PENILAIAN KINERJA, SISTEM PKB DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA

PENINGKATAN KOMPETENSI KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS SEKOLAH DALAM MENGELOLA IMPLEMENTASI KURIKULUM

PENILAIAN KINERJA, SISTEM PKB DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA

PUSAT PENGEMBANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2015

Penilaian Kinerja, Sistem PKB dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PK, PKB dan PPKP)

1

Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan Komplek Kemdikbud Gedung D Lantai 17, Jln. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, 10270 Telp.(021) 57946110, Fax. (021) 57946110 Kampus Pusbangtendik Jln. Raya Cinangka Km. 19 Bojongsari, Depok, 16517 Telp. (021) 7490411, Fax. (021) 7491174 website: http://bpsdmpk.kemdikbud.go.id/pusbangtendik email: [email protected]

2


SAMBUTAN

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN Pengawas sekolah dan kepala sekolah memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil prestasi belajar siswa. Efektivitas dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar tersebut diperlukan upaya strategis di antaranya peningkatan kompetensi bagi pengawas sekolah dan kepala sekolah melalui pelatihan yang disertai dengan pengukuran mutu secara sistematis. Menindaklanjuti kebutuhan tersebut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (Badan PSDMPK dan PMP) melalui Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan, menyusun Materi Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah dalam Mengelola Implementasi Kurikulum. Materi yang tersusun diharapkan menjadi referensi utama bagi fasilitator dan peserta pelatihan dalam penyelenggaraan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah dalam Mengelola Implementasi Kurikulum. Materi Pelatihan terdiri dari: Manajemen Implementasi Kurikulum, Manajemen dan Kepemimpinan Sekolah, Supervisi Akademik dan Manajerial, Evaluasi Diri Sekolah, Penilaian Kinerja dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PK dan PPK), Pengembangan Kegiatan Intrakurikuler dan Ekstrakurikuler, Pendidikan Inklusif dan Perlindungan Anak, dan Kemitraan Sekolah dengan Pihak Eksternal. Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas dedikasi yang tinggi untuk penyusun materi dan penelaah materi. Terima kasih saya sampaikan kepada pejabat dan staf BPSDMPK dan PMP, widyaiswara, dosen perguruan tinggi, pengawas sekolah, dan kepala sekolah yang telah berpatisipasi aktif sehingga materi pelatihan ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga keberadaan materi dan seluruh perangkat pelatihan lainnya dapat berkontribusi positif terhadap efektivitas penyelenggaraan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah dalam Mengelola Implementasi Kurikulum. Jakarta, Mei 2015 Jaka Kepala Badan PSDMPK dan PMP, Ke K ep

P ro Dr. Syawal Gultom Prof. NIP 196202031987031002


i

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas selesainya penyusunan materi pelatihan Peningkatan Kompetensi Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah dalam Mengelola Implementasi Kurikulum. Materi pelatihan merupakan muatan wajib yang digunakan oleh narasumber, instruktur nasional, pengawas sekolah, dan kepala sekolah. Sasaran dalam meningkatkan kompetensi sesuai dengan tujuan pelatihan antara lain meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Materi Pokok Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah dalam Mengelola Implementasi Kurikulum terdiri dari: Manajemen Implementasi Kurikulum, Manajemen dan Kepemimpinan Sekolah, Supervisi Akademik dan Manajerial, Evaluasi Diri Sekolah, Penilaian Kinerja dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PK dan PPK), Pengembangan Kegiatan Intrakurikuler dan Ekstrakurikuler, Pendidikan Inklusif dan Perlindungan Anak, dan Kemitraan Sekolah dengan Pihak Eksternal. Materi pelatihan ini merupakan salah satu sumber belajar sehingga peserta pelatihan diharapkan dapat memperkaya diri dengan referensi lain yang relevan. Materi yang disusun ini diupayakan untuk menjawab beberapa prinsip dan tujuan utama. Pertama, materi ini diharapkan dapat menunjang pengembangan kompetensi pengawas sekolah yang diturunkan dari kebutuhan pelaksanaan kurikulum pada seluruh level satuan pendidikan. Kedua, setiap materi menunjang sikap keberterimaan, pengetahuan, dan keterampilan serta menumbuhkan daya inisiatif untuk merencanakan strategi dan implementasi perencanaan, pelaksanaan, dan evalausi pengawasan dan pembinaan sekolah sesuai kebutuhan khas implementasi kurikulum. Ketiga, materi yang dipelajari dapat mengurangi resistensi pada implementasi kurikulum pada tingkat satuan pendidikan. Keempat, seluruh materi pelatihan dapat berkontribusi positif terhadap pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang menunjang kompetensi pengawas sekolah dan kepala sekolah dalam mengimplementasikan kurikulum. Kelima, menyelaraskan seluruh kompetensi yang dikembangkan untuk menunjang penjaminan mutu kompetensi lulusan, isi, proses pembelajaran, dan penilaian sesuai dengan karakteristik kurikulum . Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas dedikasi yang tinggi para tim pengembang materi, penyusun dan pengembang perangkat pelatihan. Terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh pejabat dan staf BPSDMPK dan PMP, widyaiswara, dosen perguruan tinggi, pengawas sekolah, dan kepala sekolah yang telah berpatisipasi aktif dalam penyusunan materi ini. Semoga materi pelatihan ini dapat membantu narasumber, instruktur nasional, pengawas sekolah dan kepala sekolah dalam mengimplementasikan kurikulum dan secara khusus bermanfaat sebagai referensi bagi narasumber dan instruktur pada pelatihan Peningkatan Kompetensi Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah dalam Mengelola Implementasi Kurikulum. Jakarta, Mei 2015 Jak Kepala Pusbangtendik, K Ke p

Dr. D r. Muhammad Hatta NIP.195507201983031003 NIP

ii


DAFTAR ISI Hal SAMBUTAN ...............................................................................

i

KATA PENGANTAR .....................................................................

ii

DAFTAR ISI ..............................................................................

iii

PETA KONSEP ............................................................................

v

GLOSARIUM ...............................................................................

vi

I

...........................................................

1

A. Petunjuk Pembelajaran .................................................

1

B. Kompetensi Yang Akan Dicapai .....................................

1

C. Ruang Lingkup Materi .................................................

2

D. Langkah - Langkah Pembelajaran ...................................

2

E. Penilaian .....................................................................

4

KEGIATAN PEMBELAJARAN 1 : PENILAIAN KINERJA (PK) DAN SISTEM PKB

6

II

PENDAHULUAN

A. Deskripsi Materi ..........................................................

6

B. Tujuan Pembelajaran ..................................................

6

C. Uraian Materi ..............................................................

7

1. 2. 3. 4. 5.

Konsep Penilaian Kinerja (PK) Perangkat Instrumen PK Mekanisme PK Guru, PKKS, dan PKPS Simulasi Analisis Data Hasil PKG Mekanisme PKB

7 11 15 33 37

D. Aktivitas Pembelajaran ( LK-SIMULASI-SOAL) ...............

46

E. Rangkuman ...............................................................

46


iii

III

iv

KEGIATAN PEMBELAJARAN 2: PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI (PPK) A. Deskripsi Materi ..........................................................

48

B. Tujuan Pembelajaran ...................................................

49

C. Uraian Materi .............................................................

50

1. Penilaian Prestasi Kerja ..........................................

50

2. Sasaran Kerja Pegawai ..........................................

56

3. Penilaian Ketercapaian SKP ....................................

70

4. Penilaian Perilaku Kerja ..........................................

78

D. Aktivitas Pembelajaran ( LK-SIMULASI-SOAL) ..............

85

E. Rangkuman ................................................................

86

DAFTAR FUSTAKA

88

LAMPIRAN :

89

1. REFLEKSI

89

2. RENCANA TINDAK LANJUT

89


DAFTAR GAMBAR Gambar

Halaman

1.

Mekanisme PKG, PKKS DAN PKPS ...…...............................

15

2.

Diagram Sumber-sumber PKB ..........................................

42

3.

Mekanisme PKB ..............................................................

43

4.

Alur PPK ………………………………………………........................

53


v

DAFTAR TABEL Tabel

vi

Halaman

1.

Contoh Pemberian Nilai .......................................................

19

2.

Tabel Konversi Nilai …………..................................................

20

3.

Konversi Nilai Kinerja Hasil PKG ke persentase Angka Kredit ....

21

4.

Tabel Konversi Nilai ……..…………………………………………………..

26

5.

Bobot Nilai Perolehan Kinerja ….…………………………………………

27

6.

Pengolahan

Hasil

Penilaian

Kinerja

Pengawas

Sekolah/madrasah ……………………..…………………….……………..

32

7.

Transformasi dari Rentang Skor ke Nilai ..............………………..

32

8.

REKAP HASIL PKG SD Suka Hati Tahun 2015 ….…………………..

35

9.

Contoh analisis hasil PKG …………….……………………….…………..

36

10.

Hasil Analisis PKGuru SD Suka hati Tahun 2015 .…….…………..

36

11.

KRITERIA PENILAIAN UNSUR PERILAKU KERJA ………..………..

79


PETA KONSEP Penilaian Kinerja, Sistem PKB dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PK, PKB dan PPKP)

vii

Glosarium Pada Modul ini digunakan beberapa istilah dengan penjelasan makna berikut : Angka kredit

adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang guru dan kepala sekolah dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.

Atasan Pejabat Penilai

adalah atasan langsung dari Pejabat Penilai atau pejabat lain yang ditentukan.

Guru

adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah

Jabatan fungsional guru

adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

Kepala sekolah/ Madrasah

Kepala Sekolah sebagai Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Kepala sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam pedoman adalah guru dan kepala sekolah;

Kepala sekolah

adalah guru yang diberi tugas tambahan memimpin satuan pendidikan

Kegiatan Tugas Jabatan

adalah tugas pekerjaan yang wajib dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi jabatan fungsional guru.

viii


Kegiatan pembelajaran

adalah kegiatan guru dalam menyusun rencana pembelajaran, melaksanakan pembelajaran yang ber mutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan terhadap peserta didik

Kegiatan bimbingan

adalah kegiatan guru dan kepala sekolah dalam menyusun rencana bimbingan, melaksanakan bimbingan, mengevaluasi proses dan hasil bimbingan, serta melakukan perbaikan tindak lanjut bimbingan dengan memanfaatkan hasil evaluasi.

Pengawas Sekolah

adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan mamjerial pada satuan pendidikan

Penilaian Prestasi Kerja

adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS guru dan kepala sekolah;

Perilaku Kerja

adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS guru dan kepala sekolah atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penilaian Prestasi Kerja

adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap guru dan kepala sekolah PNS pada suatu satuan pendidikan sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.

Pejabat Penilai

adalah atasan langsung PNS guru dan kepala sekolah yang dinilai, dengan ketentuan bagi guru oleh kepala sekolah dan bagi kepala sekolah paling rendah oleh pejabat struktural eselon III pada dinas pendidikan setempat.

Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)

adalah PPK Pusat, PPK Daerah Provinsi, dan PPK Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS guru dan kepala sekolah


1

Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah (PKPS)

adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama pengawas sekolah dalam rangka pembinaan karir kepangkatan dan jabatannya

Pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB)

adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitas .

Penilaian kinerja guru (PKG)

adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dan kepala sekolah dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya adalah penilaian tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatan, yang memiliki tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah.

Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS) Rencana Kerja Tahunan (RKT)

adalah rencana yang memuat kegiatan tahunan dan target yang akan dicapai sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh kepala sekolah yang disetujui oleh komite sekolah pada satuan pendidikan.

Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS guru dan kepala sekolah.

Target

adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan fungsional guru yang ditetapkan setiap tahun.

Uraian Tugas

adalah suatu paparan semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.

2


I. PENDAHULUAN A. Petunjuk Pembelajaran 1. Materi ajar ini digunakan selama mengikuti pelatihan pada mata latih PK, PKKS, PKB DAN PPK dengan alokasi waktu 4 Jam Pelajaran atau 180 menit untuk tahap In Service Learning 1, 200 Jam Pelajaran untuk keseluruhan materi latih termasuk implementasi penilaian kinerja guru di wilayah binaannya pada tahap On The Job Learning, dan 24 jam pelajaran untuk seluruh materi latih pada tahap In Service Learning 2. 2. Materi ajar ini memandu ketercapaian kompetensi yang harus dicapai selama proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik dan model Problem Based Learning (PBL), sehingga peserta berperan aktif selama pelatihan untuk memperoleh pengalaman belajar yang optimal. 3. Selama pembelajaran materi pokok/submateri pokok peserta difasilitasi dengan Lembar Kegiatan (LK) yang tersedia pada bahan ajar ini dan juga terpisah dari bahan ajar ini sehingga dapat mendukung ketercapaian tujuan pembelajaran. 4. Penilaian dilakukan selama proses pembelajaran dalam pelatihan dan produk yang dihasilkan oleh peserta baik secara individu/dan atau kelompok. B. Kompetensi Yang akan Dicapai Setelah mengikuti pelatihan ini peserta pelatihan mampu: Dalam pelatihan ini para peserta akan memiliki kemampuan dalam memahami pengetahuan, sikap dan keterampilan secara utuh perihal Kompetensi guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah dalam bidang penilaian kinerja guru, kepala sekolah dan pengawas, pengembangan keprofesian berkelanjutan serta penilaian prestasi kerja pegawai. Dampak dari pemahaman ini adalah peningkatan prestasi kerja yang akan berimbas pada peningkatan kualitas pendidikan bagi peserta didik.


3

C. Ruang Lingkup Materi Ruang lingkup materi memuat dua hal yaitu: 1. Penilaian Kinerja dan Sistem PKB yang meliputi pembahasan al: a. Konsep Penilaian Kinerja (PK): meliputi pembahasan Konsep Penilaian Kinerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah secara reguler b. Perangkat Instrumen PK: meliputi pembahasan (1) Perangkat Penilaian Kinerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah; (2) Simulasi

PKG,

PKKS,

PKPS

secara

transparan

dan

dapat

dipertanggungjawabkan (3) Simulasi analisis data hasil PK Guru c.

Proses dan Prosedur PK dan Sistem PKB: meliputi pembahasan (1) Mekanisme PKB dalam pengembangan karir Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas serta latihan merencanakan PKB berbasis hasil PKG

2. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil terdiri atas unsur SKP dan PK. Penilaian prestasi kerja PNS guru dan kepala sekolah terdiri atas unsur SKP dan PK, dengan uraian sebagai berikut. a. SKP meliputi pembahasan tentang (1) konsep penilaian prestasi kerja (2) Prosedur penyusunan SKP dan (3) Terget dalam SKP b. Penilaian ketercapaian SKP yang akan mengupas tentang proses dan prosedur penilaian dalam SKP. c.

PPK memuat pemahaman tentang (1) komponen perilaku kerja dan (2) prosedur penilaian perilaku kerja

D. Langkah-Langkah Pembelajaran Pembelajaran

materi

Penilaian

Kinerja,

Pengembangan

Keprofesian

Berkelanjutan Dan Penilaian Prestasi Kerja terdiri dari tiga tahapan, yaitu: 1. In Service Learning 1 Secara umum langkah pembelajaran pada In Service Learning 1 adalah sebagai berikut : a. Pendahuluan pembelajaran diawali dengan pengondisian peserta latih dengan melakukan ice breaker yang relevan dengan materi Penilaian

4


Kinerja, Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Dan Penilaian Prestasi Kerja. Selanjutnya menyampaikan tujuan pembelajaran. b. Curah pendapat dari masing-masing perserta latih berkaitan dengan pengalaman

peserta

dalam

melaksanakan

Penilaian

Kinerja,

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Dan Penilaian Prestasi Kerja. c.

Input konsep materi Penilaian Kinerja, Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Dan Penilaian Prestasi Kerja oleh fasilitator dan dilanjutkan dengan mendiskusikan konsep dasar Penilaian Kinerja, Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Dan Penilaian Prestasi Kerja.

d. Kegiatan pembelajaran Penilaian Kinerja, Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Dan Penilaian Prestasi Kerja dirancang menggunakan pendekatan saintifik dan model Problem Based Learning.

Problem Based Learning

Sintak

yang harus dilakukan oleh peserta latih

adalah sebagai berikut: 1) mengidentifikasi masalah; 2) menetapkan masalah; 3) mengembangkan alternatif solusi; 4) menyusun tindakan strategis; 5) melihat ulang dan mengevaluasi. Selama proses berlangsung, peserta latih membaca referensi, berdiskusi, memecahkan masalah, mengerjakan tugas berdasarkan lembar

kerja,

mempresentasikan

hasil,

dan

merefleksikan

pembelajaran kemitraan sekolah dengan pihak eksternal. e. Menyusun rencana tindak berdasarkan format yang telah disediakan.


