuai Pasal 24, namun
Tanpa disadari hal tersebut tentu
terhadap Anak Nakal sebagaimana yang
saja
termaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf
psikologis yang hebat bagi anak yang
(b), Hakim hanya dapat menjatuhkan
pada
tindakan sesuai dengan Pasal 24.
perkembangan mental dan jiwa dari si
Dalam sistem pemidanaan yang sekarang,
terkadang
dapat
menimbulkan
akhirnya
dampak
mempengaruhi
anak tersebut. Oleh sebab itu dengan
masih
memperlakukan anak itu sama dengan
memperlakukan anak-anak yang terlibat
orang dewasa maka dikhawatirkan si
sebagai pelaku tindak pidana itu seperti
anak
pelaku tindak pidana yang dilakukan
perlakuan dari orang-orang yang ada di
oleh orang dewasa. Anak ditempatkan
dekatnya.
dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan
patut
dengan
Peradilan
cepat
khusus
meniru
bagi
anak
untuk
diadakan guna mengatasi permasalahan
sama
tindak pidana yang dilakukan oleh
dengan orang dewasa dan berlaku di
mereka yang masih termasuk golongan
Indonesia.
anak-anak
mendapatkan
yang
akan
hukuman
yang
umum.
di
lingkungan
peradilan
Undang-undang
tentang
3
Pengadilan Anak akan memberikan
menyusun sebuah penelitian dengan
landasan hukum yang bersifat nasional
judul
untuk perlindungan hukum bagi anak
EDUKATIF
melalui
KEPADA
tatanan
peradilan
anak.
“PENJATUHAN
PIDANA
OLEH ANAK
HAKIM SEBAGAI
Undang-undang Pengadilan Anak juga
PELAKU TINDAK PIDANA” (Studi
ditujukan sebagai perangkat hukum
di
dalam melaksanakan pembinaan dan
Padang).
memberikan
perlindungan
Pengadilan
hukum
Negeri
Klas
IA
Metodologi
terhadap anak yang bermasalah dengan
Jenis Penelitian yang digunakan
hukum maupun penegakan hak-hak
dalam penyusunan skiripsi ini adalah
anak
untuk
jenis penelitian yuridis sosiologis yaitu
mewujudkan prinsip kepentingan yang
penelitian yang menitik beratkan pada
terbaik bagi anak.
penelitian
dan
hukum
anak
Pembedaan ancaman pidana bagi anak
yang
ditentukan
Undang-undang
oleh
Hukum
Kitab
Pidana
(
di
lapangan
untuk
memperoleh data primer, di samping itu juga
melakukan
terhadap
penelitian
hukum
bahan pustaka atau data
KUHP ), dimana dalam penjatuhan
sekunder belaka, atau disebut juga
pidananya ditentukan paling lama ½
penelitian hukum kepustakaan. Sumber
dari
terhadap
data dalam penelitian ini menggunakan
orang dewasa, sedangkan penjatuhan
data primer. Data primer adalah data
pidana mati dan pidana penjara seumur
yang diperoleh langsung dari sumber
hidup tidak diberlakukan terhadap anak-
pertama, dengan cara mewawancarai
anak. Perkara putusan pidana edukatif
responden, yaitu Ibu Yus Enidar S.H
ini pernah terjadi pada Nomor Perkara
selaku
86/Pid.
menyidangkan
ancaman
maksimum
B/2012/PN.
Padang
di
hakim
yang perkara
pernah anak
di
Pengadilan Negeri Klas IA Padang.
Pengadilan Negeri Klas IA Padang dan
Dengan jenis perkara pencurian, yang
Bapak Mainofri selaku staff penelitian
dilakukan oleh anak laki-laki berumur
anak di BAPAS Klas IA Padang. Serta
16 tahun.
data sekunder yaitu data yang diperoleh
Berdasarkan latar belakang dari
dari berita acara pemeriksaan perkara
permasalahan yang telah diuraikan di
anak di Pengadilan Klas IA Padang, dan
atas,
data dari kantor BAPAS Klas IA
maka
penulis
tertarik
untuk
4
Padang yang mengawasi orang tua dari
jawaban
anak yang sedang menjalani hukuman
dirumuskan.
pidana edukatif.
