PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN FEBRUARI 2010
1. LATAR BELAKANG PERLUNYA PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI
A. INPRES NO.2 TAHUN 2009 TENTANG: PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH : 1.
2.
3 3. 4. 5 5.
Pengadaan barang/jasa Pemerintah bertujuan untuk: a) Memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional, serta penggunaan penyedia barang/jasa nasional; b) Memberikan preferensi harga untuk barang produksi dalam negeri dan penyedia jasa pemborongan nasional kepada perusahaan penyedia barang/jasa; Pengadaan barang/jasa Pemerintah agar berpedoman dan mengacu pada Pedoman Peningkatan Penggunaan Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian. Kampanye penggunaan produksi dalam negeri di lingkungan instansi Pemerintah Pusat/Daerah, BUMN dan BUMD dikoordinasikan oleh Menteri Perdagangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Timnas P3DN dapat melakukan kerjasama dengan konsultan, tenaga ahli, akademisi atau pihak-pihak lain yang dipandang perlu. Ti Timnas P3DN menyampaikan ik laporan l mengenaii pelaksanaan l k t tugasnya kepada k d Presiden P id melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian secara berkala setiap 6 (enam) bulan, atau sewaktu-waktu jika diminta Presiden.
3
B. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIMNAS P3DN (INPRES NO.2 TAHUN 2009)
:
Ketua : Menteri Perindustrian; Anggota gg : 1. Menteri Dalam Negeri; g 2. Menteri Keuangan; 3. Menteri Perdagangan; 4. Menteri Pendayagunaan y g Aparatur p Negara; g 5. Menteri Negara Perencanaan Pembangunaan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 6. Menteri Negara g Koperasi p Usaha Kecil dan Menengah; g ; 7. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara; 8. Sekretaris Kabinet; 9. Kepala p Badan Pengawasan g Keuangan g danPembangunan; g ; 10. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4
C. STRUKTUR ORGANISASI TIMNAS P3DN (PERMENPERIN NO 50 TAHUN 2009) NO.50
Ketua Tim Nasional P3DN
Sekretariat
Ketua Pokja Tim Nasional P3DN
Kelompok Kerja Bidang Kebijakan
Kelompok Kerja Bidang Sosialisasi
Kelompok Kerja Bidang Monitoring, Evaluasi dan Penyelesaian Masalah
5
D. POTENSI P3DN PEMERINTAH Pertumbuhan & Kontribusi PDB 2009 (%) • Kontribusi Konsumsi Pemerintah terhadap PDB pengeluaran terus meningkat, dari 8,4% pada tahun 2008 naik menjadi 8,9% tahun 2009.
• Total Belanja Barang dan Belanja Modal Pemerintah pada APBN 2009 naik sebesar 23,4%, 23 4% dari Rp 128 128,7 7 triliun tahun 2008 menjadi Rp. 158,8 triliun tahun 2009. •Pada APBN 2010 diproyeksikan pertumbuhan belanja barang dan modal naik 19,2% menjadi Rp189.2 triliun
Konsumsi Rumah Tangga
5,1%
-16,1% -18,5%
4,3%
2009* 59,5%
8,4%
8,9%
Investasi
27,7%
31,1%
Ekspor
29,8%
23,5%
Impor
(28,6%)
(21,1%)
Perubahan Inventori
1,7%
Pemerintah
3,7%
2008 61,0%
12,9% Konsumsi
• Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah tahun 2009 naik 12,9% dibanding tahun 2008. Dan diproyeksikan pada tahun 2010 tumbuh hanya 9,3%. • Kontribusi Belanja Barang dan Modal Pemerintah terhadap Belanja Pemerintah Pusat (BPP) naik dari 18,6% , tahun 2008 menjadi j 23,0% , tahun 2009.