5

2. On The Job Learning Pada tahap On The Job Learning, peserta latih mengerjakan tugas berdasarkan rencana tindak yang disusun pada saat pelatihan In Service

Learning 1 3. In Service Learning 2 Pada tahap In Service Learning 2, peserta latih mempresentasikan seluruh hasil pada On The Job Learning . Secara rinci langkah kegiatan pembelajaran diuraikan pada bagian aktivitas pembelajaran dalam materi latih ini. E. Penilaian Penilaian dalam pelatihan kepala sekolah dan pengawas sekolah dimaksudkan sebagai pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian kompetensi meliputi penilaian otentik yang terdiri atas komponen sikap, pengetahuan dan keterampilan. penilaian diri berupa refleksi setiap peserta, penilaian

berbasis

menggunakan

portofolio

format

berupa

observasi

yang

hasil

kinerja,

akan

dilakukan

Penilaian ketika

sikap proses

pembelajaran/pelatihan berlangsung oleh fasilitator dan penilaian teman sejawat. Untuk penilaian pengetahuan menggunakan hasil pretes dan postes sebagai

tolok

keterampilan

ukur

ketercapaian

dilakukan

dalam

kompetensi.

proses

ketika

Sedangkan pembelajaran

penilaian sedang

berlangsung, ketika dengan menggunakan format observasi. 1. Penilaian otentik Merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai sikap, pengetahuan dana keterampilan, mulai dari masukan (input), proses

sampai keluaran (output) pembelajar an/pelatihan. Penilaian

otentik ini bersifat alami, apa adanya dan tidak dalam suasana tertekan, para peserta akan mengikuti semua kegiatan pelatihan, dan mengerjakan tugas-tugas berupa latihan kerja dan selanjutnya akan melakukan simulasi dan peer teaching.

6


x Penilaian sikap dilakukan dengan mengamati sikap peserta sejak awal pelatihan sampai berakhirnya pelatihan, meliputi: disiplin, kerjasama, tanggung jawab, dan saling menghargai x Penilaian pengetahuan dilakukan melalui tes tertulis, meliputi: pretes untuk mengukur kemampuan awal peserta, menggunakan instrumen tes. Postes dilakukan di akhir pelatihan untuk mengukur kemampuan akhir peserta terhadap materi PK, PB dan PPK. x Penilaian keterampian meliputi: keterampilan berpikir reaktif, interaktif serta kontribusi dalam kerja kelompok. 2. Penilaian diri Penilaian ini merupakan salah satu teknik penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dilakukan sendiri oleh peserta pelatihan bersifat reflektif. Penilaian diri oleh peserta pelatihan ini akan dianalisis oleh fasilitator dengan menggunakan lembar penilaian diri 3. Penilaian berbasis portofolio Merupakan penilaian yang dilaksanakan untuk menilai keseluruhan entitas proses belajar peserta pelatihan termasuk hasil penugasan baik bersifat individu dan atau kelompok, selama masa pelatihan berlangsung (IN-ONIN).


7

II. KEGIATAN PEMBELAJARAN 1 : PENILAIAN KINERJA (PK)

A. Deskripsi Materi Mata diklat ini membahas tentang 1. Konsep penilaian kinerja guru (PKG) kelas dan mata pelajaran; konsep PKG dengan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah (PKKS); dan konsep penilaian penilaian Pengawas sekolah (PKPS); 2. Manfaat penilaian kinerja; 3. Ruang lingkup penilaian kinerja. 4. Perangkat instrumen penilaian kinerja 5. Simulasi penilaian kinerja. 6. Analisis hasil PKG 7. Mekanisme PKB dalam pengembangan karir guru, kepala sekolah dan pengawas. 8. Perencanaan PKB berbasis PKG 9. Sasaran kinerja pegawai 10. Penilaian ketercapaian SKP 11. Penilaian perilaku kerja B. Tujuan Pembelajaran Setelah peserta mempelajari materi tentang PKG, PKKS dan PKPS, peserta diharapkan mampu : 1. Menjelaskan pengertian PKG, PKKS dan PKPS Secara reguler; 2. Mengidentifikasi manfaat PKG, PKKS dan PKPS; 3. Mampu membedakan aspek/ruang lingkup PKG, PKKS dan PKPS

8


C. Uraian Materi 1. Konsep Penilaian Kinerja a. Pengertian Kinerja 1) Penilaian Kinerja Guru (PKG) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, PKG adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. Pelaksanaan tugas utama guru tidak dapat dipisahkan dari kemampuan seorang guru dalam penguasaan pengetahuan, penerapan pengetahuan dan keterampilan 2) Penilaian Kinerja Kepala Sekolah Penilaian tiap butir tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir kepangkatan dan jabatan termasuk guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah. 3) Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah Penilaian kinerja pengawas sekolah (PKPS) adalah penilaian kinerja (performance assessment) merupakan penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama pengawas sekolah dalam rangka pembinaan karir kepangkatan dan jabatannya b. Manfaat Penilaian Kinerja Penilaian kinerja guru , penilaian kinerja kepala sekolah dan penilaian kinerja pengawas sekolah dapat ditunjukkan pada tabel berikut :


9

PKG 1. Menilai kemampuan guru dalam menerapkan semua kompetensi dan kete rampilan yang diperlukan pada proses pembelajaran 2. menghitung angka kredit yang diperoleh guru atas kinerja pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah yang dilakukannya pada tahun tersebut 3. menentukan berbagai kebijakan yang terkait dengan peningkatan mutu dan kinerja guru

PKPS

PKKS 1. bahan perencanaan PKB bagi kepala sekolah

1.

2. Untuk mengetahui kinerja kepala sekolah dalam semua kompetensi

2. Mengembangkan analisis kekuatan dan kelemahan proses dan hasil pelaksanaan tugas pengawas sebagai dasar pengembangan dan perbaikan mutu profesi

3. bahan peningkatan karir dan promosi jabatan

3. Mengetahui capaian pelaksanaan kinerja yang telah dilakukannya selama satu periode tertentu, sebagai bagian dari refleksi diri, dalam rangka meningkatkan kualitas kerjanya di masa berikutnya 4. Mengelola sistem informasi hasil pengawasan berupa profil kinerja pengawas sekolah

4. bahan pertimbangan perpanjangan tugas KS

sebagai bahan bukti fisik kelengkapan usulan penilaian angka kredit pengawas

5. menghitung angka kredit kepala sekolah pada tahun tersebut

10


c.

Ruang Lingkup Penilaian Kinerja. 1) Penilaian kinerja guru a) Penilaian Kinerja Guru Kelas/Mata Pelajaran Penilaian kinerja yang terkait dengan pelaksanaan proses pembelajaran bagi guru mata pelajaran atau guru kelas, meliputi

kegiatan

merencanakan

dan

melaksanakan

pembelajaran, mengevaluasi dan menilai, menganalisis hasil penilaian, dan melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian dalam menerapkan 4 (empat) domain kompetensi yang harus dimiliki oleh guru sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Pengelolaan pembelajaran tersebut mensyaratkan guru menguasai 24 (dua puluh empat) kompetensi yang dikelompokkan ke dalam kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Untuk mempermudah penilaian dalam PKG, 24 (dua puluh empat) kompetensi tersebut dirangkum menjadi 14 (empat belas) kompetensi sebagaimana dipublikasikan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Rinciannya sebagai berikut: No

Ranah Kompetensi

Jumlah Kompetensi

Indikator

1

Pedagogik

7

45

2

Kepribadian

3

18

3

Sosial

2

6

4

Profesional

2

9

Total

14

78


11

b) Penilaian kinerja guru dengan tugas tambahan sebagai kepala sekolah No

Kompetensi

Kriteria

Indikator Kinerja

1.

Kepribadian dan sosial

7

29

2.

Kepemimpinan pembelajaran

10

41

3.

Pengembangan sekolah/ madrasah

7

28

4.

Pengelolaan sumber daya

8

32

5.

Kewirausahaan

5

20

6.

Supervisi pembelajaran

3

12

40

162

dinilai

berdasarkan

Jumlah

2) Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah Kinerja

pengawas

Peraturan

Menteri

sekolah/madrasah Pendayagunaan

Aparatur

Negara

dan

Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya dalam melaksnakan supervisi akademik dan supervisi manajerial. Berdasarkan peraturan tersebut, terdapat 4 (empat) aspek penilaian dalam melaksanakan supervisi akademik dan supervisi manajerial, yaitu

aspek

penyusunan program pengawasan, aspek pelaksanaan program pengawasan,

dan

aspek

evaluasi

pelaksanaan

program

pengawasan, dan aspek membimbing dan melatih profesional guru dan/atau kepala sekolah. Dari keempat aspek tersebut, dimunculkan bentuk kinerja yang dapat diukur dan indikator kinerjanya, seperti yang terlihat pada tabel berikut: NO

KOMPONEN

MADYA

UTAMA

1

Penyusunan program pengawasan

12

14

14

2

Pelaksanaan program pengawasan

3

5

5

3

Evaluasi hasil program pengawasan

4

6

7

4

Pembimbingan dan Pelatihan Profesional Guru dan/atau KS

3

12

15

22

37

41

Jumlah

12

MUDA


Pelaksanaan penilaian kinerja guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah memiliki waktu pelaksanaan yang berbeda. Berikut waktu penilaian kinerja guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah PKG

PKKS

PKG dilakukan sekali dalam satu tahun meliputi pengamatan dan pemantauan. Pemantauan sepanjang tahun, pengamatan pada akhir bulan Desember. Hasilnya dapat digunakan sebagai bahan penyusunan evadir dan rencana PKB tahun berikutnya.

PKKS dilaksanakan secara periodik setiap tahun dan secara berkala diatur sesuai surat pengangkatannya sebagai kepala sekolah/madrasah.

Hasil PKG digunakan untuk menganalisis kemajuan yang dicapai guru dalam pelaksanaan PKB Masa penilaian : Januari s.d. Desember setiap tahun. Hasil PKG menjadi bagian capaian sasaran kerja pegawai (SKP) tahun berjalan . dan dilaksanakan dengan sistem paket.

Proporsi penilaian kinerja kepala sekolah adalah setiap tahun: 25% dari PKG dan 75% dari PKKS

PKPS PKPS dilaksanakan secara periodik setiap tahun. Penilaian dilaksanakan bersiklus yang diatur tersendiri yang disesuaikan dengan kalender pengawasan sekolah.

Penilaian kinerja 4 (empat) tahunan dilaksanakan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan penilaian kinerja oleh tim penilai.

2. Perangkat Instrumen Penilaian Kinerja Dalam pelaksanaan penilaian kerja dibutuhkan perangkat pelaksanaan penilaian kinerja. Perangkat yang harus digunakan oleh penilai untuk melaksanakan penilaian kinerja guru agar diperoleh hasil penilaian yang obyektif, akurat, tepat, valid, dan dapat dipertanggung-jawabkan adalah; a. PKG


13

1) Pedoman Penilaian Kinerja Guru Pedoman PKG mengatur tentang tata cara penilaian dan normanorma yang harus ditaati oleh penilai, guru yang dinilai, serta unsur lain yang terlibat dalam proses penilaian (dikenal dengan nama “Buku 2 Pedoman PKG”). 2) Instrumen Penilaian Kinerja Guru Instrumen penilaian kinerja yang relevan dengan tugas guru, terdiri dari: a) Instrumen-1:

Pelaksanaan

Pembelajaran

untuk

guru

kelas/mata pelajaran (Lampiran 1); b) Instrumen-2: Pelaksanaan Pembimbingan untuk guru Bim bingan dan Konseling/ Konselor (Lampiran 2); dan c) Instrumen-3: Pelaksanaan Tugas Tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/ madrasah (Lampiran 3). Instrumen-3 terdiri dari beberapa instrumen terpisah sesuai dengan tugas tambahan yang diemban guru Instrumen penilaian kinerja pelaksaaan pembelajaran atau terdiri dari: • Lembar pernyataan kompetensi, indikator, dan cara menilai Lembar ini berisi daftar dan penjelasan tentang ranah kompetensi, kompetensi, dan indikator kinerja guru yang harus diukur (Lampiran 1A atau 1.A.1). • Format laporan dan evaluasi per kompetensi Format catatan dan evaluasi penilaian kinerja per kompetensi digunakan untuk mencatat semua hasil pengamatan dan pemantauan yang telah dilakukan, sebagai bukti pelaksanaan penilaian kinerja guru. Catatan ini harus dilengkapi dengan bukti-bukti fisik tertentu, misalnya dokumen pembelajaran dan penilaian, alat peraga dan media pembelajaran, atau dokumen

14


lain yang menguatkan bukti kinerja guru. Berdasarkan catatan hasil pengamatan dan pemantauan serta bukti fisik yang ada, penilai di sekolah memberikan skor 0, 1, 2, pada setiap indikator kinerja guru pada tabel yang disediakan. Persentase perolehan skor per kompetensi kemudian dikonversikan ke nilai 1, 2, 3, 4, (Lampiran 1B atau Lampiran 1.A.2). • Format rekap hasil PKG Nilai per kompetensi kemudian direkapitulasi ke format rekap hasil PKG untuk mendapatkan nilai total PKG (Lampiran 1C atau Lampiran 1.A.3). Nilai inilah yang selanjutnya dikonversi ke skala

nilai

kinerja

menurut

Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 untuk diperhitungkan sebagai perolehan angka kredit guru di tahun tersebut. Format rekap hasil PKG dipergunakan untuk merekapitulasi hasil PKG formatif dan sumatif. Format ini juga dipergunakan untuk memantau kemajuan guru yang hasil PKG formatifnya mempunyai nilai di bawah standar (1 dan/atau 2), lihat panduan program PKB. Ketiga format rekap hasil PKG akan dipergunakan sebagai masukan untuk menyusun laporan kendali kinerja guru. Fomat rekap

hasil

PKG

sumatif

dipergunakan

sebagai

dasar

penghitungan angka kredit bagi tim penilai jabatan fungsional guru di tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau pusat sesuai kewenangannya. • Format perhitungan angka kredit Setelah memperoleh nilai total PKG untuk pembelajaran, pembimbingan atau tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah, penilai dapat melakukan perhitungan angka kredit. Perhitungan angka kredit hasil PKG dapat dilakukan di sekolah tetapi sifatnya hanya untuk keperluan


15

estimasi perolehan angka kredit. Bagi tim penilai di tingkat kabupaten/kota, angka kredit hasil perhitungan tim penilai tersebut

akan

dipergunakan

sebagai

dasar

penetapan

perolehan angka kredit guru (Lampiran 1D atau Lampiran 1.A.4). b. Perangkat penilaian kinerja kepala sekolah Seperti halnya penilaian kinerja guru, perangkat penilaian kinerja kepala sekolah terdiri dari 1) Pedoman Penilaian Kinerja Kepala Sekolah Pedoman ini berisi konsep penilaian kinerja, ruang lingkup penilaian kinerja, dan prosedur penilaian kepala sekolah/ madrasah. 2) Instrumen Penilaian Kinerja Kepala Sekolah. Instrumen ini umumnya berbentuk program “excel” yang terdiri dari data supervisi, cover instrumen, instrumen, skor, lampiran 1. Rekap umum, laporan dan hasil. Dalam instrumen terdiri dari 6 kompetensi, 40 kriteria kinerja dan 162 indikator kinerja. Bentuk instrumen tersebut memudahkan penilai mengetahui secara cepat hasil penilain kinerja kepala sekolah yang telah dilakukan, sehingga berguna bagi pelaporan, perencanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan serta bahan masukan bagi peningkatan kompetensi dan penjaminan mutu kepala sekolah c.

Perangkat Penilaian Pengawas Sekolah Penilaian kinerja pengawas sekolah menggunakan perangkat sebagai berikut: 1) Pedoman Penilaian 2) Instrumen Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah Muda

16


3) Instrumen Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah Madya 4) Instrumen Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah Utama 5) Rubrik Penilaian (catatan: instrumen dalam bentuk “excel” sudah dikembangkan) Dalam setiap instrumen terdiri dari cover, Identitas Pengawas, Petunjuk Pengisian Instrumen Dan Penghitungan Skor Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah, Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah (Muda, Madya atau Utama) dengan jumlah komponen yang berbedabeda. 3. Mekanisme PK Guru, PKKS dan PKPS a. Proses dan Prosedur PKG Proses PKG dilakukan melalui empat tahapan persiapan, pelaksanaan (pengumpulan fakta), penilaian dan pelaporan. Secara umum dapat dilihat dari gambar berikut. Daftar Gambar: 1 Mekanisme PKG, PKKS DAN PKPS

1) Tahap Persiapan Dalam tahap persiapan, hal-hal yang harus dilakukan oleh penilai maupun guru yang akan dinilai.


17

• memahami Pedoman PKG, terutama tentang sistem yang diterapkan dan posisi PKG,dalam kerangka pembinaan dan pengembangan profesi guru • memahami pernyataan kompetensi guru yang telah dijabarkan dalam bentuk indikator kinerja; • memahami penggunaan instrumen PKG,dan tata cara penilaian yang akan dilakukan, termasuk cara mencatat semua hasil pengamatan dan pemantauan, serta mengumpulkan dokumen dan bukti fisik lainnya yang memperkuat hasil penilaian; dan • memberitahukan rencana pelaksanaan PKG,kepada guru yang akan dinilai sekaligus menentukan rentang waktu jadwal pelaksanaannya 2) Tahap Pelaksanaan Beberapa tahapan PKG,yang harus dilalui oleh penilai sebelum menetapkan nilai untuk setiap kompetensi, adalah sebagai berikut. • Sebelum Pengamatan Pertemuan awal antara penilai dengan guru yang dinilai sebelum dilakukan pengamatan dilaksanakan di ruang khusus tanpa

ada

orang

ketiga.

