PENGARUH KEPEMIMPINAN LURAH TERHADAP PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PENGARUH KEPEMIMPINAN LURAH TERHADAP PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Di Lingkungan 2 Kelurahan Kota Matsum 3 Kecamatan Medan Kota)

DISUSUN OLEH FANIE OKTALIANA 050903006

DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009

Fanie Oktaliana : Pengaruh Kepemimpinan Lurah Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Di Lingkungan 2 Kelurahan Kota Matsum 3 Kecamatan Medan Kota), 2009.

DAFTAR ISI DAFTAR ISI…………………………………………………………................... i DAFTAR TABEL……………………………………………………………… iv DAFTAR LAMPIRAN………………………………………………………… vi KATA PENGANTAR…………………………………………………………. vii ABSTRAK………………………………………………………………………. x BAB I PENDAHULUAN……………………………………………………… 1 A. Latar Belakang Masalah……………………………………………... 1 B. Perumusan Masalah………………………………………………….. 5 C. Tujuan Penelitian…………………………………………………….. 5 D. Manfaat Penelitian…………………………………………………… 6 E. Kerangka Teoritis…………………………………………………….. 6 1. Pengertian Pemimpin dan Kepemimpinan……………………….. 6 2. Pajak Bumi dan Bangunan……………………………………… 11 2.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan……………………… 11 2.2 Pengertian Obyek dan Subyek PBB………………………... 14 2.3 Proses Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan……………. 16 3. Kesadaran Masyarakat dalam Membayar PBB…………………. 18 4. Pengaruh Kepemimpinan Lurah terhadap peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar PBB…………………………….. 21 F. Hipotesis……………………………………………………………. 28 Fanie Oktaliana : Pengaruh Kepemimpinan Lurah Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Di Lingkungan 2 Kelurahan Kota Matsum 3 Kecamatan Medan Kota), 2009.

G. Definisi Konsep…………………………………………………….. 28 H. Definisi Operasional…………………………………………………29 I. Sistematika Penulisan………………………………………………..31 BAB II METODOLOGI PENELITIAN……………………………………..33 A. Bentuk Penelitian……………………………………………………33 B. Lokasi Penelitian…………………………………………………….33 C. Populasi dan Sampel……………………………………………….. 33 Populasi………………………………………………………… 33 Sampel…………………………………………………………..33 D. Teknik Penentuan Skor…..………………………………………… 34 E. Teknik Pengumpulan Data…………………………………………. 35 F. Teknik Analisa Data……………………………………………….. 36 BAB III DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN……………………………. 39 A. Sejarah Ringkas Kelurahan Kota Matsum 3 Kecamatan Medan Kota………………………………………………………… 39 B. Visi dan Misi Kelurahan Kota Matsum 3…………………………... 40 C. Struktur Organisasi…………………………………………………. 40 D. Tugas Pokok dan Fungsi……………………………………………. 43 BAB IV PENYAJIAN DATA PENELITIAN………………………………. 48 A. Deskripsi Data Identitas Responden………………………………... 48 A.1 Karakteristik Responden……………………………………….. 48 A.2 Variabel Penelitian……………………………………………... 51 B. Kepemimpinan………………………………………………………. 52 Fanie Oktaliana : Pengaruh Kepemimpinan Lurah Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Di Lingkungan 2 Kelurahan Kota Matsum 3 Kecamatan Medan Kota), 2009.

C. Kesadaran Masyarakat dalam Membayar PBB…………………... 58 D. Klasifikasi Data…………………………………………………… 68 BAB V ANALISA DATA………………………………………………….. 70 A. Kepemimpinan……………………………………………………. 70 B. Kesadaran Masyarakat dalam Membayar PBB………………….. 70 C. Pengaruh Kepemimpinan Lurah terhadap Tingkat Kesadaran Masyarakat dalam Membayar PBB……………………………… 71 1. Pengujian untuk Korelasi Product Moment………………….. 72 2. Uji Signifikan…………………………………………………. 74 3. Koefisien Determinan………………………………………… 75 BAB VI PENUTUP…………………………………………………………. 76 A. Kesimpulan……………………………………………………….. 76 B. Saran……………………………………………………………… 77 DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………………... 78


ABSTRAK PENGARUH KEPEMIMPINAN LURAH TERHADAP PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (di Lingkungan 2 Kelurahan Kota Matsum 3 Kecamatan Medan Kota) Nama NIM Fakultas Pembimbing

: Fanie Oktaliana : 050903006 : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik : Dra. Elita Dewi M,Sp

PBB merupakan pajak langsung yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, namun hasil penerimannya ditujukan untuk kepentingan masyarakat di daerah yang bersangkutan dengan letak obyek pajak tersebut. Namun adanya kecenderungan akan keengganan masyarakat Kelurahan Kota Matsum 3 dalam membayar pajak tersebut yang dilihat dari berbagai hal yang menyangkut akan kesadaran masyarakat itu sendiri. Mengingat pentingnya peran masyarakat dalam menanggung pembiayaan Negara, maka diperlukan pengaruh kepemimpinan Lurah untuk dapat memanfaatkan potensi Pajak Bumi dan Bangunan yang ada di daerahnya dan memotivasi aparatnya dan masyarakat agar dapat menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan lurah terhadap peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Kepemimpinan (X) adalah kemampuan seseorang dalam memimpin, mengarahkan, mengendalikan baik orang-orang yang ada di kesatuannya ataupun fasilitas lain yang berada dalam wewenangnya. Kesadaran masyarakat dalam membayar PBB (Y) adalah merupakan suatu rasa ingin ikut terlibat, baik mental maupun emosional dalam diri seseorang dalam membayar PBB sebagai suatu kewajiban, baik berupa partisipasi tenaga, pemikiran atau materi. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode analisa kuantitatif. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah teknik korelasi antar variable untuk membuktikan adanya pengaruh dari kepemimpinan terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar PBB. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan dilanjutkan dengan menganalisa data yang diperoleh, maka hasilnya dikategorikan baik antara pengaruh kepemimpinan terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar PBB sebesar 0,561. Berdasarkan uji hipotesis diperoleh nilai positif sebesar 4,844, hal ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara pengaruh dari kepemimpinan terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar PBB sebesar 31,47%, sehingga hipotesis yang menyatakan ada pengaruh antara pengaruh dari kepemimpinan terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar PBB.

Keywords : Kepemimpinan, Kesadaran masyarakat dalam membayar PBB, Kelurahan Kota Matsum 3 Kecamatan Medan Kota. Fanie Oktaliana : Pengaruh Kepemimpinan Lurah Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Di Lingkungan 2 Kelurahan Kota Matsum 3 Kecamatan Medan Kota), 2009.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Pelaksanaan pembangunan di daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang berdasarkan prinsip otonomi daerah dengan pelaksanaan yang membuat masyarakat di daerah mandiri dalam melaksanakan pembangunannya. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsipprinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan. Untuk mencapai tujuan tersebut telah dibentuk perangkat pemerintah baik dalam pelaksanaan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Kesemuanya itu diwujudkan pemerintah dalam Undang-Undang No. 32 dan No. 33 tahun 2004. Dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 mengenai urusan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar, sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan terkait erat dengan potensi unggulan dan 1 Fanie Oktaliana : Pengaruh Kepemimpinan Lurah Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Di Lingkungan 2 Kelurahan Kota Matsum 3 Kecamatan Medan Kota), 2009.

karakteristik daerah. Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pasal 12 dan 13 disebutkan tentang Dana bagi hasil dari penerimaan PBB dibagi antara daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah. Penyaluran dana bagi hasil PBB sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai dengan peraturan Undang-Undang. Sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang dibentuk dengan asas desentralisasi adalah daerah kabupaten dan kota berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi-aspirasi masyarakat. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004, daerah kota dan kabupaten mempunyai perangkat daerah yaitu kecamatan yang dipimpin oleh kepala kecamatan dalam tugasnya yang menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota atau Bupati, di dalam kecamatan juga mempunyai perangkat yaitu kelurahan yang dipimpin oleh Lurah sebagai penerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Camat. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1007/KMK.0411985 tentang pelimpahan wewenang pungutan pajak kepada Gubernur kepala pemerintahan propinsi dan Walikota kepala pemerintahan kota dan Bupati kepala pemerintahan kabupaten untuk selanjutnya diserahkan kepada organisasi dibawahnya sebagai usaha mengoptimalkan penerimaan negara yang berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan, untuk itulah peranan kepala daerah sangat dituntut keaktifannya dalam hal pemungutan pajak ini. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai salah satu komponen yang mendukung dan perimbangan mempunyai pengaruh terhadap besarnya bagian 2 Fanie Oktaliana : Pengaruh Kepemimpinan Lurah Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Di Lingkungan 2 Kelurahan Kota Matsum 3 Kecamatan Medan Kota), 2009.

dana perimbangan yang akan diterima oleh daerah penghasilan. Oleh karena itu PBB perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah dalam hal penanganannya, sehingga nantinya akan dapat memberikan sumbangan yang besar pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mengingat pentingnya sumbangan yang diberikan oleh penerimaan PBB bagi pembiayaan pembangunan, maka pemungutan PBB harus dilakukan secara efektif, sehingga nantinya dapat memenuhi target pemungutan yang telah ditetapkan. Pajak Bumi dan Bangunan termasuk sumber keuangan negara dan pemungutannya sudah didasarkan pada undang-undang, ini berarti bahwa pemungutan pajak sudah disepakati bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan dalam negeri merupakan sektor yang potensial, penerimaan dari sector pajak ini selanjutnya dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana kepentingan umum. Mengingat

betapa pentingnya peran masyarakat

dalam peran sertanya

menanggung pembiayaan Negara, maka dituntut adanya kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, kenyataannya banyak hambatan yang dihadapi dalam pemungutannya. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam menbayar pajak, kondisi masyarakat yang kurang atau bahkan tidak mengerti pajak, serta tingkat perkembangan intelektual masyarakat, sehingga mereka tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Mengingat kesadaran masyarakat dalam membayar PBB sangat penting

3 Fanie Oktaliana : Pengaruh Kepemimpinan Lurah Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Di Lingkungan 2 Kelurahan Kota Matsum 3 Kecamatan Medan Kota), 2009.

untuk meningkatkan penerimaan Negara yang digunakan sebagian besar untuk daerah wajib pajak itu sendiri. Perlawanan pajak yang diikuti anggapan yang salah oleh masyarakat tentang pajak bumi dan bangunan akan sangat merugikan bagi Negara, oleh karena itu dalam rangka mengurangi atau bahkan menghilangkan sama sekali hambatan-hambatan tersebut maka perlu diusahakan suatu kondisi yang membuat masyarakat wajib pajak menjadi sadar, mau dan mampu membayar pajak. Memberikan bimbingan dan penerangan kepada masyarakat mengenai manfaat pajak merupakan langkah yang paling penting dalam mensosialisasikan pajak tersebut. Untuk lebih memfokuskan penelitian ini pada hal-hal yang terkait dengan kesadaran masyarakat dalam membayar PBB, maka peneliti mengambil Kelurahan Kota Matsum 3 sebagai lokasi penelitian. Kelurahan Kota Matsum 3 Kecamatan Medan Kota yang selama ini dikenal dengan pengelolaan pajak bumi dan bangunannya berjalan baik, tidak luput dari adanya masalah dalam pembayaran PBB oleh masyarakatnya. Adanya kecenderungan akan keengganan masyarakat Kelurahan Kota Matsum 3 dalam membayar pajak tersebut harus dilihat dari berbagai hal yang menyangkut akan kesadaran masyarakat itu sendiri. Untuk menyikapi hal tersebut, maka diperlukan pengaruh kepemimpinan Lurah sebagai kepala pemerintahan terdepan untuk dapat memanfaatkan potensi Pajak Bumi dan Bangunan yang ada di daerahnya dan memotivasi aparatnya dan masyarakat agar dapat menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak. Adanya sebagian besar masyarakat yang tidak memenuhi kewajibannya dalam 4 Fanie Oktaliana : Pengaruh Kepemimpinan Lurah Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Di Lingkungan 2 Kelurahan Kota Matsum 3 Kecamatan Medan Kota), 2009.

membayar PBB otomatis merupakan hambatan dalam pemungutan pajak. Hambatan dalam pemungutan PBB ini bukanlah merupakan usaha nyata dari masyarakat, namun karena kondisi masyarakat yang kurang sadar untuk membayar pajak atau bahkan tidak tahu seluk beluk fungsi pembayaran pajak itu sendiri. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh Kepemimpinan Lurah Terhadap Peningkatan

Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak

Bumi dan Bangunan di Lingkungan 2 Kelurahan Kota Matsum 3 Kecamatan Medan Kota”.

B. Perumusan Masalah Beranjak dari uraian di atas,maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut “Adakah Pengaruh Kepemimpinan Lurah Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Lingkungan 2 Kelurahan Kota Matsum 3 Kecamatan Medan Kota”.

C. Tujuan Penelitian Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah pengaruh kepemimpinan lurah terhadap peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Kota Matsum 3.


D. Manfaat Penelitian Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut : a. Kegunaan teoritis Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan PBB. Serta dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya perpajakan. b. Kegunaan praktis a. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Lurah dalam menjalankan peran sebagai pemotivator untuk meningkatkan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). b. Sebagai bekal pengalaman dan pengetahuan dalam menghadapi tugas-tugas dimasa yang akan datang.