Kontr. PDB (2008-2009)
Pertumb. PDB (2009)
PDB
100%
0,1%
100%
Belanja Barang dan Modal 2009 (%) 12,4%
Belanja Barang
10,6%
Belanja Modal
23,4% Sumber: BPS dan Kementerian Keuangan
Kontr. BPP Kontr 2008 2009 8,1% 12,4% 10,5%
10,6%
Total 18,6%
23,0%
6
E. POTENSI P3DN BUMN
•
Perputaran ekonomi BUMN memberikan pengaruh besar pada pertumbuhan ekonomi nasional. Belanja modal (capex) dan operasional (opex) 63 BUMN strategis tahun 2009 mencapai Rp 950,78 triliun atau hampir sama dengan 95% dari total APBN tahun 2009 sebesar Rp 1.000,8 triliun
•
Belanja modal (capex) 63 BUMN pada tahun 2009 mencapai Rp143,93 , dibanding g tahun 2008 yang y g besarnya y Rp p 120,68 , triliun triliun naik 21,74%
7
F. POTENSI PASAR P3DN
Anak Perusahaan
Pertamina Perusahaan Migas Perusahaan Listrik
BUMN Pedoman P3DN
Kem. ESDM
Keppres 80/2003 & Perubahannya
Pedoman P3DN
Pedoman P3DN Pedoman P3DN
Kement. BUMN Inpres 2 tahun 2009
Kemerin
Kem. Kominfo
Daftar Inventarisasi Barang/ Jasa Produksi DN
Kem. K PU
Perusahaan Konstruksi
Pedoman P3DN
Perusahaan Telekom Produsen DN
Surveyor Independen 8
G. P3DN DALAM UNDANG-UNDANG Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi • Pengutamaan pemanfaatan barang/jasa dalam negeri • Badan B d usaha h atau t bentuk b t k usaha h tetap t t yang melaksanakan l k k kegiatan k i t usaha minyak dan gas bumi mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, jasa, serta kemampuan rekayasa rancang bangun dalam negeri secara transparan dan bersaing Undang-Undang Nomor 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi • Mengutamakan pemanfaatan barang, jasa, serta kemampuan rekayasa dan rancang g bangun g dalam negeri g secara transparan p dan bersaing g • Pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri Undang Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Undang-Undang • •
Usaha jasa penunjang listrik wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri Usaha industri penunjang tenaga listrik wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri 9
H. RUU P3DN (masuk dalam Prolegnas 2010-2014) Untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional, memberdayakan sektor industri dalam negeri, peningkatan kemampuan berusaha dan bekerja, dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata maka maka, saat ini sedang disusun RUU P3DN yang mencakup: • • • •
Hak H kd dan K Kewajiban jib P Pelaku l k IIndustri, d ti Hak dan Kewajiban Konsumen, Kewenangan dan Peran Pemerintah, Sanksi,
10
I. P3DN DALAM KEPPRES NO. 80 TAHUN 2003 •
Instansi pemerintah wajib memaksimalkan penggunaan barang/ jasa hasil produksi dalam negeri (Pasal 40 ayat 1)
•
Kewajiban instansi pemerintah sebagaimana ps 40 ayat 1 dilakukan pada setiap tahapan pengadaan barang/jasa mulai persiapan s.d penyelesaian perjanjian/kontrak p j j ((Pasal 40 ayat y 2))
•
Dalam dokumen pengadaan diwajibkan memberikan preferensi harga untuk barang produksi dalam negeri (Pasal 43 ayat 1)
•
Pengaturan Daftar Inventarisasi Barang/jasa Produksi Dalam Negeri untuk digunakan sebagai rujukan dalam pengadaan barang/jasa & penyebarluasannya Æ Kem. Perindustrian (Pasal 44)
11
J. P3DN DALAM KONSEP PENYEMPURNAAN PERPRES PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH New
•
Produk Dalam Negeri wajib digunakan jika terdapat Penyedia Barang/Jasa yang menawarkan Barang/Jasa yang menawarkan Barang/Jasa dengan nilai TKDN minimal 40%
•
TKDN mengacu pada Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi perindustrian
•
Preferensi Harga untuk barang/jasa dalam negeri diberlakukan pada Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai rupiah murni tetapi hanya berlaku dalam pengadaan barang/jasa bernilai di atas 5.000.000.000 (lima miliar rupiah)
•
Preferensi harga hanya diberikan kepada barang/jasa dalam negeri dengan TKDN lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen) hingga lebih kecil dari 40% (empat puluh persen)
•
Preferensi harga untuk barang produksi dalam negeri setingi-tinginya 15% (lima belas persen) di atas harga penawaran barang impor, tidak termasuk bea masuk