Pada

pertemuan

ini,

penilai

mengumpulkan dokumen pendukung dan melakukan diskusi tentang berbagai hal yang tidak mungkin dilakukan pada saat pengamatan. Semua hasil diskusi, wajib dicatat dalam format laporan dan evaluasi per kompetensi (Lampiran 1B) sebagai bukti penilaian kinerja. Untuk pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah dapat dicatat dalam lembaran lain karena tidak ada format khusus yang disediakan untuk proses pencatatan ini • Selama Pengamatan

18


Selama pengamatan di kelas dan/atau di luar kelas, penilai wajib mencatat semua kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran atau pembimbingan, dan/atau dalam pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah. Dalam konteks ini, penilaian kinerja dilakukan dengan menggunakan instrumen yang sesuai untuk masing-masing penilaian kinerja. Untuk menilai guru yang melaksanakan proses pembelajaran atau pembimbingan, penilai

menggunakan

instrumen

PKG,pembelajaran

atau

pembimbingan. Pengamatan kegiatan pembelajaran dapat dilakukan di kelas selama proses tatap muka tanpa harus mengganggu proses pembelajaran. Pengamatan kegiatan pembimbingan dapat dilakukan selama proses pembimbingan baik yang dilakukan dalam kelas maupun di luar kelas, baik pada saat pembimbingan individu maupun kelompok. Penilai wajib mencatat semua hasil pengamatan pada format laporan dan evaluasi per kompetensi tersebut (Lampiran 1B) atau lembar lain sebagai bukti penilaian kinerja. Jika diperlukan, proses pengamatan dapat dilakukan lebih dari satu •

Setelah Pengamatan Pada pertemuan setelah pengamatan pelaksanaan proses pembelajaran,

pembimbingan,

atau

pelaksanaan

tugas

tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah, penilai dapat mengklarifikasi beberapa aspek tertentu yang masih

diragukan.

Penilai

wajib

mencatat

semua

hasil

pertemuan pada format laporan dan evaluasi per kompetensi tersebut (Lampiran 1B) atau lembar lain sebagai bukti penilaian kinerja. Pertemuan dilakukan di ruang khusus dan hanya dihadiri oleh penilai dan guru yang dinilai 3) Tahap Pemberian Nilai


19

• Penilaian Pada tahap ini penilai menetapkan nilai untuk setiap kompetensi dengan skala nilai 1, 2, 3, atau 4. Sebelum pemberian nilai tersebut, penilai terlebih dahulu memberikan skor 0, 1, atau 2 pada masing-masing indikator untuk setiap kompetensi. Pemberian skor ini harus didasarkan kepada catatan hasil pengamatan dan pemantauan serta bukti-bukti berupa dokumen lain yang dikumpulkan selama proses PKG,. Pemberian nilai untuk setiap kompetensi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Pemberian skor 0,1, atau 2 untuk masing-masing indikator setiap kompetensi. Pemberian skor ini dilakukan dengan cara membandingkan rangkuman catatan hasil pengamatan dan pemantauan di lembar format laporan dan evaluasi per kompetensi

dengan

indikator

kinerja

masing-masing

kompetensi .Aturan pemberian skor untuk setiap indikator adalah: Skor 0 : menyatakan indikator tidak dilaksanakan, atau tidak menunjukkan bukti, Skor 1 : menyatakan indikator dilaksanakan sebagian, atau ada bukti tetapi tidak lengkap Skor 2 : menyatakan indikator dilaksanakan sepenuhnya, atau ada bukti yang lengkap.

20


Tabel : 1 Contoh Pemberian Nilai Contoh Pemberian Nilai Kompetensi tertentu pada proses PKG Kelas/Mata Pelajaran/Bimbingan Konseling/Konselor Penilaian Kompetensi 1: Mengenal karakteristik peserta didik Indikator Skor 1. Guru dapat mengidentifikasi karakteristik belajar setiap 0 1 peserta didik di kelasnya. 2. Guru memastikan bahwa semua peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpar 0 1 tisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. 3. Guru dapat mengatur kelas untuk memberikan kesempatan belajar yang sama pada semua peserta 0 1 didik dengan kelainan fisik dan kemampuan belajar yang berbeda. 4. Guru mencoba mengetahui penyebab penyimpangan perilaku peserta didik untuk mencegah agar perilaku 1 0 tersebut tidak merugikan peserta didik lainnya. 5. Guru membantu mengembangkan potensi dan 0 1 mengatasi kekurangan peserta didik. 6. Guru memperhatikan peserta didik dengan kelemahan fisik tertentu agar dapat mengikuti aktivitas 0 1 pembelajaran, sehingga peserta didik tersebut tidak termarginalkan (tersisihkan, diolok-olok, minder, dsb.). Total skor yang diperoleh 1+2+2+0+2+0=7

2 2

2

2 2

2

Skor Maksimum Kompetensi =banyaknya indikator dikalikan dengan skor tertinggi

6 x 2 = 12

Persentase skor kompetensi = total skor yang diperoleh dibagi dengan Skor Maksimum Kompetensi dikalikan 100%

7/12 x 100% = 58.33%

Konversi Nilai Kompetensi (0 % < X ≤ 25 % = 1; 25 % <X ≤ 50 % = 2; 50 % < X ≤ 75 % = 3; dan 75 % < X ≤ 100 % = 4)

58.33% berada pada rentang 50 % < X ≤ 75 %, jadi kompetensi 1 ini nilainya 3

Perolehan skor untuk setiap kompetensi tersebut selanjutnya dijumlahkan dan dihitung persentasenya dengan cara total skor yang diperoleh dibagi dengan total skor maksimum kompetensi dan mengalikan dengan 100%. Perolehan persentase skor pada setiap kompetensi ini kemudian dikonversikan ke skala nilai 1, 2, 3, atau 4. Konversi skor 0, 1 dan 2 ke dalam nilai kompetensi sesuai tabel berikut Kemudian, nilai setiap kriteria/indikator dijumlahkan dan hitung rata-ratanya.


21

Tabel 2: Tabel Konversi Nilai Rentang Total Skor “X”

Nilai Kompetensi

0% < X ≤ 25%

1

25% < X ≤ 50%

2

50% < X ≤ 75%

3

75% < X ≤ 100%

4

Nilai setiap kompetensi tersebut kemudian direkapitulasi dalam format hasil penilaian kinerja guru (Lampiran 1C) untuk mendapatkan nilai total PKG. Untuk penilaian kinerja guru. Nilai total ini selanjutnya dikonversikan ke dalam skala nilai sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 16 Tahun 2009. Konversi ini dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

Keterangan • Nilai PKG (skala 100) maksudnya nilai PKG Kelas/Mata Pelajaran, Bimbingan dan Konseling/Konselor atau tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah dalam skala 0 - 100 menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009. • Nilai PKG adalah nilai PKG Kelas/Mata Pelajaran, yang diperoleh dalam proses PKG sebelum diubah dalam skala 0 – 100 menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009. • Nilai PKG Tertinggi adalah nilai tertinggi PKG yang dapat dicapai, yaitu 56 (=14 x 4) bagi P PKG pembelajaran (14 kompetensi)

Berdasarkan hasil konversi nilai PKG ke dalam skala nilai sesuai dengan PermenegPAN dan RB Nomor 16 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, selanjutnya dapat ditetapkan sebutan dan persentase angka kreditnya sebagaimana tercantum dalam tabel 1.

22


Tabel 3: Konversi Nilai Kinerja Hasil PKG ke persentase Angka Kredit

Nilai Hasil PK GURU

Sebutan

Persentase Angka kredit

91 – 100

Amat baik

125%

76 – 90

Baik

100%

61 – 75

Cukup

75%

51 – 60

Sedang

50%

≤ 50

Kurang

25%

4) Tahap Pelaporan Setelah nilai PKG formatif dan sumatif diperoleh, penilai wajib melaporkan hasil PKG kepada pihak yang berwenang untuk menindaklanjuti hasil PKG tersebut. Hasil PKG formatif dilaporkan kepada kepala sekolah/koordinator PKB sebagai masukan untuk merencanakan kegiatan PKB tahunan. Hasil PKG sumatif dilaporkan kepada tim penilai tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, atau tingkat pusat sesuai dengan kewenangannya. Laporan PKG sumatif ini digunakan oleh tim penilai tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau pusat sebagai dasar perhitungan dan penetapan angka kredit (PAK) tahunan yang selanjutnya dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat dan jabatan fungsional guru. Laporan mencakup: (1) Laporan dan evaluasi per kompetensi sesuai format; (ii) Rekap hasil PKG sesuai format; dan (iii) dokumen pendukung lainnya. 5) Konversi Nilai Hasil PKG ke Angka Kredit Nilai kinerja guru hasil PKG perlu dikonversikan ke skala nilai menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Hasil konversi ini selanjutnya digunakan untuk menetapkan sebutan hasil PKG dan persentase perolehan angka kredit sesuai pangkat dan jabatan fungsional guru. Sebelum melakukan pengkonversian hasil PKG ke angka kredit, tim penilai harus melakukan verifikasi terhadap hasil


23

PKG. Kegiatan verifikasi ini dilaksanakan dengan menggu-nakan berbagai dokumen (Hasil PKG yang direkapitulasi dalam Format Rekap Hasil PKG, catatan hasil pengamatan, studi doku-men, wawancara, dan sebagainya yang ditulis dalam Format La-poran dan Evaluasi per kompetensi beserta dokumen pendu-kungnya) yang disampaikan oleh sekolah untuk pengusulan penetapan angka kredit. Jika diperlukan dan dimungkinkan, kegiatan verifikasi hasil PKG dapat mencakup kunjungan ke sekolah/madrasah oleh tim penilai tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau pusat. Pengkonversian hasil PKG ke Angka Kredit adalah tugas Tim Penilai Angka Kredit kenaikan jabatan fungsional guru

di

tingkat

kabupaten/kota,

provinsi,

atau

pusat.

Penghitungan angka kredit dapat dilakukan di tingkat sekolah, tetapi hanya untuk keperluan estimasi perolehan angka kredit guru. Angka kredit estimasi berdasarkan hasil perhitungan PKG yang dilaksanakan di sekolah, selanjutnya dicatat dalam format penghitungan angka kredit yang ditanda-tangani oleh penilai, guru yang dinilai dan diketahui oleh kepala sekolah. Bersamasama dengan angka angka kredit dari unsur utama lainnya (pengembangan diri, publikasi ilmiah dan karya inovatif) dan unsur penunjang, hasil perhitungan PKG yang dilakukan oleh tim penilai tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau pusat akan direkap dalam Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) untuk proses penetapan angka kredit kenaikan jabatan fungsional guru Konversi nilai PKG bagi guru tanpa tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah Konversi nilai PKG ke angka kredit dilakukan berdasarkan Tabel 1 di atas. Selanjutnya berdasarkan Permenneg PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009, perole-han angka kredit untuk pembelajaran atau pembimbingan setiap tahun bagi guru diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut:

24


Keterangan: • AKPKB adalah angka kredit PKB yang diwajibkan (subunsur pengembang an diri, karya ilmiah, dan/atau karya inovatif). • AKP adalah angka kredit unsur penunjang sesuain ketentuan PermenegPAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009. • JM adalah jumlah jam mengajar (tatap muka) guru di sekolah/madrasah atau jumlah konseli yang dibimbing oleh guru BK/Konselor per tahun. • JWM adalah jumlah jam wajib mengajar (24 – 40 jam tatap muka per minggu) bagi guru pembelajaran • NPK adalah persentase perolehan angka kredit sebagai hasil penilaian kinerja. • 4 adalah waktu rata-rata kenaikan pangkat reguler, (4 tahun). • JM/JWM = 1 bagi guru yang mengajar 24-40 jam tatap muka per minggu. • JM/JWM = JM/24 bagi guru yang mengajar kurang dari 24 jam tatap muka per minggu

AKK, AKPKB dan AKP yang dipersyaratkan untuk guru dengan jenjang/ pangkat tertentu ditetapkan berdasar Pasal 18 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 16 Tahun 2009. Menurut peraturan ini, jenjang jabatan fungsional guru terdiri dari; Guru Pertama, Guru Muda, Guru Madya, dan Guru Utama. Seorang Guru yang akan dipromosikan. b. Proses dan Prosedur PKKS 1) Proses Penilaian Penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah dilaksanakan oleh pengawas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Propinsi/Kabupaten/ Kota sesuai dengan kewenangannya, sesuai dengan pendekatan penilaian 360°. Penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah harus dilakukan dengan menggali informasi dari unsur-unsur pemangku kepentingan (stakeholders) yang meliputi komite sekolah/ madrasah, guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik bila diperlukan. Penilaian dilakukan dengan cara memberikan skor


25

pada setiap kriteria berdasarkan kelengkapan dan keabsahan bukti yang releven dan teridentifikasi. Bukti-bukti dapat berupa data, dokumen, kondisi lingkungan fisik sekolah/madrasah, perilaku dan budaya, dan lain-lain yang dapat diidentifikasi oleh Penilai melalui pengkajian, pengamatan, dan penggalian

informasi

dari

pihak-pihak

yang

terkait

di

sekolah/madrasah seperti guru, pegawai, komite sekolah/ madrasah, dan peserta didik. Penilai mencatat semua bukti yang teridentifikasi pada tempat yang disediakan pada setiap kriteria penilaian. Bukti-bukti yang dimaksud dapat berupa: bukti yang teramati (tangible evidences) seperti: · dokumen-dokumen tertulis. · kondisi sarana/prasarana (hardware dan/atau software) dan lingkungan sekolah/madrasah. · foto, gambar, slide, video. · produk-produk peserta didik. bukti yang tidak teramati (intangible evidences) seperti · sikap dan perilaku kepala sekolah/madrasah. · budaya dan iklim sekolah/madrasah. Bukti-bukti ini dapat diperoleh melalui pengamatan, wawancara dengan pemangku kepentingan pendidikan (guru, komite, peserta didik, mitra dunia usaha dan dunia industri Pemberian skor harus didasarkan kepada catatan hasil pengamatan dan pemantauan serta bukti-bukti berupa dokumen lain yang dikumpulkan selama proses penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah. Pemberian nilai untuk setiap kompetensi dilakukan dengan tahapan angka 4, 3, 2, atau 1 dengan ketentuan sebagai berikut:

26


• Skor 4 diberikan apabila kepala sekolah/madrasah mampu menunjukkan buktiǦbukti yang lengkap dan sangat meyakinkan bahwa kepala sekolah/madrasah yang bersangkutan berkinerja sesuai dengan setiap kriteria komponen yang dinilai. •

Skor 3 diberikan apabila kepala sekolah/madrasah mampu menunjukkan buktiǦbukti yang lengkap dan cukup meyakin kan bahwa kepala sekolah/madrasah yang bersangkutan berkinerja sesuai dengan setiap kriteria komponen yang dinilai.

•

Skor

2

diberikan

apabila

kepala

sekolah/madrasah

menunjukkan buktiǦbukti yang kurang lengkap dan cukup meyakinkan bahwa yang bersangkutan berkinerja sesuai dengan setiap kriteria komponen yang dinilai. • Skor 1 diberikan apabila ditemukan bukti yang sangat terbatas dan kurang meyakinkan atau tidak ditemukan bukti bahwa kepala sekolah/madrasah yang bersangkutan berkinerja sesuai dengan setiap kriteria komponen yang dinilai. 2) Instrumen Penilaian Penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah dilakukan dengan menggu nakan Instrumen Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (IPKKS) sebagai mana Lampiran 1. Instrumen ini terdiri atas enam Komponen penilaian dengan menggunakan skala penilaian 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) dengan rentang skor antara 6 (enam) sampai dengan 24 (dua puluh empat).

Untuk menyesuaikan skala panilaian dengan Permenpan nomor 16 tahun 2009 diperlukan konversi skor dengan menggunakan rumus sebagai berikut

NKKS =

ேூ௉௄௄ௌ ଶସ

x 100


27

Keterangan: NKKS = Nilai Kinerja Kepala Sekolah NIPKKS = Skor Instrumen Penilaian Kinerja Kepala 3) Kategori Hasil Penilaian Sesuai dengan Permenpan nomor 16 Tahun 2009, konversi hasil penilain dengan IPKKS dikonversikan kedalam Kategori Hasil Penilaian yang dinyatakan dalam rentang nilai 1 sampai dengan 100 dan dibedakan menjadi lima kategori penilaian yaitu ‘Amat Baik’, ‘Baik’, ‘Cukup’, ‘Sedang’ dan ‘Kurang’ dengan ketentuan sebagai berikut: Tabel 4: Tabel Konversi Nilai

4)

Nilai IPKKS

Kategori

91,0 – 100

Amat Baik

76,0 – 90,9

Baik

61,0 – 75,9

Cukup

51,0 – 60,9

Sedang

Kurang dari 51

Kurang

Nilai Perolehan Kinerja Nilai perolehan kinerja (NPK) adalah persentase angka kredit unsur pembelajaran/bimbingan yang diperoleh yang dihitung berdasarkan kategori hasil penilaian berdasarkan IPKKS. Setiap kategori akan berimplikasi angka kredit yang diperoleh. Ketentuan NPK untuk setiap kategori hasil penilaian adalah sebagai berikut

28


Tabel 5: Bobot Nilai Perolehan Kinerja Kategori Amat Baik Baik Cukup Sedang Kurang

NPK 125% 100% 75% 50% 25%

5) Pelaporan Setelah nilai penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah diperoleh, penilai

wajib

melaporkan

hasil

penilaian

kinerja

kepala

sekolah/madrasah kepada pihak yang berwenang untuk menindak lanjuti hasil penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah tersebut. Hasil penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah dilaporkan kepada Kepala Dinas sebagai masukan untuk merencanakan kegiatan promosi, periodisasi, dan PKBG tahunan. Laporan juga diberikan kepada penilai tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kewenangannya. 6) Konversi Nilai Hasil Penilaian Kinerja ke Angka Kredit Perolehan angka kredit unsur pembelajaran/bimbingan guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah ditentukan berdasarkan hasil penilaian yang bersangkutan sebagai guru dengan menggunakan IPKG dan sebagai kepala sekolah/ madrasah dengan menggunakan IPKKS dengan pembobotan masing-masing 25% dan 75%. Perhitungan perolehan angka kredit dilakukan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut.


