PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI ATAS PELAKSANAAN SELF ASSESSMENT SYSTEM TERHADAP TINDAKAN TAX EVASION DI KOTA PADANG Audia Citra Permita1, Resti Yulistia M1 ,Popi Fauziati1 1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta Email:
[email protected]
Abstract The aim of this research is to know the effect of individual tax perception on the implementation of self assessment system toward the tax evasion. Sample of this research was individual tax payer who has NPWP of unfixedsalary in Padang city. Method of sample was random sampling, choosing sample randomly. The researcher used primary used primary data by distributing a validity and realibility questionnaire. The researcher collected 70 questionnaires, the hypothesis used simple linear regression by using software SPSS version 16.0. The result of research showed that H0 was rejected and Ha was accepted, because the result showed the fuction value of tarithmatic > ttable. It means that the individual tax perception on the self assessment system have significant influence toward the tax evasion, where the individual perception of tax payer on the self assessment system make the tax evasion in Padang city to be increased. Keywords: Implementation of Self Assessment System, Tax Evasion I.
pengeluaran
PENDAHULUAN
pembiayaan
1.1 Latar Belakang
pemerintah negara
dalam
menuntut
rangka
peningkatan
penerimaan negara yang salah satunya berasal Pajak merupakan salah satu sumber dana
dari penerimaan pajak.Menurut Andriani (dalam
negara yang memberikan kontribusi terbesar
Agoes dan Trisnawati, 2010) Pajak adalah iuran
dalam
Melalui
kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pemerintah
terutang oleh yang wajib membayarnya menurut
dituntut untuk menetapkan berbagai macam
peraturan-peraturan dengan tidak mendapat
kebijakan dan peraturan yang memadai untuk
prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk,
mengelola
oleh
dan yang gunanya adalah untuk membiayai
warganya. Hal ini tertuang dalam Anggaran
pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan
Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana
dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan
penerimaan pajak merupakan penerimaan yang
pemerintahan.
terbesar
membangun
pajak
dalam
Negara
yang
negeri.
ini.
dibayarkan
Semakin
besarnya
Menurut
Feldmann
Resmi,
banyak yang melakukan penggelapan pajak atau
2013), Pajak adalah prestasi yang dipaksakan
memanipulasi data pajak yang sebenarnya
sepihak
(www.Direktorat Jenderal Pajak.com)
oleh
teutang
(menurut norma-norma
(dalam
kepada
pengusaha
yang ditetapkannya
secara umum) tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata
digunakan
untuk
menutup
pengeluaran-pengeluaran umum.
Upaya untuk mendapatkan penerimaan atau pemungutan pajak yang optimal dibutuhkan sistem pemungutan pajak.Sejak tahun 1983, sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut
Perpajakan merupakan salah satu bentuk
Self
Assessment
System.Pelaksanaan
Self
kegiatan pemerintah dalam mengelola uang
Assessment System memberikan kepercayaan
Negara yang berfungsi mengurangi kesenjangan
penuh terhadap Wajib Pajak dalam menghitung,
penduduk, sehingga peningkatan kesejahteraan
membayar, mencatat dan melaporkan sendiri
penduduk dapat tercapai.Suatu Negara berharap
jumlah
kesejahteraan
masyarakatnya
Keberhasilan Self Assessment System tidak akan
meningkat.Dengan pembayaran pajak sebagai
tercapai tanpa adanya kerjasama antarapetugas
salah satu sumber dana diharapkan banyak
pajak dan Wajib Pajak. Karena faktor utama dari
pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan
keberhasilan itu adalah kejujuran dan kesadaran
tujuan Negara. Akan tetapi tidak banyak rakyat
dari masyarakat sendiri, khususnya para Wajib
yang dapat merasakan apa yang telah mereka
Pajak untuk melaksanakan kewajibannya sesuai
keluarkan atau menerima hasil dari pembayaran
dengan ketentuan yang berlaku. Apabila tingkat
pajak mereka. Dan kalau pun boleh memilih,
kesadaran dan kejujuran Wajib Pajak masih
tidak ada orang yang dengan rela membayar
sangat
pajak, apalagi membayarnya secara rutin.Tetapi,
menimbulkan
pajak
perpajakan, salah satunya yaitu penggelapan
ekonomi
bukanlah
suatu
pilihan
melainkan
kewajiban, karena yang dituntut dari Wajib
orang
untuk
menghindari
pajak
bahkan
menggelapkan pajaknya. (www.wordpress.com) Dalam laporan penerimaan pajak (pada tabel 1.1), bisa dilihat bahwa antara penerimaan pajak yang sesungguhnya hanya 18,70% artinya sekitar 81,30 pajak belum diterima. Kemana pergi pajak lainnya, apakah karena Wajib Pajak malas untuk membayar pajak atau Wajib Pajak
rendah,
hal
inilah
berbagai
kepada
fiskus.
