Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak
FASILITAS
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI 50% UNTUK KETETAPAN PEMERIKSAAN/VERIFIKASI DITERBITKAN TAHUN 2015 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2015 KPP Penanaman Modal Asing Satu, 11 November 2015
PRODUK HASIL PEMERIKSAAN/VERIFIKASI
Pemeriksaan/ Pemeriksaan/Verifikasi/ Verifikasi/ Pemeriksaan Ulang
SKPKB
SKPKB + STP
SKPKBT
Terdiri dari Pokok Pajak + Sanksi Administrasi
Wajib Pajak yang Berhak
MENGAJUKAN PERMOHONAN
WP Badan Dalam Negeri
Bentuk Usaha Tetap
WP OP
Dengan Syarat 1. SKPKB/SKPKB/STP hasil pemeriksaan/ pemeriksaan/verifikasi yang diterbitkan tahun 2015 2. Pokok Pajak dalam SKBKB/SKPKBT telah dibayar; dibayar; 3. Tidak mengajukan upaya hukum; hukum; 4. Tidak sedang mengajukan permohonan pengurangan/ pengurangan/penghapusan sanksi selain yang diatur di PMK ini
BATAS WAKTU PERMOHONAN Permohonan BATAS WAKTU TIDAK DIATUR
ATAS KETETAPAN TERBIT & POKOK PAJAK DIBAYAR
2015
SYARAT PERMOHONAN 1. 2. 3. 4. 5.
1(Satu) Permohonan untuk 1(Satu) SKPKB/SKPKBT/STP; Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; Ditandatangani oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dikuasakan; WP OP = Orang Pribadi yang bersangkutan dan WP Badan = Pengurus Disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak Terdaftar/PKP dikukuhkan; Permohonan dilampiri dengan: a. fotokopi SKPKB/SKPKBT/STP; b. fotokopi pelunasan pokok pajak SKPKB/SKPKBT berupa SSP/BPN c. Fotokopi SK Pengurangan Sanksi Administrasi apabila sudah pernah diajukan permohonan sebelumnya selain dimaksud PMK ini; d. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa koreksi hasil pemeriksaan/verifikasi karena kekhilafan WP atau bukan kesalahan WP; e. Surat pernyataan bahwa WP tidak melakukan upaya hukum atas ketetapan yang diajukan pengurangan sanksi 50% ini.
UPAYA HUKUM UPAYA HUKUM YANG DIMAKSUD ADALAH:
1. Keberatan; 2. Pengurangan atau pembatalan SKP/SKP PBB; 3. Pengurangan atau pembatalan STP; 4. Pembatalan hasil pemeriksaan, verifikasi, atau Penelitian PBB; dan/atau 5. Gugatan,
FASILITAS KHUSUS PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI SEBESAR
50 ATAS
Bunga sesuai Pasal 13 ayat (2) UU KUP; Kenaikan 50% atau 100% sesuai Pasal 13 ayat (3) UU KUP; Kenaikan 100% Pasal 15 ayat (2) UU KUP; Denda 2% dari DPP sesuai Pasal 14 ayat (4) UU KUP
BATAS WAKTU PENYELESAIAN PERMOHONAN
>
PERMOHONAN DIPROSES
6 BLN PALING LAMA SEJAK DITERIMA PERMOHONAN
APABILA DALAM JANGKA WAKTU 6(ENAM) BULAN SEJAK PERMOHONAN WP DITERIMA DJP BELUM MENERBITKAN SK/MENGEMBALIKAN BERKAS WP MAKA PERMOHONAN DIANGGAP DIKABULKAN
KEPUTUSAN PERMOHONAN
PERMOHONAN DIPROSES
ATAU
SK PERMOHONAN
DIKEMBALIKAN KE WP
PERMOHONAN DIKEMBALIKAN
PERMOHONAN DIKEMBALIKAN
1. 2. 3. 4. 5.
WP DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN KEMBALI APABILA TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN FORMAL KECUALI YANG KETETAPAN DITERBITKAN BUKAN HASIL PEMERIKSAAN/VERIFIKASI ATAU; DITERBITKAN BUKAN TAHUN 2015 ATAU; KOREKSI DISEBABKAN KESALAHAN WP; BELUM MELUNASI POKOK PAJAK DALAM SKPKB/SKPKBT SEDANG MENGAJUKAN UPAYA HUKUM
TINDAKAN PENAGIHAN
WP TELAH MENGAJUKAN PERMOHONAN DAN TELAH MEMBAYAR POKOK PAJAK DALAM SKPKB/SKPKBT
TINDAKAN PENAGIHAN DITANGGUHKAN
SELISIH LEBIH
WP TELAH MENYETORKAN SANKSI ADMINISTRASI LEBIH DARI 50%
SELISIHNYA ADALAH PAJAK YANG LEBIH DIBAYAR
UPAYA HUKUM SETELAH PERSETUJUAN
DJP TELAH MENERBITKAN SK PERSETUJUAN KEMUDIAN WP MENGAJUKAN UPAYA HUKUM
SK PENGURANGAN SANKSI 50% AKAN DIBETULKAN SECARA JABATAN DENGAN MENGEMBALIKAN NILAI SANKSI ADMINISTRASI SEPERTI SEMULA
BAGAIMANA FORM PERMOHONAN DAN LAMPIRANNYA?
Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-197/PMK.03/2015
FORM PERMOHONAN
FORM PERMOHONAN
FORM SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM
FORM SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM
FORM SURAT PERNYATAAN KEKHILAFAN WP
FORM PENGEMBALIAN PERMOHONAN WP
FORM SK PERSETUJUAN
FORM SK PERSETUJUAN
Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan menghubungi Account Representative (Konsultasi) Bapak/Ibu masing-masing
KPP Penanaman Modal Asing Satu, 11 November 2015 Created by Faisal