29

AK =

ቀ଴ǡଶହ௫ሺ஺௄௄ି஺௄௉௄஻ି஺௄௉ሻ௫ቀ

಻ಾ ቁ௫ே௉௄ቁା଴ǡ଻ହ௫൫ሺ஺௄௄ି஺௄௉௄஻ି஺௄௉ሻ௫ே௉௄௄ௌ൯ ಻ೈಾ

ସ

Keterangan: AK Perolehan angka kredit per tahun AKK Angka kredit kumulatif minimal yang dipersyaratkan AKPKB Angka kredit unsur pengembangan profesional berkelanjutan AKP Angka kredit unsur penunjang JM Jumlah jam mengajar per minggu JWM Jumlah wajib mengajar per minggu (6 jam untuk kepala sekolah) NPK Nilai perolehan hasil kinerja sebagai guru NPKKS Nilai perolehan hasil kinerja sebagai kepala sekolah

c.

Proses dan Prosedur PKPS Penilaian kinerja pengawas sekolah dilaksanakan dalam beberapa tahap, yaitu: (1) persiapan, (2) pelaksanaan penilaian, (3) verifikasi, (4) analisis hasil, (5) penarikan kesimpulan dan rekomendasi dan (6) Pelaporan 1) Persiapan Persiapan yang dilakukan untuk melakukan penilaian kinerja pengawas sekolah/madrasah adalah sebagai berikut. • Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten/Kota menetapkan program penilaian pengawas sekolah/madrasah yang akan dinilai dalam tiap akhir tahun. • Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten/Kota membentuk Tim Penilai Kinerja Pengawas Sekolah/Madrasah yang terdiri atas unsur Dinas Pendidikan, APSI, Korwas, Pengawas Senior, disesuaikan

dengan

kedudukan

dan

jenis

pengawas

sekolah/madrasah yang akan dinilai. • Koordinator

Pengawas

Provinsi

atau

Kabupaten/Kota

menyiapkan administrasi penilaian, mengkoordinir pelaksanaan penilaian, dan mengolah data yang dibantu oleh tim penilai. • Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten/Kota membentuk Tim Pengolah Data.

30


2) Pelaksanaan Penilaian a) Petunjuk Penilaian • Penilaian kinerja pengawas sekolah merupakan penila ian berbasis bukti. • Bukti-bukti dapat berupa data, dokumen, perilaku dan lain-lain yang dapat diidentifikasi oleh penilaian melalui pengkajian, pengamatan, dan penggalian informasi dari pihak-pihak yang terkait . • Penilai harus mencatat semua bukti yang teridentifikasi dan mencocokkan pada instrumen setiap kriteria penilaian. Bukti-bukti yang dimaksud dapat berupa: bukti yang teramati (tangible evidences) seperti: dokumen-dokumen tertulis, kondisi sarana/ prasarana (hardware dan/atau software) • Bukti-bukti

ini

dapat

dokumen, pengamatan,

diperoleh

melalui

pengkajian

atau wawancara

dengan

pengawas sekolah . • Penilaian dilakukan dengan cara memberikan skor pada setiap kriteria berdasarkan kelengkapan dan keabsahan bukti yang releven dan teridentifikasi. • Skor penilaian dinyatakan dengan angka 4, 3, 2, atau 1 dengan ketentuan sebagai berikut: o Skor 4 diberikan apabila pengawas

sekolah mampu

menunjukkan buktiǦbukti yang sangat lengkap bahwa pengawas sekolah yang bersangkutan berkinerja sesuai dengan masing-masing kriteria komponen yang dinilai.


31

o Skor 3 diberikan apabila pengawas sekolah mampu menunjukkan buktiǦbukti yang lengkap dan

bahwa

pengawas sekolah yang bersangkutan berkinerja sesuai dengan masing-masing kriteria komponen yang dinilai. o Skor 2 diberikan apabila pengawas sekolah menunjukkan buktiǦbukti yang kurang lengkap dan

bahwa yang

bersangkutan berkinerja sesuai dengan masing-masing kriteria komponen yang dinilai. o Skor 1 diberikan apabila tidak lengkap atau tidak ditemukan

bukti

bahwa

pengawas

sekolah

yang

bersangkutan berkinerja sesuai dengan masing-masing kriteria komponen yang dinilai 3) Verifikasi Data Data hasil penilaian

yang telah diperoleh perlu diverifikasi

kebenarannya. Verifikasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya

dengan

melakukan

kunjungan

sekolah

untuk

mengkonfirmasi kebenaran isian dokumen dengan kondisi objektif di lapangan. Dalam kasus-kasus tertentu, penilai dapat melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. 4) Pengolahan Hasil Penilaian a) Pelaksana Pengolahan Hasil Tim yang melaksanakan pengolahan hasil penilaian kinerja pengawas sekolah/madrasah ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten/Kota. Tim pengolah hasil diketuai oleh

seorang

staf

Dinas

Pendidikan

Provinsi

atau

Kabupaten/Kota dan beranggotakan beberapa staf tenaga pengolah

data

Dinas

Pendidikan

Provinsi

atau

Kabupaten/Kota.

32


b) Waktu Pelaksanaan Pengolahan Hasil Waktu pelaksanaan kegiatan pengolahan hasil dilakukan selambat-lambatnya satu minggu setelah kegiatan penilaian selesai. c) Langkah-langkah Pemberian Skor Pemberian skor untuk setiap pengawas sekolah/madrasah yang dinilai, dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah berikut. • Setiap penilai memberikan skor untuk setiap

butir

pengukuran sesuai dengan ketentuan yang ada. • Dari

sejumlah

penilai

yang

ada,

setelah

dilakukan

penyamaan dalam skala 100, secara menyeluruh, kinerja pengawas dinilai dari 4 (empat) tugas pokok pengawas sekolah yang meliputi : (1) penyu sunan program pengawasan, (2) pelaksanaan program pengawasan, (3) evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, (4) pembimbing dan pelatihan profesional guru dan/atau kepala sekolah. • Berilah skor pada setiap komponen dengan cara memberi tanda silang pada kolom skor 1, 2, 3, 4 sesuai dengan kriteria setiap komponen, dengan format:


33

NO. 1 2

KOMPONEN

BOBOT

Penyusunan program pengawasan (K1) Pelaksanaan program pengawasan (K2)

SKOR RATA-2

NK

NA

PREDI KAT

Tabel 5: Pengolahan Hasil Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah/madrasah

10 50

3

Evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan (K3)

10

4

Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan/atau kepala sekolah (K4)

30

Jumlah Skor Nilai Akhir (NA) Predikat Nilai Rumus NK = Bobot Komponen X Skor Rata-rata NA = ∑NK : Skor Tertinggi(400) X 100

Keterangan: N : Komponen NK : Nilai Kompetensi NA : Nilai Akhir 5) Pengambilan Keputusan dan Rekomendasi Kriteria yang digunakan untuk pengambilan keputusan mengenai prestasi kinerja seorang pengawas sekolah/madrasah sebagai hasil penilaian kinerja menggunakan transformasi dari skala 100 ke kualifikasi prestasi kinerja berikut. Tabel 6: Transformasi dari Rentang Skor ke Nilai Rentang Skor Akhir 91 – 100 76 – 90 61 – 75 51 – 60 0 – 50

34

Nilai (Huruf) Klasifikasi Prestasi Kinerja A Amat Baik B Baik C D E

Cukup Sedang Kurang


Hasil penilaian kinerja pengawas sekolah/madrasah digunakan untuk keperluan pembinaan, pengembangan, rotasi jabatan, atau keperluan

lain.

Misalnya,

untuk

pengawas

sekolah

yang

memperoleh klasifikasi hasil penilaian berprestasi baik atau sangat baik diusulkan untuk mendapatkan kenaikan pangkat lebih cepat (misalnya 2 tahun) atau penghargaan lainnya. Di sisi lain, untuk pengawas sekolah yang memperoleh klasifikasi hasil penilaian berprestasi kurang atau sangat kurang diusulkan untuk mendapat pembinaan dalam rangka memperbaiki aspek kinerja yang mendapat penilaian kurang atau sangat kurang. Hasil Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah/Madrasah disampaikan kepada Asesi . 6) Pelaporan Masing–masing asesor melakukan pengolahan nilai hasil Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah/Madrasah, menyusun laporan sesuai dengan format pelaporan (terlampir) ,kemudian melaporkan hasil Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah/Madrasah kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. 4. Simulasi Analisis Data hasil PKG PKG dilakasanakan oleh Kepala Sekolah sebagai atasan langsung, namun jika jumlah guru banyak maka Kepala Sekolah menugaskan guru untuk menilai rekan sejawat, dengan persyaratan yang telah ditentukan. Sehingga setelah setelai proses PKG Kepala sekolah wajib menverifikasi hasil PKG sebelum menandatangani lampiran 1C dan 1D. Sedagkan bagi pengawas berkewajiban menjaminkan hasil PKG sekolah binaannya dapat berjalan dengan baik dan benar, maka pengawas juga wajib memverifikasi hasil PKG. Hasil PKG dalam satu sekolah dianalisis oleh Kepala sekolah (dibantu koordinator PKB) sebagai bahan perencaaan PKB individu dan PKB sekolah, juga pengambilan kebijakan yang terkait dengan peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru.


35

Langkah-langkah analisis data hasil PKG adalah sebagai berikut: a. Pastikan proses PKG dilaksanakan dengan benar. Untuk memastikan proses PKGuru berjalan dengan baik dan benar, maka Kepala sekolah memastikan: • Koordinator PKB memiliki rencana jadwal pelaksanaan PKG • Instrumen PKG sudah tersedia • Secara berkala menanyakan/memantau penilai apakah kegiatan pemantauan

sudah dilaksanakan sesuai jadwal dan jurnal

monitoring/ catatan pemantauan sudah dibuat. • Pelaksanaan pemantauan (akhir semester ke dua) sesuai jadwal. • Sebelum menandatangani Lampiran 1C dan 1D diverifikasi apakah catatan • fakta jika dibandingkan dengan indikator dan kompetensi sudah sesuai skor dan nilainya. • Memberikan fasilitasi kelancaran proses PKGuru b. Verifikasi hasil PKGuru Verifikasi dapat dilakukan dengan membandingkan antara catatan fakta dan indikator seidah sesuai atau belum dengan format No

Kompetensi / indikator

Fakta pengamatan /pemantauan

Skor indikator

Sesuai/ tidk sesuai

Verifikasi juga dapat dilakukan melakukan kunjungan kelas dan wawancara dari berbagai sumber, misal siswa guru sejawat dll.

36


c.

Rekap hasil PKGuru Merekap hasil PKGuru, misal jumlah guru 6 orang dengan hasil PKG sebagai berikut Tabel 6: REKAP HASIL PKG SD Suka Hati Tahun 2015 Nama guru Kompetensi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 jumlah sebutan

Ani

Tuti

Ari

Tari

Adi

Tedi (KS)

3 2 3 4 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 38

4 3 2 2 3 4 3 3 4 3 4 4 4 2 43

3 2 3 2 3 4 2 3 4 3 4 3 4 2 40

4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 44

3 2 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 40

3 2 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 2 46

cukup

baik

Cukup

Baik

Cukup

Baik

Keterangan

d. Analisis hasil PKG Dari tabel hasil PKG di atas terdapat tiga orang guru memperoleh sebutan cukup dan tiga orang baik. Kompetensi yang belum mencapai standar 3 umumnya pada kompetensi 2 (4 orang), kompetensi 4 (3 orang), kompetensi 7 (4 orang) dan kompetensi 14 (4 ) orang. Data tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pengambilan keputusan rencana PKB individu atau sekolah dikaitkan dengan hasil Evaluasi diri sekolah dan RKT sekolah.


37

Tabel 7: Contoh analisis hasil PKG KOMPETENSI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

NILAI 1

BANYAKNYA NILAI 2 NILAI 3 4 4 2 1 4 3 1 6 2 4 2 5 3 1 4 3 1 3 1 2 4 2

NILAI 4 2 1 2 4 1 3 1 3 1 3

Tabel 8: Hasil Analisis PKGuru SD Suka hati Tahun 2015 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40%

NILAI 4 NILAI 3

30%

NILAI 2

20%

NILAI 1

10% 0%

Dari grafik terlihat pada kompetensi 2, kompetensi 4 , kompetensi 7, dan kompetensi 14 nilai PKGuru nya masih banyak yang belum standar (nilai 3) sehingga saat Kepala Sekolah dalam merancang program PKB perlu mengutamakan kompetensi-kompetensi tersebut. Perencanaan PKB akan dibahas pada materi selanjutnya.

38


5. Mekanisme PKB Berdasarkan Permennegpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 yang dimaksud dengan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan , bertahap, berkelanjutan untuk meningkat kan profesionalisme. Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) ini diarahkan untuk dapat memperkecil jarak antara pengetahuan, keterampilan, kompetensi sosial dan kepribadian yang mereka miliki sekarang dengan apa yang menjadi tuntutan ke depan berkaitan dengan profesinya itu. Kegiatan PKB ini dikembangkan atas dasar profil kinerja guru sebagai perwujudan hasil Penilaian Kinerja Guru yang didukung dengan hasil evaluasi diri. Bagi guru-guru yang hasil penilaian kinerjanya masih berada di bawah standar kompetensi atau dengan kata lain berkinerja rendah diwajibkan mengikuti program PKB yang diorientasikan untuk mencapai standar tersebut; sementara itu bagi guru-guru yang telah mencapai standar kompetensi, kegiatan PKB-nya diarahkan kepada peningkatan keprofesian agar dapat memenuhi tuntutan ke depan dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kebutuhan sekolah dalam rangka memberikan layanan pembelajaran yang berkualitas kepada peserta didik Berikut adalah contoh guru, kepala sekolah, dan pengawas sesuai regulasi yang berlaku.


39

40

Penilaian Kinerja, Sistem PKB dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PK, PKB dan PPKP) x menulis karya ilmiah yang diterbitkan pada seperti jurnal, majalah x ilmiah, atau penerbitan ilmiah periodik lainnya. x b) Menulis karya populer yang dimuat pada surat kabar atau majalah. Menjadi pemakalah/narasumber pada seminar, simposium, diskusi x panel, kolokium, atau forum diskusi ilmiah lainnya

x x x x x x x x x x x

Publikasi Ilmiah/ Karya Tulis Ilmiah

Presentasi di forum ilmiah Hasil penelitian Tinjauan ilmiah Tulisan ilmiah populer Artikel ilmiah populer Artikel ilmiah Buku pelajaran Modul/diktat Buku dalam bidang pendidikan Buku terjemahan Buku pedoman guru

Pendidikan dan pelatihan Studi praktik Pengembangan sekolah Kegiatan kolektif di KKKS/MKKS Kajian/ penelitian tindakan Pembelajaran mandiri Pembimbingan sesama KS

x Diklat fungsional x Kegiatan kolektif kelompok/ musyawarah Contoh: lokakarya, seminar, koloqium, diskusi panel tentang: penguasaan materi dan kurikulum; penguasaan metode mengajar; kompetensi melakukan evaluasi peserta didik dan pembelajaran; penguasaan teknologi informatika dan komputer (TIK);

Pengembangan Diri/ Diklat Fungsional

x x x x x x x

KEPALA SEKOLAH

GURU

UNSUR/KOMPONEN

x buku x makalah x presentasi dalam bentuk gagasan, tinjauan/ulasan x terjemahan/ penyaduran buku

x Pendidikan dan pelatihan

PENGAWAS SEKOLAH

UNSUR-UNSUR KOMPONEN PKB GURU, KEPALA SEKOLAH, PENGAWAS SEKOLAH


41

x Permennegpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 x Buku Pedoman PKB dan Angka Kreditnya (Buku 4) x Buku Pedoman Penilaian PKB (Buku 5)

Sumber/referensi

Buku Pegangan Pengawas, Materi Program Pendampingan KS/M oleh Pengawas S/M, ProDEP, Pusbangtendik, 2014

Menyusun/membuat: x Buku teks x Bahan diklat, pedoman yang relevan x Standar-standar yang berkaitan dengan manajemen sumber daya pemdidikan x Metode/teknologi yang berguna

KEPALA SEKOLAH Menyusun/membuat: x Karya sains/teknologi tepat guna: pengembangan model kepengawasan; media pembelajaran; bahan belajar mandiri berbasis komputer; x Program aplikasi komputer; alat/mesin/konstruksi x Karya seni: musik, busana, rupa, pertunjukan, sastra x Mengikuti pengembangan standar/pedoman dan sejenisnya Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014, Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya

PENGAWAS SEKOLAH

Dalam upaya menciptakan kepala sekolah dan pengawas yang profesional , BPSDM dan PK bekerjasama dengan Pemerintah Australia mengembangakan Professional Develompment for Education Personnel ProDEP telah menerbitkan Bahan Pembelajaran Utama (BPU) yang dapat digunakan bahan belajar bagi kepala sekolah dan pengawas dalam memenuhi kompetensinya

x menemukan teknologi tepatguna: media pembelajaran, program aplikasi komputer, alat/mesin, dll x menemukan/menciptakan karya seni: seni rupa, sastra, desain grafis, pertunjukan, dll x membuat/memodifikasi alat pelajaran/peraga/ praktikum; x mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal, dan sejenisnya

