PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN GUBERNUR (STUDI JABATAN GUBERNUR DI DKI JAKARTA)

Mahropiono : Pengisian Jabatan Gubernur…….343

PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN GUBERNUR (STUDI JABATAN GUBERNUR DI DKI JAKARTA) Mahropiono LPMP Propinsi Kalimantan Selatan Email : [email protected]

Abstract The purpose of this thesis is to determine and to assess the mechanism of the turnover and / or charging Jakarta governor according to the Law of the Republic of Indonesia Number 29 Year 2007 as well as knowing the turnover the governor of Jakarta with the enactment of the Law of the Republic of Indonesia Number 1 Year 2015. In the writing of this research using normative legal writing with descriptive research . The primary data sources are the Law of the Republic of Indonesia Number 29 Year 2007 , the Law of the Republic of Indonesia Number 23 Year 2014, the Law of the Republic of Indonesia Number 1 Year 2015 and secondary data sources are in the form of books and literature.According to the results of this research shows that , the Law of the Republic of Indonesia Number 29 Year 2007 does not set out clear explanation about the turnover of governorship of DKI Jakarta . It only refers to the legislation act about the Regional Administration and Local Elections. After the enactment of the Law of the Republic of Indonesia Number 1 Year 2015, the turnover and / or succession vacuum of power of Jakarta governor refers to this law , meanwhile as a special legal (lex specialis) that the law of Local Government overrides the law of Local Government which are in general (lex generalis). lex specialis derogat legi generali. Keywords : Turnover , Vacuum of Power , Governor

Abstrak Tujuan dari penulisan tesis ini yaitu untuk mengetahui dan mengkaji mekanisme pergantian dan/atau pengisian jabatan gubernur DKI Jakarta menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 serta mengetahui pergantian dan/atau pengisian jabatan gubernur DKI Jakarta dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Dalam penulisan penelitian hukum ini menggunakan metode penulisan hukum normatif dengan sifat penelitian deskrepsi. Hukum primernya yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan literatur. Menurut hasil dan penelitian tesis ini menunjukan bahwa, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tidak mengatur secara jelas tentang pengsian dan/atau pergantian jabatan gubernur DKI Jakara.Pengaturannya merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu tentang pemerintahan daerah dan pemilihan kepala daerah.Setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, maka pergantian dan/atau pengisian kekosongan jabatan Gubernur DKI Jakarta mengacu pada aturan hukum ini, padahal sebagai hukum yang bersifat khusus (lex specialis) yang mengesampingkan undang-undang tentang Pemerintahan Daerah hendaknya mengesampingkan hukum tentang Pemerintahan Daerah yang pada hakikatnya bersifat umum (lex generalis). Kata Kunci : Pengisian, Kekosongan Jabatan, Gubernur.

pelaksanaan

PENDAHULUAN Keberadaan sebagai

realisasi

pemerintah dari

pemerintahan

pada

sistem

daerah

negara kesatuan. Secara jelas Undang-

penjabaran

Undang Dasar Republik Indonesia Tahun

344 Badamai Law Journal, Vol. 1, Issues 2, September 2016

1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) telah

yaitu;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945

menempatkan dalam bab tersendiri yaitu

tentang Peraturan Mengenai Kedudukan

dalam Bab VI dengan judul “Pemerintahan

Komite Nasional Daerah.Undang-Undang

Daerah”. Menurut sejarah konstitusi kita

Pokok Nomor 22 Tahun 1948 tentang

yang pernah berlaku selain UUD 1945 juga

Pemerintahan

telah diatur di dalamnya. Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok

Dasar Sementara Tahun 1950 dalam bab IV

Pemerintahan

“Pemerintah

daerah

Nomor 18 tahun 1965 tentang Pokok-Pokok

swapradja”,

dan

dan

daerah-daerah

Konstitusi

RIS

1949

Daerah,

Undang-Undang

Daerah,

Pemerintahan

Undang-Undang

Daerah,

Undang-Undang

sebagai bentuk negara federal walaupun

Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

tidak secara tegas mengatur pemerintah

Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang

daerah,

Nomor

tetapi

22

Tahun

“Republik Indonesia Serikat dan daerah-

Pemerintahan

Daerah,

daerah bagian” pada pasal 46 disebutkan

Nomor

bahwa

menjalankan

Pemerintahan Daerah dan yang terakhir

pemerintahan daerah-daerah bagian haruslah

dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

menurut cara demokrasi, sesuai dengan asas-

2014 tentang Pemerintahan Daerah.

tatanan

dalam

dan

Bab

cara

II

tentang

asas yang termaktub dalam Konstitusi ini. Pemilihan kepala daerah merupakan

32

1999

tentang

Undang-Undang

Tahun

2004

tentang

Dalam perjalanan sejarah pemilihan kepala daerahdi Indonesia menggunakan

salah satu pengaturan yang termuat dalam

tiga

peraturan pemerintahan daerah, baik untuk

mengusulkan tiga nama calon kepala daerah

gubernur, bupati, dan walikota.Semenjak

kepada

awal kemerdekaan pemilihan atau penunjuk

menetapkan

kepala daerah sudah ada aturan hukumnya.

disetujui menjadi kepala daerah,dengan

Secara khusus Pasal 18 ayat 4 Undang-

dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 5

Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun

Tahun 1945 menegaskan bahwa gubernur,

Pemerintahan Daerah,

bupati, dan walikota masing-masing sebagai

dianut pada masa Orde Baru. Kedua,

kepala

provinsi,

pemilihan kepala daeah dipilih oleh DPRD

secara

dan ini berdasarkan Undang-UndangNomor

pemerintahan

kabupaten,

dan

daerah

kota

dipilih

demokratis. Setelah

bentuk

tipe.

presiden, satu

1974

Pertama

kemudian calon

DPRD

presiden

tersebut

Tentang

yang

Pokok-Pokok

model ini yang

22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan merdeka

Daerah. Tipe ketiga adalah kepala daerah

pemerintahan daerah juga sudah diatur

dipilih secara langsung oleh rakyat melalui

dengan

pemilihan kepala daerah dan wakil kepala

perturan

Indonesia

perundang-undangan


daerah (Pilkada) dengan dasar hukum

PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Otonomi Khusus Bagi ProvinsiDKI Jakarta Sebagai Ibukota Negara

yang

diganti

dengan

23

Tahun

Nomor

Undang-Undang 2014

Tentang

Pemerintahan Daerah. Pergantian

Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota negara memiliki kekhususan dibandingkan

pengisian

dengan provinsi lainnya di Indonesia. DKI

jabatan gubernur DKI Jakarta ketika Joko

Jakarta dipimpin oleh seorang gubernur

Widodo ditetapkan sebagai Presiden dalam

tetapi memiliki 5 walikota yang bertanggung

pemilihan tahun 2014 sehingga terjadi

jawab kepada gubernur secara langsung.

kekosongan

Dalam

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

silang

Tahun 1945 mengakui dan menghormati

hukum

satuan-satuan pemerintahan yang bersifat

sehingga mengaburkan makna kepastian

khusus atau istimewa yang diatur dengan

hukum.Hal ini menjadi sangat krusial karena

undang-undang.

kasus ini terjadi di DKI Jakarta sebagai

mengakui dan menghormati hak-hak khusus

tempat

sekaligus

dan istimewa sesuai dengan prinsip Negara

barometer stabilitas politik dalam negeri.

