Penerapan Aplikasi SAS (Sistem Aplikasi Satker) pada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Nama : Namira Fia Tamara NPM : 46213314 Pembimbing : Dr. Imam Subaweh, SE., MM., AK., CA. Akuntansi Komputer / DIII Bisnis dan Kewirausahaan Universitas Gunadarma 2016
BAB I PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG
MATERI KERJA PRAKTIK
TUJUAN DAN MANFAAT KERJA PRAKTIK
BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Bendahara terdiri dari bendahara pengeluaran dan penerimaan, dimana bendahara
adalah posisi penting dalam suatu instansi. Bendahara memerlukan suatu cara dan sistem yang dapat membantu seluruh pekerjaannya agar lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu Kementrian Keuangan membuat aplikasi SAS (Sistem
Aplikasi Satker) yang ditujukan kepada Bendahara Pengeluaran salah satunya Bendahara Pengeluaran Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI dengan harapan mempermudah dan meminimalisir kesalahan. Berdasarkan uraian diatas penulis
tertarik untuk mengetahui lebih lanjut dengan mengambil Judul : “Penerapan Aplikasi SAS (Sistem Aplikasi Satker) pada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia”
BAB I PENDAHULUAN Materi Kerja Praktik
Lingkup materi kerja praktik yang dilaksanakan di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia adalah penggunaan aplikasi SAS (Sistem Aplikasi Satker) Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pencetakan Laporan
Pertanggungjawaban (LPJ) dan Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi yang berdasarkan atas suatu kuitansi.
BAB I PENDAHULUAN Tujuan dan Manfaat Kerja Praktik
Tujuan penelitian dalam Kerja Praktik ini adalah memahami dan menganalisis proses penyusunan LPJ serta penatausahaan dokumen pendukung terkait oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik
Indonesia. Lalu, manfaat yang diharapkan penulis yakni dapat memberi informasi yang bermanfaat bagi perkembangan perbendaharaan, menambah wawasan penulis dan menjadi referensi penulisan Laporan Kerja Praktik
mahasiswa lain.
BAB II TEMPAT KERJA PRAKTIK
GAMBARAN UMUM INSTITUSI
STRUKTUR ORGANISASI
BAB II TEMPAT KERJA PRAKTIK Gambaran Umum Institusi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung. Adapun Visi dari Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia yaitu menjadikan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia yang bersih, transparan, akuntanbel dan kompeten dalam mewujudkan hakim yang bersih, jujur dan profesional. Misi dari Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia diantaranya: • Memberikan pelayanan pada masyarakat dan pencari keadilan secara efektif dan efisien. • Menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) secara adil, obyektif, transparan, partisipatif dan akuntable.
BAB II TEMPAT KERJA PRAKTIK Struktur Organisasi
Ka. Bag. Keuangan Eselon III Ka. Sub. Bagian Perbendaharaan
Ka. Sub. Bagian Verifikasi
BAB III METODE PRAKTIK
Tempat Kerja Praktik dan Periode Kerja Praktik
Metode Kerja Praktik
BAB III METODE PRAKTIK Tempat Kerja Praktik dan Periode Kerja Praktik Pelaksanaan kerja praktik di Kantor Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia terletak di Jalan Kramat Raya No.57 Jakarta Pusat. Dimulai dari tanggal 20 Agustus 2015 – 11 September 2015 yang disesuaikan dengan hari kerja pegawai Pegawai Negeri Sipil yaitu masuk pukul 08.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB. Dalam hal ini penulis ditempatkan pada bagian Keuangan, sub bagian Perbendaharaan. Tabel jadwal kegiatan pelaksanaan kerja praktik
BAB III METODE PRAKTIK Metode Kerja Praktik Jenis dan sumber data yang digunakan penulis adalah data primer yaitu data yang didapat secara langsung dari instansi dan data sekunder yaitu data yang didapat secara tidak langsung yaitu menulis kembali data yang sudah ada pada instansi kemudian dikembangkan menjadi referensi tulisan agar lebih relevan. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis meliputi beberapa teknik yaitu : Observasi Lapangan Wawancara Dokumentasi Analisis