GURU

Katya Inovatif

UNSUR/KOMPONEN

a. Mekanisme PKB dalam Pengembangan karir Guru Komponen/unsur PKB Dalam konteks Indonesia, PKB adalah pengembangan keprofesian berkelanjutan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan guru untuk mencapai

standar kompetensi

profesi

dan/atau

meningkatkan

kompetensinya di atas standar kompetensi profesinya yang sekaligus berimplikasi

kepada

perolehan

angka

kredit

untuk

kenaikan

pangkat/jabatan fungsional guru. PKB mencakup tiga hal; yakni pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif Pengembangan diri meliputi : • Mengikuti diklat fungsional • Melaksanakan kegiatan kolektif guru Publikasi ilmiah meliputi: • Menemukan tenologir tepat guna • Menemukan/mencipta karya seni • Membuat/memodifikasi alat pelajaran • Mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya. Karya Inovatif • Menemukan teknologi tepat guna • Menemukan/menciptakan karya seni • Membuat/memodifikasi alat pelajaran • Mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya

42


b. Prinsip pelaksanaan PKB Satu hal yang perlu diingat dalam pelaksanaan PKB harus dapat mematuhi prinsip-prinsip sebagai berikut. 1) PKB harus fokus kepada keberhasilan peserta didik atau berbasis hasil belajar peserta didik. Oleh karena itu, PKBharus menjadi bagian integral dari tugas guru sehari-hari. 2) Setiap

guru

berhak

mengembangkan

PKB

mendapat secara

kesempatan

teratur,

untuk

sistematis,

dan

berkelanjutan.Untuk menghi ndari kemungkinan pengalokasian kesempatan pengembangan yang tidak merata, perludisusun program PKB

dimulai dari sekolah

berdasarkan hasil analisis

evaluasi diri, PK Guru, dan atau uji kompetensi 3) Sekolah wajib menyediakan kesempatan kepada setiap guru untuk mengikuti program PKB. 4) Bagi guru yang tidak memperlihatkan peningkatan setelah diberi kesempatan untuk mengikuti program PKB sesuai dengan kebutuhannya, maka dimungkinkan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 5) Cakupan materi untuk kegiatan PKB harus terfokus pada pembe lajaran

peserta

didik,

dengan

materi

akademik,

proses

pembelajaran, penelitian pendidikan terkini, dan teknologi dan/atau seni, 6) Proses PKB bagi guru harus dimulai dari guru sendiri di sekolahnya. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan PKB, kegiatan pengembangan harus melibatkan guru secara aktif sehingga betul-betul

terjadi

perubahan

pada

dirinya,

baik

dalam

penguasaan materi, pemahaman konteks, keterampilan, dan lainlain

sesuai

dengan

tujuan

peningkatan

kualitas

layanan

pendidikan di sekolah.


43

7) Kegiatan PKB dilaksanakan di sekolah atau dengan sekolah di sekitarnya (misalnya IHT, MGMP) c.

Lingkup Pelaksanaan Kegiatan PKB Bentuk PKB

meliputi unsur-unsur yang bersifat internal sekolah,

eksternal, antarsekolah maupun melalui jaringan virtual Contoh: Program Induksi, mentoring, pembinaan, observasi pembelajaran, kemitraan pembelajaran, berbagi pengalaman, Pengembangan sekolah secara menyeluruh (WSD=

whole school development)

Contoh:: Jaringan lintas sekolah (seperti KKG/MGMP, KKM, KKKS/MKKS, KKPS, MKPS, atau jaringan virtual. DALAM SEKOLAH

Contoh:: PPPP--TK, LPMP, LPTK, Asosiasi Profesi,, dan PKB Provider lainnya..

Gambar 2: Diagram Sumber-sumber PKB

Agar proses PKB

lebih efektif dan efisien hendaknya dilakukan di

sekolah sendiri atau dilakukan bersama-sama dengan sekolah lain yang berdekatan (misalnya melalui

MGMP).

Kegiatan PKB dapat

dilakukan di luar lingkung an sekolah, misalnya oleh LPMP, Dinas Pendidikan, PT/LPTK atau penyedia jasa lainnya hanya untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh sekolah sendiri. d. Mekanisme PKB Berdasarkan analisis kebutuhan peningkatan kompetensi guru berdasar kan hasil PKG, evaluasi diri dan atau uji kompetensi , maka dikembang kan mekanisme PKB yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan guru untuk meningkatkan profesionalismenya sebagai berikut: Secara umum, mekanisme PKB tersebut dapat digambarkan dalam mekanisme yang mencakup tahapan sebagai berikut:

44


Guru m mengevaluasi diri menjelang akhir m tahun ajaran, Format-1 (1.1)

Guru melalui proses Penilaian Kinerja Formatif (1.2)

Koordinator PKB dan Guru membuat perencanan PKB, (1.3)

Guru menjalankan program PKB sepanjang tahun (1.6)

Guru menerima rencana final kegiatan PKB, Format-2 (1.5)

Guru menyetujui rencana kegiatan PKB, Format-2 (1.4)

Koordinator PKB melaksanakan monev. kegiatan PKB (1.7)

Guru mengikuti Penilaian Kinerja Sumatif dan menerima perkiraan angka kredit (1.8)

Guru melakukan refleksi kegiatan PKB Format-3 (1.9)

Gambar 3: Mekanisme PKB Berlatih Merencanakan PKB berbasis PKGuru Tahap 1

: Setiap awal tahun guru melakukan evaluasi diri tentang apa yang dilakukan sebelumnya. Guru di suatu sekolah, baik guru yang berpengalaman maupun guru yang baru mulai mengajar, harus melakukan proses evaluasi diri,.

Tahap 2

: Segera setelah selesai melakukan evaluasi diri, guru mengikuti proses Penilaian Kinerja.Penilaian Kinerja ini diperlukan untuk menentukan profil kinerja guru dalam menetapkan a pakah guru akan mengikuti program peningkatan kinerja untuk mencapai standar kompetensi profesinya atau kegiatan pengembangan kompetensi lebih lanjut.

Tahap 3

: Konsultasi dengan Kepala Sekolah (jika koordinator PKB adalah guru yang ditugaskan oleh Kepala Sekolah) dan Komite Sekolah, Guru dan koordinator PKB membuat perencanaan kegiatan PKB


45

Tahap 4

: Koordinator

PKB

tingkat

sekolah

menetapkan

dan

menyetujui rencana kegiatan PKB bersifat final yang memuat kegiatan PKB yang akan dilakukan oleh guru sendiri dan/atau bersama-sama dengan guru lain di dalam sekolah sebagai bagian dari kegiatan yang akan diadakan oleh sekolah tertentu, Tahap 5

: Guru menerima rencana program PKB yang mencakup kegiatan yang akan dilakukan di dalam dan/atau luar sekolah,

yang

telah

dibahas

dan

disepakati

oleh

koordinator PKB Tahap6

: Guru mengikuti program PKB yang telah direncanakan baik

di

dalam

dan/atau

di

luar

sekolah.Sekolah

berkewajiban menjamin bahwa kesibukan guru mengikuti kegiatan PKB tidak mengurangi kualitas pembelajaran peserta

didik

di

kelasnya.Ada

perbedaan

antara

pelaksanaan PKB bagi guru-guru yang hasil PKG telah mencapai atau lebih standar kompetensi profesi dengan guru-guru yang hasil PKG masih belum mencapai standar komptensi profesi. Dalam

pelaksanaan

PKB

untuk

mencapai

standar

kompetensi profesi khususnya bagi guru-guru yang hasil penilaian kinerjanya masih di bawah standar yang ditetapkan

dapat

didampingi

oleh

Guru

pendamping/mentor. Guru pendamping/ mentor adalah guru senior yang kompeten, yang bertugas memberikan pendampingan

kepada

guru

yang

mengikuti

PKB

tersebut.Guru pendamping/mentor dapat berasal dari sekolah maupun dari luar sekolah (jika sekolah merasa belum memiliki guru yang memenuhi persyaratan yang ditentukan).

46


Tahap 7

: Monitoring dan evaluasi kegiatan PKB oleh Koordinator PKB

bekerja sama dengan Koordinator PKB tingkat

sekolah untuk mengetahui apakah kegiatan PKB yang dilaksanakan ditetapkan,

dapat

mencapai

dilaksanakan

tujuan

sesuai

yang

dengan

telah

rencana,

mengkaji kelebihan, permasalahan dan hambatan untuk perbaikan kegiatan PKB di masa mendatang, dan penerapan hasil PKB dalam pelaksanaan tugas guru, serta evaluasi dampak terhadap upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan di sekolah. Tahap 8

: Di akhir tahun, semua guru dan koordinator PKB tingkat sekolah melakukan refleksi apakah kegiatan PKB yang diikutinya benar-benar bermanfaat dalam meningkatkan kompetensinya

maupun

kemampuan

lain

untuk

menghasilkan karya ilmiah dan/atau karya inovatif. Sekolah berkewajiban menjamin bahwa kesibukan guru dengan tugas tambahannya

sebagai

Guru

Pendamping/Mentor

atau

sebagai

Koordinator PKB tingkat sekolah sebagaimana halnya guru yang mengikuti kegiatan PKB tidak mengurangi kuantitas dan kualitas mengajarnya. Masa kerja koordinator PKB, penilai, dan guru pendamping/ mentor adalah 3 (tiga) tahun. Setelah habis masa kerjanya, akan dilakukan evaluasi untuk menentukan masa kerja berikutnya.

Pemilihan

pendamping/mentor

koordinator

dilakukan

oleh

PKB,

penilai,

kepala

dan

sekolah

guru dengan

persetujuan pengawas dan semua guru di sekolah tersebut, sedangkan penetapan dan pengangkatannya dilakukan oleh kepala sekolah dengan diketahui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Secara formal kepala sekolah menerbitkan SK penetapan koordinator PKB, penilai dan guru pendamping. Selain itu, sekolah dan Dinas Pendidikan setempat harus menjamin keterlaksanaan tugas Guru Pendamping/Mentor atau sebagai Koordinator PKB agar pelaksanaan


47

PKB dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip PKB yang telah ditetapkan dan sekaligus dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan kualitas layanan pendidikan bagi peserta didik.

D. Aktivitas Pembelajaran Kegiatan In Service 1 Setelah mempelajari dan mendengarkan overview PKG dan PKB, dipersilahkan Anda berdiskusi dalam kelompok untuk melakukan kegiatan pembelajaran sebagai berikut:

E. Rangkuman RANGKUMAN KB 1: PKG adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya (PermennegPAN dan RB No.16 Tahun 2009). Pelaksanaan tugas utama guru tidak dapat dipisahkan dari kemampuan seorang guru dalam penguasaan pengetahuan, penerapan pengetahuan dan keterampilan, sebagai kompetensi yang dibutuhkan. Kepala sekolah adalah guru dengan tugas tambahan, PKKS adalah penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah merupakan serangkaian proses penilaian untuk menentukan

derajat

mutu

kinerja

terhadap

target

kegiatan

kepala

sekolah/madrasah dalam melaksanakan tugas. Penilaian kinerja pengawas sekolah (PKPS) adalah penilaian kinerja (performance assessment) adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama pengawas sekolah dalam rangka pembinaan karir kepangkatan dan jabatannya. Manfaat penilain kinerja secara umum adalah untuk menilai kinerja melalui penerapan kompetensi, sebagai bahan pertimbangan perencanaan PKB, dan sebagai dasar perhiungan angka kredit khusus bagi guru dan kepala sekolah, sedang bagi pengawas menjadi bukti pendukung untuk bukti fisik.

48


Instrumen PKG terdiri dari 14 (empat belas) kompetensi 78 indikator, PKKS terdiri dari 6 kompetensi dan PKPS terdiri dari 4 komponen. Pengambilan data dan fakta penilaian kinerja menggunakan pengamatan dan pemantauan dengan teknik wawancara, observasi dan studi dokumen. PKG melalui pengamatan terdiri dari sebelum, selama dan setelah pengamatan serta pemantauan. PKB berdasarkan PermennegPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 yang dimaksud dengan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan , bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalisme. Unsur/komponen PKB guru, kepala sekolah, dan pengawas terdiri dari pengembangan diri. Publikasi ilmiah/pengembangan profesi dan karya inovatif. Lingkup PKB dilakukan di dalam sekolah, jaringan sekolah dan kepakaran luar lainnya. Rencana PKB berdasarkan hasil penilaian kinerja, evaluasi diri, rekomendasi EDS dan RKT sekolah.


49

III.KEGIATAN PEMBELAJARAN 2: PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI (PPK) A. Deskripsi Materi Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dinyatakan bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Selanjutnya untuk menjamin obyektifitas dalam mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat diadakan penilaian prestasi kerja. Hal ini ditindaklanjuti dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, bahwa Penilaian prestasi kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan organisasi

sesuai

dengan

sasaran

kerja pegawai dan perilaku kerja

selanjutnya penilaian prestasi kerja pegawai Negeri sipil dilaksanakan untuk mengevaluasi kinerja Pegawai Negeri sipil, yang dapat memberi petunjuk bagi pejabat yang berkepentingan dalam rangka mengevaluasi kinerja unit dan organisasi. Sebagai pegawai negeri sipil, guru juga mendapatkan pembinaan yang dilaksanakan melalui penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja terdiri dari sasaran kerja pegawai dan penilaian perilaku pegawai.

Untuk memberikan gambaran tentang PPK materi ini membahas tentang :

50


1. Sasaran kerja pegawai, meliputi SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS 2. Penilaian Ketercapaian SKP akan dibahas perihal Target

ketercapaian

adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan Penilaian prestasi kerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja PPK PNS dilakukan berdasarkan prinsip obyektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan. PPK selanjutnya disingkat SKP terdiri atas unsur (1) SKP dan (2) Perilaku Kerja 3. PPK adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penilaian

perilaku meliputi (1) orientasi pelayanan (2) integritas (3) komitmen (4) disiplin (5) kerjasama (6) kepemimpinan (yang terakhir ini bagi pejabat struktural) Penilaian perilaku kerja dilakukan melalui pengamatan oleh pejabat penilai PNS sesuai kriteria yang telah ditentukan

B. Tujuan Pembelajaran Setelah peserta mempelajari materi Penilaian Kinerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah, khususnya tentang Penilaian Prestasi Kerja peserta diharapkan mampu: 1. Memahami konsep PPK PNS yang meliputi SKP dan PK 2. Menjelaskan prosedur penyusunan SKP dan target dalam SKP 3. Mengidentifikasi prosedur Penilaian ketercapaian SKP


51

4. Mendeskripsikan PPK berupa komponen perilaku kerja dan prosedur perilaku kerja

C. Uraian Materi PPK PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS. PK adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan organisasi sesuai

dengan

sasaran

kerja pegawai dan perilaku kerja. SKP

adalah

rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS. Selanjutnya akan dibahas dan diuraikan satu persatu tentang SKP apa tolok ukur ketercapaiannya dan Perilaku Kerja. 1. Penilaian Prestasi Kerja PPK bagi guru dilaksanakan untuk mengevaluasi kinerja guru dan/atau guru yang mendapatkan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah, yang dapat memberi petunjuk bagi pejabat yang berkepentingan dalam rangka pembinaan profesi guru secara objektif. Hasil

penilaian

prestasi

kerja akan

dimanfaatkan

sebagai

dasar

pertimbangan penetapan keputusan kebijakan pembinaan karir guru yang berkaitan dengan bidang pekerjaan, pengangkatan dan penempatan, pengembangan, penghargaan, serta disiplin. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru yang mengamanatkan guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan berhak mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Berkenaan dengan hal tersebut, penilaian prestasi kerja dilaksanakan secara sistematis yang penekanannya pada tingkat capaian sasaran kerja atau tingkat capaian hasil kerja guru dan/atau guru yang mendapatkan

52


tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah sebagaimana telah direncanakan, disusun dan disepakati bersama oleh guru dan/atau guru yang mendapatkan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah dengan atasan langsung (pejabat penilai)nya. Penilaian prestasi kerja guru dan/atau guru yang mendapatkan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah yaitu Kepala Sekolah/Madrasah, Wakil Kepala Sekolah, Kepala Laboratorium, Kepala Perpustakaan, Kepala Bengkel, Ketua Program Keahlian, dan Guru Pembimbing Khusus secara strategis diarahkan melalui penilaian SKP dan perilaku kerja sesuai dengan tugas dan fungsi guru dan kepala sekolah. PPK bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan guru dan/atau guru yang mendapatkan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah dan dilaksanakan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Untuk memenuhi prinsip penilaian yang objektif, terukur, akuntabel, partispatif, dan transparan diperlukan pedoman penilaian prestasi kerja guru dan/atau guru yang mendapatkan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah. Oleh karenanya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, memandang perlu menyusun Pedoman Penilaian prestasi kerja guru dan/atau guru yang mendapatkan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah yaitu Kepala Sekolah/Madrasah, Wakil Kepala Sekolah, Kepala Laboratorium, Kepala Perpustakaan, Kepala Bengkel, Ketua Program Keahlian, dan Guru Pembimbing

Khusus

sebagai

referensi

dan

acuan

dalam

mengimplementasikan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 1 Tahun 2013. Dengan pedoman ini, pihak-pihak yang berkepentingan

secara

langsung

maupun

tidak

langsung

dapat

melaksanakan kegiatan atau program PPK dengan baik dan benar. Unsur PPK adalah sebagai berikut


