PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TERHADAP BELANJA DAERAH (Studi Empiris di Kabupaten / Kota Propinsi Jawa Tengah)
Rendy Yulian Bayu Prakoso (C2B006059) Drs. Y. Bagio Mudakir, MSP Dosen Pembimbing (Fakultas Ekonomi Undip)
Abstract This research is conducted to analyze influence between original earnings of area, Public Allocation Fund and Gross Domestic Bruto to area expense at sub-province / city in Province Central Java. This Matter because of sub-province / city expense phenomenon which not yet optimal which conducted by Public Original Earnings. So, Area and Public Allocation Fund which progressively mount. Data which is used in this research is data from 35 sub-province / city in Central Java Province. This Data in the form of section cross data during 1 year. Analyze data method which is used in this research use ordinary least square. Result of examination of first hypothesis obtained that there is influence which is significant and positive between Original Earnings of Area to Expense Area by partial. Result of second examination obtained that there is influence which significant and positive between Public Fund Allocation to Expense Area by partial. Result of examination of third hypothesis obtained that there influence which is significant and positive between PDRB to Allocation Expense Capital by partial. Suggestion for the research of hereinafter is original earnings of obtained by area is subprovince / city in important Province Central Java to be improved sub-province / city can experience of high economic growth relative because area expense for regional growth which accepted it will mount. Way of able to be conducted by local government for example by improving acceptance of area, area retribution and original earnings of valid other area. With acceptance height from this PAD is expected can improve area expense for the sake of society.
Keyword :
Original Earnings of Area, Public Fund Allocation, Gross Domestic Regional Bruto
and
Expense bidang
politik
Area.
luar
negeri,pertahanan
keamanan,peradilan,moneter fiskal,agama
PENDAHULUAN Kebijakan Pemerintah Indonesia
dan
bidang
lainnya.Untuk
tentang Otonomi Daerah, yang mulai
pembiayaannya,UU
dilaksanakan secara efektif pada tanggal 1
1999,sudah
Januari 2001 merupakan kebijakan yang
selama ini dengan secara tegas akan
sangat demokratis dan memenuhi aspek
mewujudkan
desentralisasi
keuangan antara pusat dan daerah dengan
pemerintah
yang
mengkoreksi
sistem
sesungguhnya. Tujuan otonomi daerah
tujuan
adalah
memningkatkan
untuk
kesejahteraan
lebih dan
meningkatkan
pelayanan
masyarakat,
pengembangan
keadilan,
dan
dan
tahun
ketidakadilan
perimbangan
memberdayakan
dan
kemampuan
perekonomian daerah, menciptakan sistem
demokrasi,
pembiayaan daerah yang adil,proporsional
pemerataan,
daerah
25
kepada
dan
pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat
Nomor
sumber
serta
dan transparan.(Halim Abdul, 2001). Anggaran
daerah
merupakan
antar-
rencana keuangan yang menjadi dasar
daerah.Kebijakan ini menyebabkan setiap
dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di
daerah harus mampu membiayai anggaran
Indonesia,
daerahnya.Untuk
daerah
disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja
anggaran ini pemerintah pusat dapat
Daerah (APBD), baik untuk provinsi
membantu dengan dana alokasi umum dan
maupun kabupaten dan kota. Proses
dana alokasi khusus,selain itu pemerintah
penyusunan anggaran pasca UU 22/1999
daerah dapat berusaha sendiri dengan
(dan UU 32/2004) melibatkan dua pihak:
meningkatkan pajak asli daerah. (Halim &
eksekutif dan legislatif, masing-masing
Abdullah, 2006).
melalui sebuah tim atau panitia anggaran.
membiayai
Dalam UU Nomor 22 tahun 1999, dijelaskan
bahwa
undang-undang
ini
Adapun
dokumen
eksekutif
operasionalisasi
anggaran
sebagai
daerah
daerah
pelaksana
berkewajiban
memberikan kewenangan yang lebih luas
membuat draft/rancangan APBD, yang
kepada daerah kecuali kewenangan dalam
hanya bisa diimplementasikan kalau sudah
disahkan oleh DPR dalam proses ratifikasi
daerah merupakan prasyarat utama dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
memberikan
(APBD).
pemerintah daerah (Halim & Abdullah,
Anggaran sektor publik pemerintah daerah
dalam
APBD
pelayanan
publik
oleh
2006).
sebenarnya
Penelitian
ini
merujuk
dari
merupakan
output
pengalokasian
penelitian yang dilakukan oleh Prakosa
sumberdaya.
Adapun
pengalokasian
(2004); Kusumadewi dan Rahman (2007);
sumberdaya
merupakan
permasalahan
Adi (2007) serta Darwanto dan Yustikasari
dasar dalam penganggaran sektor publik.
(2007)
Keterbatasan sumberdaya sebagai pangkal
pengaruh
masalah
pengalokasian
Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja
anggaran sektor publik dapat diatasi
daerah. Motivasi dilakukannya penelitian
dengan pendekatan ilmu ekonomi melalui
ini karena adanya hasil penelitian yang
berbagai teori tentang teknik dan prinsip
berbeda-beda (research gap) dimana dari
seperti
hasil
utama
yang
dalam
dikenal
dalam
public
yang
menganalisis
dana
alokasi
penelitian
umum
dan
Prakosa
(2004);
Rahman
(2007);
expenditure management. Tuntutan untuk
Kusumadewi
mengubah
Harianto dan Adi (2007) memperoleh hasil
struktur
belanja
menjadi
dan
tentang
semakin kuat, khususnya pada daerah-
bahwa
daerah yang mengalami kapasitas fiskal
berpengaruh
rendah. Pergeseran komposisi belanja
terhadap
belanja
daerah.
Sedangkan
merupakan upaya logis yang dilakukan
penelitian
yang
dilakukan
Maimunah
pemerintah daerah setempat dalam rangka
(2006) memperoleh bahwa Pendapatan
meningkatkan tingkat kepercayaan publik.
Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan
Pergesaran
untuk
terhadap belanja daerah. Obyek penelitian
peningkatan investasi modal dalam bentuk
ini adalah Kabupaten / Kota di Propinsi
aset tetap, yakni peralatan, bangunan,
Jawa
infrastruktur, dan harta tetap lainnya.
pemilihan
Semakin
adanya fluktuasi.
ini
tinggi
ditujukan
tingkat
investasi
diharapkan mampu meningkatkan kualitas
Pendapatan
Asli
signifikan
Tengah
tahun
obyek
Daerah
dan
positif
2008.
Alasan
disebabkan
karena
Belanja di kabupaten/kota Jawa
layanan publik, karena aset tetap yang
Tengah
mengalami
fluktuasi
dimana
dimiliki sebagai akibat adanya belanja
terjadi penurunan jumlah belanja daerah
pada tahun 2006, penurunan Dana Alokasi
2. Menyediakan
informasi
bagi
para
Umum (DAU) terjadi pada tahun 2006 dan
peneliti untuk menambah kepustakaan
2007, sedangkan Pendapatan Asli Daerah
karya
(PAD) selalu mengalami peningkatan dari
informasi tentang pengaruh pendapatan
tahun 2004 – 2008. Untuk data Produk
asli daerah, dana alokasi umum dan
Domestik
produk
Regional
mengalami
Bruto
penurunan
2005,padahal
(PDRB)
pada
tahun
tahun
sebelumnya
ilmiah,
domestik
adanya
pihak
pemerintah
daerah
masalah
dalam
bagi
penetapan
regional
bruto
3. Memberikan informasi yang dapat dijadikan
/
memberikan
terhadap belanja daerah.
meningkat. Hal ini yang mengindikasikan fenomena
serta
masukan,
pihak
yang
terutama
bagi
terkait
dan
berkepentingan dengan masalah yang
belanja daerah karena tidak sesuai dengan
diteliti
meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
pendapatan asli daerah, dana alokasi
(PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU).
umum dan produk domestik regional
Tujuan
penelitian
ini
untuk
menganalisis pengaruh antara pendapatan
bruto
yaitu
dalam
tentang
memprediksi
pengaruh
belanja
daerah.
asli daerah, dana alokasi umum dan
TINJAUAN PUSTAKA
produk domestik regional bruto terhadap
Pengertian Anggaran Pendapatan dan
belanja daerah pada kabupaten / kota di
Belanja Daerah
Propinsi Jawa Tengah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Manfaat penelitian ini untuk menganalisis
Daerah merupakan suatu rencana untuk
antara lain :
mencapai tujuan organisasi pada suatu
1. Menyediakan Pemerintah
informasi Kabupaten/Kota
bagi
periode yang dinyatakan dalam satuan
di
moneter. APBD merupakan suatu alokasi
Propinsi Jawa Tengah dalam beberapa
penerimaan dan pengeluaran
sebagai
hal yang berkaitan dengan pengaruh
perencanaan
dengan
pendapatan asli daerah, dana alokasi
mengkoordinasikan semua aktivitas dari
umum dan produk domestik regional
berbagai unit kerja. Anggaran Daerah
bruto
mempunyai peran penting yaitu sebagai
daerah.