New
New
New
New
12
K. REGULASI P3DN DI BERBAGAI INSTANSI 1.
Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 41 tahun 2009 tentang tata cara penilaian pencapaian tingkat komponen dalam negeri pada penyelenggaraan telekomunikasi: – Kewajiban setiap penyelenggara telekomunikasi memenuhi TKDN belanja modal (capex) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 tahun 2009 tentang 2. penataan frekuensi radio untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (wireless broadband) – Kewajiban perangkat telekomunikasi yang digunakan pada frekuensi radio 2,3 GHz dan 3,3 3 3 GHz memenuhi kandungan lokal (TKDN) minimal 30% untuk subscriber station (SS) dan 40% untuk base station (BS). 3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 30 tahun 2009 tentang penyelenggaraan layanan televisi protokol internet (IPTV) di Indonesia – Penggunaan Internet Protocol Set-Tap-Box (IP-5TB) dengan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sekurang-kurangnya sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dan secara da seca a be bertahap a ap d ditingkatkan g a a se sekurang-kurangnya u a g u a g ya menjadi e jad 50 % ((lima a pu puluh u perseratus) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun 13
L. REGULASI P3DN DI BERBAGAI INSTANSI 4.
Peraturan Menteri Negara Bumn Nomor PER-05/MBU/2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Badan Usaha Milik Negara – Mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional, serta perluasan bagi kesempatan usaha kecil, sepanjang kualitas, harga dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan – Dalam rangka mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, pengguna barang/jasa dapat memberikan preferansi penggunaan produksi dalam negeri dengan tetap mengindahkan ketentuan perundanga-undangan yang berlaku.
5.
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 4 tahun 2009 tentang Pedoman Penggunaan Produksi Dalam Negeri untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang berisi antara lain, besaran nilai TKDN barang dan jasa adalah: Minimal 70% untuk kapasitas terpasang s.d 8 MW Minimal 50% untuk kapasitas terpasang 8-25 MW Minimal 45% untuk kapasitas terpasang 25-100 MW Minimal 40% untuk kapasitas terpasang >100 MW
6.
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 61 tahun 2009 tentang harga resmi tabung baja 3 (tiga) kg beserta asesorisnya Dan Kompor Gas Satu Tungku Untuk Usaha Mikro Dalam Rangka Program Konversi Minyak Tanah Ke LPG, yang berisi ketentuan nilai TKDN dan BMP minimal antara lain –Tabung Baja LPG 3 Kg minimal 40% –Kompos gas bahan bakar LPG satu tungku dengan pemantik minimal 40% –Regulator tekanan rendah untuk tabung LPG minimal 40% –Konpor p g gas satu tungku g untuk usaha mikro minimal 40%
14
L. REGULASI P3DN DI BERBAGAI INSTANSI (lanjutan) 7. PTK NO. 007 REVISI-1/PTK/IX/2009 BP MIGAS 2009 Kontraktor KKS dalam memenuhi kebutuhan barang wajib mengikuti tatacara sebagai berikut: •
WAJIB MENGGUNAKAN BARANG PRODUKSI DALAM NEGERI Bila dalam Daftar Barang Wajib Dipergunakan terdapat paling kurang 1 (satu) pabrikan yyang p g memproduksi p jjenis barang g yyang g dibutuhkan dengan g p penjumlahan j TKDN ditambah BMP mencapai minimal 40% (empat puluh persen);
•
MENGUTAMAKAN PENGGUNAAN BARANG PRODUKSI DALAM NEGERI: Untuk jenis barang yang dibutuhkan, di dalam negeri sekurangkurangnya terdapat 1 (satu) pabrikan dengan pencapaian TKDN minimal 25% (dua puluh lima persen) dan dalam Daftar Barang Wajib Dipergunakan belum terdapat pabrikan yang memproduksi barang dengan penjumlahan TKDN ditambah BMP minimal 40% (empat puluhpersen)
•
MEMBERDAYAKAN PENGGUNAAN BARANG PRODUKSI DALAM NEGERI: Untuk jenis barang yang dibutuhkan, di dalam negeri sekurangkurangnya terdapat 1 (satu) pabrikan namun pencapaian TKDN kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dan dalam Daftar Barang Wajib Dipergunakan maupun Daftar Barang Produksi Dalam Negeri belum terdapat pabrikan yang memproduksi barang dengan pencapaian TKDN minimal 25% (dua puluh lima persen); 15
