PENGARUH KUALITAS PEMERINTAHAN TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING (Studi Empiris Pada Negara ASEAN Tahun 2009-2013)
JURNAL ILMIAH
Disusun oleh :
Estu Unggul Drajat 115020107111030
JURUSAN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2015
Pengaruh Kualitas Pemerintahan Terhadap Penanaman Modal Asing (Studi Empiris pada Negara ASEAN Tahun 2009-2013) Estu Unggul Drajat, Asfi Manzilati Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya Email:
[email protected]
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas pemerintahan terhadap Penanaman Modal Asing (PMA). Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan metode kuantitatif. Sampel penelitian ini adalah Negara ASEAN dengan periode pengamatan 2009-2013. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indikator voice and accountability dan rule of law berpengaruh positif signifikan terhadap PMA. Sedangkan indikator political stabilityand absence of violence/terrorism, government effectiveness, regulatory quality, dan control of corruption tidak berpengaruh terhadap PMA. Kata Kunci: kualitas pemerintahan, World Governance Indicators (WGI), Penanaman Modal Asing (PMA).
A. PENDAHULUAN Latar Belakang Sebagian besar negara di ASEAN hampir memiliki sejarah yang sama yaitu sebagai negara bekas jajahan. Sehingga pada awal kemerdekaan banyak negara-negara ini yang mengalami kesulitan dalam penyelenggaraan negara. Sebagian besar negara-negara ASEAN memiliki rekor sebagai negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Menurut Political & Economic Risk Consultancy pada tahun 2010 menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup di Asia, setelah Kamboja dan Vietnam, dua negara ASEAN lainnya. Hal ini sama dengan beberapa survei yang dilakukan Transparancy International dan World Bank pada tahun 2009-2011 yaitu menempatkan beberapa negara ASEAN di posisi atas negara dengan tingkat korupsi tinggi. Hal ini menunjukkan jika sebagian besar negara ASEAN masih banyak mengalami permasalahan dalam hal tata kelola pemerintahan. Merujuk pada Meon dan Khalid (2007) yang menyatakan bahwa birokrasi atau pemerintahan yang tidak efisien dianggap sebagai halangan besar terhadap aktivitas ekonomi dan bahwa suap atau uang pelicin dapat memperbaiki “circumvent”. Pada era saat ini, dalam berkegiatan ekonomi sumber dana tidak hanya berasal dari dalam negara saja. Sumber dana dari luar negeri juga sangat penting. Dana dari luar negeri yang sering digunakan untuk kegiatan perekonomian dalam negeri ini disebut dengan Penanaman Modal Asing (PMA) atau Foreign Direct Investment (FDI). Di antara negara‐negara yang sedang bekerja sama, PMA juga mendorong terjadinya pertukaran keterampilan manajerial dan masuknya teknologiteknologi baru. PMA dikategorikan penting karena membawa aliran modal kedalam negara untuk memperkaya negara bersangkutan (Bosworth dan Collins, 1999). Dalam menarik modal asing, pemerintah memiliki peranan penting, yaitu melalui sistem dan kebijakan yang dibentuk. Dengan peran yang penting ini harapannya pemerintah mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif. Kondusifnya iklim investasi dapat meningkatkan masuknya aliran modal asing pada suatu negara (Alfaro, et al, 2007). Meskipun melakukan perdagangan bebas, negara di ASEAN memiliki kebijakan tersendiri untuk tiap negara. Investor asing akan tertarik untuk melakukan penanaman modal jika kondisi negara tersebut stabil dan kondusif sehingga memiliki iklim inevestasi yang baik. Volatilitas modal asing dapat di ukur melalui beberapa indikator yang terdapat di dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah. Diantaranya GDP, makro ekonomi, inflasi, suku bunga, kebijakan fiskal, nilai tukar, dan sebagainya. Indikator berikutnya yaitu kualitas pemerintahan. Menurut Kaufmann, et al (2010), World Governance Indicators yang disediakan oleh World Bank mengukur tata kelola pemerintahan yang baik dengan menggunakan enam indikator, yaitu voice and accountability,
political stability andabsence of violence, government effectiveness, regulatory quality, rule of law,dan control of corruption. Pada beberapa penelitian terdahulu, didapati keterbukaan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan PMA. Ketika pemerintah melakukan keterbukaan ekonomi hendaknya diikuti dengan pembuatan kebijakan yang baik serta menciptakan iklim investai yang kondusif. Penelitian tersebut dilakukan oleh Bosworth dan Collins (1999); Mody dan Murshid (2004); Ahmed, et al (2005); Lothian (2006); Alfaro, et al (2007); Honig (2006); Busari (2006); Ralhan (2006). Kebijakan lokal pemerintah tidak berpengaruh terhadap tingkat PMA yang masuk, akan tetapi sebuah liberalisasi ekonomi memang memiliki pengaruh terhadap tingkat PMA (Buthe dan Milner, 2008). Aliran modal masuk adalah hal penting yang membantu pertumbuhan ekonomi, sehingga apabila aliran modal sampai berhenti, negara penerima aliran modal akan mengalami perubahan dalam perekonomiannya (Calvo, 1998; Honig, 2006). Oleh karena itu dalam menghadapi AEC yang akan semakin membuka peluang keterbukaan ekonomi antar negara, sekiranya negara-negara di ASEAN menggunakan variabel ini untuk meningkatkan PMA yang akan masuk.
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut : Apakah kualitas pemerintahan (voice and accountability, political stability and absence of violence, government effectiveness, regulatory quality, rule of law, control of corruption) berpengaruh terhadap tingkat PMA di negara ASEAN?
B. TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS Konsep Kualitas Pemerintahan Rothstein dan Teorell (2003) menjelaskan bahwa pemerintahan terdiri atas tradisi dan institusi di mana kekuasaan dalam sebuah negara dijalankan meliputi segala proses pembentukan pemerintah. Kualitas pemerintahan diartikan sebagai kemampuan institusi dalam melaksanakan kekuasaan pemerintah. Sebuah proses, sistem, praktik, dan prosedur tentang bagaimana pemerintah menjalankan institusi, pelaksanaan regulasi, dan hubungan di antara peraturanperaturan yang telah diciptakan, merupakan fokus dari kualitas pemerintahan. Fokus pemerintahan terdapat pada institusi yang bertindak sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan. Proses transformasi kebijakan sosial dalam sebuah negara dilakukan untuk menciptakan negara yang sejahtera (Berkel dan Borghi, 2007). Pertumbuhan ekonomi di negara berkembang didukung oleh kualitas pemerintahan. Sehingga peran pemerintah dalam sebuah negara harus terorganisir.