dalam
memprediksi
belanja
pedoman
pembangunan
dan
panduan
dalam
pembangunan Pemerintah Daerah yang
mencerminkan
kebutuhan
masyarakat
perumusan anggaran harus dapat menggali
daerah. APBD merupakan anggaran sektor
dan mengendalikan sumber-sumber dana
publik yang harus diinformasikan untuk
publik. Proses pembuatan satu tahun
mendapatkan masukan dan kritikan dari
anggaran tersebut
anggota DPRD yang merupakan wakil dari
penganggaran. Penganggaran sektor publik
masyarakat (Ghozali dan Ratmono 2008).
merupakan tahapan yang cukup rumit dan
Anggaran sektor publik tidak boleh dirahasiakan
karena
pelaksanaan
kegiatannya didanai dengan uang publik
mengandung
Pemerintah
politik,
maka
politik (Mardiasmo, 2002) Struktur
keuangan
daerah
(Local
Kabupaten/Kota terdiri dari Pendapatan
Government) dapat dimasukkan dalam
Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman
katagori organisasi Type B non Profit
Daerah, dan lain lain Penerimaan Daerah
karena Pemerintah Daerah memperoleh
yang Sah. Tingkat kemandirian keuangan
pendapatan dari pajak, grant, dan pinjaman
daerah dapat digambarkan dari Pendapatan
(Ghozali dan Ratmono 2008). Oleh karena
Asli
itu
harus
sumber keuangan daerah utama dan dapat
penggunaannya
digali secara terus menerus oleh Pemda.
dan diketahui oleh masyarakat luas. Dalam
Dengan demikian peran PAD diharapkan
Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2005
dapat meningkat sehingga peran pinjaman
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
daerah dapat dikurangi atau diturunkan
disebutkan bahwa Kepala Daerah wajib
dari sumber penerimaan daerah.
menyusun keuangan daerah yang terdiri
Mangkoesoebroto
dana-dana
publik
dipertanggungjawabkan
Daerah
nuansa
penganggaran merupakan suatu proses
yang dibayar melalui pajak dan restribusi daerah.
dikenal dengan nama
tersebut
Daerah
(PAD)yang
(1997)
atas Laporan Perhitungan APBD, Nota
menegaskan
Perhitungan APBD, Laporan Arus Kas dan
pemerintah
Neraca Daerah.
kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah
Tujuan utama dari proses perumusan anggaran
adalah
bahwa
merupakan
pengeluaran
mencerminkan
pilihan
telah menetapkan suatu kebijakan untuk
menerjemahkan
membeli barang dan jasa, pengeluaran
perencanaan ekonomi permerintah yang
pemerintah mencerminkan biaya yang
terdiri dari perencanaan input dan output
harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk
dalam satuan keuangan. Oleh karena itu
melaksanakan kebijakan tersebut.
Teori pengeluaran pemerintah dapat
pertumbuhan sektor publik di sejumlah
digolongkan menjadi dua bagian, yaitu
negara Eropa, Amerika Serikat dan Jepang
teori makro pengeluaran peemerintah yang
pada abad ke-19, yang menjelaskan bahwa
menjelaskan
pola
faktor
pemerintah
dengan
waktu
pengeluaran
mempengaruhi
rasio
agregat,
pengeluaran publik terhadap PDB adalah
seperti produk domestik bruto, tingkat
faktor politik dan ekonomi. Menurut
inflasi
pengeluaran
Wagner, ketika ekonomi menjadi industri,
pemerintah yang menjelaskan dasar mikro
hubungan antar pasar dan agen dalam
ekonomi
pasar semakin kompleks yang memerukan
dan
teori
variabel
yang
mikro
proses
meningkatkan
keputusan
pengeluaran
yang
pemerintah
peraturan
perdagangan
(Mangkoesoebroto, 1997). Ada tiga model
kehakiman
teori
Eksternalitas
makro
pengeluaran
mengenai
perkembangan
pemerintah,
pembangunan
tentang
yaitu
model
perkembangan
pengeluaran pemerintah, hukum Wagner mengenai
perkembangan
untuk
dan
sistem
mengaturnya.
akibat
urbanisasi
membutuhkan intervensi dan peraturan sektor publik. Teori Peacock dan Wiseman
pengeluaran
Studi
Peacock
dan “pola
Wiseman
pemerintah, hukum Wagner mengenai
merupakan
analisis
perkembangan aktivitas pemerintah dan
pengeluaran
publik.
teori Peacock & Wiseman sebagai berikut
adalah teori politik penentuan pengeluaran publik,
Hukum
Wagner
bagian
menjelaskan
Produk
Domestik
Regional Bruto yang diambil sektor publik.
analisisnya
pemerintah
senang
mengeluarkan banyak uang, rakyat tidak
Hukum Wagner
mengenai
yaitu
Dasar
waktu”
dan
Wiseman
pertumbuhan ukuran relatif sektor publik,
pandangan masyarakat bahwa pemerintah
yaitu jika pendapatan perkapita dalam
senantiasa berusaha untuk memperbesar
ekonomi bertambah, maka ukuran sektor
pengeluaran, sedangkan masyarakat tidak
publik
suka membayar pajak yang semakin besar
bertambah.
tersebut
berdasarkan
terkait
Peacock
mengemukakan teori yang didasarkan pada
juga
ini
memperhatikan keinginan rakyat.
dengan
Wagner
Hukum
suka bayar pajak, dan pemerintah harus
hasil
Pernyataan
bersifat
empiris
pengamatan
tersebut.
Masyarakat
mempunyai
suatu
toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana
masyarakat
dapat
memahami
besarnya
sosial akan menyebabkan aktivitas swasta
pungutan pajak yang dibutuhkan oleh
dialihkan pada aktivitas pemerintah. Selain
pemerintah
aktivitas
itu, banyaknya aktivitas pemerintah yang
pemerintah. Jadi masyarakat menyadari
baru kelihatan setelah terjadinya perang
bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk
disebut dengan efek inspeksi (inspection
membiayai aktivitas pemerintah, sehingga
effect). Di samping itu, adanya gangguan
mereka mempunyai suatu tingkat kesediaan
sosial juga akan menyebabkan terjadinya
masyarakat untuk membayar pajak. Inti dari
konsentrasi kegiatan ke tangan pemerintah
teori Peacock dan Wiseman adalah bahwa
yang sebelumnya dilaksanakan oleh swasta
perkembangan
(concentration effect). Adanya ketiga efek
untuk
membiayai
ekonomi
menyebabkan
pemungutan pajak yang semakin meningkat,
tersebut
walaupun tarif pajak tidak berubah, dan
aktivitas pemerintah sehingga setelah perang
meningkatnya
selesai tingkat pajak tidak turun kembali
penerimaan
pajak
menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu dalam keadaan
normal,
meningkatnya
PDB
menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin
besar,
begitu
juga
dalam
pengeluaran pemerintah.
menyebabkan
bertambahnya
pada tingkat sebelum terjadinya perang. Soeparmoko (1987) mengklasifikasikan pengeluaran pemerintah menjadi lima jenis yaitu : a. Pengeluaran yang self liquiditing sebagian atau seluruhnya, artinya
Apabila keadaan normal tersebut
pengeluaran
pemerintah
terganggu, misalnya karena adanya perang,
mendapatkan pembayaran kembali
maka
memperbesar
dari masyarakat yang menerima jasa
pengeluarannya untuk membiayai perang.
atau barang bersangkutan, misalnya
Oleh sebab itu, penerimaan pemerintah dari
pengeluaran untuk jasa perusahaan.
pemerintah
harus
pajak juga meningkat dan pemerintah meningkatkan
penerimaannya
tersebut
b. Pengeluaran yang produktif, artinya mewujudkan
dengan cara menaikkan tarif pajak, sehingga
keuntungan
dana swasta untuk investasi dan konsumsi
masyarakat,
menjadi
positif
disebut
berkurang. efek
Keadaan
pengalihan
tersebut
(displacement
effect) yaitu bahwa adanya suatu gangguan
keuntunganekonomis
bagi
yang
berpengaruh
terhadap
penerimaan
pemerintah, misalnya pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan.
c. Pengeluaran liquiditing
yang
tidak
self
maupun
yang
tidak
yaitu Belanja tidak langsung dan belanja langsung.
