PENGAWASAN IZIN OPERASIONAL KEBERADAAN INDOMARET DI KECAMATAN RUMBAI PESISIR OLEH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PEKANBARU Oleh Ratna Oktavianda dan Hendry Andry Mahasiswi dan Dosen Program Studi Administrasi Publik Abstract This study aims untyk know supervision of Industry and Trade of Pekanbaru in overseeing Operations Permit Indomaret presence in Sub Rumbai Coastal city of Pekanbaru. Monitoring indicators used include preliminary supervision, ongoing monitoring, feedback control is done by the Department of Industry and Trade of the city of Pekanbaru. This type of research that is located in the office of the Department of Industry and Trade of Pekanbaru is the descriptive method with qualitative data analysis, in line with the objectives of the research, the study population was Head of Industry and Trade, Head of Trade, Commerce and Metrology Business Section, Section of Supervision and Guidance , Indomaret Manager, Small and Medium Enterprise Communities that exist around Indomaret. To support the validity and research, then in charge of the population in the Office of Industry and Trade as many as 6 people, as many as 4 people Indomaret Manager and Small Business Community that is around Indomaret as many as 40 people. The sampling technique for the head of the Department and the staff of Department of Industry and Trade of Pekanbaru using sampling techniques or other terms is saturated census and for existing communities around Indomaret using purposive sampling technique. Types and data collection techniques consist of primary data collected by using questionnaire data and interviews and secondary data collected by observation and documentation which is the source of data and information and a description of the parties related to this research. Based on this analysis technique can be concluded that the presence of Operations Permit Monitoring Indomaret in District Rumbai Coastal works quite accomplished. Recommendations are necessary in the future to consider is the Department of Industry and Trade of Pekanbaru can perform intensive supervision on Operational Permit Indomaret existence. Key words: Monitoring, Operations Permit, Presence Indomaret PENDAHULUAN Latar Belakang Kota pekanbaru adalah kota menjadi pusat ekonomi, politik sosial masyarakat pada provinsi Perkembangan yang menjadikannya sebagai sentral
yang serta riau. cepat yang
memiliki potensi yang besar untuk berubah menjadi kota yang modren dengan harapan akan menjadi kota yang teratur dan tertib. Sebuah kota merupakan sarana kompleksitas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhannya sebagai kota maju yang modern. Untuk memacu perkembangan sebuah kota
123
menjalankan aktifitas serta kebutuhannya dalam pembentukan kota yang lebih baik , maka dibutuhkan tempat untuk melakukan kerjasama yaitu organisasi.
Bagian Ketujuh yaitu Perizinan pada Pasal 24 :
Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. (Handoko ,2012;359). Dengan cepatnya perkembangan di kota pekanbaru, banyaknya toko modren yang beroperasional di setiap kecamatan di pekanbaru, pengawasan izin operasional sangat penting di laksanakan oleh dinas yang mempunyai kewenangan, yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru di Bidang Perindustrian dan Perdagangan. Izin Operasional Usaha perdagangan di atur dalam Undang-undang No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pada
1. Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri. 2. Menteri dapat melimpahkan atau mendelegasikan pemberian perizinan kepada Pemerintah Daerah atau instansi teknis tertentu. 3. Menteri dapat memberikan pengecualian terhadap kewajiban memiliki perizinan di bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan di bidang Perdagangan sebagaimana pada ayat (1) dan pengecualiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 7 Tahun 2000 tentang Izin tempat usaha Pada Bab II ketentuan Izin Tempat Usaha pada pasal 2 bahwa setiap pengusaha yanf mendirikan dan atau memperluas tempat- tempat usahanya diwajibkan memiliki izin tempat usaha.
Tabel 1 : Jumlah Indomaret di Kota Pekanbaru Tahun 2013-2014 No
Kecamatan
Jenis usaha
Jumlah
Penanggung jawab
Nama perusahaan PT. Indomarco prismatama PT. Indomarco prismatama PT. Indomarco prismatama PT. Indomarco prismatama PT. Indomarco prismatama PT. Indomarco prismatama PT. Indomarco prismatama PT. Indomarco prismatama
1
Marpoyan damai
Mini market
12
Yohanes surjadi
2
Payung sekaki
Mini market
8
Yohanes surjadi
3
Tampan
Mini market
19
Yohanes surjadi
4
Sukajadi
Mini market
7
Yohanes surjadi
5
Tenayan raya
Mini market
8
Yohanes surjadi
6
Bukit raya
Mini market
9
Yohanes surjadi
7
Rumbai pesisir
Mini market
2
Yohanes surjadi
8
Senapelan
Mini market
2
Yohanes surjadi
124
1 9
2 Lima puluh
3 Mini market
4 2
5 Yohanes surjadi
10
Rumbai
Mini market
1
Yohanes surjadi
11
Sail
Mini market
1
Yohanes surjadi
12
Pekanbaru kota
Mini market
1
Yohanes surjadi
JUMLAH
6 PT. Indomarco prismatama PT. Indomarco prismatama PT. Indomarco prismatama PT. Indomarco prismatama
72
Sumber : Dinas perindustrian dan perdagangan kota pekanbaru 2014 Fenomena indomaret di rumbai pesisir setelah dikeluarkannya keputusan walikota tentang diizinkan pihak indomaret berinvestasi di kota pekanbaru. Pekanbaru (riau news). Pemko pekanbaru melalui tim yustisi kembali menutup 2 gerai indomaret di jalan sekolah kecamatan rumbai pesisir. Dalam penutupan tersebut, terlihat kavi penyidik pns satpol pp kota pekanbaru, ahmad junaidi menggembok dan menyegel langsung gerai yang terbukti tidak memiliki izin namnun sudah beroperasi. “Penutupan seperti ini akan terus dilakukan kesemua gerai indomaret yang tidak memiliki izin. Sedangkan bagi gerai yang sudah kita tutup akan tetap diawasi. Kalau ternyata dibelakang kita ada yang tetap beroperasi lagi setelah kita tutup, kita pastikan kembali akan mendatangi gerai yang dimaksud sampai mereka betul-betul mengantongi izin usaha dari pemerintah kota pekanbaru.” Jelas ahmad usai menutup 2 gerai indomaret berada dijalan sekolah rumbai pesisir. “Ahmad menambahkan pihak nya menerima kepastian data dari BPT dan juga dari laporan masyarakat. Kedepan gerai yang tidak memiliki izin akan dipanggil untuk dibina supaya mematuhi kesepakatan yang sudah ditetapkan bersama walikota. Pemko sebenarnya sangat dilema dalam menertibkan ini. Pasalnya dilain sisi keberadaan gerai ini membuka peluang berinvestasi dan memperkecil
angka pengangguran. Namun disisi lain juga dituntut untuk memperhatikan aspirasi masyarakat sebab itu diharapkan kepada pengelola indomaret untuk tidak lari dari ketentuan yang sudah ada. “tutup ahmad (8 november, 2013) Di kecamatan Rumbai Pesisir hanya ada dua indomaret yang sudah terdaftar di Dinas perindustrian dan perdagangan, yang berarti sudah mendapat izin dari Badan Pelayanan Terpadu (BPT), sedangkan sudah ada 4 indomaret yang sudah beroperasional di kecamatan rumbai tersebut, yaitunya tiga indomaret di jalan sekolah, satu indomaret di dekat Sembilang. Berarti ada dua indomaret yang belum memiliki izin operasional, tetapi sudah mulai breroperasional. Kemungkinan dua indomaret yang belum ada izin belum mengajukan permohonan izin ke dinas perindustrian dan perdagangan kota pekanbaru, atau permohonan izin masih dalam proses pengawasan oleh dinas perindustrian dan perdagangan kota pekanbaru, dan pihak indomaret mungkin belum melengkapi persyaratan izin beroperasional. Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis sejauh mana Dinas Perindustrian dan perdagangan melakukan pengawasan dalam menertibkan operasional Indomaret di Kecamatan Rumbai Pesisir kota Pekanbaru.
