Pengadaan Infrastruktur

Pengadaan Infrastruktur

KPBU (Perpres 38/2015)

1

2

3

- Permen PPN 4/2015 - Perka LKPP 19/2015 - PMK 190/2015 - PMK 265/2015 jo. 129/20116 - Permendagri 96/2016

Perencanaan Proyek Kerjasama: 1. penyusunan rencana dan anggaran dana KPBU 2. Identifikasi dan penyusunan usulan rencana KPBU 3. penganggaran dana tahap perencanaan 4. pengambilan keputusan lanjut/tidak lanjut rencana KPBU 5. Penyusunan daftar rencana KPBU 6. Pengkategorian KPBU Studi Pendahuluan Daftar Prioritas Proyek

4 Penyiapan Proyek Kerjasama: 1. Penyiapan Kajian KPBU 2. Pengajuan Dukungan Pemerintah 3. Pengajuan Jaminan Pemerintah 4. Pengajuan penetapan Lokasi

5 Prastudi kelayakan

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (PP 27/2014)

Sewa Mitra memberikan uang sewa dan infrastruktur beserta fasilitasnya (jika diperjanjikan)

KSP Mitra memberikan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan

PBJP Perpres 54/2010

KSPI Mitra memberikan barang hasil KSPI berupa infrastruktur beserta fasilitasnya dan kelebihan keuntungan/cl awback

Proyek terdaftar dalam PPP Book Bappenas / PSN KPPIP

Swakelola

Penyedia Barang/Jasa

Pengantar Gambaran Pengaturan PBJ Beberapa Sektor KLDI (APBN/APBD)

PROYEK PEMERINTAH DENGAN PEMBIAYAAN INVESTOR

Pengadaan Barang/Jasa sesuai Perpres No 54 Tahun 2010 dan perubahaannya tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

1. Proyek kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU); 2. Pengadaaan Barang/ Jasa sesuai Perpres No 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

BLU/BLUD PENUH

1. 2.

Dimiliki Pemerintah/ Pemda PP 23 Tahun 2005 jo. PP 74 Tahun 2012 ttg Pola Pengelolaan Keuangan BLU (Pasal 20)  dapat diberikan fleksibilitas PBJ (berupa jenjang nilai) diatur PMK dan Perkada bila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi

Ruang Lingkup PBJ Pemerintah Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah a.

b.

Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD; Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD.

Mengikuti Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya tentang PBJ Pemerintah

DEFINISI Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat (Perpres 54/2010 Ps.1)

METODE PEMENUHAN KEBUTUHAN BARANG / JASA PERPRES NO 54 TAHUN 2010 KEGIATAN PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA

PENGADAAN BARANG JASA

TATA NILAI PARA PIHAK PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

USAHA KECIL BAGAIMANA CARA PENGADAANNYA (HOW)

RENCANA UMUM PENGADAAN

PELELANGAN INTERNATIONAL PINJAMAN/ HIBAH LN

PERATURAN PERUNDANGAN YANG TERKAIT

MELALUI PENYEDIA BARANG / JASA

KEIKUTSERTAAN USAHA ASING

KONSEP RAMAH LINGKUNGAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

LATAR BELAKANG PILIHAN SWAKELOLA a. Adanya kecenderungan instansi pemerintah tergantung pada layanan penyedia barang/jasa; hal ini dapat disebabkan oleh atau dapat menyebabkan: respon (daya tanggap) instansi pemerintah terhadap penyediaan barang/jasa yg dibutuhkan masyarakat menurun (memburuk); b. Adanya penurunan kemampuan teknis aparat birokrasi atau rendahnya kemauan untuk meningkatkan kompetensi aparat birokrasi; c. Swakelola sebagai spirit untuk mendorong terwujudnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) melalui sifat tidak tergantung kepada Penyedia B/J & meningkatnya kompetensi aparat birokrasi. (SPM: standar biaya pembangunan fisik sederhana, pemeliharaan persatuan volume, yankes, yandik, yanmas, dll pelayanan)

PEKERJAAN YANG DAPAT DILAKUKAN DENGAN SWAKELOLA Kriteria / Jenis Pek Swakelola

Contoh Dalam Pelaksanaan

1.

Pekerjaan yg bertujuan mening- 1. katkan/memanfaatkan kemampuan 2. teknis SDM sesuai TUPOKSI K/L/D/I 3. 4.

Sosialisasi, diseminasi, seminar Bimbingan teknis, workshop Studi, perencanaan teknis Rehab, pemeliharaan kantor

2.