Belanja
tidak
reproduktif, yaitu pengeluaran yang
meliputi
langsung menambah kegembiraan
bunga,belanja
dan
hibah,belanja bantuan social,belanja bagi
kesejahteraan
masyarakat,
misalnya obyek pariwisata. d. Pengeluaran langsung
yang tidak
merupakan
hasil
belanja
langsung
pegawai,belanja
subsidi,
kepada
belanja
propinsi/kabupaten
dan
secara
tidak
pemerintah desa,belanja bantuan keuangan
produktif
dan
kepada propinsi/kabupaten dan pemerintah
pemborosan
misalnya
desa,belanja
tidak
untuk pembiayaan pertahanan/perang
belanja
meskipun saat pengeluaran terjadi
pegawai,belanja barang dan jasa,belanja
penghasilan
modal (Badan Pusat Statistik,2010).
perorangannya
akan
naik.
langsung
terduga.Sedangkan meliputi
belanja
Dalam Peraturan Pemerintah No. 58
e. Pengeluaran
yang
merupakan
tahun 2005 disebutkan bahwa belanja
penghematan di masa yang akan
modal adalah pengeluaran yang dilakukan
datang, misalnya pengeluaran untuk
dalam rangka pembelian / pengadaan aset
anak yatim piatu. Jika hal ini tidak
tetap dan aset lainnya yang mempunyai
dijalankan
maka
masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk
tersebut
digunakan dalam kegiatan pemerintahan,
akan menjadi lebih besar di masa
seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan
yang akan datang.
mesin, gedung dan bangunan, jaringan,
sekarang,
kebutuhan
pemeliharaan
buku perpustakaan dan hewan. Sedangkan
Belanja Daerah Berdasarkan Undang-undang No. 32
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
tahun 2004 dan aturan pelaksanaannya,
No.
struktur APBD terdiri dari pendapatan,
didefinisikan
belanja, transfer dan pembiayaan yang
kegiatan
masing-masing
harus
bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung
dicantumkan bersamaan dengan jumlah
dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan,
anggarannya
dan asset tetap lainnya (Subiyanto dan
periode
secara
dan
tegas
realisasi
sebelumnya.
Belanja
anggaran Daerah
dikelompokkan menjadi dalam dua jenis
13
tahun
2006
untuk
belanja
modal
digunakan
dalam
pemerintahan,
Halim, 2008).
seperti
dalam
Belanja menurut basis kas diakui
komponen
yang
harus
ada
dalam
pada saat terjadinya pengeluaran dari
penyelenggaraan pelayanan publik antara
rekening kas umum negara/daerah atau
lain adalah : penyelenggara pelayanan, unit
entitas pelaporan. Khusus pengeluaran
pelayanan, pemberi pelayanan, penerima
melalui
pelayanan, dan biaya pelayanan. Adapun
bendahara
pengakuannya
pengeluaran
terjadi
pada
saat
penyelenggara pelayanan publik adalah
pertanggungjawaban
atas
pengeluaran
instansi/dinas pemerintah yang memberikan
tersebut
oleh
unit
pelayanan
disahkan
mempunyai
fungsi
yang
perbendaharaan
publik,
seperti
pelayanan
pendidikan dan kesehatan. Unit pelayanan
(Kawedar dkk., 2008).
publik adalah unit kerja/kantor pelayanan
Anggaran Belanja Pemerintah Daerah
pada instansi / dinas pemerintah yang secara
(Belanja Pelayanan Publik)
langsung dan tidak langsung memberikan
Sejak
diberlakukannya
Undang-
pelayanan kepada masyarakat. Pemberi
undang No. 22 tahun 1999, Undang-undang
pelayanan publik adalah pegawai pada
No. 32 tahun 2004 dan Undang-undang No.
instansi/dinas
25 tahun 1999. Undang-undang No. 33
melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan
tahun 2004, implementasi otonomi daerah
publik sesuai dengan peraturan perundang-
dan desentralisasi fiskal merupakan suatu
undangan.
langkah dalam mewujudkan peran birokrasi
adalah orang, masyarakat, lembaga/instansi
pemerintah daerah dalam meningkatkan
pemerintah dan dunia usaha yang menerima
pelayanan publik masyarakat daerah dan
pelayanan
meningkatkan
pelayanan publik.
kesejahteraan
masyarakat
daerah.
pemerintah
Penerima
dari
pelayanan
aparatur
yang
publik
penyelenggara
Sedangkan belanja pelayanan publik Pelayanan publik merupakan segala
merupakan belanja yang dipergunakan untuk
kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh
pembangunan dan penyelenggaraan kegiatan
penyelenggara pelayanan publik sebagai
pelayanan
upaya
penerima
masyarakat. Berdasarkan Undang-undang
pelayanan (masyarakat), maupun dalam
No. 32 tahun 2004, pelayanan publik yang
rangka pelaksanaan peraturan perundang-
diberikan oleh pemerintah daerah mencakup
undangan yang berlaku (Kep. Menpan No.
seluruh bidang kecuali bidang politik luar
pemenuhan
kebutuhan
63/KEP/M.PAN/2003).
Komponen-
yang
dibutuhkan
oleh
negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan,
pengertian dari Pendapatan Asli Daerah
agaman, moneter dan fiskal.
merupakan semua penerimaan daerah yang
Untuk
dapat
mensinergikan
berasal dari sumber ekonomi asli daerah.
kebutuhan pelayanan publik masyarakat
Kelompok
daerah, maka terdapat tiga hal yang dapat
dipisahkan menjadi beberapa jenis yaitu :
mempengaruhi
keputusan
(Halim,Abdul 2001)
mengelola
a. Pajak Daerah
pemerintah
pengambilan
daerah
dalam
Pendapatan
Asli
Daerah
anggaran daerah yang berkaitan dengan
Pajak daerah merupakan penerimaan
pelayanan publik yaitu :
daerah
1. Dimensi ekonomi, akan dipengaruhi
Penerimaan dari sektor pajak ini antara
oleh
pemahaman
bahwa
yang
berasal
dari
pajak.
pelayanan
lain : pajak kendaraan bermotor, bea
publik menjadi leading bagi pelaksanaan
balik nama kendaraan bermotor, pajak
pembangunan daerah.
bahan bakar kendaraan bermotor, pajak
2. Dimensi pemerintahan, akan dipengaruhi
kendaraan di atas air, pajak air bawah
oleh peran pemerintah daerah yang
tanah dan pajak air permukaan.(dalam
semakin kuat dalam penyediaan layanan
rupiah).
publik.
b. Retribusi Daerah
3. Dimensi
politik,
penerapan
mengarah
demokratisasi
pada
Retribusi
daerah
yang
penerimaan daerah yang berasal dari
menerapkan keterwakilan masyarakat
retribusi
sehingga
dalam
meliputi retribusi pelayanan kesehatan,
pembangunan
retribusi pemakaian kekayaan daerah,
perangkat
menjalankan telah
daerah
program
menetapkan
kebijakan
sesuai
dengan mekanisme demokrasi.
daerah.
merupakan
Penerimaan
ini
retribusi pasar grosir dan pertokoan, retribusi penjualan produksi usaha daerah, retribusi izin trayek kendaraan
Pengertian Pendapatan Asli Daerah Pendapatan penerimaan
merupakan daerah
dalam
penumpang, retribusi air, retribusi
semua
jembatan timbang, retribusi kelebihan
bentuk
muatan
dan
retribusi
perizinan
peningkatan aktiva atau penurunan utang
pelayanan dan pengendalian.(dalam
dari berbagai sumber dalam periode tahun
rupiah).
anggaran yang bersangkutan. Sedangkan
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
antar daerah, mengurangi kesenjangan
yang dipisahkan
vertical Pusat-Daerah, mengatasi persoalan
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
efek pelayanan public antar daerah, dan
yang
merupakan
untuk menciptakan stabilitas aktivitas
penerimaan daerah yang berasal dari
perekonomian di daerah (Abdullah dan
hasil perusahaan milik daerah dan
Halim
pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan menjadi empat jenis yaitu:
dipisahkan. Penerimaan ini antara lain
1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan
dari BPD, perusahaan daerah, dividen
Pajak Dana Bagi Hasil sebagaimana
BPR-BKK
pasal Pasal 11 UU No. 33/2004
dipisahkan
dan
penyertaan
modal
daerah kepada pihak ketiga. (dalam
2003).
