PENGARUH FAKTOR SELF ASSESSMENT SYSTEM TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ( Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Surakarta )
NASKAH PUBLIKASI
Disusun Oleh:
HANUNG TRI SUDADYO B200090076
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2013
PENGARUH FAKTOR SELF ASSESSMENT SYSTEM TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ( Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Surakarta ) oleh: HANUNG TRI SUDADYO B 200 090 076
ABSTRAKSI Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan dan pengaruh jumlah SSP PPh Pasal 25 terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dengan menggunakan data Sekunder yang diperoleh dari KPP Surakarta. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Surakarta periode tahun 2009-2012 dengan mengambil 48 sampel. Teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini menggunakan simple random sampling. Teknik analisis data digunakan uji regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji t, yang mana menunjukkan nilai thitung (2,488) lebih besar daripada ttabel (2,009) dengan nilai signifikansi 0,017 < α= 0,05 oleh karena itu H1 terdukung secara statistik. (2) Jumlah Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 25 yang dilaporkan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak. Hal ini ditunjukan dari hasil uji t, yang mana menunjukan nilai thitung (4,198) lebih besar dari ttabel (2,009) dengan nilai signifikansi 0,000 < α= 0,05 oleh karena itu H2 terdukung secara statistik. kata kunci: self assessment system, Wajib Pajak, Surat Setoran Pajak PPH Pasal 25
A. LATAR BELAKANG Ditengah kondisi Indonesia yang sedang mengalami berbagai permasalahan di berbagai sektor khususnya sektor ekonomi dan diperparah dengan adanya krisis ekonomi global yang makin memperburuk situasi ekonomi Indonesia, kenyataannya di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil, pembangunan tetap harus berjalan dan permasalahan-permasalahan baik di bidang ekonomi ataupun dibidang lain harus segera diatasi dengan cepat dan tepat demi terciptanya kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Supaya dapat bertahan dan memperbaiki kondisi ekonomi pemerintah harus mengupayakan semua potensi penerimaan yang ada. Dari berbagai macam potensi yang ada pajak memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan negara. Pemasukan pajak diharapkan akan terus meningkat dengan melakukan upaya-upaya seperti membuat kebijakan-kebijakan ekstensifikasi dengan cara meningkatkan Obyek Pajak dan Jumlah Pajak, serta intensifikasi perpajakan yang mengacu pada peningkatan kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak. Pajak merupakan salah satu wujud kemandirian suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan untuk tujuan kesejahteraan Bangsa dan Negara, dalam sektor pajak terdapat dua penggolangan pajak, dari pajak langsung dan dari lajak tidak langsung, dari berbagai jenis pajak yang ada, Pajak Penghasilan memiliki potensi terbesar dan menjadi harapan pemerintah dalam peningkatan Wajib Pajak maupun Penerimaan Pajak. Pajak Penghasilan merupakan salah satu yang mererapkan self assessment system. Dengan adanya program ekstensifikasi diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak dengat meningkatnya jumlah Wajib Pajak dan jenis objek pajak. Disertai dengan keberadaan program intensifikasi pemungutan pajak dapat meningkat dengan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak,
meningkatkan
upaya
penegakan
hukum
serta
upaya
dalam
penyempurnaan sistem administrasi pajak. Jadi dengan sistem pemungutan
pajak ini pemerintah berharap agar pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan dapat berjalan dengan lebih mudah dan lancar.
B. TUJUAN PENELITIAN 1. Untuk mengetahui apakah Jumlah Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Surakarta. 2. Untuk mengetahui apakah Jumlah SSP PPh pasal 25 berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Surakarta.
