Yasir Al-Halim Ardi Koesoema Universitas Lampung
PENGAWASAN DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN TERHADAP PENGENDALIAN SUMBERDAYA PERIKANAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG
Yasir Al-Halim Ardi Koesoema, Dr. Tisnanta, S.H.M.H, Satria Prayoga,S.H.M.H, Hukum Adsminitrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Lampung Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojomegoro, No. 1 Bandar Lampung 35154 Email.
[email protected]
ABSTRAK Berbagai permasalahan di laut lebih diwarnai oleh pelanggaran batas wilayah serta aspekaspek pelanggaran tindak pidana perikanan yang di lakukan oleh nelayan lokal, maka Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi maupun Kabupaten/Kota dalam hal ini memiliki tanggung jawab dalam melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan. Seperti yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang pengawasan oleh dinas perikanan dan kelautan terhadap pengendalian sumberdaya perikanan dan kelautan. Masalah dalam penelitian ini tentang pengawasan Dinas Perikanan dan Kelautan terhadap pengendalian sumberdaya perikanan di Kota Bandar Lampung. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan empiris. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bandar Lampung sangat berperan penting dalam pengawasan terhadap pengendalian sumberdaya perikanan di Kota Bandar Lampung. Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap pengendalian sumber daya perikanan, adanya tindak tegas bagi nelayan yang melakukan penangkapan secara illegal dengan menggunakan obat bius, bahan peledak dan jaring trawl. Memberikan arahan langsung kepada nelayan untuk menggunakan alat-alat penangkap ikan yang tidak melanggar hukum. Kata Kunci: Pengawasan, Dinas Perikanan dan Kelautan Sumber Daya Perikanan.
ABSTRACT The problems at sea more tinged by the transgression of the boundary regions and aspects of a breach of the criminal act of fisheries in doing by fishermen local a so fisheries service and
1
Yasir Al-Halim Ardi Koesoema Universitas Lampung
maritime province or district in this regard have responsibilities in the law enforcement against the violating the criminal act of maritime and fisheries. As laid down in the law number 31/ 2004 on fisheries and act number 45/ 2009 on fisheries service and maritime surveillance by to control fisheries and maritime resources. The study is done in fisheries service and maritime city lampung. The issue in this research monitoring on fisheries service and maritime resources to control fisheries in the city of lampung and whatever into factors the economy to control fisheries and maritime resources. This research is research with the normative and legal approach empirical data using literature with adoption of the study and the study of the field. From the research showed that fisheries service and maritime city lampung has paid his dues in the supervision to control fisheries resources in the city of lampung. Socialization and counseling done by dept. of fishery and maritime to further improve the supervision to control fisheries resources, the act of expressly for a fisherman who make arrests in illegal by the use of drugs, an explosive charge and a trawl net. Giving directives directly to fishermen to use of tools fishers that are not breaking the law. Keyword: Supervision, Marine fisheries service and fishery resources in the city.
PENDAHULUAN
Undang-undang 45 Tahun 2009 tentang
Dasar kewenangan pengelolaan sumber
Pengawasan oleh dinas perikanan dan
daya
mempunyai
kelautan
pengelolaan
sumberdaya perikanan dan kelautan di
wilayah laut antara pemerintah pusat
Pasal 25 a Ayat (2) pemerintah dan
dengan pemerintah daerah menyebabkan
pemerintah
munculnya konflik pada nelayan antar
memfasilitasi
daerah di Indonesia. Selain itu, berdampak
perikanan agar memenuhi standar mutu
pada pengelolaan sumber daya ikan yang
hasil perikanan dan Pasal 41 a Ayat (2)
saat ini telah mengalami overfishing (lebih
fungsi
tangkap) yang menyebabkan menipisnya
mendukung kegiatan yang berhubungan
sumber daya ikan dan pada akhirnya
dengan
terjadi
sumberdaya ikan dan lingkungan sebagai
ikan
peraturan
di
Indonesia
kewenangan
penurunan
kualitas
maupun
kuantitas dari sumber daya ikan tersebut.1
Johan, Erwin Isharyanto. 2006. Disentralisasi Kewenangan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut. Universitas Muhammadiyah. Yogyakarta
daerah
pengendalian
membina
pengembangan
pelabuhan
pengelolaan
perikanan
dan
dan usaha
dalam
pemanfaatan
mana dimaksud pada ayat (1).2 2
1
terhadap
Undang-Undang Nomor: 45 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Oleh Dinas Perikanan Dan Kelautan Terhadap Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan
2
Yasir Al-Halim Ardi Koesoema Universitas Lampung
berdasarkan asas otonomi dan tugas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
pembantuan serta tugas lain sesuai dengan
Nomor
kebijakan
30
Tahun
penyelenggaraan
2008
tentang
penelitian
dan
yang
berdasarkan
telah
peraturan
Perundang-
pengembangan perikanan Pasal 1 Angka 8
Undangan
tentang Konservasi sumber daya ikan
fakta-fakta diatas maka muncul rumusan
adalah upaya perlindungan, pelestarian,
permasalahan
dan pemanfaatan sumber daya ikan,
pengawasan dinas perikanan dan kelautan
termasuk ekosistem, jenis, dan genetik
dalam pengendalian sumberdaya perikanan
untuk menjamin keberadaan, ketersediaan,
di Kota Bandar Lampung, dan Apakah
dan
tetap
yang menjadi faktor penghambat terhadap
memelihara dan meningkatkan kualitas
pengendalian sumberdaya perikanan dan
nilai dan keanekaragaman sumber daya
kelautan?