M. DUKUNGAN P3DN DI BERBAGAI INSTANSI (lanjutan) 1. Dukungan Kementerian Luar Negeri a. b. c c.
Mewajibkan kepada seluruh PNS Pusat dan Perwakilan di luar negeri untuk menggunakan seragam termasuk alas kaki, dan peralatan lainnya hasil produksi dalam negeri. Mengusulkan penggunaan seragam batik hasil produksi dalam negeri pada hari-hari tertentu setiap minggu kepada seluruh PNS di Pusat dan Perwakilan Luar Negeri. Mengusulkan penggunaan kendaraan produksi dalam negeri bagi kantor kantor-kantor kantor Perwakilan di luar negeri negeri.
2. Dukungan Kementerian Dalam Negeri a. b b. c.
Mewajibkan kepada seluruh PNS Pusat untuk mengunakan seragam termasuk alas kaki, dan peralatan lainnya hasil produksi dalam negeri. Mengusulkan penggunaan seragam batik hasil produksi dalam negeri pada hari-hari hari hari tertentu setiap minggu kepada seluruh PNS . Membuat surat edaran kepada Gubernur, Bupati dan Walikota yang menegaskan kewajiban penggunaan seragam kerja hasil produksi dalam negeri bagi PNS termasuk Guru.
3 Dukungan Kementerian Pendidikan Nasional 3. a. b. c.
Mewajibkan penggunaan seragam sekolah (Negeri & Swasta) termasuk alas kaki hasil produksi dalam negeri. Mewajibkan penggunaan Peralatan sekolah misalnya; ballpoint, pensil, penggaris, penghapus, tas, dan peralatan edukasi lainnya hasil produksi dalam negeri. Mengusulkan penggunaan seragam batik hasil produksi dalam negeri pada hari-hari tertentu setiap minggu.
4. Dukungan Kementerian Negara PAN a. Menerbitkan peraturan bahwa penggunaan produksi dalam negeri menjadi kewajiban PNS/TNI/POLRI. b. Menerbitkan peraturan bahwa setiap instansi (Kementrian/Lembaga) mengoptimalkan penggunaan produksi dalam negeri, negeri memonitor, memonitor mengevaluasi, mengevaluasi dan melaporkan setiap enam bulan kepada Kementerian Perindustrian.
16
5. Dukungan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan a. b. c c.
Mewajibkan kepada seluruh PNS untuk mengunakan seragam, termasuk alas kaki hasil produksi dalam negeri. Mengusulkan penggunaan seragam batik hasil produksi dalam negeri pada hari-hari tertentu setiap minggu kepada seluruh PNS . Menghimbau pada kaum perempuan tentang peningkatan kecintaan kepada hail produksi dalam negeri.
6. Dukungan Kementerian Negara Koperasi dan UKM a. b.
Mewajibkan M jibk kepada k d seluruh l h PNS untuk t k menggunakan k seragam, termasuk t k alas l kkaki ki h hasilil produksi d k i dalam negeri. Mengusulkan penggunaan seragam batik hasil produksi dalam negeri pada hari-hari tertentu setiap minggu kepada seluruh PNS dan turut mensukseskan kampanye penggunaan produksi dalam negeri.