C. TINJAUAN PUSTAKA 1. Teori Dasar Pajak Terdapat lima teori pajak yang digunakan sebagai dasar bagi negara untuk memungut pajak, dikutip dari buku Pengantar Ilmu Hukum Pajak karya R. Santoso Brotodohardjo S. H.antara lain: Teori Asuransi, Teori Kepentingan, Teori Asas Gaya Pikul, Teori Kewajiban Pajak Mutlak, Teori Asas Gaya Beli. 2. Definisi Pajak Dalam Undang-undang Perpajakan No. 28 Tahun 2007 definisi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 3. Jenis Pajak Menurut Resmi (2005: 6), terdapat berbagai jenis pajak, mengelompokkan jenis pajak menjadi tiga tinjauan, yaitu: a. Menurut Golongannya: Pajak langsung (PPh), Pajak tidak langsung (PPN). b. Menurut Sifatnya: Pajak subyektif (PPh), Pajak Obyektif (PPN). c. Menurut Lembaga Pemungutnya: Pajak Negara (PPh), Pajak daerah tingkat I/II (Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Penerangan Jalan).
4. Sistem Pemungutan Pajak Menurut Mujiyati dan M. Abdul Aris (2011: 10), menyatakan bahwa dalam pemungutan pajak di Indonesia dikenal beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu: a. Official Assessment System Yaitu wewenang pemungutan pajak ada pada fiskus sehingga inisiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakan berada pada fiskus. Dalam sistem ini fiskus yang lebih aktif untuk mencari wajib pajak untuk diberikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) sampai pada penetapan jumlah pajak yang terutang melalui penerbitan SKP (Surat Ketetapan Pajak). Dengan demikian keberhasilan pelaksanaan pemungutan pajak tergantung peran aktif fiskus. b. Self Assessment System Yaitu sistem yang memberikan wewenang untuk memenuhi hak dan kewajiban ada pada wajib pajak sesuai dengan peraturan perpajakan
yang
melaksanakan
berlaku. kewjiban
Dalam
sistem
perpajakan
ini
inisiatif
baik
untuk
menghitung,
memperhitungkan, membayar, melaporkan pajak yang dibayar serta mempertanggungjawabkan pajak terutang ada pada wajib pajak. Dengan demikian wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk melaksanakan
kewajiban
perpajakan
sehingga
keberhasilan
pemungutan pajak tergantung pada kepatuhan wajib pajak. c. With Holding System Yaitu pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan sistem ini keberhasilan dalam pemungutan pajak tergantung kedisiplinan pihak ketiga yang ditunjuk untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.
5. Self Assessment System “Merupakan sistem yang memberikan wewenang untuk memenuhi hak dan kewajiban ada pada wajib pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini inisiatif untuk melaksanakan kewajiban perpajakan baik menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan pajak yang dibayar serta mempertanggungjawabkan pajak terutang ada pada wajib pajak. Dengan demikian wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga keberhasilan pemungutan pajak tergantung pada kepatuhan wajib pajak “ (Mujiyati dan M. Abdul Aris, 2011: 10). Dalam hal ini aparat pajak atau fiskus hanya bertugas melaksanakan pengawasan dan penyuluhan untuk mengetahui kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan inisiatif dan kegiatan menghitung serta pelaksanaan pemungutan pajak berapa di tangan Wajib Pajak. 6. Wajib Pajak Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2 mendefinisikan Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan. Orang Pribadi merupakan Subjek Pajak yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. 7. Surat Setoran Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 , pengertian Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. 8. Pajak Penghasilan Menurut Mujiyati dan M. Abdul Aris (2011: 30), Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia menganut prinsip pemajakan atas penghasilan
dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak darimanapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut. Undang-undang Pajak Penghasilan tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis, tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.