Kesatuan Republik Indonesia.Provinsi DKI

Berangkat dari permasalahan inilah penulis

Jakarta dikatakan khusus karena sebagai

tertarik untuk melakukan penelitian hukum

satuan pemerintahan dalam kedudukannya

terhadap kasus pergantian gubernur di DKI

sebagai ibukota NKRI dan sebagai daerah

Jakarta.

otonom yang memiliki fungsi dan peran

jabatan

mekanismenya pendapat

dan/atau

gubernur.

sempat

dalam

pusat

terjadi

menafsirkan

pemerintahan

Negara

Indonesia

juga

Berdasarkan uraian di atas, yang

penting dalam mendukung penyelenggaraan

menjadi permasalahan adalah bagaimana

pemerintahan negara berdasarkan UUD

mekanisme pergantian dan/atau pengisian

1945.

jabatan gubernur DKI Jakarta menurut

Realisasi dari pemberian hak-hak


khusus bagi pemerintahan DKI Jakarta,

tentang

Daerah

maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor

Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota

29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan

Provinsi

DKI Jakarta

bagaimana pergantian dan/atau pengisian

Negara

Kesatuan

jabatan gubernur

dengan Lembaran Negara (LN 2007 Nomor

Pemerintahan

Provinsi

dengan ditetapkannya

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015?

sebagai

Republik

Ibukota Indonesia

93;TLN 47440). Pemerintaha Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh satu orang Gubernur dibantu oleh satu orang Wakil Gubernur


yang

dipilih

secara

langsung

melalui

Jumlah keanggotaan dari DPRD

pemilihan umum kepala daerah dan wakil

Provinsi

kepala daerah yang harus memperoleh suara

(seratus dua puluh lima persen) dari jumlah

lebih dari 50% suara sah. Ketentuan

maksimal untuk kategori jumlah penduduk

perolehan suara ini sangat penting karena

DKI

melihat warga Jakarta yang jumlahnya

walikota/bupati diajukan oleh Gubernur

sangat

untuk

besar

Legitimasi

dengan

dari

multicultural.

masyarakat

Jakarta

paling

Jakaarta.

banyak

Pengangkatan

mendapat

pertimbangan

125%

calon

DPRD

terhadap

Provinsi.Dalam hal pelaksanaan tugasnya,

gubernur yang terpilih sangat menentukan

walikota/bupati bertanggung jawab kepada

pada sikap masyarakat yang menerima

Gubernur.Hal

kepala daerahnya.

otonomi pada tingkat provinsi dan juga yang

Gubernur

sebagai

konsekuensi

kedudukannya

mengajukan calon Walikota/Bupati adalah

sebagai wakil Pemerintah dan Kepala

Gubernur, walaupun meminta pendapat

Daerah Provinsi DKI Jakarta yang diberikan

DPRD tetapi hanya sebatas pertimbangan

kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan

dan tidak mengikat. Secara normatif dalam

tanggungjawabnya dibantu oleh sebanyak-


banyaknya

mengamanatkan

4

dalam

ini

(empat)

orang

Deputi

bahwa

pertimbangan

Gubernur yang bertanggung jawab kepada

DPRD Provinsi tidak mengikat dalam

Gubernur.

dan

pengangkatan bupati dan walikota. Berbeda

usul

dengan di provinsi lain, dimana pemilihan

gubernur. Keberadaan Deputi Gubernur ini

bupati/walikota melalui pemilihan langsung

sebagai

konsekuensi

pemberian

oleh rakyat seperti hal yang berlaku pada

otonomi

pada

provinsi.Deputi

proses dan mekanisme pemilihan kepala

Deputi

diberhentikan

oleh

ini

diangkat

Presiden

dari

tingkat

atas

Gubernur ini diberi kekhususan tugas, hak, kewajiban,

dan

melaksanakan

tanggung

daerah.

jawab

Undang-Undang Nomor 29 Tahun

penyelenggaraan

2007 secara khusus mengatur rencana tata

pemerintahan daerah. Keberadaan Deputi

ruang

Gubernur

rencana tata ruang nasional dan melakukan

ini

diperlukan karena

tugas

wilayah

dengan

gubernur yang memiliki otonomi khusus

koordinasi

tentunya sangat berat. Sebagai perbandingan

berdekatan langsung dengan DKI Jakarta.

pemberian otonomi kepada kabupaten dan

Dalam hal pengembangan ekomoni dan

kota

yang

pembangunan Pemerintah Provinsi DKI

mungkin kalah jauh dibandingkan penduduk

Jakarta dapat mengusulkan pembentukan

DKI Jakarta.

kawasan

dengan

jumlah

penduduk

dengan

menyesuaikan

khusus

provinsi

kepada

lain

yang

pemerintah.


Selanjutnya pemerintah kawasan khusus itu

negara

dikelola bersama antara Pemerintah dan

lembaga internasional; d) Wilayah Provinsi

Pemerintah provinsi

atau didelegasikan

DKI Jakarta dibagi dalam kota administrasi

pengelolaannya kepada Pemerintah Provinsi

dan kabupaten administrasi; e) Anggota

DKI

DPRD Provinsi DKI Jakarta

Jakarta.

Pendanaan

untuk

asing,

serta

pusat/perwakilan

berjumlah

melaksanakan kekhususan Provinsi DKI

paling banyak 125% (seratus dua puluh lima

Jakarta

antara

persen) dari jumlah maksimal untuk kategori

Pemerintah dan DPR berdasarkan usul

jumlah penduduk DKI Jakarta sebagaimana

Pemerintah

Jakarta.Pengelolaannya

telah ditentukan oleh undang-undang; f)

melalui kementerian yang terkait dengan

Gubernur dapat menghadiri sidang kabinet

penggunaan

yang menyangkut kepentingan

ditetapkan

DKI

bersama

anggaran

tersebut.Sebagai

pertanggungjawaban dari pendanaan ini

Negara

maka setiap akhir tahun Gubernur Provinsi

Gubernur

DKI Jakarta wajib melaporkan seluruh

termasuk mendampingi

pelaksanaan

acara kenegaraan; g) Dana dalam rangka

kegiatan

dan

Kesatuan

Ibukota

Republik

mempunyai

hak

protokoler,

Presiden dalam

pertanggungjawaban keuangan yang terkait

pelaksanaan

dengan kedudukan Provinsi DKI Jakarta

Jakarta sebagai Ibukota Negara ditetapkan

kepada pemerintah melalui menteri yang

bersama antara Pemerintah dan DPR dalam

terkait.