125
Kegunaan Penelitian 1. Penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan ilmu administrasi, minimal dapat memperkaya inventaris hasil-hasil penelitian dibidang administrasi, khususnya dibidang administrasi negara. 2. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama. 3. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi dinas perindustrian dan perdagangan kota pekanbaru.
4. Merumuskan berbagai kebijakn umum yang mendorong personil pada setiap unit adm negara agar melaksanakan kegiatan2 tujuan tersebut sesuai dengan yang diharapkan. 5. Merumuskan bebagai administrasi serta teknis sebagai standar dalam pengawasan terhadap aktivitasaktivitas yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan-tujuan. 6. Menciptakan atau membina situasi dan kondisi yang kondusif untuk memotifasi timbulmya sosial partisipation, sosial suport dan social control terhadap setiap penyelenggara administrasi negara. Konsep Organisasi
STUDI KEPUSTAKAAN Konsep Administrasi Menurut Sondang P. Siagian (2003;2) administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, dan administrasi negara adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara.
Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama serta cara formal terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seseorang/sekelompok orang yang disebut bawahan. (Siagian.2008.6). Organisasi adalah sebuah kesatuan sosial yang di koordinasi secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang berfungsi atas dasar yang relatif berkesinambungan untuk mencapai suatu atau sejumlah tujuan bersama. (Hanim, 2005;117).
Fungsi-fungsi Umum Administrasi: 1. Mendeskripsikan tujuan umum negara menjadi sub-sub penyelenggaraan Administrasi Negara. 2. Menyusun Perencanaan yang matang/ konfrensi atas pencapain sub-sub tujuan tersebut. 3. Mendistribusikan /membagikan pekerjaan tujuan2 tersebut sedemikian rupa menjadi tugas unitunit Administrasi Negara sesuai bidangnya.
Menurut Brantas (2009;77) organisasi adalah proses kerjasama dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Konsep Manajemen Manajemen adalah ilmu dan seni untuk melakukan tindakan guna mencapai tujuan. Manajemen sebagai suatu ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang disistematisasikan atau kesatuan pengetahuan yang terorganisasi. Manajemen sebagai suatu 126
ilmu dapat pula di lihat sebagai suatu pendekatan (approach) terhadap seluruh dunia empiris, yaitu dunia yang terikat oleh faktor ruang dan waktu, dunia yang pada prinsipnya dapat diamati oleh indra manusia. (siswanto,2011:7). Manajemen juga diartikan oleh stoner dalam (handoko, 2012;8), manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha pra anggota organisasi dan penggunaan sumber dayasumberdaya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Konsep Pengawasan Pengawasan adalah proses pemonitoran kegiatan organisasional untuk mengetahui apakah kinerja aktual sesuai dengan standar dan tujuan organisasional yang di harapkan. (Marnis, 2010;344). Pengawasan adalah suatu usaha untuk meneliti kegiatan-kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan. Pengawasan berorientasi pada objek yang di tuju dan merupakan alat untuk menyuruh orangorang bekerja menuju sasaran yang ingin dicapai. (Terry,2013;166).
Ada tiga tipe pengawasan (Handoko, 2012;360) yaitu : 1. Pengawasan (feedforward control)
pendahuluan
Pengawasan pendahuluan dirancang untuk mengantisipasi masalahmasalah atau penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan. 2. Pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan (concurrent control) Pengawasan concurrent dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung, dimana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dulu, syarat tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan, atau menjadi semacam peralatan “double-check” yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan. 3. Pengawasan umpan balik (feedback control) Pengawasan umpan balik mengukur hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan.