Pekerjaan yg operasi & pemeliharannya perlu partisipasi langsung dari masyarakat setempat

Pemel saluran irigasi tersier (P3A) Pemel daya duk hutan (prog PHBM) Pemel jalan drainase & sanitasi desa Penyediaan air bersih (PAMSIMAS) Perbaikan pintu irigasi (P3A)

3.

Pekerjaan bila dari segi besaran, sifat, 1. lokasi atau biaya tdk diminati oleh 2. penyedia B/J

1. 2. 3. 4. 5.

3. 4.

Pembersihan sampah Pekerjaan pembuatan tebing pengaman longsor daerah pemukiman di pegunungan Reboisasi dan penanaman s.d. jaminan pohon hidup Pek di daerah terisolasi atau daerah konflik



4.

Pek.yg secrinci/detail tdk dpt dihit/ditent lebih dahulu shg jika dilaksnk oleh Penyedia B/J menimbulkan ketidak-pastian atau resiko besar

1. 2. 3. 4.

5.

Penyelenggr diklat, kursus, 1. penataran, seminar, lokakarya 2. atau penyuluhan 3. 4.

Diklat Pim, diklat teknis, diklat lainnya Pelath & sertifikasi ahli PB/J Kursus ketrampilan konstruksi Penataran guru

6.

Pekerjaan proyek percontoh-an (pilot project) & survey khusus utk pengemb teknologi/metode kerja, yg blm dpt dilaksnk oleh penyedia B/J

Prototipe rumah tahan gempa Prototipe sumur resapan Kincir angin/air utk pembangkit listrik Kebun bibit varietas unggul Pengemb indukan ternak/ikan varitas baru Kebun contoh tanaman obat Survey efek pestisida & pengemb pembasmi hama non poison

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Pengerukan&angkut sampah pd inst pompa Pek pemel rutin jln skala kecil/ sederhana Pek pembersihan kali dlm cakupan yg luas Pek pengerukan & pengangkutan lumpur pd jaringan saluran drainase kota



7.

Pek survey, proses data, perumusan kbjkn pemerinth, pengujian di laborat & pengemb sistem tertentu

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Pek sensus penduduk & statistik ekonomi Pek penyusn database pendidikan Pek penyusn indikator pembangunan Pek Studi/Riset Perenc Pembangunan Pek penyusn RPJP. RPJM, RKP, dll Pek Studi Penyusn Renstra Pemb Ekonomi Pek Studi Renstra Pengemb PUG (Gender) Pek penyusunan Kab/Kota/Prov dlm angka Pek Penyus/Review LKPJ/LKPJ-AMJ

8.

Pek bersifat rahasia bagi K/L/D/I

1. 2. 3. 4. 5.

Pek penyusunan Renstra Inteligen Pek studi alternatif pemberantasan teroris Pek desain pengemb radar pengintai Pek pembuatan soal ujian Pek pencetakan ijazah



9.

Pekerjaan industri kreatif, inovatif & 1. budaya dlm negeri 2. 3. 4. 5. 6.

Pek. pembuatan mesin pemipil jagung otomatis Pek pembuatan mini hidro generator Pek pompa hidran kecepatan tinggi Pek pengembangan seni gab Jawa-Sunda Pek pembuatan film animasi Pek pembuatan permainan interaktif

10.

Pekerjaan litbang dalam negeri

Pek penelitian/pengemb. yg selama ini telah dilakukan baik yg sederhana atau kompleks:  Bersifat teknis  Sosial politik, keagamaan, budaya, dan seni Pek pengembangan sistem demokrasi Penelitian konstruksi tahan gempa

1.

2. 3. 11.

Pekerjaan pengembembangan industri 1. pertahanan, alutsista & almatsus dalam negeri 2. 3.

Pek pengemb persenjataan serta peralatan tempur (udara, darat, laut) Pengemb peraltn pertahanan & pengamanan teritorial Pek pengemb persenjataan/peralatan pengamanan dlm negeri oleh kepolisian

Catatan:

utk mengurangi ketergant dr sistem persenjt & pertahanan berasal dari import

PIHAK-PIHAK DAPAT MELAKSANAKAN SWAKELOLA

1. K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran Ketentuan sbb: a. Direncanakan, dikerjakan & diawasi sendiri oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran; b. Mempergunakan pegawai sendiri, pegawai K/L/D/I lain dan/atau dapat menggunakan tenaga ahli; c. Tenaga ahli yang digunakan tidak boleh lebih dari 50 % dari total tenaga yang dibutuhkan; d. Pengadaan Barang/Jasa yang diperlukan dilakukan oleh ULP atau Pejabat Pengadaan yang ditunjuk oleh PA/KPA. Contoh: SKPD, SNVT, SATKER, Balai Pelaksana Teknis atau Lembaga-Lembaga Pemerintah Lainnya, yang memiliki kepentingan tanggung jwb untuk melaksanakan swakelola