APBN Beberapa

hal

yang

menjadikan

kekhususan

Indonesia.

berdasarkan

Provinsi

DKI

Provinsi

usulan

DKI

Pemerintah

Jakarta.Dengan

otonomi

bahwa Provinsi DKI Jakarta memiliki

khusus ini maka Provinsi DKI Jakarta dalam

kekhususan, yaitu : a) Provinsi DKI Jakarta

menjalankan

berkedudukan sebagai

melaksanakan

Ibukota Negara

pemerintahan

dan

pembangunan

memiliki

Kesatuan Republik Indonesia; b) Provinsi

perannya yang sudah dijamin oleh undang-

DKI Jakarta adalah daerah khusus yang

undang.

berfungsi sebagai Ibukota Negara Kesatuan

Provinsi DKI Jakarta status kota dan

Republik Indonesia dan sekaligus sebagai

kabupaten

daerah otonomi pada tingkat provinsi; c)

otonominya

Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai

pemerintahan provinsi. Konsekuensinya dari

Ibukota

status ini bahwa pemilihan kepala daerah

Negara

Kesatuan

Republik

adalah

berada

kewajiban, dan tanggung jawab tertentu

gubernur dan wakil gubernur, sedangkan

dalam penyelenggaraan pemerintahan dan

untuk walikota/bupati dan wakilnya ditunjuk

sebagai

oleh gubernur dengan persetujuan DPRD

perwakilan

untuk

tingkatan

juga

kedudukan

dilakukan

di

karena

Indonesia memiliki kekhususan tugas, hak,

tempat

hanya

administrastif

memilih


Provinsi.

Kabupaten/kota

administrasi

dapat

menjalankan

atau

melaksanakan

merupakan sebuah hasil konstruksi atau

seluas-luasnya karena ada ikatan dengan

konsekuwensi dari status otonomi tunggal

pusat

yang dimiliki kota Jakarta.

Hak otonomi

Sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan

yang melekat pada kota Jakarta berada di

(2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007

tingkat Provinsi sehingga wilayah kota dan

bahwa

kabupaten hanya melaksanakan apa yang

diletakkan

sudah

penyelenggaraan

ditentukan

oleh

pemerintahan

provinsi.

Gubernur

otonomi pada

asas

dekonsentrasi.

Provinsi

DKI

tingkat

Jakarta

provinsi,

Pemerintahan

dan

Provinsi

DKI Jakarta dilaksanakan menurut asas

Secara otonomi

melalui

umum

daerah dalam

dalam

Gubernur

kerangka

dan

menjalankan

Wakil

tugasnya

sebagai kepala daerah otonom berlandaskan pada Undang-Undang

otonomi, asas dekonsentrasi, asas tugas pembantuan, Ibukota

dan

kekhususan

Negara

Kesatuan

sebagai Republik

Indonesia.

Nomor 32 Tahun

Pemberian

dan

penerapan

asas

2004 yang sudah diganti dengan Undang-

otonomi daerah bagi Pemerintahan Provinsi

Undang Nomor 23 Tahun 2014

DKI Jakarta yang lebih menekankan pada

yang

merefleksikan pemberian kewenangan untuk

asas

dapat mengusus pemerintahannya sendiri.

terlepas dari kemauan politik pemerintahan

Fungsi desentralisasi dapat diperankan oleh

pusat yang memandang pentingnya ikut

Gubernur. Tetapi kalau dilihat pada landasan

campur dalam pemerintahan daerah bagi

hukum yang mengacu pada Undang-Undang

Provinsi DKI Jakarta. Sikap politik dari

Nomor 29 Tahun 2007 yang menegaskan

pemerintah

staus khusus Ibukota Jakarta, maka peran

dilarang karena memang demi kepentingan

Gubernur

bangsa

sebagai

pelaksana

fungsi

dekonsentrasi,

seperti

Indonesia

sebenarnya

ini

memang

secara

tidak

keseluruhan.

dekonsentrasi. Terlihat ada perbedaan yang

Kekuasaan

dalam hak otonomi ini karena pengertian

memberikan sebagian kekuasaannya kepada

otonomi

untuk

pemerintah daerah sudah dijamin oleh

provinsi lainnya yang berhak mengurus

konstitusi pada negara, terlebih pada negara

sendiri

kesatuan seperti di Indonesia. Yang menjadi

seperti

yang dipahami

urusan

rumah

tangga

pemerintahannya. Secara

jelas

pemerintah

tidak

pusat

yang

titik temu pemikiran hanyalah hubungan bahwa

pemerintah

yang jelas dan diterima oleh semua pihak

daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya

antara pemerintah pusat dengan pemerintah

yang menjadi urusan pemerintahan daerah,

daerah. Seperti pendapat Kacung Marijan,

namun bagi Provinsi DKI Jakarta tidak

bahwa

perspektif

politik

memandang


desentralisasi

sebagai

masalah

relasi

kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah di daerah bawahannya dan antara

stakeholders

di

setiap

level

pemerintahan.1

DKI

rumit dan kompleks. Penguatan

dasar

hukum

untuk

menjalankan otonomi yang memberikan kesempatan luas kepada provinsi diperlukan

Desentralisasi yang diterapkan untuk Provinsi

permasalahannya yang dihadapi jauh lebih

didorong

penguat dari konsep otonomi tersebut.

kebutuhan untuk membentuk suatu wilayah

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Rozali

pelayanan yang baik atau ideal.Untuk

Abdullah,

mewujudkan ini diperlukan suatu organisasi

meningkatkan

pemerintah yang memiliki wilayah kerja

daerah, untuk mewujudkan kemandirian

tertentu yang berada pada daerah dengan

daerah dan pemberdayaan masyarakat, perlu

kedudukan khusus seperti halnya dengan

dilakukan pembinaan.2 Pembinaan yang

Jakarta. Dalam kerangka konstitusi, posisi

dilakukan

daerah sebagai daerah otonomi tidak dapat

pemerintahan

dipertentangkan dengan pemerintahan pusat.

Koordinasi pemerintahan antar susunan

Sebagai

Jakarta

daerah

lebih

dengan bantuan pemerintah pusat sebagai

dalam

upaya

penyelenggaraan

otonomi

pemerintah

pusat

daerah

itu

terhadap

meliputi:

a)

yang

pemerintahan; b) Pemberian pedoman dan

diberikan otonomi pada tingkat provinsi,

standar pelaksanaan urusan pemerintahan; c)

maka

daerah

Pemberian

diselenggarakan secara langsung melalui

konsultasi

pemilihan kepala daerah. Sedangkan untuk

pemerintahan; d) Perencanaan, penelitian,

wilayah kabupaten dan kota yang berada di

pengembangan, pemantauan, dan evaluasi

bawahnya tidak dilakukan pemilihan kepala

pelaksanaan urusan pemerintahan.

pemilihan

otonom

bahwa

kepala

bimbingan,

supervisi

pelaksanaan

dan urusan

daerah, tetapi melalui penunjukkan yang

Konsep otonomi daerah bagi bangsa

dilakukan oleh Gubernur. Otonomi daerah di

Indonesia sudah dirasakan semenjak bangsa

Provinsi

tunggal

ini berdiri dan telah menjadi kesepakatan

sehingga wilayah kota dan kabupaten di

bersama. Seperti yang dikemukakan oleh

Provinsi DKI Jakarta tidak bersifat otonomi.