Dana
Perimbangan
a. Dana Bagi Hasil bersumber dari
rupiah). Lain-lain Pendapatan Daerah
pajak dan sumber daya alam.
yang Sah. Lain-lain Pendapatan Asli
b. Dana Bagi Hasil yang bersumber
Daerah merupakan penerimaan daerah
dari pajak sebagaimana dimaksud
yang berasal
pada ayat (1) terdiri atas:
dari
lain-lain milik
pemerintah daerah. Penerimaan ini
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
berasal dari hasil penjualan barang
1) Bea Perolehan Hak atas Tanah
milik daerah, dan penerimaan jasa giro
dan Bangunan (BPHTB); dan
(dalam rupiah).
2) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang
Pengertian Dana Perimbangan atau Dana
Pribadi Dalam Negeri dan PPh
Transfer Dana
Perimbangan
merupakan
Pasal 21.
dana yang bersumber dari penerimaan
Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
dari
(APBN) yang dialokasikan kepada daerah
dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
sumber
daya
alam
sebagaimana
untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana
1) Kehutanan;
Perimbangan disebut juga transfer atau
2) Pertambangan umum;
grants. Transfer merupakan konsekuensi
3) Perikanan;
dari
dan
4) Pertambangan minyak bumi;
ekonomi daerah. Selain itu tujuan transfer
5) Pertambangan gas bumi; dan
adalah mengurangi keuangan horizontal
6) Pertambangan panas bumi.
tidak
meratanya
keuangan
2. Dana Alokasi Umum (DAU)
Berdasarkan UU NO. 33 tahun 2004
Dana alokasi umum adalah dana yang
tentang Perimbangan Keuangan antara
berasal dari APBN yang dialokasikan
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah
dengan tujuan pemerataan kemampuan
Daerah Pasal 39 menyebutkan bahwa
keuangan antar daerah untuk membiayai
Dana Alokasi Khusus
kebutuhan pengeluarannya dalam rangka
kepada Daerah tertentu untuk mendanai
pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan
kegiatan
UU NO. 33 tahun 2004 pasal 29
Urusan Daerah sesuai dengan fungsi
Proporsi DAU antar Daerah Provinsi dan
yang ditetapkan dalam APBN.
Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan
dialokasikan
khusus yang merupakan
4. Dana Perimbangan dari Provinsi
imbangan kewenangan antara Propinsi
Dalam UU no 32/2004 maupun UU No
dan Kabupaten/Kota.
33/2004 tidak ada pasal yang secara
Dana
Alokasi
Umum
(DAU)
atau
tegas
menetapkan
aturan
Dana
disebut transfer atau block grant dari
Perimbangan dari Pemerintah Provinsi
pempus penting untuk pemda dalam
untuk Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal
menjaga/menjamin tercapainya standar
yang mendasari adalah Peraturan Daerah
pelayanan public minimum diseluruh
yang dibenarkan dalam ke Undang
negeri (Simanjuntak dalam Sidik et al,
Undang tersebut untuk mengatur adanya
2002) Transfer merupakan konsekuensi
Dana
dari tidak meratanya keuangan dan
Darurat, Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
ekonomi
dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana
daerah. Selain itu tujuan transfer adalah
Penyesuaian dan Otonomi Khusus serta
mengurangi
lain-lain
kesenjangan
keuangan
horizontal antar-daerah, dan mengurangi kesenjangan
vertical
Daerah.mengatasi pelayanan
public
persoalan antar-daerah,
Perimbangan,
Pendapatan
Hibah,
Dana
Daerah
yang
sah.(Abdulah dan Halim 2003)
Pusatefek dan
Untuk memberi dukungan terhadap pelaksanaan
otonomi
diterbitkan
perekonomian di daerah (Abdullah dan
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Halim 2003).
Pusat dan Daerah. Sumber pembiayaan pemerintah
no
daerah
33/2004
telah
untuk menciptakan stabilitas aktivitas
3. Dana Alokasi Khusus (DAK)
UU
daerah
didalam
tentang
rangka
perimbangan keuangan pemerintah pusat
menggambarkan kondisi ekonomi di suatu
dan daerah dilaksanakan atas dasar
wilayah
desentralisasi,
dekonsentrasi,
pembantuan.
Berkaitan
dan
pada
satuan
waktu
tertentu
(Kuncoro, 2004).
dengan
Produk Domestik Regional Bruto
perimbangan keuangan antara pemerintah
(PDRB) merupakan jumlah nilai produk
pusat dan daerah, hal tersebut merupakan
barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh
konsekuensi
penyerahan
seluruh unit produksi di dalam suatu
kewenangan pemerintah pusat kepada
wilayah atau daerah pada suatu periode
pemerintah daerah. Dengan demikian,
tertentu, biasanya satu tahun (Kuncoro,
terjadi transfer yang cukup signifikan
2004).
didalam APBN dari pemerintah pusat ke
penghitungan nilai PDRB menggunakan
pemerintah daerah, dan pemerintah daerah
pendekatan atas dasar harga berlaku (at
secara leluasa dapat menggunakan dana ini
current price),
apakah untuk memberi pelayanan yang
konstan (at constan price). Baik PDRB
lebih baik kepada masyarakat atau untuk
harga berlaku maupun harga
keperluan
adanya
lain
yang
Secara
konsep,
estimasi
dan atas dasar harga
tidak
penting.(Abdulah & Halim 2003)
konstan
masing-masing
mempunyai
interpretasi data yang berbeda (Kuncoro, Pengertian Produk Domestik Regional
2004). PDRB atas dasar harga berlaku
Bruto Semua barang dan jasa sebagai
adalah penghitungan PDRB berdasarkan
hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang
harga tahun berjalan atau harga yang
beroperasi di wilayah domestik, tanpa
berlaku pada setiap tahun penghitungan
memperhatikan apakah faktor produksinya
dengan masih adanya faktor inflasi di
berasal dari atau dimiliki oleh penduduk
dalamnya. PDRB atas dasar harga konstan
daerah
produk
adalah penghitungan PDRB berdasarkan
bersangkutan.
harga tetap atau konstan pada tahun
domestik
tersebut, daerah
merupakan yang
Penghitungan produk domestik ini lebih
tertentu
dengan
mengabaikan
faktor
dikenal dengan istilah Produk Domestik
inflasi. PDRB atas dasar harga konstan
Regional Bruto (PDRB) yang merupakan
bertujuan untuk melihat perkembangan
salah satu indikator makro yang dapat
PDRB atau perekonomian secara riil yang
kenaikannya/pertumbuhannya
tidak
Dana
Alokasi
Umum
(DAU)
dan
dipengaruhi oleh adanya perubahan harga
Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap
atau inflasi/deflasi (Kuncoro, 2004).
Belanja Daerah pada Kabupaten/kota di Indonesia. Variabel bebas terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan
Penelitian Terdahulu Beberapa penelitian yang dijadikan
Asli Daerah (PAD) sedangkan variabel
rujukan dalam penelitian ini dengan ini
terikatnya yaitu Belanja Daerah. Alat
dilakukan dilakukan oleh Prakosa (2004),
analisis data yang digunakan yaitu regresi
Kusumadewi
linier
dan
Rahman
(2007),
dengan
menggunakan
Harianto dan Adi (2007), Maimunah
penelitian
(2006), Darwanto dan Yustikasari (2007),
penelitian diperoleh bahwa Dana Alokasi
dan Adi (2006).
Umum dan Pendapatan Asli Daerah
Penelitian yang dilakukan oleh Prakosa (2004) dengan judul Analisis
berpengaruh
Pendapatan Asli
2001-2004.
signifikan
Hasil
dan
positif
terhadap belanja daerah.
Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan
tahun
periode
Harianto dan Adi (2007) dengan
Daerah (PAD)
judul Hubungan antara Dana Alokasi
terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi
Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli
Empirik di Wilayah Provinsi Jawa Tengah
Daerah
dan DIY. Variabel bebas terdiri dari Dana
Variabel bebas terdiri dari Dana alokasi
Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan
umum, Belanja modal, Pendapatan asli
Asli Daerah (PAD),sedangkan variabel
daerah, sedangkan variabel terikatnya
terikatnya yaitu Belanja Daerah. Alat
yaitu
analisis data yang digunakan yaitu regresi
Pendapatan per kapita. Alat analisis data
linier
periode
yang digunakan yaitu regresi linier dengan
penelitian tahun 2000 - 2002. Hasil
menggunakan periode penelitian tahun
penelitian diperoleh bahwa Dana Alokasi
2001-2004. Hasil penelitian diperoleh
Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Pajak
bahwa
Daerah berpengaruh signifikan dan positif
Pendapatan
terhadap belanja daerah pada tahun 2001.
signifikan dan positif terhadap belanja
Kusumadewi dan Rahman (2007) dengan
daerah.
dengan
menggunakan
judul penelitian Flypaper Effect Pada
dan
Pendapatan
Pendapatan
Dana Asli
Asli
Alokasi Daerah
per
kapita.
