DOKUMEN PENGADAAN Nomor: P3 - R232U Tanggal: 20 September untuk. Pengadaan Infrastruktur Sistem Informasi Industri Kimia Hilir Berbasis Web

1

DOKUMEN PENGADAAN Nomor: P3 - R232U Tanggal: 20 September 2011 untuk Pengadaan Infrastruktur Sistem Informasi Industri Kimia Hilir Berbasis Web

Pejabat Pembuat Komitmen: Direktorat Industri Kimia Hilir Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran: 2011

Dokumen Pengadaan e-Procurement Pengadaan Barang (dengan Pascakualifikasi)

2

BAB I. UMUM

A. Dokumen Pengadaan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. B. Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai berikut: - Barang

: setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang

-

HPS

:

-

HEA

: Harga Evaluasi Akhir;

Harga Perkiraan Sendiri

- Kemitraan :

kerja sama usaha antar penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis;

- LDP

:

Lembar Data Pemilihan

- DK

:

Data Kualifikasi

- Pokja ULP : - PPK

Kelompok Kerja ULP yang Pengadaan Barang/Jasa :

berfungsi

untuk

melaksana-kan

Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang bertang-gung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

- SPPBJ

: Surat Penunjukan Penyedia/Jasa;

- SP

: Surat Pesanan

- TKDN

:

Tingkat Komponen Dalam Negeri

- LPSE

:

(Layanan Pengadaan Secara Elektronik) adalah unit kerja Kementerian Perindustrian yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

- Aplikasi SPSE : Aplikasi Perangkat Lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik berbasis web yang dikembangkan oleh LKPP, yang terpasang di situs web http://lpse.kemenperin.go.id C. Pelelangan Lelang Umum dengan pascakualifikasi ini dibiayai dari sumber pendanaan yang tercantum dalam LDP. D. Pokja ULP mengumumkan pelaksanaan Pelelangan Lelang Umum dengan pascakualifikasi melalui website http://www.lpse.kemenperin.go.id, papan pengumuman resmi untuk masyarakat dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.


3

BAB II. PENGUMUMAN PELELANGAN LELANG UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI PENGUMUMAN PELELANGAN LELANG UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI Nomor: 444/SJ-IND/ULP/9/2011 Pokja Pokja 3 pada Kementerian Perindustrian akan melaksanakan Pelelangan Lelang Umum dengan pascakualifikasi untuk paket pekerjaan pengadaan Pengadaan Barang secara elektronik sebagai berikut: 1. Paket Pekerjaan Nama paket pekerjaan : Lingkup pekerjaan

:

Nilai total HPS Sumber pendanaan

: :

Pengadaan Infrastruktur Sistem Informasi Industri Kimia Hilir Berbasis Web Pengadaan Infrastruktur Sistem Informasi Industri Kimia Hilir Berbasis Web Rp 270.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) DIPA Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur Tahun Anggaran 2011

2. Persyaratan Peserta Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan SIUP Kecil KBLI 2005: 51501 (Perdagangan besar mesin-mesin, suku cadang, dan perlengkapannya); KBLI 2009 : 46511 (Perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer), dengan terlebih dahulu melakukan registrasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). 3. Pelaksanaan Pengadaan Pengadaan barang/jasa dilaksanakan secara elektronik, dengan mengakses aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik pada alamat www.lpse.kemenperin.go.id 4. Jadwal Pelaksanaan Pengadaan No a.

b. c.

d. e. f.

Kegiatan Pendaftaran dan Pengunduhan Dokumen Pengadaan Pemberian Penjelasan Pemasukan Dokumen Penawaran Pembukaan Dokumen Penawaran Evaluasi Penawaran

g.

Pengumuman Pemenang Masa Sanggah

h.

Penerbitan SPPBJ

Hari/Tanggal Selasa/20 September 2011 s/d Jumat/23 September 2011 Senin/26 September 2011 Senin/26 September 2011 s/d Jumat/29 September 2011 Jumat/30 September 2011 Jumat/30 September 2011 s/d Senin/3 Oktober 2011 Selasa/4 Oktober 2011 Rabu/5 Oktober 2011 s/d Selasa/11 Oktober 2011 Rabu/12 Oktober 2011

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian. Jakarta, 20 September 2011 Pokja ULP


Waktu 20:00 s/d 16:00 10:00 s/d 11:59 16:01 s/d 16:00 16:01

4

BAB III INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) A. UMUM 1. Lingkup Pekerjaan

1.1

1.2 1.3

2. Sumber Dana

3. Peserta Pemilihan

Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan yang tercantum dalam LDP. 3.1 3.2

3.3

3.4

3.5 3.6

3.7

4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan

Pokja ULP mengumumkan kepada para peserta untuk menyampaikan penawaran atas paket pekerjaan pengadaan Pengadaan Barang yang tercantum dalam LDP. Nama paket dan lingkup pekerjaan ditentukan dalam Lembar Data Pemilihan. Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam LDP, berdasarkan syarat umum dan syarat khusus kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai kontrak.

Peserta yang sudah terdaftar pada LPSE Kemenperin Membaca dan mengikuti petunjuk penggunaan untuk penyedia yang dapat didownload pada menu utama http://lpse.kemenperin.go.id/eproc/app Terdaftar sebagai peserta lelang dengan menandatangani pakta integritas secara elektronik dengan mengklik tombol pada halaman ”Informasi Lelang”. Berkewajiban untuk mengisi serta melengkapi semua informasi dan Data Penyedia pada tab menu Data Penyedia. Data yang berupa softcopy harus berformat PDF Dalam hal peserta akan atau sedang melakukan kemitraan, baik dengan perusahaan nasional maupun asing maka peserta harus memiliki perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut. Peserta kemitraan dilarang untuk mengubah perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan..

4.1 Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini

4.2

berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut: a. berusaha mempengaruhi anggota pokja ULP dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan, dan/atau peraturan perundang-undangan; b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pelelangan sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil, me-niadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain; c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan. Peserta yang menurut penilaian Pokja ULP terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam angka 4.1 dikenakan sanksi sebagai berikut: a. sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses pelelangan atau pembatalan penetapan pemenang; b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; Dokumen Pengadaan e-Procurement Pengadaan Barang (dengan Pascakualifikasi)

5

4.3 5. Larangan Pertentangan Kepentingan

5.1

5.2

5.3

5.4

6. Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri

6.1 6.2

c. gugatan secara perdata; dan/atau d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang. Pengenaan sanksi dilaporkan oleh pokja ULP kepada PA/KPA. Larangan pertentangan kepentingan ditujukan untuk menjamin perilaku dan tindakan tidak mendua dari para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya. Oleh karena itu yang bersangkutan tidak boleh memiliki/melakukan peran ganda atau terafiliasi. Peran ganda sebagaimana dimaksud pada angka 5.1. antara lain meliputi: a. seorang anggota Direksi atau Dewan Komisaris suatu Badan Usaha dilarang merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Badan Usaha lainnya yang menjadi peserta pada Pelelangan yang sama. b. pengurus koperasi pegawai dalam suatu K/L/D/I atau anak perusahaan pada BUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaan dan bersaing dengan perusahaan lainnya, merangkap sebagai anggota Pokja ULP atau pejabat yang berwenang menetapkan pemenang Pelelangan. Afiliasi sebagaimana dimaksud pada angka 5.1. adalah keterkaitan hubungan, baik antar peserta, maupun antara peserta dengan PPK dan/atau anggota Pokja ULP yang antara lain meliputi: a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. PPK dan/atau anggota Pokja ULP, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan peserta; c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham dan/atau salah satu pengurusnya sama. Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi peserta kecuali cuti diluar tanggungan K/L/D/I. Peserta berkewajiban untuk menyampaikan penawaran yang mengutamakan barang/jasa dalam negeri. Dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Barang dimungkinkan menggunakan bahan baku, tenaga ahli, dan perangkat lunak yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) dengan ketentuan: a. pemilahan atau pembagian komponen harus benarbenar mencerminkan bagian atau komponen yang telah dapat diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus diimpor; b. komponen berupa bahan baku belum diproduksi di dalam negeri dan/atau spesifikasi teknis bahan baku yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi persyaratan; c. pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian dan lainnya sedapat mungkin dilakukan di dalam negeri; Dokumen Pengadaan e-Procurement Pengadaan Barang (dengan Pascakualifikasi)

6

d.

6.3

6.4

7. Satu Penawaran Tiap Peserta

7.1

7.2

semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri, seperti jasa asuransi, angkutan, ekspedisi perbankan, dan pemeliharaan; e. penggunaan tenaga ahli asing dilakukan semata-mata untuk mencukupi kebutuhan jenis keahlian yang belum dapat diperoleh di Indonesia, disusun berdasarkan keperluan yang nyata, dan diusahakan secara terencana untuk semaksimal mungkin terjadinya alih pengalaman/keahlian dari tenaga ahli asing tersebut ke tenaga Indonesia; dan Pengadaan barang impor dimungkinkan dalam hal: a. Barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri; b. spesifikasi teknis Barang yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi persyaratan; dan/atau c. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan. Atas penggunaan produksi dalam negeri, penawaran peserta diberikan preferensi harga. Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun sebagai anggota kemitraan hanya boleh memasukkan satu penawaran untuk satu paket pekerjaan. Setiap peserta yang termasuk dalam kemitraan dilarang menjadi peserta baik secara sendiri maupun sebagai anggota kemitraan yang lain pada paket pekerjaan yang sama.

B. DOKUMEN PENGADAAN 8.1 Dokumen pengadaan terdiri atas Dokumen Pemilihan dan 8. Isi Dokumen Dokumen Kualifikasi; Pengadaan 8.2 Dokumen Pemilihan meliputi: a. Pengumuman Pelelangan; b. Instruksi Kepada Peserta; c. Lembar Data Pemilihan; d. Bentuk Dokumen Penawaran: 1) Surat Penawaran; 2) Dokumen Usulan Teknis; 3) Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN; 4) Jaminan Penawaran; e. Bentuk Surat Perjanjian; f. Syarat-Syarat Umum Kontrak; g. Spesifikasi Teknis; h. Daftar Kuantitas; 8.3 Dokumen Kualifikasi 8.4 Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Pengadaan. Kelalaian menyampaikan keterangan yang disyaratkan dalam Dokumen Pengadaan atau menyampaikan Dokumen Penawaran yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan sepenuhnya merupakan risiko peserta. 8.5 Peserta dapat meminta penjelasan secara tertulis mengenai isi Dokumen Pengadaan kepada Pokja ULP sebelum batas akhir pemasukan penawaran. 8.6 Pokja ULP wajib menanggapi setiap permintaan penjelasan yang diajukan peserta secara tertulis. Dokumen Pengadaan e-Procurement Pengadaan Barang (dengan Pascakualifikasi)

7

9. Bahasa Dokumen Pengadaan

Dokumen Pengadaan beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses pengadaan menggunakan Bahasa Indonesia.

10. Pemberian Penjelasan

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

11. Perubahan Dokumen Pengadaan

11.1

11.2 11.3

12. Tambahan Waktu Pemasukan Dokumen Penawaran

Pemberian Penjelasan dilakukan secara online melalui aplikasi SPSE pada waktu yang ditentukan dalam LDP atau aplikasi SPSE, oleh ULP kepadapeserta yang terdaftar. Ketidakhadiran peserta secara online pada saat Pemberian Penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran. Apabila dipandang perlu, Pokja ULP melalui aanwijzer atau tim teknis yang ditunjuk ULP, dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan. Biaya peninjauan lapangan ditanggung oleh peserta. Pemberian Penjelasan mengenai isi Dokumen Pengadaan, pertanyaan dari peserta, jawaban dari Pokja ULP, perubahan substansi dokumen, serta keterangan lainnya tercatat dalam aplikasi SPSE sehingga tidak perlu dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP).. Jika dilaksanakan penjelasan lapangan dapat dibuat Berita Acara Penjelasan Lanjutan (BAPL). Apabila tidak ada satupun peserta yang hadir atau yang bersedia menandatangani BAPL, maka BAPL cukup ditandatangani aanwijzer atau tim teknis yang ditunjuk oleh anggota pokja ULP. Apabila terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Pokja ULP menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Pengadaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Pengadaan, maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Pengadaan awal. Peserta dapat mengunduh Adendum Dokumen Pengadaan yang diunggah Pokja ULPpada aplikasi SPSE. Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelum batas akhir waktu pemasukan penawaran, Pokja ULP dapat menetapkan Adendum Dokumen Pengadaan berdasarkan informasi baru yang mempengaruhi substansi Dokumen Pengadaan. Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan. Peserta diberitahu oleh Pokja ULP melalui email atau pengumuman dalam aplikasi SPSE untuk mengunduh Adendum Dokumen Pengadaan.

Dalam Adendum Dokumen Pengadaan, Pokja ULP dapat memberikan tambahan waktu untuk memasukkan Dokumen Penawaran dan melakukan pengunduran jadwal dalam aplikasi SPSE. Dokumen Pengadaan e-Procurement Pengadaan Barang (dengan Pascakualifikasi)

8

C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI 13.1 Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan 13. Biaya dalam penyampaian penawaran. Penyiapan 13.2 Pokja ULP tidak bertanggungjawab atas kerugian apapun Penawaran yang ditanggung oleh peserta. 14. Bahasa Penawaran

14.1 Semua Dokumen Penawaran harus menggunakan Bahasa Indonesia. 14.2 Dokumen penunjang yang terkait dengan Dokumen Penawaran dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa asing. 14.3 Dokumen penunjang yang berbahasa asing perlu disertai penjelasan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah penjelasan dalam Bahasa Indonesia.