kesinambungannya
dengan
yang berlaku.
ditetapkan
yakni:
Berdasarkan
Bagaimanakah
ikan.3 Kekayaan
sumberdaya
perikanan
yang
kelautan
cukup
besar
dan belum
Tinjauan Pustaka
dikelola dan dimanfaatkan secara optimal
Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam
dikarenakan antara lain: masih rendahnya
Pengawasan Sumberdaya Kelautan
sumberdaya
manusia
nelayan
dan
pembudidayaan ikan, sarana dan prasarana
Saat ini permasalahan yang terkait dengan
yang
teknologi
penataan ruang di wilayah pesisir dan laut
tradisional,
adalah potensi konflik kepentingan dan
lemahnya permodalan serta adanya oknum
tumpang tindih tidak hanya terjadi antar
masyarakat
sektor
masih
penangkapan
terbatas, yang
masih
yang
memanfaatkan
sumberdaya yang tidak terkendali.
(pemerintahan,
masyarakat
setempat, maupun swasta), namun juga antar penggunaan. Di pihak pemerintah
Dinas Perikanan dan Kelautan merupakan
sendiri
unsur pelaksana Otonomi Daerah. Dinas
(jurisdictional conflict) dalam pengelolaan
Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas
pemanfaatan wilayah laut dan pesisir
melaksanakan
Pemerintahan
berupa konflik antar wilayah. Dampak
Daerah di bidang Perikanan dan Kelautan
yang muncul akibat kegiatan yang berada
urusan
ada
konflik
kewenangan
di daerah otonom lainnya atau yang berada 3
Peraturan Pemerintah Nomor: 30 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penelitian Dan Pengembangan Perikanan.
di bagian hulu atau yang bersebelahan
3
Yasir Al-Halim Ardi Koesoema Universitas Lampung
ternyata belum diantisipasi dengan baik.
memberikan kontribusi dalam pengawasan
Hal
wilayah
ini
juga
akibat oleh
lemahnya
laut.Monitoring
Control
and
kerangka hukum pengaturan pemanfaatan
Surveillance (MCS) merupakan sistem
sumber
yang telah dipergunakan di banyak negara.
daya
laut
dan
pesisir
serta
perangkat hukum untuk penegakannya. Pengawasan
adalah
proses
menetapkan
ukuran
pengambilan
tindakan
mendukung
pencapaian
dalam
kinerja
dan
yang
METODE PENELITIAN
dapat
hasil
yang
Pendekatan Yuridis Normatif
diharapkan sesuai dengan kinerja yang
Pendekatan
yuridis
normatif
yaitu
telah ditetapkan tersebut. Pengawasan
penelitian yang dilakukan dengan cara
adalah proses untuk memastikan bahwa
mempelajari bahan-bahan pustaka yang
segala aktifitas yang terlaksana sesuai
berupa literatur dan perundang-undangan
dengan apa yang telah direncanakan.4
yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan pengawasan oleh dinas
Peran
Masyarakat
Terdidik
dalam
perikanan
dan
kelautan
terhadap
Pengelolaan Sumberdaya
pengendalian sumberdaya kelautan dan
Kelautan
perikanan kota Bandar lampung. Pendekatan
Yuridis
Empiris
yaitu
Dengan potensi-potensi yang belum ter-
pendekatan yang dilakukan dengan cara
eksplor, maka peran masyarakat terdidik
menggali
akan sangat diperlukan guna mencari dan
penelitian dilapangan guna mengetahui
memanfaatkan potensi-potensi yang belum
secara lebih jauh mengenai permasalahan
dikelola dengan baik. Salah satu contoh
yang dibahas. Dalam hal ini penulis
peran masyarakat terdidik yang sudah
melakukan
menjadi konsep matang dalam menangani
perikanan dan kelautan kota Bandar
isu ini adalah penggunaan teknologi
Lampung.