E. Kerangka Teoritis 1. Pengertian Pemimpin dan Kepemimpinan Kepemimpinan berasal dari kata pemimpin, yang berarti seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan dan kelebihan di satu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas tertentu demi tercapainya suatu maksud dan beberapa tujuan, (Kartono,1993:76). Kepemimpinan pada dasarnya mempunyai pokok pengertian sebagai sifat, kemampuan, proses dan atau konsep yang dimiliki oleh seseorang sedemikian rupa sehingga ia diikuti, dipatuhi, dihormati, sehingga orang lain 6 Fanie Oktaliana : Pengaruh Kepemimpinan Lurah Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Di Lingkungan 2 Kelurahan Kota Matsum 3 Kecamatan Medan Kota), 2009.

bersedia dengan penuh keikhlasan melakukan perbuatan atau kegiatan yang dikehendaki pemimpin tersebut. Kepemimpinan dapat timbul apabila terdapat faktor-faktor yang saling mempengaruhi satu sama lain. Faktor-faktor tersebut meliputi orang-orang, bekerja dari sebuah posisi organisatoris, dan timbul dalam situasi yang spesifik (Winardi,2000:48). Menurut Tannenbaum, Weschler dan Massarik dalam Yuki (1994:5), kepemimpinan adalah pengaruh antar pribadi, yang dijalankan dalam suatu situasi tertentu serta diarahkan melalui proses komunikasi ke arah pencapaian satu atau beberapa tujuan. Menurut Siagian (2002:62) Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain, dalam hal ini para bawahannya sedemikian rupa, sehingga orang lain itu mau melakukan kehendak pemimpin meskipun secara pribadi hal itu tidak disenanginya. Sunindhia (1993:4) menyatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang-orang agar bekerja sama menuju kepada suatu tujuan tertentu yang mereka inginkan bersama. Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa kepemimpinan tidak harus dibatasi oleh aturanaturan atau tata krama birokrasi. Menurut Miftah Thoha (1997:142) pemimpin birokrasi merupakan : “Pemimpin yang diangkat dalam suatu jabatan oleh pejabat yang berwenang. Dia menjadi pemimpin karena mengepalai suatu unit organisasi tertentu. Dia mempunyai bawahan atau staf sebagai pengikutnya. Para bawahan itu berada di bawah garis komandonya. Mereka berada disitu karena sudah diatur oleh yang 7 Fanie Oktaliana : Pengaruh Kepemimpinan Lurah Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Di Lingkungan 2 Kelurahan Kota Matsum 3 Kecamatan Medan Kota), 2009.

berwenang mengaturnya. Dinamakan pemimpin karena pada wujudnya ia bertugas memimpin, mengarahkan, mengendalikan baik orang-orang yang ada di kesatuannya ataupun fasilitas lain yang berada dalam wewenangnya”. Dalam suatu penelitian yang dilakukan oleh Kouzes dan Posner (2004:13) ditemukan terdapat lima praktik kepemimpinan teladan, dan telah terbukti sangat relevan dengan perkembangan kepemimpinan itu sendiri selama ini, adalah sebagai berikut : -

Mencontohkan caranya Gelar hanyalah sebuah pemberian, akan tetapi perilaku seseoranglah yang akan

membuat

seseoarang

tersebut

mendapatkan

penghargaan

dari

lingkungannya. Seorang pemimpin teladan mengetahui bahwa mereka apabila tetap memegang teguh komitmen dan ingin mencapai standar tertinggi, mereka harus menjadi model dari perilaku yang mereka harapkan dari orang. -

Menginspirasikan visi bersama Para pemimpin menginspirasikan visi bersama. Untuk membuat seseorang menerima sebuah visi, pemimpin harus mengenali para pengikutnya dan berbicara dalam bahasa mereka. Orang harus percaya bahwa pemimpin mengerti kebutuhan mereka dan memperhatikan keinginan mereka.

-

Menantang proses Pemimpin adalah pionir, orang yang bersedia melangkah ke dalam situsi yang tidak diketahui. Mereka mencari peluang untuk mencari inovasi, tumbuh, dan melakukan perbaikan


-

Memungkinkan orang lain bertindak Pemimpin teladan memungkinkan orang lain untuk bertindak. Mereka memupuk kolaborasi dan membangun kepercayaan. Kerja tim melibatkan semua pihak yang memiliki kewajiban untuk membuat proyek berhasil. Kemampuan seorang pemimpin untuk memungkinkan orang lain melakukan tindakan sangatlah penting.

- Menyemangati jiwa Dalam hal ini pemimpin menyemangati jiwa para pengikutnya untuk terus melangkah. Tindakan tulus dalam usaha untuk memperdulikan mereka dapat mengangkat semangat dan membuat orang terus maju. Adapun Menurut Hadari Nawawi (1995:74), secara operasional dapat dibedakan atas fungsi pokok kepemimpinan: 1. Fungsi Instruktif Pemimpin berfungsi sebagai komunikator yang menentukan apa (isi perintah), bagaimana

(cara

mengerjakan

perintah),

bilamana

(waktu

memulai,

melaksanakan dan melaporkan hasilnya), dan dimana (tempat mengerjakan perintah) agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif. Sehingga fungsi orang yang dipimpin hanyalah melaksanakan perintah. 2. Fungsi Konsultatif. Pemimpin dapat menggunakan fungsi konsultatif sebagai komunikasi dua arah. Hal tersebut digunakan manakala pemimpin dalam usaha menetapkan keputusan yang memerlukan bahan pertimbangan dan berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya. 9 Fanie Oktaliana : Pengaruh Kepemimpinan Lurah Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Di Lingkungan 2 Kelurahan Kota Matsum 3 Kecamatan Medan Kota), 2009.

3. Fungsi Partisipasi. Dalam menjalankan fungsi partisipasi pemimpin berusaha mengaktifkan orangorang yang dipimpinnya, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam melaksanakannya. Setiap anggota kelompok memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan yang dijabarkan dari tugas-tugas pokok, sesuai dengan posisi masing-masing. 4. Fungsi Delegasi Dalam menjalankan fungsi delegasi, pemimpin memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan keputusan. Fungsi delegasi sebenarnya adalah kepercayaan seorang pemimpin kepada orang yang diberi kepercayaan untuk pelimpahan wewenang dengan melaksanakannya secara bertanggung jawab. Fungsi pendelegasian ini, harus diwujudkan karena kemajuan dan perkembangan kelompok tidak mungkin diwujudkan oleh seorang pemimpin seorang diri. 5. Fungsi pengendalian Fungsi pengendalian berasumsi bahwa kepemimpinan yang efektif harus mampu mengatur aktifitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Dalam melaksanakan fungsi pengendalian, pemimpin dapat mewujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan.


2. Pajak Bumi dan Bangunan 2.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Bermacam-macam definisi yang dikemukakan oleh para ahli tentang perpajakan, namun kesemuanya mempunyai inti dan tujuan yang sama. Soemahamidjaja dalam Brotodiharjo (1993:5), mengemukakan “Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum menetapkan biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa korektif dalam mencapai kesejahteraan umum”. Dari definisi di atas dicantumkan istilah iuran wajib, untuk memenuhi ciri bahwa pajak dipungut dengan bantuan dari dan kerja sama dengan wajib pajak dengan maksud menghindari penggunaan istilah “paksaan”. Selanjutnya yang dimaksud dengan pajak menurut Soemitro (1992:15) adalah : “Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terhutang oleh wajib yang membayar menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mencapai prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”. Menurut Sri dan Suryo (2003:4) mengatakan pajak adalah : 1. Dipungut dari semua rakyat yang menurut Undang-Undang wajib membayar pajak. 2. Dimasukkan untuk membayar kas negara (Anggaran Pendapatan Belanja Negara / APBN). 3. Dapat dipaksakan pembayarannya karena diatur oleh Undang-Undang. 11 Fanie Oktaliana : Pengaruh Kepemimpinan Lurah Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Di Lingkungan 2 Kelurahan Kota Matsum 3 Kecamatan Medan Kota), 2009.

4. Digunakan untuk pembayaran umum, artinya tidak terbatas pada sebagian orang saja tetapi menyeluruh untuk seluruh rakyat, baik untuk membayar pajak maupun yang belum membayar pajak. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsurunsur sebagai berikut : 1. Lurah sebagai wakil rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran terserbut berupa uang (bukan barang). 2. Berdasarkan Undang-Undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. 3. Tanpa timbal jasa atau kontra prestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat di tunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah. 4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yakni pengeluaranpengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Sedangkan yang dimaksud Pajak Bumi dan Bangunan menurut Soemitro (1992:75), bahwa Pajak Bumi dan Bangunan disingkat PBB, adalah pajak atas harta tak bergerak yang terdiri dari tanah dan bangunan, sebenarnya sudah tercakup oleh pajak kekayaan, sehingga jika PBB dipungut disamping pajak kekayaan akan mencakup pungutan pajak ganda. Menurut Munawir (1994:308), Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan hasil penerimaan hasil pajak ini 12 Fanie Oktaliana : Pengaruh Kepemimpinan Lurah Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Di Lingkungan 2 Kelurahan Kota Matsum 3 Kecamatan Medan Kota), 2009.

diarahkan kepada tujuan kepentingan masyarakat di daerah yang bersangkutan dengan objek pajak sehingga sebagian besar hasil penerimaan tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Menurut Soemitro dan Muttaqin (2001:5), Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta tak bergerak, maka oleh sebab itu yang di pentingkan adalah objeknya dan oleh karena itu keadaan atau status orang atau badan yang di jadikan subyek tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak. Menurut Sri dan Suryo (2003:1), Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu kegiatan administrasi dalam pemerintahan Indonesia yang di desentralisasikan ke daerah. Pajak ini merupakan penerimaan daerah yang merupakan pembagian dari pemerintah pusat. Penerapan atau pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia di atur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Yang dimaksudkan dengan bumi, berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 1994, yaitu “Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya”. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak perairan) serta laut di wilayah Republik Indonesia. Sedangkan tubuh bumi adalah segala yang dikandungnya yang memberikan manfaat bagi kesejahteraan manusia. Adapun yang dimaksudkan dengan bangunan menurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 adalah “Konstruksi teknik 13 Fanie Oktaliana : Pengaruh Kepemimpinan Lurah Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Di Lingkungan 2 Kelurahan Kota Matsum 3 Kecamatan Medan Kota), 2009.

yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah atau perairan”. Bangunan disini diperuntukkan bagi tempat tinggal, tempat usaha dan tempat yang di usahakan. Berdasarkan beberapa pengertian yang di kemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa PBB merupakan pajak atas bumi dan bangunan atau iuran rakyat kepada negara yang diambil berdasarkan obyek pajak berupa tanah atau perairan, yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan. 2.2 Pengertian Obyek dan Subyek PBB 1. Obyek Pajak Menurut Undang-Undang No. 12 Thun 1994 yang dimaksud dengan obyek pajak adalah bumi dan atau bangunan yang berada di wilayah Republik Indonesia, yang klasifikasinya diatur oleh Menteri Keuangan. Yang dimaksud dengan bumi dan bangunan menurut nilai jauhnya digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terhutang. Pada dasarnya semua tanah dan bangunan yang berada di wilayah Indonesia dapat di jadikan sebagai obyek pajak. Namun terhadap tanah dan bangunan tertentu dapat di kecualikan atau tidak di kenakan PBB menurut pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan adalah : 1) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan yang dimaksud tidak untuk memperoleh keuntungan adalah bahwa obyek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum dan nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. 14 Fanie Oktaliana : Pengaruh Kepemimpinan Lurah Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Di Lingkungan 2 Kelurahan Kota Matsum 3 Kecamatan Medan Kota), 2009.

2) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu. 3) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. 4) Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi Internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan di Jakarta. 5) Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat jenderal berdasarkan asas perlakuan timbal balik. 2. Subyek pajak Subyek pajak adalah setiap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai atau memperoleh manfaat atas bangunan. Artinya, sekalipun orang atau badan menyewa atau hanya sekedar menumpang, namun jika secara nyata memperoleh manfaat atas tanah dan bangunan tersebut maka wajib menanggung atau membayar pajak. Orang atau badan yang menjadi subyek pajak belum tentu merupakan wajib pajak PBB. Subyek pajak (orang atau badan) baru merupakan wajib pajak PBB kalau memenuhi syarat-syarat obyektif, yaitu merupakan obyek pajak yang dikenakan pajak. Orang atau badan yang memiliki, menguasai atau memanfaatkan tanah dan atau bangunan yang nilai jualnya kurang dari Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tetap merupakan subyek pajak tetapi bukan wajib pajak.