Daerah
Umum
dan
dan
berpengaruh
Maimunah (2006) dengan judul
Adi (2006) dengan judul Hubungan
penelitian flypapper effect pada Dana
Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah,
Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan
Belanja Pembangunan dan Pendapatan
Asli Daerah (PAD) terhadap belanja
Asli Daerah (Studi Pada Kabupaten dan
daerah Pada Kabupaten / Kota di Pulau
Kota se-Jawa Bali). Hasil penelitian
Sumatera. Variabel bebas penelitian terdiri
diperoleh bahwa pertumbuhan ekonomi
dari DAU dan PAD, sedangkan variabel
daerah mempunyai pengaruh signifikan
terikatnya adalah belanja daerah. Hasil
terhadap
penelitian diperoleh bahwa pada tahun
pembangunan memberikan dampak positif
2004 dan tahun 2003 Dana Alokasi Umum
terhadap PAD dan pertumbuhan ekonomi.
berpengaruh
signifikan
dan
peningkatan
PAD;
Belanja
positif
terhadap belanja daerah, sedangkan pada
Berdasarkan latar belakang masalah
tahun 2004 dan tahun 2003 Pendapatan
yang telah dirumuskan, maka hipotesis
Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan
dalam penelitian ini adalah :
terhadap belanja daerah. Darwanto dan Yustikasari (2007) dengan
Hipotesis 1. Ada pengaruh positif antara
judul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi,
Pendapatan
Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi
(PAD)
Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran
Daerah di kabupaten / kota
Belanja Modal. Sampel yang digunakan
Propinsi Jawa Tengah.
dalam penelitian ini adalah pemerintah
Asli
Daerah
terhadap
Belanja
Hipotesis 2. Ada pengaruh positif antara
daerah se Jawa-Bali baik kabupaten dan
Dana
Alokasi
Umum
kota dari tahun 2004–2005 dengan alasan
(DAU)
terhadap
Belanja
ketersediaan
Daerah di kabupaten / kota
data.
Hasil
penelitian
diperoleh bahwa pengujian secara parsial yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap
belanja
modal
antara
lain
Propinsi Jawa Tengah. Hipotesis 3. Ada pengaruh positif antara Produk Domestik Regional
Pendapatan Asli Daerah dan dana alokasi
Bruto
(PDRB)
terhadap
umum. Sedangkan pertumbuhan ekonomi
Belanja
tidak berpengaruh signifikan terhadap
kabupaten / kota Propinsi
belanja modal.
Jawa Tengah.
Daerah
di
definisi
METODOLOGI PENELITIAN Adapun
cakupan
penelitian
ini
operasional
variabel
yang
digunakan antara lain :
adalah 35 kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah dengan tahun penelitian yaitu
Variabel Dependen
tahun 2008 penelitian ini merujuk pada
Variabel
dependen
merupakan
penelitian oleh Ikin Solikin tahun 2007.
variabel terikat yang mendasari penelitian,
Jenis
dalam
variabel dependen atau variabel terikat
penelitian ini adalah data sekunder yaitu
dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel
data yang diperoleh melalui publikasi.
dependen dapat dilambangkan dalam Y,
Data
sekunder yang digunakan data
Yang menjadi Variabel Dependen dalan
diperoleh dari Badan Pusat Statistik
penelitian ini adalah Belanja Daerah.
Propinsi Jawa Tengah.Di samping itu, juga
Belanja Daerah dikelompokkan menjadi
diperlukan
untuk
dalam dua jenis yaitu Belanja tidak
yang berkaitan
langsung dan belanja langsung. Belanja
data
yang
digunakan
studi
pustaka
memperoleh literature dengan penelitian ini.
tidak
langsung
meliputi
pegawai,belanja Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi,metode ini merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dengan menganalisis informasi yang didokumentasikan dalam bentuk tulisan atau bentuk-bentuk lain. Data diperoleh dari data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
subsidi,belanja
hibah,belanja
social,belanja
bagi
provinsi/kabupaten
Untuk memudahkan pemahaman
penegasan
dan
yang
diteliti,
penjelasan
bantuan
hasil dan
kepada pemerintah
desa,belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten dan pemerintah desa, belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung meliputi belanja pegawai,belanja barang dan jasa, belanja modal (dalam
Variabel Independen Variabel
Variabel
variable
bunga,belanja
rupiah).
Definisi Operasional Dan Pengukuran
tentang
belanja
perlu
mengenai
variabel
independen
bebas
yang
merupakan
menggambarkan
tujuan penelitian. Membentuk variabel dependen.Variabel
independen
dapat
38
ditulis dalam X. Yang menjadi variabel
dasar
independen dalam penelitian ini adalah
mencerminkan
a. Pendapatan Asli Daerah Pendapatan
Asli
harga
konstan
dapat
pertumbuhan
ekonomi secara riil di suatu daerah
Daerah
(PAD)
dengan mengabaikan laju inflasi
merupakan realisasi penerimaan asli
(Kuncoro, 2004).(dalam rupiah).
daerah yaitu : pajak daerah, restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan Untuk
daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan
Asli
Daerah
yang
terikat
b. Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Umum (DAU) atau transfer adalah dana dari pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten/kota yang digunakan untuk membiayai dasar
pemerintah
c. Produk Domestik Regional Bruto Produk Domestik Regional Bruto merupakan
semua
penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode
tahun
anggaran
yang
bersangkutan. Data produk domestik regional bruto (PDRB) diambil dari data
PDRB
suatu
tahunan
(dependent
variabel
bebas
yang
dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik periode tahun 2008. Pada penelitian ini menggunakan PDRB atas dasar harga konstan, karena PDRB atas
variable)
maka
penelitian ini menggunakan alat analisis regresi
Ordinary
Least
Square
(OLS).Adapun model yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : BD =
kabupaten/kota.(dalam rupiah).
(PDRB)
dari
besarnya
(independent variable) terhadap variabel
sah.(dalam rupiah).
pelayanan
pengaruh
mengetahui
a + b1 .PAD + b2 . DAU + b3 .
PDRB + e Keterangan: BD
= Belanja Daerah
PAD
= Pendapatan Asli Daerah
DAU
= Dana Alokasi Umum
PDRB
=
Produk
Domestik
Regional Bruto eit
= komponen error dalam
model penelitian a
= intercept
b1,b2,b3 = slope Uji Asumsi Klasik 1. Uji Multikoleniaritas Uji ini bertujuan untuk menguji apakah
dalam
model
regresi
ditemukan adanya korelasi antara
b. Bila nilai DW lebih rendah dari
variabel independen. Dalam model
pada batas bawah atau lower
regresi yang baik seharusnya tidak
bound
terjadi korelasi diantara variabel
autokorelasi lebih dari pada
independent.
0,berarti
analisis
Berdasarkan
,jika
hasil
vriabel-variabel
independen memiliki nilai tolerance
(di),maka
ada
koefisien
autokorelasi
positif. c. Bila nilai DW lebih dari pada
lebih dari 10% dan memiliki nilai
(4-dl),maka
variance
(VIF)
outokorelasi lebih kecil dari
kurang dari 10, maka model regresi
pada 0, berarti ada autokorelasi
tersebut
negatif.
inflation
bebas
factor
dari
masalah
multikoleniaritas (Ghozali, 2005).
koefisien
d. Bila nilai DW terletak diantara batas atas (du) dan batas bawah
2. Uji Autokorelasi Uji ini bertujuan untuk menguji
(dl) atau DW terletak antara (4-
apakah dalam suatu model regresi
du) dan (dl), maka hasilnya
linier ada korelasi antara kesalahan
tidak dapat disimpulkan.
pengganggu pada periode t dengan
3. Uji Heteroskedastisitas
kesalahan-kesalahan pada periode t-
Uji ini bertujuan untuk menguji
1 (sebelumnya). Untuk menguji ada
apakah dalam model regresi terjadi
tidaknya
ketidaksamaan
autokorelasi,
dalam
penelitian ini menggunakan uji
residual
Durbin
pengamatan
-Watson
Pengambilan tidaknya
(DW
pengamatan
yang
lain,
ke
model
regresi yang baik adalah tidak
(Ghozali,
terjadi heteroskedastisitas. Untuk mengetahui
2005)
heteroskedasatisitas a. Bila nilai DW terletak antara batas atas atau upper bound (du) dan (4-du) maka koefisien autokorelasi
dari
ada
keputusan
autokorelasi
Test).
satu
variance
sama dengan 0
berarti tidak ada autokorelasi.