Sudi Fahmi, bahwa otonomi daerah di

Ciri khas ini dipahami bahwa secara

Negara Republik Indonesia telah menjadi

teritorial Provinsi DKI Jakarta memang

konsensus

tidak seluas provinsi lainnya walaupun

perlunya otonomi daerah telah dilontarkan

DKI

Jakarta

bersifat

2

1

Kacung Marijan.2010. Sistem Politik Indonesia. Cetakan I. Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group. hlm.139.

nasional.

Pemikiran

seputar

Rozali Abdullah.2005. Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung. Cetakan I. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. hlm.179.


oleh kalangan pembentuk UUD 1945 tanpa

Desentralisasi dimaknai sebagai pelimpahan

menimbulkan kontra argumentasi. Sejarah

kewenangan dari alat perlengkapan negara

penyelenggaraan

Republik

di pusat kepada instansi bawahan dalam

Indonesia menunjukkan bahwa otonomi

rangka melaksanakan pekerjaan tertentu

daerah merupakan salah satu sendi penting

dalam

penyelenggaraan

negara.

Instansi bawahan, yaitu Pemerintah Provinsi

Otonomi daerah diadakan bukan sekedar

DKI Jakarta melaksanakan tugas atas nama

menjamin

efektivitas

Pemerintahan Pusat, sehingga Pemerintah

penyelenggaan pemerintahan. Bukan pula,

Pusat tidak kehilangan kewenangannya. Ada

sekedar menampung kenyataan negara yang

penyebaran kewenangan dari pusat kepada

luas, penduduk banyak dan beribu-ribu

pemerintah daerah.

pulau.

pemerintahan

pemerinathan

efesiensi

Akan

dan

tetapi,

otonomi

daerah

penyelengaraan

Pada

awalnya

pemerintahan.

kedudukan

wakil

merupakan dasar memperluas pelaksanaan

kepala daerah memang terkesan tidak efektif

demokrasi dan instrumen dalam rangka

karena sering tumpang tindih dengan tugas

mewujudkan

dan

dan wewenang kepala daerah. Sering juga

kesejahteraan rakyat, bahkan tidak kalah

disebutkan bahwa wakil kepala daerah

pentingnya

daerah

hanya menjalankan tugas sisa yang tidak

merupakan salah satu sendi ketatanegaraan

dilakukan oleh kepala daerah. Kedudukan

Republik Indonesia.3

wakil kepala daerah sangat diperlukan,

kemakmuran

bahwa

otonomi

Dengan asas dekonsentrasi yang

mengingat urusan pemerintah daerah sangat

terdapat pada Undang-Undang Nomor 29

banyak dan cukup berat, karena dalam

Tahun 2007 walaupaun tidak dikatakan

otonomi daerah hampir semua urusan

mengekang

pemerintahan

diserahkan

didesentralisasikan

ke

namun

dari

sedikit

konsep

desentralisasi

berbeda.Karena

konsep

atau

daerah

kecuali

desentalisasi pada otonomi yang umum

urusan-urusan tertentu yang masih dipegang

diperuntukkan untuk daerah kabupaten/kota.

oleh pemerintah pusat.

Sedangkan untuk Provinsi DKI Jakarta

Kepala

menggunakan

asas

dekonsentrasi

yang

Kepala

Daerah

Daerah

dan/atau

berhenti

Wakil

dikarenakan

sebenarnya berasas sentralisasi (pemusatan)

meninggal dunia, permintaan sendiri, dan

dan

diberhentikan. Berdasarkan Pasal 78 ayat (1)

berlawanan

dengan

desentralisasi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 3

Sudi Fahmi. 2009. Konsistensi Peraturan Penyerahan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (dalam Bunga Rampai Pemikiran Hukum di Indonesia). Cetakan I.Yogyakatra. FH UII Press, hlm. 129.

tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala


daerah berhenti kerena: a) meninggal dunia, b) permintaan sendiri; atau c) diberhentikan. Kemudian pada Pasal 78 ayat (2)

Mekanisme Pergantian dan/atau Pengisian Jabatan Gubernur DKI Jakarta Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan, apabila : a) Berakhir masa jabatannya; b) Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; c) Dinyatakan melanggar sumpah/janji kepala daerah/wakil kepala daerah; d) Tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah

karena

peraturan

tidak

mentaati

seluruh

perundang-undangan;

e)

Melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil

kepala

daerah

karena

menjadi

pengurus perusahaan, melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa ijin menteri, dan meninggalkan tugas selama 7 (tujuh) hari berturut-turut atau satu bulan tidak berturutturut tanpa ijin menteri; f) Melakukan perbuatan tercela; g) Diberi tugas jabatan tertentu oleh presiden yang dilarang untuk dirangkap

oleh

perundang-undangan;

ketentuan h)

peraturan

Menggunakan

dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan

dokumen

dan/atau

Mendapatkan sanksi pemberhentian.

i)

Pergantian

Kepala

Daerah

oleh

Wakil Kepala Daerah di Provinsi DKI Jakarta, menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tidak diatur secara jelas. Pengaturannya merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian akanmendasarkan pada undangundang pemerintahan daerah dan undangundang tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Artinya dalam UndangUndang Nomor 29 Tahun 2007 hanya mengatur tentang pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur

dengan

mekanisme

pemilihan yang berbeda dengan pemilihan Kepala Daerah pada provinsi lainnya. Penekanannya lebih pada kekuatan legalitas dan pengakuan dari masyarakat terhadap pasangan

Calon

Gubernur

dan

Wakil

Gubernur terpilih dengan perolehan suara lebih dari 50% suara sah. Norma hukum yang mengatur peran DPRD ini sudah terwadahi dengan peraturan perundangundangan yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Pasal 174 ayat (4) yang menyebutkan bahwa apabila Gubernur berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dicalonkan dari fraksi atau gabungan fraksi, fraksi atau gabungan fraksi yang mengusung Gubernur yang


berhenti atau diberhentikan mengusulkan 2

daerah; (2) Apabila kepala daerah sedang

(dua) orang Calon gubernur kepada DPDR

menjalani masa tahanan atau berhalangan

Provinsi

untuk dipilih.4

Ketika

terjadi

sementara dan tidak ada wakil kepala

kekosongan jabatan Gubernur, maka acuan

daerah, sekretaris daerah melaksanakan

hukum yang dianut adalah merujuk pada

tugas sehari-hari kepala daerah; Dan (3)

peraturan

yang

Apabila kepala daerah dan wakil kepala

berlaku, seperti yang termuat dalam Pasal 11

daerah sedang menjalani masa tahanan atau

ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun

berhalangan sementara, sekretaris daerah

2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa

melaksanakan

penyelengaraan pemilihan Gubernur dan

daerah.

