PENETAPAN GANTI RUGI DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi Pada Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah) DETERMINATION OF COMPENSATION IN THE IMPLEMENTATION OF LAND ACQUISITION FOR IMPLEMENTATION OF DEVELOPMENT FOR PUBLIC INTEREST (STUDY IN STEAM POWER PLANT IN CENTRAL JAVA PROVINCE DISTRICT ROD) E-Journal Oleh : Dedy Fuad 11010214410298
PEMBIMBING: Dr. Widhi Handoko, S.H., Sp.N.
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2016
HALAMAN PERSETUJUAN
PENETAPAN GANTI RUGI DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi Pada Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah) DETERMINATION OF COMPENSATION IN THE IMPLEMENTATION OF LAND ACQUISITION FOR IMPLEMENTATION OF DEVELOPMENT FOR PUBLIC INTEREST (STUDY IN STEAM POWER PLANT IN CENTRAL JAVA PROVINCE DISTRICT ROD) E-Journal
Dedy Fuad 11010214410298
Menyetujui :
PERNYATAAN
Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama
: Dedy Fuad
NIM
: 11010214410298
Dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut : 1. E-Journal ini adalah hasil karya saya sendiri dan di dalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh
gelar
di
Perguruan
Tinggi/Lembaga
Pendidikan
manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka; 2. Tidak berkeberatan untuk dipublikasikan oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian untuk kepentingan akademik/ilmiah yang non komersial sifatnya.
Semarang, 2 Maret 2016 Yang menyatakan,
Dedy Fuad
ABSTRAK “PENETAPAN GANTI RUGI DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (STUDI DI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP DI KABUPATEN BATANG PROVINSI JAWA TENGAH)”. Pasal 1 angka 3 Perpres No.65/2006, yang dimaksud dengan Pengadaan Tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Pembangunan Proyek PLTU Batang di Jawa Tengah mendorong warga sekitar untuk melepaskan hak atas tanahnya namun kendalanya adalah mengenai kesepakatan ganti rugi. Problematik penelitian ini adalah 1) Bagaimana proses pengadaan tanah dan ganti rugi bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum 2) Bagaimana penyelesaian pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Uap di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan socio-legal research yang bersumber dari pengumpulan data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan (wawancara). Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Hasil temuan peneliti menunjukkan bahwa proses pengadaan tanah dan ganti rugi bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yaitu dengan ganti rugi atas tanah yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp 20.000 / m2 namun tuntutan warga yaitu sebesar Rp 100.000 / m2 dan pelaksanaan penyelesaian pengadaan tanah untuk pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Uap di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah yaitu Memberikan kemudahan fasilitas dukungan melalui rapat-rapat internal dengan pemilik lahan, Pembentukan tim terpadu oleh pemerintah Kabupaten Batang untuk mempercepat perolehan/ pembebasan lahan, Memberikan pemahaman terhadap hasil AMDAL yang sudah resmi diperoleh dari BLH Provinsi Jawa Tengah melalui aparat desa setempat, Pemahaman tentang manfat PLTU, serta kebutuhan akan listrik Jawa Bali dan Madura pada tahun 2016 dan Menyalurkan CSR bagi masyarakat yang terkena dampak pembangunan PLTU dalam bentuk perbaikan infrastruktur, bantuan air, sosial, dan sebagainya. Saran kepada Pemerintah agar lebih adil dalam membuat kebijakan penyelesaian masalah ganti rugi atas tanah dan mengadakan pengawasan yang teratur kepada instasi pelaksana pembuat kebijakan sehingga ganti rugi atas tanah untuk kepentingan umum dapat merlindungi kepastian hak atas tanahnya. Kata Kunci : Ganti Rugi, Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum, PLTU Batang.
v i
ABSTRACT "DETERMINATION OF COMPENSATION IN THE IMPLEMENTATION OF LAND ACQUISITION FOR IMPLEMENTATION OF DEVELOPMENT FOR PUBLIC INTEREST (STUDY IN STEAM POWER PLANT IN CENTRAL JAVA PROVINCE DISTRICT ROD)". Article 1 paragraph 3 of Presidential Decree 65/2006, which referred to the Land Acquisition is any activity to gain ground by providing compensation to the release or surrender of land, buildings, plants and objects relating to the ground. Construction of the power plant project in Central Java Batang encourage local people to relinquish their land rights but the problem is the compensation agreement. Problematic of this study were 1) How does the process of land acquisition and compensation for the implementation of development for public interest 2) How is the completion of the procurement of land for construction of Steam Power Plant in Batang, Central Java Province. The method used in this research is the socio-legal research approach that comes from the collection of the data obtained from the primary data and secondary data, and then analyzed by qualitative analysis method. Data collection techniques used were field studies (interviews). Data were analyzed using qualitative data analysis. The findings of the researchers show that the process of land acquisition and compensation for the implementation of development for public interest, namely the compensation for the land that has been set by the government of Rp 20,000 / m2, but the demands of citizens in the amount of Rp 100,000 / m2 and the implementation of the completion of land acquisition for the construction of Electric Power Plant in Batang Central Java province that provide convenience facilities support through internal meetings with land owners, team formation integrated by the government, Batang to accelerate the acquisition / land acquisition, provide an understanding of the results of the EIA which has officially obtained from BLH Province Central Java through the local village officials, manfat understanding of the power plant, as well as the demand for electricity in Java-Bali and Madura in 2016 and Channelling CSR for communities affected by the construction of the power plant in the form of infrastructure improvements, water supplies, social, and so on. Suggestions to the Government to be more fair in making policy problem solving compensation for the land and conduct regular monitoring to instasi implementing policy makers so that the compensation of land for public purposes can protect certainty of land rights. Keywords : Compensation, Land Procurement for Public Interest, plant stems.