2. Instansi Pemerintah Lain selaku Pelaksana Swakelola, bersifat swadana atau non swadana Ketentuan sbb:

Direncanakan dan diawasi oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran; Pelaksanaan pekerjaannya dilakukan oleh instansi pemerintah yang bukan Penanggung Jawab Anggaran berdasarkan Kontrak atau MoU antara PPK dengan Tim Pelaksana Swakelola; c. Pengadaan Barang/Jasa yang diperlukan dilakukan oleh ULP atau Pejabat Pengadaan pada instansi pemerintah lain pelaksana swakelola; d. Pengawasan dilakukan oleh K/L/D/I Penanggungjawab Anggaran. a. b.

Contoh: BPS, Balitbang, Badiklat, LIPI, Lemlit pada Universitas Negeri atau, yang memiliki kompetensi dan kemampuan


3. Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola Ketentuan sbb: a. Perencanaan Umum termasuk penetapan sasaran dilakukan oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran; b. Perencanaan pekerjaan secara detail dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dengan persetujuan K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran; c. Pelaksanaan Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dilakukan berdasarkan Kontrak antara PPK dengan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola. Contoh: Komite Sekolah, Kelompok Tani (misal P3-A), Perguruan Tinggi Swasta, Lembaga Studi/Penelitian Swasta atau LSM

PRINSIP PENYUSUNAN DOKUMEN ANGGARAN SWAKELOLA 1. Menyusun rencana umum dan menetapkan sasaran, dengan merefer kepada Renja K/L atau Renja SKPD, RK-K/L atau RKPD serta RPJM/RPJMD. Tidak disarankan menyusun dokumen anggaran swakelola dalam bentuk utuh seperti anggaran yang akan dilaksanakan oleh Penyedia PB/J. 2. Menyusun Rencana Teknis Pekerjaan yang akan dilaksanakan secara rinci, termasuk pilihan cara Swakelola. 3. Menyusun Rencana Anggaran / Biaya Swakelola:

a.Biaya untuk upah pekerja dan tenaga ahli b.Biaya untuk barang / material c. Biaya untuk peralatan pendukung d.Biaya lain yang mungkin timbul

PRINSIP PENYUSUNAN DOKUMEN ANGGARAN SWAKELOLA

4. Biaya disusun secara terpisah masing2 bagian terdiri: upah, material, peralatan maupun biaya lain, termasuk volume per item/jenis pembayaran yg dimasukan ke dlm masing2 rekening. 5. Untuk biaya upah tanpa PPN. 6. Landasan yuridis untuk menyusun Rencana Anggaran Biaya adalah Standar Harga Satuan yg diterbitkan oleh K/L/D/I atau oleh Lembaga Pemerintah yg sah serta lembaga/badan lainnya baik pemerintah (SBU atau Standar Harga dari K/L/D/I Teknis ataupun swasta yang diakui (harga fabrikan/distributor).

PRINSIP PENYUSUNAN DOKUMEN ANGGARAN SWAKELOLA

7.

Dasar Hukum yang harus dipahami:

a. Untuk APBD  PP 58/2005,Permendagri No. 13/2006 dan Permendagri No. 59/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. b. Untuk APBN  Keputusan Presiden No. 42/2002 dan Keputusan Presiden No. 72/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN dan Permenkeu tentang Petunjuk Penyusunan RKA & DIPA pertahun anggaran.

KETENTUAN KHUSUS BAGI SWAKELOLA OLEH MASYARAKAT a. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa hanya diserahkan kepada Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola yang mampu melaksanakan pekerjaan;

b. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi hanya dapat berbentuk rehabilitasi, renovasi dan konstruksi sederhana c. Konstruksi bangunan baru yang tidak sederhana, dibangun oleh Penanggung Jawab Anggaran untuk selanjutnya diserahkan kepada kelompok masyarakat d. PA/KPA bertanggungjawab terhadap penetapan Kelompok Masyarakat, termasuk sasaran, tujuan dan besaran anggaran Swakelola