Apabila suatu obyek belum jelas diketahui wajib pajaknya, Dirjen pajak dapat menetapkan subyek pajak yang menjadi wajib pajaknya. Hal ini berarti memberikan kewenangan kepada Dirjen pajak untuk menentukan obyek wajib pajak, apabila suatu obyek pajak belum jelas wajib pajaknya. Jika memenuhi syarat-syarat obyektif, yaitu mempunyai obyek Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenakan pajak. 2.3 Proses Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ada beberapa tahap yang perlu dilaksanakan untuk sampai pada pembayaran mulai dari tahap pendaftaran, penyampaian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP), penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), sampai dengan penyampaian Surat Ketetapan Pajak (SKP) (Soemitro,2001:56). Adapun tahap-tahap tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Pendaftaran Dalam rangka pendataan obyek pajak maka subyek pajak yang memiliki atau mempunyai hak atas obyek pajak, menguasai atau memperoleh manfaat dari obyek pajak PBB, wajib mendaftarkan obyek pajak dengan mengisi SPOP dikembalikan kepada Direktorat Jenderal Pajak tempat obyek pajak berada. Data yang harus didaftarkan dapat dilihat pada SPOP tersebut, dan tata cara pendaftaran obyek kena pajak diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No.19/KMK/04/Tahun 1986 tanggal 19 Januari 1986.


b. Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) SPOP harus di isi dengan jelas , benar, lengkap, dan tepat, dan waktu serta ditanda tangani dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak obyek pajak selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) kali setelah tanggal diterimanya SPOP oleh wajib pajak. Berdasarkan pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 yang dimaksud dengan jelas dan benar adalah : a. Jelas adalah penulisan data yang di minta dalam SPOP dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan salah tafsir yang dapat merugikan negara maupun wajib pajak sendiri. b. Benar berarti data yang di laporkan harus sesuai dengan kendala yang sebenarnya seperti luas tanah dan bangunan, tahun dan harga perolehan dan seterusnya sesuai dengan kolom-kolom atau pertanyaan yang ada pada SPOP. Apabila SPOP terlambat di kembalikan atau pengisiannya tidak benar atau tidak lengkap dan atau melampirkan data yang tidak benar dengan sengaja maka wajib pajak yang bersangkutan dikenakan denda administrasi dan kepadanya akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), bukan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT). a. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) SPPT merupakan ketetapan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi wajib pajak. SPPT ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan data yang diperoleh dalam SPOP yang dimasukkan oleh wajib pajak.


b. Surat Ketetapan Pajak (SKP) Setelah SPOP, Direktorat Jenderal Pajak dapat mengeluarkan surat Ketetapan Pajak (SKP) dalam hal-hal sebagai berikut : 1. Apabila SPOP tidak disampaikan dan setelah di tegur secara tertulis tidak di sampaikan sebagaimana ditentukan dalam surat teguran. 2. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak (pajak yang tertuang seharusnya) lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung. Batas waktu penulisan atau pembayaran hutang pajak ditetapkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal SPPT diterima oleh wajib pajak. Bagi wajib pajak yang membayar kurang dari pajak yang tertuang pada saat jatuh tempo, menurut pasal 11 ayat (3) Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo sampai dengan pembayaran untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan. Jika hutang pajak itu ternyata belum di bayar pada waktu pengecekan atau pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Inspeksi Pajak yang mengadministrasikan hutang pajak itu akan di keluarkan Surat Tagihan Pajak (STP) sebesar dan sejumlah pajak yang belum dibayar ditambah dengan denda sebesar 2% (dua persen) tiap bulan selama terlambat membayar. 3. Kesadaran Masyarakat dalam Membayar PBB Berbicara mengenai sadar dan kesadaran yang dikaitkan dengan masyarakat adalah kesadaran kehendak dan kesadaran hukum. Sadar diartikan merasa tahu, ingat kepada keadaan yang sebenarnya, atau ingat akan keadaan 18 Fanie Oktaliana : Pengaruh Kepemimpinan Lurah Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Di Lingkungan 2 Kelurahan Kota Matsum 3 Kecamatan Medan Kota), 2009.

dirinya. Kesadaran diartikan keadaan tahu, mengerti dan merasa (Purwadarminta, 1982:1049). Selanjutnya sadar (kesadaran) di definisikan sebagai sikap atau perilaku untuk mengetahui atau mengerti, taat dan patuh kepada peraturan dan ketentuan perundangan yang ada, juga merupakan sikap atau perilaku mengetahui atau mengerti, taat dan patuh pada adat istiadat dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat (Widjaja;1984:14). Atau dapat disebutkan kesadaran bersifat statis yaitu sesuai dengan peraturan perundangan berupa ketentuan-ketentuan dalam masyarakat dan kesadaran dinamis yang menitik beratkan pada kesadaran yang timbul dari dalam diri manusia, yang timbul dari kesadaran moral, yang merupakan sikap batin yang tumbuh dari rasa tanggung jawab. Masyarakat sebagai kelompok yang mendasarkan kehidupan atas kepentingan bersama memerlukan apa yang disebut keseimbangan akan kesadaran kehendak dan kesadaran hukum. Adanya kedua hal itu diharapkan akan mampu mewujudkan pelaksanaan hak-hak dan kewajiban masyarakat dalam memenuhi kepentingannya. Masyarakat adalah kumpulan orang yang ada pada waktu tertentu, bisa panjang atau pendek, berada bersamasama di suatu tempat dengan tujuan yang sama (Soemitro, 1988:46). Rakyat Indonesia merupakan sejumlah besar orang yang ada di Indonesia, untuk jangka panjang mempunyai tujuan tertentu yang bertekad untuk mendirikan negara merdeka yang berdaulat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Dari definisi yang telah diuraikan diatas maka kesadaran masyarakat diartikan sebagai keadaan tahu, mengerti, dan mampu oleh masyarakat untuk 19 Fanie Oktaliana : Pengaruh Kepemimpinan Lurah Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Di Lingkungan 2 Kelurahan Kota Matsum 3 Kecamatan Medan Kota), 2009.

menyeimbangkan, menyelaraskan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundangan yang di dukung oleh adanya etika dan moral masyarakat tersebut. Adanya kesadaran masyarakat itu akan mendorong keinginan yang kuat untuk menimgkatkan dan mengembangkan kepentingan bersama guna mencapai kehidupan yang lebih baik. Berkaitan

dengan

masalah

pembayaran

PBB,

maka

dalam

memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat perlu lebih dikaitkan dengan gambaran kehidupan suatu masyarakat yang beraneka ragam. Keanekaragaman itu berhubungan dengan faktor golongan sosial, politik atau ekonomi, serta tingkat pendidikan, sifat dan bentuk pekerjaan yang dilakukan. Dengan demikian seperti yang dinyatakan oleh Satjipto, Rahardja (Wiwoho, 1990:91) bahwa tinggi rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar PBB sesungguhnya bersumber pada sifat keanekaragaman masyarakat itu sendiri. Faktor-faktor

yang

mempengaruhi

kesadaran

masyarakat

dalam

membayar PBB akan diukur melalui indikator-indikator sebagai berikut : 1. Struktur Sosial Masyarakat - Lingkungan dan kekayaan kultural yang berkaitan dengan mentalitas masyarakat - Tingkat pendidikan dan pengetahuannya tentang tujuan adanya PBB - Kehidupan ekonomi masyarakat, apakah ia mampu atau tidak untuk membayar PBB (Soekanto, 1996:21)


2. Sikap Petugas dalam menagih PBB - Cara petugas bersikap dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat akan kewajibannya dalam membayar PBB - Usaha yang dilakukan petugas agar wajib pajak dapat menerima penjelasan tugasnya dalam menagih PBB (Wiwoho, 1990:127) 3. Pelayanan Pemerintah - Usaha pemerintah dalam mensosialisasikan PBB - Insentif pembayaran pajak, berupa pelayanan pemerintah yang lebih baik - Keadilan perlakuan bagi wajib pajak, disesuaikan dengan kemampuan membayar dari masyarakat (Wiwoho, 1990:99) 4. Prosedur yang sederhana dan memudahkan wajib pajak - Adanya aspek kemudahan dalam memahami peraturan dan pengisian formulir PBB (Indra Ismawan, 2000:83) - Proses pembayaran PBB yang mudah diikuti wajib pajak (Wiwoho, 1990;100) 5. Sanksi - Pengetahuan wajib pajak tentang sanksi - Penerapan sanksi secara tegas dan adil (Mardiasmo, 2002:39)

4.

Pengaruh Kepemimpinan Lurah terhadap peningkatkan Kesadaran

Masyarakat dalam Pembayaran PBB Pengaruh kepemimpinan lurah ini merupakan kepemimpinan formal yang perilaku kepemimpinannya hanya fokus terhadap peraturan yang ada dan 21 Fanie Oktaliana : Pengaruh Kepemimpinan Lurah Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Di Lingkungan 2 Kelurahan Kota Matsum 3 Kecamatan Medan Kota), 2009.

menjalankan sebaik-baiknya. Dalam hal ini pengaruh kepemimpinan lurah dikategorikan kepemimpinan yang berorientasi pada tugas yang ditugaskan, dikarenakan kepemimpinan lurah merupakan kewenangan kepemimpinan yang didapatnya dari jabatannya sebagai lurah, yang merupakan bagian dari sistem peranan formal. Kewenangan tersebut merupakan kekuasaan legitimasi. Artinya kekuasaan yang melekat pada jabatan tersebut untuk meyakinkan bahwa individu yang berada dalam jabatan di bawahnya telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan yang ada. Lurah

merupakan

Kepala

Kelurahan

yang

merupakan perangkat

Kecamatan yang membantu sebagian tugas camat seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintahan No. 73 Tahun 2005. Dengan demikian lurah juga termasuk salah satu pemimpin birokrasi. Menurut Miftah Thoha (1997:142) pemimpin birokrasi merupakan : “Pemimpin yang diangkat dalam suatu jabatan oleh pejabat yang berwenang. Dia menjadi pemimpin karena mengepalai suatu unit organisasi tertentu. Dia mempunyai bawahan atau staf sebagai pengikutnya. Para bawahan itu berada di bawah garis komandonya. Mereka berada disitu karena sudah diatur oleh yang berwenang mengaturnya. Dinamakan pemimpin karena pada wujudnya ia bertugas memimpin, mengarahkan, mengendalikan baik orang-orang yang ada di kesatuannya ataupun fasilitas lain yang berada dalam wewenangnya”. Menurut Miftah Thoha perilaku kepemimpinan ada dua macam, yaitu : a. Perilaku kepemimpinan yang berorientasi pada tugas, ciri-cirinya : 1. Meminta dan kadang-kadang memberi keterangan (informasi). 22 Fanie Oktaliana : Pengaruh Kepemimpinan Lurah Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Di Lingkungan 2 Kelurahan Kota Matsum 3 Kecamatan Medan Kota), 2009.

2. Mengarahkan memperjelas peran yang harus dilakukan. 3. Menyimpulkan keterangan dan tugas yang dibebankan. 4. Memacu ke arah tercapainya tujuan. 5. Mengendalikan kegiatan secara keseluruhan. Kepemimpinan yang berorientasi pada tugas ini merupakan pemipin birokrasi seperti : Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Rektor, Dekan, Camat, Lurah yang melakukan peranan formal sesuai yang ditugaskan. b. Perilaku kepemimpinan yang memelihara tata hubungan kemanusiaan, ciricirinya : 1. Mendorong terwujudnya peran serta (participation) 2. Dalam berkomunikasi lebih banyak menunjukkan sikap sebagai fasilitator. 3. Lebih menyukai usaha menurunkan tegangan tinggi (tension reliever). 4. Lebih bersikap sebagai pengamat terhadap proses pelaksanaan kerja dari pada pengendali. 5. Lebih menyenangi pemecahan masalah antar pribadi. 6. Lebih bersikap mendukung dan memuji atas semua pelaksanaan kerja bawahan. Untuk perilaku kepemimpinan ini biasanya kepemimpinan non birokrasi (Miftah Thoha,1997:145). Jadi, pengaruh kepemimpinan lurah itu sendiri merupakan bagian dari sistem pemerintahan formal yang di dapat dari wujud kewenangan jabatan dalam hirarki pemerintahan di Indonesia. Kepemimpinan ini memang selalu diwujudkan dalam suatu peranan formal yaitu jabatan sebagai Lurah. 23 Fanie Oktaliana : Pengaruh Kepemimpinan Lurah Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Di Lingkungan 2 Kelurahan Kota Matsum 3 Kecamatan Medan Kota), 2009.

Menurut Terry (1991:142) dalam memotivasi terdapat beberapa asas dan pengaruh

kepemimpinan

lurah

dalam

memotivasi

masyarakat

dalam

meningkatkan kesadaran terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan mencakup beberapa hal, yakni : 1. Asas Komunikasi Asas komunikasi maksudnya menginformasikan segera sesuatu yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan dengan jelas kepada masyarakat. Komunikasi dapat dilakukan melalui meminta informasi ataupun penyampaian informasi ataupun pemberian arahan dari lurah kepada masyarakat kelurahan. Tujuannya adalah agar masyarakat lebih memahami tentang prosedur pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta manfaat dari PBB itu sendiri. Dengan asas komunikasi, kesadaran masyarakat akan semakin meningkat. Sebab semakin banyak orang mengetahui suatu soal, semakin besar pula minat dan perhatiannya terhadap hal tersebut. Menurut Terry (1991:144), Komunikasi adalah merupakan cara untuk memudahkan manajemen, akan tetapi bukan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri dan menjadi sebagian yang pokok dari segala sesuatu yang dikerjakan. Berkomunikasi mengandung arti luas daripada sekedar mengatakan atau menuliskan sesuatu di dalamnya juga tercakup suatu pengertian. Tidak ada komunikasi apabila anda tidak mengerti dan kekurangan tersebut merupakan penghalang utama dalam berkomunikasi.


Komunikasi yang baik merupakan motivasi, seluruh komunikasi terjadi dua arah, mendengarkan dan membaca adalah merupakan bagian-bagian penting dari komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu sarana dalam memberikan aktivasi terhadap aparat kelurahan dan masyarakat, ini dapat dilihat dari beberapa dimensi berikut ini : a. Memberikan Informasi Memberi informasi merupakan suatu tugas seorang pemimpin dimana harus tetap mengemban amanat masyarakat dan siap sedia kala dibutuhkan, serta sanggup memberikan keterangan seputar pekerjaannya. b. Stabilisator Merupakan unsur penengah yang menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah dalam menangani konflik. Stabilisator menekankan pada kualitas manusianya, yakni kualitas kedewasaannya dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu yang di bebankan kepadanya. c. Fasilitator Sikap fasilitator menunjukkan adanya penghargaan yang hakikat terhadap manusia sebagai pendukung utama organisasi, sikap fasilitator berasumsi bahwa manusia itu berkembang sesuai dengan kodrat lahiriahnya. Tugas pemimpin fasilitator hanya memperlancar dan mempermudah perkembangan tersebut. 2. Asas Mengikutsertakan Asas mengikutsertakan maksudnya mengajak bawahan, dalam hal ini masyarakat dan aparat untuk berpartisipasi dalam memberikan kesempatan 25 Fanie Oktaliana : Pengaruh Kepemimpinan Lurah Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Di Lingkungan 2 Kelurahan Kota Matsum 3 Kecamatan Medan Kota), 2009.

kepada mereka agar mereka merasa termotivasi. Dengan cara ini bawahan dalam hal masyarakat dan aparat merasa ikut bertanggung jawab atas tercapainya tujuan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan akan meningkat (Hasibuan, 2003:45). Dalam hal ini mengikutsertakan masyarakat dan aparat dapat dijelaskan dalam dimensi sebagai berikut : a. Mendorong untuk berpartisipasi Mendorong untuk berpartisipasi merupakan suatu hubungan antar manusia, dimana manusia satu mencoba menyadarkan ataupun mempengaruhi manusia lainnya sehingga diharapkan mampu menyentuh dan menggugah perasaan. Dalam meningkatkan partisipasi bukan semata-mata menyuruh atau memaksa orang untuk melaksanakan kegiatan tertentu tetapi lebih menyentuh kepada hati nurani. b. Memberi perhatian timbal balik Perhatian timbal balik adalah memotivasi bawahan dengan mengemukakan keinginan atau harapan dalam rangka pencapaian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, disamping berusaha memenuhi kebutuhan yang diharapkan oleh bawahan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan Pajak atas Bumi dan Bangunan atau iuran rakyat kepada negara yang diambil berdasarkan obyek pajak berupa tanah atau perairan, Yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan.