D. METODE PENELITIAN 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian assosiatif kausal. Penelitian untuk mengetahui dan menganalisis hubungan antara variabel, dalam penelitian ini berarti menganalisis dan membuktikan pengaruh dari Jumlah Wajib Pajak dan Jumlah SSP PPh Pasal 25 sebagai variabel yang mempengaruhi dengan variabel yang dipengaruhi yaitu penerimaan pajak penghasilan. 2. Populasi dan Sampel Penelitian Populasi dalam penelitian ini yaitu Wajib Pajak di Surakarta, Wajib Pajak yang dimaksud adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta periode tahun 20092012. Sampel dalam penelitian ini jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan per bulan, jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dan jumlah SSP PPh Pasal 25 yang dilaporkan. 3. Data dan Sumber Data Data yang diambil merupakan data yang terlebih dahulu diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak lain yang disebut dengan data sekunder yaitu jumlah Wajib Pajak yang terdaftar, Jumlah SSP PPh Pasal 25 yang dilaporkan, Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan pada Wajib Pajak
Orang Pribadi per bulan serta data yang relevan dengan kebutuhan penelitian. 4. Teknik Pengumpulan Data Metode pengumpulan data yang digunakan adalah: a. Literatur Yaitu dengan cara mencari dan membaca serta mempelajari teori-teori atau pustaka yang berhubungan dengan penelitian. b. Dokumentasi Yaitu suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumendokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya yang terdapat pada objek penelitian yang relevan dengan data yang diperlukan.
E. HASIL PENELITIAN Berdasarkan pengujian secara individual (uji-t) diperoleh bahwa Jumlah Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan, dan Jumlah SSP PPh Pasal 25 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. Sedangkan secara bersama-sama (ujiF), diperoleh Jumlah Wajib Pajak dan Jumlah SSP PPh Pasal 25 berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. Berdasarkan analisis regresi berganda yang dilakukan maka diperoleh data sebagai berikut:
Variabel
Koefisien regresi
T
Sig
(constant)
-2540637030,760
-3,679
0,001
WP
5719,873
2,488
0,017
SSP
767258,677
4,198
0,000
R2= 0,482
Fhitung= 20,904
Adj. R= 0,459
Sig= 0,000
Sumber: Data Sekunder diolah dengan SPSS, 2013
1. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Hasil pengujian menunjukkan bahwa thitung 2,488 lebih besar daripada ttabel 2,009 atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,017 < α = 0,05. Oleh karena itu H1 diterima. Hal ini memberikan gambaran bahwa semakin bertambahnya Wajib Pajak yang mendaftarkan diri akan semakin menambah jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan. Dengan demikian hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Anjani (2010) bahwa Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan 2. Pengaruh Jumlah SSP PPh Pasal 25 Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa thitung 4,198 lebih besar daripada ttabel 2,009 atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,000 < α = 0,005. Oleh karena itu, H2 diterima. Hal ini memberikan gambaran bahwa penambahan Jumlah SSP PPh Pasal 25 yang dilaporkan akan meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan. Dengan demikian penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anjani (2010) bahwa Surat Setoran Pajak PPh berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan, dan juga didukung penelitian yang dilakukan oleh Sari (2009), Fitriani dan Saputra (2009), Gunawan (2012), dan Nursanti (2013) bahwa Surat Setoran Pajak yang dilaporkan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.
F. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Berdasarkan pada hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa variabel Jumlah Wajib Pajak dan variabel Jumlah SSP PPh Pasal 25 berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan, dengan kata lain Self Assessment System berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan, Hal ini dapat dibuktikan melalui hasil penelitian sebagai berikut:
1. Jumlah Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji t, yang mana menunjukkan nilai thitung (2,488) lebih besar daripada ttabel (2,009) dengan nilai signifikansi 0,017 < α= 0,05 oleh karena itu H1 terdukung secara statistik. 2. Jumlah Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 25 berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak. Hal ini ditunjukan dari hasil uji t, yang mana menunjukan nilai thitung (4,198) lebih besar dari ttabel (2,009) dengan nilai signifikansi 0,000 < α= 0,05 oleh karena itu H2 terdukung secara statistik.