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
HASIL KERJA PRAKTIK
PEMBAHASAN HASIL KERJA PRAKTIK
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil yang diperoleh penulis yakni mengetahui dan memahami mengenai perbendaharaan dalam Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia dari mulai pembagian jenis, fungsi, tugas, dan dasar hukum yang berlaku serta aplikasi yang digunakan Bendahara khususnya Bendahara Pengeluaran dalam instansi tersebut. Maka dari itu jenis Bendahara yang dijadikan acuan oleh penulis adalah Bendahara Pengeluaran terkait aplikasi SAS (Sistem Aplikasi Satker). Fungsi Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia antara lain : a. Membuat pertanggungjawaban berupa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) disertai Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi. b. Mengadministrasikan dengan baik aliran kas yang diterima. c. Bertanggungjawab atas keamanan dan keselamatan dari kas yang diterimanya. Berikut simulasi penggunaan aplikasi SAS
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN Di dalam teknis pembukuan, ketentuan yang mengatur tugas bendahara adalah : o Instruksi Presiden No.3 tahun 1968 tentang Penertiban Tata Usaha Keuangan Negara. Selanjutnya ketentuan ini dijelaskan lebih rinci dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-322/M/V/91968 tanggal 26 September 1968 tentang Buku Kas Umum dan Cara Mengerjakannya. o Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/pmk.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Laporan penting yang dapat dihasilkan dari Aplikasi SAS adalah : o LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) o Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi Yang keduanya diatur dalam PMK-162/PMK.05/2013 dan Perdirjen Perbendaharaan no : PER-03/PB/2014
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN Berdasarkan perbandingan yang dilakukan penulis antara pelaksanaan yang dilakukan di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia dengan hukum dan peraturan yang berlaku adalah : 1. Tugas, fungsi dan pengelolaan Bendahara Pengeluaran telah sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku. 2. Penerapan Aplikasi SAS pada Bendahara Pengeluaran nyatanya sangat membantu. 3. Pembuatan LPJ dan Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi oleh Bendahara Pengeluaran memang sudah sesuai dengan Peraturan namun nyatanya masih ada pembatasan dalam penerbitan dokumen penyusunan terkait.
BAB V PENUTUP
KESIMPULAN
SARAN
BAB V PENUTUP Kesimpulan 1.
2.
3.
4.
Instansi telah menugaskan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sesuai dengan tugas yang tercantum dalam Instruksi Presiden No.3 Tahun 1968. Instansi telah menjalankan tugas utama dan pengelolaan Bendahara Pengeluaran dalam Satker sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012. Instansi telah melakukan penggunaan aplikasi SAS dengan baik dan sesuai dengan tujuan pembuatan Laporan Pertanggungjawaban dan Berita Acara Kas dan Rekonsiliasi oleh Bendahara Pengeluaran. Laporan yang dihasilkan juga telah sesuai dengan Dasar Hukum LPJ yang terdapat di PMK dan Perdirjen Perbendaharaan namun, instansi melakukan pembatasan informasi terkait dokumen penyusunan laporan kepada pihak selain Bendahara Pengeluaran itu sendiri.
BAB V PENUTUP Saran 1.
2.
3.
Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia perlu mempertahankan sistem perbendaharaan tersebut dan tugas tugas perbendaharaan yang sudah terbilang baik. Sebaiknya dokumen terkait pembuatan LPJ dan Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi seperti Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu, dan lain lain dapat dipermudah dalam hal penerbitan. Alangkah lebih baik jika menu aplikasi SAS dapat diakses oleh karyawan lain namun dengan syarat memasukkan id dan password.
SEKIAN DAN TERIMA KASIH
