PENGARUH HIMBAUAN, KONSELING DAN PEMERIKSAAN TERHADAP POTENSI PENERIMAAN PAJAK SEKTOR USAHA REAL ESTAT DALAM ERA SELF ASSESSMENT SYSTEM (STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PERUSAHAAN MASUK BURSA) Dwi Sara Apriana Endang Siti Astuti Nila Firdausi Nuzula (Ps Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya,
[email protected]) ABSTRAK This research aims to analyze and explain the influence effect of appeal, counseling and audit done by fiscus to the potential tax revenues in the real estate sector. This research used explanatory research with quantitative approach. The sample of this research is taken by using purposive sampling technique. The researcher used questionnaire to fiscus especially Account Representative who are handling 36 real estate companies listed in the Indonesia stock exchange. Using descriptive and multiple linear regression, this study showed that appeals and counseling do not influence the pential tax revenues. Meanwhile, the potential tax revenues are influenced by audit significantly. Together, however, appeals, counseling, and audit significantly influence the tax revenues. Keywords: Appeal, Counseling, Audit, Tax Revenue PENDAHULUAN
semakin
Indonesia membutuhkan
penerimaan
meningkat.
Selain
hal
tersebut,
perkembangan usaha real estat ditunjukkan
Negara dalam jumlah besar untuk menopang
dengan
pembiayaan pembangunan nasional dalam
lembaga Real Estate Indonesa, pada gambar
peningkatan
segala sektor. Dua komponen utama yang
berikut:
menjadi sumber penerimaan dalam negeri
3000
yaitu
2500
pajak
dan
penerimaan
Jumlah Anggota
penerimaan
Negara bukan pajak. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan dana (budgetair) yang
akan
berbagai Pajak
digunakan
macam
merupakan
menunjukan
untuk
pengeluaran modal
kemandirian
membiayai pemerintah.
investasi suatu
2000 1500
Jumlah Anggota Daftar Ulang
1000 500 0
yang
2009 2010 2011 2012 2013
Negara,
Tahun
merupakan iuran yang wajib dibayarkan oleh
Gambar 1.
Perkembangan Anggota REI Tahun 2009-2013 Sumber: www.rei.or.id, diolah (2013)
setiap warga masyarakat dengan ketentuan yang mengikat. tak
berhenti
Bank Dunia menandai kenaikan ini
berusaha menggali potensi penerimaan pajak
berdasarkan harga jual apartemen di Jakarta
dari seluruh sektor usaha yang berkembang di
sampai
Indonesia, salah satunya adalah sektor usaha
dibanding
real estat. Usaha real estat memang sedang
bersamaan,
mengalami
dalam
apartemen (KPA) melejit 84%. Selain itu
dekade ini. Kenaikan ini disebabkan karena
kenaikan harga jual perkantoran 43%, dan
permintaan pasar yang semakin meningkat
harga sewa kawasan industri juga naik sebesar
seiring
jumlah
22% pada periode yang sama. Kenaikan
penduduk dan kebutuhan akan real estat
permintaan pada tahun 2013 ditandai dengan
khususnya
upaya
kenaikan
dengan
pernah
pada
Jumlah Anggota Baru
karena sifatnya yang dapat dipaksakan dan
Pemerintah
keanggotaan
sangat
pesat
bertambahnya
residensial.
Selain
kebutuhan
hunian, permintaan terhadap ruko, pusat
akhir
2012
tahun
naik
2011
mencapai (YoY).
pertumbuhan
perusahaan
real
estat
43%
Di
kepemilikan
memenuhi
kebutuhan perumahan sebesar 15 Juta unit.
perbelanjaan dan kawasan perkantoran juga
1
saat
Tahun
2011-2012,
sektor
TINJAUAN PUSTAKA
properti
Penelitian terdahulu
khususnya real estat mengalami pertumbuhan penjualan yang sangat signifikan (booming).
Harmawan (2011) melakukan penelitian
Namun, selama ini penerimaan pajak sektor
yang berjudul Pengaruh kepatuhan Wajib
real estat stagnan dan belum optimal padahal
Pajak dan pelaksanaan pemeriksaan pajak
dalam usaha real estat terdapat banyak aspek
terhadap penerimaan pajak (Studi pada Kantor
pajak yang seharusnya dipungut seperti PPh,
Pelayanan Pajak Pratama Demak). Berdasarkan
PPN, PPnBM, PBB, BPHTB dan bea materai
hasil penelitian diketahui secara simultan
serta pajak daerah. Berdasarkan perhitungan
maupun parsial kepatuhan Wajib Pajak dan
yang
pemeriksaan berpengaruh positif terhadap
dilakukan
Ditjen
Pajak,
potensi
kesenjangan antara penerimaan pajak yang seharusnya
terhimpun
dengan
penerimaan pajak.
realisasi
Herryanto (2013) melakukan penelitian
penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan
yang berjudul Pengaruh kesadaran Wajib
setiap tahunnya (tax gap) pada sektor ini masih
Pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan
sangat besar.
pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak
Perhitungan potensi tax gap khususnya
penghasilan
di
KPP
Pratama
untuk transaksi penjualan properti residensial
Sawahan.