PERSIAPAN PELAKSANAAN SWAKELOLA Sebelum pelaksanaan swakelola harus dibentuk TIM SWAKELOLA, terdiri dari : a. Tim Perencana, bertanggung jawab menyusun rencana pelaksanaaan swakelola b. Tim Pelaksana, bertanggung jawab mengkoordinasi dan mengatur pelaksanaan swakelola c. Tim Pengawas, bertanggung jawab pengawasan dan evaluasi mulai dari persiapan sampai dengan akhir pelaksanaan swakelola • Tim Swakelola dan struktur organisasinya diangkat dan ditetapkan oleh PPK pada SKPD Penananggung Jawab Anggaran, untuk swakelola oleh K/L/D/I ybs dan swakelola oleh Instansi Pemerintah lain • Ketua/Penanggung Jawab Kelompok Masyarakat , untuk swakelola oleh kelompok masyarakat

TAHAP PELAKSANAAN SWAKELOLA Pelaksanaan swakelola harus memenuhi tahapan : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kegiatan perencanaan Kegiatan pelaksanaan Kegiatan pengawasan Kegiatan penyerahan hasil pelaksanaan Kegiatan pelaporan Kegiatan pertanggungjawaban, termasuk audit oleh APIP pada K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran thd pelaksanaan swakelola

SWAKELOLA OLEH K/L/D/I PENANGGUNG JAWAB ANGGARAN

TAHAPAN PERENCANAAN K/L/D/I menyusun daftar kebutuhan dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan cara swakelola

Pembentukan tim swakelola

Penyusunan KAK

Penyusunan Jadwal Rencana Pelaksanaan Pekerjaan

Pembuatan Rincian Biaya Pekerjaan

Pembuatan Gambar Rencana Kerja dan Teknis

Rencana Pengadaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja

Pembentukan Panitia/Pejabat Pengadaan

Pengumuman Rencana Swakelola


TAHAPAN PELAKSANAAN  

   

Pelaksanaan rencana sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Bahan, Jasa Lainnya, Peralatan/Suku Cadang dan/atau Tenaga Ahli Perseorangan. Pembayaran Pelaporan Kemajuan Pekerjaan dan Dokumentasi Pelaporan Realisasi Pekerjaan Penyerahan Hasil Pekerjaan


TAHAPAN PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pengawasan oleh Tim Pengawas  Pengawasan meliputi administrasi, teknis dan keuangan  Apabila dari hasil pengawasan ditemukan penyimpangan, PPK harus segera mengambil tindakan 


TAHAPAN PENGAWASAN DAN EVALUASI 



Tim Pengawas melakukan evaluasi setiap minggu terhadap pelaksanaan pekerjaan yang meliputi: a) pengadaan dan penggunaan material/bahan; b) pengadaan dan penggunaan tenaga kerja/ahli; c) pengadaan dan penggunaan peralatan/suku cadang; d) realisasi keuangan dan biaya yang diperlukan; e) pelaksanaan fisik; dan f) hasil kerja setiap jenis pekerjaan. Dari hasil evaluasi tersebut, penanggung jawab memberikan masukan dan rekomendasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan pekerjaan Swakelola selanjutnya.

SWAKELOLA OLEH INSTANSI PEMERINTAH LAIN 1. Perencanaan di lakukan oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran 2. Pelaksanaan dilakukan berdasarkan Kontrak/MoU antara PPK pada K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran dengan pelaksana Swakelola pada Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola 3. Pengadaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan pada Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola 4. Pengawasan dilakukan oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran

SWAKELOLA OLEH INSTANSI PEMERINTAH LAIN

TAHAPAN PERENCANAAN K/L/D/I menyusun daftar kebutuhan dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan cara swakelola

Penawara n tertulis

Studi terhada p KAK

Pengad aan kontrak

Pembentuk an tim swakelola

Penyusunan KAK

Pembuat an Rincian Biaya Pekerjaan

Pembuatan Gambar Rencana Kerja dan Teknis


Pengumuman Rencana Swakelola

Persetuju an Instansi Lain

Penyusunan Jadwal Rencana Pelaksanaan Pekerjaan Pembentukan Panitia/Pejaba t Pengadaan

SWAKELOLA OLEH INSTANSI PEMERINTAH LAIN TAHAPAN PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Ketentuan pada Pelaksanaan, Pengawasan dan Evaluasi sama dengan Pekerjaan Swakelola yang dilaksanakan K/L/D/I penanggung jawab anggaran REVIEW:  Pelaksanaan  Pengawasan dan Evaluasi

SWAKELOLA OLEH KELOMPOK MASYARAKAT

KETENTUAN UMUM • •

• • •

Perencanaan Umum dilakukan oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran; Perencanaan pekerjaan secara detail dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dengan persetujuan K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran; Pelaksanaan Swakelola dilakukan berdasarkan Kontrak antara PPK dengan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola; Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa hanya diserahkan kepada Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola yang mampu melaksanakan pekerjaan; Pengadaan Pekerjaan Konstruksi hanya dapat berbentuk rehabilitasi, renovasi dan konstruksi sederhana;


KETENTUAN UMUM •

Konstruksi bangunan baru yang tidak sederhana, dibangun oleh Penanggung Jawab Anggaran untuk selanjutnya diserahkan kepada kelompok masyarakat;

•

Pengadaan bahan/barang, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan.