Penanaman Modal Asing (PMA) Krugman dalam Wiennata (2014) menjelaskan investasi asing atau Foreign Direct Investment (FDI) merupakan arus modal internasional dimana perusahaan dari suatu Negara melakukan pendirian atau perluasan perusahaannya di negara lain. Dalam hal ini tidak hanya terjadi pemindahan sumber daya, tetapi juga terjadi pemberlakuan kontrol terhadap perusahaan di luar negeri. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang PMA, yang dimaksud dengan Penanaman Modal Asing (PMA) adalah penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuanketentuan Undang-undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan Perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut.
Teori Multi National Corporation (MNC) Multi National Corporation (MNC) adalah bentuk oligopoli yang dihasilkan dari adanya ketidaksempurnaan pasar. Ketidaksempurnaan tersebut dapat berupa ketidaksempurnaan pasar uang (financial market) dan ketidaksempurnaan pasar produk maupun faktor produksi (product and factor market imperfections). Ketidaksempurnaan itu digunakan untuk mengeksploitasi potensi keuntungan pada negara berkembang oleh negara maju melalui perusahaan multi nasional atau MNC (Sartono, 2003).
Risiko Politik Terdapat political risk atau risiko politik yang harus ditanggung oleh MNC yang menjalakan usaha di banyak negara. Wujud dari risiko ini bisa berupa pengambilalihan produksi atau operasi oleh pemerintah tempat usaha beroperasi, biasanya tindakan pemerintah ini disebut nasionalisasi. Pada umumnya risiko politik ini meliputi kontrol perdagangan dan mata uang, penetapan peraturan perpajakan, ketenagakerjaan, pemabatasan-pembatasan operasi ataupun persyaratan kandungan lokal dari produk yang dihasilkan (Kuncoro, 1996).
Kerangka Konseptual Penelitian Gambar 1. Model Penelitian
Perumusan Hipotesis Berdasarkan penjelasan dalam teori di atas, dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: H1 : Diduga Voice and Accountability berpengaruh positif terhadap PMA H2 : Diduga Political Stability and Absence of Violence/Terrorism berpengaruh positif terhadap PMA H3 : Diduga Government Effectiveness berpengaruh positif terhadap PMA H4 : Diduga Regulatory Quality berpengaruh positif terhadap PMA H5 : Diduga Rule of Law berpengaruh berpengaruh positif terhadap PMA H6 : Diduga Control of Corruption berpengaruh positif terhadap PMA C.
METODE PENELITIAN
Metode Pengumpulan Data Teknik dokumentasi yang digunakan peneliti ialah melihat dokumen yang telah ada yaitu data-data terkait kualitas pemerintahan dan nilai PMA yang disajikan oleh The Worldwide Governance Indicators (WGI) project dan World Bank.
Objek Penelitian Objek penelitian ini adalah 10 negara yang tergabung dalam ASEAN dengan periode pengamatan dari tahun 2009-2013. Terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menjadi tantangan tersendiri bagi negara-negara yang terlibat. Hal ini menuntut negara-negara terkait harus dapat memiliki kemandirian ekonomi di tengah tingginya tingkat korupsi yang sedang terjadi di negaranya. Pemilihan objek pada penelitian ini dengan kriteria negara yang akan menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) sehingga 10 negara ASEAN akan menjadi objek dalam penelitian ini, yaitu Indonesia, Filipina, Singapura, Brunei Darussalam, Laos, Vietnam, Myanmar, Thailand, Kamboja dan Malaysia.
Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam studi ini adalah gabungan dari data time series dan data cross section atau sering disebut dengan data panel. Penelitian ini menggunakan sumber data
sekunder. Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran kualitas pemerintahan dan data PMA. Data ukuran kualitas pemerintahan dalam suatu negara diambil dari The Worldwide Governance Indicators (WGI) project, dimana variabel ini dibagi menjadi 6 indikator, yaitu voice and accountability, political stability and absence of violence/terrorism, government effectiveness, regulatory quality, rule of law, dan control of corruption. Untuk data tingkat PMA, data diambil dari World Bank, disajikan secara runtut waktu 5 tahun dari 10 negara objek penelitian. Data kualitas pemerintahan diukur dalam skala interval antara -2.5 hingga +2.5. Angka -2.5 mengintepretasikan bahwa pengelolaan negara dalam kluster tersebut buruk. Dan sebaliknya, nilai tertinggi +2.5 mengintepretasikan bahwa pengelolaan negaradalam kluster tersebut sudah baik. Sedangkan data PMA diukur sesuai jumlah dana PMA yang masuk ke negara tersebut dalam nilai nominal dengan satuan US Dollar.
Metode Analisis Data Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dengan menggunakan bantuan perangkat lunak EViews 7. Estimasi pemilihan model yang tepat dilakukan dengan tahap sebagai berikut: 1) Uji Chow: Pengujian ini dilakukan untuk memilih model yang tepat antara model common effect dan model fixed effect. Hipotesis yang dibentuk adalah: H0 : Model common effect H1 : Model fixed effect Langkah awal yang dilakukan adalah melakukan regresi data panel dengan metode common effect dan selanjutnya dengan metode fixed effect. Hasil pengujian dapat dilihat sebagai berikut, apabila nilai probability Chi-square ataupun nilai probability F-test < 0,05 maka H0 ditolak, sehingga model yang tepat adalah model fixed effect, dan sebaliknya. 2) Uji Hausment: Pengujian ini dilakukan untuk memilih model yang tepat antara model fixed effect dan model random effect. Hipotesis yang dibentuk adalah: H0 : Model random effect H1 : Model fixed effect Langkah awal yang dilakukan adalah melakukan regresi data panel dengan metode fixed effect dan selanjutnya dengan metode random effect. Hasil pengujian dapat dilihat sebagai berikut, apabila nilai probability cross section random < 0,05 maka H0 ditolak, sehingga model yang tepat adalah model fixed effect, dan sebaliknya. 3) Uji Lagrange Multiplier (LM) Pengujian ini dilakukan untuk memastikan kembali hasil pengujian Hausment dengan melakukan uji Breusch-Pagan. Hipotesis yang dibentuk adalah: H0 : Model fixed effect H1 : Model random effect Hasil pengujian dapat dilihat sebagai berikut, apabila probability Breusch-Pagan < 0,05 maka H0 ditolak, sehingga model yang tepat adalah model random effect, dan sebaliknya.