Operasional Variabel Tabel 2 : Operasional Pengawasan Izin Operasional Keberadaan Indomaret di Kecamatan Rumbai Pesisir Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Konsep
Variabel
Menurut Handoko T.Hani (2012;359), Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin
Pengawasan izin operasional keberadaan indomaret dikecamatan Rumbai Pesisir oleh dinas perindustrian dan
Indikator
Item yang dinilai
1. pengawasan pendahuluan
1.memberikan persyaratan kepada pihak indomaret 2.pemeriksaan persyaratan permohonan izin operasional
Skla pengukuran Terlaksana Cukup terlaksana Kurang terlaksana
2. pengawasan yang dilakukan
1.melakukan pengawasan kelapangan 2.memeriksa persayaratan
Terlaksana Cukup terlaksana
127
bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan caracara membuat kegiatankegiatan sesuai yang direncanakan.
perdagangan kota pekanbaru
bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan 3. pengawasan umpan balik
Teknik Pengukuran Adapun pengukuran untuk indikator variabel penelitian ini adalah sebagai berikut: Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator berada pada 67%100%. Cukup terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator berada pada 34%-66%. Kurang terlaksana: Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator berada pada 0%-33%. METODE PENELITIAN Tipe Penelitian Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif yang menggambarkan keaadaan yang sesungguhnya atau yang sebenarnya tentang bagaimana fungsi pengawasan dinas perindustrian dan perdagangan kota pekanbaru menjamurnya indomaret di kecamatan rumbai kota pekanbaru. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di dinas perindustrian dan perdagangan kota pekanbaru.
sudah sesuai dengan kenyataan dilapangan
Kurang terlaksana
1.pengawasan langsung oleh satpol pp dan disperindag ke indomaret yang sudah beroperasional 2.menutup sementara indomaret yang belum mempunyai izin
Terlaksana Cukup terlaksana Kurang terlaksana
Populasi dan Sampel Populasi dan sampel yang dijadikan responden pada penelitian ini yaitu Kepala dinas perindustrian dan perdagangan, Kepala bidang perdagangan, 2 orang Seksi usaha perdagangan dan metrologi, 2 orang Seksi pengawasan dan pembinaan, 4 orang Manager Indomaret, dan 40 orang masyarakat. Jenis dan Sumber Data 1. Sumber primer Sumber primer adalah suatu objek atau dokumen original –material mentah dari pelaku yang disebut “ first-hand information”. Data yang dikumpulkan dari situasi aktual ketika peristiwa terjadi. Individu, kelompok fokus, satu kelompok responden secara khusus sering dijadikan peneliti sebagai sumber data primer. 2. Sumber Sekunder Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Data yang dikumpulkan melalui sumber-sumber lain yang tersedia dinamakan data sekunder.
128
Teknik Pengumpulan Data 1. Angket (kuesioner) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya, dengan pertimbangan bahwa responden adalah subyek yang dianggap tahu tentang objek penelitian peneliti. Seperti tanggapan responden terhadap pengawasan dinas perindustrian dan perdagangan terhadap izin operasional indomaret di kecamatan rumbai kota pekanbaru. 2. Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan gejala atau kondisi, baik yang bersifat fisik maupun non fisik dengan menggunakan indera atau nalar penulis. Yaitu seperti melihat langsung kelapangan pengawasan izin operasional indomaret di kecamatan rumbai oleh dinas perindustrian dan perdagangan kota pekanbaru. 3. Wawancara (interview) digunakan apabila peneliti ingin mengetahui halhal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun
tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka ( face to face) maupun dengan menggunakan telepon. PEMBAHASAN Analisis Pengawasan Izin Operasional Keberadaan Indomaret Dikecamatan Rumbai Pesisir Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru 1. Pengawasan Pendahuluan (Feedforward Control) Pengawasan pendahuluan dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan. Adapun yang menjadi item penilaian terhadap manajer indomaret adalah 1. 2. 3. 4. 5.
Kemudahan persyaratan Sosialisasi tentang persyaratan Kelengkapan Peryaratan Kesulitan pengurusan izin Sistem pengawasan dan pemeriksaan persyaratan
Tabel 3 : Distribusi Tanggapan Responden Manajer Indomaret tentang pengawasan pendahuluan Izin Operasional keberadaan Indomaret NO
Item penilaian
1
Kemudahan persyaratan
2
Sosialisasi tentang persyaratan
3
kelengkapan Persyaratan
4
Kesulitan pengurusan izin
5
Sistem pengawasan dan pemeriksaan persyaratan Jumlah Rata-rata Persentase
Kategori penilaian Terlaksana Cukup terlaksana 4 (100 %) 4 (100 %) 3 1 (75%) (25 %) 1 1 (25%) (25 %) 3 1 (75%) (25 %) 7 11 1,4 2,2 35% 55%
Kurang terlaksana -
Jumlah 4
-
4
-
4
2 (50%) -
4
2 0,4 10%
20 4 100%
4
Sumber : data olahan lapangan, 2014
129
Dengan total persentase keseluruhan terlaksana yaitu 35% dan cukup terlaksana 55%, dan kurang terlaksana 10%, dan total keseluruhan 100%. Adapun yang menjadi item penilaian adalah : 1. Memberikan persyaratan pihak indomaret
2. Sosialisasi tentang persyaratan 3. Kelengkapan berkas dari pihak indomaret 4. Peryaratan sesuai dengan ketentuan 5. Melaksanakan pemeriksaan persyaratan 6. Kebijakan terhadap persyaratan
kepada
Tabel 4 : Tanggapan responden masyarakat tentang pengawasan pendahuluan. NO
Item penilaian
1
Memberikan persyaratan
2
Sosialisasi tentang persyaratan
3
kelengkapan Peryaratan
4
Peryaratan sesuai dengan ketentuan Melaksanakan pemeriksaan persyaratan Kebijakan terhadap persyaratan