A. PENDAHULUAN 1.
Latar Belakang Kehadiran PLTU Batang ini membuat Gubemur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ikut serta dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan PLTU. Akhir Juni 2015, pihaknya telah mengeluarkan izin penetapan lokasi yang akan dijadikan pembangkit tenaga listrik. Dasar izin ini oleh PLN diharapkan proses pembebasan lahan akan menjadi lebih cepat, sehingga investor juga dapat melakukan financial closing1. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih jauh lagi dalam sebuah penelitian berjudul “Penetapan Ganti Rugi Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi pada Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah)”.
2.
Rumusan Masalah a. Bagaimana proses pengadaan tanah dan ganti rugi bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum ? b. Bagaimana
penyelesaian
pelaksanaan pengadaan
tanah
untuk
pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Uap di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah ? 3.
Metode Penelitian Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode pendekatan socio legal, dengan spesifikasi penulisan deskriptif analitis.
B. HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Proses
pengadaan
tanah
dan
ganti
rugi
bagi
pelaksanaan
pembangunan untuk kepentingan umum Proses pengadaan tanah yang dilakukan di Kabupaten Batang terkait pembangunan Proyek PLTU melibatkan aktor-aktor seperti 1
Sigit Purnomo, Pembangunan Proyek PLTU Batang Jawa Tengah, Tribun Jateng Semarang, hlm 1.
pemerintah pusat, pemerintah daerah, investor, LSM, LBH, serta masyarakat setempat yang terkena dampak. Kesalahpahaman di awal sosialisasi dikarenakan pihak investor yaitu BPI tidak berkoordinasi dengan pemerintah daerah terlebih dahulu. Pemrakarsa yaitu PT. Bhimasena Power Indonesia langsung terjun ke lapangan dengan melakukan pengukuran lokasi proyek dan bernegosiasi secara langsung dalam pembelian aset masyarakat seperti sawah-sawah dan tanah-tanah sebagai lokasi dimana proyek PLTU ini akan di bangun yaitu di sekitar Desa Ujung Negoro dan Desa Karanggeneng yang terletak di Kecamatan Kandeman dan Desa Ponowareng yang terletak di Kecamatan Tulis. Kehadiran para investor asing ke desa-desa wilayah dibangunnya proyek PLTU ini membuat warga setempat ketakutan dan pada akhirnya ada yang menolak rencana pembangunan proyek PLTU ini dengan berbagai alasan. Keadaan
ini
dimanfaatkan
oleh
pihak-pihak
yang
mendadak
berkepentingan seperti para preman atau calo tanah, LSM lingkungan serta LBH yang berdalih membela rakyat lemah agar tidak di tindas hak-haknya oleh pemerintah. 2. Penyelesaian pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Uap di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Pemerintah pusat melalui aparatur pemerintah daerah dan pihak pemrakarsa berusaha menyelesaikan persoalan pengadaan tanah dalam proses pembangunan proyek PLTU di Kabupaten Batang. Upaya-upaya penyelesaian itu antara lain : a) Memberikan kemudahan fasilitas dukungan melalui rapat-rapat internal dengan pemilik lahan. b) Pembentukan tim terpadu oleh pemerintah Kabupaten Batang untuk mempercepat perolehan/ pembebasan lahan. c) Memberikan pemahaman terhadap hasil AMDAL yang sudah resmi diperoleh dari BLH Provinsi Jawa Tengah melalui aparat desa setempat.
d) Pemahaman tentang manfat PLTU, serta kebutuhan akan listrik Jawa Bali dan Madura pada tahun 2016. e) Menyalurkan
CSR
bagi
masyarakat
yang
terkena
dampak
pembangunan PLTU dalam bentuk perbaikan infrastruktur, bantuan air, sosial, dan sebagainya.