7. Dukungan TNI dan POLRI a. b.
Mewajibkan kepada seluruh PNS untuk menggunakan seragam, termasuk alas kaki, rompi tahan peluru, kopel rim, baret, dan peralatan non alutsista hasil produksi dalam negeri. Mengusulkan penggunaan seragam batik hasil produksi dalam negeri pada hari-hari tertentu setiap minggu kepada PNS di lingkungan TNI dan POLRI
17
2. PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI (PERMENPERIN NOMOR 102 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENPERIN NOMOR 49 TAHUN 2009)
A. SUBSTANSI PERMENPERIN NO.102 TAHUN 2009 Untuk mengimplementasikan isi Keppres No. 80 Tahun 2003 dan inpres No.2 tahun 2009 perubahannya Menteri Perindustrian menerbitkan Peraturan No:102/M-IND/PER/9/2009; No:102/M IND/PER/9/2009; yang isinya antara lain: - Mewajibkan instansi menggunakan produksi dalam negeri yang ang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) tertentu; - Memberikan p preferensi harga g p pada p produksi dalam negeri g yang memiliki nilai TKDN tertentu pada Tender; - Mewajibkan instansi membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) untuk mendorong PengguPenggu naan Produksi Dalam Negeri yang diimplementasikan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring. 19
B. PENGATURAN PELAKSANAAN P3DN DI INSTANSI PEMERINTAH KETUA WAKIL KETUA
PUSAT
KETUA HARIAN TIM KERJA KOORDINATOR
TIM FASILITASI PERBEDAAN PENAFSIRAN TKDN KOORDINATOR
SEKRETARIS
SEKRETARIS
ANGGOTA
DAERAH
SEKRETARIS JENDERAL/SEKRETARIS KEMENTRIAN/SEKRETARIS UMUM
ANGGOTA
KETUA WAKIL KETUA
SEKRETARIS DAERAH / PROPINSI / KABUPATEN / KOTA
KETUA HARIAN TIM KERJA
TIM FASILITASI PERBEDAAN PENAFSIRAN TKDN
KOORDINATOR KOORDINATOR SEKRETARIS SEKRETARIS ANGGOTA
ANGGOTA 1. WAKIL DINAS INDUSTRI 2. WAKIL KADINDA 3. WAKIL ASOSIASI
20
C. CONTOH PENETAPAN TKDN : 1. 2. 3 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 .
BIAYA MATERIAL LANGSUNG (Variabel) BIAYA TENAGA KERJA LANGSUNG (Variabel) BIAYA TIDAK LANGSUNG (Factory Overhead) (Variabel + Tetap) __________________________________________+ BIAYA PRODUKSI (Cost to Make) (Variabel + Tetap) BEBAN PEMASARAN (Marketing Expences) BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI (G&AExpences) _________________________________________+ + HARGA POKOK PENJUALAN (Cost of Goods Sold) KEUNTUNGAN DAN PAJAK (Profit & Tax) _________________________________________+ HARGA JUAL (Selling Price) TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN _________________________________________+ HARGA FOB
Biaya Produksi
Harga Barang Jadi
D. KRITERIA & PERSYARATAN BMP FAKTOR PENENTUAN BOBOT PERUSAHAAN
KRITERIA - Min. Rp 500 Juta
Pemberdayaan Usaha Kecil termasuk Koperasi Kecil melalui kemitraan.