5 6
Jumlah Rata-rata Persentase
Terlaksana 39 (97,5%) 7 (17,5 %) 32 (80%) 3 (7,5 %) 2 (5%) 7 (17,5%) 90 15 37,5%
Kategori penilaian Cukup terlaksana 1 (2,5 %) 26 (65 %) 3 (7,5 %) 30 (75%) 25 (62,5%) 30 (75%) 115 19,16 47,91%
Kurang terlaksana 7 (17,5%) 5 (12,5 %) 7 (17,5%) 13 (32,5%) 3 (7,5%) 35 5,83 14,58%
Jumlah 40 40 40 40 40 40 240 40 100%
Sumber : data olahan lapangan, 2014 Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada item penilaian memberikan persyaratan kategori terlaksana jawaban masyarakat sebesar 97,5%, kategori Cukup terlaksana sebesar 2,5% dan kategori kurang terlaksana tidak ada masyarakat yang menjawab. Pada item penilaian Sosialisasi tentang persyaratan kategori terlaksana 17,5%, kategori cukup terlaksana 65% dan kategori kurang terlaksanan 17,5%. Sementara itu, item penilaian tentang kelengkapan persyaratan masyarakat yang menjawab terlaksana sebesar 80%, kategori cukup terlaksana sebesar 7,5% dan pada kategori kurang terlaksana sebesar 12,5%. Sedangkan pada kategori item penilaian Peryaratan sesuai dengan ketentuan kategori terlaksana sebesar
7,5%, kategori cukup terlaksana sebesar 75% dan pada kategori kurang terlaksana sebesar 17,5%. Pada item penilaian Melaksanakan pemeriksaan persyaratan kategori terlaksana sebesar 5 %, kategori cukup terlaksana 62,5% dan kategori kurang terlaksana sebesar 32,5 %. Dan pada item penilaian Kebijakan terhadap persyaratan kategori terlaksana sebesar 17,5%, dan kategori cukup terlaksana sebesar 75% dan kategori kurang terlaksanan sebesar 7,5 %. Dapat di lihat dari tabel 4 jawaban responden yang memberikan item penilaian terlaksana berada pada persentase 37,5 % yang menunjukan terwujudnya pengawasan pendahuluan yang telah di lakukan oleh disperindag kota pekanbaru dalam melakukan
130
monitoring tentang persyratan yang harus di penuhi oleh indomaret yang berada di kecamatan rumbai pesisir ini, selain tugas monitoring pendahuluan yang lakukan disperindag kota pekanbaru juga melaksanakan pemeriksaan persyaratan dan menentukan kebijakan yang berupa aturan dalam melakukan tindak pengawasan ini, dapat dilihat pada tabel di atas jawaban responden yang memberikan jawaban cukup terlaksana berada pada persentase 47,91% hal ini menunjukan bahwa sebagian masyarakat yang ada di kecamatan ini menilai bahwa pengawasan pendahuluan yang di lakukan oleh disprindag kota pekanbaru harus lebih meningkatkan teknik pengawasan yang efektif agar terciptanya hasil dari tujuan yang ingin di capai. Dapat di lihat dari tabel responden yang memberikan jawaban kurang terlaksana berada pada persentase 14, 58 % hal ini menunjukan bahwa jawaban responden tidak memberikan dukungan kepada dispringdag dalam melakukan pengawasan pendahuluan karena mereka menilai bahwa pengawasan yang dilakukan oleh disprindag kota pekanbaru belum terlaksana dengan baik yang di tinjau dari segi memberikan persyaratan, sosialisasi tentang persyaratan, kelengkapan persyaratan, persyaratan sesuai dengan ketentuan, melaksanakan pemerikasaan persyrataan, kebijakan terhadap persyaratan terhadap yang di berikan. Selanjutnya melalui hasil observasi peneliti terhadap pengawasan
pendahuluan dinas perindustrian dan perdagangan terhadap keberadaan indomaret, indomaret sudah mengajukan permohonan izin rekomendasi kedapa disperindag, tetapi juga masih ada indomaret yang belum mengurus izin rekomendasi, dinas perindustrian dan perdagangan kota pekanbaru sudah melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas yang diserahkan oleh pihak indomaret, dan masih ada ditemukan persyaratan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila ada persyaratan yang tidak mengikuti ketentuan dinas perindustrian dan perdagangan tidak bisa memberikan izin operasional, tetapi berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak kepala bidang perdagangan banyak juga indomaret yang sudah memiliki izin tanpa ada rekomendasi dari dinas perindustrian dan perdaganga, mungkin BPT yang mengeluarkan izin masih mengikuti peraturan yang lama, dan tidak mengikuti peraturan yang baru, sehingga banyak indomaret yang sudah memiliki izin tetapi tidak terdaftar di dinas perindustrian dan perdagangan. 2. Pengawasan Yang Sedang Berlangsung (Concurrent Control) Adapun item penilaian pengawasan yang sedang berlangsung terhadap manajer indomaret adalah : 1. 2. 3. 4. 5.
Pegawai dinas observasi lapangan Izin rekomendasi Rt/Rw Izin rekomendasi dari camat Persetujuan masyarakat Letak indomaret di lingkungan masyarakat
131
Tabel 5 : Tanggapan responden manajer indomaret tentang pengawasan yang sedang berlangsung di kecamatan rumbai pesisir kota pekanbaru NO
Item penilaian
1
Pegawai dinas observasi lapangan Izin rekomendasi Rt/Rw
2 3
Izin rekomendasi dari camat Persetujuan masyarakat
4 5
Letak indomaret di lingkungan masyarakat Jumlah Rata-rata Persentase
Terlaksana 4 (100 %) 3 (75%) 4 (100 %) 3 (75%) 14 2,8 70 %
Kategori penilaian Cukup terlaksana 4 (100 %) 1 (25 %) 1 (25%) 6 1,2 30 %
Kurang terlaksana -
Jumlah 4
-
4
-
4
-
4
-
20 4 100%
Sumber : data olahan lapangan, 2014 Persentase keseluruhan pada indikator pengawasan sedang berlangsung terlaksana dengan persentase 70%, cukup terlaksana 30% dan total keseluruhan 100% Adapun yang menjadi item penilaian pengawasan concurent adalah:
2. Kesesuaian persyaratan dengan kenyataan 3. Izin Rekomendasi Rt/Rw 4. Izin Rekomendasi Camat 5. Izin dari lingkungan setempat berupa tanda tangan 6. Letak indomaret di lingkungan masyarakat.