yang
macam
akan
masalah
pajak (tax evasion).
Pajak adalah ketaatannya bukan kerelaannya. Oleh karena itu, banyak cara yang dilakukan
pajak terhutangnya
Menurut Rahayu (2010), Penggelapan pajak (Tax Evasion) mengandung arti sebagai usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak apakah berhasil atau tidak untuk mengurangi atau sama sekali
menghapus
hutang
pajak
yang
berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelanggaran perpajakan.
terhadap
perundang-undangan
1.2
menghitung,
Perumusan Masalah
membayar
Apakah persepsi Wajib Pajak Orang
dan
melaporkan
sendiri
besarnya pajak yang harus dibayar.
pribadi atas pelaksanaan Self Assessment System berpengaruh terhadap tindakan Tax Evasion?
meperhitungkan,
3. Withholding
System.
Sistem
ini
merupakan sistem pemungutan pajak II.
LANDASAN TEORI DAN
yang memberi wewenang kepada pihak
PENGEMBANGAN HIPOTESIS
ketiga untuk memotong atau memungut
2.1
Wajib Pajak
besarnya pajak yanag terutang oleh
Menurut Undang-undang KUP Pasal 1
Wajib Pajak.
butir 2 tahun 1983, Wajib Pajak adalah orang
2.2.1
Self Assessment System
pribadi atau badan meliputi pembayar pajak,
Menurut Rahayu (2010), dalam sistem
pemotong pajak dan pemungut pajak yang
Self Assessment, Wajib Pajak sendiri yang
mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan
menghitung, menetapkan, menyetorkan, dan
ketentuan
perpajakan
melaporkan pajak yang terutang. Fiskus hanya
kewajiban
berperan
perundang-undangan
ditentukan
untuk
melakukan
untuk
mengawasi,
penelitian
misalknya
perpajakan termasuk pemungut pajak dan
melakukan
apakah
Surat
pemotong pajak tertentu.
Pemberitahuan (SPT) telah diisi dengan lengkap
Menurut Rahayu (2010) Wajib Pajak
dan semua lampiran sudah disertakan, meneliti
dikelompokkan menjadi: 1) Wajib Pajak orang
kebenaran penghitungan dan meneliti kebenaran
pribadi, 2) Wajib Pajak badan, dan 3) Wajib
penulisan.
Pajak pemungut atau pemotong.
2.2.2
2.2
Pelaksanaan Self Assessment System Self Assessment System dikenal setelah
Sistem Perpajakan Menurut Waluyo (2011), Indonesia
terjadinya reformasi perpajakan pada tahun 1983
mempunyai beberapa sistem pemungutan pajak,
dimana sistem yang dipakai sebelumnya adalah
yaitu:
official assessment system. Menurut Ilyas dan
1. Official Assessment System. Sistem ini
Burton (2012) self assessment systemberarti
merupakan sistem pemungutan pajak
kepada Wajib Pajak diberikan kepercayaan
yang
sepenuhnya
memberi
wewenang
kepada
pemerintah (fiskus) untuk menentukan
melaksanakan
besarnya pajak yang terhutang.
perpajakannya
2. Self
Assessment
perpajakan wewenang, jawab
kepercayaan,
kepada
Wajib
Wajib
pemenuhan dengan
cara
Pajak
untuk
kewajiban menghitung,
Sistem
memperhitungkan, menyetor dan melaporkan
memberikan
sendiri jumlah pajak yang harus dibayar ke
System.
yang
kepada
tanggung
Pajak
untuk
negara.