TAHAPAN PERENCANAAN K/L/D/I menyusun daftar kebutuhan dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan cara swakelola Pembentuka n tim swakelola Pembuatan Gambar Rencana Kerja dan Teknis

Penetapan Kelompok Kontrak Masyarakat sebagai Tim Pelaksanaan Pelaksana Swakelola Penyusunan Pembuatan Jadwal Penyusunan Rencana Rincian Biaya KAK Pelaksanaan Pekerjaan Pekerjaan


Pembentuka n Panitia/Pejab at Pengadaan


TAHAPAN PELAKSANAAN • •

•

• •

•

Pelaksanaan rencana sesuai KAK Pengadaan Bahan, Jasa Lainnya, Peralatan/Suku Cadang dan/atau Tenaga Ahli Perseorangan. Penyaluran Dana Kepada Kelompok Masyarakat Pelaporan Kemajuan Pekerjaan dan Dokumentasi Pelaporan Realisasi Pekerjaan Penyerahan Hasil Pekerjaan


TAHAPAN PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pengawasan oleh Tim Pengawas  Pengawasan meliputi administrasi, teknis dan keuangan  Apabila dari hasil pengawasan ditemukan penyimpangan, PPK harus segera mengambil tindakan 

PENYALURAN DANA KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT PELAKSANA SWAKELOLA 1. 40% dari keseluruhan dana Swakelola, apabila Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola telah siap 2. 30% dari keseluruhan dana Swakelola, apabila pekerjaan telah mencapai 30%

3. 30% dari keseluruhan dana Swakelola, apabila pekerjaan telah mencapai 60% 4. Pencapaian kemajuan pekerjaan dan dana Swakelola yang dikeluarkan, dilaporkan secara berkala kepada PPK

KONTRAK PADA SWAKELOLA PPK mengadakan Kontrak untuk swakelola sendiri, atau dengan Pelaksana Swakelola pada Instansi Pemerintah lain, atau dengan Pelaksana Swakelola berdasarkan Nota Kesepahaman atau Kontrak dengan Kelompok Masyarakat. Kontrak Swakelola paling kurang berisi: 1) Para pihak; 2) Pokok pekerjaan yang diswakelolakan; 3) Nilai pekerjaan yang diswakelolakan; 4) Jangka waktu pelaksanaan; dan 5) Hak dan kewajiban para pihak.

SWAKELOLA OLEH K/L/D/I PENANGGUNGJAWAB ANGGARAN PERENCANAA N a. Penyusunan daftar kebutuhan dan kegiatan b. Pembentukan Tim Swakelola

PELAKSANAAN

PELAPORAN

a. Pelaksanaan Rencana Kerja b. Pengadaan Bahan, Jasa Lainnya, Peralatan/Suku Cadang dan/atau Tenaga Ahli Perseorangan c. Pembayaran

a. Pelaporan Kemajuan Pekerjaan dan Dokumentasi b. Pelaporan Realisasi Pekerjaan c. Penyerahan Hasil Pekerjaan

SWAKELOLA OLEH INSTANSI PEMERINTAH LAIN PELAKSANA SWAKELOLA PERENCANAAN • Penyusunan daftar kebutuhan dan kegiatan • • • • • • • • • • • • •

Penawaran kepada Instansi lain Instansi lain mempelajari dokumen Naskah Kerjasama atau Nota Kesepahaman Rencana Swakelola Pembentukan Panitia/Pejabat Pengadaan Penyusunan KAK Jadwal Rencana Pekerjaan Rincian Biaya Pekerjaan Gambar rencana kerja dan Spesifikasi Teknis Rencana Pengadaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja Pembentukan Tim Swakelola Penyusunan Kontrak Penandatanganan Kontrak antara PPK dengan Instansi Lain

PELAKSANAAN • Pelaksanaan Rencana Kerja • Pengadaan Bahan, Jasa Lainnya, Peralatan/Suku Cadang dan/atau Tenaga Ahli Perseorangan • Pembayaran