Sertifikasi OHSAS 18000 (bobot 30%) / ISO 14000 Series (bobot 70%)
Nilai BOBOT MAKSIMUM TOTAL 5% 30%
- Setiap Kelipatan Rp 500 Juta
5%
- Tidak Ada
0%
- Ada
20%
- Minimal Rp 250 Juta
3%
Pemberdayaan Lingkungan
15% 30%
- Setiap kelipatan Rp 250 Juta
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Purna Jual
20%
3%
- Investasi Min Rp 1 5% Milyar 20% - Setiap kelipatan Rp 1 Milyar
5%
22
3. DAFTAR INVENTARISASI BARANG/JASA PRODUKSI DALAM NEGERI
A. DAFTAR INVENTARISASI
Daftar Inventarisasi barang/jasa Produksi DN adalah daftar barang/jasa produksi DN yang diterbitkan secara berkala oleh Kementerian Perindustrian
Daftar Inventarisasi barang/jasa Produksi DN akan menjadi acuan bagi Penyedia barang / Pengguna barang dalam pelaksanaan lelang. lelang
Daftar Inventarisasi dipaerbarui setiap awal tahun dan dievaluasi secara periodik i dik selambat-lambatnya l b tl b t setiap ti 2 ttahun h sekali. k li
Daftar Inventarisasi disebarluaskan oleh Kem. Perindustrian kepada Pengguna barang/jasa dan Penyedia barang/jasa atau atau yang terkait dengan pengadaan barang/jasa atau pihak lain yang memerlukan.
24
B. VERIFIKASI TKDN TAHUN 2007-2009
• Kementerian Perindustrian dari tahun telah melakukan verifikasi terhadap 1.057 produk, dengan rincian nilai TKDN sebagai berikut: • <25% • 25% ≤ x ≤ 40% • >40%
= 261 produk (24,69%) = 175 produk (16,56%) = 618 produk (58,75%)
25
C BUKU DAFTAR BARANG/ JASA PRODUKSI DALAM NEGERI C.
27
28
29
4. PENUTUP
•
Perlu adanya kebijakan yang berpihak penuh kepada industri dalam negeri untuk dapat menumbuhkembangkan dan memberdayakan industri dalam negeri dan tentunya akan berdampak perbaikan dalam perekonomian nasional.
•
Promosii dan P d sosialisasi i li i dilakukan dil k k kepada k d iinstansi t i pemerintah, i t h swasta, t d dan masyarakat tentunya untuk memberikan edukasi yang menjadikan program P3DN sesuai dengan tujuannya yaitu menumbuhkembangkan dan memberdayakan industri dalam negeri, menyerap tenaga kerja,
•
Proses monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan diperlukan diperlukan untuk melakukan pengawasan, dan evaluasi untuk menilai sejauh mana berjalannya program p g P3DN, mana yyang g dapat p dipertahankan p mana yyang g dihapuskan p dan mana yang harus diperbaiki.
•
Perlu adanya komitmen dari Kementerian yang melaksanakan pengadaan barang/jasanya yang banyak menyerap produksi dalam negeri seperti Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Kesehatan, untuk dapat mencapai sasaran penyerapan produksi dalam negeri 20%-30% dari belanja barang pemerintah.
31
LAMPIRAN
A.TUGAS TIMNAS P3DN 1 M 1. Merumuskan k d dan menyiapkan i k k bij k kebijakan, strategi t t i dan d program untuk t k mengoptimalkan penggunaan barang/jasa produksi dalam negeri dan penyedia barang/jasa nasional dalam pengadaan barang/jasa p pemerintah; ; 2. Menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam rangka memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri dan penyedia barang/jasa nasional dalam pengadaan barang/jasa pemerintah; i t h 3. Melakukan sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri dan penyedia barang/jasa nasional dalam pengadaan barang/jasa pemerintah; 4. Menetapkan langkah-langkah strategis dalam rangka penyelesaian permasalahan yang menghambat pelaksanaan Instruksi Presiden ini; dan 5. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Instruksi Presiden ini.