berupa
diketahui secara parsial kesadaran Wajib Pajak,
perumahan,
rumah
toko,
rumah
Berdasarkan
Surabaya
kegiatan
dilakukan
Estat
berpengaruh positif yang signifikan terhadap
Indonesia (REI). Hitungan awal berdasarkan
penerimaan pajak dan dari ketiga hal tersebut,
data eksternal Ditjen Pajak diperoleh potensi
pemeriksaan adalah hal yang paling dominan
kesenjangan pajak (potential tax gap) yang
mempengaruhi penerimaan pajak.
anggota
Real
berasal dari transaksi properti ini sekitar Rp 45
Yenny
(2013)
dan
dapat
kantor, rumah susun dan apartemen yang developer
sosilasasi
penelitian,
pemeriksaan
melakukan
penelitian
triliun dalam setahun atau pada tahun 2011-
dengan judul Pengaruh tingkat kepatuhan
2012 mencapai sekitar Rp 89 triliun untuk PPN
Wajib Pajak badan terhadap peningkatan
dan PPh pasal 4 ayat (2) atas pengalihan hak
penerimaan
atas tanah dan/bangunan.
pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Padang.
Maka dalam era self assessment system ini, untuk
mengoptimalkan
tahun
2013
transaksi
dan
real
penerimaan
penerimaan
pajak
dimoderasi
oleh
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tingkat
pajak
kepatuhan Wajib Pajak badan berpengaruh
atas
signifikan
positif
terhadap
peningkatan
penerimaan pajak, pengaruh antara tingkat
sebelumnya, pegawai pajak melakukan upaya
kepatuhan Wajib Pajak badan dan peningkatan
penggalian potensi dengan program ekstra
penerimaan pajak secara signifikan melemah
(extra effort) yang dilakukan dengan aktivitas
dengan adanya pemeriksaan pajak.
konseling
dari
yang
tahun-tahun
himbauan,
estat
pajak
dan
pemeriksaan Teori Pajak
terhadap Wajib Pajak sektor usaha real estat. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan
Definisi pajak berdasarkan Undang-
penyetoran pajak dari perusahaan real estat
Undang Nomor 16 tahun 2009 mengenai
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk
Ketentuan Umum Perpajakan, pajak adalah
menguji kepatuhan Wajib Pajak real estat,
kontribusi wajib kepada negara yang terutang
dengan harapan penerimaan pajak sektor real
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
estat dapat menjadi cara cepat untuk menutupi
memaksa
kekurangan
dengan tidak mendapatkan imbalan secara
(shortfall)
penerimaan
pajak
Indonesia.
himbauan,
Undang-Undang,
langsung dan digunakan untuk keperluan
Penelitian menganalisis
berdasarkan
dan
ini
bertujuan
menjelaskan
konseling
dan
untuk
negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran
pengaruh
rakyat.
pemeriksaan
Sebagai salah satu sumber penerimaan
terhadap potensi penerimaan pajak sektor
negara, terdapat beberapa fungsi yang melekat
usaha real estat.
dalam pengenaan pajak untuk pembangunan
2
nasional. Fungsi-fungsi tersebut antara lain
sedangkan fiskus hanya menjadi pembina,
adalah sebagai fungsi penerimaan (Budgetair),
pengawas dan menerapkan sanksi-sanksi.
fungsi mengatur (Regulerend). Selain itu, pajak Penggalian Potensi Pajak
juga dirancang untuk beberapa tujuan yang memiliki implikasi luas untuk kesejahteraan masyarakat,
yaitu:
fungsi
alokasi,
Penggalian
fungsi
dilakukan
redistribusi pendapatan, serta fungsi stabilitas. Sebagai
bentuk
melalui
pajak
dapat
ekstensifikasi
dan
intensifikasi, hal ini sesuai Surat Edaran
hukum,
Direktur Jenderal Pajak nomor SE-06/PJ.9/2001.
diperlukan adanya kebijakan pajak. Kebijakan
Ekstensifikasi dilakukan dengan menambah
pajak merupakan salah satu bentuk kebijakan
jumlah
di bidang fiskal yang dibuat pemerintah.
intensifikasi
Menurut
pajak
mengoptimalkan potensi pajak dari Wajib
berhubungan dengan tiga fungsi publik, yaitu
Pajak yang sudah ada, terutama melalui profil
alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Pelaksanaan
Wajib Pajak. Program intensifikasi pajak, dapat
kebijakan
dikelompokan
Lewis
kepastian
potensi
(1984:3),
pajak
Pajak
baru,
sedangkan
dilakukan
melalui
perpajakan
yang
melalui SPT dan laporan keuangan yang
berpengaruh terhadap ketiga hal tersebut.
dilakukan oleh Wajib Pajak dan metode tidak
Kebijakan pajak diperlukan untuk menentukan
langsung dengan memanfaatkan data dari
apa
pihak ketiga.
yang
sistem
akan
dijadikan
sebagai
basis
penerimaan, objek dan non objek pengenaan pajak,
siapa
yang
akan
dikenakan
menjadi
dengan
dilakukan
pembagian
harus
kebijakan
Wajib
Terdapat
dan
metode
strategi
dan
langsung,
kebijakan
pengawasan oleh fiskus yang digunakan untuk
dikecualikan dari pemungutan pajak, dan
mengamankan
bagaimana cara menentukan prosedur dan
proses penggalian potensi pajak, antara lain:
penerimaan
Negara
dalam
pelaksanaan kewajiban pajak terutang.