15. Dokumen Penawaran

Dokumen Penawaran meliputi : a. Surat penawaran yang didalamnya tercantum masa berlaku penawaran dan mencantumkan harga penawaran; b. Surat Pernyataan (terlampir) c. Domisili Perusahaan (Scan dari yang Asli); d. Pengesahan badan hukum Perseroan (Scan dari yang Asli) e. Jaminan Penawaran asli ; f. Rincian harga penawaran (daftar kuantitas dan harga); g. Surat kuasa dari pemimpin/direktur utama perusahaan kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya (apabila dikuasakan); h. Surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (apabila ada); i. Dokumen penawaran teknis berupa :  Rincian Spesifikasi Teknis ;  Jaminan Purna Jual minimal 1 tahun, Jaminan Perawatan minimal 3 bulan dan Ketersedian Suku Cadang minimal 5 tahun ;  Surat dukungan dari Agen / Distributor yang meliputi pemberian garansi selama 1 (satu) tahun, Jaminan Perawatan, . selama 3 bulan dan jaminan ketersediaan suku cadang selama 5 (lima) tahun, Untuk peralatan rekayasa Surat dukungan yang meliputi pemberian garansi selama 1 (satu) tahun, Jaminan Perawatan selama 3 bulan dan jaminan ketersediaan suku cadang selama 5 (lima) tahun oleh bengkel dibuktikan dengan IUI (izin Usaha Industri) atau TDI (Tanda Daftar Industri) dengan mencantumkan merk serta type (Mesin yang impor jika di dukung oleh distributor indonesia harus di buktikan dengan Letter of Authorization) ;  Jadual Penyelesaian Pekerjaan;  Panduan Pengoperasian (SOP);  Materi Pelatihan;  Brosur Barang Asli atau Print-out dengan tandatangani serta di stempel oleh Agen/Distributor Untuk peralatan rekayasa melampirkan gambar teknis dengan di tandatangani oleh Bengkel yang dibuktikan dengan izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri. (Mesin yang impor jika di dukung oleh distributor indonesia harus di Dokumen Pengadaan e-Procurement Pengadaan Barang (dengan Pascakualifikasi)

9

buktikan dengan Letter of Authorization).;  Surat Penyataan Memberikan Pelatihan dan Uji Coba Peralatan berserta bahan bakunya (terlampir) j. Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN k. Dokumen kualifikasi secara elektronik pada www.lpse.kemenperin.go.id . 16. Harga Penawaran

16.1 Harga penawaran ditulis dengan jelas dalam angka dan huruf. 16.2 Untuk kontrak harga satuan, peserta mencantumkan harga satuan dan harga total untuk tiap mata pembayaran/pekerjaan dalam Daftar Kuantitas dan Harga. Jika harga satuan ditulis nol atau tidak dicantumkan maka pekerjaan dalam mata pembayaran tersebut dianggap telah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan pekerjaan tersebut tetap harus dilaksanakan. [untuk kontrak lump sum, peserta mencantumkan harga satuan untuk tiap mata pembayaran/pekerjaan dalam Daftar Kuantitas dan Harga, apabila dipersyaratkan]. 16.3 Biaya overhead dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan pengadaan barang ini diperhitungkan dalam total harga penawaran.

17. Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran

17.1 Semua harga dalam penawaran harus dalam bentuk Rupiah 17.2 Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang ini dilakukan sesuai dengan cara yang ditetapkan dalam LDP dan diuraikan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

18. Masa Berlaku Penawaran dan Jangka Waktu Pelaksanaan

18.1 Masa berlaku penawaran sesuai dengan ketentuan dalam LDP. 18.2 Dalam keadaan khusus, sebelum akhir masa berlakunya penawaran, Pokja ULP dapat meminta kepada seluruh peserta secara tertulis untuk memperpanjang masa berlakunya penawaran tersebut dalam jangka waktu tertentu. Konfirmasi perpanjangan dapat dilakukan secara elektronik,. Peserta Pengadaan dapat menyampaikan konfirmasi secara selektronik melalui e-mail. 18.3 Peserta dapat : a. menyetujui permintaan tersebut tanpa mengubah penawaran; b. menolak permintaan tersebut dan dapat mengundurkan diri secara tertulis dengan tidak dikenakan sanksi. 18.4 Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam LDP.

19. Pengisian Dokumen Kualifikasi

19.1 Peserta berkewajiban untuk mengisi dan melengkapi Formulir Isian Kualifikasi yang tersedia didalam aplikasi SPSE 19.2 Penandatanganan Formulir Isian Kualifikasi dilakukan dengan cara mengirimkan data kualifikasi setelah peserta melakukan login ke dalam aplikasi SPSE.

20. Bentuk Dokumen Penawaran

Dokumen Penawaran disampaikan dalam bentuk softcopy file yang telah dienkripsi menggunakan Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO) sebanyak 1 (satu) rangkap, ditandatangani secara Dokumen Pengadaan e-Procurement Pengadaan Barang (dengan Pascakualifikasi)

10

elektronik mengacu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 21. Jaminan Penawaran

21.1 Peserta menyerahkan Jaminan Penawaran dalam mata uang penawaran sesuai yang tercantum dalam LDP. 21.2 Jaminan Penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan; b. Jaminan Penawaran dimulai sejak tanggal terakhir pemasukan penawaran dan masa berlakunya tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam LDP; c. nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam Jaminan Penawaran; d. besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari nilai nominal yang ditetapkan dalam LDP; e. besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf; f. nama ULP yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama ULP yang mengadakan pelelangan; g. paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang dilelangkan; h. Jaminan Penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Pokja ULP diterima oleh Penerbit Jaminan; i. Jaminan Penawaran atas nama perusahaan kemitraan (Kerja Sama Operasi/KSO) harus ditulis atas nama perusahaan kemitraan. 21.3 Jaminan Penawaran dari pemenang lelang akan dikembalikan setelah pemenang lelang menyerahkan Jaminan Pelaksanaan. 21.4 Jaminan penawaran akan disita apabila: a. peserta terlibat KKN; b. calon pemenang dan calon pemenang 1 dan 2 tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi kualifikasi dengan alasan yang tidak dapat diterima; atau c. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri; 1) dengan alasan yang tidak dapat diterima atau gagal tanda tangan kontrak; atau 2) dengan alasan dapat diterima.

22. Pakta Integritas

22.1 Pakta integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan dan akan melaporkan terjadinya kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam pengadaan barang. 22.2 Pakta integritas harus disetujui oleh direktur utama/pimpinan perusahaan atau penerima kuasa dari direktur utama atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama, atau peserta perorangan. 22.3 Dengan mendaftar sebagai peserta lelang pada suatu paket Dokumen Pengadaan e-Procurement Pengadaan Barang (dengan Pascakualifikasi)

11

pekerjaan dalam aplikasi SPSE, maka Penyedia barang/jasa telah memberikan persetujuannya pada Pakta Integritas. D. PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN 23.1 Penyampulan Dokumen Penawaran dengan menggunakan 23. Penyampulan metode satufile. dan Penandaan File disampul secara elektronik dengan melakukan Sampul enskripsi/penyandian melalui Aplikasi Pengaman Dokumen Penawaran (APENDO). 23.2 Penyedia barang/jasa wajib mengetahui dan melaksanakan ketentuan penggunaan APENDO yang tersedia dan dapat diketahui pada saat mengoperasikan APENDO. 23.3 Dalam enskripsi/penyandian dokumen penawaran menjadi tanggung jawab penuh penyedia 24. Penyampaian Dokumen Penawaran

24.1 Peserta menyampaikan penawaran dengan cara men-scan semua dokumen penawaran hardcopy menjadi softcopy (berformat PDF) lalu mengunggah (upload) file penawaran yang telah terenkripsi melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal yang ditetapkan dalam LDP. 24.2 Peserta tidak menyampaikan softcopy Dokumen Penawaran secara langsung atau melalui pos/jasa pengiriman. 24.3 Peserta dapat mengunggah file penawaran secara berulang untuk menggantikan/menimpa file penawaran sebelumnya, , sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran.

25. Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran

Penawaran harus disampaikan secara elektronik melalui aplikasi SPSE kepada Pokja ULP paling lambat pada waktu yang ditentukan dalam LDP atau aplikasi SPSE

26. Penawaran Terlambat

Setiap penawaran yang dikirim setelah batas akhir waktu pemasukan penawaran akan ditolak oleh aplikasi SPSE.

E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN 27.1 Pada tahap pembukaan penawaran, Pokja ULP 27. Pembukaan mengunduh (download) dan melakukan dekripsi file Penawaran penawaran tersebut dengan menggunakan APENDO pada waktu yang ditetapkan dalam LDP atau aplikasi SPSE. 27.2 Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta maka pelelangan dinyatakan gagal. 27.3 Pokja ULP tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran kecuali untuk yang terlambat memasukkan penawaran. 27.4 Dalam melakukan dekripsi file penawaran ternyata terjadi kerusakan file (Corrupted File) dan atau file penawaran yang tidak dapat terbaca Pokja ULP tidak bertanggung jawab. 27.5 Apabila terdapat kerusakan file (Corrupted File) dan atau file penawaran yang tidak dapat terbaca maka tidak dapat dievaluasi


12

28. Evaluasi Penawaran

28.1 Evaluasi penawaran dilakukan dengan metode evaluasi sistem Gugur. 28.2 Sebelum evaluasi penawaran, dilakukan koreksi aritmatik dengan ketentuan: a. volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; b. apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah; dan c. jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong. 28.3 [Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat semula.] [Koreksi aritmatik untuk penawaran kontrak lump sump yang melampirkan daftar kuantitas dan harga hanya dilakukan untuk menyesuaikan volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan tanpa mengubah nilai penawaran.] Pokja ULP memasukan hasil penawaran terkoreksi pada fasilitas yang tersedia dalam aplikasi SPSE. 28.4 Berdasarkan hasil koreksi aritmatik, Pokja ULP menyusun urutan dari penawaran terendah. 28.5 Pelaksanaan evaluasi dilakukan ULP terhadap 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik. 28.6 Apabila setelah koreksi aritmatik terdapat kurang dari 3 (tiga) penawar yang menawar harga kurang dari HPS maka proses lelang tetap dilanjutkan dengan melakukan evaluasi penawaran. 28.7 Pokja ULP melakukan evaluasi penawaran yang meliputi: a. evaluasi administrasi; b. evaluasi teknis; dan c. evaluasi harga; 28.8 Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut: a. Pokja ULP dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran; b. penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat; c. penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah: 1) penyimpangan dari Dokumen Pemilihan yang mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau 2) penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan di luar ketentuan Dokumen Pemilihan yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak Dokumen Pengadaan e-Procurement Pengadaan Barang (dengan Pascakualifikasi)

13

sehat dan/atau tidak adil diantara peserta yang memenuhi syarat. d. para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Pokja ULP selama proses evaluasi; e. ULP dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan: 1) Peserta tidak mengikuti pemberian penjelasan; dan/atau 2) kesalahan yang tidak substansial,; f. apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta, Pokja ULP dan/atau PPK, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka: 1) peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam; 2) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (apabila ada); dan 3) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 2), maka pelelangan dinyatakan gagal. 28.9 Evaluasi Administrasi: a. evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi; b. penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila: 1) syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pemilihan dipenuhi/dilengkapi; 2) surat penawaran: a) ditandatangani oleh: (1) direktur utama/pimpinan perusahaan; (2) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya; (3) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; (4) pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama; atau (5) peserta perorangan. b) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud huruf a) adalah dengan menggunakan aplikasi tanda tangan elektronik. c) Ketiadaan penggunaan aplikasi tanda tangan elektronik maka surat penawaran tetap dianggap sah. d) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam LDP; e) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam LDP; dan f) bertanggal. Dokumen Pengadaan e-Procurement Pengadaan Barang (dengan Pascakualifikasi)

14

3) surat Jaminan Penawaran c. Pokja ULP mengkonfirmasi dan mengklarifikasi secara tertulis substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Penawaran kepada penerbit jaminan. Dalam hal penyedia barang/jasa hanya mengirimkan softcopy jaminan penawaran dan tidak mengirimkan jaminan penawaran asli, penyedia barang/jasa tersebut tidak dapat digugurkan dalam tahap evaluasi administrasi jika hasil konfirmasi kepada penerbit jaminan menyatakan bahwa jaminan tersebut dapat dicairkan. d. Pokja ULP dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan; e. peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis; f. apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis; dan g. apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka pelelangan dinyatakan gagal. h. Pokja ULP memasukan hasil evaluasi administrasi pada aplikasi SPSE, termasuk alasan ketidaklulusan peserta dalam evaluasi administrasi. 28.10 Evaluasi Teknis: a. evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi; b. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan; c. evaluasi teknis dilakukan dengan sistem Gugur, dengan ketentuan : 1) Pokja ULP menilai persyaratan teknis dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan. 2) Spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh brosur atau gambar- gambar 3) Jadwal waktu penyerahan tidak lebih sebagaimana ditetapkan dalam LDP 4) Identitas (jenis, tipe dan merek) yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas berdasarkan contoh brosur atau gambar- gambar. 5) Jaminan purnajual sesuai masing-masing barang. 6) Pokja ULP (apabila diperlukan) dapat meminta uji mutu/teknis/fungsi untuk bahan/alat tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan; d. apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Pokja ULP melakukan klarifikasi dengan peserta. Dalam klarifikasi, peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran; e. peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan dengan evaluasi harga ; f. apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi teknis, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi harga; g. apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka pelelangan dinyatakan gagal. Dokumen Pengadaan e-Procurement Pengadaan Barang (dengan Pascakualifikasi)