C. PENUTUP 1. Kesimpulan Hasil temuan peneliti menunjukkan bahwa proses pengadaan tanah dan ganti rugi bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yaitu dengan ganti rugi atas tanah yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp 20.000 / m2 namun tuntutan warga yaitu sebesar Rp 100.000 / m2 dan pelaksanaan penyelesaian pengadaan tanah untuk pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Uap di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah yaitu Memberikan kemudahan fasilitas dukungan
melalui
rapat-rapat
internal
dengan
pemilik
lahan,
Pembentukan tim terpadu oleh pemerintah Kabupaten Batang untuk mempercepat perolehan/ pembebasan lahan, Memberikan pemahaman terhadap hasil AMDAL yang sudah resmi diperoleh dari BLH Provinsi Jawa Tengah melalui aparat desa setempat, Pemahaman tentang manfat PLTU, serta kebutuhan akan listrik Jawa Bali dan Madura pada tahun 2016 dan Menyalurkan CSR bagi masyarakat yang terkena dampak pembangunan PLTU dalam bentuk perbaikan infrastruktur, bantuan air, sosial, dan sebagainya. 2. Saran Koordinasi
antara
Pemerintah
Pusat
dan
Daerah
terkait
pelimpahan wewenang berdasarkan azas dekonsentrasi dan tugas pembantuan harus jelas disertai dengan berbagai kebijakan yang jelas pula terkait Investasi sehingga tidak terjadi kebijakan yang tumpang tindih yang akhirnya malah menjadi salah satu kendala bagi kelancaran arus investasi yang masuk ke daerah.
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-Buku Abdulkadir, Muhammad , Hukum dan Penelitian Hukum , (Bandung: Citra Aditya Bakti , 2004) Achmad Chulaemi, 1993, Hukum Agraria, Perkembangan, Macam-macam Hak Atas Tanah dan Pemindahannya, FH – Undip, Semarang Adrian Sutedi, 2006, Politik dan Kebijakan Hukum Pertanahan Serta Berbagai Permasalahannya, Cipta Jaya, Jakarta Ahman Husein Hasibuan, 1986, Masalah Perkotaan Berkaitan Dengan Urbanisasi dan Penyediaan Tanah, Makalah Ali Achmad Chomzah, 2001, Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia) Jilid 1, Prestasi Pustaka, Jakarta -----------------------------, 2002, Hukum Pertanahan; Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Sertipikat dan Permasalahannya, Prestasi Pustaka, Jakarta -----------------------------, 2002, Hukum Pertanahan; Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah, Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah, Prestasi Pustaka, Jakarta Boedi Harsono, 2000, Hukum Agraria Indonesia Himpunan PeraturanPeraturan Hukum Tanah, Djambatan, Jakarta ------------------, 2003, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Djambatan, Jakarta Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999, Kamus Besar Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta Effendi Perangin, 1991, Hukum Agraria Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta Gunawan Wijaya, 2001, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Raja Grafindo Persada, Jakarta
Hilman Hadikusuma, 1995, Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung John Salindeho, 1998, Masalah Tanah dalam Pembangunan, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta Kartasapoetra G., 1992, Masalah Pertanahan di Indonesia, Cetakan Kedua, Rineka Cipta, Jakarta Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004, Hak-Hak Atas Tanah, Cetakan Ketiga, Prenada Media, Jakarta Maria S.W. Sumardjono, 2001, Kebijakan Tanah: Antara Regulasi dan Implementasi, Cetakan 1, Kompas, Jakarta Oloan Sitorus dan Dayat Limbong, 2004, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Roskarya, 1996) Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) Purwahid, Patrik, Hukum Jaminan, Edisi Revisi dengan UUHT. (semarang : FakultasHukumUniversitas Diponegoro, 1989) Priyatna Abdulrasyid, 2003, Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Newsletter: Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis, nomor:52 Rachmadi Usman, 1991, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Cipta Aditya Bhakti, Bandung Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta Rusmadi Murad, 1991, Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah, Mandar Maju, Bandung Satjipto Rahardjo, 1991, Ilmu Hukum, Cetakan Ketiga, Mandar Maju, Bandung Soedharyo Soimin, 1993, Status Hak dan Pembebasan Tanah, Sinar Grafika, edisi kedua, Jakarta
Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan 3, UI Pres, Jakarta Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Press, 1981. Salbiah, Materi Pokok Pengetahuan Lelang, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpajakan, Jakarta : 2004 Soemitro, Rochmat, Peraturan dan Instruksi Lelang, Bandung : PT. Enresco, 1987. Soerodjo, Irawan, Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah, Yogyakarta : Arloka, 2003. Sunggono, Bambang, Metode Penelitian Hukum Suatu Pengantar, Jakarta : Grafindo Persada, 2003.
B. Peraturan perundang-undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional;
C. Website Widhi
Handoko, “Kebijakan Hukum Pertanahan”, Sumber:
http:
//widhihandoko.com /?p=18#more-18; Nenden
“Kebijakan
Publik”,
Sumber:
http:
blogspot.com/ 2013/12/ kebijakan-publik.html;
//
nendentayulestari.