1. Melakukan observasi lapangan Tabel 6
: Tanggapan responden masyarakat disekitar indomaret tentang pengawasan yang sedang berlangsung di kecamatan rumbai pesisir kota pekanbaru
NO
Item penilaian
Terlaksana
1
3
Melakukan observasi lapangan Kesesuaian persyaratan dengan kenyataan dilapangan Izin Rekomendasi Rt/Rw
4
Izin Rekomendasi Camat
25 (62,5%) 2 (5 %) 16 (40%) 30 (75 %) 6 (15%) 21 (52,5%) 100 16,66 41,66%
2
5
Izin dari lingkungan setempat berupa tanda tangan 6 Letak indomaret di lingkungan masyarakat Jumlah Rata-rata Persentase
Kategori penilaian Cukup terlaksana 12 (30 %) 20 (50%) 23 (57,5 %) 9 (22,5%) 4 (10%) 4 (10%) 72 12 30%
Kurang terlaksana 3 (7,5%) 18 (45%) 1 (2,5 %) 1 (2,5%) 30 (75%) 15 (37,5%) 68 11,33 28,33%
jumlah 40 40 40 40 40 40 240 40 100%
Sumber : data olahan lapangan, 2014
132
Dapat dilihat dari tabel responden yang memberikan jawaban terlaksana berada pada persentase 41,66% dalam memberikan jawaban responden melakukan penilaian terhadap beberapa pertanyaan yang di ajukan melalui angket koesioner, juga melakukan analisis, dan juga perbandingan yang rill dalam memberikan jawaban sehingga data di peroleh langsung dari masyarakat. Responden juga memberi beberapa alasan terkait pengawasan langsung yang di lakukan oleh disperindag kota pekanbaru tentang tanda tangan yang di berikan oleh beberapa masyarakat sebagai salah satu syarat yang di tentukan oleh disperindag kota pekanbaru dalam izin rekomendasi dari masyarakat terhadap pihak indmaret yang berada di kecamatan rumbai pesisir ini. Dapat di lihat dari tabel di atas responden yang memberikan jawaba cukup terlaksana berada pada persentase 30% , dengan alasan bahwa pengawasan izin operasional indomaret di kecamatan rumbai pesisir yang di lakukan oleh disperindag kota pekanbaru sudah berjalan tetapi belum mencapai hasil yang maksimal, hak ini di buktikan melalui beberapa alasan dan fenomena yang ada bahwa di kecamatan ini masih ada terdpat indomaret yang belum memiliki izin legalitasnya. Dapat di lihat dari tabel responden yang memberikan jawaban terkait item penilaian yang ketiga yaitu kurang terlakana berada pada persentase 28,33%, adapun jawaban yang mendasari responden ini adalah karena letak stragis indomaret ini tidak cocok bagi keadaan masyarakat sekitar, di karenakan dengan adanya indomaret di kecamatan rumbai pesisir ini terjadi persaingan ekonomis antara masyarakat usaha kecil menengah dengan indomaret. Selanjutnya berdasarkan observasi peneliti tentang
hasil izin
operasional keberadaan indomaret dikecamatan rumbai pesisir kota pekanbaru, hanya ada 10 orang masyarakat yang memberikan izin didirikan indomaret di lingkungan mereka, berarti hanya ada satu indomaret yang di berikan izin oleh masyarakat setempat, dan tiga indomaret yang sudah beroperasional tidak diberikan izin oleh masyarakat setempat. Sehingga tidak sesuai persyaratan yang diserahkan pihak indomaret kepada dinas perindustrian dan perdagangan dengan kenyataan dilapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang perdagangan dinas perindustrian dan perdagangan kota pekanbaru pihak indomaret harus menaati peraturan yang berlaku, apabila tidak menaati makan indomaret yang sudah beroperasional tetapi belum memiliki izin akan ditutup sementara sampai pihak indomaret mengurus dan memiliki izin operasional. Tetapi kenyataannya saat ini di kecamatan rumbai pesisir masih ada dua indomaret yang belum memiliki izin tetapi sudah beroperasional, dinas perindustrian dan perdagangan belum bisa bertindak sebelum ada pemberitahuan dari BPTPM kota pekanbaru, barulah akan ada tindakan penutupan sementara. Jadi dinas perindustrian dan perdagangan tidak bisa melakukan penutupan tanpa pemberitahuan dari BPTPM kota pekanbaru. 3. Pengawasan Umpan Balik (Feed Back) Adapun yang menjadi item penilaian pada indikator pengawasan feed back yaitu : 1. Nilai positif bagi usaha kecil menengah 2. Indomaret yang masih belum mempunyai izin
133
3. Finansial yang di dapat oleh dinas, dan masyarakat sekitar 4. Mempermudah akses pembelanjaan Tabel 7
: Tanggapan responden manajer indomaret tentang pengawasan umpan balik (feed back) di kecamatan rumbai pesisir kota pekanbaru
NO 1 2 3 4 5 6
5. Pengaruh terhadap perekonomian UKM 6. Pengawasan disperindag.
Item penilaian Nilai positif bagi usaha kecil menengah Indomaret yang masih belum mempunyai izin Finansial yang di dapat oleh dinas, dan masyarakat sekitar Mempermudah akses pembelanjaan Pengaruh terhadap perekonomian UKM Pengawasan disperindag
Jumlah Rata-rata Persentase
Terlaksana 3 (75%) 2 (50%) 3 (75%) 1 (255%) 1 (25%) 10 1,66 41,66%
Kategori penilaian Cukup Kurang terlaksana terlaksana 1 (25%) 4 (100%) 2 (50%) 1 (25%) 3 (75%) 1 2 (25%) (50%) 12 2 2 0,33 50% 8,33%
Jumlah 4 4 4 4 4 4 24 4 100%
Sumber : data olahan lapangan, 2014 Dari tabel 7, dapat dilihat bahwa pada item penilaian nilai positif bagi usaha kecil menengah cukup terlaksana dengan kategori penilaian 3 dan persentase 75%, cukup terlaksana dengan kategori 1 dan persentase 25%, pada item penilaian masih ada indomaret yang belum memiliki izin cukup terlaksana dengan kategori penilaian 4 dan persentase 100%, item penilaian finansial yang di dapat oleh dinas dan masyarakat disekitar indomaret yaitu terlaksana dengan kategori 2 dan persentase 50%, dan cukup terlaksana dengan kategori 2 persentase 50%, pada item penilaian mempermudah akses pembelanjaan terlaksana dengan kategori 3 dan persentase 75%, cukup terlaksana dengan kategori 1 dan persentase 25%, item penilaian pengaruh didirikan indomaret terhadap perekonomian usaha kecil menengah terlaksana dengan kategori 1 dan persentase 25%, cukup terlaksana dengan kategori 3 dan
persentase 75%, pada item penilaian pengawasan dinas perindustrian dan perdagangan terlaksana dengan kategori penilaian 1 dan persentase 25% cukup terlaksana 1 dan persentase 25%, dan kurang terlaksana dengan kategori 2 dan persentase 50%. Dan persentase keseluruhan pada indikator pengawasan feed back yaitu terlaksana dengan persentase 41,66%, cukup terlaksana dengan persentase 50%, dan kurang terlaksana 8,33%, dan total persentase keseluruhan adalah 100%. Adapun item penilaian pengawasan feed back adalah :
dari
1. Pengaruh keberadaan indomaret masyarakat 2. Dampak keberadaan indomaret bagi usaha kecil menengah 3. Eksekusi terhadap indomaret yang tidak memenuhi ketentuan
134
4. Sangsi terhadap indomaret yang tidak memenuhi ketentuan 5. Legitimasi hukum 6. Akses pembelanjaan masyarakat sekitar Tabel 8
: Tanggapan responden masyarakat tentang pengawasan umpan balik (feed back ) di kecamatan rumbai pesisir kota pekanbaru
NO 1
Item penilaian
4
Pengaruh keberadaan indomaret Dampak keberadaan indomaret bagi ukm Melakukan eksekusi terhadap yang ilegal Memberikan sanksi
5
Legitimasi hukum
6
Akses pembelanjaan masyarakat sekitar Perekonomian usaha kecil menengah Kesetujuan masyarakat di sekitar indomaret