15

i. Pokja ULP memasukan hasil evaluasi teknis pada aplikasi SPSE, termasuk alasan ketidaklulusan peserta dalam evaluasi teknis. 28.11 Evaluasi Harga a. Unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau penting, dengan ketentuan: 1) total harga penawaran terhadap nilai total HPS: a) apabila total harga penawaran melebihi nilai total HPS, dinyatakan gugur; dan b) apabila semua harga penawaran di atas nilai total HPS, pelelangan dinyatakan gagal. 2) harga satuan penawaran timpang yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh perseratus) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, dilakukan klarifikasi. Apabila setelah dilakukan klarifikasi ternyata harga satuan penawaran tersebut timpang, maka harga satuan penawaran timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Dokumen Pemilihan; 3) mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan. Harganya dianggap termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya; 4) [untuk kontrak lump sum: a) apabila ada perbedaan antara penulisan nilai harga penawaran antara angka dan huruf maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf; b) apabila penawaran dalam angka tertulis dengan jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas, maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan angka; atau c) apabila penawaran dalam angka dan huruf tidak jelas, maka penawaran dinyatakan gugur] b. Dilakukan evaluasi kewajaran harga dengan ketentuan sebagai berikut: 1) klarifikasi dalam hal penawaran komponen dalam negeri berbeda dibandingkan dengan perkiraan Pokja ULP; 2) klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran di bawah 80% (delapan puluh perseratus) HPS dengan ketentuan: a) apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang, harus bersedia untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS; atau b) apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan, maka penawarannya digugurkan dan Jaminan Penawaran disita untuk negara serta dimasukkan dalam Daftar Hitam. c. Apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/ persekongkolan), maka pelelangan dinyatakan gagal dan peserta yang terlibat dimasukkan dalam Daftar Hitam. Dokumen Pengadaan e-Procurement Pengadaan Barang (dengan Pascakualifikasi)

16

d. Dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenang memiliki harga penawaran yang sama, maka Pokja ULP memilih peserta yang mempunyai kemampuan teknis lebih besar dan hal ini dicatat dalam Berita Acara. e. Pokja ULP menyusun urutan 3 (tiga) penawaran sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) 28.12 Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/ persekongkolan) antara peserta, Pokja ULP dan/atau PPK, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka: a. peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam; b. anggota Pokja ULP dan/atau PPK yang terlibat persekongkolan diganti, dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana; c. proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (apabila ada); dan d. apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka (3), maka pelelangan dinyatakan gagal. 29. Evaluasi Kualifikasi

29.1 Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang lelang serta pemenang cadangan. 29.2 Evaluasi kualifikasi dilakukan dengan menggunakan metode penilaian sistem gugur. 29.3 Peserta dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi apabila: a. Data kualifikasi secara elektronik: b. Memiliki izin usaha SIUP Kecil KBLI 2005: 51501 (Perdagangan besar mesin-mesin, suku cadang, dan perlengkapannya); KBLI 2009 : 46511 (Perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer); c. Dengan mengirimkan data kualifikasi secara elektronik menyetujui pernyataan bahwa perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya; d. Dengan mengirimkan data kualifikasi secara elektronik menyetujui salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam; e. memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan) minimal tahun 2010 dan SSP pasal 25/29 tahunan 2010 atau Surat Keterangan Fiskal (SKF) minimal tahun pajak 2009 serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan. (minimal Mar 2011, April 2011 dan Mei 2011); f. memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak dikecualikan bagi Dokumen Pengadaan e-Procurement Pengadaan Barang (dengan Pascakualifikasi)

17

Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; g. memiliki kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non kecil dan kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha Mikro, Usaha Kecil serta koperasi kecil; h. dalam hal peserta akan melakukan kemitraan: 1) peserta wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut; dan 2) untuk perusahaan yang melakukan kemitraan, evaluasi persyaratan pada huruf a) sampai dengan huruf g) dilakukan untuk setiap perusahaan yang melakukan kemitraan. 29.4 Evaluasi kualifikasi dalam proses pascakualifikasi sudah merupakan ajang kompetisi, maka data yang kurang tidak dapat dilengkapi. 29.5 Tatacara evaluasi dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Kualifikasi. 29.6 Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi kualifikasi, maka lelang dinyatakan gagal. 30. Pembuktian Kualifikasi

30.1 Pembuktian kualifikasi terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilakukan setelah evaluasi kualifikasi. 30.2 Peserta akan diundang melalui surat elektronik (e-mail) ke e-mail peserta untuk melakukan pembuktian kualifikasi. 30.3 Apabila peserta yang diundang dalam waktu 1 x 24 jam dari waktu yang ditetapkan pada surat undangan elektronik (e-mail) tidak hadir maka peserta dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan gugur. 30.4 Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan perbedaan antara yang ada di Data Penyedia beserta dokumen softcopynya, maka peserta digugurkan, jika ditemukan ada pemalsuan data badan usaha dan pengurus dimasukkan dalam Daftar Hitam. 30.5 Jika dikemudian hari ditemui bahwa data informasi serta dokumen softcopy pada Data Penyedia yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka akan dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganPembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen dan meminta salinannya. 30.6 Pokja ULP melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan. 30.7 Apabila tidak ada penawaran yang lulus pembuktian kualifikasi, maka lelang dinyatakan gagal.

F. PENETAPAN PEMENANG PELELANGAN 31. Pengumuman 31.1 Sebelum Penetapan Pemenang Pokja ULP dapat meminta Pemenang salinan Hardcopy dokumen penawaran untuk menyocokan Dokumen Pengadaan e-Procurement Pengadaan Barang (dengan Pascakualifikasi)

18

dengan softcopynya yang dikirim ke aplikasi SPSE.

31.2 Apabila antara Hardcopy dan Softcopy tidak sama maka maka peserta digugurkan, badan usaha dan/atau pengurusnya dimasukkan dalam Daftar Hitam. 31.3 Pokja ULP mengumumkan pemenang di aplikasi SPSE, website sebagaimana yang tercantum dalam LDP dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat yang memuat sekurang-kurangnya: a. nama paket pekerjaan dan nilai total HPS; b. nama dan alamat penyedia; c. harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi; d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan e. hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga. 32. Sanggahan

32.1 Peserta dapat menyampaikan sanggahan secara elektronik

32.2

32.3

32.4 32.5

33. Sanggahan Banding

melalui aplikasi SPSE atas penetapan pemenang kepada Pokja ULP dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang, disertai bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan disampaikan secara off line kepada PPK, PA/KPA dan APIP Kementerian Perindustrian. Sanggahan diajukan oleh peserta apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi: a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan; b. rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau c. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja ULP dan/atau pejabat yang berwenang lainnya. Pokja ULP wajib memberikan jawaban secara elektronik melalui aplikasi SPSE atas semua sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima surat sanggahan. Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Pokja ULP menyatakan pelelangan gagal. Sanggahan yang disampaikan secara off line, bukan kepada Pokja ULP atau disampaikan diluar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan akan ditindaklanjuti secara off line atau secara elektronik di luar aplikasi SPSE.

33.1 Peserta

yang tidak sependapat dengan jawaban sanggahan dari Pokja ULP, dapat mengajukan sanggahan banding secara tertulis kepada Menteri Perindustrian paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan, dengan tembusan kepada PPK, Pokja ULP, APIP Kementerian Perindustrian. 33.2 Menteri Perindustrian wajib memberikan jawaban secara tertulis atas semua sanggahan banding paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah surat sanggahan banding diterima. 33.3 Peserta yang akan melakukan sanggahan banding harus memberikan Jaminan Sanggahan Banding yang ditujukan kepada Pokja ULP sebesar 2‰ (dua perseribu) dari HPS atau paling tinggi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Dokumen Pengadaan e-Procurement Pengadaan Barang (dengan Pascakualifikasi)

19

rupiah) dengan masa berlaku 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pengajuan sanggahan banding. 33.4 Sanggahan banding menghentikan proses pelelangan. 33.5 Sanggahan banding yang disampaikan bukan kepada Menteri Perindustrian atau disampaikan diluar masa sanggah banding, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti. G. PENUNJUKAN PEMENANG 34.1 Pokja ULP membuat dan mengunggah Berita Acara Hasil 34. Penunjukan Pelelangan (BAHP) ke dalam aplikasi SPSE sebagai dasar Penyedia/Jasa bagi PPK untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ). 34.2 PPK menerbitkan SPPBJ dengan ketentuan: a. tidak ada sanggahan dari peserta; b. sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar; atau c. masa sanggah dan/atau masa sanggah banding berakhir. 34.3 Penyedia yang ditunjuk wajib menerima keputusan tersebut, dengan ketentuan: a. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh Pokja ULP, maka Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara; atau b. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang tidak dapat diterima secara obyektif oleh Pokja ULP, maka Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara serta dimasukkan dalam Daftar Hitam. 34.4 Apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka penunjukan pemenang dapat dilakukan kepada pemenang cadangan sesuai dengan urutan peringkat, selama masa surat penawaran dan Jaminan Penawaran pemenang cadangan masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya. 34.5 Apabila semua pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka pelelangan dinyatakan gagal oleh PA/KPA setelah mendapat laporan dari PPK. 34.6 SPPBJ diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang, apabila tidak ada sanggahan. 34.7 SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah semua sanggahan dan sanggahan banding dijawab. 34.8 Dalam SPPBJ disebutkan bahwa penyedia harus menyiapkan Jaminan Pelaksanaan sebelum penandatanganan kontrak. 34.9 Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, maka diberitahukan kepada PA/KPA untuk diputuskan dengan ketentuan: a. apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, dilakukan evaluasi ulang atau pelelangan dinyatakan gagal; Dokumen Pengadaan e-Procurement Pengadaan Barang (dengan Pascakualifikasi)

20

atau apabila PA/KPA sependapat dengan ULP, PA/KPA memutuskan penetapan pemenang oleh ULP bersifat final dan PA/KPA memerintahkan PPK untuk mengeluarkan SPPBJ. 34.10 Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

b.

35. Kerahasiaan Proses dan BAHP

35.1 Evaluasi penawaran yang disimpulkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) oleh Pokja ULP bersifat rahasia sampai dengan saat pengumuman pemenang. 35.2 Pokja ULP menuangkan hal lain terkait proses pemilihan penyedia barang/jasa yang tidak dapat diakomodir dalam aplikasi SPSE dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP).

H. PELELANGAN GAGAL 36. Pelelangan Gagal 36.1 Pokja ULP menyatakan Pelelangan gagal, apabila: a. jumlah peserta yang memasukan Dokumen Penawaran kurang dari 3 (tiga); b. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran; c. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat; d. [harga penawaran terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuan dan Kontrak gabungan lump sum dan Harga Satuan lebih tinggi dari HPS;] [seluruh harga penawaran yang masuk untuk Kontrak Lump Sum di atas HPS;] e. sanggahan dari peserta atas pelaksanaan pelelangan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan Dokumen Pengadaan ternyata benar; f. sanggahan dari peserta atas kesalahan substansi Dokumen Pengadaan ternyata benar; atau g. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi. 36.2 Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur menyatakan pelelangan gagal, apabila: a. Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ karena proses Pelelangan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010; b. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan ULP dan/atau PPK ternyata benar; c. dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pelelangan dinyatakan benar oleh pihak berwenang; d. sanggahan dari Penyedia atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Penyedia ternyata benar; e. Dokumen Pengadaan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010; f. pelaksanaan Pelelangan tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Pengadaan; Dokumen Pengadaan e-Procurement Pengadaan Barang (dengan Pascakualifikasi)

21

g.

calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri; atau h. pelaksanaan Pelelangan melanggar Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010. 36.3 Menteri Perindustrian selaku PA menyatakan pelelangan gagal, apabila: a. Sanggahan banding dari peserta atas terjadinya pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan pelelangan yang melibatkan KPA, PPK dan/atau Pokja ULP, ternyata benar; atau b. Pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN yang melibatkan KPA, ternyata benar 36.4 Setelah pelelangan dinyatakan gagal, maka Pokja ULP memberitahukan kepada seluruh peserta. 36.5 Setelah pemberitahuan adanya pelelangan gagal, maka Pokja ULP meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya pelelangan gagal, untuk menentukan langkah selanjutnya, yaitu melakukan: a. evaluasi ulang; b. penyampaian ulang Dokumen Penawaran; c. pelelangan ulang; atau d. penghentian proses pelelangan I. SURAT JAMINAN PELAKSANAAN 37. Surat Jaminan 37.1 Peserta berkewajiban untuk menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan Pelaksanaan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah SPPBJ diterbitkan. 37.2 Surat Jaminan Pelaksanaan memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan; b. Jaminan Pelaksanaan dimulai sejak tanggal kontrak dan masa berlakunya tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam LDP; c. nama penyedia sama dengan nama yang tercantum dalam surat Jaminan Pelaksanaan; d. besaran nilai Jaminan Pelaksanaan tidak kurang dari nilai jaminan yang ditetapkan dalam LDP; e. besaran nilai Jaminan Pelaksanaan dicantumkan dalam angka dan huruf; f. nama PPK yang menerima Jaminan Pelaksanaan sama dengan nama PPK yang mengadakan pelelangan; dan g. paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang tercantum dalam SPPBJ. h. Jaminan Pelaksanaan harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Pokja ULP diterima oleh Penerbit Jaminan; i. Jaminan Pelaksanaan atas nama perusahaan kemitraan (Kerja Sama Operasi/KSO) harus ditulis atas nama perusahaan kemitraan. 37.3 PPK mengkonfirmasi dan mengklarifikasi secara tertulis substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Pelaksanaan Dokumen Pengadaan e-Procurement Pengadaan Barang (dengan Pascakualifikasi)