2.3
Kepatuhan Pajak
2.4.1
Menurut Nurmantu (2005), Kepatuhan Perpajakan didefenisiskan sebagai suatu keadaan dimana
Wajib
kewajiban
dan
Pajak
memenuhi
semua
melaksanakan
hak
perpajakannya.
Indikator Penggelapan Pajak Menurut Zain (2008), Adapun yang
menjadi indikator dari penggelapan Pajak yaitu: a. Tidak menyampaikan SPT b. Menyampaikan SPT dengan tidak benar c. Tidak
mendaftarkan
Pada saat sekarang tingkat kepatuhan
menyalahgunakan
terhadap pajak masih sangat rendah. Terbukti
pengukuhan PKP
dari jumlah Wajib Pajak yang memberikan SPTnya hanya 8,5 juta Wajib Pajak. Padahal
diri
NPWP
atau atau
d. Berusaha menyuap fiskus. 2.4.2
penduduk yang aktif bekerja ada 110 juta orang.
Penyebab Penggelapan Pajak Menurut
Rahayu
(2010)
penyebab
”Artinya rasio SPT terhadap kelompok pekerja
terjadinya tax evasion atau penggelapan pajak
aktif itu hanya 7,7%. Dengan kata lain memang
adalah:
tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih belum
1. Kondisi Lingkungan
memadai, ” Sementara untuk Wajib Pajak Badan
Lingkungan sosial masyarakat menjadi
Usaha yangmenyerahkan SPT tahunannnya
hal yanag terpisahkan dari manusia
hanya 466 ribu badan usaha. Sedangkan badan
sebagai makhluk sosial, manusia akan
usaha Wajib Pajak yang tercatat adalah 12 juta
selalu saling bergantung satu sama lain,
lebih. Itu artinya Wajib Pajak badan hanya 3,6%
begitu juga dalam dunia perpajakan.
dari badan yang memenuhi kewajibannya.
Jika
(Kompas.com)
masing-masing
lingkungan
kondisinya
baik,
individu
akan
Forrest dan Sheffrin (dalam Rahayu,
termotavasi untuk memenuhi peraturan
2010) menjelaskan bahwa sistem perpajakan
perpajakan dengan membayar pajak
yang simpliyfying sangat penting karena semakin
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
kompleks sistem perpajakan akan memberikan
Sebaliknya jila lingkungan sekitar kerap
keengganan dan penggerutuan pembayar pajak
melakukan
sehingga berpengaruh terhadp ketidakpatuhan
masyarakat saling meniru untuk tidak
Wajib Pajak.
mematuhi peraturan dan melakukan
2.4
perlawanan pajak.
Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Menurut
Rahayu,2010)
Mortenson
Penyelundupan
(dalam
Pajak adalah
pelanggaran,
maka
2. Pelayanan Fiskus yang Mengecewakan Pelayanan
aparat
pemungut
pajak
usaha yang tidak dapat dibenarkan berkenaan
terhadap masyarakat cukup menentukan
dengan kegiatan Wajib Pajak untuk lari atau
dalam pengambilan keputusan Wajib
menghindarkan diri dari pengenaan pajak.