PELAPORAN • Pelaporan Kemajuan Pekerjaan dan Dokumentasi • Pelaporan Realisasi Pekerjaan • Penyerahan Hasil Pekerjaan

SWAKELOLA OLEH KELOMPOK MASYARAKAT PELAKSANA SWAKELOLA PERENCANAAN • K/L/D/I menyusun kegiatan dan sasaran yang akan dilaksanakan dengan cara Swakelola, berdasarkan hasil evaluasi atas usulan dari Kelompok Masyarakat • Hanya diberikan kepada Kelompok Masyarakat yang mampu melaksanakan pekerjaan secara teknis. • PA/KPA bertanggungjawab terhadap penetapan Kelompok Masyarakat • Batasan pekerjaan konstruksi • Konstruksi bangunan baru yang tidak sederhana, dibangun oleh K/L/D/I • PPK membuat Kontrak • Pembentukan Tim Swakelola • Penyusunan KAK • Jadwal Rencana Pelaksanaan Pekerjaan • Rincian Biaya Pekerjaan • Gambar Rencana Kerja dan Spesifikasi Teknis • Rencana Pengadaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja • Pembentukan Panitia/Pejabat Pengadaan

PELAKSANAAN • Pelaksanaan Rencana Kerja • Pengadaan Bahan, Jasa Lainnya, Peralatan/Suku Cadang dan/atau Tenaga Ahli Perseorangan • Pembayaran

PELAPORAN • Pelaporan Kemajuan Pekerjaan dan Dokumentasi • Pelaporan Realisasi Pekerjaan • Penyerahan Hasil Pekerjaan

SWAKELOLA OLEH PENANGGUNG JAWAB ANGGARAN PA/KPA

PPK

TIM PERENCANA

TIM PELAKSANA

ULP/PP

TIM PENGAWAS

SWAKELOLA OLEH INSTANSI PEMERINTAH LAIN PA/KPA

PPHP

Pimpinan

TIM PELAKSAN A

PPK

TIM PERENCAN A

TIM PENGAWAS

ULP/PP

PELAPORAN PELAKSANAAN SWAKELOLA  Pelaporan

Realisasi Pekerjaan

Pelaporan realisasi pekerjaan dibuat oleh Tim Pelaksana dan dilaporkan kepada PPK yang berisi antara lain : a.

struktur organisasi pekerjaan Swakelola

b.

persiapan pekerjaan Swakelola

c.

pelaksanaan pekerjaan Swakelola

d.

penggunaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan

 Penyerahan

Hasil Pekerjaan

a.

Setelah pelaksanaan pekerjaan Swakelola selesai 100% Ketua Tim Pelaksana menyerahkan pekerjaan kepada PPK.

b.

PPK menyerahkan pekerjaan dan laporan kepada PA/KPA melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

c.

Setelah dilakukan penyerahan pekerjaan, dilanjutkan dengan proses penyerahan aset.

JENIS LAPORAN 

Laporan Mingguan Berisi:

 Laporan pengadaan dan penggunaan

material/bahan;  Laporan pengadaan dan penggunaan tenaga kerja/ahli;  Laporan pengadaan dan penggunaan peralatan/suku cadang;  Laporan realisasi keuangan dan biaya yang diperlukan;

PENGAWASAN Pengawasan pekerjaan Swakelola dilakukan oleh Tim Pengawas untuk mengawasi pekerjaan mulai dari persiapan

sampai akhir pelaksanaan pekerjaan Swakelola meliputi : 

pengawasan administrasi



pengawasan teknis



pengawasan keuangan

Apabila dari hasil pengawasan ditemukan penyimpangan, PPK harus segera mengambil tindakan.

CONTOH KERANGKA ACUAN KERJA CONTOH RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) CONTOH SURAT PERJANJIAN CONTOH DPA APBD BAGAN ALIR SWAKELOLA OLEH KELOMPOK MASYARAKAT DARI DANA HIBAH APBD

Pembahasan Pengadaan Barang/Jasa di BLU PERPRES 54 vs PP 23/2005 jo. PP 74/2012??

Satker BLU

Karakteristik BLU/BLUD 1.

2.

3.

4.

5.