53

SKP

(bobot 60%)

PPK PERILAKU KERJA (bobot 40%)

Perangkat penilaian prestasi kerja merupakan seperangkat alat yang digunakan oleh penilai untuk melaksanakan tugas mengukur dan menilai prestasi kerja guru, kepala sekolah, dan guru yang diberi tugas tambahan. Diharapkan hasil penilaian yang diperoleh obyektif, akurat, tepat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Perangkat penilaian tersebut terdiri dari: • Formulir Sasaran Kerja Pegawai (Lampiran 1) • Formulir Penilaian Sasaran Kerja Pegawai (Lampiran 2) • Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Tambahan (Lampiran 3) • Rekap Hasil Penilaian Perilaku Kerja Bagi Guru (Lampiran 4) • Formulir Buku Catatan Penilaian Perilaku Kerja PNS (Lampiran 5) • Format Penilaian Prestasi Kerja (Lampiran 6) Catatan: Format lengkap ada di Pedoman PPK GURU,KEPALA SEKOLAH DAN GURU DENGAN TUGAS TAMBAHAN TAHUN 2014. Terkait dengan pelaksanaan PPK maka alur PPK guru dan/atau guru yang memperoleh tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah (kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala laboratorium, kepala perpustakaan, kepala bengkel, ketua program keahlian, dan pembimbing khusus) dapat digambarkan berikut ini:

54


Gambar 4: Alur PPK Penilaian Kinerja, Sistem PKB dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PK, PKB dan PPKP)

55

Keterangan: 1) Penilaian prestasi kerja diawali dengan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai yang dilaksanakan pada awal tahun. Selanjutnya hasil penyusunan SKP dikonsultasikan dengan atasan langsung (pejabat penilai)

untuk

sekolah/madrasah,

memperoleh penyusunan

persetujuan. SKP

harus

Untuk

kepala

mempertimbangkan

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Sekolah yang merupakan tindak lanjut dari visi dan misi sekolah, hasil Evaluasi Diri Sekolah (EDS), tugas pokok yang bersangkutan sebagai guru dan tugas tambahannya sebagai kepala sekolah/madrasah, serta program tahunan. 2) Jika disetujui, maka SKP langsung ditetapkan oleh pejabat penilai sebagai kontrak kerja untuk 1 (satu) tahun berjalan. Jika tidak disetujui oleh pejabat penilai, maka SKP ditetapkan/diputuskan oleh atasan pejabat penilai dan putusan atasan pejabat penilai bersifat final. SKP yang sudah ditetapkan memuat target kegiatan tugas jabatan (unsur utama dan unsur penunjang), dengan mencantumkan nilai angka kredit pada tiap uraian kegiatan, serta target pada tiap uraian kegiatan dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, dan biaya (bagi kepala sekolah). 3) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja meliputi: a) Penilaian SKP yang mencakup penilaian realisasi uraian kegiatan tugas jabatan (unsur utama dan unsur penunjang) yang diukur dengan ketercapaian kegiatan dalam 4 (empat) aspek penilaian yaitu kuantitas, kualitas, waktu dan/atau biaya; dan b) Penilaian perilaku kerja meliputi aspek penilaian orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin dan kerjasama berdasarkan rekaman perilaku kerja dalam buku catatan, sebagaimana tertuang dalam tabel 4.2 Kriteria Penilaian Unsur Perilaku Kerja. 4) Perhitungan nilai Penilaian Prestasi Kerja diperoleh dari penjumlahan nilai unsur SKP sebesar 60% dan perilaku kerja sebesar 40%.

56


5) Jika hasil Penilaian Prestasi Kerja disetujui oleh yang dinilai, maka pejabat penilai menetapkan hasil Penilaian Prestasi Kerja dan rekomendasinya. 6) Jika hasil Penilaian Prestasi Kerja tidak disetujui yang dinilai, maka yang bersangkutan dapat menyatakan keberatan atas hasil Penilaian Prestasi Kerja kepada pejabat penilai selambat-lambatnya dalam periode waktu 14 (empat belas) hari setelah proses penilaian. 7) Pejabat penilai wajib membuat tanggapan secara tertulis atas keberatan tersebut dalam kolom keberatan pada formulir penilaian prestasi kerja, kemudian disampaikan kepada Atasan Pejabat Penilai. 8) Atasan pejabat penilai berdasarkan keberatan yang diajukan wajib memeriksa dengan seksama hasil penilaian prestasi kerja dan meminta penjelasan kepada Pejabat Penilai dan pegawai yang dinilai. Kemudian atasan pejabat penilai menetapkan hasil prestasi kerja dan bersifat final. 9) Formulir Penilaian Prestasi Kerja ditandatangani oleh guru, kepala sekolah, dan guru yang diberi tugas tambahan yang dinilai, Pejabat Penilai, dan Atasan Pejabat Penilai. Penilaian Prestasi Kerja dan dokumen pendukung lainnya disimpan sebagai dokumen portofolio (kumpulan bukti fisik) yang dapat digunakan untuk keperluan kenaikan pangkat dan perencanaan SKP Guru yang akan datang. Penilaian prestasi kerja guru setiap tahun yang telah disahkan oleh pejabat penilai beserta dokumen pendukung lainnya digunakan sebagai lampiran DUPAK dan disampaikan oleh Kepala Sekolah kepada Tim Penilai Angka Kredit sesuai dengan kewenangannya. 10) DUPAK dan bukti fisik selanjutnya dinilai oleh Tim Penilai Angka Kredit sesuai dengan kewenangannya. Prosedur penetapan Angka Kredit sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.


57

11) Hasil Penilaian DUPAK dari Tim PAK dikembalikan ke Kepala Sekolah, apabila ada satu atau beberapa kegiatan PKG dan/atau PKB mendapat penolakan dari Tim PAK, maka kegiatan yang ditolak harus menjadi pertimbangan

pada

penyusunan

kegiatan

dalam

SKP

tahun

berikutnya. Penilaian prestasi kerja terdiri atas Sasaran Kerja Pegawai dan penilaian perilaku 2. Sasaran Kerja Pegawai a. Konsep SKP Perka BKN No.1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan

PP

No.46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, yang dimaksud pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil

sebagaimana dimaksud dalam

peraturan perundangundangan. Sedangkan penilaian prestasi Kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada suatu satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS, yang dimaksud dengan uraian Tugas adalah suatu paparan semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu. Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan Penilaian terhadap SKP yaitu penilaian yang dilaksanakan terhadap seluruh tugas jabatan dan target yang harus dicapai selama kurun waktu pelaksanaan pekerjaan dalam tahun yang berjalan. Penilaian tersebut didasarkan kepada ukuran tingkat capaian SKP yang dinilai

58


dari aspek: Kuantitas, Kualitas, Waktu dan Biaya. Guru dan/atau guru yang

memperoleh

tugas

lain

yang

relevan

dengan

fungsi

sekolah/madrasah sebagai pejabat fungsional tertentu, target SKP nya adalah pemenuhan angka kredit yang akan didapat untuk tahun yang berjalan mengingat kenaikan pangkat guru dan/atau guru yang memperoleh

tugas

lain

yang

relevan

dengan

fungsi

sekolah/madrasahdidasarkan kepada perolehan angka kredit. Dengan demikian, penilaian terhadap komponen SKP nya mengacu kepada target perolehan angka kredit dari komponen kegiatan yang direncanakan selama satu tahun. Dalam menentukan tugas jabatan untuk memperoleh angka kredit yang dicapai mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. (Kemdikbud, 2014). b. Prosedur Penyusunan SKP Setiap guru dan/atau guru yang mendapatkan tugas lain yang relevan dengan

fungsi

sekolah/madrasah

wajib

menyusun

SKP

Guru

berdasarkan RKT sekolah dan dokumen lainnya, seperti Evaluasi Diri Sekolah

(EDS),

tugas

pokok

guru,

serta

Program

Tahunan

Guru.Khusus untuk kepala sekolah, penyusunan SKP juga perlu mempertimbangkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Dalam menyusun kegiatan tugas jabatan dalam SKP gurudan/atau guru yang mendapatkan tugas lain yang relevan dengan fungsi

sekolah/madrasahharus

memperhatikan

hal-hal

sebagai

berikut: 1) Jelas: Kegiatan yang dilakukan harus dapat diuraikan secara jelas. 2) Terukur artinya dapat: Diukur Kegiatan yang dilakukan harus dapat diukur secara kuantitas dalam bentuk angka seperti jumlah satuan, jumlah hasil, dan lain-lain, maupun secara kualitas seperti


59

hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi dan pelayanan kepada masyarakat memuaskan, dan lain-lain. 3) Relevan: Kegiatan yang dilakukan harus berdasarkan lingkup tugas jabatan masing-masing. 4) Dapat Dicapai: Kegiatan yang ditakukan harus disesuaikan dengan kemampuanguru dan/atau guru yang mendapatkan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah. 5) Memiliki Target Waktu: Kegiatan yang dilakukan harus dapat ditentukan waktunya. SKP Guru memuat kegiatan tugas jabatan dan target angka kredit yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu yang kegiatannya bersifat nyata dan dapat diukur. 1) SKP memuat kegiatan tugas jabatan, angka kredit dan target yang meliputi kuantitas, kualitas, waktu, dan/atau biaya, yang harus dicapai dalam satu tahun yang kegiatannya bersifat nyata dan dapat diukur. Penentuan angka kredit dalam SKP menggunakan asumsi untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi secara normatif yang harus dicapai dalam waktu 4 (empat) tahun. Oleh karena itu, target angka kredit dalam satu tahun adalah jumlah angka kredit kumulatif minimal yang akan dicapai dibagi 4 (empat). 2) SKP yang telah disusun harus dinegosiasikan dan disetujui oleh pejabat penilai, u3ntuk selanjutnya ditetapkan oleh Pejabat Penilai sebagai kontrak kerja yang harus ditandatangani oleh kedua belah pihak (Pejabat Penilai dan guru yang dinilai 3) Jika SKP yang telah disusun tidak disetujui oleh Pejabat Penilai maka keputusannya diserahkan kepada Atasan Pejabat Penilai dan hasilnya bersifat final. 4) SKP ditetapkan setiap tahun pada awal bulan Januari.

60


5) Apabila terjadi perpindahan tempat tugas guru, kepala sekolah, dan guru yang diberi tugas tambahan setelah bulan Januari maka yang bersangkutan menyusun SKP pada awal bulan di tempat yang baru sesuai dengan surat perintah/surat keputusan melaksanakan

tugas,

dengan

terlebih

dahulu

dilakukan

pengukuran oleh atasan langsung di tempat tugas yang lama. 6) Apabila

terjadi

mutasi/perpindahan

satminkal/tempat

tugas

setelah bulan Januari tahun berjalan, maka guru, kepala sekolah, dan guru yang diberi tugas tambahan yang bersangkutan wajib menyusun SKP pada satminkal lama dan satminkal baru. Pada akhir tahun yang bersangkutan memperoleh penilaian SKP tempat tugas lama ditambah penilaian SKP tempat tugas baru, lalu hasilnya dibagi 2 (dua). Pejabat penilai pada tempat tugas lama harus melakukan penilaian SKP dan perilaku kerja sampai dengan yang bersangkutan ditetapkan Keputusan mutasinya. Sedangkan penentuan rentang waktu penetapan target SKP pada tempat tugas

baru

dilakukan

sesuai

surat

pernyataan

perintah

melaksanakan tugas pada tempat tugas baru. SKP Guru yang telah disusun harus dinegosiasikan dan disetujui, untuk selanjutnya ditetapkan oleh PejabatPenilai sebagai kontrak kerjayang harus ditanda-tangani oleh kedua belah pihak (Pejabat Penilai dan Guru dan/atau yang mendapatkan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah)dan digunakan sebagai dasarPPK. Jika SKP Guru yang telah disusun tidak disetujui oleh Pejabat Penilai maka keputusannya diserahkan kepada Atasan Pejabat Penilaidan bersifat final.


61

c.

Unsur-unsur SKP 1. Kegiatan Tugas Jabatan Uraian tugas jabatan guru, kepala sekolah, dan guru yang diberi tugas tambahan mengacu kepada unsur utama dan unsur penunjang sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, serta berkaitan dengan visi misi sekolah dan Rencana Kerja Tahunannya (RKT). 2.

Angka Kredit Angka Kredit yang dimasukkan ke dalam formulir SKP adalah target angka kredit yang akan dicapai untuk setiap uraian tugas jabatan yang meliputi beberapa butir kegiatan dalam 1 (satu) tahun berjalan. Angka Kredit kegiatan tugas jabatan yang akan dilaksanakan meliputi angka kredit untuk unsur utama dan angka kredit untuk unsur penunjang.

d. Target Dalam SKP Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan. Target yang akan dicapai diwujudkan dengan jelas sebagai “ukuran prestasi kerja”, baik dari aspek kuantitas, kualitas, waktu dan/atau biaya. 1) Kuantitas (Target Output), dalam menentukan Target Output (TO) dapat berupa dokumen, konsep, naskah, surat keputusan, paket, laporan, dan lain-lain. Contoh : a) Laporan dan Evaluasi Penilaian Kinerja guru kelas/mata pelajaran dengan kolom persetujuan antara penilai PK Guru dan guru yang dinilai; b) Format Hasil Sebelum Pengamatan, Selama Pengamatan, dan Setelah Pengamatan;

62


c) Format Hasil Pemantauan dan Jurnal Hasil Pemantauan (jika ada); d) Format Hasil Nilai per Kompetensi yg memuat skor per indikator dalam satu kompetensi, untuk semua kompetensi (misal untuk guru kelas/mata pelajaran adalah 14 kompetensi Kuantitas terkait dengan tugas kepala sekolah a) Hasil PK Kepala Sekolah; b) Rencana Kerja Tahunan Sekolah dan realisasinya; dan c) Laporan hasil pelaksanaan pengelolaan kesiswaan, kurikulum, sarana dan prasarana, hubungan dengan masyarakat, pembinaan

pendidik

dan

tenaga

kependidikan,

dan

pembiayaan sekolah Kuantitas terkait dengan target kegiatan pengembangan diri yang dapat berupa diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru. Target outputnya adalah laporan hasil kegiatan diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru sesuai dengan jumlah dan jenis kegiatan yang dilakukan. Contoh: Silvi S.Pd, seorang guru SD Kencana Ungu, melaksanakan kegiatan pengembangan diri melalui kegiatan kolektif guru di KKG dengan mengambil 5 (lima) paket kegiatan dengan topik yang berbeda. Dengan demikian, target output dari Silvi adalah 5 (lima) laporan hasil kegiatan sesuai dengan topiknya. 2) Kualitas (Target Kualitas), dalam menentukan Target Kualitas (TK) harus memprediksi pada mutu hasil kerja yang terbaik, target kualitas diberikan nilai paling tinggi 100 (seratus). Dengan arti bahwa angka kredit yang ditargetkan dapat dicapai sepenuhnya.