1. Himbauan
Menurut Resmi (2005:10-11) terdapat
Berdasarkan Surat Edaran Ditjen Pajak
beberapa sistem yang lazim digunakan dalam
Nomor SE-05/PJ.07/2004 tentang Aktivitas
memungut pajak, antara lain:
Pendukung Pemeriksaan, dijelaskan bahwa:
a.
Aktivitas
Official Assessment System
himbauan
adalah
kegiatan
Pada sistem ini aparatur pajak (fiskus)
persuasif yang dilakukan dengan cara
memiliki wewenang penuh untuk menentukan
mengirimkan surat yang memberitahukan
jumlah
kondisi pelaksanaan kewajiban perpajakan
pajak
terutang
sesuai
ketentuan
Undang-Undang yang berlaku.
bagi Wajib Pajak terpilih. Surat yang
b.
dimaksud
Self Assessment System Wajib Pajak diberikan kepercayaan
dalam
aktivitas
himbauan
tersebut adalah surat himbauan. 2. Konseling
oleh fiskus untuk: menghitung, menyetor dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan
Berdasarkan Perdirjen Nomor 170/PJ/2007,
sendiri pajak yang terutang.
Konseling
Pajak
adalah
sarana
c.
disediakan
bagi
Wajib
Pajak
With Holding System Suatu sistem pemungutan pajak yang
yang untuk
melakukan klarifikasi terhadap data yang
memberi wewenang kepada pihak ketiga yang
tercantum
ditunjuk untuk menentukan pajak terutang
Konseling merupakan salah bentuk untuk
yang seharusnya dibayar oleh Wajib Pajak.
meningkatkan
Sistem
perpajakan
Indonesia
menerapkan pemungutan pajak dengan
secara
self
dalam
kepatuhan
sukarela,
mewujudkan
assessment sebagai bentuk upaya pemerintah
Surat
dengan
Himbauan. Wajib
Pajak
tujuan
untuk
transparansi
proses
pengawasan pemanfaatan data Wajib Pajak. 3. Pemeriksaan
untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Inti dari pemungutan pajak dengan self assessment
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16
system
pemungutan
Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum
diserahkan sepenuhnya kepada Wajib Pajak,
Perpajakan pada pasal 1 ayat (25) dijelaskan
adalah
kegiatan
definisi
3
terkait
pemeriksaan
yaitu
serangkaian kegiatan menghimpun dan
Sejatinya kepatuhan pajak diharapkan lebih
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti
merujuk pada kepatuhan sukarela (voluntary
yang dilaksanakan secara objektif dan
tax complieance) yaitu mencakup tingkatan
profesional
standar
kesadaran untuk tunduk kepada peraturan
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
perpajakan yang berlaku tanpa disertai dengan
pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau
aktivitas tindakan dari otoritas pajak, serta
untuk
rangka
konsisten dalam menjalankan sesuatu yang
peraturan
tersirat dari aturan pajak tersebut (enforcement
berdasarkan
tujuan
melaksanakan
lain
suatu
dalam
ketentuan
Perundang-undangan perpajakan.
activity). Indikator kepatuhan pajak dalam era sistem self assessment yang diterapkan di
Real Estat
Indonesia, didasarkan terhadap kewajiban
Menurut Kementerian Pekerjaan Umum,
seluruh Wajib Pajak untuk memasukan Surat
definisi real estat adalah kawasan perumahan
Pemberitahuan (SPT) dan melaporkan semua
hunian individu yang
penghasilan yang akurat.
pada
tahap
awal
2. Kerugian Pajak
pengelolaan pembangunan fisik dan prasarana lingkungannya dilaksanakan secara kolektif
Kerugian Pajak (Tax Losses) merupakan
oleh suatu badan usaha bidang pembangunan
selisih antara potensi pajak dengan realisasi
perumahan. Menurut Ditjen Pajak, produk dari
penerimaan
usaha real estat ini dapat dibagi dua, yaitu:
disebabkan karena beberapa yaitu peraturan
a. Residensial yaitu real estat yang merupakan
perundang-undangan, fiskus maupun karena
kawasan hunian yang digunakan sebagai
perbuatan
tempat
Oldman
tinggal
tinggal,
antara
lain:
pajak.
Kerugian
Wajib seperti
Pajak. yang
pajak
Menurut
dikutip
dapat
Oliver
oleh Zain
Perumahan dengan berbagai jenis dan tipe
(2007:48), beberapa bentuk perbuatan Wajib
(termasuk tanah kapling); rumah susun
Pajak
(rusun), rumah toko (ruko); rumah kantor
perpajakan antara lain: penyelundupan pajak
(rukan); apartemen.