Pajak dalam membayar pajaknya. Jika
pelayanan yang diberikan oleh aparat
2. Dalam bidang ekonomi
pemungut pajak telah memuaskan Wajib
Penggelapan
Pajak, maka tentunya merasa telah
mempengaruhi persaingan sehat antara
diapresiasi oleh fiskus.
para pengusaha. Maksudnya pengusaha
3. Tingginya Tarif Pajak.
yang melakukabn penggelapan pajak
sangat
Pemberlakuan tarif pajak mempengaruhi
dengan cara menekan biayanya secara
Wajib
tidak wajar. Sehingga perusahaan yang
Pajak
pajaknya.
dalam
membayarkan
Pembebanan
pajak
yang
menggelapkan
tidak
keuntungan
rendah
membuat
masyarakat
terlalu
keberatan
untuk
memenuhi
pajak yang
memperoleh lebih
besar
dibandingkan pengusaha yang jujur.
kewajibannya. Meskipun masih ingin
3. Dalam bidang psikologi
menghindar dari pajak, mereka tidak
Jika wajib pajak terbiasa melakukan
akan
penggelapan
terlalu
mebangkang
terhadap
aturan-aturan perpajakan.
pajak,
itu
sama
saja
membiasakan untuk selalu melanggar
4. Sistem Administrasi Perpajakan yang
undang-undang. Karena tujuan Wajib
buruk.
Pajak dalam menggelapkan pajak pasti
Penetapan sistem administrasi pajak
untuk mencari keuntungan yang lebih
mempunyai
besar.
peranan penting dalam
proses pemungutan pajak suatu negara.
2.4.3
pajak
2.5
Hubungan Self Assessment System
Dengan sistem administrasi yang bagus,
dengan Tax Evasion
pengelolaan perpajakan akan berjalan
Prinsip
utama
pemungutan
pajak
lancar dan tidak akan terlalu banyak
sebagai wujud dari kewajiban warga negara
menemui hambatan yang berarti.
untuk ikut membantu pembiayaan negara dan
Akibat Penggelapan Pajak.
pembangunan
Menurut Gunadi (2007), ada beberapa
diberikannya kepercayaan penuh kepada Wajib
akibat dari perbuatan penggelapan pajak, yaitu: 1. Dalam bidang keuangan.
nasional
adalah
dengan
Pajak untuk menghitung, melaporkan, mencatat dan membayarkan jumlah pajak terhutang. Akan
Penggelapan pajak merupakan pusat
tetapi banyak Wajib Pajak memanfaatkan
kerugian bagi kas negara karena dapat
kepercayaan yang diberikan dan berfikir untuk
menyebabkan ketidakseimbangan antara
melarikan diri dari kewajiban atau mengurangi
anggaran dan konsekuensi-konsekuensi
jumlah
lain yang berhubungan dengan itu,
cenderung tidak membayar pajak. Tindakan
seperti kenaikan tarif pajak, keadaan
tersebut merupakan tindakan penyelundupan
inflasi.dll.
pajak
terhutang
mereka,
bahkan
pajak
(tax
evasion)
dimana
tindakan
ini
merupakan tindakan ilegal.
pelayanan
yang
masih
mengecewakan.
Menurut Ilyas dan Burton (2012), Pemberian
fiskus
kepercayaan
penuh
melalui
Sementara penelitian Cappelen (2006) dengan judul Fair Tax Evasion menemukan
pelaksanaan sistem self assessment kepada wajib
bahwa
pajak seakan memberi ruang amat besar dan
membenarkan penghindaran pajak dipengaruhi
sangat memungkinkan kalau data dan pajak
oleh sejauh mana mereka diperlakukan adil oleh
yang dilaporkan oleh wajib pajak ke kantor
fiskus dalam sistem perpajakan. Secara khusus,
pajak tidak sesuai dengan keadaan yang
individu dengan upah rendah atau jam kerja
sebenarnya. Kalaupun itu terjadi harus diakui
yang panjang, kedua kelompok ini yang
bahwa hal itu merupakan konsekuensi logis dari
diperlakukan tidak adil oleh sistem perpajakan
sistem yang diberlakukan.