2 3
7 8
7. Perekonomian usaha kecil menengah 8. Kesetujuan masyarakat di sekitar indomaret.
Jumlah Rata-rata Persentase
Terlaksana 14 (35%) 37 (37%) 1 (2,5%) 8 (20%) 33 (82,5%) 5 (12,5%) 34 (85%) 2 (5%) 134 16,75 41,87%
Kategori penilaian Cukup terlaksana 26 (65%) 2 (5%) 31 (77,5%) 24 (60%) 4 (10%) 34 (85%) 4 (10%) 8 (20%) 133 16,62 41,56%
Kurang terlaksana 1 (2,5%) 8 (20%) 8 (20%) 3 (7,5%) 1 (2,5%) 2 (5%) 30 (75%) 53 6,62 16,56%
Jumlah 40 40 40 40 40 40 40 40 320 40 100%
Sumber : data olahan lapangan, 2014 Berdasarkan tabel 8, dapat di deskripsikan bahwa terdapat 8 item penilaian yaitu: Pengaruh keberadaan indomaret kategori terlaksana dengan jumlah persentase 35% , kategori cukup terlaksana dengan jumlah persentase 26% sedangkan kategori kurang terlaksana 0%. Pada item penilaian dampak keberadaan indomaret bagi ukm terdapat 37% masyarakat yang menjawab sangat berdampaknya, 5% kategori cukup berdampak, dan 2,5% kategori tidak berdampak. Pada item penilaian Melakukan eksekusi terhadap yang ilegal Terlaksana dengan kategori 2,5% pihak dinas perindustrian dan perdagangan melakukan eksekusi
terhadap indomaret yang sudah beroperasional tetapi belum memiliki izin, karena di kecamatan rumbai pesisir masih ada 2 indomaret yang tidak memiliki izin tetapi sudah beroperasional, cukup terlaksana dengan kategori 77,5%, karena pada saat pertama indomaret berdiri di kecamatan rumbai pesisir yang tidak memiliki izin operasional sudah di tutup gerainya oleh dinas perindustrian dan perdagangan kota pekanbaru dan yang dulu sudah di tutup sudah buka kembali karna sudah memiliki izin, dan yang baru didirikan yang belum memiliki izin dan belum ada tindakan dri dinas perindustrian dan perdagangan kota pekanbaru, dan tidak terlaksana dengan kategori 20%, karna diantara 4 indomaret yang ada di
135
kecamatan rumbai pesisir masih ada 2 indomaret yang tidak memiliki izin beroperasional tetapi sudah beroperasional di kecamatan rumbai pesisir. Pada item penilaian Memberikan sanksi terlaksana dengan kategori 20%, cukup terlaksana dengan kategori 60%, dan tidak terlaksana dengan kategori 20%. Pada item penilaian Legitimasi hukum terlaksana dengan kategori penilaian 82,5%, karena ada legitimasi hukum yang mengatur berdirinya tempat usaha, cukup terlaksana dengan kategori 10%, dan tidak terlaksana dengan kategori 7,5%. Pada item penilaian Akses pembelanjaan masyarakat sekitar terlaksana dengan kategori 12,5%, cukup terlaksana pada kategori 85%, karena dengan adanya indomaret mempermudah akses perbelanjaan masyarakat, karena di indomaret pelayanannya maksimal, dan fasilitas memadai, tidak terlaksana dengan kategori 2,5%, pada item penilaian Perekonomian usaha kecil menengah terlaksana dengan kategori 85%, karena keberadaan indomaret sangat berpengaruh kepada perekonomian usaha kecil menengah, yang biasanya berpendapatan tinggi, setelah adanya indomaret beroperasional dikecamatan rumbai pesisir pendapatan usaha kecil menengah rendah, cukup berpengaruh kategori penilaian 10%, dan tidak berpengaruh dengan penilaian 5%. Item penilaian Kesetujuan masyarakat di sekitar indomaret terlaksana kategori penilaian 5%, karena masayarakat yang menandatangani hanya 10 orang di indomaret kayangan 8, dan untuk 3 indomaret lagi masyarakat tidak ada menandatangani izin didirikan indomaret
di kecamatan rumbai pesisir, cukup terlaksana dengan kategori penilaian 20%, dan tidak terlaksana 75%. Jadi, Jumlah persentase keseluruhan dari item penilaian terlaksana 41,87%, dan item penilaian cukup terlaksana 41,56%, dan tidak terlaksana 16,56%, dengan total persentase keseluruhan dari item penilaian terlaksana, cukup terlaksana, dan tidak terlaksana 100%. Melalui hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, didirikan indomaret dikecamatan rumbai persisir sangat berpengaruh terhadap usaha kecil menengah, karena yang biasanya berpendapatan tinggi setelah didirikan indomaret sudah menurun pendapatan masyarakat usaha kecil menengah yang berada disekitar indomaret, tetapi berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada bapak kepala bidang perdagangan bapak irba, di kota pekanbaru masyarakat yang benar-benar menggantungkan hidupnya dengan usaha kecil itu hanya 1%, dan sudah ada perjanjian pihak indomaret tenaga kerja yang akan di jadikan karywan/karywati indomaret yang paling diutamakan adalah anak dari masyarakat usaha kecil menengah yang terganggu oleh keberadaan indomaret. Dan dibolehkan didirikan indomaret di kota pekanbaru untuk persiapan masyarakat ekonomi asia tenggara (MEA), dan diizinkan beroperasional nya indomaret di kota pekanbaru untuk kemajuan daerah, dan memberikan kemudahan masyarakat dalam mendapatkan kebutuhan seharihari.