BLU/BLUD adalah instansi pemerintah yang memberikan layanan penyediaan barang dan jasa. BLU/BLUD harus menjalankan praktik bisnis yang sehat tanpa menerapkan pencarian keuntungan. BLU/BLUD dijalankan dengan prinsip efisien dan produktivitas. Adanya fleksibilitas dan otonomi dalam menjalankan operasional BLU/BLUD  pengelolaan keuangan, SDM, dan pengelolaan dan pengadaan aset/barang. BLU/BLUD dapat dikecualikan dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya. Sumber: Kajian PBJ BLU/BLUD TA 2014

Pengadaan Barang/Jasa pada BLU/BLUD 1.

Pada penjelasan PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum disebutkan bahwa:

“BLU diberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa.”

Pengadaan Barang/Jasa pada BLU/BLUD 2.

Pada pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum disebutkan bahwa:

Ayat (1): Terhadap BLU dengan status BLU Secara Penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.  Ayat (2): Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari : a. jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat; b. hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain ; dan/atau c. hasil kerjasama BLU dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya. 

Pengadaan Barang/Jasa pada BLU/BLUD





Ayat (3): Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Pemimpin BLU dengan mengikuti prinsip-prinsip transparansi, adil/tidak diskriminatif, akuntabilitas, dan praktek bisnis yang sehat. Ayat (4): Untuk pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang disetujui oleh pemberi hibah dimaksud

Pengadaan Barang/Jasa pada BLU/BLUD Sehingga

  

BLU Penuh diberikan fleksibilitas terhadap PBJ yang sumber dananya tidak berasal dari APBN/APBD. PBJ yang ditetapkan oleh Pemimpin BLU tetap harus mengikuti prinsip-prinsip transparansi, adil/tidak diskriminatif, akuntabilitas, dan praktek bisnis yang sehat. Prinsip-prinsip tersebut tercermin dari pemilihan metode pengadaan yang tepat sehingga akan dihasilkan barang/jasa sesuai kebutuhan dan diperoleh nilai manfaat terbaik yang sebanding dengan nilai uang (the best value for money).”

Pengelolaan Aset Pada BLU (Berdasar PMK 136/2016) 

bentuk-bentuk kerjasama yang dapat dilakukan sebuah satker BLU  KSO (Aset tanah/bangunan, aset pihak lain)  KSM

Rumah Sakit Umum Pusat (1)

Kondisi KSO di RSP Saat ini • •

Pasal 25 PMK 136/2016 KSO terhadap aset pihak lain dilakukan berdasarkan keputusan pemimpin BLU Kemenkes belum memiliki pedoman terkait tata cara pemilihan mitra (penunjukan langsung, lelang)

Lingkup KSO

Bidang Medik

• LAS (proses 2008-2010), belum ada

Bidang Non Medik

• Pelayanan Parkir

Proses (Tahapan) KSO

Direktur Medik  Ajukan Kebutuh an

TOP M.RS  Setuju untuk KSO

Bentuk Tim  Pihak RS, Kemenk es, BPKP.  Tim susun kajian proyek dan business plan.

RS – Ajukan Ijin prinsip ke DJ. BUK.

Ijin Prinsip dan business plan  PPK.

Lelang  ULP

Proses Lelang di RS 1. 2. 3. 4.

5. 6.

Investor KSO (peserta lelang/beauty contest) presentasi ke ULP (+ Manajemen RS). Investor KSO harus memiliki jaminan (pemilik Alat). Investor KSO, menawarkan paket KSO, dengan bagi hasil untuk RS (1). Paket KSO, termasuk proses marketing alat tersebut.  Seluruh aspek dalam proses KSO menjadi bagian dari variabel yang diperhitungkan dalam pembagian bagi hasil. Bagi hasil direview (per tahun), Bila Investor KSO telah mencapai Break Even Point  bagi hasil di negosiasi kembali. Risiko (RS & Investor) sesuai perhitungan  analisis akuntansi biaya.

Rumah Sakit Umum Pusat (2)

Lingkup KSO di RSUP (2) MSCT Scan KSO Alat Kesehatan

Hemodialisa Laboratorium

Proses KSO di RSUP (2) Proses KSO PERENCANAAN •SOP KSO •PERSETUJUAN DEWAS •MASUK DLM RBA (TOR) •DOKUMEN PRASTUDI KELAYAKAN

PELAKSANAAN PENGADAAN KSO •LELANG  DOKUMEN PENGADAAN •HASIL LELANG  DOKUMEN KSO

PELAKSANAAN KSO

Rumah Sakit Umum Daerah (3)

Kondisi KSO di RSUD Saat ini (3) 1. 2. 3. 4. 5.