Indikator dari peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah : 1. Kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam membayar PBB meningkat. Salah satu hal yang mempengaruhi kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak adalah pemahaman wajib pajak terhadap arti penting pajak itu sendiri, karena apabila masyarakat sebagai wajib pajak telah memahami arti penting pajak maka akan timbul kesadaran dalam membayar pajak dan hal ini tentu saja akan membantu kelancaran pelaksanaan pemungutan pajak. 2. Tercapainya taget yang ditetapkan. Keberhasilan pemungutan PBB dapat tercapai apabila peran serta aktif masyarakat sebagai wajib pajak didukung dengan kesiapan aparat pemerintah sebagai petugas pemungut. Menurut Siagian (1997:22), memberikan definisi keberhasilan sebagai berikut : “Yang dimaksud keberhasilan atau berhasil adalah kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan atau yang ditargetkan dengan hasil yang dicapai pada saat dilaksanakan”. Dengan melihat penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengaruh kepemimpinan lurah terhadap peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah apa yang dilakukan oleh lurah dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai pelaksanaan aktual jabatan yang di pegangnya dalam rangka untuk mendorong atau mengajak aparat dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.


F.

Hipotesis Hipotesis merupakan jawaban sementara dari masalah yang diteliti dan

memberikan alur untuk dapat membuktikan masalah yang diteliti. Pembuktian dari hipotesa tersebut memerlukan teori yang didukung oleh data dan fakta yang jelas. Berdasarkan dengan masalah yang diteliti, maka penulis membuat hipotesa sebagai berikut : a.

Hipotesis Alternatif (Ha). Terdapat pengaruh yang positif antara kepemimpinan lurah terhadap peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar PBB.

b.

Hipotesis Nihil (Ho) Tidak terdapat pengaruh yang positif antara kepemimpinan lurah terhadap peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar PBB.

G.

Definisi Konsep Konsep

merupakan

istilah

dan

definisi

yang

digunakan

untuk

menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat penelitian ilmu sosial ( Singarimbun, 1995 : 33) Adapun konsep dari penelitian ini adalah : 1. Kepemimpinan Kepemimpinan merupakan suatu kapasitas yang mempunyai kemampuan atau hak untuk mengarahkan, membimbing, atau mendorong seseorang untuk melakukan segala sesuatu yang merupakan kebijaksanaan atau perintah untuk tujuan tertentu. 28 Fanie Oktaliana : Pengaruh Kepemimpinan Lurah Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Di Lingkungan 2 Kelurahan Kota Matsum 3 Kecamatan Medan Kota), 2009.

2. Kesadaran Masyarakat dalam membayar PBB Kesadaran masyarakat diartikan sebagai keadaan tahu, mengerti, dan mampu oleh masyarakat untuk menyeimbangkan, menyelaraskan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundangan yang di dukung oleh adanya etika dan moral masyarakat tersebut. Adanya kesadaran masyarakat itu akan mendorong keinginan yang kuat untuk menimgkatkan dan mengembangkan kepentingan bersama guna mencapai kehidupan yang lebih baik.

H.

Definisi Operasional Definisi operasional dimaksudkan untuk mempermudah operasionalisasi

kerangka

teori

yang

telah

diajukan

sebelumnya.

Menurut

Masri

Singarimbun(1989:46), definisi operasional adalah unsur-unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel sehingga dengan pengukuran ini dapat diketahui indikator-indikator apa saja yang menjadi pendukung untuk di analisa dari variabel-variabel tersebut. Dalam penelitian ini, adapun pengaruh kepemimpinan lurah terhadap peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar PBB adalah sebagai berikut: 1. Variabel Kepemimpinan (x) Indikatornya adalah : -

Memberikan motivasi kepada masyarakat, yaitu untuk mendapatkan hasil yang baik secara optimal.

-

Tanggung jawab sebagai seorang pemimpin terhadap setiap keputusan yang diambil.


-

Keaktifan pemimpin dalam mendorong berpartisipasi dan memberi perhatian timbal balik dengan masyarakat.

-

Komunikasi, yaitu terdiri dari memberikan informasi, stabilisator, Fasilitator.

2. Variabel Kesadaran Masyarakat dalam membayar PBB (Y), faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar PBB akan diukur melalui indikator-indikator sebagai berikut : 1. Struktur Sosial Masyarakat - Lingkungan dan kekayaan kultural yang berkaitan dengan mentalitas masyarakat - Tingkat pendidikan dan pengetahuannya tentang tujuan adanya PBB - Kehidupan ekonomi masyarakat, apakah ia mampu atau tidak untuk membayar PBB 2. Sikap Petugas dalam menagih PBB - Cara petugas bersikap dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat akan kewajibannya dalam membayar PBB - Usaha yang dilakukan petugas agar wajib pajak dapat menerima penjelasan tugasnya dalam menagih PBB 3. Pelayanan Pemerintah - Usaha pemerintah dalam mensosialisasikan PBB - Insentif pembayaran pajak, berupa pelayanan pemerintah yang lebih baik - Keadilan perlakuan bagi wajib pajak, disesuaikan dengan kemampuan membayar dari masyarakat 30 Fanie Oktaliana : Pengaruh Kepemimpinan Lurah Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Di Lingkungan 2 Kelurahan Kota Matsum 3 Kecamatan Medan Kota), 2009.

4. Prosedur yang sederhana dan memudahkan wajib pajak - Adanya aspek kemudahan dalam memahami peraturan dan pengisian formulir PBB - Proses pembayaran PBB yang mudah diikuti wajib pajak 5. Sanksi - Pengetahuan wajib pajak tentang sanksi - Penerapan sanksi secara tegas dan adil

I.

Sistematika Penulisan

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, hipotesis, definisi konsep, definisi operasional dan sistematika penulisan. BAB II

METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari bentuk penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sample, teknik pengumpulan data, teknik penentuan skor dan teknik analisa data. BAB III

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisi gambaran umum tentang objek atau lokasi penelitian yang relevan dengan topik penelitian. BAB IV

PENYAJIAN DATA

Bab ini berisi hasil data yang diperoleh dari lapangan dan atau berupa dokumen yang akan dianalisis.


BAB V

ANALISA DATA

Bab ini berisi tentang uraian data-data yang diperoleh setelah melaksanakan penelitian. BAB VI

PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan.


BAB II METODOLOGI PENELITIAN

A. Bentuk Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan analisa kuantitatif, dengan maksud untuk mencari pengaruh antara variable independen dengan variabel dependen.

B. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan pada Kantor Kelurahan Kota Matsum 3 Kecamatan Medan Kota.

C. Populasi dan Sampel 1. Populasi Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek dan obyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian di tarik kesimpulannya (Sugiyono, 2005:90). Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah masyarakat Lingkungan 2 Kelurahan Kota Matsum 3 Kecamatan Medan Kota sebanyak 53 Kepala Keluarga. 2. Sampel Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2003:91), merujuk pada pendapat Suharsimi Arikunto (1994:104) yang mengatakan, apabila populasi kurang dari 100 orang, 33 Fanie Oktaliana : Pengaruh Kepemimpinan Lurah Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Di Lingkungan 2 Kelurahan Kota Matsum 3 Kecamatan Medan Kota), 2009.

maka diambil dari keseluruhannya, namun apabila jumlah populasinya lebih dari 100 orang, maka sampel diambil sebesar 10%, 20%, 25%, atau lebih. Oleh karena itu merujuk pada pendapat diatas dikarenakan populasi kurang dari 100 orang, maka sampel penelitiannya sebanyak 100% atau keseluruhan populasi. Maka sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 53 orang. Dengan 1 informan yaitu Lurah Kota Matsum 3.

D. Teknik Penentuan Skor Untuk membantu dalam menganalisa data yang diperoleh dalam penelitian, maka penelitian ini menggunakan teknik penentuan skor. Teknik pengukuran skor yang akan digunakan adalah dengan skala ordinal untuk menilai jawaban kuesioner responden. Adapun skor yang ditentukan untuk setiap pertanyaan adalah : 1. Untuk alternatif jawaban A diberi skor 5 2. Untuk alternatif jawaban B diberi skor 4 3. Untuk alternatif jawaban C diberi skor 3 4. Untuk alternatif jawaban D diberi skor 2 5. Untuk alternatif jawaban E diberi skor 1 Untuk mengetahui atau menentukan kategori jawaban responden dari masing-masing variable apakah tergolong tinggi, sedang atau rendah maka terlebih dahulu ditentukan skala interval dengan cara sebagai berikut : Skor Tertinggi – Skor Terendah Banyaknya Bilangan 34 Fanie Oktaliana : Pengaruh Kepemimpinan Lurah Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Di Lingkungan 2 Kelurahan Kota Matsum 3 Kecamatan Medan Kota), 2009.

Maka diperoleh :

5 −1 = 0.80 5

Sehingga dengan demikian dapat diketahui kategori jawaban responden masing-masing variabel yaitu : Skor untuk kategori sangat tinggi

=

4.25 – 5.00

Skor untuk kategori tinggi

=

3.43 – 4.23

Skor untuk kategori sedang

=

2.62 – 3.42

Skor untuk kategori rendah

=

1.81 – 2.61

Skor untuk kategori sangat rendah

=

1.00 – 1.80

E. Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data atau informasi, keteranganketerangan yang diperlukan penulis menggunakan metode sebagai berikut : 1. Pengumpulan Data Primer Yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data primer tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : a. Metode Observasi Yaitu teknik pengumpulan data dengan pengamatan langsung terhadap sejumlah acuan yang berkenaan dengan topik penelitian ke lokasi penelitian, dalam hal ini adalah Kelurahan Kota Matsum 3 Kecamatan Medan Kota.


b. Metode Angket Yaitu teknik pengumpulan data melalui pemberian daftar pertanyaan secara tertutup kepada responden yang dilengkapi dengan beberapa alternatif jawaban. 2. Pengumpulan Data Sekunder Yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui : a. Penelitian Kepustakaan Yaitu pengumpulan data yang diperoleh dengan menggunakan berbagai literatur seperti buku, dokumen, majalah dan berbagai bahan yang berhubungan dengan objek penelitian. b. Studi Dokumentasi Yaitu pengumpulan data yan diperoleh melalui poengkajian dan penelaahan terhadap catatan tertulis maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

F. Teknik Analisa Data 1. Untuk mengetahui koefisien korelasi variabel X terhadap Y digunakan rumus Product Momen (Sugiyono, 2005 : 212) :

rxy =

{n ΣX

n ΣX iYi − (ΣX i )(ΣYi ) 2 i

− (ΣX i )

2

}{n Σ Y

i

2

− (ΣYi )

2

}

r = koefisien korelasi x = variabel bebas y = variabel terikat 36 Fanie Oktaliana : Pengaruh Kepemimpinan Lurah Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Di Lingkungan 2 Kelurahan Kota Matsum 3 Kecamatan Medan Kota), 2009.

n = jumlah populasi Dari hasil perhitungan tersebut akan memperlihatkan kemungkinankemungkinan sebagai berikut : a. Koefisien korelasi yang diperoleh sama dengan nol (r = 0) berarti hubungan kedua variabel yang diuji tidak ada. b. Koefisien korelasi yang diperoleh positif (r = +) berarti kenaikan nilai variabel yang satu, diikuti nilai variabel yang lain dan kedua variabel memiliki hubungan positif. c. Koefisien korelasi yang diperoleh negatif (r = -), berarti kedua variabel negatif dan menunjukkan meningkatnya variabel yang satu diikuti menurunnya variabel yang lain. Untuk mengetahui adanya hubungan yang tinggi, sedang atau rendah antara kedua variabel berdasarkan nilai r (koefisien korelasi) digunakan penafsiran atau interpretasi angka sebagai berikut : Interval Koefisien 0.00 – 0.199 0.20 – 0.399 0.40 – 0.599 0.60 – 0.799

Tingkat Hubungan Sangat Rendah Rendah Sedang Tinggi

0.80 – 1.000

Sangat Tinggi

Dengan nilai r yang diperoleh maka dapat diketahui apakah nilai r yang diperoleh berarti atau tidak dan bagaimana tingkat hubungannya melalui tabel korelasi. Tabel korelasi menentukan batas- batas r yang signifikan. Bila r tersebut signifikan, artinya hipotesis kerja atau hipotesis alternatif dapat diterima. 37 Fanie Oktaliana : Pengaruh Kepemimpinan Lurah Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Di Lingkungan 2 Kelurahan Kota Matsum 3 Kecamatan Medan Kota), 2009.

