Peningkatan Pengawasan dan Pelaksanaan Program Pelestrarian Budaya dalam Rangka Transparansi dan Akuntabilitas

Peningkatan Pengawasan dan Pelaksanaan Program Pelestrarian Budaya dalam Rangka Transparansi dan Akuntabilitas Inspektorat Jenderal Kemdikbud Surabaya, 2 April 2014

Karyaningsih

Pokok Penyajian 1

Program Bansos

2

Peran Pengawasan 3

Temuan Itjen dan BPK

Inspektorat Jenderal Kemdikbud

1

Program Bansos


REVIEW RPJMN 2010-2014: KEBUDAYAAN No

Indikator

1

Jumlah museum yang direvitalisasi.

2

Jumlah cagar budaya yang dilestarikan

3 4

5 6 7 8 9

Jumlah penelitian bidang arkeologi Jumlah penelitian dan pengembangan bidang kebudayaan . Jumlah fasilitasi sarana bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya. Jumlah fasilitasi pergelaran, pameran, festival, lomba, dan pawai Jumlah reaktualisasi kesenian yang hampir punah Jumlah naskah inventarisasi karya seni budaya Jumlah film/video/ iklan lulus sensor

Capaian (per tahun)

2013*

Target 2014

2010

2011

2012

6

30

7

10

31

3.752

3.758

6.635

8.470

7.700

144

155

148

140

148

13

21

13

22

13

25

252

377

500

600

20

259

65

141

150

2

2

2

2

2

25

25

25

845

975

40.000

42.000

44.000

45.000

55.000

10

Jumlah sekolah yang difasilitasi sarana budaya

---

---

951

2.400

3.200

11

Jumlah fasilitasi film yang berkarakter

---

---

20

35

45

Status 1

*) capaian sementara

= on track

= melebihi target

Target RKP 2014 4

4

2012 252.294.887 47.218.502

2013

2014

Direktorat

Jenis

Sasaran

Pem KesFim

Sarana Kesenian

Satuan Pddkan

Kepercayaan kTuhan YME & Tradisi

Fasilitasi KomBud

Komunitas Budaya

Revitalisasi

Desa Adat

Sejarah & Nilai Budaya

Fasilitasi Rumah Budaya Nusantara

RBN

Pelestarian Cagar Budaya

Revitalisasi Museum

Museum

Internalisasi Nilai & Cdiplomasi Budaya UPT

Belanja Bantuan Sosial pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.

kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana alam yang jika tidak diberikan Belanja Bansos akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Tujuan Pemberi bansos

Alokasi anggaran

pertanggung jawaban

Juknis Bansos

Pelaksanaan

penyaluran

Persyaratan penerima

Tata kelola pencairan

Peran Pemerintah, Provinsi, dan Kab/Kota Pemerintah

Pemerintah Provinsi

Pemerintah Kab/Kota

1. Menyusun Juknis

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan sosialiasi Bansos

1. Mensosialisasikan Bansos kepada masyarakat

2. Menetapkan kuota Bansos Tk Provinsi dan Kab/Kota

2. Mengkoordinasikan Pengajuan Pro posal dari Kab/Kota.

2. Melakukan Verifikasi dan

3. Memberikan Bantuan Teknis pada Rakor Verifikasi Proposal Tk. Provinsi

3. Menyelenggarakan Rakor Verifikasi Proposal Tk Provinsi

3. Menghadiri Rakor Verifikasi Proposal Tk. Provinsi

4. Menerbitkan SK Penetapan lembaga penerima bantuan

4. Menjemput dokumen akad,

4. Mengkoordinasikan penandatanganan akad, kuitansi, dan SPTJM, serta menandatangani Berita Acara verifikasi/visitasi bantuan