Saran Berdasarkan simpulan yang diperoleh serta adanya keterbatasan dalam penelitian, sehingga saran-saran yang dikemukakan adalah sebagai berikut: 1. Meskipun kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar kewajiban pajak sudah baik, akan tetapi harus tetap dilaksanakan pengawasan yang ketat dan teratur, untuk mendukung keberhasilan sistem Self Assessment. 2. Pembaharuan dalam hal perpajakan harus selalu dilanjutkan, seperti: peningkatan kesadaran dalam pembayaran pajak, peningkatan kualitas pelayanan, dan administrasi perpajakan. 3. Pada penelitian selanjutnya disarankan agar menambah periode pengamatan, memperluas cakupan sampel penelitian, dan menambah variabel pengamatan, sehingga hasil penelitian lebih handal dan menambah pengetahuan peneliti selanjutnya.
Daftar Pustaka
Anjani, Hanesty Dwi. 2010. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar, Surat Setoran Pajak, Tingkat Pencairan Tunggakan Pajak, dan Jumlah Penyelesaian Keberatan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Kepanjen). Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya. Anonim. 2007. Pengaruh Self Assessment System Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pengusaha Kena Pajak (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Batu). Jurnal Skripsi& Riset Akuntansi, 26, Oktober. (http://jurnalskripsi.com/pengaruh-self-assessment-system-terhadappenerimaan-pajak-pertambahan-nilai-pada-pengusaha-kena-pajak-studikasus-kantor-pelayanan-pajak-batu-pdf.htm) Fitriani, Dina dan Putu Mahardika Adi Saputra. 2009. Analisa Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Kasus Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Batu). Journal of Indonesian Applied Economics. Vol. 3 No. 2 Oktober 2009, 135-149. Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro. Ghozali, Imam. 2009. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro. Gunawan, Rony. 2012. Pengaruh KepemilikanNPWP, Pelaporan SSP, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Karanganyar. Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. Ilyas, B Wirawan dan Rudy Suhartono. 2007. Panduan Komprehensif dan Praktis Pajak Penghasilan. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI. Jogiyanto. 2008. Metodologi Penelitian Sistem Informasi. Yogyakarta : BPFE. Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 210/PJ./2001. Tentang Angsuran Bulanan Pajak Penghasilan Pasal 25 Dalam Masa Transisi Tahun Pajak 2001. Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-207/PJ./2001. Tentang Kewajiban Menyampaikan Surat Pemberitahunan Masa PPh Pasal 25 Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi.
Keputusan Menteri Keuangan No. 522/KMK.04/2000. Tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan Yang Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, BUMN, BUMD Dan Wajib Pajak Lainnya Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu Dalam Hal Tertentu. Mardiasmo. 2006. Perpajakan. Yogyakarta: Penerbit Andi. Munawarah. 2010. Pengaruh Self Assessment System Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Medan Petisah. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Mujiyati
dan Abdul Aris. 2011. Perpajakan Muhammadiyah University Press.
Kontemporer.
Surakarta:
Nursanti, Ika dan Yazid Yud Padmono. 2013. Pengaruh Self Assessment System Dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Pajak Pertambahan Nilai. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, Vol. 1, N0. 1, Januari 2013. Rachmawati, Nila. 2013. Pengertian Surat Setoran Pajak. http://www.scribd.com/doc/ 94884163/Pengertian-Surat-Setoran-Pajak. diakses pada tanggal 15 juni 2013. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta. Resmi, Siti. 2005. Perpajakan: teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat. Santoso, Singgih. 2000. Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik. Jakarta: PT Flex Media Komputindo. Sari, Lidya Purnama. 2009. Pengaruh Self Assessment System Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. Skripsi, Medan: Universitas Sumatera Utara. Suandy, Erly.2002. Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat. Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1967. Tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Tatacara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 Dan Pajak Perseroan 1925.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun1983. Tentang Pajak Penghasilan. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2000. Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Undang-Undang Perpajakan No. 28 Tahun 2007. Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Tentang Perubahan Keempat Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009. Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.