Uji Asumsi Klasik 1) Uji Normalitas Uji normalitas penting dilakukan karena salah satu syarat pengujian parametrik adalah data harus berdistribusi normal agar memperoleh hasil yang valid. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu distribusi data. Dalam penelitian ini, metode uji normalitas yang digunakan adalah uji Jarque-Bera. Data dikatakan berdistribusi normal jika hasil signifikansi dalam uji Jarque-Bera bernilai > 0,05. Sebaliknya, jika asumsi tersebut tidak terpenuhi maka data dikatakan tidak berdistribusi normal (Yamin, 2011). 2) Uji Heteroskedastisitas Uji heteroskedastisitas menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ariefianto, 2012). Model regresi yang baik adalah model yang memiliki homokedastisitas. Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas yang digunakan adalah dengan melihat nilai sum square resid. Apabila nilai sum square resid statistics > nilai sum square resid unweighted statistics, maka menunjukkan bahwa hasil regresi tidak terdapat gejala heterokedastisitas (Yamin, 2011) 3) Uji Multikolinearitas Multikolinearitas merupakan suatu kondisi yang menunjukkan satu atau lebih variabel bebas berkorelasi linear sempurna dengan variabel bebas lainnya. Pada suatu model regresi
yang baik sebaiknya tidak terjadi multikolinearitas. Dalam penelitian ini uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai koefisien korelasi. Apabila nilai koefisien korelasi lebih dari 0,8, maka terjadi multikolinearitas (Ariefianto, 2012). 4) Uji Autokorelasi Autokorelasi menunjukkan sifat residual regresi yang tidak bebas dari suatu observasi ke observasi lainnya (Ariefianto, 2012). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Dalam penelitian ini, uji autokorelasi yang digunakan adalah uji DurbinWatson. Hasil uji Durbin Watson dikatakan bebas dari autokorelasi jika memenuhi du < d < 4du. Nilai du didapat dari tabel Durbin Watson untuk jumlah variabel independen 6 dan jumlah data 50 (6,50) yaitu 1,822. Uji asumsi klasik ini wajib dipenuhi apabila hasil pemilihan model yang terpilih pada langkah sebelumnya adalah model common effect dan fixed effect dengan menggunakan metode OLS. Hal ini dikarenakan uji asumsi klasik merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk metode OLS. Sedangkan untuk metode GLS yang digunakan oleh model random effect, uji asumsi klasik yang perlu dipenuhi adalah uji normalitas. Bahkan beberapa literatur menyebutkan bahwa untuk metode GLS tidak diperlukan (Ajija, et al, 2010; dan Gujarati, 2003).
Uji Hipotesis Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan menggunakan analisis regresi data panel dengan uji t untuk mengetahui pengaruh variabel dependen dengan variabel independen secara parsial. Jika nilai t-statistik > t-tabel atau signifikansi < 0,05 berarti variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependennya dan hipotesis alternatif diterima, demikian sebaliknya. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan, dilakukan uji F. Jika nilai F-hitung > F-tabel dan nilai signifikansi < 0,05, maka variabel independen secara bersama-sama (simultan) dikatakan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependennya. Penelitian ini mempunyai persamaan struktural sebagai berikut: Y = c + b1X1 + b2X2 + b3X3+ b4X4+ b5X5 + b6X6 + e Keterangan : Y = PMA c = bilangan konstanta b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7 = kooefisien regresi masing-masing variabel X1 = voice and accountability X2 = political stability and absence of violence/terrorism X3 = government effectiveness X4 = regulatory quality X5 = rule of law X6 = control of corruption e = standart error
D. HASIL DAN PEMBAHASAN Deskripsi Objek Penelitian Objek dalam penelitian ini adalah 10 negara anggota ASEAN, yaitu Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, Indonesia, Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar, dan Filipina. Tahun pengamatan yang digunakan dari tahun 2009-2013. Data sekunder yang didapatkan menunjukkan nilai kualitas pemerintahan dan jumlah PMA yang masuk. Tren perubahan nilai dan nominal PMA mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Fluktuasi nilai kualitas pemerintahan terjadi dalam range -2,5 sampai dengan +2,5. Sedangkan nominal PMA yang masuk merupakan jumlah sebenarnya PMA masuk dalam satuan US Dollar.
Hasil Estimasi Model Data Panel Terdapat 3 langkah pengujian untuk mengestimasi model yang tepat, yaitu: 1) Uji Chow Pengujian ini dilakukan untuk memilih model yang tepat antara model common effect dan model fixed effect. Hipotesis yang dibentuk adalah: H0 : Model common effect H1 : Model fixed effect
Tabel 1 Hasil Uji Chow Redundant Fixed Effects Tests Equation: FIXED Test cross-section fixed effects Effects Test Cross-section F Cross-section Chi-square
Statistic
d.f.
Prob.
13.370742 75.638796
(9,34) 9
0.0000 0.0000
Sumber : Data Sekunder (diolah) Dari tabel diketahui bahwa nilai probability Chi-square ataupun nilai probability F-test yaitu 0,0000< 0,05 maka H0 ditolak, sehingga model yang tepat adalah model fixed effect. 2) Uji Hausment Pengujian ini dilakukan untuk memilih model yang tepat antara model fixed effect dan model random effect. Hipotesis yang dibentuk adalah: H0 : Model random effect H1 : Model fixed effect
Tabel 2 Hasil Uji Hausment Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: RANDOM Test cross-section random effects Chi-Sq. Statistic
Chi-Sq. d.f.
Prob.