63

Contoh : Khusus untuk target kualitas pelaksanaan pembelajaran adalah target angka kredit dengan sebutan “baik” atau “amat baik” yang harus dicapai dalam satu tahun sesuai dengan golongan yang bersangkutan. Untuk rencana ketercapaian target angka kredit “baik” atau “amat baik” di dalam target kualitas dicantumkan angka 100 (seratus). Contoh : Penulisan target kualitas untuk pelaksanaan pembelajaran. Dari contoh atas nama Achmad Peristiwa di atas, target kualitas yang harus dicapai adalah 100% (seratus persen) yang setara dengan sebutan “baik” atau “amat baik” pada hasil penilaian kinerja guru. Penulisan

target

kualitas

untuk

PKB

dalam

kegiatan

pengembangan diri. Contoh: Achmad Peristiwa mengikuti diklat dan kegiatan kolektif guru, target kualitas yang dicantumkan dalam SKP sebagai berikut. a) Mengikuti diklat selama 60 jam terkait dengan pembelajaran berbasis IT memiliki target kualitas 100%; b) Mengikuti kegiatan kolektif guru dengan 4 paket kegiatan terkait dengan kegiatan peningkatan kemampuan dalam penyusunan perangkat pembelajaran memiliki target kualitas 100% 3) Waktu (Target Waktu), Target waktu ditetapkan dengan memperhitungkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap uraian kegiatan, misalnya 7 (tujuh) hari, 1 (satu) minggu, 1 (satu) bulan, 2 (dua) bulan, 3 (tiga) bulan, dan seterusnya sampai dengan 12 (dua belas) bulan. Contoh:

64


a) Kegiatan pembelajaran dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan. b) Kegiatan

tugas

tambahan

sebagai

kepala

sekolah

dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan. c) Kegiatan diklat 60 (enam puluh) JP direncanakan dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari. d) Kegiatan kolektif guru dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan. 4) Biaya (Target Biaya), dalam menentukan Target Biaya (TB) harus memperhitungkan

berapa

biaya

yang

dibutuhkan

untuk

menyelesalam suatu pekerjaan dalan 1 (satu) tahun, misalnya ratusan ribu, jutaan, dan lain-lain. Target biaya diisi hanya untuk kepala sekolah. Contoh SKP denganKegiatan Tugas Jabatan: a) Unsur Utama (minimum angka kredit untuk 1 tahun = 22,50) (1) Merencanakan mengevaluasi

dan dan

melaksanakan menilai

hasil

pembelajaran, pembelajaran,

melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian sebagai guru kelas:

AK

pembelajaran

=

AK

Kumulatif

–

AK

Pengembangan Diri – AK Publikasi Ilmiah dan/atau Karya Inovatif = 22,50 - 1 – 2 = 19,50 AK (2) Melaksanakan pembimbingan pada kelas yang menjadi tanggung jawabnya: AK = 5% x 19,50 = 0,98 AK (3) Melaksanakan kegiatan PKB guru yang meliputi: (a) mengikuti diklat fungsional Pengembangan Model Pembelajaran selama 82 jam = 2 AK; (b) mengikuti kegiatan kolektif guru dengan 5 paket kegiatan terkait dengan peningkatan kemampuan dalam membuat perangkat pembelajaran AK = 5 paket x 0,15 = 0,75;


65

(c) membuat 1 artikel ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikannya dan

dimuat

di

jurnal

tingkat

nasional

yang

terakreditasi dengan tema “penerapan pembelajaran tematik dengan teknik bercerita” = 2 AK; (d) membuat 1 alat peraga dengan kategori kompleks dengan tema “mengenal cuaca dan musim” = 2 AK. b) Unsur Penunjang (maksimum 2,25 AK) Maksimum angka kredit = 10% x AK unsur utama = 2,5 (1) Menjadi pengawas ujian sekolah = 0,08 AK; dan (2) Menjadi anggota aktif kegiatan kepramukaan = 0,75

66


Contoh SKP bagi guru dengan tugas tambahan Kepala Sekolah Penilaian Kinerja, Sistem PKB dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PK, PKB dan PPKP)

67

Contoh 3: SKP bagi Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah Ricky Primanda S.Pd., M.Pd, NIP. 196912101991121088, guru Ekonomi pada SMK Negeri 69 di Kabupaten Argolawu. Yang bersangkutan mengajar sejak tahun 1991 dan saat ini pangkat yang bersangkutan adalah Pembina, golongan ruang IV/a dengan jabatan Guru Madya. SMKN 69 di Kabupaten Argolawu memiliki 6 ruang kelas dan 2 ruang bengkel produktif. Kondisi saat ini, 2 ruang kelas rusak berat dan fasilitas praktek kurang memadai. Dari sejumlah guru yang ada di SMKN 69 Kabupaten Argolawu, sekitar 5 orang guru belum mendapatkan pelatihan implementasi kurikulum. Untuk kenaikan pangkatnya ke golongan ruang IV/b, maka Ricky Primanda harus mengumpulkan 150 angka kredit selama 4 tahun atau 37.5 angka kredit dalam satu tahun yang terdiri dari minimum 33,75 AK untuk unsur utama dan maksimum 3,75 untuk unsur penunjang. AK PKB wajib yang harus dipenuhi adalah sekurangkurangnya 4 pada kegiatan pengembangan diri dan sekurangkurangnya 12 untuk kegiatan publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif yang dikumpulkan dalam 4 (empat) tahun. Jika diasumsikan pemenuhan untuk AK PKB wajib selama 4 tahun, maka pengembangan diri tahunannya adalah sekurang-kurangnya 1 AK dan publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif tahunannya sekurang-kurangnya adalah 3 AK. Target yang dituangkan dalam SKP untuk penilaian pelaksanaan pembelajaran adalah dengan asumsi nilai PK Guru “BAIK”. Dalam penyusunan SKP yang bersangkutan pada Januari 2014 kegiatan tugas jabatan yang dilaksanakan dan angka kreditnya adalah sebagai berikut.

68


Kegiatan Tugas Jabatan: a) Unsur Utama (minimum angka kredit untuk 1 tahun = 33,75) (1) Melaksanakan pembelajaran; Minimum AK = AK Kumulatif – AK Pengembangan Diri – AK Publikasi Ilmiah dan/atau Karya Inovatif AK = 33,75 - 1 - 3 = 29,75 (a) merencanakan dan mengevaluasi

dan

melaksanakan pembelajaran, menilai

hasil

pembelajaran,

melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian (25%). AK dalam melaksanakan pembelajaran sebagai guru adalah : 25% x 29,75 = 7,44 (b) melaksanakan tugas menjadi kepala sekolah (75%) AK melaksanakan Tugas sebagai Kepala Sekolah adalah: 75% x 29,75 = 22,31 Dengan rincian program sesuai dengan RKT sekolah, misalnya: - merenovasi 2 ruang kelas - pengadaan fasilitas praktik - melatih

5

orang

guru

dalam

melaksanakan

kurikulum. (2) Melaksanakan kegiatan PKB guru yang meliputi: (a) mengikuti 1 (satu) kali diklat implementasi kurikulum selama 52 jam = 1 AK; (b) mengikuti

4

(empat)

kegiatan

MKKS

tingkat

Kabupaten = 1 AK (c) membuat 1 (satu) karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan di sekolahnya, diseminarkan

di

sekolahnya,

dan

disimpan

di

perpustakaan sekolahnya dengan tema “Efektivitas Pemanfaatan Media yang Digunakan oleh Guru dalam


69

Pembelajaran Matematika di SMK Negeri 69 di Kabupaten Argolawu” = 4 AK (d) membuat artikel ilmiah dalam bidang pendidikan dan dimuat/ dipubilkasikan dalam Jurnal Tingkat Nasional yang

terakrediatasi

dengan

tema

“Peningkatan

Kinerja Guru dalam Manajemen Pengelolaan Kelas melalui Supervisi Klinis di SMK Negeri 69 di Kabupaten Argolawu” = 2 AK b) Unsur Penunjang (maksimum 3,75 AK) (1) Menjadi tutor/pelatih/instruktur dalam Pelatihan K-13 utk Guru Sasaran selama 52 JP = 1,04 AK (2) Menjadi Anggota Tim Penilai Angka Kredit tingkat Kabupaten menilai 30 DUPAK = 1,20 AK (3) Menjadi pengawas ujian nasional = 0,08 AK

70



71

3. Penilaian Ketercapaian SKP Proses dan Prosedur Penilai dalam SKP Pelaksanaan PPK dilakukan dengan cara menggabungkan antara unsur penilaian SKP dan unsur penilaian perilaku kerja.Masing-masing unsur berkontribusi dalam PPK dengan rincian yaitu penilaian SKP sebesar 60% (enam puluh persen) dan Penilaian Perilaku Kerja sebesan 40% (empat puluh persen) sebagaimana formulir PPK pada Lampiran 6. Nilai PPK dinyatakan dengan angka dan sebutan sebagai berikut: 91 – ke atas

: Sangat Baik

76 – 90

: Baik

61 – 75

: Cukup

51 – 60

: Kurang

50 – ke bawah : Buruk a. Penilaian SKP Guru Penilaian SKP Guru merupakan penilaian terhadap seluruh tugas jabatan dan target yang harus dicapai selama kurun waktu tertentu dengan aspek kualitas, kuantitas, waktu dan biaya.Adapun format penilaian SKP Guru adalah sebagai berikut:

Prosedur penilaian SKP dalam format di atas mengikuti tata cara pengisian sebagai berikut.

72


1) Kolom 1 sampai 7 diisi dengan memindahkan dari SKP yang telah disetujui oleh atasan langsung. 2) Kolom 8 diisi dengan hasil perolehan angka kredit berdasarkan tata cara sebagaimana diatur dalam Permenneg PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. 3) Kolom 9 diisi dengan Realisasi Output (RO) yang telah dihasilkan untuk masing-masing kegiatan tugas jabatan yang dihitung berdasarkan rumus sesuai dengan Perka BKN No. 1 Tahun 2013. Realisasi Output Penilaian SKP = ----------------------------- X 100 (Aspek Kuantitas) Target Output Contoh : Achmad Peristiwa di atas di dalam target pelaksanaan pembelajarannya, ia harus memenuhi 1 (satu) buah laporan hasil PK Guru. Dalam realisasinya yang bersangkutan dapat memenuhinya. Maka perhitungan penilaian SKP aspek kuantitasnya adalah: 1 laporan Penilaian SKP = ----------------------------- X 100 = 100 (Aspek Kuantitas)

1 laporan

4) Kolom 10 diisi dengan Realisasi Kualitas (RK) yang telah dihasilkan untuk masing-masing kegiatan tugas jabatan yang dinilai. Penilaian pada RK dikaitan dengan ketercapaian hasil penilaian kinerja guru dalam pelaksanaan pembelajaran yang telah direncanakan dengan rumus perhitungan sebagai berikut.


73

5) Kolom 11 diisi dengan Realisasi Waktu (RW) yang telah digunakan untuk masing-masing kegiatan tugas jabatan yang dinilai. • Perhitungan persentase tingkat efisiensi waktu dari target waktu. • Jika kegiatan tidak dilakukan maka realisasi waktu 0 (nol).

•

Jika aspek waktu yg tingkat efisiensinya ≤ 24 % maka perhitungan realisasi aspek waktu adalah:

74


Dalam melakukan penilaian SKP Guru, pejabat penilai perlu memperhatikan hal-hal berikut ini: 1) Penilaian Tugas Jabatan Tugas

jabatan

bagi

guru

sebagaimana

dijelaskan

dalam

Permenneg PAN dan RB No. 16 Tahun 2009 tentang jabatan fungsional Guru dan Angka Kreditnya mencakup:


75

a) Unsur utama: Penilaian unsur utama dilakukan dengan menggunakan sistem penilaian kinerja guru (PKG) berdasarkan Permendikbud Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. b) Unsur Penunjang: Penilaian unsur penunjang dilakukan sesuai dengan ketentuan pada Permenneg PAN dan RB No. 16 Tahun 2009 tentang jabatan fungsional Guru dan Angka Kreditnya dan angka kreditnya ditetapkan oleh Tim Penilai Angka Kredit. 2) Penilaian Tugas Tambahan Penilaian tugas tambahan diberikan jika guru yang bersangkutan mendapatkan tugas tambahan yang diberikan oleh atasan langsungnya yang tidak mendapatkan angka kredit, misalnya: mengelola dana BOS, mengelola blockgrant, menjadi panitia pembangunan sekolah, dan sebagainya. Penilaian dilakuan dengan memberikan bukti surat keterangan yang ditandatangani oleh atasan langsungnya sebagaimana pada lampiran 3. Hasil penilaian tugas lain tersebut dinilai sebagai bagian dari capaian

SKP

Guru.

Pemberian

nilai

tugas

lain

tersebut

dilaksanakan dengan menggunakan pedoman sebagai berikut; No

Tugas Tambahan

Nilai

1

Tugas tambahan yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun sebanyak I (satu) sampai 3 (tiga) kegiatan

1

2

Tugas tambahan yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun sebanyak 4 (empat) sampai 6 (enam) kegiatan.

2

3

Tugas tambahan yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun sebanyak 7 (tujuh) kegiatan atau lebih.

3

3) Penilaian dan Penandatanganan Capaian SKP

76


Penilaian SKP dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kerja dengan cara membandingkan antara realisasi kerja dengan target. Nilai capaian SKP dinyatakan dengan angka dan sebutan sebagai berikut: 91 – ke atas

: Sangat Baik

76 – 90

: Baik

61 – 75

: Cukup

51 – 60

: Kurang

50 – ke bawah

: Buruk

Penandatangan hasil penilaian capaian SKP dilakukan oleh pejabat penilai pada formulir penilaian SKP. Adapun contoh Penilaian dan Penandatanganan Capaian SKP adalah sebagai berikut: a) Contoh Penilaian dan Penandatanganan Capaian SKP bagi Guru


77

78


Jabatan

2

1

(k r e atifitas )

(k r e atifitas )

(tugas tam bahan)

(tugas tam bahan)

II. TUGAS TAM BAHAN DAN KREATIV ITAS :

JUMLAH

SK) 18,41

1,00

0,08

Menjadi Pengurus Aktif Asosiasi Profesi (1 AK/1

Menjadi pengaw as Ujian Sekolah (0.08 AK/1 SK)

8

9

0,20

2,00

1,00

0,15

4,00

0,48

9,50

3

AK

Menjadi Pelatih/Tutor/Instruktur (0.04 AK/2 JP)

AK/alat peraga)

Membuat Alat Peraga Kategori Kompleks**** (2

dalam Majalah/Jurnal Ilmiah)

tingkat kabupaten/kota.*** (1 AK/Kary a Tulis

diterbitkan/dipublikasikan dalam majalah ilmiah

penelitian pada bidang pendidikan di sekolahny a,

Membuat kary a tulis berupa laporan hasil

Pelatihan, Sertifikat)

Jam** (1 AK/Surat Tugas, Laporan Deskripsi Hasil

Mengikuti Diklat Fungsional Lamany a 30 s.d 80

Keterangan dan Laporan Kegiatan)

Perangkat Pembelajaran (0.15 AK/Surat

Mengikuti Kegiatan Kolektif Guru dalam Meny usun

Menjadi Wali Kelas

tindak lanjut hasil penilaian

menganalisis hasil pembelajaran, melaksanakan

mengev aluasi dan menilai hasil pembelajaran

Merencanakan dan melaksanakan pembelajaran,

2

I. Ke giatan Tugas

7

6

5

4

3

2

1

1

NO

1

1

10

1

1

1

4

1

1

Bulan

-

7,13

8

1

9

Kuant/ Output

12

Bulan

-

0,36

1

-

-

-

-

-

0,20

0,00

1,00

0,15

4,00

10

1

1

1

4

2 JP (bukti

Laporan

rnal Ilmiah

Majalah/Ju

dalam

Tulis

Kary a

Kegiatan

Laporan

dan

Keterangan

Surat

Sertifikat

Pelatihan,

Hasil

Deskripsi

SK

SK

1 12

Bulan

Bulan -

-

Nilai Capaian SKP

100

100

13,91

1,00

0,08 1

1

SK

SK

jadw al, Laporan)

jadw al, Laporan)

:Surat Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Tugas,

12

12

12

12

12

:Surat 100

100

100

100

100

Surat Tugas, Laporan

Tugas,

2 JP (bukti

Alat Peraga

al Ilmiah

Majalah/Jurn

dalam

Kary a Tulis

Kegiatan

dan Laporan

Keterangan

Surat

Sertifikat

Pelatihan,

Hasil

Deskripsi

Laporan

Surat Tugas,

Kinerja

Laporan 100

Penilaian

Kinerja

Laporan

Kinerja

Penilaian

Kinerja

Penilaian

12

7

Biay a

0,3565

Penilaian

6

Waktu

AK

Laporan 100

5

Kual/Mutu

TARGET

Laporan

4

Kuant/ Output

Jangka Waktu Penilaian 02 Januari s.d. 31 Desember 2014

PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

100

100

100

0

100

100

90

75

75

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

276,00

276,00

276,00

176,00

276,00

276,00

266,00

251,00

251,00

PENGHITUNGAN

…….., 31 Desember ....... Pejabat Penilai,

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

12

Biay a

Drs. Johan Edy Prastiw o, M.Pd 196108241986031009

12

1

12

12

12

12

12

12

12

11

Waktu

REALISASI Kual/Mutu

92,00

92,00

92,00

58,67

92,00

92,00

88,67

83,67

83,67

(Baik)

86,07

14

NILAI CAPAIAN


79

2,00

0,10

Menjadi peserta pada kegiatan ilmiah (0,1 AK/Surat Keterangan dan Laporan Per Kegiatan)

4

0,40

21,00

Menjadi tim penilai angka kredit (0,04 AK/Dupak)

JUMLAH

7

12

2

1

1,00

Menjadi pengurus aktif organisasi profesi (1 AK/SK)

6

(kreatifitas)

(kreatifitas)

(tugas tam bahan)

(tugas tam bahan)

II. TUGAS TAMBAHAN DAN KREATIVITAS :

8,00

Membuat laporan penelitian tindakan kelas atau tindakan sekolah (2 AK/Karya Tulis dalam majalah/jurnal ilmiah)

7,13

5

3

2

3

2,38

2

Melaksanakan Proses Pembelajaran (paket kegiatan) *** Menunaikan tugas sebagai Kepala Sekolah dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi kegiatan pengembangan sekolah(paket kegiatan) **** Mengikuti diklat Fungsional lamanya 180 jam ( 2 AK/Surat Tugas, Laporan Deskripsi Hasil Pelatihan, Sertifikat) *****

AK

1

I. Kegiatan Tugas Jabatan

1

NO

10

1

2

1

1

1

1

Dupak

SK

Surat Keterangan dan Laporan Per Kegiatan Karya Tulis dalam majalah/jurnal ilmiah

Surat Tugas, Laporan Deskripsi Hasil Pelatihan, Sertifikat

laporan PKKS

laporan PKG

4

Kuant/ Output

Jangka Waktu Penilaian 02 Januari s.d. 31 Desember 2014

100

100

100

100

100

100

100

5

2

3

12

6

6

12

12

6

bln

bln

bln

bln

bln

bln

bln

Waktu

-

-

-

-

-

5.000.000.000

-

7

Biay a

Nilai Capaian SKP

Kual/Mutu

TARGET

20,41

0,40

1,00

8,00

0,10

2,00

7,13

1,78

8

AK

10

1

2

1

1

1

1

0,3565

Dupak

Laporan

Karya Tulis dalam majalah/jurnal ilmiah

Surat Tugas, Laporan Deskripsi Hasil Pelatihan, Sertifikat Surat Keterangan dan Laporan Per Kegiatan

laporan PKKS

laporan PKG

9

Kuant/ Output

PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

100

100

100

100

90

100

75

10

Kual/Mutu

2

3

12

6

6

12

12

11

bln

bln

bln

bln

bln

bln

bln

Waktu

REALISASI 13

Drs. Taspen, M.Pd 19650310 198610 1 001

276,00

276,00

276,00

276,00

266,00

354,00

251,00

PENGHITUNGAN

…….., 31 Desember ....... Pejabat Penilai,

-

-

-

-

-

4.900.000.000

-

12

Biay a

b) Contoh Penilaian dan Penandatanganan Capaian SKP bagi Guru dengan tugas lain sebagai Kepala Sekolah