2. Untuk menguji hipotesis, pengaruh antara pelayanan jasa (X) dengfan kepuasan pelanggan (Y), maka diadakan pengujian dengan menggunakan rumus “t” (Sugiyono, 2005 : 214 ) yaitu : t=

r n−2 1− r 2

3. Koefisien Determinant Teknik ini di gunakan untuk mengetahui berapa besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan nilai koefisien product moment Pearson (rxy )2 x 100%

(rxy )2

D

=

D

= Koefisien Determinant

Rxy =

x 100%

Koefisien Korelasi Moment antara x dan y


BAB III DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Ringkas Kelurahan Kota Matsum 3 Kecamatan Medan Kota Kantor Kelurahan Kota Matsum 3 terletak di Jl. Ramlan Yatim No.1 Medan, sebelum Indonesia merdeka kampong Kota Matsum 3 adalah kawasan kesultanan deli, setelah zaman merdeka kawasan ini menjadi perkampungan wilayah. Pada tahun 1948 Kesultanan Deli menyerahkan daerah, khususnya kampung Kota Matsum 3, diserahkan kepada pemerintah. Selanjutnya, pada tahun 1980, oleh pemerintah kampung Kota Matsum 3 di ubah menjadi kelurahan Kota Matsum 3. Pada saat Kota Matsum 3 menjadi kelurahan pada tahun 1980, kelurahan ini memiliki pemimpin yang disebut lurah, lurah-lurah yang pernah menjabat dari tahun 1980 hingga sekarang, yaitu : 1. H. Syamsudin (lurah pertama di kelurahan Kota Matsum 3) 2. Sofyan Dev 3. Bani Rahmat 4. Yusuf Bastian 5. Sumiran 6. Suharto 7. Sofyan Ritonga 8. Zakaria Sag 9. Clara Patria SE (2004 s/d sekarang)


Kota Matsum 3 adalah tempat perkumpulan pemuda-pemuda melayu yang bertempat di jalan puri.

B. Visi dan Misi Kelurahan Kota Matsum 3 Visi Kelurahan Kota Matsum 3, terwujudnya Kelurahan Kota Matsum 3 sebagai kawasan jasa dan perdagangan dengan pemukiman yang bersih, tertib serta berwawasan lingkungan. Misi Kelurahan Kota Matsum 3, • Mengembangkan sumber daya manusia yang handal dan religious • Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur yang berwawasan lingkungan • Menciptakan situasi yang aman, tertib, nyaman, dan kondusif • Meningkatkan kinerja aparatur kelurahan untuk selalu dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat

C. Struktur Organisasi Struktur organisasi adalah merupakan hal yang sangat penting bagi organisasi. Dengan adanya organisasi sebagai wadah kerjasama dari berbagai orang atau pegawai untuk mencapai tujuan tertentu, maka setiap pegawai yang berkerja dalam organisasi tersebut secara jelas akan mengetahui kedudukan dan kewenangannya, tugas fungsi, serta tanggung jawabnya, sistem komunkasi dan bagaiman system control dijalankan. Dengan demikian akan dapat diketahui oleh pegawai apa yang harus dilaksanakan, dan kepada siapa dia harus bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Sehingga dari bagan struktur 40


organisasi tersebut akan diperoleh gambaran dari aktifitas secara keseluruhan dan dari struktur organisasi dapat menunjukan dengan jelas arus dari wewenang dan tanggung jawab masing-masing anggota organisasi sesuai dengan fungsinya tiap jabatan dan terlihat jelas pembagian tugas masing-masing. a. Lurah b. Ph. Sekretaris c. Seksi Kelurahan •

Seksi Pemerintahan (Kasi Pemerintahan)

•

Seksi Ketentraman dan Ketertiban (Kasi Trantib)

•

Seksi Pembangunan (Kasi Pembangunan)

•

Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kasi Kesra)

•

Seksi Umum (Kasi Umum) Adapun bagan struktur organisasi Kantor Kelurahan Kota Matsum 3

Kecamatan Medan Kota dapat dilihat dihalaman berikut.


LURAH Clara Patria, SE NIP 050.032.994

Ph.Sekretaris Tommy Prayoga,SSTP NIP 010.269.606

Sek.Pemerintahan Febrina Devi NIP 400.029.120

Sek.Trantib Syamsul Nasution NIP 010.133.107

Sek.Kesra Marakutip NIP 400.029.930

Sek.Umum Cesilia Tidora NIP 400.051.990

Sek.Pembangunan Rosul Siregar NIP 010.369.707

II Masdar Harahap

Sumber : Peraturan Daerah Kota Medan No. 7 Tahun 2001


D. Tugas Pokok dan Fungsi 1. Lurah Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas pokok, lurah mempunyai tugas : 1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan 2. Pemberdayaan masyarakat 3. Pelayanan masyarakat 4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 5. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum 6. Pembinaan lembaga kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, lurah melakukan koordinasi dengan Camat dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya.

2. Sekretariat Sekretaris

Kelurahan

mempunyai tugas

membantu

Lurah dalam

melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi

kepada

seluruh

perangkat/aparatur

Kelurahan.

Dalam

menyelenggarakan tugas, Sekretaris Kelurahan mempunyai fungsi : a. Menyusun rencana, pengendalian pelaporan dan mengevaluasi pelaksanaan program ditingkat Kelurahan


b. Penyelenggaraan urusan administrasi Keuangan yaitu menyusun anggaran, penatausahaan dari penyusunan pertanggung jawaban keuangan c. Menyelenggarakan urusan umum yang meliputi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga kelurahan d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah

3. Seksi Kelurahan a. Seksi Pemerintahan Seksi

Pemerintahan

mempunyai

tugas

membantu

Lurah

dalam

merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan Pemerintahan. Dalam menyelenggarakan tugas, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi: 1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum ditingkat Kelurahan 2. Penyelenggarakan administrasi pertanahan/ keagrariaan 3. Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan Catatan Sipil 4. Penyiapan dan Penyelenggaraan kegiatan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah. b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Seksi Ketentraman dan Keteriban mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum. Dalam penyelenggaraan tugas, Seksi Ketentraman dan Keteriban umum mempuyai fungsi: a. Pembinaan keteriban dan ketentraman kemasyarakatan 44 Fanie Oktaliana : Pengaruh Kepemimpinan Lurah Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Di Lingkungan 2 Kelurahan Kota Matsum 3 Kecamatan Medan Kota), 2009.

b. Pengamanan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota c. Pembinaan

pengawasan

terhadap

pelaksanaan

pengamanan

swakarsa

masyarakat ditingkat lingkungan d. Pelaksanaan pembinaan kerukunan hidup inter dan antar umat beragam e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah. c. Seksi Kesra dan Pelayanan Umum Seksi kesra dan Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Kesra dan Pelayanan Umum. Dalam menyelenggarakan tugas, Seksi Kesra dan Pelayanan Umum mempunyai fungsi : a. Pendataan terhadap anak usia sekolah, sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan pendidikan b. Pembinaan

dan

pengawasan

terhadap

generasi

muda,

keolahragaan,

kebudayaan, kepramukaan, peranan wanita serta agama dan kemasyarakatan lain c. Pelaksanaan program kegiatan kesehatan masyarakat, keluarga berencana, sesuai program instansi terkait d. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam, penyelenggaraan pembinaan pelayanan kebersihan , keindahan, pertamanan dan sanitasi e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh lurah.


d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyiapan bahan, perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ekonomi dan pembangunan. Dalam menyelenggarakan tugas, Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi : a. Perencanaan, Pengkoordinasian, Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan diwilayah Kelurahan b.Pelaksanaan

Fasilitasi

pembangunan

prasarana

dan

pengembangan

perekonomian kelurahan c. Pengkoordinasian, Pembinaan dan Pengawasan serta Pelaporan langkahlangkah penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan d. Pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak bumi dan bangunan serta pajak lainnya dilingkungan wilayah kerjanya e. Pembinaan

dan

Pengembangan

Perindustrian,

Perdagangan,

Pertambangan/galian C, Koperasi, UKM dan golongan ekonomi lemah f. Pembinaan, pembangunan serta pemantauan kegiatan g. Peningkatan pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh lurah


e. Kepala Lingkungan Kepala Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan tugas Kepala Kelurahan dalam wilayah kerjanya. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Lingkungan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Kelurahan dalam wilayah kerjanya


BAB IV PENYAJIAN DATA PENELITIAN

Dalam bab ini akan dipaparkan hasil-hasil penelitian berupa data primer yang telah diperoleh dari lapangan. Data primer ini diperoleh melalui kuesioner yang didistribusikan kepada 53 Kepala keluarga Lingkungan 2 Kelurahan Kota Matsum 3 Kota Medan sebagai responden termasuk didalamnya teknik wawancara yang dilakukan kepada masyarakat yang berurusan dengan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Kota Matsum 3. Adapun data diatas terdiri dari : 1. Kriteria Responden 2. Variabel Penelitian: 1. Variabel Bebas (x) Kepemimpinan 2. Variabel Terikat (y) Kesadaran masyarakat dalam membayar PBB

A. Deskripsi Data Identitas Responden A.1 Karakteristik Responden Karakteristik responden dimaksudkan untuk mengidentifikasi responden, sehingga lebih memudahkan dalam penganalisaan dan memudahkan pemahaman atas objek penelitian. Data identitas responden mencakup distribusi data responden menurut jenis kelamin, usia, pekerjaan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka identitas responden dapat diuraikan seperti dibawah ini.


1. Jenis Kelamin Jenis kelamin responden terdiri dari laki-laki dan perempuan. Dapat dilihat dari tabel berikut ini. Tabel 1: Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin No Jenis Kelamin Jumlah 1 Laki-laki 45 2 Perempuan 8 Jumlah 53 Sumber : Angket Penelitian 2009

Persentase 84,91 15,09 100

Menurut data diatas diketahui bahwa laki-laki berjumlah 45 orang (84,91%) dan wanita jumlahnya 8 orang (15,09%).

Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa mayoritas responden di lingkungan 2 Kelurahan Kota Matsum 3 lebih banyak laki-laki dan selebihnya perempuan. 2. Usia Tabel 2: Distribusi Responden Menurut Kelompok Usia No 1 2 3 4 5 6

Kelompok Umur 26 s/d 30 Tahun 31 s/d 35 Tahun 36 s/d 40 Tahun 41 s/d 45 Tahun 45 s/d 50 Tahun 50 Tahun keatas Jumlah

Jumlah Persentase 1 1,9 2 3,8 12 22,6 10 18,9 13 24,5 15 28,3 53 100 Sumber : Angket Penelitian 2009

Menurut tabel diatas, adalah kelompok umur 50 Tahun keatas 15 orang (28,3%), menyusul kelompok umur 45 s/d 50 Tahun sebanyak 13 orang (24,5%), kelompok umur 36 s/d 40 Tahun sebanyak 12 orang (22,6%), dan kelompok umur 41 s/d 45 Tahun sebanyak 10 orang (18,9%) , dan terakhir kelompok umur 26 s/d 30 Tahun sebanyak 1 orang (1,9 %). 49 Fanie Oktaliana : Pengaruh Kepemimpinan Lurah Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Di Lingkungan 2 Kelurahan Kota Matsum 3 Kecamatan Medan Kota), 2009.

3. Tingkat Pendidikan Tabel 3: Distribusi responden berdasarkan tingkat pendidikan No Tingkat Pendidikan 1 SD 2 SMP 3 SMU 4 Akademi (D3) 5 Sarjana (S1) Jumlah Sumber : Angket Penelitian 2009

Jumlah 6 2 23 7 15 53

Persentase 11,3 3,8 43,4 13,2 28,3 100

Menurut tabel di atas dapat diketahui bahwa pendidikan mayoritas responden adalah tamat SMU, yakni sebanyak 23 orang (43,4%), kemudian di ikuti oleh responden yang tamat sarjana (S1), yakni sebanyak 15 orang (28,3%) dan selebihnya berpendidikan tamat akademi (D3) sebanyak 7 orang (13,2%), tamat SD sebanyak 6 orang (11,3%), dan tamat SMP sebanyak 2 orang (3,8%) 4. Mata pencaharian penduduk Tabel 4: Distribusi responden menurut pekerjaan No Jenis Pekerjaan 1 Wiraswasta 2 Pedagang 3 Pensiunan 4 PNS 5 Lain-lain Jumlah Sumber : Angket Penelitian 2009

Jumlah 15 9 10 12 7 53

Dari data tersebut diketahui bahwa mayoritas

Persentase 28,3 17,0 18,9 22,6 13,2 100

responden memiliki

pekerjaan sebagai wiraswasta, yakni sebanyak 15 orang (28,3%), dan selebihnya di ikut i oleh responden yang bekerja sebagai PNS, yakni sebanyak 12 orang (22,6%), pensiunan sebanyak 10 orang (18,9%), pedagang sebanyak 9 orang


(17,0%), dan jenis pekerjaan lain-lain sebanyak 7 orang (13,2%). Adapun jenis pekerjaan lain-lain terebut adalah terdiri dari supir, buruh, dan pegawai swasta. 5. Penghasilan Penduduk Tabel 5: Distribusi responden menurut tingkat penghasilan No Penghasilan 1 >Rp.3.500.000 2 Rp.2.500.000-Rp.3.500.000 3 Rp.1.500.000-Rp.2.500.000 4 Rp.500.000-Rp.1.500.000 5
Jumlah 5 11 13 14 10 53

Persentase 9,4 20,7 24,6 26,4 18,9 100

Dari data tersebut diketahui bahwa mayoritas responden memiliki penghasilan sebesar Rp. 500.000-Rp.1.500.000, yakni sebanyak 14 orang (26,4%), dan diikuti oleh responden yang memiliki penghasilan sebesar Rp.1.500.000-Rp.2.500.000, yakni sebanyak 13 orang (24,6%), responden yang memiliki penghasilan Rp.2.500.000-Rp.3.500.000, sebanyak 11 orang (20,7%), responden yang memiliki penghasilan Rp.3.500.000, sebanyak 5 orang (9,4%). A.2

Variabel Penelitian Variabel penelitian berisikan aspek-aspek yang diteliti yaitu factor-faktor

yang mempengaruhi kesadaran masyarakat terhadap pembayaran PBB di Kelurahan Kota Matsum 3 Kota Medan. Data masing-masing factor tersebut akan disajikan sesuai dengan indicator-indikator, yaitu : struktur social masyarakat, sikap petugas dalam menagih PBB, pelayanan pemerintah, prosedur yang sederhana dan memudahkan wajib pajak, dan san 51 Fanie Oktaliana : Pengaruh Kepemimpinan Lurah Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Di Lingkungan 2 Kelurahan Kota Matsum 3 Kecamatan Medan Kota), 2009.