5. Menerima dokumen akad, kuitansi, dan SPTJM lembaga

5. Menyampaikan dokumen akad, kuitansi, dan SPTJM ke Pusat

6. Menandatangani akad kerjasama dan mengirimkan tembusan ke lembaga, dinas kab/kota, dan provinsi

6. Mendistribusikan tembusan akad ke kab/kota

6. Mendistribusikan tembusan akad ke lembaga

7. Memproses pencairan dana

7.Mengkoordinasikan kelengkapan dokumen ke Kab/Kota

7. Melengkapi Kekurangan dokumen dari lembaga

8. Menerima laporan

8. Mengkoordinasikan penyampaian laporan dari kab/kota pada Rakor Evaluasi Tk Provinsi

8. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban dari lembaga pada Rakor Evaluasi Tk. Provinsi

9. Monitoring dan Evaluasi



kuitansi, dan SPTJM

Visitasi ke lembaga

-

PMK 81/PMK.05/2012 ttg Belanja Bansos pd K/L

Permendikbud ttg Bantuan kpd satuan pendidikan di lingkungan Ditjen Kebudayaan

Dasar Hukum

Permendikbud 24/2013 ttg Pedoman umum pengelolaan dan pertanggungjawaban bansos di lingkungan Kemdikbud

Akuntabilitas

Pertanggungjawaban menjamin

uang Data bukti transfer/ tanda terima Konfirmasi dr Bank/Pos Penyalur/ Penerima bansos

Laporan Pertanggungjawaban Minimal pagu bansos yg disalurkan, realisasi n dan sisa dana bansos yg disetorkan ke Kas Negara.

barang BAST

Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK)

Juknis

Akuntabel

Kebenaran Formil Kebenaran Materiil Hasil Pengawasan SPI, ITJEN, BPK, Dumas, APH

2

Peran Pengawasan


Pengawasan Intern Seluruh proses kegiatan audit,

reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap

reviu audit

pemantauan evaluasi

Was lainnya

penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dgn tolak ukur yg telah ditetapkan secara efektif dan efisien u/ kepentingan pimpinan dalam mewujudkan kepemerintahan yg baik

© Inspektorat Jenderal Kemdikbud 2013

Ruang Lingkup Pengawasan Intern & Ekstern  Audit atas LK

 Monitoring  Evaluasi  Reviu  Konsultansi  Asistensi  Sosialisasi

 Audit Kinerja

 Audit dengan Tujuan Tertentu:  Temuan

 Rekomendasi


Opini:  WTP  WDP  Adverse  Disclaimer

Berbagai aspek yg mengganggu pencapaian tujuan Kementerian Efisiensi & efektifitas Masukan tertulis dr Itjen

Menghentikan

Mendorong

Penindakan

Program & kegiatan dlm pencapaian tujuan

Pencegahan

Mengawal

Pencegahan BPKP, Irwilda, SPI, KPK

Sinergi Was

Pencegahan

Tugas Itjen

KEMENTERIAN

GAGAH tindak

Pengawasan Itjen 2014 audit Audit dini Audit di UPT-UPT Audit Bansos Audit Tujuan Tertentu

Was lainnya Reviu LAKIP Pendampingan LK Reviu LK smt I Evaluasi SAKIP Reviu LK smt II

Sasaran Pengawasan Pengelolaan Dana Bansos

Titik-Titik Rawan Pertanggungjawaban Dana Bansos

18

Kelemahan Tim Verifikasi Lapangan

Tititk Rawan Pertanggungjawaban dana bansos

PEMENUHAN PERSYARATAN Lembaga penerima bantuan belum sepenuhnya memenuhi persyaratan administrasi 19

•

Ketidakjelasan dalam sosialisasi.