informasi
wawancara
dan
melakukan
dengan
informasi berbasis radio atau dinamakan Monitoring (MCS). 4
Control
Tekhnologi
and
Surveillance
ini
diharapkan
http://tips-belajarinternet.blogspot.com/2009/08/pengertianpengawasan.html (di akses pada 19 Maret 2013)
Pembahasan dan Hasil Penelitian
Dinas
4
Yasir Al-Halim Ardi Koesoema Universitas Lampung
Gambaran
Umum
Organisasi
Dinas
Kelautan
dan
Struktur
Perikanan
Terhadap
Dan
Pengendalian
Pengawasan Kelautan
Dinas
Perikanan
Terhadap
Dan
Pengendalian
Sumberdaya Perikanan Di Kota Bandar
Sumberdaya Perikanan Di Kota Bandar
Lampung
Lampung
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ir. Mansur Agustinus Sinaga, M.M selaku
Dinas Perikanan dan Kelautan Kota
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan kota
Bandar
Bandar Lampung juga mengatakan bahwa
Lampung
merupakan
instansi
Pemerintah Daerah Kota Bandar yang
Sumberdaya
dibentuk Perda Nomor 12 Tahun 2000.
Lampung menyimpan potensi sumberdaya
Dinas Perikanan dan Kelautan Kota
wilayah pesisir dan laut. Sumberdaya
Bandar Lampung adalah unsur pelaksana
pesisir dan laut tersebut menyediakan
di bidang Perikanan dan Kelautan yang
sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan
berada di bawah dan bertanggung jawab
yang sangat produktif baik sebagai sumber
langsung
pangan, tambang mineral dan energi,
kepada
Walikota
Bandar
Lampung.5
kelautan
di
Provinsi
media komunikasi maupun pariwisata dilakukan
secara
terpadu
dan
Tujuan Dinas Perikanan dan Kelautan
berkelanjutan
dengan
Kota Bandar Lampung menggambarkan
keseimbangan
antara
arahan strategik organisasi dan perbaikan-
eksploitasi,
perbaikan yang ingin diciptakan serta
terselenggaranya
merupakan hasil akhir yang akan dicapai
pemanfaatan sumberdaya kelautan yang
dalam jangka waktu lima tahun kedepan.
terpadu dan berkelanjutan perlu dilakukan
Untuk dapat mencapai tujuannya maka
kegiatan pengawasan.
dan
memperhatikan konservasi
untuk
dan
menjamin
pengelolaan
dan
Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai visi
dan
misi.Visi
adalah
Kegiatan sosialisasi tentang pengawasan
“Terwujudnya masyarakat kelautan dan
sumberdaya kelautan yang dilakukan oleh
perikanan
Dinas Perikanan dan Kelautan Kota
yang
nya
sejahtera
melalui
pemanfaatan sumberdaya kelautan dan
Bandar
perikanan
penyeragaman pola fikir dan pola tindak
yang
berwawasan
lingkungan”.
pada
Lampung
merupakan
bentuk
bagi aparat pengawas perikanan dan aparat penegak hukum lain, dalam pengawasan
5
LKAIP Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung Tahun 2012
kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan
5
Yasir Al-Halim Ardi Koesoema Universitas Lampung
Sumber Daya Kelautan. Kegiatan yang
memfasilitasi
dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2011 di
perikanan agar memenuhi standar mutu
Dinas
hasil perikanan dan Pasal 41 a Ayat (2)
Perikanan
dan
Kelautan
ini
pengembangan
bertujuan untuk memberikan pemahaman
fungsi
kepada pengawas perikanan dan aparat
mendukung kegiatan yang berhubungan
penegak
dengan
hukum
lainnya
tentang
pelabuhan
usaha
perikanan
pengelolaan
dan
dalam
pemanfaatan
pengawasan sumberdaya kelautan, dan
sumberdaya ikan dan lingkungan sebagai
mewujudkan
mana dimaksud pada ayat (1).