yang paling memiliki tingkat kemungkinan lebih
Dari
pernyataan
diatas
kecenderungan
orang
untuk
dapat
tinggi untuk melakukan atau membenarkan
disimpulkan bahwa self assessment system
tindakan penggelapan pajak. Karena kelompok-
masih mempunyai kelemahan dalam aturan-
kelompok ini yang lebih mungkin menghindari
aturan yang nantinya menimbulkan perbuatan
pajak,
penggelapan pajak.
pendapatannya
2.6
Pengembangan Hipótesis
kepadapetugas pajak. Jadi pertimbangan suatu
Penelitian ini merupakan replikasi
sistem perpajakan terhadap distribusi penapatan
dari penelitian Suwandhi (2010), yang
yang adil penting untuk analisis penggelapan
meneliti persepsi Wajib Pajak orang pribadi
pajak.
evasion
pada
KPP
Pratama
Bandung
Cibeunying. Pada penelitian ini pelaksanaan Self Assessment System berkaitan signifikan dengan tindakan tax evasion pada KPP
lebih
bersedia
tanpa
menyimpan
melaporkannya
Slemrod (2007) melakukan penelitian
atas pelaksanaan self assessment system dalam keterkaitannya dengan tindakan tax
mereka
dengan
judul
Cheating
Ourselves:
The
Economics of Tax Evasion. Menunjukkan bahwa tindakan penggelapan pajak di Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa lainnya terjadi karena adanya ketidakpatuhan Wajib Pajak pribadi maupun badan dan rasa kecewa Wajib
Pratama Bandung Cibeunying. Keterkaitan
pajak terhadap pelaksanaan sistem perpajakan di
pelaksanaan Self Assessment system dengan
negara mereka masing-masing.
tax evasion juga dipengaruhi oleh faktor lain
Dianutnya
self
assessment
system
kurang
tentang
diharapkan menciptakan kesadaran diri warga
pajak,
kondisi
masyarakat dalam membayar pajak secara
lingkungan, tarif pajak yang semakin tinggi,
sukarela melalui misi dan konsekuensi yang
yaitu
kesadaran
kewajiban
yang
membayar
dibawa oleh self assessment system. Karena semakin
tinggi
semakin
kecil
mengawasinya.
kepatuhan pula
sukarela,
Defenisi Operasional dan Pengukuran
maka
kebutuhan
dalam
demikian
maka
Dengan
3.4
Variabel 3.4.1
Variabel independen Persepsi Wajib Pajak orang pribadi
diturunkan sebuah hipotesis bahwa:
atas pelaksanaan Self Assessment
Ha : Persepsi Wajib Pajak orang pribadi atas
System.
pelaksanaan
self
assessment
berpengaruh
terhadap
system
tindakan
tax
evasion.
Suatu proses dalam memberikan opini kepada wajib pajak mengenai sistem pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib pajak
III.
METODE PENELITIAN
3.1
Populasi dan Sampel
orang
pribadi
membayar
dalam
dan
menghitung,mencatat,
melaporkan
sendiri
terhutangnya.
Populasi dari penelitian ini adalah 70 orang Wajib Pajak orang pribadi yang sudah memiliki NPWP berpenghasilan tidak tetap di
Indikator-indikator dalam variabel ini adalah:
Mendaftarkan diri ke KPP
Menghitung
penelitian ini adalah Wajib Pajak orang pribadi
Membayar
yang dipilih dengan menggunakan metode
Melapor
kota Padang. Sampel
yang
digunakan
dalam
Simple Random Sampling yaitu pemilihan secara
3.4.2 Variabel Dependen Tax Evasion
acak. 3.2
pajak
Jenis dan Sumber Data
Suatu tindakan yang dilakukan oleh
Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data primer. (Sugiyono, 2010)
wajib
dalam
menggelapkan
atau
menghindarkan pajak terhutangnya secara ilegal.
data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui sumber asli (tidak
pajak
Indikator-indikator dalam variabel ini sebagai berikut:
perantara) melalui pengisian kuesioner kepada
Tidak menyampaikan SPT
Wajib Pajak orang pribadi.