10.298850
6
0.1126
Test Summary Cross-section random
Sumber : Data Sekunder (diolah) Dari tabel diketahui bahwa nilai probability cross section random yaitu 0,1126 > 0,05 maka H0 diterima, sehingga model yang tepat adalah model random effect. 3) Uji Lagrange Multiplier (LM) Pengujian ini dilakukan untuk memastikan kembali hasil pengujian Hausment dengan melakukan uji Breusch-Pagan. Hipotesis yang dibentuk adalah: H0 : Model fixed effect H1 : Model random effect
Tabel 3 Hasil Uji Lagrange Multiplier (LM) Lagrange multiplier (LM) test for panel data Date: 09/26/15 Time: 18:09 Sample: 2009 2013 Total panel observations: 50 Probability in () Null (no rand. effect) Alternative Breusch-Pagan Honda King-Wu GHM
Cross-section One-sided
Period One-sided
Both
20.79795 (0.0000) 4.560477 (0.0000) 4.560477 (0.0000) ---
0.469015 (0.4934) -0.684847 (0.7533) -0.684847 (0.7533) ---
21.26696 (0.0000) 2.740484 (0.0031) 1.959870 (0.0250) 20.79795 (0.0000)
Sumber : Data Sekunder (diolah) Dari tabel diketahui bahwa nilai probability Breusch-Pagan yaitu 0,0000 < 0,05 maka H0 ditolak, sehingga model yang tepat adalah model random effect.
Uji Asumsi Klasik Berdasarkan uji pemilihan model yang telah dilakukan di atas, model yang paling tepat digunakan adalah model random effect. Untuk model random effect yang menggunakan metode generalized least square (GLS) hanya perlu dilakukan uji asumsi klasik normalitas, atau bahkan tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik (Ajija, et al, 2010; dan Gujarati, 2003). Dalam penelitian ini, metode uji normalitas yang digunakan adalah uji Jarque-Bera. Data dikatakan berdistribusi normal jika hasil signifikansi dalam uji Jarque-Bera bernilai > 0,05. Hasil dari uji normalitas Jarque-Bera dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Gambar 2 Hasil Uji Normalitas
Sumber: Data Sekunder (diolah) Pada gambar di atas, diketahui bahwa signifikansi hasil uji Jarque-Bera bernilai 0,1856 > 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa data residual memiliki distribusi normal.
Uji Hipotesis Tabel 4 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis Variabel Constant Voice and accountability Political stability & absence of violence Government effectiveness Regulatory quality Rule of law Control of corruption
Adj. R-Square
F-test F-stat Sig.
Koef. (1010) 2,990
0,2364
3,5282
t-test t-stat Sig. 4,033 0,000
Ket
1,540
2,045
0,047
Sig.
0,376
-0,731
0,469
Tidak Sig.
-1,990
-1,994
0,053
Tidak Sig.
-0,884 3,720
-0,886 2,715
0,381 0,009
Tidak Sig. Sig.
-0,271
-0,357
0,723
Tidak Sig.
0,006
Sumber: Data Sekunder (diolah)
Voice and Accountability Berpengaruh Positif Terhadap Penanaman Modal Asing (PMA) Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, hipotesis pertama yaitu voice and accountability berpengaruh positif terhadap Penanaman Modal Asing (PMA). Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat voice and accountability atau tingkat kebebasan dalam berpendapat dan berserikat suatu negara, serta kemudahan akses infomasi dalam negara tersebut akan menarik minat investor asing untuk melakukan penanaman modal sehingga nilai PMA yang masuk ke negara tersebut juga semakin meningkat. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Apaza (2007) yang menyatakan bahwa faktor voice and accountability berpengaruh positif terhadap PMA. Apaza (2007) mengatakan bahwa voice and accountability yang baik di sebuah negara akan mendorong aliran modal masuk melalui penanaman modal asing. Hal tersebut dimulai dari peningkatan kebebasan berekspresi dan transparansi, sehingga korupsi dapat diminimalisasi. Akuntabilitas sebuah pemerintahan berhubungan erat dengan korupsi. Pencegahan korupsi
merupakan hal yang rumit karena melibatkan mekanisme akuntabilitas dan pelaksanaan hukum yang efektif. Pengkoordinasian akuntabilitas memainkan peran penting dalam pelaksanaan kebijakan di sebuah negara. Umumnya, di negara dengan kontrol akuntabilitas tinggi, terdapat ekspektasi tingkat korupsi yang rendah. Sebagai upaya pencegahan korupsi yang efektif, perhatian yang lebih harus dikembangkan dalam pelaksanaan kebijakan dan prosedur, standard kualitas, sistem transparansi, dan mekansime pelaksanaan hukum. Peningkatan kualitas voice and accountability merupakan usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui aliran modal masuk (Apaza, 2007) Selain konsisten dengan beberapa penelitian sebelumnya, hasil penelitian ini juga sejalan dengan rasionalisasi bahwa investor asing akan tertarik pada negara yang memberikan kemudahan dalam mendapatkan akses informasi dari lembaga publik dan mendapatkan transparansi pemerintah mengenai informasi perubahan kebijakan dalam negeri yang berkaitan dengan investasi asing yang akan masuk, serta adanya komunikasi antara pemerintah dengan para investor. Dengan tingkat voice and accountability yang tinggi maka akses informasi itupun akan semakin mudah. Kemudahan dalam mengakses informasi, kebebasan dalam berpendapat dan berserikat dalam suatu negara, merupakan sebuah potensi yang baik bagi para investor untuk melakukan penanaman modal. Karena dengan kemudahan akses yang ada, investor dapat dengan mudah melihat peluang usaha pada negara tersebut. Kondisi ini pun cukup efektif bagi para investor dalam melakukan kegiatan usahanya. Maka dari itu dengan pertimbangan adanya tingkat voice and accountability yang baik investor cenderung ingin menanamkan investasinya sehingga terjadi peningkatan terhadap nilai PMA pada suatu negara.