33
B. SUBSTANSI TIMNAS (PERMENPERIN) TENTANG PEDOMAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SEBAGAI PENJABARAN DARI INPRES NO. 2 TAHUN 2009 Karena dirasakan bahwa aturan-aturan yang telah dikeluarkan tersebut belum dilaksanakan oleh berbagai instansi pemerintah maka akan dikeluarkan Peraturan Menteri yang isinya sebagai berikut: 1. Mempertegas kewajiban: Kementerian, Lembaga Non Kementerian, Pemda (Propinsi, Kabupaten/Kota), BUMN (Badan Usaha Milik Negara), BI (Bank Indonesia), Indonesia) BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), BHMN (Badan Hukum Milik Negara), j ), menggunakan gg hasil Produksi Dalam Negeri. g KKKS ((Kontraktor Kontrak Kerjasama), 2. Menyusun Daftar Barang/Jasa yang sudah diproduksi di dalam negeri. 3. Daftar produsen (Company Profile) barang/jasa produksi dalam negeri akan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian. 4 M 4. Melaporkan l k pelaksanaan l k setiap ti 6 b bulan. l 5. Menugaskan BPKP untuk melakukan audit P3DN. 34
C. DAFTAR KELOMPOK BARANG DAN JASA PRODUKSI DALAM NEGERI 1.
Bahan Penunjang Produksi P t i Pertanian 2. Alat Mesin Pertanian 3. Peralatan Penunjang Pertambangan 4. Peralatan Penunjang Migas 5. Peralatan Kelistrikan 6. Peralatan Telekomunikasi 7. Peralatan Elektronika 8. Bahan Bangunan dan Konstruksi Mesin 9 9. P Peralatan l t Pabrik P b ik 10. Alat Besar dan Konstruksi 11. Alat Transportasi
12. Bahan dan Peralatan Kesehatan 13. Alat Instrumentasi dan Laboratorium 14. Alat Tulis dan Peralatan Kantor 15. Alat Olah Raga dan Pendidikan 16 Pakaian dan Perlengkapan 16. Kerja 17. Bahan Kimia g dan Produk Logam g 18. Logam 19. Sarana Pertahanan 20. Barang Lainnya 21. Jasa Keteknikan EPC 35
D. PEMBENTUKAN SEKRETARIAT DAN KELOMPOK KERJA TIMNAS P3DN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH (PERMENPERIN NO.50 NO 50 TAHUN 2009) •
Sekretariat bertugas g membantu kelancaran tugas g Pokja j P3DN dalam rangka peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah
•
Pokja terdiri atas 3 (tiga) bidang dengan masing-masing tugasnya: a. Bidang Kebijakan: menyiapkan kebijakan umum, peraturan pelaksanaan, kaji ulang, dan langkah-langkah promosi b. Bidang Sosialisasi: mengupayakan kepada seluruh instansi Pemerintah untuk: optimalisasi P3DN, membuat Daftar Inventarisasi Barang dan Jasa PDN, membentuk tim penyelesaian sengketa, melakukan koordinasi dan monitoring, dan sosialisasi. c. Bidang Monitoring, Evaluasi dan Penyelesaian Masalah: mengkoordinasikan implementasi kebijakan dan penyelesaian masalah, mediasi kasus-kasus, pengawasan, serta evaluasi dan monitoring. 36
E. TUGAS POKJA DAN SEKRETARIAT TIMNAS P3DN 1. Tugas Pokja Bidang Kebijakan – – – – – –
Menyiapakan kebijakan umum yang berkaitan dengan P3DN Menyiapkan berbagai peraturan pelaksanaan P3DN Melakukan kaji ulang efektivitas implementasi kebijakan P3DN Memberikan Konsultasi dan advokasi P3DN kepada seluruh satker/instansi Melakukan koordinasi dan monitoring gp pelaksanaan instansi ((Pemerintah,, BUMN,, BUMD,, BHMN & KKS) Melaporkan kegiatan Pokja kepada Ketua Pokja Timnas P3DN
2 Tugas Pokja Bidang Sosialisasi 2.Tugas – – – –
Melakukan sosialisasi peraturan-peraturan P3DN Melakukan promosi produk dalam negeri di insatansi pemerintah Mengkoordinasikan sosialisasi Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produk dalam negeri. M l Melaporkan k kkegiatan i t P Pokja kj kkepada d K Ketua t P Pokja kj Ti Timnas P3DN P3DN.