B.

Kepemimpinan (variabel X) Data tentang Kepemimpinan diperoleh dari pertanyaan 1 - 7 pada angket.

Hasil jawaban responden disajikan dalam tabel-tabel berikut. Tabel 6: Distribusi jawaban responden tentang pemberian motivasi lurah dalam pembayaran PBB No Pilih Jawaban Frekuensi Persentase Pert. 1 Selalu 17 32,1 Jarang 35 66,1 Sangat jarang 1 1,8 Pernah Tidak pernah Jumlah 53 100 Sumber : Angket Penelitian 2009 Dari tabel 5 diatas dapat diketahui bahwa 35 responden (66,1%) yang menyatakan Lurah jarang memberikan motivasi kepada masyarakat dalam pembayaran PBB, dan 17 responden (32,1%) mengatakan bahwa Lurah selalu memberikan motivasi kepada masyarakat dalam pembayaran PBB, dan 1 responden (1,8%) mengatakan sangat jarang lurah memberikan motivasi kepada masyarakat dalam pembayaran PBB. Berdasarkan hasil wawancara terhadap Lurah Kota Matsum 3 juga berpendapat yang sama bahwa masyarakat diberikan motivasi oleh Lurah dalam pembayaran PBB tidaklah selalu, tetapi jarang karena keterbatasan waktu lurah tersebut. Dapat disimpulkan bahwa dalam pemberian motivasi kepada masyarakat dalam pembayaran PBB yang dilakukan oleh lurah, jarang dilakukan.(Sumber : Interview dengan Lurah Kota Matsum 3)


Tabel 7: Distribusi jawaban responden tentang pertanggung jawaban oleh Lurah No Pilih Jawaban Pert. 2 Selalu Jarang Sangat jarang Pernah Tidak pernah Jumlah Sumber : Angket Penelitian 2009

Frekuensi

Persentase

13 38 2 53

24,5 71,7 3,8

100

Dari tabel 6 diatas dapat diketahui bahwa 38 responden (71,7%) yang menyatakan Lurah jarang mempertanggung jawabkan setiap keputusan/ kebijakan yang dibuatnya, dan 13 responden (24,5%) mengatakan bahwa Lurah selalu mempertanggung jawabkan setiap keputusan/ kebijakan yang dibuatnya, dan 2 responden (3,8%) mengatakan Lurah sangat jarang mempertanggung jawabkan setiap keputusan/ kebijakan yang dibuatnya. Dapat disimpulkan bahwa setiap keputusan/ kebijakan yang dibuat oleh Lurah Kota Matsum 3 masih belum maksimal dipertanggungjawabkan, hanya sebagian keputusan/ kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tabel 8: Distribusi jawaban responden tentang realisasi keputusan yang dibuat oleh lurah No Pilih Jawaban Pert. 3 Selalu Jarang Sangat jarang Pernah Tidak pernah Jumlah Sumber : Angket Penelitian 2009

Frekuensi 35 18 53

Persentase

66,1 33,9

100


Dari tabel 7 diatas dapat diketahui bahwa 35 responden (66,1%) yang menyatakan Lurah jarang merealisasikan setiap keputusan/ kebijakan yang dibuatnya, dan 18 responden (33,9%) mengatakan bahwa Lurah sangat jarang merealisasikan setiap keputusan/ kebijakan yang dibuatnya. Dapat disimpulkan bahwa setiap keputusan/ kebijakan yang dibuat oleh Lurah Kota Matsum 3 masih belum maksimal terealisasikan, hanya sebagian keputusan/ kebijakan yang telah terealisasikan. Tabel 9: Distribusi jawaban responden tentang keaktifan lurah No Pilih Jawaban Pert. 4 Selalu Jarang Sangat jarang Pernah Tidak pernah Jumlah Sumber : Angket Penelitian 2009

Frekuensi

Persentase

3 35 15 53

5,6 66,1 28,3

100

Dari tabel 8 diatas dapat diketahui bahwa 35 responden (66,1%) yang menyatakan Lurah aktif mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam membayar pajak, dan 15 responden (28,3%) mengatakan bahwa Lurah sangat jarang aktif mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam membayar pajak, dan 3 responden (5,6%) mengatakan bahwa Lurah selalu aktif mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam membayar pajak. Berdasarkan hasil wawancara terhadap Lurah Kota Matsum 3 juga berpendapat yang sama bahwa Lurah sesekali aktif mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam membayar pajak, dan karena keterbatasan waktu lurah, maka lurah lebih sering diwakili oleh aparat bawahannya untuk turun ke masyarakat 54 Fanie Oktaliana : Pengaruh Kepemimpinan Lurah Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Di Lingkungan 2 Kelurahan Kota Matsum 3 Kecamatan Medan Kota), 2009.

dalam mengajak masyarakat berpartisipasi dalam membayar pajak. Dapat disimpulkan bahwa Lurah jarang aktif mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam membayar pajak (Sumber : Interview dengan Lurah Kota Matsum 3) Tabel 10: Distribusi jawaban responden tentang sistem komunikasi lurah No Pilih Jawaban Pert. 5 Sangat baik Baik Cukup baik Kurang baik Tidak baik Jumlah Sumber : Angket Penelitian 2009

Frekuensi

Persentase

1 28 24 53

1,9 52,8 45,3

100

Dari tabel 9 diatas dapat diketahui bahwa 28 responden (52,8%) yang menyatakan system komunikasi lurah dalam memberikan informasi kepada masyarakat dalam hal pembayaran PBB sudah baik, dan 24 responden (45,3%) mengatakan bahwa system komunikasi lurah dalam memberikan informasi kepada masyarakat dalam hal pembayaran PBB cukup baik, dan 1 responden (1,9%) mengatakan bahwa system komunikasi lurah dalam memberikan informasi kepada masyarakat dalam hal pembayaran PBB sangat baik. Berdasarkan hasil wawancara terhadap Lurah Kota Matsum 3 juga berpendapat yang sama bahwa dalam system komunikasi lurah dalam pemberian informasi kepada masyarakat dalam hal pembayaran PBB sudahlah baik dan sangat terarah. Dapat disimpulkan bahwa system komunikasi Lurah dalam pemberian informasi kepada masyarakat dalam hal pembayaran PBB terlaksana dengan baik. (Sumber : Interview dengan Lurah Kota Matsum 3)


Tabel 11: Distribusi jawaban responden tentang sitem komunikasi lurah sebagai stabilisator No Pilih Jawaban Pert. 6 Sangat baik Baik Cukup baik Kurang baik Tidak baik Jumlah Sumber : Angket Penelitian 2009

Frekuensi

Persentase

4 46 3 53

7,5 86,8 5,7

100

Dari tabel 10 diatas dapat diketahui bahwa 46 responden (86,8%) yang menyatakan system komunikasi lurah sebagai stabilisator (unsur penengah antara masyarakat dengan pemerintah) terlaksana dengan baik, dan 4 responden (7,5%) mengatakan bahwa system komunikasi lurah sebagai stabilisator (unsur penengah antara masyarakat dengan pemerintah) terlaksana dengan sangat baik, dan 3 responden (5,7%) mengatakan bahwa system komunikasi lurah sebagai stabilisator (unsur penengah antara masyarakat dengan pemerintah) terlaksana dengan cukup baik. Berdasarkan hasil wawancara terhadap Lurah Kota Matsum 3 juga berpendapat yang sama bahwa dalam system komunikasi lurah sebagai stabilisator (unsur penengah antara masyarakat dengan pemerintah) sudah terlaksana dengan baik. Dapat disimpulkan bahwa system komunikasi Lurah sebagai stabilisator (unsur penengah antara masyarakat dengan pemerintah) terlaksana dengan baik. (Sumber : Interview dengan Lurah Kota Matsum 3)


Tabel 12: Distribusi jawaban responden tentang system komunikasi lurah sebagai fasilitator No Pilih Jawaban Pert. 7 Sangat baik Baik Cukup baik Kurang baik Tidak baik Jumlah Sumber : Angket Penelitian 2009

Frekuensi

Persentase

7 39 7 53

13,2 73,6 13,2

100

Dari tabel 11 diatas dapat diketahui bahwa 39 responden (73,6%) yang menyatakan system komunikasi lurah sebagai fasilitator (mempermudah, memperlancar kegiatan masyarakat) terlaksana dengan baik, dan 7 responden (13,2%) mengatakan bahwa system komunikasi lurah sebagai fasilitator (mempermudah, memperlancar kegiatan masyarakat) terlaksana dengan sangat baik, dan 7 responden (13,2%) mengatakan bahwa system komunikasi lurah sebagai fasilitator (mempermudah, memperlancar kegiatan masyarakat) terlaksana dengan cukup baik. Berdasarkan hasil wawancara terhadap Lurah Kota Matsum 3 juga berpendapat yang sama bahwa dalam system komunikasi lurah sebagai fasilitator (mempermudah, memperlancar kegiatan masyarakat) sudah terlaksana dengan baik. Dapat disimpulkan bahwa system komunikasi Lurah sebagai fasilitator (mempermudah, memperlancar kegiatan masyarakat) terlaksana dengan baik. (Sumber : Interview dengan Lurah Kota Matsum 3)


C. Kesadaran masyarakat dalam membayar PBB (variable Y) Data tentang kesadaran masyarakat dalam mambayar PBB diperoleh dari pertanyaan 8 - 20 pada angket. Hasil jawaban responden disajikan dalam tabeltabel berikut. Tabel 13: Distribusi jawaban responden tentang pengetahuan sebagai wajib pajak PBB No Pilih Jawaban Pert. 8 Sangat mengetahui Mengetahui Cukup mengetahui Kurang mengetahui Tidak mengetahui Jumlah Sumber : Angket Penelitian 2009

Frekuensi

Persentase

24 27 2 53

45,3 50,9 3,8

100

Dari tabel 12 diatas dapat diketahui bahwa 27 responden (50,9%) yang menyatakan bahwa masyarakat Kelurahan Kota Matsum 3 mengetahui kewajibannya sebagai wajib pajak PBB, dan 24 responden (45,3%) mengatakan bahwa masyarakat Kelurahan Kota Matsum 3 sangat mengetahui kewajibannya sebagai wajib pajak PBB, dan 2 responden (3,8%) mengatakan bahwa masyarakat Kelurahan Kota Matsum 3 cukup mengetahui kewajibannya sebagai wajib pajak PBB. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Kelurahan Kota Matsum 3 mengetahui kewajibannya sebagai wajib pajak PBB.


Tabel 14: Distribusi jawaban responden tentang tujuan dari pembayaran PBB No Pilih Jawaban Pert 9 Sangat mengerti Mengerti Cukup mengerti Kurang mengerti Tidak mengerti Jumlah Sumber : Angket Penelitian 2009

Frekuensi

Persentase

20 31 2 53

37,7 58,5 3,8

100

Dari tabel 13 diatas dapat diketahui bahwa 31 responden (58,5%) yang menyatakan bahwa masyarakat Kelurahan Kota Matsum 3 mengerti akan tujuan pembayarn PBB, dan 20 responden (37,7%) mengatakan bahwa masyarakat Kelurahan Kota Matsum 3 sangat mengerti akan tujuan pembayarn PBB, dan 2 responden (3,8%) mengatakan bahwa masyarakat Kelurahan Kota Matsum 3 cukup mengerti akan tujuan pembayaran PBB. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Kelurahan Kota Matsum 3 mengerti akan tujuan pembayaran PBB. Tabel 15: Distribusi jawaban responden tentang keberatan atas beban PBB No Pilih Jawaban Pert 10 Sangat sering Sering Cukup sering Kadang-kadang Tidak pernah Jumlah Sumber : Angket Penelitian 2009

Frekuensi 32 21 53

Persentase

60,4 39,6

100

Dari table 14 diatas dapat diketahui bahwa 32 responden (60,4%) yang menyatakan bahwa masyarakat Kelurahan Kota Matsum 3 sering merasa 59 Fanie Oktaliana : Pengaruh Kepemimpinan Lurah Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Di Lingkungan 2 Kelurahan Kota Matsum 3 Kecamatan Medan Kota), 2009.

keberatan atas beban PBB, dan 21 responden (39,6%) mengatakan bahwa masyarakat Kelurahan Kota Matsum 3 cukup sering merasa keberatan atas beban PBB. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kelurahan Kota Matsum memiliki tingkat kesadaran terhadap pembayaran PBB masih kurang, karena masih banyak yang merasa sering keberatan atas beban PBB nya. Tabel 16: Distribusi jawaban responden tentang kesesuaian tarif PBB dengan kemampuan ekonomi No Pilih Jawaban Pert 11 Sangat sesuai Sesuai Cukup sesuai Kurang sesuai Tidak sesuai Jumlah Sumber : Angket Penelitian 2009