Political Stability and Absence Of Violence/Terrorism Berpengaruh Positif Terhadap Penanaman Modal Asing (PMA) Hipotesis kedua adalah political stability and absence of violence/terrorism berpengaruh positif terhadap Penanaman Modal Asing (PMA). Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua ditolak. Hal ini berarti bahwa semakin baik kestabilan politik dalam suatu negara, tidak mempengaruhi keputusan investor asing untuk menanamkan modalnya di suatu negara sehingga tidak berdampak pada peningkatan nilai PMA di negara tersebut. Penjelasan atas hasil penelitian tersebut dapat dijelaskan dengan rasionalisasi berikut ini. Dalam melakukan sebuah keputusan investasi, seorang investor memiliki banyak pertimbangan, baik dari faktor eksternal maupun faktor internal. Salah satu faktor internal yang mempengaruhi adalah perbedaan perilaku investor asing. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Meon dan Khalid (2007) yang menyatakan bahwa stabilitas politik tidak berpengaruh terhadap nilai PMA suatu negara karena terdapat perbedaan perilaku investor asing dalam menilai risiko politik suatu negara sebelum melakukan kegiatan investasi. Pada umumnya perusahaan menginginkan berinvestasi pada negara yang memiliki perekonomian stabil serta risiko politik yang kecil. Akan tetapi dalam faktanya tidak seluruh negara memiliki keuntungan seperti itu. Dengan begitu perusahaan semestinya menaksir berbagai konsekuensi risiko ekonomi dan politik atas pertimbangan investasi yang potensial. Ada tiga metode yang digunakan untuk memasukkan risiko politik dan ekonomi, misalkan risiko nasionalisasi dan fluktuasi mata uang, dan memasukkannya ke dalam analisis investasi asing. Tiga metode berikut adalah: tingkat keuntungan investasi ditingkatkan (required rate of return), memperpendek payback period minimum, aliran kas disesuaikan untuk mecerminkan dampak khusus dari suatu risiko (Shapiro, 1992 dalam Kuncoro, 1996). Hal ini bisa disebabkan adanya asuransi risiko politik yang membuat investor cenderung tidak mempertimbangkan risiko politik karena adanya jaminan keamanan dari risiko politik, seperti yang ada dijelaskan oleh Kuncoro (1996), ada lembaga yang dipakai sebagai asuransi risiko politik, salah satunya diberikan oleh pemerintah amerika serikat lewat OPIC (Overseas Private Investment Corporation). Yang diasuransikan adalah risiko politik khusus, misalkan kerusuhan politik (revolusi, perang, dan kekacauan), inkonvertabilitas mata uang, pengambilalihan oleh pemerintah. Berikutnya untuk mengurangi risiko politik dalam PMA bisa dilakukan dengan mengurangi pengaruh dan ketergantungan terhadap pemerintah setempat. Terdapat sebuah contoh di negara Peru ketika hak milik asing di nasionalisasi, Chrysteler tetap berhasil mempertahankan pabrik perakitannya. Peru memberikan pengecualian pada pabrik tersebut dikarenakan penawaran komponen utama (mesin, lembar baja, transmisi, beberapa bagian besar asesori) truk dan mobil yang dirakit di Peru masih dikuasai Chrysler.
Meon dan Khalid (2007) juga menemukan bahwa investor asing lebih menyukai untuk menanamkan modalnya di negara yang keadaan politiknya tidak stabil guna mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Namun dalam penelitian ini terdapat dua negara ASEAN yang menurut World Bank pada posisi negara maju yaitu Singapura dan Brunei Darussalam, bisa saja hasil ini berpengaruh pada dua negara tersebut dikarenakan posisi stabilitas politiknya cukup tinggi pada saat periode pengamatan.
Government Effectiveness Berpengaruh Positif Terhadap Penanaman Modal Asing (PMA) Berdasarkan pada hasil pengujian hipotesis pada bagian sebelumnya, hipotesis ketiga ditolak yaitu government effectiveness tidak berpengaruh positif terhadap Penanaman Modal Asing (PMA). Hal ini berarti bahwa semakin efektif pelaksanaan pemerintahan suatu negara, tidak mempengaruhi keputusan investor asing untuk menanamkan modalnya di suatu negara.Hasil pengujian hipotesis ketiga ini konsisten dengan hasil dari beberapa penelitian terdahulu, yaitu Meon dan Weill (2008). Meon dan Weill (2008) menemukan bahwa birokrasi yang tidak efisien dianggap sebagai halangan besar terhadap aktivitas ekonomi termasuk investasi didalamnya, tetapi tindakan suap atau adanya uang pelicin dapat memperbaiki halangan tersebut. Selain konsisten dengan penelitian terdahulu, hasil penelitian ini juga sejalan dengan rasionalisasi berikut. Pada teorinya, pemerintahan yang efektif memang memudahkan investor dalam melakukan penanaman modal pada suatu negara, sehingga nilai PMA di negara tersebut akan meningkat. Namun, investor memiliki banyak pertimbangan sebelum mengambil keputusan investasi. Sistem pemerintahan yang efektif tidak selalu menjadi pertimbangan investor asing dalam mengambil keputusan investasi dikarenakan anefficient grease hypothesis, di mana hipotesis ini menyatakan dugaan bahwa korupsi menjadi sebuah akselerator untuk menunjang percepatan birokrasi yang tidak efisien. Teori di atas mengindikasikan bahwa pemerintahan yang efektif tidak selalu menjadi pertimbangan investor dalam menanamkan modal. Adanya pemerintahan yang tidak efektif justru memberi peluang kepada investor untuk melakukan kecurangan seperti tindakan suap atau korupsi guna meningkatkan keuntungan usahanya. Dan tindakan suap tersebut masih dapat mengatasi permasalahan ketidakefektifan birokrasi. Sehingga government effectiveness tidak berpengaruh pada tingkat PMA yang masuk. Sama halnya dalam pembahasan stabilitas politik, karena terdapat dua negara ASEAN yang menurut World Bank pada posisi negara maju yaitu Singapura dan Brunei Darussalam, bisa saja hasil ini berpengaruh pada dua negara tersebut dikarenakan posisi government effectiveness cukup tinggi pada dua negara tersebut. Dan berbeda posisi dengan delapan negara ASEAN lainnya yang masih berada pada posisi negara berkembang. Motivasi investor asing juga sudah berbeda ketika melakukan investasi pada kedua negara tersebut dan ke negara berkembang di ASEAN.
Regulatory Quality Berpengaruh Positif Terhadap Penanaman Modal Asing (PMA) Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, hipotesis keempat yaitu regulatory quality tidakberpengaruh positif terhadap Penanaman Modal Asing (PMA). Hal ini berarti bahwa semakin baik kualitas kebijakan suatu negara, tidak mempengaruhi keputusan investor asing untuk menanamkan modalnya di negara tersebut. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Ahmed, et al (2005) dan Altinkemer (1995) yang menyatakan bahwa faktor regulatory qualitytidak berpengaruh positif terhadap nilai PMA yang masuk pada suatu negara. Ahmed, et al (2005) mengungkapkan bahwa adanya regulasi atau aturan yang tidak terlampau ketat justru menjadi cara untuk menarik alian modal masuk pada suatu negara. Hal ini didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Altinkemer (1995) bahwa kebijakan pemerintah pada awalnya mendorong masuknya PMA pada suatu negara dengan cepat, namun untuk selanjutnya justru akan mendorong defisit pada current account yang menyebabkan devaluasi serta aliran modal menjadi keluar. Selain konsisten dengan beberapa penelitian sebelumnya, hasil penelitian ini juga sejalan dengan rasionalisasi bahwa dalam melakukan kegiatan investasi, investor cenderung ingin memperoleh kemudahan dan kenyamanan dalam melakukan aktivitas usaha. Adanya kebijakan
atau peraturan yang terlalu ketat justru akan menurunkan minat investor asing dalam menanamkan modal.