(tax evasion) dan penghindaran pajak (Tax
b. Komersial, real estat ini digunakan sebagai tempat
bisnis
dengan
tujuan
yang
dapat
melanggar
ketentuan
Avoidance). Selain kedua hal diatas, kelalaian
untuk
Wajib
Pajak
yang
kerugian
perkantoran;
(ritel);
beberapa hal dibawah ini, yaitu: ketidaktahuan
pergudangan;
(ignorance), kesalahan (error), kesalahpahaman
Bahan
(misunderstanding), kealpaan (negligence).
lahan
industri;
hotel,
Stasiun
perbelanjaan
kawasan Pengisian
Bakar
dapat
menyebabkan
mendapatkan profit, antara lain: Gedung pusat
pajak
dapat
disebabkan
oleh
Umum (SPBU), terminal, tol, pelabuhan Hipotesis
dan bandara
Variabel-variabel Penerimaan Pajak
mempengaruhi
faktor-faktor penerimaan
pajak
yang
Hipotesis penelitian ini adalah:
adalah
Himbauan (X1)
perpajakan, tingkat intelektual masyarakat, fiskus
dalam
pemeriksaan, dan potensi penerimaan pajak.
kejelasan dan kepastian Perundang-undangan kualitas
digunakan
penelitian ini adalah himbauan, konseling,
Menurut Devano dan Rahayu (2005: 56) menyebutkan
yang
(intelektual,
Konseling (X2)
H1 H2
Potensi peneimaan Pajak (Y)
keterampilan, Pemeriksaan (X3)
integritas dan moral tinggi), dan sistem
H3
administrasi perpajakan yang tepat. Selain Gambar 2. Model Hipotesis
faktor tersebut, terdapat hal yang berkaitan erat dengan penerimaan pajak.
Hipotesis 1 (H1): Diduga variabel himbauan
1. Kepatuhan Wajib Pajak
berpengaruh terhadap potensi penerimaan
Pada dasarnya kepatuhan pajak juga
pajak KLU real estat.
dipengaruhi oleh kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan
kewajiban
perpajakannya.
4
Hipotesis 2 (H2): Diduga variabel konseling
cukup baik. ada variabel Y diperoleh grand
berpengaruh terhadap potensi penerimaan
mean sebesar 3,37, hal tersebut menunjukkan
pajak KLU real estat
bahwa responden netral namun cenderung
Hipotesis 3 (H3): Diduga variabel pemeriksaan
dengan pernyataan yang berkaitan dengan
berpengaruh terhadap potensi penerimaan
potensi penerimaan pajak.
pajak KLU real estat.
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda Berdasarkan analisis regresi yang telah
METODE PENELITIAN
dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut: Tabel 1. Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Jenis penelitian yang digunakan pada
Variabel
penelitian ini adalah penelitian penjelasan (explanatory
research)
kuantitatif.
Alasan
menggunakan
jenis
dengan
pendekatan
peneliti
memilih
penelitian
penjelasan
Konstanta Himbauan Konseling Pemeriksaan
adalah untuk melakukan uji terhadap hipotesis yang telah diajukan.
regresi
fiskus di KPP Perusahaan Masuk Bursa yang ini
menggunakan
random
ataupun
berdasarkan
daerah.
Account
Representative
pada
tersebut adalah :
pada
1)
himbauan,dan pengumpulan
2)
dilakukan data
Teknik
analisis
data
potensi
penerimaan
pajak
akan
mengalami peningkatan sebesar 0,200
yang
dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi ini adalah
dan analisis statistik inferential.
tetap. 3)
HASIL DAN PEMBAHASAN
Nilai koefisien untuk variabel X2 sebesar 0,144. Hal ini berarti setiap kenaikan
Hasil Analisis Statistik Deskriptif
konseling satu satuan, maka penerimaan
Kegunaan utama analisis deskriptif adalah menggambarkan
Nilai koefisien untuk variabel X1 sebesar aktivitas himbauan satu satuan, maka
pada
digunakan adalah analisis statistik deskriptif
untuk
menyatakan
0,200. Hal ini berarti setiap kenaikan
penelitian ini menggunakan kuesioner dan dokumentasi.
1,090
Y adalah 1,090.
konseling serta pemeriksaan sejumlah 36. Metode
sebesar
variabel X1, X2 dan X3 maka nilai variabel
Wajib Pajak sektor usaha real estat yang diberi
Konstanta
bahwa jika tidak ada kenaikan nilai dari
KPP
Perusahaan Masuk Bursa yang menangani pernah
untuk
Interpretasi dari persamaan model regresi
penelitian ini adalah tim fiskus yang terdiri dari
digunakan
Y= 1,090 + 0,200 X1 + 0,144 X2 + 0,623 X3
strata,
Sampel
yang
didapatkan persamaan regresi sebagai berikut:
anggota sampel dipilih berdasarkan tujuan bukan
berganda
dari nilai beta pada standardized coefficients,
teknik
sampel bertujuan (purposive sampling) dimana penelitiannya
0,200 0,144 0,623
menganalisis hubungan antar variabel, dilihat
berjumlah 123 Orang. Pengambilan sampel penelitian
Standardized Coefficients Beta
Dari tabel 1 dapat diketahui Persamaan
Populasi pada penelitian ini adalah
pada
Unstandardized Coefficients B Std. Error 1,090 5,224 0,286 0,272 0,244 0,365 0,678 0,145
pajak
jawaban-jawaban
sebesar
observasi. Hasil analisis Statistik deskriptif
akan 0,144
mengalami dengan
peningkatan
asumsi
bahwa
variabel bebas yang lain dari model
diketahui pada variabel X1 diperoleh grand
regresi ini adalah tetap.