22

kepada penerbit jaminan

37.4 Kegagalan Penyedia yang ditunjuk untuk menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan dipersamakan dengan penolakan untuk menandatangani Kontrak. 37.5 Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan Surat Jaminan Pelaksanaan diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak. J. PENANDATANGANAN KONTRAK 38. Penandatanganan 38.1 Penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan SPPBJ, dan Kontrak setelah penyedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan, dengan ketentuan: a. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh perseratus) sampai dengan 100% (seratus perseratus) nilai total HPS adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak; b. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran terkoreksi atau dibawah 80% (delapan puluh perseratus) nilai HPS adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS; dan c. masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai serah terima Barang berdasarkan Kontrak. 38.2 PPK dan penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi Dokumen Pengadaan sampai dengan penandatanganan Kontrak, kecuali perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan yang melewati batas tahun anggaran. 38.3 Perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan dilakukan setelah mendapat persetujuan kontrak tahun jamak. 38.4 PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep Kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak. 38.5 Menetapkan urutan hirarki bagian-bagian Dokumen Kontrak dalam Surat Perjanjian, dengan maksud apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka berlaku urutan sebagai berikut: a. adendum Surat Perjanjian; b. pokok perjanjian; c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga; d. syarat-syarat umum Kontrak; e. spesifikasi khusus; f. spesifikasi umum; g. gambar-gambar; dan h. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP. 38.6 Banyaknya rangkap Kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu: a. sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli, terdiri dari: 1) Kontrak asli pertama untuk PPK dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia; dan 2) Kontrak asli kedua untuk penyedia dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK; b. rangkap Kontrak lainnya tanpa dibubuhi materai, apabila Dokumen Pengadaan e-Procurement Pengadaan Barang (dengan Pascakualifikasi)

23

diperlukan. 38.7 Penandatanganan Kontrak yang kompleks dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli hukum Kontrak. 38.8 Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama Penyedia adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau penyedia perorangan. 38.9 Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada poin 38.8 diatas, dapat menandatangani Kontrak, sepanjang mendapat kuasa/pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak. 38.10 Surat Pesanan (SP) diterbitkan Pejabat Pembuat Komitmen selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penandatanganan kontrak. 38.11 SP harus sudah disetujui/ditandatangani oleh penyedia sesuai dengan yang dipersyaratkan dengan dibubuhi materai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal penerbitan SP. 38.12 Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SP dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak


24

BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN 1. Lingkup Pekerjaan

1.1 Pokja : Pokja 3 ULP : Kementerian Perindustrian Alamat ULP Jl. Gatot Subroto Kav 52 - 53 Website: www.lpse.kemenperin.go.id 1.2 Nama paket pekerjaan: Pengadaan Infrastruktur Sistem Informasi Industri Kimia Hilir Berbasis Web 1.3 Uraian singkat pekerjaan Pengadaan Infrastruktur Sistem Informasi Industri Kimia Hilir Berbasis Web 1.4 Jangka waktu penyelesaian pekerjaan: 60(Enam Puluh) hari kalender.

2. Sumber Dana

Pekerjaan ini dibiayai dari DIPA Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur

3. Metode Pemilihan

Pemilihan penyedia ini Pelelangan Lelang Umum.

4. Peserta Yang Dapat Mengikuti Pemilihan 5. Pemberian Penjelasan Dokumen Pemilihan

Pemilihan ini terbuka dan diikuti oleh penyedia dalam negeri yang berbentuk Badan Usaha

6. PENINJAUAN LAPANGAN [Apabila Diperlukan]

Peninjauan Lapangan akan dilaksanakan pada: Hari : Senin Tanggal : 26 September 2011 Waktu : 12:00 s/d 13:00 Tempat : Kementerian Perindustrian

dilaksanakan

dengan

metode

Pemberian Penjelasan Dokumen Pemilihan akan dilaksanakan pada: Hari : Senin Tanggal : 26 September 2011 Waktu : 10:00 s/d 11:59

7. Mata Uang Penawaran Dan Cara Pembayaran

7.1 Mata uang yang digunakan Rupiah 7.2 Pembayaran dilakukan dengan cara Lumpsum

8. Tujuan dan Masa Berlakunya Penawaran

8.1 Jaminan di tujukan kepada ULP Kementerian Perindustrian 8.2 Masa berlaku penawaran selama 30 (Tiga Puluh) hari kalender sejak batas akhir waktu pemasukan penawaran.

9. Jaminan Penawaran

9.1 Besarnya jaminan penawaran adalah: Rp. 5.400.000 (Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) 9.2 Masa berlakunya jaminan penawaran 60 hari kalender

10. Tempat Dan Alamat Pengiriman Jaminan Atau Contoh Produk

Nama Tempat : ULP Kementerian Perindustrian Alamat: Jl. Gatot Subroto Kav 52 - 53 Jakarta

11. Batas Akhir Waktu Penyampaian Penawaran

Batas akhir waktu penyampaian penawaran : Hari : Kamis Tanggal : 29 September 2011 Standar Dokumen Pengadaan e-Procurement Pengadaan Barang (dengan Pascakualifikasi)

25

12. Pembukaan Penawaran

13. Evaluasi Penawaran 14. Sanggahan, Sanggahan Banding Dan Pengaduan

Jam : 16:00 Pembukaan penawaran: Hari : Jumat Tanggal :30 September 2011 Jam : 16:01 Metoda evaluasi penawaran dilakukan dengan sistem Gugur. 15.1 Sanggahan ditujukan kepada ULP Kementerian Perindustrian 15.2 Tembusan sanggahan ditujukan kepada : a. PPK Direktorat Industri Kimia Hilir b. PA/KPA Kementerian Perindustrian c. Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian 15.3 Sanggahan Banding ditujukan kepada Menteri Perindustrian 15.4 Tembusan sanggahan banding ditujukan kepada a. PPK Direktorat Industri Kimia Hilir b. PA/KPA Kementerian Perindustrian c. Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian 15.5 Pengaduan ditujukan kepada APIP Kementerian Perindustrian

15. Jaminan Sanggahan Banding

16.1 Besarnya jaminan sanggahan banding Rp.540.000 (Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) [diisi sebesar 20/00 (dua perseribu) dari nilai total HPS atau paling tinggi sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)]. 16.2 Jaminan sanggahan banding ditujukan kepada ULP Kementerian Perindustrian.

16. Jaminan Pelaksanaan

17.1 Nilai jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak. 17.2 Besarnya jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah (lebih kecil dari 80% HPS), dinaikkan menjadi sekurang-kurangnya 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS. 17.3 Masa berlakunya jaminan pelaksanaan sekurangkurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan.

17. Penyelesaian Perselisihan

Penyelesaian Perselisihan dapat dilakukan dengan pilihan hukum sebagai berikut: 1. di pengadilan; atau 2. di luar pengadilan atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) , melalui: a. Mediasi; b. Konsiliasi; c. Arbitrase/Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) [disebutkan pilihan hukum yang disepakati bersama]

Standar Dokumen Pengadaan e-Procurement Pengadaan Barang (dengan Pascakualifikasi)

26

BAB V. DATA KUALIFIKASI (DK) A. Lingkup Kualifikasi

Nama Pokja ULP: Pokja 3 Alamat Pokja ULP: Jl. Gatot Subroto Kav 52 - 53 Jakarta Nama paket pekerjaan: Pengadaan Infrastruktur Sistem Informasi Industri Kimia Hilir Berbasis Web

B. Dokumen Kualifikasi

Dokumen Kualifikasi terdiri dari :

 Data Kualifikasi yaitu semua isian informasi dan data Penyedia yang diisi (input) pada tab menu Data Penyedia tiap-tiap penyedia beserta file hasil pemindahan (scan) dari dokumen Asli.

BAB VI BENTUK DOKUMEN PENAWARAN Standar Dokumen Pengadaan e-Procurement Pengadaan Barang (dengan Pascakualifikasi)

27

A.

BENTUK SURAT PENAWARAN PENYEDIA BERBENTUK BADAN USAHA [KOP PERUSAHAAN]

Nomor : Lampiran :

_______, _____________ 20___

Kepada Yth.: Pokja 3 ULP Kementerian Perindustrian di Jakarta Perihal

: Penawaran Pekerjaan Pengadaan Infrastruktur Sistem Informasi Industri Kimia Hilir Berbasis Web

Setelah mempelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan serta Pejelasan lelang dari Pengumuman Pengadaan nomor 444/SJ-IND/ULP/9/2011, tanggal 20 September 2011 dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan Pengadaan Infrastruktur Sistem Informasi Industri Kimia Hilir Berbasis Web sebesar Rp. ____________ ( _____________________ ). Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama ____ (______________________) hari kalender sejak batas akhir waktu pemasukan penawaran. Penawaran ini berlaku selama ____ (_______________________) hari kalender sejak pembukaan penawaran. Sesuai dengan persyaratan Dokumen Pengadaan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan: 1. Hasil pemindaian (scan) Jaminan Penawaran ; 2. Rincian harga penawaran (daftar Kuantitas dan Harga); 3. [Hasil Pemindaian Surat perjanjian kemitraan/Kerja Sama Operasi] jika ada ; 4. Dokumen Administrasi, Teknis dan Harga 5. Formulir rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan. PT/CV/Firma/Kemitraan ____________ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama] Ttd dan Stempel

.......................... Jabatan

B.

BENTUK SURAT PERNYATAAN KOP PERUSAHAAN Standar Dokumen Pengadaan e-Procurement Pengadaan Barang (dengan Pascakualifikasi)

28

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama Jabatan Alamat

: : :

……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ………………………………………………………

Dengan ini menyatakan : 1. Bukan Pegawai Negeri Sipil. 2. Bersedia dan sanggup untuk tunduk kepada ketentuan peraturan yang berlaku dan Dokumen Pengadaan untuk pekerjaan ini 3. Tidak Masuk daftar Hitam Pada Suatu Instansi Pemerintah atau Swasta 4. Tidak dalam Pengawasan Pengadilan, tidak pailit atau tidak sedang mengalami Sanksi Pidana 5. Data dan informasi dalam dokumen yang disampaikan selama proses pengadaan adalah benar. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

................, ……………………….. 2011 PT/CV/Firma/Koperasi................... Ttd dan Cap Perusahaan Materai 6.000,Nama Jelas Jabatan

C.

BENTUK SURAT PENYATAAN MEMBERIKAN PELATIHAN DAN UJI COBA PERALATAN BERSERTA BAHAN BAKUNYA KOP PERUSAHAAN Standar Dokumen Pengadaan e-Procurement Pengadaan Barang (dengan Pascakualifikasi)

29

SURAT PERNYATAAN SURAT PENYATAAN MEMBERIKAN PELATIHAN DAN UJI COBA PERALATAN BERSERTA BAHAN BAKUNYA

Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama Jabatan Alamat

: : :

……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ………………………………………………………

Dengan ini menyatakan : Jika perusahaan kami ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan ..........(diisi nama pekerjaan)........, akan memberikan pelatihan penggunaan barang yang kami tawarkan serta melakukan uji coba peralatan beserta bahan bakunya. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

................, ……………………….. 2011 PT/CV/Firma/Koperasi................... Ttd dan Cap Perusahaan Materai 6.000,Nama Jelas Jabatan

D.