Rule of Law Berpengaruh Positif Terhadap Penanaman Modal Asing (PMA) Hipotesis kelima adalah rule of law berpengaruh positif terhadap Penanaman Modal Asing (PMA). Hipotesis yang menyatakan bahwa rule of law berpengaruh positif terhadap tingkat PMA yang masuk diterima.Ini berarti semakin baik penegakan hukum semakin tinggi pula tingkat PMA. Hal ini seiring dengan penelitian yang dilakukan oleh dan Rothstein dan Teorell (2005) yang mengatakan bahwa rasa aman dan kepastian bagi para investor akan didapat melalui pengimplementasian hukum yang baik. Boettke dan Subrick (2003) juga mempunyai pendapat yang sama tentang hal tersebut dengan menjelaskan bahwa pelaksanaan hukum yang baik di sebuah negara akan berdampak pada kemajuan ekonomi akibat meningkatnya PMA yang masuk. Pengaruh positif rule of law terhadap tingkat PMA yang masuk menunjukkan bahwa pemerintah sebagai pembuat dan pelaksana hukum dari negaranya berhasil melakukan tugas, khususnya di dalam penerapan hukum yang jelas dan pasti. Hal tersebut nantinya akan menjadi penarik perhatian investor‐investor asing karena dengan pelaksanaan hukum yang pasti, investasi yang dilakukan akan menjadi lebih aman, dilihat dari kemudahan proses investasi yang tidak rumit. Karena ketidakpastian hukum menurut investor asing bisa dianggap sebagai biaya dan biaya dari ketidak pastian hukum bisa sanggat tinggi. Oleh karena itu rule of law berpengaruh positif pada tingkat penanaman modal asing.
Control of Corruption Berpengaruh Positif Terhadap Penanaman Modal Asing (PMA) Berdasarkan pada hasil pengujian hipotesis pada bagian sebelumnya, hipotesis keenam yaitu control of corruption tidak berpengaruh positif terhadap Penanaman Modal Asing. Hasil tersebut menunjukkan bahwa berapa pun indeks control of corruption di negara ASEAN, hal tersebut tidak akan berpengaruh terhadap tingkat penanaman modal asing yang masuk. Meon dan Weill (2008) menemukan bahwa birokrasi yang tidak efisien dianggap sebagai halangan besar terhadap aktivitas ekonomi termasuk investasi didalamnya, tetapi tindakan suap atau adanya uang pelicin dapat memperbaiki halangan tersebut. Anefficient grease hypothesis, di mana hipotesis ini menyatakan dugaan bahwa korupsi menjadi sebuah akselerator untuk menunjang percepatan birokrasi yang tidak efisien. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa di negara yang mempunyai kualitas institusi rendah, maka korupsi tidak berpengaruh signifikan terhadap aktivitas ekonomi. Pada umumnya banyak pendapat yang menyatakan bahwa korupsi berdampak negatif pada aktivitas perekonomian. Hal tersebut dapat dilihat dari negara yang banyak melakukan aktivitas korupsi ataupun kegiatan rent seeking cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi dan investasi yang lambat. Karena dengan adanya korupsi berarti ada biaya lain-lain yang akan mempersulit suatu aktivitas ekonomi, dimana akibatnya bisa meningkatkan biaya yang harus dikeluarkan investor dan mengurangi minat untuk melakukan investasi. Di sisi lain, praktek korupsi dengan pemberian dana untuk mempercepat sesuatu urusan dapat memungkinkan investor terhindar dari penundaan-penundaan urusannya. Penundaan bagi investor dianggap sebagai biaya, baik itu dari sisi peluang usaha, ataupun biaya-biaya dari bunga, dan biaya lainnya. Sehingga praktek korupsi ini bisa juga mendukung peningkatan apabila negara tersebut mempunyai aturan birokrasi dan control of corruption yang sangat buruk. Imbas dari adanya korupsi ini dapat mendorong pegawai pemerintah untuk bekerja lebih keras. Mereka yang sebelumnya tidak terlalu produktif menyelesaikan urusan rutinnya menjadi terdorong untuk bekerja lebih produktif karena adanya insentif dari uang pelayanannya (suap). Hal yang seperti ini bisa terjadi di negara mana saja. Adanya praktek korupsi memang tidak otomatis membuat aktivitas perekonomian langsung ambruk dan tidak bisa berkembang. Sebagaimana yang terlihat di beberapa negara ASEAN yang utamanya masih negara berkembang (Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Philipina, Kamboja) perekonomian sempat mengalami pertumbuhan tinggi meskipun korupsi sedang gencar terjadi di tiap negara berkembang di ASEAN, tidak termasuk Singapura dan Brunei Darussalam karena masuk kategori negara maju dan memiliki tingkat korupsi yang rendah. Namun perlu digaris bawahi perkembangan pesat ini diikuti dengan eksploitasi dan perusakan sumber daya alam secara besar-besaran, serta membengkaknya utang luar negeri pemerintah dan swasta, bukan karena meningkatnya produktivitas yang mencerminkan adanya pembangunan ekonomi
secara riil. Dengan begitu control of corruption di suatu negara tidak mempengaruhi aktivitas ekonomi atau tingkat penanaman modal asing.