mean sebesar 3,60, hal tersebut menunjukkan
4)
bahwa responden cenderung setuju himbauan
Nilai koefisien untuk variabel X3 sebesar 0,623. Hal ini berarti setiap kenaikan
sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Grand
aktivitas pemeriksaan satu satuan, maka
mean variabel X2 sebesar 3,73 menunjukkan
penerimaan
bahwa responden cenderung setuju konseling
pajak
akan
mengalami
peningkatan sebesar 0,623 dengan asumsi
sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Untuk
bahwa variabel bebas yang lain dari
variabel X3, grand mean sebesar 3,54 hal tersebut
model regresi ini adalah tetap.
menunjukkan bahwa responden cenderung setuju konseling sudah dilaksanakan dengan
5
Hasil Pengujian Hipotesis
tidak berkontribusi secara signifikan terhadap
1. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R )
variabel Y (0,301 > 0,05). Dengan demikian,
2
Pada penelitian ini diperoleh nilai R
hasil
2
analisisnya
memberikan
adalah sebesar 0,798, dan diketahui nilai
bahwa
adjusted R adalah 0,603 X 100% = 60,30 %. Hal
berpengaruh terhadap potensi penerimaan
tersebut berarti, besarnya pengaruh variabel
pajak (Y).
X1, X2 dan X3 terhadap variabel Y adalah
b)
2
sebesar 60,30% dan besarnya variabel lain yang
aktivitas
kesimpulan
himbauan
(X1)
tidak
Variabel Konseling (X2) Besarnya nilai probabilitas Sig. Variabel X1
mempengaruhi Y adalah sebesar 39,60%.
diketahui sebesar 0,509. Artinya variabel X2
2. Hasil Uji Simultan (F)
tidak berkontribusi secara signifikan terhadap
Uji
statistik
F
pada
dasarnya
variabel
Y
(0,509
>
0,05).
Hal
tersebut
menunjukkan apakah semua variabel bebas
memberikan kesimpulan bahwa konseling (X2)
mempunyai pengaruh bersama-sama terhadap
tidak
variabel terikat dalam suatu model regresi
penerimaan pajak (Y).
linier berganda. Pengujian simultan (uji F)
c)
dilakukan dengan cara membandingkan nilai
berpengaruh
terhadap
potensi
Variabel Pemeriksaan (X3) Nilai
probabilitas
Sig.
Variabel
X3
signifikansi F dengan level of significance (α)
diketahui sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan
dengan nilai α = 0,05. Pada penelitian ini
bahwa variabel pemeriksaan (X3) mempunyai
diperoleh hasil sebagai berikut:
pengaruh positif dan berkontribusi secara
Tabel 2. Hasil Uji Simultan (F) Model Regression Residual Total
df 3 32 35
signifikan terhadap variabel penerimaan pajak
F 18,723
Sig 0,000
(Y) yaitu (0,000 < 0,05). Pembahasan
Hasil uji signifikansi menunjukkan
1. Pengaruh Himbauan (X1), Konseling (X2),
nilai Sig. sebesar 0,000. Jika dibandingkan
dan Pemeriksaan (X3) terhadap Potensi
dengan α = 0,05, nilai Sig. lebih kecil dibanding
Penerimaan Pajak (Y) Berdasarkan
α, yaitu 0,000 (<0,05). Hal ini menunjukkan
hasil
penelitian
dapat
bahwa variabel X1, X2 dan X3 berpengaruh
diketahui bahwa variabel himbauan (X1),
secara
konseling (X2), dan pemeriksaan (X3) secara
simultan
dan
signifikan
terhadap
variabel Y.
simultan
memiliki
pengaruh
signifikan
3. Hasil Uji Parsial (t)
terhadap variabel potensi penerimaan pajak
Uji t digunakan untuk menguji seberapa
(Y). Hal ini dapat dilihat melalui (nilai) Sig
pengaruh
terhadap
yaitu sebesar 0,000. Jika dibandingkan dengan
variabel terikat. Pengujian parsial (uji t)
α = 0,05, nilai Sig. lebih kecil dibanding α, yaitu
dilakukan dengan cara membandingkan nilai
0,000 (<0,05).
jauh
variabel
bebas
signifikansi t dengan level of significance (α).
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
Oleh karena pengujian dilakukan dengan dua
dalam era self assessment system dimana Wajib
sisi maka α yang digunakan adalah α/2 dengan
Pajak dapat menghitung sendiri jumlah pajak
nilai α = 0,05/2 yaitu 0,025, Hasil uji parsial (t)
terutang, upaya ekstra yang dilakukan fiskus
terlihat pada tabel berikut ini.
dalam bentuk intensifikasi seperti himbauan,
Tabel 3. Hasil Uji Parsial (t)
konseling dan pemeriksaan kepada Wajib
Variabel
Konstanta Himbauan Konseling Pemeriksaan
Standardized Coefficients Beta 0,200 0,144 0,623
Pajak real estat masih sangat berarti sebagai t 0,209 1,051 0,669 4,688
bentuk pengawasan dan pembinaan fiskus
Sig. 0,836 0,301 0,509 0,000
untuk menimbulkan kesadaran agar timbul kepatuhan sukarela Wajib Pajak, apabila hal ini dilakukan secara intensif memiliki pengaruh yang besar terhadap potensi penerimaan pajak.