Menyampaikan SPT dengan tidak benar
Tidak
3.3
Metode Pengumpulan Data Data
dikumpulkan
dengan
menggunakan survey kuesioner terhadap Wajib Pajak orang pribadi.
mendaftar/menyalahgunakan
NPWP atau pengukuhan PKP
Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut
Variabel- variabel ini diukur dengan
Berdasarkan tabel deskriptif, peneliti
skala likert. Menurut Sugiyono (2010), skala
mendapatkan hasil untuk variabel persepsi wajib
likert
sikap,
pajak orang pribadi atas pelaksanaan self
atau
assessment system adalah valid, dengan nilai
sekelompok orang tentang fenomena sosial.
0,706 dan variabel tax evasion juga didapatkan
Untuk setiap pilihan jawaban diberi skor, maka
hasil yang valid, yaitu 0,690.
responden harus menggambarkan mendukung
4.2.2
digunakan
pendapat,
dan
untuk
mengukur
persepsi
seseorang
pernyataan (positif) atau tidak mendukung
Uji Reliabilitas Hasil uji Reliabilitas menunjukkan nilai
pernyataan (negatif).
cronbach alpha untuk variabel persepsi Wajib
IV. HASIL PENELITIAN DAN
Pajak orang pribadi atas pelaksanaan self
PEMBAHASAN
assessment system (X) adalah 0,774 dan nilai
4.1 Hasil Penelitian
cronbach alpha variabel tax evasion (Y) adalah
4.1.1 Deskriptif Statistik
0,740, berada diatas 0,60. Ini menunjukkan bahwa indikator yang digunakan oleh variabel
Dari tabel 4.1 hasil statistik deskriptif data dapat dilihat bahwa dari jumlah 70 responden bisa disimpulkan:
persepsi
wajib
pajak
orang
pribadi
atas
pelaksanaan self assessment system (X) dan tax evasion (Y) dapat dipercaya atau handal
1. Variabel persepsi Wajib Pajak orang pribadi atas pelaksanaan self assessment
digunakan sebagai alat ukur variabel.
4.3
Uji Normalitas
system (X) memiliki nilai minimum 23, dan maksimum 83, dengan rata-rata
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
56,9714 dan memiliki standar deviasi Dependent Variable: EVA
sebesar 9,06014.
1.0
2. Variabel tindakan tax evasion (Y) nilai
minimum
17
Expected Cum Prob
0.8
memiliki
dan
maksimum 52, dengan rata-rata 35,1429 dan standar deviasi 6,93298. 4.2
Uji Validitas dan Reliabilitas
4.2.1
Uji Validitas
0.6
0.4
0.2
0.0 0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Observed Cum Prob
Pengukuran ini dilihat dari nilai KMO
Gambar 4.3 Hasil Uji Normalitas
yang berada diatas 0,5 yang berarti bahwa item-
Dari gambar diatas 4.3 menunjukkan bahwa data
item dari variabel tersebut valid. Dan apabila
yang
factor loading>0,40 berarti item tersebut tidak
kenormalan suatu data, karena data yang disebar
valid.
di sekeliling garis lurus atau tidak berpencar
ditemukan
telah
memenuhi
asumsi
jauh dari garis lurus. Dengan demikian dapat
0,05, maka dapat dikatakan bahwa persepsi
dikatakan
wajib pajak orang pribadi atas pelaksanaan self
bahwa
persyaratan
normalitas
terpenuhi.
assessment
4.4
Teknik Analisis dan Uji Hipotesis
4.4.1
Uji Koefisien Determinasi (R2)
system
Model
Sum of Squares
df
Mean Square
Regression 1
917.231
1
917.231 25.995 .000a
yang dilakukan menggunakan software SPSS 16 sebagai berikut:
Model Summary Std. Error
1
R
526a
R
Adjusted R
of the
Square
Square
Estimate
277
.266
terhadap
ANOVAb
Hasil perhitungan koefisien determinasi
Model
berpengaruh
5.94007
Residual
2399.341 68
Total
3316.571 69
F
35.284
a.Predictors:(Constant)X b.Dependent Variable:Y tindakan tax evasion.