•

Kelemahan Tim Verifikasi Lapangan dalam membantu penerima Bansos melengkapi persyaratan administrasi

PENYALURAN • Kesalahan nomor rekening • Terlambat diterima

Tititk Rawan Pertanggungjawaban dana bansos 20

Pengelolaan Dana Bantuan 1. Kelemahan MoneV dan Evaluasi dari Pemberi Bantuan, Tim Verifikasi Lapangan


Pelaksanaan kegiatan belum mengacu NSPK Juknis. 2. Pelaksanaan kegiatan administrasi belum tertib. 3. Terdapat duplikasi pengeluaran (dua sumber pembiayaan) terhadap satu kegiatan. 4. Kemahalan harga pengadaan barang/jasa. 5. Kekurangan volume pekerjaan. 6. Kelebihan pembayaran. 7. Kegiatan telah dibayar tetapi pekerjaan belum dilaksanakan. 8. Pengadaaan Fiktif. 9. Keterlambatan atas pelaksanaan kegiatan. 10. Hasil pengadaan tidak dimanfaatkan. 11. Sisa dana kegiatan belum disetor ke kas Negara. 21

PELAPORAN Kelemahan Tim Verifikasi Lapangan dalam membantu penerima Bansos menyusun laporan

• Belum mencerminkan kegiatan yg dilaksanakan • Tidak tepat waktu • Tidak dibuat


22

Opini LK WTP

Pendidikan Anti Korupsi

• Inmendiknas 1/2011 • Pendampingan • Reviu LK,SAKIP,LAKIP • Penertiban BMN • Supervisi SPI • Monev Tindak Lanjut LHP • Penelitian dan Reviw RKA-K/L

• Zona Integritas & WBK • Unit Pengendali Gratifikasi • Pendidikan Anti Korupsi • PRIMA (Program Revitalisasi Integritas Mental Aparatur) • LHKPN • Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) • Pakta Integritas

Outcome Inspektorat Jenderal

Sinergitas Pengawasan • Kebijakan Pengawasan • SPI Unitama, PT, UPT • BPKP • Inspektorat Daerah • KPK • PPATK

Upaya Mencegah Korupsi Niat Sosialisasi

Kampanye

Integrity Fair Niat

Melaksanakan Memperbaiki LHKPN sistem Melaporkan Menegakkan Gratifikasi Etika Perkecil Peluang/Kesempatan korupsi

PAK

Koor&Supervisi GahKor

Dumas Wistle Blower System

A N T I

K O R U P S i

Itjen Kemdikbud Telah Membentuk Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi Kemdikbud

Adalah unit pelaksana program pengendalian gratifikasi yang terdiri dari tim teknis gratifikasi dan sekretariat gratifikasi dan memiliki fungsi fasilitasi dan pelaporan gratifikasi. Kepmendikbud No.072/P/Tahun 2012 tentang Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi Kemdikbud Permendikbud No.51 Tahun 2013 tentang Pengendalian Gratifikasi dilingkungan Kemdikbud

SE Irjen, Larangan Menerima Gratifikasi pada Liburan Hari Raya Idul Fitri

Surat Edaran Irjen 1467/H/KU/2013 tanggal 1 Maret 2013 tentang Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran dan Kinerja Pelaksanaan Tugas 1. Setiap PNS dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dg jabatan dan atau pekerjaannya 2. Unit Kerja dilarang memberi gratifikasi


11

Laporan Penerimaan dan Konsultasi Gratifikasi Tahun 2012 No

Eselon/Auditor Unitama/ Satker /Staf

Bentuk/Lokasi

1

Es 1

Itjen,Dikti, Paudni

Kain Batik, mukena, jilbab, Buku, Plakat, Kain Ulos, Makanan

2

Es2

BSDMP2MP, Pustekkom

Uang, Biaya seminar

2

Es 3

Itjen, Dikti, IPB

Kain Batik, mutiara, Jilbab, kain songket, Sponsor seminar, sajadah, Makanan

3

Auditor

Itjen

Uang, makanan

jumlah

25 laporan


Laporan Penerimaan dan Konsultasi Gratifikasi Tahun 2013 No

Eselon/Audito Unitama/ Satker r/Staf

Bentuk/Lokasi

1

Es 1

Wamen, Sekjen, Staf Ahli Menteri, Kebudayaan, Itjen, Dikmen, Balitbang, Paudni

Kain songket, Kipas, Kain Batik, penginapan, dompet hp, piring antik, bollpoint, uang, buku, tas, rangkaian bunga, kalung, helm, Makanan