perundang-undangan

Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud

Pasal

lain

sehari-hari

dari

Undang-Undang

Nomor

menurut persyaratan dan tata cara yang telah

Pemerintahan Daerah juga ditentukan, yaitu

diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 87 ayat (1) yang menyebutkan bahwa

Peraturan perundang-undangan yang sesuai

apabila Gubernur berhenti sebagaimana

adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun

dimaksud pada Pasal 78 atau diberhentikan

2014 tentang Pemerintahan Daerah dan

berdasarkan putusan pengadilan yang telah


memperoleh

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

dilakukan pengisian jabatan gubernur sesuai

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

dengan ketentuan peraturan perundang-

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,

undangan

dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

daerah.

kekuatan

mengenai

2014

hukum

pemilihan

tentang

tetap

kepala

pengisian

Dari pernyataan pasal ini dirujuk lagi

jabatan Gubernur menurut Undang-Undang

ke Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

Nomor

tentang

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pemerintahan Daerah, terdapat pada Pasal


65 ayat (4), (5), dan (6) yang menyebutkan


bahwa (1) Dalam hal kepala daerah sedang

dan Walikota Menjadi Undang-Undang,

menjalani

sebagaimana

dalam Pasal 173 disebutkan bahwa (1)

dimaksud pada ayat (3) atau berhalangan

Dalam hal Gubernur, Bupati, dan Walikota

sementara,

daerah

berhalangan tetap, Wakil Gubernur, Wakil

melaksanakan tugas dan wewenang kepala

Bupati, dan Wakil Walikota tidak serta

23

dan/atau

Tahun

kepala

pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan

Pergantian

23

tugas

Tahun

masa

2014

tahanan

wakil

kepala

merta menggantikan Gubernur, Bupati, dan 4

Ibid.,hlm. 44.

Walikota; (2) Wakil Gubernur, Wakil


Bupati, dan Wakil Walikota sebagaimana

Daerah

dimaksud pada ayat (1) menjalankan tugas

tentang pemilihan kepala daerah, sedangkan

sesuai

peraturan

Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta pada

mengenai

waktu pemilihannya menggunakan Undang-

dengan

ketentuan

perundang-undangan pemerintahan daerah.

merujuk

pada

undang-undang

Undang Khusus DKI. Seharusnya ada

Setelah ditelisik ternyata pengisian

tambahan norma yang dimasukkan tentang

kekosongan jabatan Gubernur di DKI

Provinsi Daerah Khusus dan Istimewa pada

Jakarta, karena tidak tercantum di undang-

Ketentuan Peralihan di Undang-Undang

undang DKI maka merujuk pada undang-

Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan

undang tentang Pemerintahan Daerah dan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang-undang tentang pemilihan Gubernur,

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Bupati, dan Walikota.Ketentuan Peralihan

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota


Menjadi Undang-Undang.Sehingga ketika

tentang Pemerintahan Daerah Pasal 399

terjadi kekosongan jabatan Gubernur di DKI

menyebutkan

Jakarta

bahwa

ketentuan

dalam

Undang-Undang ini berlaku juga bagi Provinsi

Daerah

terjadi

penafsiran

yang

berbeda.

Yogyakarta,

Kekosongan jabatan gubernur DKI

Provinsi Daerah Khusus Ibukoa Jakarta,

Jakarta pada kasus tahun 2014 karena

Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi

Gubernur atas permintaan sendiri berhenti,

Papua Barat, sepanjang tidak diatur secara

sehingga perlu diadakan pergantian dan/atau

khusus

yang

penggantian gubernur. Ketika itu yang sudah

mengatur keistimewaan dan kekhususan

ditetapkan peraturan perundang-undangan

Daerah tersebut.

adalah Peraturan Pemerintah Pengganti

dalam

Kemudian

Istimewa

tidak

Undang-Undang

Pasal

203

ayat

(1)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 pada


Pasal 173 ayat (1)

menyebutkan bahwa dalam hal terjadi

dalam hal Gubernur, Bupati, dan Walikota

kekosongan Gubernur, Bupati, dan Walikota

berhalangan tetap, Wakil Gubernur, Wakil

yang diangkat berdasarkan Undang-Undang

Bupati, dan Wakil Walikota tidak serta

Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan

merta menggantikan Gubernur, Bupati, dan

Daerah, Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan

Walikota.

Wakil Walikota menggantikan Gubernur, Bupati,

dan

Walikota

sampai

menyebutkan bahwa

Kata “tidak serta merta” itu memiliki

dengan

arti seorang Wakil Gubernur tidak secara

berakhirnya masa jabatannya.Padahal di

otomatis menjadi Gubernur ketika jabatan

dalam undang-undang tentang Pemerintahan

Gubernur

itu

kosong.

Namun

dapat


ditafsirkan juga Wakil Gubernur boleh

Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang

menggantikan Gubernur karena jabatannya

pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

kosong.Namun

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Pemerintah

demikian

Pengganti

Peraturan

Undang-Undang

2015

Tentang

Penetapan

Nomor 1 Tahun 2014 menghendaki Wakil

Pemerintah

Gubernur yang menggantikan dan mengisi

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan

jabatan gubernur yang kosong. Seperti bunyi

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi

Pasal 203 ayat (1)

Undang-Undang,

Peraturan Pemerintah

Pengganti

Peraturan

Undang-Undang

proses


Gubernur


dilaksanakan dengan dua

dan Walikota yang menyebutkan bahwa

persiapan dan tahapan penyelenggaraan.

dalam hal terjadi kekosongan Gubernur, Bupati,

dan

yang

Perubahan

Kepala

atas

tahap,

Daerah yaitu

Undang-Undang

diangkat

Nomor 1 Tahun 2015 dengan Undang-

berdasarkan Undang-Undang Nomor 32

Undang Nomor 8 Tahun 2015 terdapat hal

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

yang berbeda dengan pemilihan kepala

Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil

daerah.Perbedaan ini terletak pada tidak

Walikota menggantikan Gubernur, Bupati,

mencantumkan calon Wakil Kepala daerah

dan Walikota sampai dengan berakhir masa

dalam pemilihan tersebut pada Undang-

jabatannya. Sehingga pengangkatan Wakil

Undang Nomor 1 Tahun 2015. Sedangkan

Gubernur menjadi Gubernur didasarkan

pada perubahannya sudah mencantumkan

pada aturan ini, dengan Surat Keputusan

calon wakil kepala daerah.