4.4.3
Uji t-statistik Hasil dari uji t statistik yang dilakukan
a. Predictors: (Constant), X
dengan software SPSS 16 sebagai berikut: Coefficientsa
Dari hasil pengolahan data pada tabel diatas diperoleh hasil bahwa R squere adalah
Standa
sebesar 0,277, ini berarti 27,7% pengaruh
rdized
persepsi
wajib
pajak
orang
pribadi
Unstandardize Coeffi
atas
pelaksanaan self assessment system terhadap
Model
d Coefficients cients
tindakan tax evasion sedangkan sisanya 72,3%
T
Sig.
Std.
dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak
B
Error
Beta
diteliti dalam penelitian ini. (Cont 1 4.4.2
ant)
Uji F-Statistik (Anova) Hasil Penganalisaan melalui SPSS 16
Uji signifikansi simultan (uji F statistik) menghasilkan nilai F hitung sebesar 25,995 tingkat
signifikansi
0,000
X
402
079
2.684 .009 526
5.099 .000
a.Dependent
hasil dapat dilihat pada tabel berikut:
dengan
12.216 4.552
karena
probabilitas signifikansi lebih kecil dari alpha
Variable: Y Berdasarkan hasil pengujian diperoleh model regresi sebagai berikut: Y= 12,216 + 0,402X
Sig.
Berdasarkan model regresi diatas bisa
wajib
pajak
untuk
menggelapkan
pajak
dilihat Nilai konstanta α memiliki arti bahwa
terhutangnya. Hal ini lah yang mengakibatkan
ketika pelaksanaan self assessment system
peningkatan tindakan tax evasion di kota
bernilai nol atau tindakan tax evasion tidak
Padang. Selain itu kurangnya perhatian dan
dipengaruhi oleh penerapan self assessment
pengawasan yang dilakukan fiskus kepada wajib
system, maka nilai rata-rata tindakan tax evasion
pajakdalam pelaksanaan self assessment system
adalah 12,216, sedangkan koefisien regresi β
juga bisa menjadi alasan wajib pajak untuk
memiliki arti bahwa jika variabel pelaksanaan
melakukan tindakan tax evasion. Karena disana
self assessment system meningkat sebesar satu
wajib pajak mempunyai kesempatan untuk
satuan,
memanipulasi data pajak terhutangnya.
maka
meningkat
tindakan
pula
tax
sebesar
evasion akan 0,402.
Artinya
pelaksanaan self assessment system berpengaruh
V.
PENUTUP
positif.
5.1
Kesimpulan
Karena
dengan
pelaksanaan
self
assessment system, tindakan tax evasion yang
Berdasarkan analisis dan pembahasan
ada di kota Padang semakin meningkat.
hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan
4.5
Pembahasan
bahwa persepsi wajib pajak orang pribadi atas
Dari penelitian ini, hasil uji hipotesis
pelaksanaan self assessment system berpengaruh
yang didapatkan dapat disimpulkan bahwa H0
signifikan terhadap tindakan tax evasion. Karena
ditolak dan Ha diterimayang artinya bahwa
dengan pelaksanaan self assessment system yang
persepsi wajib orang pribadi atas pelaksanaan
memberikan sepenuhnya kepercayaan kepada
self assessment system berpengaruh signifikan
wajib pajak untuk menghitung, , membayar dan
terhadap tindakan tax evasion di Kota Padang.
melaporkan pajak terhutangnya sendiri justru
Penelitian
lebih memberikan peluang kepada wajib pajak
ini
sejalan
dengan
penelitian
Suwandhi (2010) yang menemukan bahwa
untuk
pelaksanaan self assessment system berkaitan
pengaruh persepsi wajib pajak orang pribadi atas
signifikan dengan tindakan tax evasion. Semakin
pelaksanaan self assessment system terhadap
lama dan tidak baiknya pelaksanaan Self
tindakan tax evasion adalah 27,7% sisanya
Assessment System, maka semakin meningkat
72,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak
tindakan Tax Evasion di Kota Padang. Karena
diteliti pada penelitian ini.
penerapan
5.2
self
assessment
system
yang
memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak
untuk
melaporkan
menghitung, pajak
membayar
terhutangnya
dan
sendiri
memberikan peluang yang sangat besar kepada
menggelapkan
pajaknya.