Belum ada acuan dari Kementerian Kesehatan mengenai KSO di BLUD. Dasar Hukum KSO di RS adalah Pergub. Pelaksanaan KSO berdasarkan Keputusan Direktur RSUD. Pelaksanaan KSO RSUD saat ini menggunakan aturan PBJ (modified manajemen RS). Pihak RS membutuhkan Standar Dokumen Pengadaan sebagai panduan bagi RS ketentuanketentuan yang menjadi standar minimal tim pengadaan dalam melaksanakan KSO dengan pihak swasta.

Lingkup KSO di RSUD (3) Perbekalan dan Peralatan Medik

Lingkup KSO

Operasional Umum Kontrak Pelayanan

Lingkup KSO (3) KSO Perbekalan dan Peralatan Medik • • • •

Aftap General X Ray MRI Pemeriksaaan Patologi Klinik

KSO Umum • Jasa Konsultan (Billing System) •Jasa Pengaman

KSO Kontrak Pelayanan • Pemeliharaan peralatan Medik (alat canggih) • Pemeliharaan lift • Penyediaan makan minum/dapur/catering • Cleaning service • Perbaikan Komputer

Proses KSO di RSUD (3) Proses KSO PERENCANAAN • Pembentukan Tim KSO sesuai SK Direktur • Tim KSO melakukan penilaian dari aspek pelayanan dan aspek keuangan, jika menguntungkan>lanjut

PELAKSANAAN PENGADAAN KSO • LELANG • Penawaran harga (cost per test) • Persentasi masing2 vendor • Pemilihan calon pemenang (min 3) • Negosiasi biaya KSO • Penetapan Pemenang • Penandatanganan Perjanjian

PELAKSANAAN KSO

Kendala KSO di RSUD (3) Kesulitan melakukan evaluasi biaya KSO pada pembiayaan sistem paket. Pada saat ini paket jamkesmas/jamkesda tidak memiliki uraian komponen biaya sehingga sulit dilakukan evaluasi biaya KSO. 2. Penetapan calon pemenang tidak selalu mengacu pada harga penawaran termurah karena harga termurah belum tentu sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan 3. Belum adanya regulasi yang mengatur jangka waktu pelaksanaan KSO 4. Kenaikan nilai rupiah terhadap dollar sedangkan tarif pelayanan RS tetap. 1.

KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA (KPBU)

DASAR HUKUM PERMEN PPN/ BAPPENAS 4/ 2015

PERKA LKPP 19/ 2015

PERPRES 38/2015

PMK 190/ 2015

PERMENDAGRI 96/ 2016

karakteristik Dana

• Sebagian/seluruhnya dana Badan Usaha • Tidak ada pembayaran di awal • Pengembalian investasi Badan Usaha berupa user charge atau AP

Durasi

• Jangka waktu pelaksanaan kontrak menengah s.d jangka panjang • Max 50th • Aset menjadi milik Pemerintah setelah konsesi berakhir

Output – Input

Resiko

• Pemerintah hanya menentukan spesifikasi output di awal • Teknologi dibuka seluas2nya • Inovasi dikometisikan unt mencapai layanan optimal • Pekerjaan terintegrasi

• Ada pembagian resiko dan keuntungan bagi pemerintah dan badan usaha • Apabila menggunakan skema AP, besaran pembayaran secara berkala tetap setiap tahunnya

TAHAPAN PELAKSANAAN KPBU TAHAP I: PERENCANAAN PROYEK KERJASAMA 1 2

• Penyusunan rencana anggaran dana KPBU

1

• penganggaran dana tahap perencanaan KPBU

4

• Studi Pendahuluan : keputusan lanjut/tidak lanjut rencana KPBU

5

• Penyusunan Daftar Rencana KPBU

• Penyiapan Kajian KPBU

TAHAP III: TRANSAKSI PROYEK KERJASAMA 1

• Penjajakan Minat Pasar (Market Sounding)

2

• Pengajuan Dukungan Pemerintah

2

3

• Pengajuan Jaminan Pemerintah

3

• Pengadaan Badan Usaha Pelaksana KPBU

• Pengajuan Penetapan Lokasi.

4

• Penandatanganan perjanjian KPBU

5

• Pemenuhan pembiayaan (Financial Close)

• identifikasi dan penetapan KPBU

3

6

TAHAP II: PENYIAPAN PROYEK KERJASAMA

4

• Penetapan lokasi KPBU

• Pengkategorian KPBU

• Studi Pendahuluan • Daftar Prioritas Proyek

• Prastudi Kelayakan

Dokumen : • Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan/Penjaminan • Pelelangan • Perjanjian: KPBU, Penjaminan, Regres

Terima Kasih

Pengadaan Infrastruktur

Recommend Documents