Kementerian

Walikota

sebagai

pemilihan

Dalam

Nomor

Kalau dicermati perubahan norma

mekanisme

hukum yang mengatur pemilihan Kepala

pengangkatan Wakil Gubernur DKI Jakarta

Daerah ini dalam perjalanan sebuah hukum

menjadi Gubernur DKI Jakarta Sisa Masa

tidak mampu bertahan lama karena sering

Jabatan Tahun 2012-2017.

terjadi pergantian dan perubahan.Sehingga

121.32/4438/OTDA

Negeri

perihal

kalau dilihat dari asas kepastian hukum Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Perpu

Nomor

memainkan peran dan kepentingan politik

mendapatkan persetujuan dari DPR RI

sesaat dan mengorbankan hukum. Penetapan

dengan

Undang-Undang

norma hukum yang mengatur pemilihan

Nomor 1 Tahun 2015, yang kemudian

Kepala Daerah yang hanya menetapkan

diadakan

pemilihan Calon Gubernur, Calon Bupati,

perubahan

Tahun

atau lebih tepatnya sering anggota legislatif

2014

ditetapkannya

1

seakan kurang menjamin adanya kepastian,

dengan

Undang-


dan Calon Walikota tanpa diikuti Calon

perundang-undangan.Aturan hukum yang

Wakilnya kemudian diganti dengan aturan

dibuat bukan untuk DPR sendiri tetapi untuk

yang baru. Jangka waktu dari tanggal 2

rakyat Indonesia. Hukum yang bersifat

Februari

kemudian diubah pada

responsif, produk hukumnya mencerminkan

tanggal 18 Maret 2015.Seyogyanya dalam

harapan dari masyarakat dan sesuai dengan

menentukan

haruslah

keinginan di masyarakat pula. Sejalan

mengedepankan pada aspek yuridis dan

dengan ini Mahfud MD berpendapat bahwa

bukan pada aspek politis.

produk hukum responsif/populistik adalah

2015

aturan

hukum

Seharusnya setrategi pembangunan

produk hukum yang mencerminkan rasa

hukum sudah mengarah pada pembangunan

keadilan

hukum

menghasilkan

masyarakat. Dalam proses pembuatannya

hukum yang bersifat responsif terhadap

memberikan peranan besar dan partisipasi

tuntutan-tuntutan berbagai kelompok sosial

penuh

dan individu dalam masyarakat. Hal ini

individu di dalam masyarakat.6

responsifyangakan

selaras

dengan

teori

hukum

progresif

dan

memenuhi

kelompok-kelompok

harapan

sosial

atau

Pemilihan Kepala Daerah termasuk

mengenai hubungan hukum dan manusia

Gubernur

dari Satjipto Rahardjo yang menyatakan

penetapan suara sah yang terdapat pada

bahwa asumsi dasar yang ingin diajukan

Pasal 109 antara yang lama dengan yang

adalah

tentang

sudah diubah. Menurut Undang-Undang

hubungan antara hukum dan manusia.Ingin

Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 109 disebutkan

ditegaskan prinsip, “hukum adalah untuk

bahwa

manusia”,

memperoleh suara lebih dari 30% (tiga

mengenai

bukan

pandangan

sebaliknya.

Berkaitan

terdapat

(1)

Calon

perubahan

dalam

Gubernur

yang

dengan hal tersebut, maka hukum tidak ada

puluh persen) dari jumlah suara

untuk dirinya sendiri, melainkan untuk

ditetapkan sebagai Gubernur terpilih; (2)

sesuatu yang lebih luas dan besar.Maka

Dalam hal tidak ada Calon Gubernur yang

setiap kali ada masalah dalam dan dengan

memperoleh suara sebagaimana dimaksud

hukum,

dan

pada ayat (1), diadakan Pemilihan Gubernur

dipebaiki serta bukan manusia yang dipaksa-

putaran kedua yang diikuti oleh Calon yang

paksa untuk dimasukkan ke dalam skema

memperoleh suara terbanyak pertama dan

hukum.5

kedua pada putaran pertama; (3) Calon

hukumlah

yang

ditinjau

Lembaga Legislatif harus berpikiran progresif

dalam

membuat

Gubernur yang memperoleh suara lebih dari

peraturan 6

5

sah

Satjipto Rahardjo,2009Hukum Progresif. Cetakan I. Yogyakarta. Genta Publishing .hlm.5.

Mahfud MD. 2011. Politik Hukum di Indonesia. Cetakan ke-4.Jakarta Utara.PT Rajawali Pers. hlm 31.


50% (lima puluh persen) dari jumlah suara sah pada putaran kedua ditetapkan sebagai

Pergantian dan/atau Pengisian Jabatan Gubernur DKI Jakarta Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

Gubernur terpilih. Sedangkan

dalam

menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 109 disebutkan bahwa (1) Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan

sebagai

pasangan

Calon

Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih; (2) Dalam hal terdapat jumlah perolehan suara yang sama untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon yang memperoleh dukungan Pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh kabupaten/ kota di provinsi tersebut ditetapkan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil

Perubahan norma hukum ini terjadi pelemahan terhadap legitimasi dari para pemilih yang seharusnya tetap menentukan suara

sah.Seperti

halnya

pemilihan Kepala Daerah di Provinsi DKI Jakarta yang menetapkan suara harus lebih dari

50%.

terhadap

Seharusnya

ketentuan

ini

diterapkan pada provinsi lain sehingga

DKI

mengatur

Jakarta

secara

eksplisit belum jelas diatur dalam pasalpasalnya. Sehingga harus mengacu pada peraturan perundang-undangan lain yang mengatur

tentang

pergantian

dan/atau

pengisian kekosongan jabatan Gubernur. Kalau menurut Pasal 203 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 disebutkan bahwa (1) Dalam hal terjadi kekosongan Gubernur, Bupati,

dan

Walikota

yang

diangkat

berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil

dan Walikota sampai dengan berakhir masa jabatannya;

benar-benar dipilih oleh sebagian besar tersebut.

Kalau

tidak

demikian sering terjadi Kepala Daerah yang memimpin sebenarnya merupakan hasil dari pilihan kelompok yang bukan mayoritas.

(2)

Dalam

hal

terjadi

kekosongan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan

Wakil

Walikota

yang

diangkat

berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme

pengisiannya

dilaksanakan

berdasarkan Undang-Undang ini. Undang-Undang Nomor 29 Tahun

seorang Gubernur dan Wakil Gubernur

pendudukdaerah

provinsi

yang

Walikota menggantikan Gubernur, Bupati,

Gubernur terpilih.

prosentasi

Undang-undang

perubahannya,

2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara

Kesatuan

Republik

Indonesia,

merupakan lex specialis dalam pemilihan Kepala Daerah yang diatur oleh undangundang pemerintahan daerah. Akan tetapi dalam peraturan perundang-undangan yang


baru juga tidak secara khusus dimuat dalam

dan/atau

pasal-pasalnya.

gubernur tidak terwadahi dalam Undang-

Disinilah

sesungguhnya

pengisian

kekosongan

jabatan

diperlukan aturan hukum yang khusus pula

Undang Nomor 29 Tahun 2007

untuk

mengatur tentang Provinsi DKI Jakarta.

mengatur

pergantian

dan/atau

pengisian kekosongan jabatan Gubernur di

Maka

DKI, tentunya dimuat di dalam undang-

pengisian kekosongan jabatan Gubernur di

undang khusus DKI.