136
Tabel 9 : Rekapitulasi tanggapan responden manajer atau penanggung jawab izin operasional keberadaan indomaret dikecamatan rumbai pesisir oleh dinas perindustrian dan perdagangan kota pekanbaru NO
Sub Indikator Terlaksana
1 2
Pengawasan Pendahuluan Pengawasan sedang berlangsung
Pengawasan Umpan Balik Jumlah Rata-rata Persentase
7
Kategori Penilaian Cukup Terlaksana 11
Jumlah Kurang terlaksana 2
20
14
6
-
20
10
12
2
24
31 10,33 48,44%
29 9,66 45,31%
4 1,33 6,25%
64 21,33 100%
3
Sumber : Data olahan lapangan, 2014 Dari tabel 9, diatas dijelaskan bahwa indikator pengawasan pendahuluan yang memiliki 5 item penilaian dan tanggapan responden yang menjawab terlaksana dengan angka 7 responden yang menjawab cukup terlaksana dengan angka 11 dan tanggapan responden yang menjawab kurang terlaksana dengan angka 2 dari total keseluruhan responden yaitu 4 responden. Sementara itu, pada indikator ke 2 yaitu pengawasan sedang berlangsung yang memiliki 5 item penilaian dan tanggapan responden yang menjawab terlaksana dengan angka 14, responden yang menjawab cukup terlaksana dengan angka 6 dari total keseluruhan responden yaitu 4 responden. Pada indikator ke 3 yaitu pengawasan umpan balik yang memiliki 6 item penilaian dan tanggapan responden yang menjawab terlaksana dengan angka 10, tanggapan responden yang menjawab cukup terlaksana dengan angka 12, dan tanggapan responden yang menjawab kurang terlaksana dengan angka 2, dari total keseluruhan responden yaitu 4 responden. Dari tanggapan manajer indomaret terhadap pengawasan izin operasional keberadaan indomaret oleh dinas perindustrian dan perdagangan yaitu
“terlaksana” jumlah angka jawaban secara keseluruhan dari 3 indikator yaitu 31 dengan rata-rata 10,33 dan persentase 48,44%, sedangkan responden manajer yang memberikan “cukup terlaksana” jawaban secara keseluruhan dari 3 indikator jumlah angka 29 dengan ratarata 9,66 dan persentase 45,31%. Dan responden manajer yang memberikan jawaban “kurang terlaksana” jawaban secara keseluruhan dari 3 indikator jumlah angka 4 dengan rata-rata 1,33 dan persentase 6,25%. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden dari manajer indomaret terhadap pengawasan izin operasional keberadaan indomaret di kecamatan rumbai pesisir oleh dinas perindustrian dan perdagangan kota pekanbaru berada pada kategori “sangat terlaksana”. Sementara itu, hasil rekapitulasi jawaban responden secara keseluruhan yaitu pada tabel 10, merupakan tanggapan responden dari unsur masyarakat terhadap pengawasan izin operasional keberadaan indomaret di kecamatan rumbai pesisir oleh dinas perindustrian dan perdagangan kota pekanbaru terhadap 3 indikator yaitu pengawasan pendahuluan, pengawasan sedang berlangsung, pengawasan umpan
137
balik dengan responden masyarakat yang dilihat pada tabel berikut ini berjumlah 40 responden dan dapat : Tabel 10 : Rekapitulasi tanggapan responden Masyarakat terhadap izin operasional keberadaan indomaret dikecamatan rumbai pesisir oleh dinas perindustrian dan perdagangan kota pekanbaru NO
Sub Indikator
90
Kategori Penilaian Cukup Terlaksana 115
Kurang terlaksana 35
240
100
72
68
240
134
133
53
320
324 108 40,5%
320 106,66 40%
156 52 19,5%
800 266,66 100%
Terlaksana 1 2 3
Pengawasan Pendahuluan Pengawasan sedang berlangsung Pengawasan Umpan Balik
Jumlah Rata-rata Persentase
Jumlah
Sumber : Data olahan, 2014 Dari tabel 10, dijelaskan bahwa indikator pengawasan pendahuluan yang memiliki 6 item penilaian dan tanggapan responden masyarakat yang menjawab terlaksana dengan angka 90, cukup terlaksana dengan angka 115 dan kurang terlaksana dengan angka 35 dari keseluruhan responden masyarakat yaitu 40 responden. Sementara itu, pada indikator ke 2 pengawasan yang sedang berlangsung dengan 6 item penilaian dan tanggapan responden masyarakat yang menjawab terlaksana dengan angka 100, kurang terlaksana dengan angka 72, dan kurang terlaksana dengan angka 68 dari keseluruhan responden yaitu 40 responden. Pada indikator ke 3 pengawasan umpan balik dengan 8 item penilaian dan tanggapan responden masyarakat yang menjawab terlaksana dengan angka 134, cukup terlaksana 133, dan kurang terlaksana dengan angka 156 dari keseluruhan responden yaitu 40 responden. Dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden masyarakat terhadap pengawasan izin operasional keberadaan
indomaret dikecamatan rumbai pesisir oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Pekanabaru berada pada kategori “terlaksana”, tanggapan responden angka rata-rata tertinggi yaitu 108 dan persentase 40,5 % berada pada kategori Terlaksana. Karena pengawasan izin operasional leberadaan Indomaret Di Kecamatan Rumbai Pesisir Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru sudah dilaksanakan, tetapi belum maksimal sehingga masih ditemukan Indomaret yang sudah beroperasional tetapi belum memiliki izin. PENUTUP Kesimpulan 1. Untuk indikator pengawasan pendahuluan penilaian responden manajer indomaret cukup terlaksana dan penilaian masyarakat di sekitar indomaret juga cukup terlaksana, dimana sudah ada pengawasan pendahuluan oleh dinas perindustrian dan perdagangan kota pekanbaru terhadap izin operasional keberadaan indomaret di kecamatan rumbai