37
3. Tugas Pokja Bidang Monitoring dan Evaluasi – – – – – –
Mengkoordinasikan penyelesaian masalah TKDN di sektor-sektor sektor sektor yang berkaitan dengan upaya P3DN Melakukan mediasi penyelesaian kasus-kasus yang menghambat P3DN Melakukan fasilitasi dan advokasi kepada Tim P3DN Instansi untuk mengoptimalkan pelaksanaan P3DN p Melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan P3DN instansi Pemerintah Melakukan penilaian untuk penetapan peringkat guna memberikan penghargaan kepada instansi yang melaksanakan P3DN secara maksimal. Melakukan analisis dan kompilasi p laporan p Tim P3DN masing-masing g g instansi untuk disampaikan kepada Ketua Timnas P3DN
4. Tugas Sekretariat Timnas P3DN: – – – –
Memberikan layanan administrasi, informasi da layanan lainnya yang diperlukan dalam kelancaran tugas Timnas P3DN Menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan tahunan, standar kerja, jaringan kerja dengan seluruh unit kerja/instansi terkait Menyiapkan bahan-bahan laporan pelaksanaan kegiatan P3DN Menyiapkan bahan laporan Menperin selaku Ketua Timnas atas pelaksanaan P3DN instansi Pemerintah kepada Presiden.
38
F. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIMNAS P3DN (PERMENPERIN NO.50 O 50 TAHUN U 2009) 009) Pokja Bidang Kebijakan • • 1. 2. 3.
Ketua : Deputi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Anggota : Kepala Biro Perekonomian dan Industri, Kedeputian Hukum, Sekretaris Kabinet; Wakil dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Asisten Deputi p Penegakan g Integritas g SDM Aparatur, p , Kementerian Negara g Pendayagunaan y g Aparatur p Negara; 4. Wakil dari Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Kepala Biro Umum, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 6. Kepal Biro Perlengkapan, Kementerian Keuangan; 7. Kepala Biro Hukum dan Humas, Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara; 8. Kepala Pusat Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum; 9. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 10. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Perdagangan; 11. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Perindustrian; g dan Kimia,, Kementerian Perindustrian;; 12. Direktur Industri Kimia Hulu,, Direktorat Jenderal Industri Agro 39
F. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIMNAS P3DN (PERMENPERIN NO.50 O 50 TAHUN U 2009) 009) lanjutan a juta Pokja Bidang Sosialisasi • •
Ketua : Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Anggota : 1. Direktur Ekonomi Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri; 2. Kepala Biro Perencanaan dan SDM, Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara; 3. Kepala Pusat Informasi Perekonomian-Badan Informasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika; 4. Asisten Deputi Urusan Pengembangan Sistem Bisnis, Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah; 5. Kepala Pusat Dagang dan Menengah, Kementerian Perdagangan; 6. Direktur Industri Alat Transportasi Darat dan Kedirgantaraan, Direktorat Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika, Kementerian Perindustrian; 7. Direktur Industri Logam, Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil, dan Aneka, K Kementerian t i P Perindustrian; i d ti
40
F. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIMNAS P3DN (PERMENPERIN NO.50 O 50 TAHUN U 2009) 009) lanjutan a juta Pokja Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Penyelesaian Masalah • •
Ketua
: Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Anggota : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri; 2. Kepala Bagian Pengadaan, Biro Perlengkapan, Kementerian Keuangan; 3. Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdangangan; 4. Asisten Deputi Program dan Evaluasi Bidang Pengawasan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara; 5. Wakil dari Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 6. Kepala Inspektorat, Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara; 7. Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah I, Badan Pengawasan K Keuangan d dan P Pembangunan; b 8. Direktur Industri Kimia dan Bahan Bangunan, Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Kementerian Perindustrian; 9. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri, Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Industri Kementerian Perindustrian; 41
TERIMA KASIH BANGSA MANDIRI, CINTA DAN BANGGA PRODUKSI DALAM NEGERI Marilah lihat diri kita kita, apakah kita telah menghargai dan menggunakan produksi dalam negeri