BENTUK PERJANJIAN KEMITRAAN UNTUK KERJASAMA OPERASI (KSO) SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN KERJASAMA OPERASI (KSO) Standar Dokumen Pengadaan e-Procurement Pengadaan Barang (dengan Pascakualifikasi)

30

MENIMBANG : BAHWA, Sehubungan dengan pelelangan pekerjaan ______________________________ yang pembukaan penawarannya akan dilakukan di _______________________ pada tanggal __________________________ 20____, maka ______________________________________ (nama peserta 1); ______________________________________ (nama peserta 2); ______________________________________ (nama peserta 3); ____________________________________________________dst bermaksud untuk mengikuti pelelangan dan pelaksanaan kontrak secara bersama-sama dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO). MENYETUJUI DAN MEMUTUSKAN: BAHWA, 1. Secara bersama-sama: a. Membentuk KSO dengan nama kemitraan adalah__________________ b. Menunjuk ____________________________ (nama peserta 1) sebagai perusahaan utama (leading firm) untuk KSO dan mewakili serta bertindak untuk dan atas nama KSO. c. Menyetujui apabila ditunjuk sebagai pemenang, wajib bertanggung jawab baik secara bersama-sama atau masing-masing atas semua kewajiban sesuai ketentuan dokumen kontrak. 2. Keikutsertaan modal (sharing) setiap perusahaan dalam KSO adalah: Peserta 1 ______% (_____________________________________persen) Peserta 2 ______% (_____________________________________persen) Peserta 3 ______% (_____________________________________persen) __________________________________________________dst 3. Masing-masing peserta anggota KSO, akan mengambil bagian sesuai sharing tersebut pada butir 2. dalam hal pengeluaran, keuntungan, dan kerugian dari KSO. Pembagian sharing dalam KSO ini tidak akan diubah baik selama masa penawaran maupun sepanjang masa kontrak, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan persetujuan bersama secara tertulis dari masing-masing anggota KSO. Terlepas dari sharing yang ditetapkan diatas, masing-masing anggota KSO akan melakukan pengawasan penuh terhadap semua aspek pelaksanaan dari perjanjian ini, termasuk hak untuk memeriksa keuangan, perintah pembelian, tanda terima, daftar peralatan dan tenaga kerja, perjanjian subkontrak, surat-menyurat, teleks, dan lain-lain. 4. Wewenang menandatangani untuk dan atas nama KSO diberikan kepada ______________________________ (nama wakil peserta yang diberi kuasa) dalam kedudukannya sebagai direktur utama/direktur pelaksana ___________________(nama peserta 1) berdasarkan persetujuan tertulis*) dari____________________(nama peserta 2) dan__________________ (nama peserta 3) __________ dan seterusnya sehubungan dengan substansi dan semua ketentuan dalam semua dokumen yang akan di tandatangani. 5. Perjanjian ini akan berlaku sejak tanggal ditandatangani. 6. Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila pelelangan tidak dimenangkan oleh perusahaan KSO. 7. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap _____ (_______________________) yang masingmasing mempunyai kekuatan hukum yang sama. DENGAN KESEPAKATAN INI semua anggota KSO membubuhkan tanda tangan di________________pada hari__________ tanggal_____________________ bulan_____________, tahun________________________________________ Standar Dokumen Pengadaan e-Procurement Pengadaan Barang (dengan Pascakualifikasi)

31

Penyedia 1 (_______________)

Penyedia 2 (________________)

Penyedia 3 (________________)

dst (_________________)

Disahkan oleh NOTARIS*)

(________________________)

*) dapat disahkan setelah kemitraan ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan dengan ketentuan persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut tidak berubah.


32

E.

BENTUK FORMULIR REKAPITULASI PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)

KOP SURAT PERUSAHAAN Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN1 Nama Penyedia Barang Alamat Paket Pengadaan Proyek/Satuan Kerja No. Pengadaan

: : : : :

Uraian Barang

LN

Nilai Kontrak2 (Rp) TOTAL DN Rp % KDN3

TKDN Barang Rp

%

I. Bahan (Material) Langsung II. Tenaga Kerja Langsung III. Biaya Tidak Langsung Pabrik (factory overhead) Total Barang Capaian nilai TKDN di atas dinyatakan sendiri oleh PT/CV . . ............. . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2010 tanda tangan & cap perusahaan .............. Jabatan

1

Tingkat Komponen Dalam Negeri Nilai Barang dapat diambil dari nilai kontrak. 3 Komponen Dalam Negeri 2


33

CONTOH

F.

BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI BANK

[Kop Bank Penerbit Jaminan] GARANSI BANK sebagai JAMINAN PENAWARAN No. ____________________ Yang bertanda tangan dibawah ini: __________________________________ dalam jabatan selaku _______________________________________________ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ______________[nama bank] berkedudukan di _________________________________________ [alamat] untuk selanjutnya disebut: PENJAMIN dengan ini menyatakan akan membayar kepada: Nama : ULP Kementerian Perindustrian Alamat : Jl. Gatot Subroto Kav 52 - 53 Jakarta selanjutnya disebut: PENERIMA JAMINAN sejumlah uang Rp _____________________________________ (terbilang _______________________________________________________) Jaminan Penawaran dalam bentuk garansi bank, apabila: Nama : _____________________________ [peserta pelelangan] Alamat : ______________________________________________ selanjutnya disebut:

sebagai

YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa: a. Yang Dijamin menarik kembali penawarannya selama dilaksanakannya pelelangan atau sesudah dinyatakan sebagai pemenang. b. Yang Dijamin tidak: 1) menyerahkan Jaminan Pelaksanaan yang diperlukan. 2) menandatangani Kontrak dan dokumen perikatan lain sebagaimana yang diharuskan dalam Dokumen Pengadaan. 3) hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi kualifikasi dalam hal pelelangan dilakukan dengan Pasca kualifikasi. c. Yang Dijamin terlibat Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pengadaan yang diikuti oleh Yang Dijamin. Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Garansi Bank sebagai Jaminan Penawaran berlaku selama __________ (____________) hari kalender, dari tanggal _____________________ s/d____________________ 2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari penerima jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagai Jaminan Penawaran sebagaimana tercantum dalam butir 1. Standar Dokumen Pengadaan e-Procurement Pengadaan Barang (dengan Pascakualifikasi)

34

3.

4.

5. 6.

Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Garansi Bank sebagai Jaminan Penawaran ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain. Mengenai segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank sebagai Jaminan Penawaran ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri ________di ___________[alamat].

Dikeluarkan di : _________ Pada tanggal : ___________ Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mencocokkan Garansi ini

[Bank] ____________ Pemimpin


35

G.

BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN

CONTOH

[Kop Penerbit Jaminan] JAMINAN PENAWARAN Nomor Jaminan: ____________________

Nilai: _____________

1.

Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____________________[nama], _____________ [alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut PRINCIPAL, dan _____________________[nama], _____________ [alamat] , sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai SURETY, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada ULP Kementerian Perindustrian, Jl. Gatot Subroto Kav 52 - 53 Jakarta sebagai Pelaksana Pelelangan, selanjutnya disebut OBLIGEE atas uang sejumlah Rp ________________(terbilang___________________________)

2.

Maka kami, PRINCIPAL dan SURETY dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana PRINCIPAL tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan untuk pelaksanaan pelelangan pekerjaan ___________________________ yang diselenggarakan oleh OBLIGEE pada tanggal ______________ di _____________ [tanggal dan tempat pelelangan] Surat Jaminan ini berlaku apabila PRINCIPAL: a. menarik kembali penawarannya selama dilaksanakannya pelelangan atau sesudah dinyatakan sebagai pemenang. b. tidak: 1) menyerahkan Jaminan Pelaksanaan yang diperlukan. 2) menandatangani Kontrak dan dokumen perikatan lain sebagaimana yang diharuskan dalam Dokumen Pengadaan. 3) hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi kualifikasi dalam hal pelelangan dilakukan dengan Pasca kualifikasi. c. terlibat Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (____________) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal ___________ sampai dengan tanggal__________ Tuntutan pencairan atas surat Jaminan ini dilaksanakan oleh OBLIGEE secara tertulis kepada SURETY segera setelah PRINCIPAL cidera janji (Wanprestasi/default) sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Pengadaan. SURETY akan membayar kepada OBLIGEE sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan penagihan dari OBLIGEE berdasar Keputusan OBLIGEE mengenai pengenaan sanksi akibat PRINCIPAL cidera janji. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa SURETY melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata. Tuntutan pencairan terhadap SURETY berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

3.

4. 5.

6.

7.

8.

Ditanda tanganinya serta dibubuhi meterai di _____ pada tanggal _____ PRINCIPAL __________________ Standar Dokumen Pengadaan e-Procurement Pengadaan Barang (dengan Pascakualifikasi)

SURETY _________________

36

[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Dengan Kemitraan] PAKTA INTEGRITAS Kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama Jabatan

: __________[nama wakil sah badan usaha] : __________

Bertindak : PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitraan____________________[ untuk dan pilih yang sesuai dan cantumkan nama] atas nama 2. Nama Jabatan

: __________[nama wakil sah badan usaha] : __________

Bertindak : PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitraan____________________[ untuk dan pilih yang sesuai dan cantumkan nama] atas nama 3. ......[dan seterusnya, diisi sesuai dengan jumlah anggota kemitraan] dalam rangka pengadaan _________ pada ________ [isi sesuai dengan K/L/D/I] dengan ini menyatakan bahwa: 1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); 2. akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan ini; 3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana. __________[tempat], __[tanggal] __________[bulan] 20_____[tahun] [Nama Penyedia]

[Nama Penyedia]

[Nama Penyedia]

[tanda tangan], [nama lengkap]



[cantumkan tanda tangan dan nama setiap anggota Kemitraan]


37

BAB IX. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum 1. Definisi Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut: 1.1 Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang; 1.2 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD; 1.3 Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan Kepala Daerah untuk menggunakan APBD; 1.4 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang. 1.5 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan; 1.6 Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. 1.7 Penyedia adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang; 1.8 Sub penyedia adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak); 1.9 Kemitraan adalah kerja sama usaha antar penyedia baik penyedia nasional maupun penyedia asing, yang masingmasing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis; 1.10 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh peserta/penyedia kepada PPK/ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban peserta/penyedia; 1.11 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia dan mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini serta semua dokumen lain yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian; 1.12 Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam Standar Dokumen Pengadaan e-Procurement Pengadaan Barang (dengan Pascakualifikasi)

38

Kontrak.

1.13 Hari adalah hari kalender; 1.14 Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran)

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19 1.20 1.21

1.22 1.23

adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran; Harga Perkiraan sendiri (HPS) adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang disusun oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan yang digunakan oleh ULP untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya; Pekerjaan utama adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu barang sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan; Jadwal waktu pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan. Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK; Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima barang. Tanggal mulai kerja adalah tanggal mulai kerja penyedia adalah sama dengan tanggal penandatangan Surat Pesanan (SP) oleh penyedia. Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan pertama pekerjaan selesai, dinyatakan dalam berita acara penyerahan pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen; Tempat Tujuan Akhir adalah lokasi yang tercantum dalam kontrak dan merupakan tempat dimana Barang akan dipergunakan oleh PPK Tempat tujuan Pengiriman adalah tempat dimana kewajiban pengiriman barang oleh Penyedia berakhir sesuai dengan istilah pengiriman yang digunakan.

2.

Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.

3.

Bahasa dan Hukum

3.1

3.2

Bahasa kontrak harus dalam bahasa Indonesia kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa nasional pemberi pinjaman/hibah tersebut dan/atau bahasa Inggris. Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia, kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar Standar Dokumen Pengadaan e-Procurement Pengadaan Barang (dengan Pascakualifikasi)

39

negeri menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia atau hukum yang berlaku di negara pemberi pinjaman/hibah (tergantung dimana lokasi perselisihan terjadi). 4.

Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan

4.1 Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini

4.2

4.3 5.

Asal Barang

berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut: a. berusaha mempengaruhi anggota pokja ULP dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan, dan/atau peraturan perundang-undangan; b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pelelangan sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil, me-niadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain; c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan. Peserta yang menurut penilaian Pokja ULP terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam angka 4.1 dikenakan sanksi sebagai berikut: a. sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses pelelangan atau pembatalan penetapan pemenang; b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; c. gugatan secara perdata; dan/atau d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang. Pengenaan sanksi dilaporkan oleh pokja ULP kepada PA/KPA.

5.1 Asal Barang merupakan ketentuan mengenai penjelasan 5.2

5.3

5.4 5.5 5.6

dari negara mana asal barang yang menjadi obyek perjanjian. Barang diadakan harus diutamakan barang yang manufaktur, pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya dilakukan di Indonesia (produksi dalam negeri). Jika dalam proses pembuatan Barang digunakan komponen berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) maka penggunaan komponen impor harus sesuai dengan besaran TKDN harus tercantum dalam Daftar Inventarisasai Barang/Jasa produksi Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi perindustrian dan dinyatakan oleh Penyedia dalam Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN yang merupakan bagian dari Penawaran Penyedia. Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor. Asal barang merupakan tempat barang diperoleh, antara lain tempat barang ditambang, tumbuh, atau diproduksi. Dalam ketentuan ini juga harus dirinci komponen dalam negeri dan komponen impornya. Asal barang harus Standar Dokumen Pengadaan e-Procurement Pengadaan Barang (dengan Pascakualifikasi)

40

dibedakan dengan negara penjual. 6.

Korespondensi

Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam SSUK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, teleks, telegram, atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak.

7.

Wakil sah para pihak

Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak. Khusus untuk penyedia perseorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.

8.

Pembukuan

Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pengadaan Barang ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

9.

Perpajakan

Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.

10. Pengalihan dan/atau Subkontrak

10.1 Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau

10.2 10.3

seluruh Kontrak ini. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya. Penyedia dilarang untuk mensubkontrakkan pekerjaan utama yang disebutkan dalam daftar kuantitas dalam Kontrak ini. Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan dan Penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam Kontrak.

11. Keutuhan Kontrak

Kontrak ini memuat semua ketentuan dan persyaratan yang telah disetujui oleh Para Pihak. Para Pihak tidak diperbolehkan untuk mengikatkan diri atau bertanggung jawab atas pernyataan, janji, atau persetujuan yang tidak tercantum dalam Kontrak ini.

12. Pemisahan

Jika salah satu atau beberapa ketentuan dalam Kontrak ini berdasarkan Hukum yang berlaku menjadi tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan maka ketentuanketentuan lain tetap berlaku secara penuh.