2

Es2

Biro Umum, Itjen

Blackberry, Barang kerajinan, buku,

3

Es 3

Itjen

Payung,

4

Es 4

Itjen

Payung

5

Auditor

Itjen

Makanan

6

Staf

Setjen,Dikmen, Dikdas, Balitbnag, Paudni,

Uang, makanan, umroh, sepeda motor

jumlah

135 laporan © Inspektorat Jenderal Kemdikbud 2013

Lemari Gratifikasi

3

Temuan Itjen dan BPK

Perkembangan Opini BPK-RI atas LK Kemdikbud

TMP

TMP

WDP Target

2010

2011

TMP: Tidak Memberikan Pendapat WDP: Wajar Dengan Pengecualian WTP: Wajar Tanpa Pengecualian

2012

2013 WTP

31

Kelemahan pengelolaan Bantuan Sosial

Temuan BPK-RI sbg catatan opini WDP 2012 Instansi/lembaga/perorangan penerima Bansos belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana

Penganggaran

Penggunaan

Instansi/lembaga/perorangan menerima Bansos dari dua bantuan sejenis/ganda Penetapan Bansos tidak sesuai mekanisme Penyaluran Bansos tidak tepat sasaran

Pelaporan

Temuan Inspektorat Jenderal 1

Kelebihan Pembayaran

2

Pengadministrasian kurang tertib

3

Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan

4

Terdapat kegiatan yang belum dapat dilaksanakan meskipun dana sudah terserap.

5

Pajak belum disetor ke Kas Negara

6

Pengelolaan atas dana Bansos tidak tertib (pembukuan, bukti pembayaran tdk dpt dipertanggungjawaban)

7

Tidak dibuat berita acara pemeriksaan dan serah terima barang

8

Hasil bantuan belum dimanfaatkan

9

Pengelolaan administrasi barang inventaris alat kesenian belum sesuai dengan Juknis

Temuan Inspektorat Jenderal 10

Tidak sesuai juknis (RAB, peserta didik)

11

Laporan akhir pelaksanaan kegiatan bantuan sosial belum dibuatDana Bansos digunakan bukan u/ peruntukkannya (mis ATK)

12

13

14

kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar

Kemahalan harga Dana belum disalurkan

Upaya Itjen Mewujudkan Opini WTP LK Kemendikbud Tahun 2013 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Monev TL LHP BPK RI (2010, 2011, 2012, PDTT) Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pengawasan Dini terhadap Program/Kegiatan dan Anggaran Pengawasan/Pemeriksaan fokus pada LK 2013 Meningkatkan Pengawasan dan Reviu thd Satker BLU. Meningkatkan Pengawasan atas pelaksanaan dan penjab penggunaan anggaran dng pendekatan audit berbasis risiko 7. Mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap satker, khususnya pengelolaan kas, pencatatan, pelaporan piutang dan penatausahaan aset tetap, melalui pendampingan penyusunan manajemen berbasis risiko 8. Pendampingan Penyusunan LK Seluruh Satker 9. Review Atas LK, LAKIP/SAKIP Unit Utama dan Kementerian

Lanjutan... 11. 12. 13. 14.

Pengawasan dana Bansos/BSM/Payung Hukum,Sinkronisasi Keuangan Rekening, Belanja Akhir Tahun (Belanja Modal) Kebudayaan, Aset, Renovasi Gedung, Sewa-sewa, Anggaran EO Laporan Keuangan (LK) tidak Terlambat, dll

Setiap Surat Tugas Pejabat dan Pegawai Itjen Ada Penegasan

Semua Pejabat dan Pegawai Itjen Kemdikbud Tidak Menerima Gratifikasi dalam bentuk Apapun dalam Menjalankan Tugas

Grand Disain Pengawasan Anggaran 2012-2015

Satuan Pengawasan Internal di Unitama dan Satker Jangan ada Toleransi

39

TERIMAKASIH

WA 081111 81158

Peningkatan Pengawasan dan Pelaksanaan Program Pelestrarian Budaya dalam Rangka Transparansi dan Akuntabilitas

Recommend Documents