BadanPengkajian Teknologi danPenerapan (BPPT) ,
KEPUTUSAN
KEPALA BALAI MESIN PERKAKAS, TEKNIK PRODUKSI DAN OTOMASI -
NOMOR 18 TAHUN 2OT4 TENTANG
PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN KEPALA BALAI MESIN PERKAKAS, TEKNIK PRODUKSI DAN OTOMASI. Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.O5/2O12 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai Pasal 22 ayat (2) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.OS/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka Kepala Balai Mesin Perkakas, Teknik Froduksi dan Otomasi perlu mengangkat Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Saudara nama/NIP disebutkan dalam Keputusan ini, dinilai cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Satker Balai Mesin Perkakas, Teknik Produksi dan otomasi berdasarkan Keputusan ini; Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun IggT tentang Penerimaan Negara Bukan Pqjak {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun t997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36871; 2. undang-undang Nomor 17'Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286); 3. Undang-Undang...
r.": &':^
-a' ,
3. undang-undang Nomor 1 Tahun 2oo4 tentang Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a3S5); 4. undang-undang Nomor 15 Tahun 2oo4 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara -{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Repubrik Ind.onesia Nomor
aaoQ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 2L3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, T\rgas, Fungsi, Kewenangan, Susunan organisasi dan Tata Kerja Lembaga pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali;diubah terakhir dengan.Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013; 7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang unit organisasi dan T+gas Eselon i Lembaga pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013; 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata cara pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara; 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor L62/pMK.as/2oLs tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada satuan Kerja Pengelola Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201,3 Nomor
13s0);
10. Keputusan Kepala Badan pengkajian dan penerapan Teknologi Nomor: aao/Kp/KL/rv /2001 tentang organisasi dan Tata Kerl'a Balai Mesin perkakas, Teknik produksi dan Otomasi; 11. Keputusan Kepala Badan- pengkajian dan peneraphn Teknologi Nomor 28T Tahun 2or4 Tentang pendelegasian Kewenangan Pengangkatan Bendahara pengeluaran dan Bendahara Penerimaan: MEMUTUSKAN:...
r-ll:&'.
-J,
MEMUTUSKAN: MenetapKan: KEPUTUSAN KEPALA BALAI MESIN PERKAKAS, TEKNIK ' TENTANG PENGANGKATAN DAN OTOMASI PRODUKSI BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA FALAI MESIN PERKAKAS, TEKNIK PRODUKSI DAN OTOMASI. PERTAMA :
Mengangkat Saudara tersebut di bawah ini sebagai Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Satuan Ke{a (satker) Balai Mesin Perkakas, Teknik Produksi Dan Otomasi adalah: 1. Nama NIP
t9770913 2009 t2 2 001
Sebagai
Bendahara Pengeluaran.
2. Nama
KEDUA
Rissa Nandariyan Anggraini, SE
Arif Rachman, S.Sos
NIP
19780723 200912 1 001
Sebagai
Bendahara Penerimaan.
Bendahara Pengeluaran memiliki berikut:
tugas dan wewenang sebagai
1. Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas kebendaharaan yang dalam berada berharga uang/surat atas pengelolaannya, yang meliputi: berharga yang berasal dari UP dan a. Uang/surat Pembayaran LS melalui Bendahara Pengeluaran; dan b. Uang/surat berharga yang bukan berasal dari UP, dan bukan berasal dari Pembayaran LS yang bersumber dari APBN. 2. Pelaksanaan tugas kebendaharaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi: menyimpan, a. menerima, membukukan uang/surat pengelolaannya; pengujian b. melakukan perintah PPK;
dan
menatausahakan, berharga pembayaran
dart dalam
berdasarkan c. menolak...
1..
-4-
c. menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan; d. melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya; e. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewqjiban kepada negara ke kas negara; f. mengelola rekening tempat penyimpanan Up; dan g. menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LpJ) kepada Kepala KPPN selaku kuasa BUN. 3. Melaksanakan pembayaran setelah dilakukan pengujian atas perintah pembayaran oleh PPK yang meliputi: a. meneliti kelengkapan diterbitkan oleh PPK;
perintah
pembayaran
yang
b. pemeriksaan kebenaran atas hak tagih, meliputi: 1. pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran; 2. nilai tagihan yang harus dibayar; 3. jadwal waktu pembayaran; dan 4. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; c. pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi teknis yang disebutkan dalam penerimaan barang/jasa dan spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen perjanjian/ kontrak; dan d. Pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan kod.e mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit). 4. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya yang meliputi: a. Uang/surat berharga yang berasal.. dari Up dan Pembayaran LS melalui Bendahara Pengeluaran; dan b. Uang/surat berharga yang bukan berasal dari Up, dan bukan berasal dari Pembayaran LS yang bersumber dari APBN. 5. Pejabat/pegawai yang ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran, dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya harus memperhatikan dan mengikuti ketentuan aturan Perundang-Undangan yang berlaku. KETIGA:...
! . :a:..
-)-
KETIGA
Bendahara Penerimaan memiliki berikut:
tugas dan wewenang sebagai
a. menerima, menyiapkan, menyetor, menatausahakan mempertanggungiawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara {APB.N); r b. membukukan penerimaan uang penerimaan negara; c. membuat laporan penerimaan pendapatan negara; d. melakukan legalisir bukti setoran dengan KPPN; e. memungut dan menyetorkan PPN dan PPh; f. menandatangani Surat Setoran Bukan Pajak (SSBp); g. membuat daftar perhitungan jumiah maksimum pencairan dana;
KEEMPAT:
KELIMA
:
h. pejabat/pegawai yang ditunjuk sebagai Bendahara Penerimaan, dalam melaksanakan tugas, tanggungiawab dan kewenangannya harus memperhatikan dan mengikuti ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku. Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan sebagaimana ini tidak terikat periode tahun anggaran. Keputusan
ini
berlaku
1 Januari 2015. SALINAN Keputusan berkepentingan.
ini
terhitung
mulai
disampaikan
tanggal
kepada
yang
Ditetapkan di Tangerang Selatan pada tanggal 31 Desember 2OL4 KEPALA
BALAI
MESIN
PERKAKAS,
DUKSI DAN OTOMASI.
)lYsa . {/ \"c
bis, M.Eng 99803 1 001
1^1tl4'\
BadanPengkajiandan PenerapanTeknologi (BPPT)
KEPUTUSAN . KEPALABALAI MESIN PERKAKAS,TEKNIK PRODUKSIDAN OTOMASI SELAKU KUASAPENGGUNAANGGARAN NOMOR L7 TAHUN 2OT4 TENTANG PENETAPANPEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PEJABAT PENANDATANGANSURATPERINTAHMEMBAYAR KEPALABALAI MESiN PERKAKAS,TEKNIK PRODUKSIDAN OTOMASI SELAKUKUASAPENGGUNAANGGARAN. Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK .OS/2OI2 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maka Kuasa Pengguna Anggaran Balai Mesin Perkakas, Teknik Produksi dan (MEPPO) Badan Otomasi Pengk4iian dan Penerapan Teknologi perlu menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM); b. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Saud.ara yang nama dan identitasnya disebutkan dalam Keputusan ini, dinilai cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat (PPK) Komitmen dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) pada Balai Mesin Perkakas, Teknik Produksi dan Otomasi {MEPPO) berdasarkan Keputusan ini;
Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.O5/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2.Keputusan...