atas
permasalahan
yang
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Teknik Pengumpulan data dalam Pertimbangan
penulis skiripsi menggunakan teknik wawancara terhadap
data lapangan
(primer) dikumpulkan dengan teknik wawancara sistematis,
secara yang
terarah
dilakukan
dan dalam
bentuk wawancara semi terstruktur yaitu melakukan wawancara disamping menggunakan tertulis
pedoman
(daftar
wawancara
pertanyaan),
juga
mengajukan pertanyaan lepas sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh responden. Serta studi dokumen yaitu mempelajari kepustakaan atau literaturliteratur yang ada berkaitan dengan
Data yang diperoleh baik dari kepustakaan
penelitian
lapangan
maupun
yaitu
analisis
edukatif
berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Fakta-fakta hukum diperoleh selama proses persidangan yang didasarkan pada
kesesuaian
antara
keterangan
saksi, keterangan terdakwa maupun barang
bukti
yang
diajukan
ke
persidangan merupakan satu rangkaian. Fakta hukum ini oleh hakim menjadi dasar pertimbangan yang berhubungan dengan apakah perbuatan seorang anak telah memenuhi seluruh unsur tindak
kualitatif
jenis pidana yang telah dilakukan anak nakal. Putusan
hakim
akan
mempengaruhi kehidupan selanjutnya
mengelompokkan dan menyeleksi data
dari anak yang bersangkutan, oleh sebab
yang diperoleh dari penelitian lapangan
itu hakim harus yakin benar, bahwa
menurut kualitas dan kebenarannya,
putusan
kemudian dihubungkan dengan teori-
menjadi salah satu dasar yang kuat
teori,
untuk mengembalikan dan mengantar
asas-asas, yang
kepustakaan
dan
data
Unsur-unsur ini akan menunjukkan
yang
hukum
metode
dari
akan dianalisis
secara kualitatif. Analisis
pidana
dalam
pidana yang didakwakan kepadanya.
permasalahan yang diteliti ini.
studi
menjatuhkan
hakim
kaidah-kaidah
diperoleh sehingga
dari
yang diambil
akan
dapat
studi
anak menuju masa depan yang baik
diperoleh
untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi
5
kehidupan keluarga, bangsa dan negara,
Adakah unsur kesalahan atas diri anak
jika anak itu masih bisa untuk dididik
nakal atas perbuatan yang didakwakan.
dan
dibina
maka
hakim
akan
Faktor yuridis juga berkaitan dengan
menjatuhkan
sanksi
tindakan
demi
berat ringannya pidana yang dijatuhkan,
terwujudnya kepentigan terbaik bagi
lamanya ancaman pidana dan bentuk
anak.
dari jenis pidana yang telah dilakukan. Adapun
diperhatikan
faktor oleh
yang hakim
harus dalam
Hakim
harus
bisa
menyikapi
permasalahan dengan realita yang ada
menjatuhkan sanksi pidana maupun
dalam
tindakan,
yang
maupun tindakan yang benar-benar
faktor
yang
efisien demi terselenggaranya tujuan
Faktor-faktor
yang
dari
meringankan memberatkan.
yaitu dan
faktor
menjatuhkan
negara
itu
sanksi
pidana
sendiri
meringankan antara lain : Anak yang
menyelamatkan
berhadapan dengan hukum itu masih
negara
muda, berprilaku yang sopan dan
Pengadilan
mengakui perbuatannya. Faktor yang
bernama
memberatkan
memberikan
menerangkan bahwa di samping kajian
keterangan yang berbelit-belit, tidak
yuridis ada juga kajian non yuridis
mengakui perbuatannya, meresahkan
sebagai
masyarakat, dan sebagainya.
berkaitan dengan penjatuhan sanksi
yaitu
Selain dari pedoman yang telah
di
anak
untuk
masa
depan.