Frekuensi 35 18 53

Persentase

66,1 33,9

100

Dari table 15 diatas dapat diketahui bahwa 35 responden (66,1%) yang menyatakan bahwa tarif PBB sudah sesuai dengan kemampuan ekonominya, dan 18 responden (33,9%) mengatakan bahwa

tarif PBB cukup sesuai dengan

kemampuan ekonominya. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kelurahan Kota Matsum 3 sebagian besar menyatakan tarif PBB sudah sesuai dengan kemampuan ekonominya, tetapi banyak juga yang menyatakan keberatan atas beban PBB. Tabel 17: Distribusi jawaban responden tentang kemudahan membayar PBB No Pilih Jawaban Pert 12 Sangat mudah Mudah Cukup mudah Kurang mudah Tidak mudah Jumlah

Frekuensi 27 26 53

Persentase

50,9 49,1

100 60


Sumber : Angket Penelitian 2009 Dari table 16 diatas dapat diketahui bahwa 27 responden (50,9%) yang menyatakan bahwa merasakan mudah dalam membayar PBB dengan adanya petugas Kelurahan yang bertugas menagih PBB, mengatakan bahwa

dan 26 responden (49,1%)

merasakan cukup mudah dalam membayar PBB dengan

adanya petugas Kelurahan yang bertugas menagih PBB. Berdasarkan hasil wawancara terhadap Lurah Kota Matsum 3 juga berpendapat yang sama, lurah mengajak aparatnya untuk memberikan kemudahan terhadap setiap kegiatan masyarakat termasuk dalam hal kemudahan membayar PBB, dan aparat yang dapat memenuhi target PBB yang ingin dicapai, maka Lurah memberikannya penghargaan. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kelurahan Kota Matsum 3, sebagian merasakan kemudahan dalam membayar PBB, dan sebagian masyarakat lainnya merasakan cukup mudah dalam membayar PBB. Tabel 18: Distribusi jawaban responden tentang sikap ramah dan simpatik petugas PBB No Pilih Jawaban Pert 13 Sangat ramah dan simpatik Ramah dan simpatik Cukup ramah dan simpatik Kurang ramah dan simpatik Tidak ramah dan simpatik Jumlah Sumber : Angket Penelitian 2009

Frekuensi

Persentase

5 43 5 53

9,4 81,2 9,4

100

Dari table 17 diatas dapat diketahui bahwa 43 responden (81,2%) yang menyatakan bahwa petugas kelurahan yang menagih PBB bersikap ramah dan simpatik dalam menagih PBB,

dan 5 responden (9,4%) mengatakan bahwa 61


petugas kelurahan yang menagih PBB bersikap sangat ramah dan simpatik dalam menagih PBB, dan 5 responden (9,4%) mengatakan bahwa petugas kelurahan yang menagih PBB bersikap cukup ramah dan simpatik dalam menagih PBB. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyrakat Kelurahan Kota Matsum 3 menyatakan bahwa sikap petugas kelurahan penagih PBB bersikap ramah dan simpatik. Tabel 19: Distribusi jawaban responden tentang adanya usaha pemerintah mensosialisasikan PBB No Pilih Jawaban Pert 14 Ada usaha Ada usaha, tetapi belum maksimal Kadang-kadang Kurang ada usaha Tidak ada usaha Jumlah Sumber : Angket Penelitian 2009

Frekuensi

Persentase

16 32 5 53

30,2 60,4 9,4

100

Dari table 18 diatas dapat diketahui bahwa 32 responden (60,4%) yang menyatakan bahwa dalam mensosialisasikan PBB dengan jalan memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang fungsi dan manfaat pembayaran PBB, pemerintah sudah ada usaha, tetapi belum maksimal, dan 16 responden (30,2%) mengatakan bahwa

dalam mensosialisasikan PBB dengan jalan memberikan penyuluhan-

penyuluhan tentang fungsi dan manfaat pembayaran PBB, pemerintah sudah ada usaha, dan 5 responden (9,4%) mengatakan bahwa dalam mensosialisasikan PBB dengan jalan memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang fungsi dan manfaat pembayaran PBB, pemerintah ada usaha, tetapi kadang-kadang. Berdasarkan hasil wawancara terhadap Lurah Kota Matsum 3 juga berpendapat yang sama, bahwa usaha dari pemerintah dalam mensosialisasikan 62 Fanie Oktaliana : Pengaruh Kepemimpinan Lurah Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Di Lingkungan 2 Kelurahan Kota Matsum 3 Kecamatan Medan Kota), 2009.

PBB sudah ada usaha tetapi belum maksimal pelaksanaannya. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Kelurahan Kota Matsum 3 menyatakan bahwa dalam mensosialisasikan PBB dengan jalan memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang fungsi dan manfaat pembayaran PBB, pemerintah sudah ada usaha, tetapi belum maksimal dilakukan. (Sumber; interview dengan Lurah Kota Matsum 3) Tabel 20: Distribusi jawaban responden tentang pemahaman masyarakat terhadap pentingnya PBB No Pilih Jawaban Pert 15 Sangat memahami Sudah memahami Cukup memahami Kurang memahami Tidak memahami Jumlah Sumber : Angket Penelitian 2009

Frekuensi 34 19 53

Persentase

64,2 35,8

100

Dari table 19 diatas dapat diketahui bahwa 34 responden (64,2%) yang menyatakan bahwa sudah memahami pentingnya fungsi dan manfaat PBB, dengan adanya usaha dari pemerintah dalam mensosialisasikan PBB, dan 19 responden (35,8%) mengatakan bahwa cukup memahami pentingnya fungsi dan manfaat PBB, dengan adanya usaha dari pemerintah dalam mensosialisasikan PBB. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kelurahan Kota Matsum 3 sudah memahami pentingnya fungsi dan manfaat PBB, dengan adanya usaha dari pemerintah dalam mensosialisasikan PBB.


Tabel 21: Distribusi jawaban responden tentang usaha pemerintah dalam mensosialisasikan PBB No Pilih Jawaban Pert 16 Sudah sangat maksimal Sudah maksimal Cukup maksimal Kurang maksimal Tidak maksimal Jumlah Sumber : Angket Penelitian 2009

Frekuensi

Persentase

2 50 1 53

3,8 94,3 1,9

100

Dari table 20 diatas dapat diketahui bahwa 50 responden (94,3%) yang menyatakan bahwa usaha pemerintah dalam mensosialisasikan PBB sudah maksimal, dan 2 responden (3,8%) mengatakan bahwa usaha pemerintah dalam mensosialisasikan PBB sudah sangat maksimal, dan 1 responden (1,9%) mengatakan bahwa usaha pemerintah dalam mensosialisasikan PBB cukup maksimal. Berdasarkan hasil wawancara terhadap Lurah Kota Matsum 3 juga berpendapat yang sama, bahwa usaha pemerintah dalam mensosialisasikan PBB itu sudahlah maksimal, dalam hal pemberian penyuluhan serta pemahaman tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Dapat disimpulkan bahwa usaha pemerintah dalam mensosialisasikan PBB itu sudah maksimal. (Sumber: interview dengan Lurah Kota Matsum 3)


Tabel 22: Distribusi jawaban responden tentang pengetahuan prosedur Pembayaran PBB No Pilih Jawaban Pert 17 Sangat mengetahui Mengetahui Cukup mengetahui Kurang mengetahui Tidak mengetahui Jumlah Sumber : Angket Penelitian 2009

Frekuensi

Persentase

1 46 6 53

1,9 86,8 11,3

100

Dari table 21 diatas dapat diketahui bahwa 46 responden (86,8%) yang menyatakan bahwa masyarakat Kelurahan Kota Matsum 3 mengetahui adanya prosedur pembayaran PBB,

dan 6 responden (11,3%) mengatakan bahwa

masyarakat Kelurahan Kota Matsum 3 cukup mengetahui adanya prosedur pembayaran PBB, dan 1 responden (1,9%) mengatakan bahwa

masyarakat

Kelurahan Kota Matsum 3 sangat mengetahui adanya prosedur pembayaran PBB. Berdasarkan hasil wawancara terhadap Lurah Kota Matsum 3, juga berpendapat sama, lurah memberitahukan tentang adanya prosedur pembayaran PBB dan memberikan pengetahuan tentang prosedur pembayaran PBB tersebut. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kelurahan Kota Matsum 3 mengetahui adanya prosedur pembayaran PBB. (Sumber:

Interview dengan Lurah Kota

Matsum 3)


Tabel 23: Distribusi jawaban responden tentang kemudahan memahami prosedur pembayaran PBB No Pert 18

Pilih Jawaban Sangat mudah Mudah Cukup mudah Kurang mudah Tidak mudah

Jumlah Sumber : Angket Penelitian 2009

Frekuensi 3 42 8 53

Persentase 5,7 79,2 15,1

100

Dari table 22 diatas dapat diketahui bahwa 42 responden (79,2%) yang menyatakan bahwa masyarakat mudah memahami dan mengikuti prosedur pembayaran PBB tersebut,

dan 8 responden (15,1%) mengatakan bahwa

masyarakat cukup mudah memahami dan mengikuti prosedur pembayaran PBB tersebut, dan 3 responden (5,7%) mengatakan bahwa masyarakat sangat mudah memahami dan mengikuti prosedur pembayaran PBB tersebut. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kelurahan Kota Matsum 3 dapat dengan mudah memahami dan mengikuti prosedur pembayaran PBB tersebut. Tabel 24: Distribusi jawaban responden tentang pengetahuan adanya sanksi terhadap pelanggaran norma perpajakan No Pilih Jawaban Pert 19 Sangat mengetahui Mengetahui Cukup mengetahui Kurang mengetahui Tidak mengetahui Jumlah Sumber : Angket Penelitian 2009

Frekuensi

Persentase

9 36 8 53

17,0 67,9 15,1

100


Dari tabel 23 diatas dapat diketahui bahwa 36 responden (67,9%) yang menyatakan bahwa masyarakat mengetahui tentang adanya sanksi terhadap pelanggaran norma perpajakan ,dan 9 responden (17,0%) mengatakan bahwa masyarakat sangat mengetahui tentang adanya sanksi terhadap pelanggaran norma perpajakan, dan 8 responden (15,1%) mengatakan bahwa masyarakat cukup mengetahui tentang adanya sanksi terhadap pelanggaran norma perpajakan. Berdasarkan hasil wawancara terhadap Lurah Kota Matsum 3, juga berpendapat yang sama, lurah memberikan pemahamam terhadap masyarakat tentang adanya sanksi terhadap

pelanggaran norma perpajakan. Dapat

disimpulkan bahwa masyarakat Kelurahan Kota Matsum 3 mengetahui adanya sanksi terhadap pelanggaran norma perpajakan. (Sumber: Interview dengan Lurah Kota Matsum 3) Tabel 25: Distribusi jawaban responden tentang dorongan untuk membayar PBB pada saat jatuh tempo No Pilih Jawaban Pert 20 Ya, sangat terdorong Ya, terdorong Cukup terdorong Kurang terdorong Tidak terdorong Jumlah Sumber : Angket Penelitian 2009

Frekuensi

Persentase

22 31 53

41,5 58,5

100

Dari tabel 24 diatas dapat diketahui bahwa 31 responden (58,5%) yang menyatakan bahwa dengan adanya sanksi tersebut, masyarakat terdorong untuk membayar PBB pada saat jatuh tempo, dan 22 responden (41,5%) mengatakan bahwa dengan adanya sanksi tersebut, masyarakat sangat terdorong untuk membayar PBB pada saat jatuh tempo. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat 67 Fanie Oktaliana : Pengaruh Kepemimpinan Lurah Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Di Lingkungan 2 Kelurahan Kota Matsum 3 Kecamatan Medan Kota), 2009.

Kelurahan Kota Matsum 3 sebagian besar terdorong membayar PBB pada saat jatuh tempo, dan sebagian lainnya merasa sangat terdorong membayar PBB pada saat jatuh tempo. D. Klasifikasi Data Jawaban responden dari masing masing variable diklasifikasikan atas : sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, sangat rendah.

Maka terlebih dahulu

ditentukan dengan skala interval dengan rumus

SkorTertinggi − SkorTerendah BanyaknyaBilangan 1. Klasifikasi Data Variabel X Data skor masing-masing responden setiap pertanyaan angket dari variable kepemimpinan dapat dilihat pada lampiran 2 Skor tertinggi

: 32

Skor terendah

: 23

Banyaknya bilangan : 5 32 − 23 9 = = 1,8 (dibulatkan 2) 5 5

Berdasarkan lampiran 2 maka dapat diklasifikasikan data sebagaimana pada tabel berikut: Tabel 26 Klasifikasi Data Variabel Kepemimpinan No Skor F 1 31 - 32 1 2 29 - 30 8 3 27 – 28 26 4 25 – 26 16 5 23 – 24 2

% 1,9 15,1 49,0 30,2 3,8

Klasifikasi Sangat tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat Rendah 68


Berdasarkan tabel diatas diketahui dari 53 responden, 26 responden (49,0%) memiliki skor 27 - 28, 16 responden (30,2%) memiliki skor 25 – 26, 8 responden (15,1%) memiliki skor 29 – 30, 2 responden (3,8%) memiliki skor 23 – 24, dan 1 responden (1,9%) memiliki skor 31 – 32. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kepemimpinan Lurah Kota Matsum 3 dikategorikan sedang. 2. Klasifikasi Data Variabel Y Data skor masing-masing responden setiap pertanyaan angket dari variable Kinerja Organisasi dapat dilihat pada lampiran 3 Skor tertinggi

: 60

Skor terendah

: 46

Banyaknya bilangan : 5 60 − 46 14 = = 2,8 (dibulatkan 3) 5 5

Berdasarkan lampiran 3 maka dapat diklasifikasikan data sebagaimana pada tabel berikut: Tabel 27 Klasifikasi Data Variabel Kesadaran masyarakat dalam membayar PBB No Skor F % Klasifikasi 1 58 – 60 3 5,7 Sangat tinggi 2 55 - 57 6 11,3 Tinggi 3 52 – 54 21 39,6 Sedang 4 49 - 51 16 30,2 Rendah 5 46 – 48 7 13,2 Sangat Rendah

Berdasarkan tabel diatas diketahui dari 53 responden, 21 responden (39,6%) memiliki skor 52 - 54, 16 responden (30,2%) memiliki skor 49 - 51, 7 responden (13,2%) memiliki skor 46 - 48, 6 responden (11,3%) memiliki skor 55 69 Fanie Oktaliana : Pengaruh Kepemimpinan Lurah Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Di Lingkungan 2 Kelurahan Kota Matsum 3 Kecamatan Medan Kota), 2009.