DKI Jakarta mengacu pada Undang-Undang

Tidak terdapatnya pasal khusus yang mengatur

tentang

pergantian

dan/atau

dasar

hukum

untuk

yang

melakukan

Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.

pengisian kekosongan jabatan gubernur di

Ketika dalam aturan hukum yang

DKI Jakarta di dalam undang-undang DKI

terdapat pada Undang-Undang Nomor 29

Jakarta, dapat menimbulkan multi tafsir.

Tahun 2007 tidak mengatur pergantian atau

Apakah Wakil Gubernur secara otomatis

pengisian jabatan Gubernur di DKI Jakarta,

mengisi

yang

maka yang digunakan adalah peraturan

ditinggalkan, atau tidak serta merta dapat

perundang-undangan yang sesuai dengan

menggantikan posisi jabatan yang kosong

permasalahan

tersebut. Sebagai konsekuensi logis dari

berkaitan dengan asas lex specialis derogate

peraturan khusus bagi Provinsi DKI Jakarta,

legi generali merupakan asas hukum yang

seharusnya kalau pemilihan Gubernur dan

menentukan

Wakil Gubernur diatur oleh undang-undang

(application

khusus,

mengisi

persoalannya bukan berkenanaan dengan

kekosongan jabatan Gubernur juga harus

perumusan suatu kebijakan tentang hukum

diatur

dan/atau

tetapi berkenaan dengan game-rule dalam

pengisian kekosongan jabatan gubernur

penerapan hukum. Dalam hal ini sangat

setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1

penting apakah dalam pergantian atau

Tahun 2015, akan merujuk pada dasar

pengisian kekosongan jabatan Gubernur

hukum ini. Karena pergantian dan/atau

DKI Jakarta menggunakan undang-undang

pengisian kekosongan jabatan gubernur

khusus DKI atau menggunakan undang-

tidak terwadahi dalam

undang

jabatan

maka

dengan

Gubernur

aturan

untuk

jelas.Pergantian

Undang-Undang

lain

yang

dihadapi.

dalam

tahap

policy)

yang

Hal

ini

aplikasi maksudnya

mengatur

tentang

Nomor 29 Tahun 2007 yang mengatur

Pemerintahan Daerah atau undang-undang

tentang Provinsi DKI Jakarta.

tentang pemilihan Kepala Daerah.Duduk

Peraturan hukum yang lebih khusus

persoalannya di sini, ketika banyak pihak

(lex specialis) tentang pemerintahan daerah

yang menafsirkan aturan dengan dasar dan

di DKI Jakarta sebagai bahwa pergantian

pemahaman yang berbeda tetapi ada yang


terlewatkan bahwa pada tahap penerapan

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 243,

hukum kita sulit terpaku pada satu aturan

Tambahan

yang ada.Padahal di Indonesia ada satu

Indonesia Tahun Nomor 5586) dicabut dan

permasalahan yang diatur oleh lebih dari

dinyatakan tidak berlaku.

satu dasar hukum, seperti halnya tentang

dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun

pemerintahan daerah dan juga tentang

2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah

pemilihan kepala daerah.

Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota

Lembaran

Negara

Republik

Begitu juga

Seperti halnya asas lex posterior

Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak

derogate legi priori (hukum yang terbaru

memuat norma pengangkatan secara khusus

mengesampingkan

lama)

dan mekanisme pengisian jabatan Gubernur

sehingga secara tegas pada Pasal 409 huruf

dan/atau Wakil Gubernur yang kosong.

b mencantumkan “dicabut dan dinyatakan

Artinya harus kembali kepada ketentuan

tidak berlaku”. Menurut Undang-Undang

primary rule atau lex generalis yaitu

Nomor 22 tahun 2014 khususnya Pasal 68

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

ayat

Peralihan

Sehingga Undang-UndangNomor 29 Tahun

menyebutkan bahwa dalam hal terjadi

2007 tidak relevan dijadikan dasar hukum

kekosongan gubernur, bupati, dan walikota

karena ketentuan yang berkaitan dengan


mekanisme pengisian Jabatan Gubernur dan/

Nomor

atau Wakil Gubernur yang kosong tidak

(1)

tentang

32

hukum

yang

Ketentuan

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan Daerah, wakil gubernur, wakil

diatur

di

dalamnya.Sehingga

bupati, dan wakil walikota menggantikan

jabatan Gubernur DKI Jakarta pada tahun

gubernur, bupati, dan walikota sampai

2014 dilakukan berdasarkan pada Peraturan

dengan berakhirnya masa jabatannya.

Pemerintah

Pengganti

pengisian

Undang-Undang

Namun Undang-UndangNomor 22

Nomor 1 Tahun 2014, Pasal 203 ayat (1),

Tahun 2014 ini juga tidak berlaku dengan

yang menyebutkan bahwa dalam hal terjadi

dikeluarkannya Perpu Nomor 1 Tahun 2014

kekosongan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan


Walikota. Menurut Pasal 205 Ketentuan

Nomor

Penutup Perpu Nomor 1 Tahun 2014

Pemerintahan Daerah, Wakil Gubernur,

menyebutkan bahwa pada saat Peraturan

Wakil

Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini

menggantikan

mulai berlaku, Undang-Undang Nomr 22

Walikota sampai dengan berakhirnya masa

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

jabatannya.

Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara

32

Bupati,

Tahun

dan

2004

Wakil

Gubernur,

tentang

Walikota

Bupati,

dan


Setelah

bergantinya

peraturan

Berbagai

aturan

hukum

yang

perundang-undangan tentang Pemerintahan

mengatur tentang kehidupan politik dan

Daerah dan juga Perpu Nomor 1 Tahun

pemerintahan

2014 telah ditetapkan sebagai undang-

mencerminkan satu tujuan dari norma

undang maka pergantian dan/atau pengisian

hukum yang menjadi payungnya. Ketika

jabatan Gubernur DKI Jakarta yang kosong

tidak ada kesamaan aturan atau bahkan

akan didasarkan pada Pasal 203 Undang-

terjadi pertentangan, maka akan berakibat

UndangNomor 1 Tahun 2014 Tentang

kurang baik dalam kehidupan berbangsa dan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

bernegara. Dengan aturan hukum yang

Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang

samapun terkadang terjadi penafsiran yang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota,

berbeda sehingga tindakan hukum juga

yang bunyinya sama dengan Pasal 203

berbeda.

di

daerah

haruslah

Perpu Nomor 1 Tahun 2014. Ketentuan ini

Mengenai muatan dan materi hukum

diperkuat dengan Undang-Undang Nomor

yang tepat sesuai dengan kondisi masyarakat

23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan

terkadang

Daerah, Pasal 87 ayat (1) bahwa apabila

perundang-undangan,

gubernur berhenti sebagaimana dimaksud

mengedepankan aspek politik dibandingkan

pada

aspek

Pasal

78

atau

diberhentikan

diabaikan

yuridis.Sehingga

oleh

pembuat

yang

lebih

sering

terlihat

berdasarkan putusan pengadilan yang telah

seakan-akan hukum merupakan hasil atau

memperoleh

tetap

produk dari politik, demi kepentingan

dilakukan pengisian jabatan gubernur sesuai

politiklah hukum dibuat. Kalau demikian

dengan ketentuan peraturan perundang-

maka norma hukum yang ada tentunya tidak

undangan

sesuai dengan aspirasi dan kepentingan

kekuatan

mengenai

hukum

pemilihan

kepala

daerah.

masyarakat itu sendiri. Akibatnya norma Serangkaian kutipan dari pasal-pasal

hukum akan mendapat reaksi penolakan dari

terdapat

masyarakat sehingga keadaan ini dapat

yang

di

berbagai

peraturan

perundang-undangan di atas, menunjukkan

mengancam

bahwa memang tidak terdapat konfliks

karena masyarakat tidak percaya terhadap

norma. Namun demikian terlihat kurang

produk hukum yang ada. Padahal sebuah

lengkap aturan hukum yang mengatur pada

aturan hukum dibuat telah memperhitungkan

Provinsi DKI Jakarta mengenai pergantian

efektifitas pelaksanaan peraturan perundang-

dan/atau pengisian jabatan gubernur yang

undangan tersebut di dalam masyarakat,

kosong.

baik secara sosiologis.

stabilitas

filosofis,

dari

masyarakat

yuridis, maupun


di DKI Jakarta diisi dengan payung hukum tentang Pemerintahan Daerah yang pada

PENUTUP Untuk

mengisi

dan

melakukan

hakikatnya bersifat umum (lex generalis).

penggantian terhadap kekosongan jabatan Gubernur

Provinsi

DKI

Jakarta

memerlukan aturan hukum yang jelas dan tidak menimbulkan multi tafsir. Pergantian Kepala Daerah oleh Wakil Kepala Daerah di Provinsi DKI Jakarta, menurut UndangUndang Nomor 29 Tahun 2007 tidak diatur secara jelas. Pengaturannya merujuk kepada peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Setelah

ditetapkannya

Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015, maka pergantian dan/atau pengisian kekosongan jabatan Gubernur DKI Jakarta mengacu pada aturan hukum ini.Undang- UndangUndang Nomor 29 Tahun 2007

sebagai

bentuk realisasi dari asas Lex specialis derogate

legi

generalis,

hukum

yang

bersifat

khusus

(lex

specialis)

yang

mengesampingkan undang-undang tentang Pemerintahan Daerah. Kenyataannya tidak dapat mengesampingkan norma hukum yang mengatur

tentang

pengisian

dan/atau

pergantian jabatan gubernur bagi Provinsi DKI Jakarta. Kekosongan jabatan gubernur

DAFTAR PUSTAKA Peraturan Perundang-Undangan : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang nomor 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentag PokokPokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,


Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UndangUndang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UndangUndang. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ketetapan MPRS NomorXX/MPRS/1966 Tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia. Ketetapan MPR NomorIII Tahun 2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundangundangan. Buku-Buku Abdullah Rozali.2005. Pelaksanaan otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerahsecara langsung. Jakarta:PT RajaGrafindo Persada. Aburaera, SukarNomor 2013. Filsafat Hukum ( Teori dan Praktik).

Jakarta: Kencana Pranada Media Group. ……………………,2012. Menguak Realisme Hukum. Jakarta : Penerbit Konpress. Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta:PT. Ikrar Mandiriabadi. Busroh,Abu Daud. 2001. Ilmu Negara.Jakarta: PT. Bumi Aksara. Crus de Peter. 2010. Perbandingan Sistem Hukum Common law dan Socialist Law”diterjemahkan olehNarulita yuusron”.Jakarta:Nusa Media. Fuady, Munir. 2013. Teori-Teori Hukum Dasar ( Grand Theory). Jakarta : Nusa Media. Bandung. …………….., 2013. Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum.Jakarta : Kencana Prenada Media Group. Indrati, Maria Farida. 2007. Ilmu Perundang-undangan. Yogyakarta: PT. Kanisius. Johnson, Alvin S. 2006. Sosiologi Hukum. Jakarta : PT Rineka Cipta. Kelsen, Hans. Pengantar Teori Hukum”diterjemahkan oleh Siwi Purwandari”. Bandung: Nusa Media. ……………., 2011. Teori Umum Tentang Hukum dan Negara “diterjemahkan olehRaesul Muttaqien”. Bandung: Nusa Media. ……………., 2010.Teori Hukum Murni (Dasar-dasar Hukum Normatif) “diterjemahkan oleh Raesul Muttaqien.Bandung : Nusa Media. Leyh, Gregory. 2011. Hermeneutika Hukum “diterjemahkan olehM.Khozim”.Bandung: Nusa Indah. Moh, Mahfud MD. 2009. Politik Hukum Di Indonesia. Jakarta Utara: PT.Rajagrafindu Persada. ……………………..,1998. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta. Pustaka LP3ES. Marijan, Kacung. 2010. Sistem Politik Indonesia.Jakarta : Kencana Prenada Media Group.


Marzuki, Peter Mahmud. 2010. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Montesquieu. 2007. The Spirit of Laws “diterjemahkan oleh M.Khoiril Anam”. Bandung: Nusa Media. Muhjad, Hadin. 2012. Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer. Yogyakarta: Genta Publishing. Rahardjo, Satjipto. Hukum Progresif. Yogyakarta: Genta Publishing. Rasjidi, Lili. 2012. Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Soekanto, SoerjoNomor 2013.Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. Siahaan, Pataniari. 2012. Praktik Hukum Pembentukan Undang-Undang (Pasca Amandemen UUD 1045). Jakarta Pusat : Penerbit Konpress. Subekti, Valina Singka. 2008. Menyusun Konstitusi Transisi. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada. Sungkono, Bambang. 2005. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada. Syamsuddin, Aziz. 2013. Proses dan Praktik Penyusunan UndangUndang. Jakarta : Sinar Grafika. Thaib, Dahlan. 2006. Teori dan Hukum Konstitusi. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.

PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN GUBERNUR (STUDI JABATAN GUBERNUR DI DKI JAKARTA)

Recommend Documents