Negeri Yus
dasar
aset
Hakim
Padang
Enidar
S.H
pertimbangan
yang juga
hakim
kepada anak nakal di sini terdiri dari
disebutkan di atas, dalam pertimbangan
bebarapa faktor yaitu:
hakim menjatuhkan tindakan terhadap
1. Filosofis
anak nakal, ada beberapa faktor lain
sebagai
Faktor
folosofis
dijadikan
yang mempengaruhinya, yaitu berupa
dasar pertimbangan yang penting
faktor yuridis. Faktor yuridis berkaitan
dari hakim dalam menjatuhkan
dengan pertanggung jawaban pidana
sanksi terhadap anak nakal. Dengan
yang dilakukan oleh anak nakal. Di sini
faktor
hakim akan mempertimbangkan apakah
kehilangan
perbuatan yang telah dilakukan oleh
didasarkan atas tujuan yang telah
anak
digariskan
nakal
dapat
dipertanggungjawabkan kepada anak.
ini
hakim
tidak
orientasi
undang-undang
akan yang
yang
bersangkutan. Penjatuhan sanksi
6
terhadap anak nakal maka dasar
pidana karena pemahaman terhadap
filosofis
aspek psikologis ini memungkinkan
penjatuhannya
adalah
demi kepentingan terbaik anak
adanya
sebagaimana
persepsi hakim terhadap anak nakal
telah
ditentukan
dalam UU No. 3 Tahun 1997.
terhadap
tersebut.
2. Sosiologis Faktor
penggambaran
4. Kriminologis sosiologis
berguna
untuk
mengkaji
latar
belakang
sosial
mengapa
seorang
Faktor
kriminologi
diperlukan untuk mengkaji sebab-
anak
sebab seorang anak melakukan
melakukan suatu tindak pidana.
tindak pidana dan bagaimana sikap
Dasar pertimbangan hakim dalam
serta prilaku anak yang melakukan
penjatuhan sanksi terhadap anak
tindak pidana. Berdasarkan pada
nakal ini, diperoleh dari laporan
faktor
kemasyarakatan yang didapat dari
dalam rangka penjatuhan sanksi
BAPAS. Laporan kemasyarakatan
mempertimbangkan motif dari anak
ini
data
nakal dalam melakukan tindak
individu anak, keluarga, pendidikan
pidana yang akan berpengaruh
dan
terhadap bentuk penjatuhan sanksi
berisikan
mengenai
kehidupan
kesimpulan
dari
sosial
serta
pembimbing
kemasyarakatan.
hakim
kepada anak nakal
yang tertuang dalam Undang-undang
Faktor psikologis merupakan penting
pertimbangan
ini,
Undang-undang Peradilan Anak
3. Psikologis
faktor
kriminologis
sebagai
dasar
penjatuhan
sanksi
No. 3 Tahun 1997 mengatur banyak hal kekhususan, selain itu juga melibatkan beberapa
lembaga/institusi seperti
di
luar
terhadap anak nakal. Dengan faktor
Pengadilan,
pembimbing
psikologis akan berguna untuk
pemasyarakatan
mengkaji kondisi psikologis anak
Kehakiman,
pekerja
pada saat anak melakukan suatu
Departemen
Sosial,
tindak pidana dan setelah menjalani
sukarela
pidana. Untuk itu pertimbangan
kemasyarakatan.
psikologis dijadikan pertimbangan
prosedur, mekanisme, dan lembaga
hakim dalam hal penjatuhan sanksi
lembaga
dari
Departemen sosial dan
dari
yang
Adanya
mana
dari pekerja
organisasi ketentuan
baru
itu
7
memerlukan antisipasi dini bagi aparat
keterampilan-keterampilan kepada
terkait.
anak
Tindakan yang dapat dikenakan kepada
keterampilan
anak anak (Pasal 24 UU No. 3 tahun
pertukangan,
1997) adalah sebagai berikut:
rias,
1.
Dikembalikan
kepada
orang
tua/wali/orang tua asuh, anak nakal yang
dijatuhi
dikembalikan
2.
tindakan
kepada
dengan
memberikan mengenai
perbengkelan,
dan
sebagainya
tata
selesai
menjalani tindakan itu si anak diharapkan mampu mandiri. 3. Tindakan
lain
yang
mungkin
orang
dijatuhkan oleh hakim kepada anak
tua/wali/orang tua asuhnya, apabila
nakal adalah menyerahkan kepada
menurut penilaian hakim si anak
Departemen Sosial atau Organisasi
masih dapat di bina di lingkungan
Sosial
orang tua/ wali /orang tua asuhnya
bergerak
(Pasal 24 ayat (1) huruf a UU NO 3
pembinaan
TH 1997). Namun demikian si anak
dididik dan dibina. Akan tetapi
tersebut tetap dibawah pengawasan
dalam hal kepentingan si anak
dan
menghendaki bahwa hakim dapat
bimbingan
pembimbing
kemasyarakatan dibidang
yang
pendidikan,
latihan
kerja
kemasyarakatan antara lain untuk
menetapkan
mengikuti kegiatan ke pramukaan,
diserahkan kepada organisasi sosial
dan lain lain.