13. Pengabaian

Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terusmenerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara Standar Dokumen Pengadaan e-Procurement Pengadaan Barang (dengan Pascakualifikasi)

41

tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian. 14. Kemitraan

B.

kerja sama usaha antar penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis;

PELAKSANAAN PENGADAAN, SERAH TERIMA, AMANDEMEN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

15. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

15.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatnganan

16. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

16.1 PPK bersama dengan penyedia menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak. 16.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak adalah: a. program mutu; b. organisasi kerja; c. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan; dan d. penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan, apabila ada. e. Rincian rencana pabrikasi barang, jika barang yang akan diadakan memerlukan pabrikasi.

Surat Perjanjian oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan kemudian sebagaimana dinyatakan dalam kontrak; 15.2 Pekerjaan pengadaan Barang mulai dilaksanakan pada tanggal yang ditetapkan kemudian dalam kontrak; dan 15.3 Barang harus diserahkan pada tanggal yang ditetapkan dalam kontrak;

B.1 Pelaksanaan Pengadaan 17. Lingkup pekerjaan Barang yang akan diadakan harus sesuai dengan daftar kuantitas dan harga 18. Standar

Penyedia harus menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar dari Dokumen Pengadaan yang disusun berdasarkan standar yang ditetapkan dalam kontrak .

19. Pemeriksaan Bersama

19.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak,

20. Inspeksi Pabrikasi

Apabila ditentukan dalam kontrak: 20.1 PPK atau Tim Inspeksi yang ditunjuk PPK dapat melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan

PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan kondisi lapangan. 19.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK. 19.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.


42

khusus. 20.2 Jadwal, tempat dan ruang lingkup inspeksi sesuai kontrak. 20.3 Biaya pelaksanaan inspeksi termasuk dalam harga Kontrak. 21. Pengepakan

21.1 Penyedia berkewajiban atas tanggungannya sendiri untuk mengepak Barang sedemikian rupa sehingga Barang terhindar dan terlindungi dari resiko kerusakan atau kehilangan selama masa transportasi atau pada saat pengiriman dari tempat asal Barang sampai ke Tempat Tujuan Akhir. 21.2 Penyedia harus melakukan pengepakan, penandaan, dan penyertaan dokumen identitas Barang di dalam dan di luar paket Barang sebagaimana ditetapkan dalam kontrak.

22. Pengiriman

22.1 Penyedia berkewajiban untuk menyelesaikan pengiriman barang sesuai dengan jadwal pengiriman. Dokumen rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya diatur dalam kontrak. 22.2 Sarana transportasi yang dipakai diatur dalam kontrak; 22.3 Untuk barang-barang yang mudah rusak atau berisiko tinggi, penyedia harus memberikan informasi secara rinci tentang cara penanganannya.

23. Asuransi

23.1 Penyedia harus mengasuransikan barang-barang yang

23.2

23.3

23.4 23.5 23.6 24. Transportasi

akan diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam kontrak; Penyedia harus mengasuransikan pengiriman barangbarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam kontrak Barang yang dikirimkan secara CIF (Cost, Insurance and Freight) harus diasuransikan untuk pertanggungan yang tercantum dalam kontrak terhadap kerusakan atau kehilangan yang mungkin terjadi selama pabrikasi atau proses perolehan, transportasi, penyimpanan dan pengiriman sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman. Asuransi terhadap Barang harus diteruskan sampai ke Tempat Tujuan Akhir, sebagaimana ditetapkan dalam kontrak Penerima manfaat harus dijelaskan dalam dokumen asuransi yang disesuaikan dengan ketentuan Kontrak Semua biaya penutupan asuransi telah termasuk dalam nilai kontrak

24.1 Penyedia bertanggung jawab untuk mengatur pengangkutan Barang (termasuk pemuatan dan penyimpanan) sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman. 24.2 Transportasi Barang harus diteruskan sampai dengan Tempat Tujuan Akhir sebagaimana ditetapkan dalam kontrak. 24.3 Semua biaya transportasi (termasuk pemuatan dan penyimpanan) telah termasuk di dalam Nilai Kontrak. Standar Dokumen Pengadaan e-Procurement Pengadaan Barang (dengan Pascakualifikasi)

43

25. Risiko

Semua resiko terhadap kerusakan atau kehilangan Barang tetap berada pada Penyedia dan tidak akan beralih kepada PPK sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman.

26. Serah Terima Barang

26.1 Setelah pekerjaan 100% (seratus perseratus), penyedia 26.2 26.3

26.4

26.5

26.6 26.7

26.8

26.9

27. Pemeriksaan dan Pengujian

mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan; Serah terima Barang dilakukan di salah satu tempat (Tempat Tujuan Pengiriman atau Tempat Tujuan Akhir) sebagaimana ditetapkan dalam kontrak. . Setelah Barang tiba di tempat serah terima, PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berkewajiban untuk memeriksa kebenaran dokumen identitas Barang dan membandingkan kesesuaiannya dengan dokumen rincian pengiriman. Jika identitas Barang sesuai dengan dokumen rincian pengiriman maka PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dapat secara langsung atau meminta Penyedia untuk melakukan pemeriksaan serta pengujian (jika diperlukan) Barang . Jika Barang dianggap tidak memenuhi persyaratan Kontrak maka PPK atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berhak untuk menolak Barang tersebut. Atas pelaksanaan serah terima Barang, PPK atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membuat berita acara serah terima yang ditandatangani oleh PPK atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyedia. Jika pengoperasian Barang memerlukan keahlian khusus maka Penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika ada) sebagaimana tercantum dalam Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian kepada PPK atau pihak lain yang ditunjuk oleh PPK. Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak. Penilaian hasil pekerjaan, dilaksanakan oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. PPK melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/ menyelesaikannya. PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah: a. seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; dan b. Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada PPK (apabila diperlukan) Jika Barang tidak dikirimkan sesuai dengan Jadwal Pengiriman bukan akibat Keadaan Kahar atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.

27.1 PPK berhak untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian atas Barang untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam kontrak. Standar Dokumen Pengadaan e-Procurement Pengadaan Barang (dengan Pascakualifikasi)

44

27.2 Pemeriksaan dan pengujian dapat dilakukan sendiri oleh penyedia dan disaksikan oleh PPK atau diwakilkan kepada pihak ketiga. 27.3 Pemeriksaan dan Pengujian dilaksanakan sebagaimana diatur dalam kontrak. Biaya pemeriksaan dan pengujian ditanggung oleh Penyedia. 27.4 Pemeriksaan dan pengujian dilakukan di tempat yang ditentukan dalam kontrak, dan dihadiri oleh PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. Penyedia berkewajiban untuk memberikan akses kepada PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tanpa biaya. Jika pemeriksaan dan pengujian dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir maka semua biaya kehadiran PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan merupakan tanggungan PPK. 27.5 Jika hasil pemeriksaan dan pengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu Barang yang ditetapkan dalam Kontrak, PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berhak untuk menolak Barang tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang yang tersebut. 27.6 Atas pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian yang terpisah dari serah terima Barang , PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyedia. 28. Uji Coba

28.1 Setelah barang dikirim, barang diuji-coba oleh penyedia disaksikan oleh PPK; 28.2 Hasil uji coba dituangkan dalam berita acara; 28.3 Apabila pengoperasian barang tersebut memerlukan keahlian khusus maka harus dilakukan pelatihan kepada PPK oleh penyedia, biaya pelatihan termasuk dalam harga barang; 28.4 Apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak, maka penyedia memperbaiki atau mengganti barang tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung penyedia.

29. Incoterms

29.1 Kecuali diatur lain dalam Kontrak ini maka istilah pengiriman dan implikasinya terhadap hak dan kewajiban Para Pihak diatur berdasarkan Incoterms. 29.2 Istilah-istilah pengiriman EXW, FOB dan CIF yang digunakan dalam Kontrak ini tunduk kepada edisi terbaru Incoterms yang tercantum dalam kontrak dan sebagaimana diterbitkan oleh the International Chamber of Commerce.

B.2 Garansi dan Layanan Tambahan 30.1 Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan 30. Cacat Mutu (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, Standar Dokumen Pengadaan e-Procurement Pengadaan Barang (dengan Pascakualifikasi)

45

bahan, dan cara kerja. 30.2 Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam kontrak. 30.3 PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual. 30.4 Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut. 30.5 Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia. 30.6 Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat mendaftarhitamkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu. 31. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan

31.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PPK

32. Layanan Tambahan

Penyedia harus melaksanakan beberapa atau semua layanan lanjutan sebagaimana tercantum dalam Kontrak

tentang pedoman pengoperasian dan perawatan. penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, PPK berhak menahan pembayaran sebesar 5 (lima) persen dari nilai kontrak.

31.2 Apabila

B.3. Perubahan Kontrak 33. Perubahan 33.1 Perubahan Kontrak bisa dilaksanakan apabila disetujui Kontrak oleh para pihak dan dituangkan melalui amandemen Kontrak, meliputi: a. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak; b. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; c. perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan, perubahan pelaksanaan pekerjaan dan/atau penyesuaian harga. 33.2 Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK. 34. Perubahan Lingkup Pekerjaan

34.1

Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara keadaan di lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, maka PPK bersama penyedia dapat melakukan Standar Dokumen Pengadaan e-Procurement Pengadaan Barang (dengan Pascakualifikasi)

46

perubahan Kontrak yang meliputi antara lain: a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak; b. mengurangi atau menambah jenis pekerjaan; c. mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan keadaan di lapangan; dan/atau d. melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam Kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan. 34.2 Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai Kontrak awal. 34.3 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal. 34.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum Kontrak. 35. Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

B.4. Keadaan Kahar 36. Pengertian

35.1 Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut: a. pekerjaan tambah; b. perubahan disain; c. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK; d. masalah yang timbul diluar kendali penyedia; dan/atau e. Keadaan Kahar. 35.2 Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat Keadaan Kahar. 35.3 PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia. 35.4 PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usaha perpanjangan waktu pelaksanaan. 35.5 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam adendum Kontrak.

36.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Yang digolongkan Keadaan Kahar adalah: a. Bencana alam; b. Bencana non alam; c. Bencana sosiali; d. Pemogokan; e. Kebakaran; dan/atau f. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait Standar Dokumen Pengadaan e-Procurement Pengadaan Barang (dengan Pascakualifikasi)

47

36.2 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak. 37. Bukan Cidera Janji

37.1 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi jika ketidakmampuan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar: a. telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan b. telah memberitahukan secara terrtulis kepada Pihak lain dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 37.2 Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.

38. Perpanjangan Waktu

Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.

39. Pembayaran

Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pengadaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar, PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pengadaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk melanjutkan pengadaan dalam situasi demikian.

B.5. Pemutusan dan Penghentian 40.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang40. Pemutusan oleh Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan Kontrak Pejabat Pembuat ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah Komitmen terjadinya hal-hal sebagai berikut: a. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; b. Penyedia gagal mengirimkan Barang sesuai dengan Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian. Pemutusan dapat dilakukan hanya terhadap bagian tertentu dari pengadaan yang gagal dikirimkan atau diselesaikan. Dalam hal terjadi pemutusan, PPK dengan caranya sendiri dapat memperoleh pasokan Barang yang gagal dikirimkan atau diselesaikan. Penyedia berkewajiban untuk mengganti selisih biaya (jika ada) yang dikeluarkan oleh PPK di atas Nilai Kontrak ini untuk memasok Barang tersebut. Penyedia tetap berkewajiban Standar Dokumen Pengadaan e-Procurement Pengadaan Barang (dengan Pascakualifikasi)

48

untuk meneruskan pelaksanaan bagian lain dari pengadaan dalam Kontrak ini yang tidak diputuskan; c. Penyedia berada dalam keadaan pailit; d. karena Keadaan Kahar, Penyedia tidak dapat mengirimkan Barang selama sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari kalender; e. Penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Surat Jaminan Pelaksanaan; f. denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan Penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak; g. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau h. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggararan persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang. 40.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia: a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan; b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan; c. penyedia membayar denda; dan/atau d. penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam. 41. Pemutusan oleh Penyedia

41.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada PPK setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut: a. PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK; atau b. karena Keadaan Kahar, Penyedia tidak dapat mengirimkan Barang selama sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari. 41.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggararan persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan perundang-undangan.

42. Penghentian Kontrak

Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.

43. Pembayaran setelah Penghentian/ Pemutusan

Dalam hal Kontrak dihentikan atau diputus, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai sampai dengan tanggal berlakunya pengentian/pemutusan kontrak.

C. HAK DAN KEWAJIBAN KEWAJIBAN PENYEDIA Penyedia mempunyai Hak dan Kewajiban: 44. Hak dan a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai Kewajiban dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak; Penyedia Standar Dokumen Pengadaan e-Procurement Pengadaan Barang (dengan Pascakualifikasi)

49

b. berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak; c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK; d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; e. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK; f. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan g. penyedia harus mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia. 45. Tanggung jawab

Penyedia berkewajiban untuk memasok Barang sesuai dengan Lingkup Pengadaan, dan Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian.

46. Program Mutu

46.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaskanaan kontrak untuk disetujui oleh PPK. 46.2 Program mutu disusun oleh penyedia paling sedikit berisi: a. informasi pengadaan barang; b. organisasi kerja penyedia; c. jadwal pelaksanaan pekerjaan; d. prosedur pelaksanaan pekerjaan; e. prosedur instruksi kerja; dan f. pelaksana kerja. 46.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lapangan.

47. Penggunaan DokumenDokumen Kontrak dan Informasi

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis, gambar-gambar, kecuali dengan ijin tertulis dari PPK.