138
pesisir kota Pekanbaru. Seperti adanya pemeriksaan persyaratan oleh dinas perindustrian dan perdagangan terhadap kelengkapan persyaratan yang diserahkan oleh pihak indomaret untuk pengurusan izin rekomendasi operasional indomaret dikecamatan rumbai pesisir, adanya verifikasi dan penilaian persyaratan yang sudah dipenuhi oleh pihak indomaret oleh dinas perindustrian dan perdagangan kota pekanbaru, apabila persyaratan tidak lengkap dan ada yang tidak memenuhi ketentuan pihak dinas perindustrian dan perdagangan tidak menindaklanjuti permohonan izin rekomendasi operasional dari pihak indomaret. 2. Untuk indikator pengawasan yang sedang berlangsung oleh manajer indomaret berada pada kategori terlaksana, dan masyarakat pada kategori terlaksana, karena dinas perindustrian dan perdagangan sudah melakukan observasi kelapangan terhadap persyaratan yang diserahkan oleh pihak indomaret apakah sesuai dengan kenyataan di lapangan, tetapi pada item penilaian pemberian izin oleh masyarakat hanya sebagian masyarakat disekitar indomaret yang memberikan izin berupa tanda tangan masyarakat sekitar indomaret. Masih ada indomaret yang sudah mendapatkan izin tanpa mendapatkan tanda tangan dari masyarakat sekitar indomaret. 3. Untuk indikator umpan balik (feed back) penilaian masyarakat berada pada kategori cukup terlaksana dan penilaian masyarakat pada kategori cukup terlaksana, karena pada beberapa waktu lalu ada pengawasan dinas perindustrian dan perdagangan terhadap indomaret yang tidak memiliki izin dan dilaksanakan penutupan sementara hingga pihak indomaret sudah mengurus izin dan
memiliki izin operasional dan sekarang indomaret yang di tutup sementara sudah beroperasional kembali karena sudah memiliki izin, tetapi sekarang masih ada dua indomaret yang sudah beroperasional dikecamatan rumbai pesisir dan belum ada pengawasan dari dinas perindustrian. Dan penilaian masyarakat terhadap didirikan indomaret sangan mempengaruhi perekonomian usaha kecil menengah, dan banyak masyarakat yang tidak setuju beroperasionalnya indomaret dikecamatan rumbai pesisir, indomaret sangat mempermudah akses pembelanjaan masyarakat setempat dikecamatan rumbai pesisir kota pekanbaru. Saran 1. Guna menciptakan Pengawasan yang efektif dan efisien hendaknya Dinas Perindustrian dan perdagangan melakukan survey kelapangan berkelanjutan, tidak hanya sekali dalam sebulan, agar mengetahui adanya Indomaret yang sudah beroperasional tetapi belum memiliki izin. 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan hendaknya memperhatikan jarak antara Indomaret dengan keberadaan Usaha Kecil Menengah, karena dengan didirikan Indomaret sangat mempengaruhi pendapatan Usaha Kecil Menegah yang berada di sekitar Indomaret 3. Hendaknya Dinas Perindustrian dan perdagangan hanya memberikan izin Operasional kepada pihak Indomaret yang sudah melengkapi semua persyaratan dan tidak ada satupun
139
persyaratan yang tidak dilengkapi oleh pihak Indomaret Ratminto , 2012. Manajemen Pelayanan. Yogyakarta, Pustaka Pelajar
DAFTAR KEPUSTAKAAN Buku Affifudin. 2010. Pengantar Administrasi Pembangunan. Bandung : Alfabeta Amirullah, Haris, 2004. Pengantar Manajemen. Yogyakarta, Graha Ilmu. Ancok djamaludin, 2012. Kepemimpinan dan Jakarta, Erlangga
Psikologi Inovasi.
Brantas, 2009. Dasar-Dasar Manajemen. Bandung, Alfabeta Handoko Hani, 2012. Manajemen. Yogyakarta, BPE-yogyakarta Hanim, Sofian. 2005. Administrasi, Organisasi dan Manajemen. Pekanbaru, perpustakaan nasional. Hasibuan, S.P malayu, 2001. manajemen. Jakarta, Bumi aksara. Hasibuan, S.P malayu, 2009. Manajemen dasar, pengertian dan masalah. Jakarta, Bumi aksara
Siagian P, Sondang. 2008. Filsafat administrasi. Jakarta, bumi aksara. Siagian P, Sondang. 2012. Teori Pengembangan Organisasi. Jakarta, Bumi aksara Siagian P, Sondang. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta, Bumi aksara Silalahi Ulber, 2012. Metode penelitian Sosial. Bandung, Refika Aditama Siswanto. 2011. Pengantar manajemen. Jakarta , Bumi aksara Sugiyono, 2012. Metode penelitian administrasi. Bandung, Alpabeta Sunyoto, danang. 2012. Manajemen sumber daya manusia. Yogyakarta: CAPS Syafri Wirman. 2012. Studi tentang Administrasi Publik. Jatinangor , Erlangga
Hasibuan, S.P Malayu. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Bumi Aksara
Syafiie kencana inu, 2003 . Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI), Jakarta, Bumi Aksara
Irene, 2008. Manajemen. Yogyakarta, Mitra cendikia.
Terry, George. R,2013. Prinsip-prinsip manajemen .jakarta, Bumi aksara
Kusdi. 2009. Teori organisasi dan Administrasi. Jakarta, salemba humanika
Thoha Miftah.2008. ilmu administrasi publik kontemporer. Yogyakarta, kencana prenada media group
Marnis. 2010, Pengantar Manajemen. Pekanbaru , Panca Abdi Nurgama
Winardi , 2000. Kepemimpinan dalam manajemen. Jakarta, Rineka cipta
Pasolong, Harbani, 2010. Teori administrasi publik : Bandung, Alfabeta 140
141
142