kemasyarakatan seperti pesantren,
Diserahkan kepada negara, jika
panti sosial dan lembaga lainnya
menurut
(Pasal 24 ayat (1) huruf c UU NO 3
penilaian
pendidikan
dan
hakim pembinaan
terhadap anak nakal tidak lagi
anak
untuk
tersebut
tahun 1997). Ironisnya,
menurut
Ibu
Yus
dilakukan di lingkungan keluarga,
Enidar S.H selaku hakim Pengadilan
maka anak itu diserahkan kepada
Negeri
Negara dan disebut sebagai anak.
penerapan
Untuk itu si anak ditempatkan di
Sumatera
Lembaga
Anak
ketidaksesuain antara das sollen dan das
dan wajib mengikuti pendidikan,
seinnya, yang mana das sollennya
pembinaan,dan
adalah putusan hakim berupa tindakan
Pemasyarakatan
latihan
kerja.
Tujuannya untuk memberi bekal
diserahkan
Padang,
dalam
khususnya Barat
kepada
di ini
negara
praktek wilayah terjadi
maupun
8
kepada
organisasi
kemasyarakatan
dewasa dan anak-anak sebagai pelaku
untuk dididik dan dibina namun das
tindak pidana, sehingga sebahagian
seinnya tidak adanya panti rehabilitasi
anak malah semakin pintar dalam
maupun
berbuat
yayasan
anak
yang
mau
kejahatan
karena
mereka
menerima si anak untuk dibina dan
mendapat ilmu baru tentang kejahatan
dididik guna memperpaiki sifat dan
dari para pelaku tindak pidana dewasa.
mentalnya agar berubah menjadi baik
Menurut
Bapak
Mainofri
lagi. Putusan hakim hanya terfokus
petugas Bapas Klas IA Padang, dari
sampai
sekian
ketukan
palu,
setelah
itu
kasus
yang
diteliti
pelaksanaannya tidak sesuai dengan
pembimbing
harapan bahwa anak ini akan segera
masuk dan disidangkan di Pengadilan
dibina, anak yang diijatuhkan tindakan
Negeri Padang rata-rata 95 % perkara
oleh
cenderung
anak nakal dijatuhkan sanksi berupa
Lembaga
pidana penjara, ABH yang sering
Pemasyarakatan (LP), pemikiran oleh
dijatuhkan pidana penjara adalah ABH
hakim Yus Enidar S.H ini dalam hal
yang
tindakan, didukung oleh pendapat yang
narkotika, bahkan bisa dikatakan belum
diungkapkan
Mainofri
ada hakim yang memberikan sanksi
sebagai staff unit penelitian anak di
tindakan kepada ABH yang melakukan
Bapas Klas 1 Padang, bahwa anak yang
tindak pidana narkotika ini, sedangkan
dijatuhkan sanksi tindakan oleh putusan
tindak pidana yang sering dijatuhkan
hakim lebih cenderung dimasukkan ke
oleh hakim berupa sanksi tindakan
dalam LP, bahkan anak negara yang
adalah ABH yang melakukan
seharusnya di tempatkan di dalam LP.
pidana kealfaan dalam kecelakaan lalu
Anak Tanjung Pati lebih sering di
lintas, pencurian dan penganiayaan.
hakim
dimasukkan
lebih ke
oleh
dalam
Bapak
kemasyarakatan
oleh
melakukan
tempatkan oleh jaksa sebagai eksekutor
tindak
yang
pidana
tindak
Kesimpulan
di dalam LP. Muara Klas 1A Padang,
Bedasarkan penjelasan pada bagian
dengan dalih biaya operasional yang
sebelumnya,
tidak mencukupi untuk membawa anak
kesimpulan sebagai berikut :
yang berhadapan dengan hukum (ABH)
1. Pertimbangan
maka
dapat
hakim
di
diambil
dalam
ke LP. Tanjung Pati. Tidak adanya
menjatuhkan sanksi pidana edukatif
pemisahaan antara pelaku tindak pidana
terhadap
anak
yang
berhadapan
9
dengan hukum dilatar belakangi dari pertimbangan-pertimbangan direkomendasikan peneliti
yang
oleh
petugas
kemasyarakatan
dilakukan
oleh
yang
petugas
Badan
Pemasyarakatan, yang mana hasil penelitian tersebut
dari
petugas
berupa
Bapas
data-data
yang
mencakup hasil penelitian atas anak itu
sendiri,
keluarga
lingkungannya.