Indikator Dalam Kualitas Pemerintahan (secara simultan) Berpengaruh Positif Terhadap Penanaman Modal Asing (PMA) Berdasarkan pada hasil pengujian hipotesis secara simultan pada bagian sebelumnya, kualitas pemerintahan secara simultan berpengaruh terhadap Penanaman Modal Asing (PMA). Hal ini berarti bahwa semakin baik tingkat kualitas pemerintahan suatu negara, maka akan semakin menarik minat investor asing untuk melakukan penanaman modal sehingga nilai PMA negara yang bersangkutan akan meningkat. Hasil pengujian ini konsisten dengan hasil dari beberapa penelitian terdahulu, yaitu Alfaro, et al (2006) dan Rajan, et al (2008). Alfaro, et al (2006), menyatakan bahwa pemerintahan dalam suatu negara mempengaruhi aliran modal yang masuk pada negara tersebut. Hal berikut bisa diketahui dari infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi atau kebijakan lembaga pemerintahan. Rajan, et al (2008) menyampaikan bahwa determinan yang penting dalam menarik modal masuk ke suatu negara adalah pemerintahan. Tingkat PMA yang tinggi menunjukkan jika pemerintah di negara tersebut telah melakukan kebijakan yang tepat guna mendukung perekonomian di masa yang akan datang. Selain konsisten dengan penelitian terdahulu, hasil penelitian ini juga sejalan dengan rasionalisasi berikut. Adanya infrastruktur yang baik dapat memberikan dukungan pada produksi serta mendorong aktivitas perekonomian. Lembaga pemerintahan memiliki peran yang penting, karena lembaga pemerintahan merupakan pihak yang membuat aturan informal dan formal, serta lembaga yang membuat struktur perekonomian. Keputusan yang berkaitan dengan investasi pun akan dipengaruhi oleh kualitas lembaga pemerintahan tersebut. Sehingga dapat dikatakan apabila sistem pemerintahan yang lemah akan mempengaruhi investasi dan membawa kepada ketidakpastian dalam kegiatan ekonomi.
E. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN Kualitas pemerintahan pada dasarnya memiliki pengaruh pada tingkat Penanaman Modal Asing (PMA). Akan tetapi pada penelitian terdahulu terdapat pula yang menemukan bahwa kualitas pemerintahan tidak berpengaruh pada tingkat PMA. Penelitian ini dilakukan pada 10 negara ASEAN dalam tahun pengamatan 2009-2013 yang bertujuan untuk memperoleh bukti empiris bahwa kualitas pemerintahan mempengaruhi PMA. Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah: 1. Voice and accountability berpengaruh positif terhadap PMA. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kebebasan berpendapat dan berserikat pada suatu negara akan menarik minat investor asing dalam menanamkan modalnya di negara yang bersangkutan sehingga nilai PMA akan semakin naik. Hal ini dikarenakan investor asing akan tertarik pada negara yang memberikan kemudahan dalam mendapatkan akses informasi dari lembaga publik dan mendapatkan transparansi pemerintah mengenai informasi perubahan kebijakan dalam negeri yang berkaitan dengan investasi asing yang akan masuk, serta adanya komunikasi antara pemerintah dengan para investor. Dengan tingkat voice and accountability yang tinggi maka akses informasi itupun akan semakin mudah. Kemudahan dalam mengakses informasi, kebebasan dalam berpendapat dan berserikat dalam suatu negara, merupakan sebuah potensi peluang usaha yang baik bagi para investor untuk melakukan penanaman modal. 2. Political stability & absence of violence tidak berpengaruh positif terhadap PMA. Hal ini menunjukkan bahwa semakin stabil kondisi politik suatu negara tidak mempengaruhi keputusan investor asing dalam menanamkan modal sehingga tidak berpengaruh juga terhadap nilai PMA di negara tersebut. Terdapat perbedaan perilaku investor asing dalam menilai risiko politik suatu negara sebelum melakukan kegiatan investasi. Adanya asuransi risiko politik yang membuat investor cenderung tidak mempertimbangkan risiko politik karena adanya jaminan keamanan dari risiko politik yang diberikan oleh pemerintah amerika serikat. Selain itu, untuk mengurangi risiko politik dalam PMA bisa dilakukan dengan mengurangi pengaruh dan ketergantungan terhadap pemerintah setempat. Dengan begitu menurut investor risiko politik tidak memberikan pengaruh karena masih ada alternatif untuk menyiasatinya. 3. Government effectiveness tidak berpengaruh positif terhadap PMA. Hal ini menunjukkan bahwa semakin efektif pemerintahan yang dijalankan di suatu negara tidak mempengaruhi
keputusan investor asing dalam menanamkan modal sehingga tidak berpengaruh juga terhadap nilai PMA di negara tersebut. Pada teorinya, pemerintahan yang efektif memang memudahkan investor dalam melakukan penanaman modal pada suatu negara, sehingga nilai PMA di negara tersebut akan meningkat. Sistem pemerintahan yang efektif tidak selalu menjadi pertimbangan investor asing dalam mengambil keputusan investasi dikarenakan anefficient grease hypothesis, di mana hipotesis ini menyatakan dugaan bahwa korupsi menjadi sebuah akselerator untuk menunjang percepatan birokrasi yang tidak efisien. Dan tindakan suap tersebut masih dapat mengatasi permasalahan ketidakefektifan birokrasi. 4. Regulatory quality tidak berpengaruh positif terhadap PMA. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kualitas regulasi pada suatu negara tidak mempengaruhi minat investor asing untuk menanamkan modalnya di negara tersebut sehingga tidak berpengaruh pula pada nilai PMA negara tersebut. Hal ini karena adanya regulasi atau aturan yang tidak terlampau ketat justru menjadi cara untuk menarik alian modal masuk pada suatu negara. Kebijakan pemerintah pada awalnya mendorong masuknya PMA pada suatu negara dengan cepat, namun untuk selanjutnya justru akan mendorong defisit pada current account yang menyebabkan devaluasi serta aliran modal menjadi keluar.Dalam melakukan kegiatan investasi, investor cenderung ingin memperoleh kemudahan dan kenyamanan dalam melakukan aktivitas usaha. Adanya kebijakan atau peraturan yang terlalu ketat justru akan menurunkan minat investor asing dalam menanamkan modal. 