Sehingga dapat diketahui bahwa:
Dalam hal ini, fiskus di lingkungan KPP
a)
Variabel Himbauan (X1)
Perusahaan Masuk Bursa sudah berusaha
Besarnya nilai probabilitas Sig. Variabel X1
melakukan
diketahui sebesar 0,301. Artinya variabel X1
6
strategi pengamanan potensi
penerimaan pajak sesuai dengan Surat Edaran
pengurangan beban pajak dapat merugikan
Direktur Jenderal Pajak nomor SE-06/PJ.9/2001.
Negara serta pada dasarnya pajak ditetapkan
2. Pengaruh Himbauan (X1) terhadap Potensi
dengan
Penerimaan Perpajakan (Y)
Undang-Undang
dan
dapat
dipaksakan.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah
Karakteristik Wajib Pajak pada KPP ini
dilakukan, diketahui bahwa besarnya nilai Sig
adalah perusahaan go public, yang merasa
0,301 > 0,05. Dengan demikian H1 ditolak yang
sudah sangat berhati-hati dalam menyajikan
memberikan kesimpulan bahwa himbauan
laporan keuangan dan teliti menghitung beban
tidak
pajaknya
berpengaruh
terhadap
potensi
yang
dilaporkan
dalam
SPT.
penerimaan pajak KLU real estat. Artinya, ada
Sehingga perusahaan tidak mau merubah
atau tidaknya himbauan yang diberikan fiskus
catatan atas beban pajak yang dilaporkan
kepada Wajib Pajak KLU real estat tidak
tanpa alasan dan dasar hukum yang kuat,
mempengaruhi potensi penerimaan pajak di
karena perusahaan beranggapan perubahan
KPP Perusahaan Masuk Bursa.
pada laporan keuangan tanpa ada alasan
Dari hasil penelitian pada Wajib Pajak
dengan dasar hukum yang kuat dan jelas
real estat di KPP Perusahaan Masuk Bursa,
dapat mempengaruhi kredibilitas perusahaan
surat himbauan yang fiskus kirimkan kepada
di mata investor.
Wajib Pajak tidak memberikan pengaruh
3. Pengaruh Konseling (X2) terhadap Potensi
terhadap peningkatan potensi penerimaan
Penerimaan Perpajakan (Y)
pajak. Pada dasarnya himbauan merupakan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah
salah satu cara yang digunakan oleh fiskus
dilakukan, diketahui bahwa nilai Sig 0,509 >
dalam melaksanakan pemberitahuan kepada
0,05. Dengan demikian H2 ditolak yang
Wajib Pajak terkait ketentuan pelaksanaan
memberikan kesimpulan bahwa konseling
peraturan perpajakan. Selain itu, himbauan
tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak
merupakan langkah awal upaya pengawasan
KLU real estat. Artinya, jika fiskus melakukan
fiskus kepada Wajib Pajak. Maka atas dasar hal
ataupun tidak melakukan
tersebut,
Wajib
himbauan
yang
dilakukan
Pajak
KLU
konseling kepada
real
estat
tidak
merupakan langkah awal dalam mendorong
mempengaruhi potensi penerimaan pajak di
kepatuhan sukarela Wajib Pajak
KPP Perusahaan Masuk Bursa.
Peneliti menanyakan kepada AR selaku responden
hasil
real estat di KPP Perusahaan Masuk Bursa,
penelitian ini. Hasil konfirmasi yang diperoleh
konseling yang fiskus lakukan terhadap Wajib
dari
yang
Pajak tidak memberikan pengaruh terhadap
menyebabkan himbauan tidak berpengaruh
potensi penerimaan pajak. Pada dasarnya
terhadap penerimaan pajak disebabkan karena
konseling yang dilakukan tidak memiliki
77,80 % Wajib Pajak real estat sudah terdaftar
kekuatan untuk memaksa Wajib Pajak untuk
menjadi Wajib Pajak di di KPP Perusahaan
membayar
Masuk Bursa selama lebih dari empat tahun.
hitungan fiskus. Namun, walaupun konseling
Berdasarkan hal tersebut, menyebabkan Wajib
tidak ada pengaruhnya terhadap
Pajak beranggapan sudah cukup mampu
penerimaan pajak real estat di KPP Perusahaan
untuk segera menyesuaikan dan mamahami
Masuk Bursa, konseling perlu dilakukan untuk
pelaksanakan perpajakan dengan peraturan
menimbulkan
yang baru berlaku, tanpa harus dihimbau
Wajib Pajak memiliki kepatuhan sukarela
berulangkali oleh fiskus. Sesuai dengan teori
terhadap pelaksanaan ketentuan pajak.