Besarnya
Saran Berdasarkan analisis dan pembahasan
hasil
pengujian
hipotesis
maka
diajukan
beberapa saran yang dapat bermanfaat posistif bagi:
1. Riset selanjutnya untuk memperluas variabel
atau
menambah
indikator-
indikator variabel lain. 2. Wajib
Pajak
untuk
menyadari
Slemrod, Joel. 2007. Cheating Ourselves: The Economics of Tax Evasion. Journal of Economic Perspectives volume 21 No. 1: 25-48. Suandy,
kewajibannya dalam membayar pajak dengan kejujuran dan memiliki rasa tanggung
jawab
kepercayaan
yang
yang
besar
diberikan
atas dalam
menghitung, mencatat, membayar dan melaporkan pajak terhutangnya.
DAFTAR PUSTAKA Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati, 2010.Akuntansi Perpajakan. Edisi Kedua Revisi. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS. Semarang: Badan penerbit Universitas Dipenogoro. Gujarati, Damondar. 2001. Ekonometrik Dasar. Erlangga. Gunadi, 2007.Pajak Internasional. Edisi Revisi. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Nurmantu, Safri. 2005. Pengantar Perpajakan. Jakarta: Granit. Rahayu, Siti Kurnia. 2010. Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu. Resmi, Siti. 2013. Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
Erly. 2011. Perencanaan Jakarta: Salemba Empat.
Sugiyono.2008.Metode Penelitian Bandung: Alfabeta.
Suwandhi, Rezki Suhairi, 2010. Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Pelaksanaan Self Assessment System Dalam Keterkaitannya Dengan Tindakan Tax Evasion (Studi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying).Bandung: Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNIKOM. Tarjo dan Kusumawati, 2006.Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System: Studi Bangkalan. Jurnal JAAI Volume 10 No.1: 101-102. Undang-Undang Pajak Lengkap Tahun 2012. Jakarta: Mitra Wacana Media. Waluyo, 2011.Perpajakan Indonesia.Edisi 10 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat. Ilyas,
Wirawan B. dan Richard Burton, 2012.Manajemen Sengketa Dalam Pungutan Pajak: Analisis Yuridis Terhadap Teori dan Kasus. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
Zain, 2008.Manajemen Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.
www.pajak.go.id www.kompas.com
Sekaran, Uma. 2006. Metode Penelitian Untuk Bisnis 1 (4 th Ed). Jakarta: Salemba Empat.
Bisnis.
Sugiyono. 2010. Analisis Multivariate. Universitas Dipenogoro. Semarang
www.Ipotnews.com Rosalina,2011. www.Koran.Kompas.co.id. Kasus Gayus Tambunan.
Pajak.
www.wordpress.com
LAMPIRAN Tabel 1.1 Penerimaan Pajak (dalam miliar rupiah)
Uraian
Rencana APBN 2012
Realisasi 2012
Selisih Realisasi 2012 Terhadap Rencana APBN 2012
PPh Non Migas PPh Migas PPN dan PPnBM PBB Pajak Lainnya Total Non Migas Total penerimaan pajak
445.773,43
85.045,75
360.727,68
% Realisasi 2012 Terhadap Rencana APBN 2012 19,08
64.596,25 336.056,98
12.331,64 65.997,21
52.264,61 270.059,77
19,09 19,64
29.687,51 5.632,00
712,81 964,45
28.974,70 4.667,55
2,04 17,12
817.109,92
152.720,21 664.389,71
18,69
1.698.856,09 317.772,07 1.381.084,02 18.70
Sumber: Direktorat Jenderal Pajak