48. Hak Kekayaan Intelektual

Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Pembuat Komitmen dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.

49. Penanggungan

Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya sehubungan dengan klaim yang timbul dari pengadaan Barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan Kontrak ini atas: a. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga; dan Standar Dokumen Pengadaan e-Procurement Pengadaan Barang (dengan Pascakualifikasi)

50

b.

pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

50. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan PPK

Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut: a. mensubkontrakkan sebagian pengadaan Barang ini. Terlepas dari adanya persetujuan PPK untuk subkontrak, Penyedia tetap bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan keseluruhan pengadaan. Subkontraktor yang telah tercantum dalam kontrak dianggap telah disetujui oleh PPK; b. tindakan lain yang diatur dalam kontrak.

51. Usaha Miko, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil

51.1

51.2

51.3

Apabila penyedia yang ditunjuk adalah penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, maka dalam kontrak dimuat ketentuan bahwa pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh penyedia yang ditunjuk dan dilarang diserahkan atau disubkontrakkan kepada pihak lain. Apabila penyedia yang terpilih adalah penyedia bukan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, maka dalam kontrak dimuat: a. penyedia wajib bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaannya; b. dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia terpilih tetap bertanggungjawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut; c. bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama; dan d. membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketetapan di atas. Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka penyedia dikenakan sanksi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden ini.

52. Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia

52.1 Penyedia yang bukan berstatus Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil dapat bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil sebagaimana ditetapkan dalam kontrak, yaitu dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama. 52.2 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam Kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK. 52.3 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut. 52.4 Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.

53. Denda

53.1 Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. Standar Dokumen Pengadaan e-Procurement Pengadaan Barang (dengan Pascakualifikasi)

51

PPK mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pengadaan Penyedia . Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia. 53.2 Penyedia berkewajiban untuk membayar denda atas keterlambatan pengiriman Barang karena kesalahan atau kelalaian Penyedia kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu dari Nilai Kontrak yang belum dilaksanakan sebelum PPN untuk setiap hari keterlambatan. 54. Jaminan

54.1

54.2 54.3 54.4 54.5 54.6 54.7

55. Laporan Hasil Pekerjaan

Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPK selambatlambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan penandatanganan kontrak dengan besar: a. 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak; atau b. 5% (lima perseratus) dari nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bagi penawaran yang lebih kecil dari 80% (delapan puluh perseratus) HPS. Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan sekurangkurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima pertama pekerjaan. Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus) dan setelah menyerahkan sertifikat garansi; Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK dalam rangka pengambilan uang muka dengan nilai 100% (seratus perseratus) dari besarnya uang muka; Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan; Masa berlakunya Jaminan Uang Muka sekurangkurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal serah terima barang. Besarnya jaminan, bentuk dan masa berlakunya jaminanjaminan tersebut di atas disesuaikan dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan.

55.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan. 55.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan. 55.3 Laporan dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.

D. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PPK mempunyai Hak dan kewajiban : 56. Hak dan a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan Kewajiban PPK oleh penyedia; b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai Standar Dokumen Pengadaan e-Procurement Pengadaan Barang (dengan Pascakualifikasi)

52

pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia; c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia; dan d. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak. 57. Fasilitas

PPK dapat memberikan fasilitas berupa srana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan sebagaimana yang tercantum dalam kontrak.

58. Surat Pesanan

58.1 PPK menerbitkan SP selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penandatanganan Kontrak. 58.2 SP harus sudah disetujui/ditandatangani oleh penyedia sesuai dengan yang dipersyaratkan dengan dibubuhi materai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal penerbitan SP. 58.3 Tanggal penandatanganan SP oleh penyedia ditetapkan sebagai tanggal awal perhitungan waktu penyerahan.

59. Pembayaran

59.1

59.2

Uang muka a. Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia untuk: 1) pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/ material; dan/atau 2) persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengadaan Barang. b. besaran uang muka ditentukan dalam Kontrak dan dibayar setelah penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diterima; c. penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak; d. PPK harus mengajukan surat permintaan pembayaran untuk permohonan tersebut pada huruf c, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima; e. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, atau Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (suretyship) ditetapkan oleh Menteri Keuangan; f. pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus); g. untuk kontrak tahun jamak, nilai Jaminan Uang Muka secara bertahap dapat dikurangi sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan. Prestasi pekerjaan a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan: 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai


53

laporan kemajuan hasil pekerjaan; pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus, sesuai ketentuan dalam Syarat Khusus Kontrak; 3) pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi; dan 4) untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan. b. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba. c. Pembayaran dengan L/C mengikuti ketentuan umum yang berlaku di bidang perdagangan. d. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran. e. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan dan besarnya tagihan yang dapat disetujui untuk dibayar setinggi-tingginya sesuai ketentuan dalam Kontrak. Denda dan ganti rugi a. denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia karena terjadinya cidera janji/wanprestasi; b. ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK karena terjadinya cidera janji/wanprestasi; c. besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan sesuai yang ditetapkan dalam Kontrak; d. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi; e. tata cara pembayaran denda dan/atau ganti rugi diatur dalam Syarat Khusus Kontrak; f. pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data. PPK harus sudah membayar kepada penyedia selambatlambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak penyedia mengajukan tagihan yang telah disetujui oleh Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. 2)

59.3

59.4


54

60. Peristiwa Kompensasi

60.1

60.2

60.3

60.4

60.5

61. Harga Kontrak

Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut: a. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; b. keterlambatan pembayaran kepada penyedia; c. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan; d. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan; e. PPK memerintahkan penundaaan pelaksanaan pekerjaan; f. ketentuan lain dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Kompensasi. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Kompensasi. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/ atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Kompensasi.

61.1 PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak; 61.2 Harga Kontrak telah memperhitungkan keuntungan dan beban pajak serta biaya overhead. 61.3 [Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga].

62. Penangguhan

62.1

62.2

62.3

PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya. PPK secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang penangguhan hak pembayaran disertai alasanalasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu. Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia. Standar Dokumen Pengadaan e-Procurement Pengadaan Barang (dengan Pascakualifikasi)

55

62.4

63. Penyesuaian Harga (untuk Kontrak Harga Satuan)

Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia.

63.1

Harga yang tercantum dalam kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku. 63.2 Penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan. 63.3 Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan dan biaya operasional sebagaimana tercantum dalam penawaran. 63.4 Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/adendum kontrak. 63.5 Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut. 63.6 Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani. 63.7 Kontrak yang terlambat pelaksanaannya disebabkan oleh kesalahan Penyedia diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga terendah antara jadwal awal dengan jadwal realisasi pekerjaan. 63.8 Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut: Hn = Ho (a+b.Bn/Bo+c.Cn/Co+d.Dn/Do+.....) Hn = Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan; Ho = Harga Satuan pada saat harga penawaran; a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead; Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka a = 0,15. b, c, d = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb; Penjumlahan a+b+c+d+....dst adalah 1,00. Bn, Cn, Dn = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan Bo, Co, Do = Indeks harga komponen pada bulan ke-12 setelah penanda-tanganan kontrak. 63.9 Penetapan koefisien kontrak pekerjaan dilakukan oleh menteri teknis yang terkait. 63.10 Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS. 63.11 Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis. Standar Dokumen Pengadaan e-Procurement Pengadaan Barang (dengan Pascakualifikasi)

56

63.12 Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai berikut: Pn = (Hn1xV1)+(Hn2xV2)+(Hn3xV3)+.... dst Pn = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan; Hn = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan; V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan. 63.13 Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data; 63.14 Penyedia dapat mengajukan secara berkala selambatlambatnya setiap 6 (enam) bulan. 64. Pengawasan dan Pemeriksaan

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

F. PENYELESAIAN PERSELISIHAN Cara penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak 65. Penyelesaian dalam Kontrak yang meliputi musyawarah, arbitrase, mediasi, Perselisihan konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


1876.09

KERANGKA ACUAN KEGIATAN / TERM OF REFERENCE Pengadaan Infrastruktur Sistem Informasi Industri Kimia Hilir Berbasis Web KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA UNIT ORGANISASI PROGRAM

:

Kementerian Perindustrian

: :

HASIL

:

UNIT ESELON II/SATKER KEGIATAN

: :

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

:

Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur Revitalisasi dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur Tumbuh dan berkembangnya basis industri manufaktur Direktorat Industri Kimia Hilir Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Berbasis Web Pelayanan Publik Terlaksananya pelayanan dan informasi mengenai industri kimia hilir, baik dalam negeri maupun luar negeri Paket Infrastruktur

SATUAN UKURAN DAN JENIS : KELUARAN VOLUME :

1 (satu)

A. Latar Belakang a. Dasar Hukum Tugas Fungsi/kebijakan -

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian

-

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.

-

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia.

-

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

-

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 01/M-IND/PER/3/ 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian.

b. Gambaran Umum 1. Kelompok industri kimia hilir mempunyai peran yang strategis dalam mendukung pertumbuhan industri dan perekonomian nasional, karena menghasilkan produk yang diperlukan langsung oleh konsumen. 2. Berdasarkan Harmonize System lingkup binaan komoditi Industri Kimia Hilir meliputi kelompok :

1876.09

No. 1

2 3 4 5

Komoditi Industri pengolahan tanah liat (kaoilin, bentonit, bata tahan keramik) Industri semen, kapur dan gips

Nomor HS api,

2507, 2508, 6902-6906, 6907-6908, 6909-6912

2509, 2521-2522, 2523, 2524, 6809, 6810-6812 Industri kaca (kaca, serat kaca, kaca 7001-7007, 7009, 7010, lainnya) 7013, 7017, 7019 Industri kimia pembersih (sabun, 3305, 3306, 3401, 3402 detergent, shampo, pasta gigi)

6

Industri kimia lainnya (glazur & fritz, cat, tinta, kosmetika, produk wangi-wangian, malam, lilin, semir, lem, obat nyamuk bakar, bahan kimia untuk fotografi) Industri barang plastik

7 8

Industri barang karet Industri barang dari batu-batuan

3207-3210, 3213-3215, 3303-3305, 3307, 3404, 3405-3407, 3505, 3506 3605, 3701-3707, 3814 3917-3926, 6305, 6506, 8523, 9018, 9401, 9403, 9405, 9603, 9606, 9615 4003-4017 6802 - 6804

3. Dengan lingkup binaan komoditi sebanyak 60 komoditi serta jumlah perusahaan sekitar 1.968 unit usaha dengan 9 kelompok komoditi seperti tersebut di atas maka dibutuhkan suatu aplikasi system informasi yang komprehensif untuk membantu para stakeholder dalam mendapatkan informasi yang akurat dan efektif. c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyediakan infrastruktur dalam mendukung operasional aplikasi sistem informasi berbasis web sehingga dapat dijadikan acuan bagi penyusunan laporan kinerja industri kimia hilir yang lebih mutakhir. B. Penerima Manfaat Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah seluruh eselon II/satker dilingkungan Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur dan pihak-pihak yang terkait seperti industri kimia hilir, pedagang, pembeli, penegak hukum, dan instansi pemerintah lain yang terkait. C. Strategi Pencapaian Keluaran 1. Metode Pelaksanaan Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah melalui pelelangan umum yang dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kementerian Perindustrian.

1876.09 2. Tahapan Pelaksanaan 1. Identifikasi kebutuhan infrastruktur untuk mendukung database dan website Direktorat Industri Kimia Hilir 2. Pengadaan infrastruktur untuk menunjang aplikasi sistem informasi Direktorat Industri Kimia Hilir berbasis web 3. Instalasi dan uji coba terhadap infrastruktur sistem informasi Direktorat Industri Kimia Hilir berbasis web 4. Monitoring dan evaluasi instalasi dan uji coba infrastruktur 3. Batas Kegiatan : Kegiatan ini dibatasi pada pengadaan infrastruktur untuk mendukung aplikasi sistem informasi Direktorat Industri Kimia Hilir.

D. Kurun Waktu Pencapaian keluaran Keluaran kegiatan yang terdiri dari 1 (satu) paket infrastruktur untuk menunjang layanan publik di bidang industri kimia hilir dengan alokasi waktu pelaksanaan kegiatan selama 60 (enam puluh) hari. Matriks Pelaksanaan Kegiatan No. 1 2 3 5 7.

`KEGIATAN

Bulan ke1 2

SPK Persiapan Kerja Pengadaan Barang Instalasi dan Uji Coba Monitoring dan Evaluasi

E. Biaya Yang Dibutuhkan Perkiraan total biaya untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah). Rincian lebih lanjut atas biaya tersebut disajikan tersendiri dalam Harta Perkiraan Sendiri (HPS). F. Jadwal Kegiatan Kegiatan direncanakan dilaksanakan selama 60 (enam puluh) hari pada Tahun Anggaran 2011

Jakarta,

Nopember 2010

Direktur Industri Kimia Hilir

Ir. Toeti Rahajoe, MM

HPS Pengadaan Infrastruktur Sistem Operasi Industri Kimia Hilir Berbasis Web Kegiatan : Pelayanan Publik Industri Kimia Hilir TA 2011

No.

Uraian

Sat.

Vol.

1

Harga Satuan ( Rp.)

Jumlah ( Rp.)