AR
untuk
mengkonfirmasi
Dari hasil penelitian pada Wajib Pajak
menyebutkan
bahwa
hal
kesadaran pajak yang dikemukakan oleh
pajak
yang
kesadaran
terutang
agar
menurut potensi
mendorong
Peneliti menanyakan kepada AR selaku
Muliari (2009:3), bentuk kesadaran utama
responden
pembayaran pajak adalah karena Wajib Pajak
penelitian ini. Hasil konfirmasi yang diperoleh
sadar
dari AR menyebutkan bahwa salah satu hal
bahwa
pajak
merupakan
bentuk
partisipasi dalam menunjang pembangunan
yang
Negara, sadar jika penundaan pajak dan
berpengaruh
7
untuk
mengkonfirmasi
menyebabkan terhadap
hasil
konseling
tidak
penerimaan
pajak
disebabkan
karena
biasanya
merupakan
bentuk
tindak
konseling dari
oleh Wajib Pajak serta pemotongan dan
himbauan, maka jika tidak terdapat surat
pemungutan oleh Wajib Pajak, tidak sesuai
himbauan yang dikirim kepada Wajib Pajak,
ketentuan peraturan perpajakan. Hal ini juga
bisa jadi konseling tidak dilakukan. Hal ini
dibuktikan dari hasil penelitian Herryanto
sesuai dengan peraturan Dirjen Pajak Nomor
(2013:9), dimana nilai t
170/PJ/2007, dalam hal ini AR menggunakan
2,018)
media
konseling
lanjut
secara khusus dari penghasilan yang diperoleh
(2,369 >
tabel
Dari hasil penelitian pada Wajib Pajak
disediakan bagi Wajib Pajak untuk melakukan
real estat di KPP Perusahaan Masuk Bursa,
klarifikasi terhadap data yang tercantum
pemeriksaan yang fiskus lakukan terhadap
dalam Surat Himbauan. Selain itu, Wajib Pajak
Wajib Pajak dapat memberikan pengaruh yang
terkadang tidak merespon undangan konseling
signifikan
yang fiskus berikan. Ketidakhadiran Wajib
penerimaan pajak. Pada dasarnya pemeriksaan
Pajak
yang
dalam
sarana
> t
yang
menyebabkan
sebagai
hitung
pelaksanaan Wajib
mengklarifikasi
dan
Pajak
konseling, tidak
mengkonfirmasi
terhadap
dilakukan
peningkatan
merupakan
potensi
bentuk
law
dapat
enforcement yaitu memiliki kekuatan hukum,
hasil
untuk memaksa Wajib Pajak. SKP yang
penelitian dan perhitungan Fiskus. Sehingga
diterbitkan
konseling
merupakan salah satu produk hukum, dan
masih
kurang
efektif
untuk
mendeteksi kewajiban pajak kurang bayar.
fiskus
setelah
pemeriksaan
yang dipaksakan kepada Wajib Pajak.
Oleh karena itu, apabila Wajib Pajak tidak
Peneliti menanyakan kepada AR selaku
menanggapi konseling ataupun ingkar dari
responden
komitmen yang tertuang dalam Berita Acara,
penelitian ini. Hasil konfirmasi yang diperoleh
maka
dari
AR
dapat
mengusulkan
untuk
AR
untuk
mengkonfirmasi
menyebutkan
bahwa
yang
ditindaklanjuti ketahap pemeriksaan setelah
menyebabkan
terlebih dahulu AR melakukan analisis resiko.
secara signifikan terhadap penerimaan pajak
4. Pengaruh
disebabkan karena pada tahun 2013 lalu, Ditjen
Pemeriksaan
(X3)
terhadap
Potensi Penerimaan Perpajakan (Y)
pemeriksaan
hal
hasil
berpengaruh
Pajak mengeluarkan kebijakan secara top down
Berdasarkan hasil penelitian yang telah
untuk melakukan pemeriksaan kriteria khusus
dilakukan, diketahui bahwa nilai Sig 0,000 <
kepada Wajib Pajak real estat di seluruh
0,05. Dengan demikian H3 diterima yang
Indonesia,
memberikan kesimpulan bahwa pemeriksaan
kepatuhan Wajib Pajak real estat.
dalam
rangka
untuk
menguji
memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap potensi penerimaan pajak KLU real
KESIMPULAN DAN SARAN
estat. Artinya, pemeriksaan yang dilakukan
Kesimpulan
fiskus kepada Wajib Pajak di KPP Perusahaan Masuk
Bursa
dapat
Berdasarkan hasil penelitian yang telah
mempengaruhi
dilakukan,
maka
dapat
ditarik
penerimaan dan memberikan peningkatan
kesimpulan sebagai berikut :
potensi penerimaan pajak KLU real estat
1. Upaya
dengan jumlah yang signifikan.
himbauan,
pemeriksaan
yang
beberapa
konseling, dilakukan
dan secara
Pemeriksaan merupakan hal penting
simultan oleh fiskus kepada Wajib Pajak
yang perlu dilakukan oleh fiskus sebagai
real estat di KPP Perusahaan Masuk Bursa
bentuk pengawasan (tax enforcement) terhadap
dapat
Wajib Pajak dalam era self assessment system.
terhadap potensi penerimaan pajak. Hal ini
Sesuai
menggambarkan
dengan
teori
yang
diungkapkan
berpengaruh
secara
upaya
signifikan
ekstra
yang
Mardiasmo (2011: 36-37), sasaran yang ingin
dilakukan
dicapai dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak
himbauan,
adalah: Interpretasi Undang-Undang yang
pemeriksaan dalam era
tidak
dalam
system ini dapat mendorong Wajib Pajak
yang
untuk sadar dan patuh terhadap ketentuan
dilakukan oleh Wajib Pajak dan penggelapan
perpajakan yang berlaku sehingga turut
benar,
menghitung
kesalahan kewajiban
hitung perpajakan
8
fiskus
dengan
konseling
memberikan
dan
melakukan
self assessment
berpengaruh secara signifikan terhadap
berupa SKP yang sebagaian diantaranya
peningkatan
adalah
potensi
penerimaan
pajak
pada KPP Perusahaan Masuk bursa.