57, dan 3 responden (5,7%) memiliki skor 58 - 60. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dikategorikan sedang.


BAB V ANALISA DATA

A. Kepemimpinan Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa variable bebas yakni kepemimpinan lurah di Kelurahan Kota Matsum 3 dikategorikan sedang, hal ini dikarenakan kepemimpinan lurah di Kelurahan Kota Matsum 3 memiliki system komunikasi yang baik, system komunikasi tersebut antara lain; system komunikasi lurah dalam memberikan informasi kepada masyarakat dalam hal pembayaran PBB, system komunikasi lurah sebagai stabilisator (unsur penengah antara masyarakat dengan pemerintah), dan system komunikasi lurah sebagai fasilitator (mempermudah, memperlancar kegiatan masyarakat). Akan tetapi Lurah Kota Matsum 3 jarang memberikan motivasi kepada masyarakat dalam pembayaran PBB, jarang dapat mempertanggung jawabkan dan merealisasikan setiap keputusan/ kebijakan yang di buatnya, hanya sebagian keputusan/ kebijakan saja yang dapat dipertanggung jawabkan dan direalisasikan, keaktifan lurah dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam membayar pajak juga jarang dilakukan, ini dapat menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

B. Kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan analisis data diketahui bahwa kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sebagai variable terikat pada Kelurahan 71 Fanie Oktaliana : Pengaruh Kepemimpinan Lurah Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Di Lingkungan 2 Kelurahan Kota Matsum 3 Kecamatan Medan Kota), 2009.

Kota Matsum 3 dikategorikan sedang. Hal ini dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat Kelurahan Kota Matsum 3 cukup baik dengan bukti, masyarakat mengetahui kewajibannya sebagai wajib pajak, masyarakat mengerti akan tujuan pembayaran PBB, masyarakat berpendapat bahwa tarif PBB sudah sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka, masyarakat merasakan kemudahan dalam membayar PBB, masyarakat cukup memahami pentingnya fungsi dan manfaat PBB,

masyarakat

juga

mengakui

adanya

usaha

pemerintah

dalam

mensosialisasikan PBB, masyarakat mengetahui adanya prosedur pembayaran PBB dan mudah memahami dan mengikuti prosedur pembayaran PBB tersebut, masyarakat juga mengetahui adanya sanksi terhadap pelanggaran norma perpajakan dan terdorong membayar PBB pada saat jatuh tempo, akan tetapi juga ada sebagian besar masyarakat merasakan keberatan atas beban PBB, karena sebagian lainnya hanya mengikuti prosedur dan tidak memahaminya dengan benar.

C.

Pengaruh

Kepemimpinan

Lurah

terhadap

Tingkat

Kesadaran

Masyarakat dalam Membayar PBB Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara Kepemimpinan (X) dengan Kesadaran masyarakat dalam membayar PBB (Y), maka dapat dilihat dengan menggunakan rumus korelasional product moment, kemudian untuk menguji hipotesis maka digunakan rumus “t”, dan selanjutnya untuk melihat seberapa besar pengaruh kepemimpinan lurah (X) terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar PBB (Y), maka digunakan rumus Koefisien Determinant. 72 Fanie Oktaliana : Pengaruh Kepemimpinan Lurah Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Di Lingkungan 2 Kelurahan Kota Matsum 3 Kecamatan Medan Kota), 2009.

1. Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara kepemimpinan lurah (X) dan kesadaran masyarakat dalam membayar PBB (Y) , maka digunakan rumus product moment (Sugiyono, 2005;212) untuk mencari koefisien koefisien korelasi antara kedua variable tersebut. Dari tabel diatas diketahui : ΣΧ

= 1445

ΣΥ

= 2744

ΣΧ 2

= 39543

ΣΥ 2

= 142524

ΣΧΥ = 74958 Maka Koefisien Korelasinya (rxy ) adalah : r xy =

r xy =

r xy =

r xy =

r xy =

r xy =

{N .Σ

N .Σ ΧΥ − (Σ Χ )(Σ Υ ) Χ2

}{

− (Σ Χ ) 2 N .Σ Υ 2 − (Σ Υ ) 2

}

53.74958 − (1445)(2744)

{53.39543 − (1445) }{53.39543 − (2744) } 2

2

3972774 − 3965080

{2095779 − 2088025}{7553772 − 7529536} 7694

{7754}{24236} 7694 187925944 3322 22065.014

r xy = 0,561 73 Fanie Oktaliana : Pengaruh Kepemimpinan Lurah Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Di Lingkungan 2 Kelurahan Kota Matsum 3 Kecamatan Medan Kota), 2009.

Hasil

perhitungan

diatas

akan

memperlihatkan

kemungkinan-

kemungkinan sebagai berikut : a. Koefisien korelasi yang diperoleh sama dengan nol (r = o) berarti hubungan kedua variable yang diuji tidak ada. b. Koefisien korelasi yang diperoleh positif (r = +)berarti kenaikan nilai variable yang satu, diikuti nilai variable yang lain dan kedua variable memiliki hubungan positif. c. Koefisien korelasi yang diperoleh negative (r = -) berarti kedua variable negative dan menunjukan meningkatnya variable yang satu diikuti menurunya variable yang lain. Dari perhitungan diatas maka diperoleh rxy = 0,561 adalah bernilai positif, Untuk mengetahui adanya hubungan yang tinggi, sedang atau rendah antara kedua variable berdasarkan nilai r (koefisien korelasi) digunakan penafsiran atau interprestasi angka yang dikemukakan oleh Sugiyono (2005:214) Tabel 28 Pedoman Untuk Memberikan Interprestasi Koefisien korelasi Interprestasi Koefisien Tingkat Hubungan 0,00 – 0,199 Sangat Rendah 0,20 – 0,399 Rendah 0,40 – 0,599 Sedang 0,60 – 0,799 Tinggi 0,80 – 1,000 Sangat Tinggi

Dari ketentuan diatas jelaslah nilai koefisien korelasi yang diperoleh r xy =

0,561 berada diantara 0,40 – 0,599 dengan pengertian tingkat hubungan kedua variable adalah sedang.

Dengan demikian dapat disebutkan bahwa terdapat


pengaruh Kepemimpinan lurah terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar PBB di Kelurahan Kota Matsum 3.

2. Uji Signifikan Untuk menguji signifikan antara variabel X dan variabel Y dapat dilakukan dengan menggunakan rumus t=

maka :

t=

=

r n−2 t − r2

0,561 53 − 2 1 − (0,561)

2

0,561 51 1 − 0,3147

=

0,561x7,141

=

4,006 0,827

0,6853

= 4,844 Berdasarkan ketentuan pengujian hipotesis : -

jika harga t hitung < t tabel maka hipotesis alternative ditolak

-

jika harga t hitung > t tabel maka hipotesis alternative diterima Dari tabel distribusi t lampiran 5 pada taraf 5% (0,05) dengan dk 51

diketahui t-tabel = 2,00 sedangkan t- hitung yang diperoleh = 4,844, dengan demikian t-hitung > t-tabel (4,844>2,00), maka Ho ditolak Ha diterima, dengan 75 Fanie Oktaliana : Pengaruh Kepemimpinan Lurah Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Di Lingkungan 2 Kelurahan Kota Matsum 3 Kecamatan Medan Kota), 2009.

demikian terdapat pengaruh antara kepemimpinan lurah terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar PBB di Kelurahan Kota Matsum 3.

3. Koefisien Determinan Dengan Koefisien determinan kita dapat mengetahui berapa besar persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Untuk itu kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut : KP = (rxy ) x 100% 2

= (0,561) x 100% 2

=0,3147 x 100% =31,47% Dari perhitungan diatas maka besar pengaruh kepemimpinan lurah terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar PBB di Kelurahan Kota Matsum 3 sebesar 31,47% berarti 68,53% lagi yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar PBB di Kelurahan Kota Matsum 3 diprngaruhi oleh faktorfaktor lain, seperi faktor efektifitas kinerja aparat, pendidikan masyarakat, dll.


BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan 1.

Kepemimpinan lurah di Kepemimpinan Lurah Kota Matsum 3 dikategorikan

sedang. Ini dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat dalam membayar PBB, seharusnya Lurah Kota Matsum 3 harus mengikutsertakan masyarakat dalam hal pembayaran PBB, karena masyarakatlah yang dapat memenuhi target pencapaian PBB yang ingin dicapai, dan juga jarangnya pemberian motivasi oleh lurah terhadap masyarakat dalam hal pembayaran PBB, serta jarang adanya pertanggung jawaban dan realisasi setiap keputusan yang dibuat lurah, tetapi dalam hal sistem komunikasi, menerima masukan-masukan dan saran, lurah di Kelurahan Kota Matsum 3 tergolong baik. 2.

Kesadaran masyarakat dalam membayar PBB di Kelurahan Kota Matsum 3

dikategorikan sedang. Ini dikarenakan masyarakat di Kelurahan Kota Matsum belum dengan benar memahami tentang pembayaran PBB, karena masih banyak yang keberatan dengan beban PBB nya. Tetapi dalam hal mengetahui sebagai wajib pajak PBB dan mengerti tujuan dari PBB tersebut masyarakat Kelurahan Kota Matsum 2 masih pada taraf yang baik. 3.

Berdasarkan perhitungan rumus dan ketentuan yang dipakai, Dengan

demikian dapat disebutkan bahwa terdapat pengaruh Kepemimpinan lurah terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar PBB di Kelurahan Kota Matsum


4.

Pengaruh yang terdapat pada Kepemimpinan lurah terhadap kesadaran

masyarakat dalam membayar PBB di Kelurahan Kota Matsum 3.

Hal ini

memberi kesimpulan bahwa apabila kepemimpinan lurah ditingkatkan maka otomatis dapat lebih meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar PBB. Besar pengaruh kepemimpinan lurah terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar PBB di Kelurahan Kota Matsum 3 sebesar 31,47%.

B. Saran Adapun saran yang dapat dikemukakan penulis sebagai bahan masukan untuk lebih meningkatkan mutu dan manfaat dari penelitian ini, 1. Lurah Kota Matsum 3 harus lebih tanggap terhadap aspirasi mayarakat dan juga harus lebih aktif mengajak masyarakat dalam berpartisipasi membayar PBB sehingga Lurah Kota Matsum 3 dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar PBB. 2. Faktor- faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar PBB di Kelurahan Kota Matsum 3 sebaiknya lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah untuk dapat dicari setiap solusi terhadap kekurangan faktor- faktor tersebut demi meningkatkan penerimaan PBB. 3. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembangunan daerah, lurah sebaiknya lebih menunjukkan insentif pembayaran PBB pada masyarakat melalui pelayanan pemerintah yang lebih baik.


DAFTAR PUSTAKA

Brotodiharjo, Santoso, 1993, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Eresco, Bandung. George R. Terry, 2005, Dasar-Dasar Manajemen, Bumi Aksara, Jakarta. Hasibuan, Malayu, S.P, 2004, Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktivitas, Bumi Aksara, Jakarta. Kartono, 1984, Pemimpin dan Kepemimpinan, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Kouzes & Posner, 2002, Leadership The Challenge, Airlangga, Jakarta. Mardiasmo, 2006, Perpajakan edisi revisi, Andi, Jakarta. Munawir, 1994, Perpajakan, Liberty, Yogyakarta. Nawawi, Hadari, 1983, Administrasi & Organisasi Bimbingan, Ghalia Indonesia, Jakarta Nazir, Moch, 2005, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta. Poedarminta, WJS, 1986, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta. Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahuk Jannah, 2005, Metode Penelitian Kuantitatif, Rajagrafindo Persada, Jakarta. Rivai, Veithzal, 2002, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi, PT. Raya Grafindo Persada, Jakarta. Siagian, 2008, Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, Jakarta. Soekanto, 1982, Sosiologi Suatu Pengantar, Universitas Indonesia, Jakarta. Soemitro, Rochmat, 1992, Pengantar Singkat Hukum Pajak, PT. Press co, Jakarta.


Soemitro, Rochmat dan Muttaqin, Zainal, 2001, Pajak Bumi dan Bangunan, PT. Refika Aditama, Bandung. Sugiyono, 2005, Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung. Sunindhia, Y.w. Ninik Widyawati, Dra, 1993, Kepemimpinan Dalam Masyarakat Modern, PT. Rineka Cipta, Jakarta. Sutarto, 1991, Dasar-dasar Kepemimpinan Dalam Organisasi, Gajahmada University press, Yogyakarta. Toha, Miftah, 1987, Prospektif Perilaku Birokrasi, Rajawali press, Jakarta. Widjaya, HW, 1984, Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila, Era Swasta bekerja sama dengan Pemda DKI Jakarta. Winardi, Dr, 2000, Kepemimpinan Dalam Manajemen, PT Rineka Cipta, Jakarta. Wiwoho B. (Editor), 1990, Prospek dan Faktor Penentu Reformasi Perpajakan, Bina Rena Pariwara, Jakarta. Yayat M. Herujito, 2006, Dasar-Dasar Manajemen, Grasindo, Jakarta. Yukl, Gary, 1994, Kepemimpinan Dalam Organisasi, Prenhall Indonesia, Jakarta.


PENGARUH KEPEMIMPINAN LURAH TERHADAP PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Recommend Documents