pengawasan
sumberdaya
kelautan yang efisien, efektif dan terpadu. Berdasarkan wawancara di hari yang sama Bagaimana Cara Pengawasan Dinas
dengan Ir. Mansur Agustinus Sinaga, M.M
Perikanan Dan Kelautan Terhadap
selaku
Pengendalian Sumber Daya Perikanan
Kelautan
Di Kota Bandar Lampung
mengatakan
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ir.
masyarakat
Mansur Agustinus Sinaga, M.M selaku
penangkapan ikan secara illegal, maka dari
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan
itu pihak Dinas Perikanan dan Kelautan
Kota Bandar Lampung menjelaskan bahwa
perlu
cara pengawasan Dinas Perikanan dan
sosialisasi serta melakukan tindakan sesuai
Kelautan
dengan
Terhadap
Pengendalian
Kepala
Dinas
Kota
Bandar
bahwa pesisir
memberikan
adanya
Perikanan
Lampung
nelayan sering
dan
melakukan
penyuluhan
peraturan
dan
dan
perundang-
Sumberdaya Perikanan di Kota Bandar
undangan yang berlaku pada Undang-
Lampung adalah dengan menggunakan
Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang
fungsi kelompok pengawasan masyarakat
Perikanan
(POKWASMAS). Dalam hal ini Dinas
Kegiatan Penangkapan ikan, Pembudidaya
Perikanan dan Kelautan berfungsi untuk
Ikan,
mengawasi dan pengendalian terhadap
Pengangkutan, Distribusi dan Pemasaran
penangkapan ikan. Seperti yang tertera
hasil Perikanan, Konservasi, Penelitian
pada Undang-undang 45 Tahun 2009
dan Pengembangan, Pemanfaatan Plasma
tentang Pengawasan oleh dinas perikanan
Nutfah, yang menimbulkan kerusakan
dan
pengendalian
sumberdaya ikan dan langkanya, kegiatan
sumberdaya perikanan dan kelautan di
yang dapat menimbulkan wabah hama dan
Pasal 25 a Ayat (2) pemerintah dan
penyakit ikan yang dilakukan oleh nelayan
kelautan
pemerintah
terhadap
daerah
membina
dan
yang
menyebutkan
Pengolahan
hasil
tentang
perikanan,
6
Yasir Al-Halim Ardi Koesoema Universitas Lampung
dan
masyarakat
pesisir
kota
Bandar
Lampung.
Setiap usaha penangkapan ikan pada dasarnya adalah bagaimana mendapatkan daerah penangkapan, gerombolan ikan,
Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2011
dan keadaan potensinya untuk kemudian
tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang
dilakukan
menyebutkan Pasal 31 Dengan nama
Beberapa
Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut
kawasan
retribusi
dilakukan
sebagai
pembayaran
atas
operasi cara ikan
penangkapannya.
untuk
mendapatkan
sebelum
penangkapan
menggunakan
alat
bantu
pemberian Izin Perikanan oleh Pemerintah
penangkap yang biasa disebut rumpon dan
Daerah, lalu Pasal 32 menyebutkan bahwa
sinar lampu. Kedudukan rumpon dan sinar
Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan
lampu untuk usaha penangkapan ikan di
adalah pemberian izin kepada Orang
perairan Kota Bandar Lampung sangat
Pribadi atau Badan untuk melakukan
penting ditinjau dari segala aspek baik
kegiatan usaha penangkapan dan budidaya
ekologi,
biologi,
ikan.
Rumpon
digunakan
Selanjutnya
Pasal
33
Subjek
maupun pada
ekonomi. siang
hari
Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah
sedangkan lampu digunakan pada malam
Orang
yang
hari untuk mengumpulkan ikan pada titik
memperoleh Izin Usaha Perikanan dari
atau tempat laut tertentu sebelum operasi
Pemerintah Daerah.
penangkapan
Pribadi
atau
Badan
dilakukan
dengan
alat
penangkap ikan seperti jaring, huhate dan Demi terciptanya keindahan biota laut,
sebagainya.
Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bandar Lampung tidak hanya melakukan penyuluhan, sosialisasi dan tindak tegas
PENUTUP
terhadap nelayan maupun masyarakat pesisir
yang
melakukan
penangkapan
Kesimpulan
secara illegal, tetapi Dinas Perikanan dan
Berdasarkan pembahasan pada bab-bab
Kelautan juga turut serta turun kelapangan
sebelumnya
untuk
kesimpulan sebagai berikut:
melihat
secara
langsung
dan
memberikan penyuluhan tentang alat-alat yang
diperbolehkan
terhadap
nelayan
dalam melakukan penangkapan ikan.
maka
dapat
diambil
1. Dinas Perikanan dan Kelautan Kota
Bandar
berperan
Lampung penting
sangat dalam
pelaksanaan pengawasan terhadap
7
Yasir Al-Halim Ardi Koesoema Universitas Lampung
pengendalian perikanan
sumberdaya
didasarkan
sumber daya perikanan di Kota
Undang-
Bandar Lampung terdapat faktor
Undang Nomor 31 Tahun 2004
penghambat internal dan ekternal,
Tentang Perikanan dan Undang-
yaitu keterbatasan sumber daya
Undang Nomor 45 Tahun 2009
manusia
Tentang Pengawasan Oleh Dinas
perikanan, sarana dan prasarana
Perikanan dan Kelautan Terhadap
yang kurang memadai, koordinasi
Pengendalian
Daya
antara stackholder yang masih
Perikanan dan Kelautan. Adapun
kurang, belum adanya penataan
kegiatan sosialisasi yang dilakukan
wilayah pesisir yang jelas sebagai
oleh Dinas Perikanan dan Kelautan
dasar dalam pengendalian sumber
untuk
meningkatkan
daya perikanan dan masih banyak
pengawasan terhadap pengendalian
sumber kerusakan sumber daya
sumber
perikanan dan kelautan di Kota
Sumber
lebih
daya
memberikan
perikanan,
penyuluhan
dan
Bandar
tindak tegas bagi para nelayan dan masyarakat
pesisir
di
bidang
Lampung
penyidik
yang
lebih
kompleks.
yang
menangkap ikan secara illegal
Saran
dengan menggunakan obat bius,
Dari hasil pembahasan penelitian di atas,
bom dan jaring trawl. Memberikan
maka saran yang dapat diberikan yaitu
arahan untuk nelayan apa saja alat-
sebagai berikut:
alat yang diperbolehkan dan tidak
1. Dinas Perikanan dan Kelautan di Kota
diperbolekan
untuk
menangkap
Bandar Lampung diharapkan dapat
ikan,
yang
pas
dalam
meningkatkan
serta
hasil
terhadap pengendalian sumber daya
tangkapan yang dilakukan oleh
perikanan dengan cara menambah
nelayan
Tempat
tenaga-tenaga ahli di bidangnya agar
Pasar
dapat menunjang kinerja yang baik
waktu
menangkap
Pelelangan
ikan
dijual Ikan
ke (TPI),
kualitas
Gudang Lelang dan para pengepul
dalam
ikan.
terhadap pengendalian sumber daya
2. Setelah dilakukan penelitian dalam
melaksanakan
pengawasan
pengawasan
perikanan.
pengawasan Dinas Perikanan dan
2. Lebih dapat meningkatkan kualitas dan
Kelautan terhadap pengendalian
kinerja yang tegas seperti melakukan
8
Yasir Al-Halim Ardi Koesoema Universitas Lampung
sosialisasi,
penyuluhan
serta
DAFTAR PUSTAKA
memberikan tindakan bagi siapa saja yang melakukan penangkapan secara illegal.
Literatur Buku Dendasurono, 2002. Pendidikan Lingkungan Kelautan. Rineka Cipta, Jakarta. Johan, Erwin Isharyanto. 2006. Disentralisasi Kewenangan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut. Universitas Muhammadiyah. Yogyakarta LKAIP Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung Tahun 2012 M, Abdul Kadir. 2004. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta
Peraturan Perundang-Undang Undang-Undang Nomor: 45 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Oleh Dinas Perikanan Dan Kelautan Terhadap Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan. Peraturan Pemerintah Nomor: 30 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penelitian Dan Pengembangan Perikanan.
Internet http://tips-belajarinternet.blogspot.com/2009/08/pengertianpengawasan.html (di akses pada taggal 19 Maret 2013)
9