5. Rule of law berpengaruh positif terhadap tingkat PMA yang masuk. Ini berarti semakin baik penegakan hukum semakin tinggi pula tingkat PMA. Rasa aman dan kepastian bagi para investor akan didapat melalui pengimplementasian hukum yang baik. Pelaksanaan hukum yang baik di sebuah negara akan berdampak pada kemajuan ekonomi akibat meningkatnya PMA yang masuk. Pengaruh positif rule of law terhadap tingkat PMA yang masuk menunjukkan bahwa pemerintah sebagai pembuat, penegak, dan pelaksana hukum dari negaranya berhasil melakukan tugas, khususnya di dalam penerapan hukum yang jelas dan pasti. Hal tersebut nantinya akan menjadi penarik perhatian investor‐investor asing karena dengan pelaksanaan hukum yang pasti, investasi yang dilakukan akan menjadi lebih aman, dilihat dari kemudahan proses investasi. 6. Control of corruption tidak berpengaruh positif terhadap PMA. Birokrasi yang tidak efisien dianggap sebagai halangan besar terhadap aktivitas ekonomi termasuk investasi didalamnya, tetapi tindakan suap atau adanya uang pelicin dapat memperbaiki halangan tersebut. Anefficient grease hypothesis, di mana hipotesis ini menyatakan dugaan bahwa korupsi menjadi sebuah akselerator untuk menunjang percepatan birokrasi yang tidak efisien. Adanya praktek korupsi memang tidak otomatis membuat aktivitas perekonomian langsung ambruk dan tidak bisa berkembang. Sebagaimana yang terlihat di beberapa negara ASEAN yang utamanya masih negara berkembang. Namun perlu digaris bawahi perkembangan pesat ini diikuti dengan eksploitasi dan perusakan sumber daya alam secara besar-besaran, serta membengkaknya utang luar negeri pemerintah dan swasta, bukan karena meningkatnya produktivitas yang mencerminkan adanya pembangunan ekonomi secara riil. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas sesuai dengan penelitian terdahulu. Selain itu, periode pengamatan penelitian ini dimulai dari tahun 2009-2013. Semestinya penelitian ini dilakukan hingga periode pengamatan yang mendekati dimulainya MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) yaitu tahun 2014, namun karena keterbatasan data dari sumber, penelitian ini hanya bisa dilakukan hingga tahun 2014. Implikasi penelitian ditujukan bagi beberapa pihak. Pihak pemerintah harus lebih baik dalam meningkatkan kualitas pemerintahannya. Dengan begitu, diharapkan dapat menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya dan dapat menambah devisa negara. Hal ini akan berdampak pula pada perekonomian masyarakat ASEAN dan akan mewujudkan pembangunan yang adil dan merata sehingga tercipta masyarakat yang madani dan sejahtera. Pihak investor harus lebih mempertimbangkan faktor kualitas pemerintahan dan melakukan manajemen resiko ketika akan melakukan investasi pada negara di ASEAN. Dengan begitu investor dapat meminimalisir sebuah resiko kerugian dari sisi investor sendiri dan meningkatkan keuntungan. Keuntungan ini bisa untuk investor dan keuntungan bagi negara penerima investasi. Sehingga investasi yang dilakukan bisa saling menguntungkan dan memberikan kebermanfaatan.
DAFTAR PUSTAKA Ahmed, Faisal., Arezki, Rabah., Funke, Norbert. 2005. “The Composition of Capital Flow: Is South Africa Different?”. Working Paper: International Monetary Fund. Ajija, S. R., Sari, D. W., Setianto, R. H., Primanti, M. R. 2010. Cara Cerdas Menguasai EViews. Jakarta: Salemba Empat. Alfaro, Laura., Kalemli-Ozcan, Sebnem., Volosovych, Vadym. 2007. “Capital Flow in a Globalized World: The Role of Policies and Institutions”. National Bureau of Economic Research. Altinkemer, Melike. 1995. Capital Flow: The Turkish Case. Discussion Paper No. 9601.Central Bank of The Republic of Turkey. Apaza, Carmen. 2007. World Bank Anti Corruption Effect: Ensuring Accountability and Controlling Corruption. World Bank. Ariefianto, M. Doddy. 2012. Ekonometrika. Jakarta: Erlangga. Berkel, Rik & Borghi, Vando. 2007. New Mode of Government in Activation Policies. International Journal of Sociology and Social Policy. Boettke, Peter & Robert, Subrick. 2003. Rule of Law, Development, and Human Capabilities. Bosworth, Barry P. & Collins, Susan M.1999. Capital Flows to Developing Economies: Implications for Saving and Investment. Working Papers on Economic Activity. Busari, Dipo T. 2006. Macroeconomic Stability or Good Institutions of Governance: What is Africa Getting Wrong?.United Nations African Institute for Economic Development Planning (IEDP). Buthe, Tim. & Milner, Helen V. 2008. The Politics of Foreign Direct Investment into Developing Countries: Increase FDI Trough International Trade Agreement?.American Journal of Political Science.Volume 52, Nomor 4. Calvo, Guliermo. 1998. Capital Flow and Capital Market Crises: The Simple Economic of Sudden Stops. Journal of Applied Economics. Volume 1, Nomor 1. Honig, Adam. 2006. Do Improvements in Government Quality Necessarily Reduce the Incidence of Sudden Stop?.Research.Department of Economics, Amherst College. Gujarati, Damodar N, 2004, “Basic Econometrics” Fourth Edition, The McGraw-Hill Companies. Kaufmann, Daniel., Kraay, Aart., Mastruzzi, Massimo. 2010. The WorldwideGovernance Indicators : A Summary of Methodology, Data and AnalyticalIssues. World Bank Policy Research Working Paper No. 5430 Kuncoro, Mudrajad. 1996. Manajemen Keuangan Internasional.Yogyakarta: BPFE- Yogyakarta. Lothian, James R. 2006. Institutions, Capital Flow, and Financial Integration. Journal of International Money and Finance. Volume xx. Meon, Pierre Guillanme & Khalid, Sekkat. 2007. FDI Waves, Waves of Neglect of Political Risk. World Investment Prospects. Meon, Pierre Guillanme & Weill, Laurent. 2008. Is Corruption an Efficient Grease?.Faculte des Sciences Economiques et de gestion. Institut d’Etudes Politiques, Strasbourg.
Mody, Ashoka & Murshid, Antu Panini. 2004. Growing Up With Capital Flows. Journal of International Economics. Rajan, Ramkishen S., Rongala, Sunil., Gosh, Ramya. 2008. Attracting Foreign Direct Investment (FDI) to India. Ralhan, Mukesh. 2006. Determinants of Capital Flow: A Cross Country Analysis. Econometrics Working Paper.University of Victoria. Rothstein, B. &Teorell, Jan. 2003. What is Quality of Governance? A Theory of Impartial Political Institutions.Quality of Governance Paper Series.Goteberg University. Sartono, Agus. 2013. Manajemen Keuangan Internasional. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1970 Tentang Tambahan dan Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Wiennata, Pambage Paksi. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Pada Negara G-20 (Pembuktian Grease The Wheels Hypothesis). Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Yamin, S., Rachmach, L. A., Kurniawan, H. 2011.Regresi dan Korelasi Dalam Genggaman Anda.Jakarta: Salemba Empat.