dan Adapun
pertimbangan lainnya adalah faktor yang
meringankan
dan
yang
memberatkan serta faktor yuridis dan non yuridis, meliputi aspek filosofis, sosiologis,
psikologis
dan
kriminologis. Sehingga hakim dapat memberikan putusan yang terbaik untuk anak (the best interest of child). 2. Di dalam penerapannya, bagi anak yang
dijatuhkan
tindakan
dikembalikan kepada orang tua/wali tetap
dalam
pengawasan
hakim
pengawas serta dibina oleh badan pembimbing kemasyarakatan, bagi anak yang diserahkan kepada negara maupun diserahkan kepada lembaga sosial anak tidak adanya kesesuaian antara das sollen dan das seinnya. Daftar Pustaka
Abdussalam, 2007, Hukum Perlindungan Anak, Restu Agung, Jakarta. Andi Hamzah, 1993, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Pradya Paramita, Jakarta. ------------------, 1986, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi, Pradya Paramita, Jakarta. Bambang Poernomo, 1985, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta. Bambang Sugono, 1996, Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Bambang Waluyo, 1991, Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. ----------------------,2000, Pemidanaan, Jakarta.
Pidana dan Sinar Grafika,
Barda Namawi Arief, 2001, Masalah Penegakan Hukum dan Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bhakti, Bandung. Maulana Hasan Wadong, 2002, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, PT. Grasindo, Jakarta. Moeljatno, 1980, Asas - asas Hukum Pidana, PT. Bulan Bintang, Jakarta. P. A. F. Lamintang, 1984, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, CV. Sinar Baru, Bandung. Peter Mahmud Marzuki, 2006, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta. R. Soesilo, 1984, Pokok - pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik - delik Khusus, Politea, Bogor. Shanty Dellyana, 1988, Wanita dan Anak di Mata Hukum, Liberty, Yogyakarta.
10
Sudrajat Bassa, 1984, Tindak - tindak Pidana Tertentu, CV. Remaja Jaya, Bandung. Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 1990, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Press, Jakarta. Wagiati Soetodjo, 2005, Hukum Pidana Anak, PT. Reflika Aditama, Bandung. Wirjono Projodikoro, 1986, Asas - asas Hukum Pidana Indonesia, PT. Eresco, Bandung. Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Kitab
Undang-undang Pidana.
Hukum
Acara
Sesudah Pengaturan Restoratif Justice di Indonesia, http://portalgaruda.org/download_a rticle.pdf/2012/SistemPemidanaan-Terhadap-AnakSebagai-Pelaku-Tindak-PidanaSebelum-dan-Sesudah-PengaturanRestoratif-Justice-di -Indonesia.pdf. hlm. 6. Diakses tanggal 3 Oktober Jam 14.00 WIB Lushiana Primasari, Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, http://lushiana.staff.uns.ac.id/files/ 2010/07/keadilan-restoratif-bagianak-yang-berhadapan-denganhukum.pdf. hlm. 1. Diakses tanggal 2 Oktober 2013, 13.00 WIB.
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
Rulhome, Contoh Metode Penelitian
Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
http://rulhome.blog.com/2010/04/1 1/, Diakses tanggal 3 Desember 2013, 00.17 WIB.
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azazi Manusia. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Normatif Empiris,
Dengan
Penelitian
Sarjanaku, Pengertian Hakim Tugas dan Fungsi, http://www.sarjanaku.com/2013/03/ pengertian-hakim-tugas-fungsidan.html Diakses tanggal 5 Desember 2013 Jam 23.56 WIB.
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum. Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990 Tentang Rativikasi Konvensi Hakhak Anak. Keputusan Menteri Sosial Tahun 1996 Konvensi Hak-hak Anak Dunia ( The Convetion on the Rights of Childs ) Tahun 1989. Eva Rosari Sitindaon, Sistem Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Sebelum dan
11