adanya digunakan
grafik scatter plot yaitu dengan melihat pola-pola tertentu pada grafik, dimana sumbu X adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y
sesungguhnya). pengambilan
Dasar keputusan
yang
dengan membandingkan Z hitung dengan Z tabel dengan kriteria sebagai berikut :
dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Jika Z hitung (Kolmogorov Smirnov) < Z
a. Jika ada pola tertentu seperti
tabel
titik-titik (point-point) yang ada
() 0,05;
yang teratur (bergelombang,
terjadi
tabel
dan dibawah angka nol pada
heteroskedastisitas.
untuk pengujian suatu data penelitian apakah dalam model statistik, variabel terikat dan variabel bebas berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Distribusi data normal menggunakan parametrik
sebagai
alat
pengujian. Sedangkan distribusi tidak untuk
analisis
pengujian statistik non parametrik. Untuk distribusi
data
suatu
penelitian, salah satu alat yang digunakan adalah menggunakan uji Kolmogorov
bahwa
distribusi
Koefisien determinasi adalah suatu yang
menunjukkan
besarnya
perubahan yang tersaji diakibatkan oleh
Pengujian distribusi data bertujuan
Menurut
angka
Koefisien Determinasi
nilai
4. Pengujian Normalitas
Smirnov.
atau
tidak normal.
sumbu Y maka tidak terjadi
mengetahui
(1,96),
>Z
() 0,05 distribusi data dikatakan
serta titik-titik menyebar diatas
digunakan
(Kolmogorov Smirnov)
signifikansi < taraf signifikansi
b. Jika tidak ada pola yang jelas
normal
maka distribusi data
2. Jika Z hitung
heteroskedastisitas.
statistik
angka
dikatakan normal.
melebar kemudian menyempit). telah
atau
signifikansi > taraf signifikansi
membentuk suatu pola tertentu
Maka
(1,96),
Ghozali data
dapat
(2005), dilihat
variabel lainnya. Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui prosentase besarnya
keterkaitan
independent
(X)
antara
variabel
terhadap
variabel
dependentnya (Y). Koefisien determinasi dinyatakan dalam R2. Untuk variabel bebas yang lebih dari satu variabel, maka menggunakan adjusted R2 (Ghozali,Imam 2005). Uji Hipotesis 1. Uji t (pengujian secara parsial) Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Uji t dilakukan
dengan membandingkan t hitung
signifikan dari
terhadap t tabel dengan ketentuan
variabel
sebagai berikut:
variabel dependen secara parsial
Ho : = 0,
berarti
tidak
2. Uji F (pengujian secara simultan) Pengujian
variabel independen
mengetahui apakah semua variabel
terhadap
independen secara bersama-sama
variabel secara
ini
(simultan)
dilakukan
dapat
untuk
berpengaruh
parsial (individu).
terhadap variabel dependen. Cara
berarti ada pengaruh
yang digunakan adalah dengan
positif dari masing-
membandingkan
masing
dengan F tabel dengan ketentuan
variabel
independen terhadap variabel
dependen
secara
parsial
kepercayaan
yang
digunakan
nilai
F hitung
sebagai berikut: Ho : = 0, berarti tidak ada pengaruh signifikan terhadap
(individu). Tingkat
terhadap
masing-masing
dependen Ho : > 0,
independen
(individu).
ada
pengaruh positif dari
masing-masing
dari
variabel
variabel
independen
dependen
secara
simultan (bersama-sama).
adalah 95% atau taraf signifikan 5% ( =
Ho : > 0, berarti ada hubungan yang
0,05) dengan kriteria penilaian sebagai
signifikan
berikut :
terhadap
a. Jika t hitung > t tabel maka Ha
dari
variabel
variabel
independen
dependen
secara
simultan (bersama-sama).
diterima dan Ho ditolak berarti
Tingkat
ada
positif
adalah 95% atau taraf signifikan 5% ( =
masing-masing
0,05) dengan kriteria penilaian sebagai
pengaruh
signifikan dari variabel
yang
independen
terhadap
variabel dependen secara parsial (individu). b. Jika t hitung < t tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak berarti tidak ada pengaruh yang positif
kepercayaan
yang
digunakan
berikut: a. Jika F hitung > F tabel maka Ha diterima dan Ho ditolak berarti ada variabel
independen
bersama-sama
secara
mempunyai
pengaruh positif yang signifikan
Alokasi
terhadap variabel dependen.
Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan
b. Jika F hitung < F tabel maka Ho
Umum
(DAU)
dan
Produk
persamaan:
diterima dan Ha ditolak berarti
Belanja Daerah = 6,343E10 + 1,443 PAD
variabel
+ 1,110 DAU + 0,008 PDRB
independen
secara
bersama-sama tidak mempunyai pengaruh positif yang signifikans
Dari persamaan regresi tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa :
terhadap
a) b1 = koefisien regresi Pendapatan Asli HASIL DAN PEMBAHASAN
Daerah sebesar 1,443 artinya apabila
Persamaan regresi linier berganda dalam
penelitian
koefisien
beta
(unstandardized
ini
menggunakan
tidak
standar
coefficient).
Hal
ini
disebabkan karena masing-masing variabel
Pendapatan
Asli
Daerah
(PAD)
mengalami kenaikan sebesar 1 rupiah, akan menyebabkan belanja daerah naik sebesar
1,443
rupiah
bila
faktor
lainnya dianggap konstan.
memiliki satuan dan berfungsi untuk
b) b2 = koefisien regresi Dana Alokasi
menjelaskan besarnya koefisien regresi
Umum sebesar 1,110 artinya apabila
masing-masing
Dana
variabel
bebas
dalam
Alokasi
Umum
(DAU)
menerangkan variabel terikatnya. Dari
mengalami kenaikan sebesar 1 rupiah,
ketiga
akan menyebabkan belanja daerah naik
variabel
independen
yang
dimasukkan ke dalam model regresi,
sebesar
semua variabel positif dan signifikan hal
lainnya dianggap konstan.
ini
dapat
signifikansi
dilihat untuk
dari
probabilitas/
Pendapatan
Asli
Daerah (PAD) sebesar 0,000,Dana Alokasi
1,110
rupiah
bila
faktor
c) b3 = koefisien regresi Produk Domestik Regional Bruto sebesar 0,008 artinya apabila Produk Domestik Regional
Umum (DAU) sebesar 0,000 dan Produk
Bruto
Domestik Regional Bruto (PDRB) 0,009
sebesar 1 rupiah akan menyebabkan
lebih kecil dibandingkan taraf signifikansi
belanja daerah naik sebesar 0,008
0,05. Dari sini dapat disimpulkan bahwa
rupiah bila faktor lainnya dianggap
variabel belanja daerah dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana
konstan.
(PDRB) mengalami kenaikan
PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH
Hasil perhitungan dengan menggunakan
TERHADAP BELANJA DAERAH
program SPSS versi 17 dapat diketahui
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat
mempengaruhi
belanja
bahwa nilai t hitung sebesar 5,574 dan
daerah.
nilai probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil
Kemampuan daerah untuk menyediakan
dibandingkan taraf signifikansi 5% atau
pendanaan yang berasal dari daerah sangat
0,05; sehingga dapat dikatakan bahwa ada
tergantung
kemampuan
pengaruh yang positif dan signifikan
merealisasikan potensi ekonomi tersebut
antara Pendapatan Asli Daerah (PAD)
menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi
terhadap belanja daerah secara parsial.
yang mampu menciptakan perguliran dana
Dengan demikian hipotesis pertama (H1)
untuk
penelitian ini diterima. Adanya pengaruh
pada
pembangunan
daerah
yang
berkelanjutan.
yang
positif
dan
signifikan
ini
Berdasarkan Tabel 4.6 menunjukkan
mengindikasikan bahwa semakin tinggi
bahwa rata-rata Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka akan
(PAD) pada kabupaten/kota di Jawa
meningkatkan
Tengah
sebaliknya, semakin rendah Pendapatan
tahun
2008
sebesar
belanja
Asli
Daerah
Rp
menurunkan belanja daerah. Koefisien
7.995.573.000 yang dimiliki oleh Kota
regresi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Salatiga dan nilai Pendapatan Asli Daerah
sebesar 1,443 artinya apabila Pendapatan
(PAD)
Rp
Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan
267.914.250.000 yang dimiliki oleh Kota
sebesar 1 rupiah, akan menyebabkan
Semarang.
belanja daerah naik sebesar 1,443 rupiah
terendah
tertinggi
Nilai
sebesar
sebesar
standar
deviasi
Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp
(rata-rata)
sebesar
maka
akan
bila faktor lainnya dianggap konstan.
42.869.867.870 lebih kecil dibandingkan mean
(PAD)
Dan
Rp 64.566.947.570. Nilai Pendapatan Asli (PAD)
Daerah
daerah.