SKPKB
sebagai
bentuk
law
enfrocement yang mempunyai pengaruh
2. Peran himbauan dalam era self assessment
signifikan terhadap penerimaan pajak, hal
system pada Wajib Pajak real estat di KPP
ini akan menyebabkan kepatuhan dan
Perusahaan
tidak
kesadaran Wajib Pajak meningkat dan
memberikan pengaruh terhadap potensi
Masuk
Bursa
kerugian pajak menjadi semakin berkurang.
penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan
2. Mengingat variabel bebas dalam penelitian
bahwa di KPP Perusahaan Masuk Bursa,
ini merupakan hal yang penting dalam
apabila fiskus memberikan atau tidak
mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib
memberikan himbauan maka tidak akan
pajak dalam menjaga potensi penerimaan
mempengaruhi potensi penerimaan pajak.
pajak, diharapkan hasil penelitian ini dapat
3. Pada KPP Perusahaan Masuk Bursa dalam
digunakan sebagai acuan bagi peniliti
era self assessment system ini, konseling yang
selanjutnya
diberikan fiskus kepada Wajib Pajak tidak
penelitian ini dengan mempertimbangkan
berpengaruh terhadap potensi penerimaan
variabel-variabel lain diluar variabel yang
pajak sektor usaha real estat. Hal ini berarti,
terdapat
apabila
menggunakan
fiskus
melakukan
atau
tidak
untuk
pada
mengembangkan
penelitian variabel
ini.
Seperti
penagihan
dan
melakukan konseling kepada Wajib Pajak
sanksi untuk melengkapi penelitian yang
maka
akan dilakukan.
tidak
mempengaruhi
potensi
penerimaan pajak. DAFTAR PUSTAKA
4. Pemeriksaan berpengaruh secara signifikan terhadap potensi penerimaan pajak sektor
Harmawan,
Fahri
Reza.
2011.
Pengaruh
usaha real estat dalam era self assessment
Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pelaksanaan
system. Hal ini berarti, apabila fiskus
Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan
meningkatkan jumlah pemeriksaan, dapat
Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak
meningkatkan jumlah potensi penerimaan
Pratama
pajak.
Brawijaya
Dengan
demikian
kebijakan
pemeriksaan yang ditetapkan dengan skala
Demak).
Malang:
Universitas
Herryanto, Merisa. 2013. Pengaruh Kesadaran
besar (large scale audit) oleh Ditjen Pajak
Wajib
kepada Wajib Pajak real estat berdasarkan
Perpajakan,
kriteria khusus efektif untuk meningkatkan
Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan
jumlah potensi penerimaan pajak di KPP
di KPP Pratama Surabaya Sawahan.
Perusahaan Masuk Bursa.
Surabaya: Universitas Kristen Petra
5. Variabel pengaruh
pemeriksaan paling
mempunyai
kuat
Pajak,
Kegiatan
dan
Sosialisasi
Pemeriksaan
Pajak
Lewis, Steven R. 1984. Taxation for Development:
dibandingkan
Principles
dengan variabel bebas lainnya. Dengan
and
Application.United
States:Oxford University Press
demikian dapat dikatakan bahwa variabel
Mardiasmo. 2011. Perpajakan (Edisi Revisi 2011).
pemeriksaan mempunyai pengaruh paling
Yogyakarta: Penerbit Andi
dominan terhadap penerimaan pajak KLU
Muliari, Setiawan. 2009. Pengaruh Persepsi
real estat di KPP Perusahaan Masuk Bursa.
Tentang Sanksi Perpajakandan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan
Saran
Wajib Berdasarkan
kesimpulan
di
hasil
atas,
penelitian
dapat
dan
Denpasar
dikemukakan
Perusahaan
mempertahankan kinerja
Kantor
Pelayanan
Pajak
Timur.
Denpasar:
Jurnal
Akuntansi dan Bisnis, Volume 6 Nomer 1.
beberapa saran, antara lain: 1. KPP
di
Peraturan
Dirjen
Pajak
Nomor
PER
-
Masuk
Bursa
harus
170/PJ/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan
serta
meningkatkan
Konseling Terhadap Wajib Pajak Sebagai
pemeriksaan,
karena
variabel
Tindak Lanjut Surat Himbauan
pemeriksaan menghasilkan produk hukum
9
Resmi, Siti. 2005. Perpajakan Teori & Kasus. Jakarta: Salemba Empat Rahayu,
Siti
dan
Devano,
Sony.
2006.
Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu. Jakarta: PT Kencana Surat
Edaran
Ditjen
Pajak
Nomor
SE-
05/PJ.07/2004 tentang Aktivitas Pendukung Pemeriksaan Surat
Edaran
Ditjen
06/PJ.09/2001
Pajak
tentang
Nomor
SE-
Pelaksanaan
Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Wajib Pajak Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan Yeni,
Rahma.
2013.
Pengaruh
Tingkat
Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan
Penerimaan
Pajak
Yang
Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama Padang. Padang: Universitas Negeri Padang Zain, Mohammad. 2007. Manajemen Pepajakan. Jakarta: Penerbit Salemba
10
11