Pengadaan Infrastruktur Sistem Informasi Industri Kimia Hilir Berbasis Web A. Server & Workstation 1

Server

Unit

2

Additional Server Storage

Unit

4

3

Database Workstation

Unit

1

unit unit

1 4

unit

1

unit

1

unit unit unit unit unit unit unit unit unit

1 1 2 2 3 1 1 2 1

B. Licenses 1 2

Operating Systems - Microsoft Windows Server 2008 - Microsoft Windows 7 Ultimate Database Management System - Oracle Ent. Edition (utk 5 license)

B. Supporting Peripherals 1 2 3 3 4 5 6 7 8

Database Management System (DBMS) Admin PC UPS - Database Workstation UPS - Web Workstation UPS Workstation's Monitor Deskjet External HDD 3 TB Projector Desktop Replacement PC Laserjet Notebook PC

Total

270.000.000

(Dua ratus tujuh puluh juta rupiah)

Jakarta, Nopember 2010 Direktur Industri Kimia Hilir

Ir. Toeti Rahajoe, MM

No 1 Server

Spesifikasi

Platform : Dual CPU Rack Server Processor Type #1 Processor Onboard (2.66 GHz, FSB 6.40 GT/s, Cache 12 MB) #2 Processor Onboard (2.66 GHz. FSB 6.40 GT/s. Cache 12MB) Standard Memory • 12 GB (6x 2 GB) PC3-10600 (DDR3-1333) Registered DIMMs Max. Memory • 144 GB RDIMM Video Type • Integrated 64MB video Standard #1 Controller Smart Array #1 Hard Drive Optional #2 Hard Drive Optional #3 Hard Drive Optional #1 Optical Drive DVD-ROM Standard Bays • 8 SFF SAS/SATA Hard Drive Bays Standard Interface Provided • 1x Serial • 1x Video • 4x Network RJ-45 (Ethernet) (rear) • 5x (2 on the rear, 2 on the front, 1 internal) USB 2.0 Networking • NC375i Integrated Quad Port Multifunction Gigabit Server Adapter Chassis Form Factor 4U Rackmount Chassis Power Supply Type fixed 750w redundant Dimensions (W x H x D) 48.34 x 17.48 x 69.93 cm (19.03 x 6.88 x 27.53 in) (Wide x Height x Depth) Weight 85.91 lb (38.97 kg) Standard Warranty 3-year Limited Warranty by Authorized Distributor 2

Addtiional Server Storage Class Desktop Harddrive Interface SATA III Rotational Speed 7200 RPM RPM Buffer Size 64 MB MB Warranty 1 Year limited Warranty by Authorized Distributor

3

Database Workstation

Platform Rackable Minitower Workstation Number Processor : 2 Processor Quad-core Server Processor (2.40 GHz, 12 MB cache, 1066 MHz memory) Memory 12 GB 1333 MHz DDR3 ECC Unbuffered RAM Memory slot 6 DIMMs Video 4GB DDR5, 2x256-bit, DVI, HDMI, PCI-e x16 2.0 Sound Card : Playback: 24-Bit/96kHz 7.1 X-Fi Technology Signal-to-Noise Ratio: >108dB (20kHz Low-pass filter, A-Weighted) Total Harmonic Distortion + Noise at 1kHz: 0.006% (20kHz Low-pass filter) Recording: 24-bit/96kHz Speaker and Headphone connections for stereo to 7.1 (Line Out via three 3.5mm mini jacks) Line In / Microphone In / Digital Out* / Digital I/O** (shared 3.5mm FlexiJack) Hard Drive 500 GB 7200 rpm SATA NCQ Internal drive bays: 2 – 3.5-in External drive bays: 2 - 5.25-in Optical Drive SATA SuperMulti DVD writer Storage Controller Integrated SATA with RAID 0, 1, 10, 5 support Interface Provided : 9 USB 2.0, 1 audio in, 1 audio out, 1 headphone out, 1 RJ-45 to integrated Gigabit LAN, 2 microphone in, 2 PS/2, 1 serial (optional), 1 IEEE 1394a, 1 22-in-1 Media Card Reader (optional) Networking Interface 10/100/1000 Power Supply Type 650W 85% efficient power supply, wide ranging Active Power Factor Correction Monitor Optional O/S Provided Microsoft* Windows 7 Professional 64-bit Dimension (WDH) 6.5 x 17.32 x 17.50 in (16.5 x 44.0 x 44.4 cm) Standard Warranty 3-year Limited Warranty by Authorized Distributor

4

DBMS Admin PC Platform Desktop PC Processor Type Quad-Core Processor Onboard Quad-Core Processor (2.5GHz) Standard Memory 4 GB DDR3 SODIMM PC-8500 Max. Memory 8 GB (2 DIMMs) Video Type : 512 MB Audio Type Integrated Speakers Type Stereo Hard Drive Type 1TB Serial ATA, 7200RPM Optical Drive Type DVD±RW Networking Built-in 10/100/1000BASE-T Ethernet Network Speed 10 / 100 / 1000 Mbps Keyboard Type Wireless ECO Keyboard Kit Input Device Type Wireless ECO Mouse Kit Card Reader Provided 6 in 1 Media Reader Interface Provided 6x USB (4 rear, 2 left-side), Mic & headphone ports O/S Provided Microsoft* Windows 7 Home Premium 64-bit Monitor Provided 20" Integrated Touchscreen Warranty 1 Year limited Warranty by Authorized Distributor

5

UPS for Web Workstation Output Power Capacity 540 Watts / 900 VA Output Power Voltage 230V Input Power Voltage 230V Input Frequency : 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing) Surge Energy Rating 680 Joules Surge Energy Filtering Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449 Dataline Protection Analog phone line for phone/fax/modem/DSL (RJ-11 connector),Network line - 10/100/1000 Base-T Ethernet (RJ-45 connector) Battery Type Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte : leakproof Dimensions 100 mm x 250 mm x 382 mm Weight 10.72 kg Form Factor PC

for DBMS Admin PC Features Automatic Self Test, Automatic Voltage Regulation (AVR), Built-in SmartSlot, Hot Swap Batteries, Intelligent Battery Management, Line-interactive, Load Meter, Network-grade line conditioning, Overload Indicator, Replace Batt Indicator, Scalable Run Time, Sine-wave output, Software, Status Indicator LED's, USB Connectivity, User Replaceable batteries, Wide input voltage range Interface DB-9 RS-232 , SmartSlot , USB Softwares Output Power Capacity 1,000 VA - 800 W Output Power Voltage 230 V Input Power Voltage 160 - 285 V Surge Energy Rating 320 joules Surge Energy Filtering Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449 Back-Up Time Half Load 33.9 minutes (400 Watts) Back-Up Time Full Load 9.7 minutes (800 Watts) Battery Type RBC7 Maintenance-free sealed Lead-Acid battery and Extended Run Option SUA24XLBP Dimensions HWD: 21.59 x 17.02 x 43.94 cm Weight 27.29 kg Form Factor Pedestal Standard Warranty 1-year Limited Warranty by Authorized Distributor

6

Laserjet Platform Multifunction Printing Method Laser Max. Media Sizes A4 Max. Resolution 1200 Effective Print Resolution Up to 600 x 600 dpi (1200 dpi effective) Print Speed Black 18 ppm PC Connectivity USB Processor 400 MHz Memory Standard 64 MB Max. Memory Capacity 64 MB Network Device 10/100Base-T Ethernet network port RJ-11 Telephone port Media Type Paper (plain, laser), envelopes, transparencies, labels, cardstock, postcards Compatible Media Sizes A4; A5; ISO B5; ISO C5; ISO C5/6; ISO C6; ISO DL; 16K; European postcard Custom media sizes : 76 x 127 to 216 x 356 mm Facsimile Function FAX Fax speed 33.6 kbps A4 pages held in memory : Up to 500 Resolution (black and white, best mode) : Up to 300 x 300 dpi Maximum speed dialing numbers : Up to 100 numbers Copier Function COPY Copy speed (black, A4) : Up to 18 cpm Copy resolution (black text) : Up to 600 x 400 dpi Copy resolution (colour text and graphics) : Up to 600 x 400 dpi Copier resize : 25 to 400%

7

Ext. HDD Interface USB 3.0 Rotational Speed 7200RPM RPM Capacity 3 TB Standard Warranty 1-year Limited Warranty by Authorized Distributor

8

Projector j y gy Native Resolution WXGA (1280 x 800) Max. Resolution Up to WUXGA (1920 x 1200) Brightness * High Bright: 3000 Lumens ANSI * Eco Mode: 2400 Lumens ANSI Contrast Ratio 2100:1 Typical Aspect Ratio Native 16:10 (4:3, 5:4, 16:9 Supported) Zoom Ratio 1.2 : 1 Image Size * 2 ft (0.61 m) Minimum Image Size * 20.25 ft (6.17 m) Maximum Image Size Lamp Type * Lamp Wattage: o High Bright: 185 Watts o Eco Bright: 185 Watts * Lamp Life: o High Bright: 3000 Hours o Eco Bright: 4000 Hours Input Connectivity * VGA (HD15) × 2 * S-Video × 1 * Composite Video × 1 * Audio × 2 (3.5 mm) * LitePort × 1 Output * VGA (HD15) × 1 * Audio × 1 (3.5 mm) Speaker 10 W (2 × 5 W)

9

Notebook Computer Platform Notebook PC Processor Onboard Quad Core Processor (2.30 GHz, Cache 3MB) Standard Memory 4GB DDR3 Max. Memory 8GB DDR3 Video Type 128-bit 1Gb (dedicated) Display Size 15" WXGA TFT Display Max. Resolution 1920 x 1080 Display Technology LED backlight Audio Type Integrated Speakers Type Integrated Floppy Drive Optional Hard Drive Type 640 GB Serial ATA 7200 RPM Optical Drive Type Blu-ray Networking Gigabit NIC Network Speed 10 / 100 / 1000 Mbps Wireless Network Type Integrated Wireless Network Protocol IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n Wireless Bluetooth Integrated Keyboard Type Ergonomics 103 keys Input Device Type Touch Pad Card Reader Provided SD, MMC, Memory Stick / Stick PRO Interface Provided 1x USB 3.0, 3x USB 2.0, HDMI, LAN, Audio O/S Provided Microsoft Windows 7 Home Premium 64-bit Battery Type Rechargeable Lithium-ion Battery Power Supply External AC Adapter Dimension (WHD) 375.1 x 31.3-39.6 x 250.9 mm Weight 2.89 kg Standard Warranty 1-year Limited Warranty by Authorized Distributor

10 Deskjet Platform Multifunction Printing Method InkJet Printing Technology HP Thermal Inkjet Max. Media Sizes A4 Max. Resolution 600 Effective Print Resolution 600 x 600 dpi Print Speed Black 32 ppm Print Speed Color 30 ppm Monthly Usage Volume Up to 1250 pages PC Connectivity USB Memory Standard 64 MB Max. Memory Capacity 64 MB Language Supports HP PCL 3 GUI, PML Network Supports Available Network Device WiFi 802.11b/g/n Input Tray #1 125 sheets Media Type Paper (plain, inkjet, photo), transparencies, envelopes, labels, cards (index, greeting) Compatible Media Sizes Main tray: letter, legal, executive, 3 x 5 in, 4 x 6 in, 5 x 7 in, 8 x 10 in, No. 10 envelopes; Photo tray: 3.5 x 5 in, 4 x 6 in, 5 x 7 in Duplex Printing Not Available Copier Function Up to 32 cpm Copy speed (black) Up to 30 cpm Copy speed (colour) Up to 1200 optimized dpi from 600 input dpi Copy resolution (black) Up to 600 x 600 dpi Copy resolution (colour) 25 to 400% Copier resize Up to 50 max copies

11 Desktop Replacement PC Processor Onboard (2.00 GHz, Cache 6 MB) Standard Memory 8 GB DDR3 SODIMM PC3-10600 Video Type 1,5 GB DDR5 192-bit Display Size 17.3" WXGA LED Display Max. Resolution 1920 x 1080 Display Technology Clear SuperView LED Audio Type Integrated Speakers Type Integrated Hard Drive Type 1 TB (2x 500 GB) Serial ATA 7200 RPM Optical Drive Type Blu-ray Networking Integrated Network Speed 10 / 100 Mbps Wireless Network Type Integrated Wireless Network Protocol IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n Wireless Bluetooth Available V 3.0 + High Speed Keyboard Type Full size Input Device Type Touch Pad Interface Provided 1x USB 3.0 with Sleep-and-Charge, 3x USB 2.0, VGA, HDMI, LAN, Audio O/S Provided Microsoft Windows 7 Home Premium Battery Type Rechargeable Lithium-ion Battery Power Supply External AC Adapter Weight 3.34 kg Standard Warranty 1-year Limited Warranty by Authorized Distributor Bundled Peripherals Optional

12 Workstation's Monitor Display Type LED Widescreen Screen Size 23" Max. Resolution 1920 x 1080 Contrast Ratio 5000000:1 Respond Time 2 ms Brightness 250 cd/m² Display Technology LED Input Connector D-Sub, HDMI Horizontal View Angle 170° Vertical View Angle 160° Power Consumption 30W Stand By Power : 0.3W (Typ) Package Contents Content May Vary Dimension 559 x 434 x 235 mm (with stand) Weight 3.4kg Warranty 1-year Limited Warranty by Authorized Distributor 13 Operating System Windows Server 2008 Standard R2 64-bit version

DOKUMEN PENGADAAN Nomor: P3 - R232U Tanggal: 20 September untuk. Pengadaan Infrastruktur Sistem Informasi Industri Kimia Hilir Berbasis Web

Recommend Documents