Hasil dari penelitian ini konsisten
Rp
dengan penelitian yang dilakukan oleh
64.566.947.570 yang menunjukkan bahwa
Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 35
dan
kabupaten/kota di Jawa Tengah memiliki
Pendapatan
Asli
Daerah
(PAD)
rentang / perbedaan yang rendah.
berpengaruh
positif
terhadap
belanja
Priyo
daerah.
Hari
Dari
Adi
hasil
(2006)
bahwa
penelitian
ini
menunjukkan bahwa Pendapatan Asli
Rp 511.237.515.460. Hal ini menunjukkan
Daerah (PAD) yang diperoleh kabupaten /
bahwa rata-rata Dana Alokasi Umum
kota di Jawa Tengah penting untuk
(DAU) pada kabupaten / kota di
ditingkatkan agar kabupatan / kota dapat
Tengah
mengalami pertumbuhan ekonomi yang
511.237.515.460.
relatif tinggi karena belanja daerah untuk
Umum
perkembangan wilayah yang diterimanya
225.384.715.000 yang dimiliki oleh Kota
akan
Salatiga dan nilai Dana Alokasi Umum
meningkat.
Cara
yang
dapat
tahun
(DAU)
antara
773.078.652.000
dengan
meningkatkan
Nilai
(DAU)
dilakukan pemerintah daerah kab/kota lain
2008
sebesar Dana
terendah
tertinggi
Jawa
Alokasi
sebesar
sebesar
yang
Rp.
Rp
Rp
dimiliki
oleh
penerimaan pajak daerah, retribusi daerah
Kabupaten Cilacap. Nilai standar deviasi
dan Pendapatan Asli
Daerah (PAD)
Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp
yang sah. Dengan tingginya
135.216.462.400 lebih kecil dibandingkan
lainnya
penerimaan dari PAD ini diharapkan
mean
mampu
511.237.515.460
meningkatkan
belanja
daerah
untuk kepentingan masyarakat. HUBUNGAN
DANA
(rata-rata)
sebesar
yang
Rp
menunjukkan
bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) pada
ALOKASI
UMUM
35
kabupaten/kota
di
Jawa
Tengah
memiliki rentang / perbedaan yang tinggi.
TERHADAP BELANJA DAERAH
Dana Alokasi Umum (DAU) adalah
Koefisien regresi Dana Alokasi Umum
dana yang berasal dari APBN yang
(DAU) sebesar 1,110 artinya apabila Dana
dialokasikan dengan tujuan pemerataan
Alokasi
kemampuan keuangan antar daerah untuk
kenaikan
membiayai
pengeluarannya
menyebabkan belanja daerah naik sebesar
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
1,110 rupiah bila faktor lainnya dianggap
Berdasarkan UU NO. 33 tahun 2004 pasal
konstan.
kebutuhan
29 Proporsi DAU antar Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota
Umum sebesar
Hasil
(DAU) 1
mengalami
rupiah,
perhitungan
akan
dengan
ditetapkan
menggunakan program SPSS versi 17 for
berdasarkan imbangan kewenangan antara
windows dapat diketahui bahwa nilai t
Provinsi dan Kabupaten/Kota.
hitung
sebesar
22,803
dan
nilai
Berdasarkan Tabel 4.6 nilai rata-rata
probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil
pada Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar
dibandingkan taraf signifikansi 5% atau
0,05; sehingga dapat dikatakan bahwa ada
(PDRB) adalah semua penerimaan daerah
pengaruh yang positif dan signifikan
dalam bentuk peningkatan aktiva atau
antara Dana Alokasi Umum terhadap
penurunan utang dari berbagai sumber
belanja daerah secara parsial. Dengan
dalam
demikian hipotesis kedua (H2) penelitian
bersangkutan.
periode
tahun anggaran
yang
ini diterima.Adanya pengaruh yang positif
Berdasarkan Tabel 4.6 nilai rata-rata
dan signifikan ini mengindikasikan bahwa
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
tinggi rendahnya Dana Alokasi Umum
sebesar Rp 4.052.510.633.700. Hal ini
(DAU)
menunjukkan bahwa
dapat
berpengaruh
pada
peningkatan belanja daerah.
rata-rata
Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) pada
Hasil dari penelitian ini sama dengan
kabupaten / kota di Jawa Tengah tahun
hasil penelitian yang dilakukan oleh
2008 sebesar Rp. 4.052.510.633.700. Nilai
Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007)
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) yang
terendah sebesar Rp 832.154.880.000 yang
diukur dengan Pendapatan Asli Daerah
dimiliki oleh Kota Salatiga dan nilai
berpengaruh
belanja
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
daerah. Namun hasil penelitian ini tidak
tertinggi sebesar Rp 19.156.814.300.000
sama dengan hasil penelitian yang telah
dimiliki oleh Kota Semarang Nilai standar
dilakukan oleh Priyo Hari Adi (2008)
deviasi Produk Domestik Regional Bruto
bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tidak
(PDRB) sebesar Rp 3.512.556.509.000
berpengaruh signifikan terhadap belanja
lebih kecil dibandingkan mean (rata-rata)
daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa
sebesar
Dana Alokasi Umum yang dikeluarkan
menunjukkan bahwa Produk Domestik
oleh kabupaten / kota di Jawa Tengah
Regional
perlu dioptimalkan dan mengarah ke
kabupaten/kota di Jawa Tengah memiliki
sasaran yang tepat agar alokasi belanja
rentang / perbedaan yang tinggi antara data
daerah dapat meningkat.
yang satu dengan data yang lainnya.
positif
terhadap
HUBUNGAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
TERHADAP BELANJA DAERAH
Pertumbuhan Ekonomi yang diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto
Koefisien
4.052.510.633.700
Bruto
(PDRB)
regresi
Regional Bruto
Produk
yang
pada
35
Domestik
(PDRB) sebesar 0,008
artinya apabila Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) mengalami kenaikan
sebesar 1 rupiah akan menyebabkan
mengindikasikan bahwa anggaran belanja
belanja daerah naik sebesar 0,008 rupiah
daerah
bila faktor lainnya dianggap konstan.
pertumbuhan
mampu
menjadi
ekonomi
pendorong agar
dapat
menunjukkan
dioptimalkan sepenuhnya oleh pemerintah
bahwa Produk Domestik Regional Bruto
daerah pada masing-masing kabupaten /
(PDRB) berpengaruh positif dan signifikan
kota
terhadap belanja daerah.Artinya Produk
ekonomi daerah. Oleh karena itu, dari hasil
Domestik
(PDRB)
ini tentunya pemerintah daerah dapat
terhadap
menetapkan
Hasil
perhitungan
Regional
berpengaruh
Bruto
secara
parsial
untuk
merangsang
anggaran
pertumbuhan
belanja
daerah
belanja daerah dalam penelitian ini. Hal ini
untuk optimalisasi fungsi dan manfaat
ditunjukkan oleh nilai probabilitas sebesar
belanja daerah serta pembiayaan bagi
0,009
taraf
tercapainya sasaran atas agenda-agenda
Dengan
pembangunan daerah agar pertumbuhan
yang
signifikansi
lebih 5%
kecil
atau
dari
0.05.
demikian hipotesis ketiga (H3) hasil
ekonomi daerah dapat meningkat.
penelitian ini diterima.Adanya pengaruh
KESIMPULAN DAN SARAN
yang
ini
Berdasarkan hasil analisis yang telah
mengindikasikan bahwa tinggi rendahnya
dilakukan pada bab sebelumnya dapat
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
ditarik kesimpulan sebagai berikut :
positif
dapat
dan
berpengaruh
signifikan
pada
peningkatan
belanja daerah.
Terdapat pengaruh positif dan signifikan
Hasil penelitian ini tidak sama
antara PAD terhadap belanja daerah.Adanya
telah
pengaruh yang positif dan signifikan ini
Darwanto dan Yulia
mengindikasikan bahwa semakin tinggi
Yustikasari (2007) bahwa pertumbuhan
PAD dapat menjelaskan dan memprediksi
ekonomi
(PDRB)
berpengaruh
peningkatan belanja daerah dan sebaliknya.
terhadap
belanja
Dari
hasil
a. Terdapat pengaruh positif dan signifikan
penelitian tersebut menunjukkan bahwa
antara dana alokasi umum terhadap
pertumbuhan
belanja daerah.Adanya pengaruh yang
dengan
hasil
penelitian
dilakukan oleh
tidak daerah.
ekonomi
yang
mampu
memberikan pengaruh yang nyata pada
positif
alokasi belanja daerah di kabupaten / kota
mengindikasikan bahwa
di Propinsi Jawa Tengah. Hasil ini
dan
signifikan
ini
DAU dapat
menjelaskan
dan
memprediksi
peningkatan belanja daerah.
3.
