Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Sesuai Peraturan Kepala BKPM No. 3 Tahun 2012

Invest in remarkable indonesia Invest in indonesia Invest in remarkable indonesia Invest in remarkable indonesia Invest in Invest in remarkable indonesia Invest in indonesia Invest in remarkable indonesia Invest in remarkable indonesia Invest in indonesia

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Sesuai Peraturan Kepala BKPM No. 3 Tahun 2012 Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM

remarkable indonesia able indonesia Invest

invest in 2014 Invest in remarkable indonesia Invest in

© 2014 by Indonesian Investment Coordinating Board. All rights reserved

Landasan Hukum 1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

2.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

3.

Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

4.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri;

5.

Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

6.

Peraturan Menteri Perdagangan No. 27/M-DAG/PER/5/2012 jo. No. DAG/PER/9/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API);

7.

Peraturan Menteri Keuangan No. 176/PMK.011/2009 jo. No. 76/PMK. 011/2012 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal.

59/M-

The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

2

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pengendalian adalah kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan agar pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat 5) The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

3

Kewenangan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal (PDPPM)

Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang Penanaman Modal (PDKPM)

KPBPB (Batam, Bintan, Karimun, Sabang, dan Tanjungpinang) KEK (Sei Mangkei, Sumatera Utara & Tanjung Lesung, Banten)


4

Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan penanaman modal yang telah mendapat perizinan penanaman modal (Pasal 1 ayat 6)

Evaluasi Instansi Penanaman Modal

Penanam Modal

BKPM PDPPM PDKPM

PMA PMDN

• • • •

IP PM LKPM SPIPISE Sumber lainya

Sumber Data

• Realisasi administrasi • Realisasi Fisik • Masalah yg dihadapi • Ketentuan bidang usaha • Kewajiban perusahaan

• Sektor • Lokasi • Bidang usaha • Tenaga Kerja • Negara asal • Permasalahan yang dihadapi penanaman modal

Data Perkembangan Investasi


5

Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (Sesuai Pasal 28 ayat (1) huruf h, UU No. 25 Tahun 2007) “Membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal”

Bimbingan sosialisasi ketentuan pelaksanaan penanaman modal

Pemberian konsultasi pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan

Fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.

Ruang Lingkup Kegiatan Pembinaan Penanaman Modal Pasal 16 – 18, Perka BKPM No. 3 Tahun 2012 Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah/ hambatan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal (Pasal 1 ayat 7) The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

6

Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman modal dan penggunaan fasilitas penanaman modal (Pasal 1 ayat 8) Pasal 19 – 21, Perka BKPM No. 3 Tahun 2012 Evaluasi atas pelaksanaan penanaman modal berdasarkan perizinan dan nonperizinan yang dimiliki

Tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal

Penggunaan fasilitas pembebasan bea masuk sesuai dengan tujuan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk

Berita Acara Pengawasan (BAP) The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

7

Mekanisme Pengawasan ke Lokasi Proyek Penanaman Modal Pasal 19 & 20, Perka BKPM No. 3 Tahun 2012

Surat pemberitahuan kepada perusahaan tentang pelaksanaan kegiatan pengawasan paling lambat 5 hari kerja sebelum pelaksanaan

Hasil pemeriksaan ke lokasi proyek dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pengawasan (BAP)

Dalam hal ditemukannya pelanggaran/penyimpangan, akan ditindak lanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

8

Pengenaan Sanksi Pelaksanaan Penanaman Modal Sanksi adminstratif dikenakan secara bertahap terhadap perusahaan yang: a. Tidak memenuhi kewajiban & tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 & 6 b. Melakukan penyimpangan terhadap: • Perizinan dan nonperizinan penanaman modal • Ketentuan pelaksanaan PM termasuk penggunaan mesin, barang dan bahan yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk Pasal 27 – 31, Perka BKPM No. 3 Tahun 2012

Peringatan tertulis I, II, III (tenggang waktu 1 bulan) BAP

Pembatasan kegiatan usaha Dasar pencabutan lainnya :  Permohonan dari perusahaan  Usulan pencabutan dari PDPPM atau PDKPM, KPBPB, KEK  Putusan pengadilan

BAP

Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal

BAP

Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal


9

Pasal 11 Ayat (1)

Ayat (8)

Perusahaan yang telah mendapat perizinan penanaman modal, wajib menyampaikan LKPM secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan disampaikan kepada BKPM, PDPPM, PDKPM dan kepada Badan Pengusahaan KPBPB apabila lokasi proyek berada di wilayah KPBPB atau Administrator KEK apabila lokasi proyek berada di wilayah KEK. Penyampaian LKPM kepada BKPM, PDPPM, PDKPM, Badan Pengusahaan KPBPB atau administrator KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan : a. secara online melalui SPIPISE (http://lkpmonline.bkpm.go.id ); b. dalam bentuk hard copy atau soft copy; atau c. melalui surat elektronik ke alamat e-mail : [email protected] dan email PDPPM, PDKPM, serta Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK.

Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE) adalah sistem elektronik pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi antara BKPM dan kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan, PDPPM, dan PDKPM.


10

Laporan Realisasi Impor Mesin dan/atau Barang dan Bahan Perusahaan yang telah mendapat fasilitas bea masuk atas importasi mesin dan/atau barang dan bahan wajib menyampaikan laporan realisasi impor kepada BKPM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah realisasi impor (Pasal 13 ayat 1, Perka BKPM No. 3 Tahun 2012 dan Permenkeu No. 76/PMK.011/2012)

Landasan Hukum Perka BKPM No. 3 Tahun 2012 Permenkeu No. 76/PMK.011/2012

Batasan waktu 7 (tujuh) hari setelah realisasi impor adalah 7 (tujuh) hari setelah penyampaian Pemberitahuan Impor Barang (PIB) oleh perusahaan diterima dan dilegalisasi oleh pejabat/petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setempat (Pasal 13 ayat 2, Perka BKPM No. 3 Tahun 2012) Perusahaan yang tidak menyampaikan kewajiban laporan realisasi impor akan dikenai sanksi administratif yang ketentuannya diatur dengan Perka BKPM (Pasal 13 ayat 2, (Pasal 13 ayat 1, Permenkeu No. 76/PMK.011/2012); yaitu sama dengan sanksi tidak menyampaikan LKPM (Pasal 26, Perka BKPM No. 3 Tahun 2012)

Penyampaian laporan realisasi impor dilakukan secara online melalui SPIPISE (http://nswi.bkpm.go.id ) atau http://inatrade.kemendag.go.id atau Indonesia National Single Window (http://insw.go.id) (Pasal 33 ayat 5, Perka BKPM No. 3 Tahun 2012) The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

11

Laporan Realisasi Impor berdasarkan API

Landasan Hukum Perka BKPM No. 3 Tahun 2012

Permendag No. 59/MDAG/PER/9/2012

Perusahaan pemilik API (Angka Pengenal Importir) API-U dan API-P wajib melaporkan realisasi impor sekali dalam 3 bulan kepada BKPM, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Dinas Perdagangan Provinsi & Kab/Kota (Pasal 29 ayat 2, 3, & 4; Permendag No. 59/M-DAG/PER/9/2012) Pengenaan sanksi atas pelanggaran ketentuan Peraturan Menteri ini berupa pembekuan, pengaktifan kembali dan pencabutan API-U dan API-P yang dilakukan oleh Kepala PTSP (Pasal 41A ayat 4, Permendag No. 59/MDAG/PER/9/2012) Selain itu juga dikenakan sanksi sama dengan tidak menyampaikan LKPM (Pasal 26, Perka BKPM No. 3 Tahun 2012)

Penyampaian laporan realisasi impor dilakukan secara online melalui SPIPISE (http://nswi.bkpm.go.id) atau http://inatrade.kemendag.go.id atau Indonesia National Single Window (http://insw.go.id) (Pasal 14, Perka BKPM No. 3 Tahun 2012) The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

12

Pembatalan dan Pencabutan Perizinan Penanaman Modal

PEMBATALAN

BKPM

Pasal 23, Perka BKPM No. 3 Tahun 2012

• Tidak merealisasikan dalam kegiatan nyata • Usulan dari PDPPM atau PDKPM kepada BKPM • Permohonan dari perusahaan

PDPPM PDKPM

PENCABUTAN Pasal 24, Perka BKPM No. 3 Tahun 2012

• Permohonan dari perusahaan • Usulan PDPPM atau PDKPM, KPBPB, KEK • Tindak lanjut sanksi perusahaan • Putusan pengadilan


13

International Representatives Office

TERIMA KASIH CONTACT US BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM) Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44, Jakarta 12190 P.O. Box 3186, Indonesia P : +62 21 5252008 ext 2712 F : +62 21 5202046 E : [email protected] © 2014 by Indonesian Investment Coordinating Board. All rights reserved

Invest in...

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Sesuai Peraturan Kepala BKPM No. 3 Tahun 2012

Recommend Documents