92,00

92,00

92,00

92,00

88,67

88,50

83,67

(Baik)

89,83

14

NILAI CAPAIAN

4. Penilaian Perilaku Kerja a. Komponen Perilaku Kerja Penilaian perilaku kerja yaitu penilaian terhadap perilaku kerja Kepala Sekolah/ Madrasah, Wakil Kepala Sekolah, Kepala Laboratorium, Kepala Perpustakaan, Kepala Bengkel, Ketua Program Keahlian, dan Guru Pembimbing Khusus dalam melaksanakan tugasnya di sekolah. Penilaian perilaku meliputi aspek: orientasi pelayanan, integritas, komitmen,

disiplin,

dan

kerjasama.Unsur

perilaku

kerja

yg

mempengaruhi prestasi kerja yg dievaluasi harus relevan dan berhubungan dengan pelaksanaan tugas jabatan guru dan/atau guru yang

mendapatkan

tugas

lain

yang

relevan

dengan

fungsi

sekolah/madrasah yg dinilai Uraian pada unsur perilaku kerja adalah sebagai berikut: NO 1 2 3 4 5 6

ASPEK YANG DINILAI Orientasi Pelayanan Integritas Komitmen Disiplin Kerjasama Kepemimpinan

b. Prosedur Penilaian Perilaku Kinerja Cara menilai perilaku kerja dilakukan melalui pengamatan oleh pejabat penilai terhadap guru dan/atau guru yang mendapatkan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah yang dinilai. Penilaian perilaku kerja dapat mempertimbangkan masukan dari Pejabat Penilai lain yang setingkat di lingkungan unit kerja masing-masing. Penilaian perilaku

kerja

meliputi

aspek

orientasi

pelayanan,

integritas,

komitmen, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan. Bagi guru dan/atau guru yang mendapatkan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah, penilaian unsur perilaku kerja hanya pada aspek orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, dan

80


kerjasama, sedangkan aspek kepemimpinan ditujukan pada pejabat struktural. Bagi guru dengan tugas lain sebagai kepala sekolah, aspek kepe mimpinan sudah dinilai dalam penilaian kinerjanya, sehingga tidak perlu dinilai lagi dalam unsur perilaku kerja. Nilai perilaku kerja PNS dinyatakan dengan angka dan sebutannya: (1) 91 – 100

= Sangat Baik

(2) 76 – 90

= Baik

(3) 6I – 75

= Cukup

(4) 51 – 60

= Kurang; dan

(5) 50 ke bawah = Buruk. Penilaian unsur perilaku kerja bagi guru, kepala sekolah, dan guru yang diberi tugas tambahan disesuaikan dengan perilaku guru dalam melaksanakan tugasnya di sekolah. sebagai berikut. Tabel 9: KRITERIA PENILAIAN UNSUR PERILAKU KERJA NO 1

ASPEK YANG DINILAI Orientasi Pelayanan

URAIAN a

b

c

d

e

Selalu dapat menyelesaikan tugasutama sebagai guru sebaik-baiknya dengan sikap sopan dan sangat memuaskan baik untuk perserta didik orang tua peserta didik, dan satuan pendidikannya. Pada umumnya dapat menyelesaikan tugas utama sebagai guru dengan baik dan sikap sopan serta memuaskan baik untuk perserta didik orang tua peserta didik, dan satuan pendidikannya Adakalanya dapat menyelesaikan tugas utama sebagai guru dengan cukup baik dan sikap cukup sopan serta cukup memuaskan baik untuk perserta didik orang tua peserta didik, dan satuan pendidikannya. Kurang dapat menyelesaikan tugas utama sebagai guru dengan baik dan sikap kurang sopan serta kurang memuaskan baik untuk perserta didik orang tua peserta didik, dan satuan pendidikannya Tidak pernah dapat menyelesaikan tugas utama sebagai guru dengan baik dan sikap

NILAI ANGKA

SEBUTAN

91 - 100

Sangat baik

76 - 90

Baik

61 - 75

Cukup

51 - 60

Kurang

50 ke bawah

Buruk


81

NO

2

ASPEK YANG DINILAI

Integritas

URAIAN

a

b

c

d

e

3

82

Komitmen

a

tidak sopan serta tidak memuaskan baik untuk perserta didik orang tua peserta didik, dan satuan pendidikannya Selalu dalam melaksanakan tugas bersikap jujur, ikhlas sesuai dengan norma dan etika satuan pendidikan dan tidak pernah menyalahgunakan wewenangnya serta berani menanggung risiko dari tindakan yang dilakukannya Pada umumnya dalam melaksanakan tugas bersikap jujur, ikhlas sesuai dengan norma dan etika sebagai pendidik dalam satuan pendidikan dan tidak pernah menyalahgunakan wewenangnya tetapi berani menanggung risiko dari tindakan yang dilakukannya. Adakalanya dalam melaksanakan tugas bersikap cukup jujur, cukup ikhlas sesuai dengan norma dan etika sebagai pendidik dalam satuan pendidikan dan kadang-kadang menyalahgunakan wewenangnya serta berani menanggung risiko dari tindakan yang dilakukannya. Kurang bersikap jujur, kurang ikhlas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan norma dan etika sebagai pendidik dalam satuan pendidikan dan sering menyalahgunakan wewenangnya tetapi kurang berani menanggung risiko dari tindakan yang dilakukannya Tidak pernah jujur, tidak ikhlas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan norma dan etika sebagai pendidik dalam satuan pendidikan dan selalu menyalahgunakan wewenangnya serta tidak berani menanggung risiko dari tindakan yang dilakukannya. Selalu berusaha dengan sungguh sungguh menegakkan pancasila sebagai ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Bhineka Tunggal Ika dan rencana - rencana pemerintah dalam melaksanakan tugas utamanya secara berdaya guna dan berhasil guna serta mengutamakan kepentingan satuan

NILAI ANGKA

SEBUTAN

91 - 100

Sangat baik

76 - 90

Baik

61 - 75

Cukup

51 - 60

Kurang

50 ke bawah

Buruk

91 - 100

Sangat baik


NO

ASPEK YANG DINILAI

URAIAN

b

c

d

e

pendidikan di atas kepentingan pribadi berdasarkan visi, misi dan tujuan satuan pendidikan. Pada umumnya berusaha dengan sungguhsungguh menegakkan pancasila sebagai ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Bhineka Tunggal Ika dan rencana-rencana pemerintah dalam melaksanakan tugas utamanya secara berdaya guna dan berhasil guna serta mengutamakan kepentingan satuan pendidikan di atas kepentingan pribadi berdasarkan visi, misi dan tujuan satuan pendidikan. Adakalanya berusaha dengan sungguhsungguh menegakkan pancasila sebagai ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),Bhineka Tunggal Ika dan rencana rencana pemerintah dalam melaksanakan tugas utamanya secara berdaya guna dan berhasil guna serta mengutamakan kepentingan satuan pendidikan di atas kepentingan pribadi berdasarkan visi, misi dan tujuan satuan pendidikan. Kurang berusaha dengan sungguh-sungguh menegakkan pancasila sebagai ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Bhineka Tunggal Ika dan rencana-rencana pemerintah dalam melaksanakan tugas utamanya secara berdaya guna dan berhasil guna serta mengutamakan kepentingan satuan pendidikan di atas kepentingan pribadi berdasarkan visi, misi dan tujuan satuan pendidikan.

Tidak pernah berusaha dengan sungguhsungguh menegakkan pancasila sebagai ideologi negara, Undang-Undang Dasar

NILAI ANGKA

SEBUTAN

76 - 90

Baik

61 - 75

Cukup

51 - 60

Kurang

50 ke bawah

Buruk


83

NO

4

ASPEK YANG DINILAI

Disiplin

URAIAN

a

b

c

d

84

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Bhineka Tunggal Ika dan rencana-rencana pemerintah dengan tujuan untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna serta mengutamakan kepentingan satuan pendidikan di atas kepentingan pribadi berdasarkan visi, misi dan tujuan satuan pendidikan Selalu mentaati peraturan perundangundangan dan/atau peraturan kedinasan yang berlaku dengan rasa tanggung jawab dan selalu mentaati ketentuan jam kerja dan pemenuhan beban kerja serta mampu menyimpan dan/atau memelihara barangbarang milik negara yang dipercayakan kepadanya dengan sebaik-baiknya Pada umumnya mentaati peraturan perundangundangan dan/atau peraturan kedinasan yang berlaku dengan rasa tanggung jawab, mentaati ketentuan jam kerja dan pemenuhan beban kerja serta mampu menyimpan dan/atau memelihara barang-barang milik negara yang dipercayakan kepadanya dengan baik. Adakalanya mentaati peraturan perundangundangan dan/atau peraturan kedinasan yang berlaku dengan rasa cukup tanggung jawab, mentaati ketentuan jam kerja dan pemenuhan beban kerja serta cukup mampu menyimpan dan/atau memelihara barangbarang milik negara yang dipercayakan kepadanya dengan cukup baik , serta tidak masuk atau terlambat masuk kerja dan lebih cepat pulang dari ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja Kurang mentaati peraturan perundangundangan dan/atau peraturan kedinasan yang berlaku dengan rasa kurang tanggung jawab, mentaati ketentuan jam kerja dan pemenuhan beban kerja serta kurang mampu menyimpan dan/atau memelihara barangbarang milik negara yang dipercayakan kepadanya dengan

NILAI ANGKA

SEBUTAN

91 - 100

Sangat baik

76 - 90

Baik

61 - 75

Cukup

51 - 60

Kurang


NO

ASPEK YANG DINILAI

URAIAN

e

5

Kerjasama

a

b

c

d

kurang baik, serta tidak masuk atau terlambat masuk kerja dan lebih cepat pulang dari ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja. Tidak pernah mentaati peraturan perundang undangan dan / atau peraturan kedinasan yang berlaku dengan rasa tidak tanggung jawab, mentaati ketentuan jam kerja dan pemenuhan beban kerja serta tidak mampu menyimpan dan/atau memelihara barangbarang milik negara yang dipercayakan kepadanya dengan kurang baik, serta tidak masuk atau terlambat masuk kerja dan lebih cepat pulang dari ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah lebih dari 31 (tiga puluh satu) hari kerja. Selalu mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan/bawahan baik di dalam maupun di luar organisasi/ satuan pendidikan serta menghargai dan menerima pendapat orang lain,bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah yang telah menjadi keputusan bersama . Pada umumnya mampu bekerjasama dengan rekan kerja , atasan/bawahan baik di dalam maupun di luar organisasi/satuan pendidikan serta menghargai dan menerima pendapat orang lain , bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah yang telah menjadi keputusan bersama. Adakalanya mampu bekerja sama dengan rekan kerja, atasan/ bawahan baik di dalam maupun di luar organisasi/satuan pendidikan serta adakalanya menghargai dan menerima pendapat orang lain, kadang-kadang bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah yang telah menjadi keputusan bersama. Kurang mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan/ bawahan baik di dalam maupun di luar organisasi/satuan pendidikan serta kurang menghargai dan menerima pendapat orang lain, kurang bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah yang tela h menjadi keputusan bersama.

NILAI ANGKA

SEBUTAN

50 ke bawah

Buruk

91 - 100

Sangat baik

76 - 90

Baik

61 - 75

Cukup

51 - 60

Kurang


85

NO

ASPEK YANG DINILAI

NILAI

URAIAN e

Tidak pernah mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan/ bawahan baik di dalam maupun di luar organisasi/satuan pendidikan serta tidak menghargai dan menerima pendapat orang lain , tidak bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah yang telah menjadi keputusan bersama .

ANGKA

SEBUTAN

50 ke bawah

Buruk

Penilaian unsur perilaku kerja bagi guru dan/atau guru yang mendapatkan

tugas

sekolah/madrasah

lain

yang

disesuaikan

relevan

dengan

dengan

perilaku

guru

fungsi dalam

melaksanakan tugasnya di sekolah.Nilai perilaku kerja dapat diberikan paling tinggi 100 jika guru yang bersangkutan sesuai dengan kriteria yang dijelaskan di atas.Untuk memudahkan monitoring dan evaluasi perilaku kerja, pejabat penilai dapat menggunakan formulir buku catatan

penilaian

mendapatkan

perilaku

tugas

kerja

lain

yang

guru

dan/atau

relevan

guru

dengan

yang fungsi

sekolah/madrasahyang dinilai sebagaimana pada Lampiran berikut. BUKU CATATAN PENILAIAN PERILAKU KERJA PNS Nama

:

NIP

:

No

Tanggal

Uraian

Nama/NIP dan Paraf Pejabat Penilai

1

2

3

4

D. Aktivitas Pembelajaran LK 2.1 : Merancang SKP

86


Tujuan : Merancang kegiatan dan menuliskan dalam rencana sasaran kerja pegawai ketika peserta melakukan On Bahan : LK B.7.2 Contoh rancangan target kinerja guru selama 4 (empat) tahun. Format SKP Petunjuk Kegiatan Peserta: • Secara individu cermatilah dengan teliti contoh rancangan target kinerja selama 4 (empat) tahun. • Diskusikan apakah rancangan tersebut logis dan dapat dilakukan. • Buat rancangan SKP tahun pertama dari rancangan target kinerja 4 tahun. • Presentasikan hasil kelompok dalam forum Latihan Soal 1. Sebutkan kompetensi yang memerlukan tindak lanjut untuk peningkatan dan pengembangan sesuai dengan prioritasnya? Jelaskan alasannya! 2. Berdasarkan hasil penilaian kinerja guru sebutkan indikator kompetensi yang memerlukan peningkatan? 3. Setelah Anda menganalisis data hasil Penilaian Kinerja Guru dan Evaluasi Diri apa yang dapat anda simpulkan? 4. Setelah Anda berdiskusi tentang proses dan prosedur

PKB, buatlah

rancangan perencanaan PKB berbasis hasil PK Guru


87

E. Rangkuman Guru dengan tugas tambahan dalam hal ini Kepala Sekolah perlu memastikan bahwa pengetahuan dan keterampilan mereka cukup mutakhir agar dapat melaksanakan tugas utamanya secara efektif dan efisien. Dalam hal ini, sebagai guru, mereka perlu berpikir dan meningkatkan pengetahuannya, serta melakukan refleksi apakah kegiatan pembelajaran sudah berjalan dengan baik dan bagaimana menyelesaikan permasalahan

yang dihadapi oleh peserta

didik. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa “refleksi” termasuk dalam proses perencanaan PKB. diperlukan penyediaan dukungan yang dapat membantu guru dalam melaksanakan PKB dan menggunakan hasilnya. Penyediaan dukungan bertujuan untuk menjamin bahwa pelaksanaan PKB menarik dan hasilnya berguna untuk membantu guru dalam melaksanakan tugasnya di kelas. Hal ini sangat berguna untuk menciptakan

suasana baru bagi guru yang telah

mengajar di tingkat kelas yang sama selama bertahun –tahun, serta dapat menambah pengetahuan bagi guru terkait dengan perkembangan kurikulum. Hal-hal yang dapat membantu guru untuk mempertahankan kinerja yang baik dalam menjalankan tugasnya adalah, misalnya, dengan mencoba metoda baru, mempelajari keberagaman peserta didik, mempelajari

bagaimana

memberikan solusi kepada peserta didik dalam menghadapi permasalahan dalam proses pembelajaran, adalah Selain itu, memastikan bahwa isi/kontan dari kegiatan PKB sesuai dengan kebutuhan dan minat guru, interaksi antara guru dan sumber belajar sama pentingnya untuk pelaksanaan kegiatan PKB baik itu modul untuk belajar mandiri, pedoman yang digunakan oleh kelompok kerja, maupun pelatihan metodologi oleh instruktur. Institusi pendukung PKB mempunyai peranan penting dalam menjamin bahwa interaksi tersebut

dapat menghasilkan

kegiatan pembelajaran dan pengembangan keprofesian guru yang efektif. Pengalaman Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan di negaranegara lain menunjukkan kesulitan dalam mempertahankan keinginan dan motivasi guru untuk belajar disaat yang bersamaan mereka harus menjalankan

88


tuganya mengajar. Mempertahankan motivasi untuk belajar sajan sudah cukup berat tanpa mencoba menggunakan dan melaporkan hasilnya. Dengan demikian maka semua institusi yang terkait dengan pengelolaan PKB bertanggung jawab bagaimana memastikan bahwa semua kegiatan PKB berhasil dan mencapai tujuan utama, yaitu dengan mengembangkan kesempatan belajar, motivasi, dan prestasi peserta didik, mengingat bahwa kemajuan suatu negara tergantung pada prestasi peserta didiknya


89

90


DAFTAR PUSTAKA Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Peraturan Pemerintah No_46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil., Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya., Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Guru, Kepala Sekolah Dan Guru Yang Diberi Tugas Tambahan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014., Badan PSDMPK PMP. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010, Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya., Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya


91

92


LAMPIRAN-LAMPIRAN •

Refleksi

•

Rencana Tindak Lanjut

•

Dasar Hukum: Soft Copy UU Guru dan Dosen, Permendiknas dan Peraturan Pemerintah terkait


93

94


PENILAIAN KINERJA, SISTEM PKB DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA

Recommend Documents