Pendapatan asli daerah yang diperoleh kabupaten / kota di Jawa Tengah
B. Terdapat pengaruh positif dan signifikan
penting
untuk
ditingkatkan
agar
antara PDRB terhadap Pengalokasian
kabupatan / kota dapat mengalami
Belanja Daerah.Adanya pengaruh yang
pertumbuhan ekonomi yang relatif
positif
tinggi karena belanja daerah untuk
dan
signifikan
mengindikasikan
bahwa
ini tinggi
perkembangan
wilayah
yang
rendahnya PDRB dapat menjelaskan dan
diterimanya akan meningkat. Cara
memprediksi
yang
peningkatan
belanja
daerah.
dapat
dilakukan
pemerintah
daerah kab/kota antara lain dengan
SARAN
meningkatkan
1.
Dari keterbatasan-keterbatasan studi
daerah,pajak
ini, maka saran untuk penelitian
retribusi daerah dan pendapatan asli
selanjutnya
daerah lainnya yang sah agar berjalan
adalah
menambahkan
terhadap
Sehingga anggaran belanja daerah
daerah,
selain
DANA Alokasi Umum dan PDRB. Untuk meningkatkan belanja daerah maka perlu ditingkatkan Pendapatan Asli Daerah seperti yang dimiliki kota Semarang yang memiliki Pendapatan Asli
Daerah
yang
cukup
tinggi,
perlunya rencana keuangan jangka panjang yang mengacu pada efisiensi dan
efektivitas
perencanaan,dengan
program
dan
memperhatikan
sumber dana yang terbatas dan di sisi lain pengeluaran yang harus dibiayai semakin besar.
di
setiap
bermotor,
dengan
variabel PENDAPATAN ASLI DAERAH,
2.
kendaraan
pajak
faktor-faktor lain yang berpengaruh belanja
cepat
penerimaan
daerah.
dapat dibelanjakan secara optimal.
DAFTAR PUSTAKA ABDULLAH, SYUKRIY ASMARA,
UMUM TERHADAP PENGALOKASIAN DAN
JHON ANDRA ”PERILAKU
2006.
OPORTUNISTIK LEGISLATIF
DALAM
ANGGARAN
BELANJA
MODAL”,
SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI X MAKASSAR JULI 2007.
DAERAH”,
PENGANGGARAN
SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI 9
GHOZALI, IMAM
RATMONO, D., 2008.
DAN
AKUNTANSI
PADANG.
KEUANGAN
PEMERINTAH PUSAT (APBN) ADI, PRIYO HARI, 2006. “HUBUNGAN
DAERAH (APBD), (TRANSLATE :
ANTARA PERTUMBUHAN EKONOMI
FINANCIAL
DAERAH, BELANJA PEMBANGUNAN
GOVERNMENTAL
DAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH”,
SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI 9
DAN
ACCOUNTING
SEMARANG:
OF
ENTITIES),
BADAN
PENERBIT
UNDIP. ISBN 978.979.704.563.0.
PADANG, 23 -26 AGUSTUS 2006. GHOZALI, IMAM, 2005, APLIKASI ANALISIS ADI, PRIYO HARI, 2008. “RELEVANSI TRANSFER
PEMERINTAH
PUSAT
UPAYA PAJAK DAERAH”.
DENGAN
THE 2ND NATIONAL CONFERENCE 2008,
FACULTY
WIDYA
OF
MANDALA
MULTIVARIATE
DENGAN
PROGRAM
SPSS, EDISI III, SEMARANG : BADAN PENERBIT
UNIVERSITAS
DIPONEGORO.
ECONOMIC CATHOLIC
UNIVERSITY, SURABAYA BADAN PUSAT STATISTIK ,2009. BERITA
HALIM, ABDUL
DAN
SYUKRIY ABDULLAH.
2006. ”HUBUNGAN
DAN MASALAH
KEAGENAN
DI
PEMERINTAHAN
DAERAH:
SEBUAH
RESMI STATISTIK ,JAWA TENGAH
PENELITIAN
(JAWA TENGAH DALAM ANGKA
AKUNTANSI
2009).
PEMERINTAH 2(1): 53-64.
PERPUSTAKAAN
PROPINSI
PELUANG
ANGGARAN
DAN
”. JURNAL AKUNTANSI
JAWA TENGAH, SEMARANG HALIM,ABDUL, 2001. MANAJEMEN DAERAH DARWANTO
DAN
YUSTIKASARI,
YULIA,
2007. “PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, DAERAH,
PENDAPATAN DAN
DANA
ASLI
ALOKASI
APBD, YOGYAKARTA:: UNIVERSITAS GAJAH MADA.
HARIANTO, DAVID
ADI, PRIYO HARI,
DAN
2007. “HUBUNGAN ANTARA DANA
STRATEGI
PELUANG. JAKARTA:
DAN
ERLANGGA.
ALOKASI UMUM, BELANJA MODAL, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN PENDAPATAN
KAPITA”,
PER
SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI X
KUSUMADEWI, DIAH AYU
ARIEF, 2007. “FLYPAPER EFFECT PADA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN
MAKASSAR JULI 2007.
PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) IKIN
RAHMAN,
DAN
BELANJA
TERHADAP
“HUBUNGAN
DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI
PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN
INDONESIA‟‟. JURNAL FE UII VOL 11
DANA ALOKASI UMUM DENGAN
NO 1 JUNI 2007. HAL 67-80.
SOLIKIN,
2007.
BELANJA MODAL DI JAWA BARAT”. JURNAL EKSKLUSIF
VOL.4 NO.4,
MAIMUNAH, MUTIARA, 2006. „‟FLYPAPPER EFFECT
SLIPI, JAKARTA.
PADA
UMUM (DAU) INDRIANTORO,
NUR
BAMBANG,
1999.
PENELITIAN AKUNTANSI
DAN
SUPOMO,
METODOLOGI
BISNIS
UNTUK
MANAJEMEN,
DAN
YOGYAKARTA: BPFE.
DANA DAN
PENDAPATAN
ASLI DAERAH (PAD) BELANJA
ALOKASI
TERHADAP
DAERAH
KABUPATEN / KOTA
PADA DI
PULAU
SUMATERA”. SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI
9
PADANG.
23-26
GURITNO.
1997.
AGUSTUS 2006. KAWEDAR, WARSITO; ROHMAN, ABDUL; HANDAYANI, SRI. 2008. AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
:
PENGANGGARAN
DAERAH
AKUNTANSI
PENDEKATAN
KEUANGAN
SEMARANG:
DAN
DAERAH.
MANGKOESOEBROTO,
KEBIJAKAN EKONOMI PUBLIK INDONESIA,
SUBSTANDI
DI DAN
URGENSI.
UNIVERSITAS MARDIASMO.
DIPONEGORO.
2002.
OTONOMI
DAN
MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH. KUNCORO, MUDRAJAT. 2004. OTONOMI DAN PEMBANGUNAN
DAERAH
REFORMASI,
PERENCANAAN,
YOGYAKARTA: ANDI.
: PRAKOSA,
KESIT
“ANALISIS
BAMBANG, PENGARUH
2004. DANA
ALOKASI
UMUM
(DAU)
DAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PREDIKSI
TERHADAP
DAERAH
(STUDI
BELANJA
EMPIRIK
DI
MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
DAN
DAERAH
(PAD)
KABUPATEN/KOTA DAN
DAN DIY)” JURNAL. EKSKLUSIF
EKONOMI UII.
JULI
PANGLIMA.
DESENTRALISASI KEUANGAN OTONOMI.
2003.
FISKAL
DAN
DAERAH
DALAM
PENERBIT
GHALIA
INDONESIA. SOEPARMOKO, 1987. KEUANGAN NEGARA DALAM
TEORI
PRAKTEK,
DAN
YOGYAKARTA : PENERBIT BPFE. SUBAWEH, IMAM, 2008. AGENCY THEORY DALAM
PEMERINTAHAN DAERAH,
JAKARTA
:
UNIVERSITAS
GUNADARMA. SUBIYANTO, IBNU
DAN
HALIM, ABDUL.
2008. ANALISIS INVESTASI (BELANJA MODAL)
SEKTOR
PUBLIK
PEMERINTAH
–
DAERAH.
YOGYAKARTA: UPP STIM YKPN. UMAR, HUSEIN, 2002. METODE RISET BISNIS, JAKARTA : PT. GRAMEDIA PUSTAKA UTAMA. ZAKARIA,
ANJIR
“ANALISIS
MASRUKHAN, PENGARUH
2008.
BELANJA
STUDI DI
PADA
BALI, NTT
NTB”, PUBLISHER FAKULTAS
WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
SARAGIH,
PENDAPATAN ASLI
