Fina Sakinatul Aisi Universitas Lampung
PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRATIF TERHADAP PERKARA PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH PERUSAHAAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG
Fina Sakinatul Aisi, Elman Edy Patra, S.H., M.H., Satria Prayoga, S.H., M.H. Jurusan Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Lampung Jl Soemantri Brojonegoro No.1 Gedung Meneng Bandar Lampung 35145
ABSTRAK Tindakan perusakan lingkungan hidup membawa dampak kerugian yang sangat besar, oleh sebab itu pemerintah dan aparat penegak hukum harus dapat mengambil tindakan yang tegas sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup. Pendekatan yang digunakan dalarn penelitian ini yaitu pendekatan normatif dan ernpiris. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan studi pustaka dan lapangan. Setelah melakukan riset (research) peneliti menemukan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum administratif terhadap perkara perusakan lingkungan hidup oleh perusahaan di Kota Bandar Lampung yaitu: kurang baiknya sistematisasi dan sinkronisasi perangkat hukum lingkungan, kurangnya profesionalitas penegak hukum tentang hukum lingkungun, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya sarana dan fasilitas yang mendukung daya berlakunya hukum lingkungan, serta sanksi yang diberikan kurang tegas. Peneliti memberikan saran demi perbaikan di masa mendatang agar sebaiknya Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu meningkatan pengetahuan dan profesional aparat penegak hukum bidang lingkungan hidup, melengkapi sarana dan fasilitas, serta melakukan penyuluhan lingkungan kepada masyarakat dan perusahaan sektor industri guna meminimalisir terjadinya perusakan lingkungan hidup. Kata Kunci: penegakan hukum, lingkungan, peraturan.
ABSTRACT Measures of environmental impact very large losses, and therefore the government and law enforcement officials should be able to take decisive action as mandated under Act No. 32 of
1
Fina Sakinatul Aisi Universitas Lampung
2009 on Environment. The approach of this research is dalarn normative approach and ernpiris. Sources of data used in this study in the form of primary data and secondary data were conducted with the study of literature and field. After doing some research (research) researchers found that factors into obstacles in administrative enforcement cases against environmental destruction by the company in Bandar Lampung, namely: lack of good systematize and synchronize the environmental laws, lack of professionalism lingkungun law enforcement, lack of awareness the legal community, the lack of infrastructure and facilities that support the power of the rule of law, as well as sanctions imposed less stringent. Researchers gave suggestions for improvement in the future so that the Government should Bandar Lampung need to improve their knowledge and professional law enforcement field environment, complete facilities and infrastructure, and conduct environmental education to the public and corporate sector in order to minimize the environmental destruction. Keywords: law enforcement, environmental, role.
I.
Lampung
PENDAHULUAN
Kegiatan
ditemui
kasus
merupakan
pencemaran atau perusakan lingkungan
campur tangan manusia di alam dan
hidup. Beberapa daerah yang masih asri
lingkungan
oleh
dengan kondisi alam di Kota Bandar
kemampuannya untuk mengembangkan
Lampung saat ini sudah berubah bentuk.
ilmu dan teknologi, sehingga pada suatu
Beberapa daerah tersebut yang seharusnya
taraf perkembangan sejarah budayanya
berfungsi sebagai daerah resapan air dan
manusia
juga
mampu
pembangunan
banyak
yang
pernah untuk
diperkuat
menganggap menguasai
dirinya
alam
dan
berfungsi
Propinsi
sebagai
Lampung
guna
penghijauan mengurangi
lingkungan hidupnya selama sumberdaya
tingkat polusi udara justru dieksploitasi
alam masih dapat digali dan sepanjang
untuk pengembangan pemukiman mewah
ilmu
dan pertambangan galian serta hanya
dan
teknologi
masih
dapat
dikembangkan1.
untuk kepentingan ekonomi. Pencemaran akibat
Berkaitan
dengan
kasus
industri
juga
dilakukan
oleh
lingkungan
beberapa perusahaan, yaitu PT. Platinum
sekarang ini, khususnya di Kota Bandar
Keramik Industri, PT. Indocement, PT. Kertas Basuki Rahman, PT. Golden Sari,
1
Harun M. Husein, Lingkungan Hidup, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 35.
dan PT. Caroon Pochen yang beroperasi di
2
Fina Sakinatul Aisi Universitas Lampung
Kota
Bandar
Lampung,
pelanggaran
yang
perusahaan
tersebut
beberapa
dilakukan tidak
atas ketentuan yang ditetapkan dalam
oleh
peraturan perundang-undangan di bidang
memenuhi
perlindungan dan pengelolaan lingkungan
persyaratan untuk melakukan pemantauan
hidup”.
debit air limbah setiap bulan, tidak mematuhi kewajiban untuk mengelola
Penegakan hukum sengketa administratif
limbah sehingga memenuhi baku mutu air
lingkungan hidup yang terjadi sekarang ini
limbah, dan melanggar larangan untuk
masih banyak mengalami hambatan seperti
tidak membuang air limbah yang tidak
beberapa kasus tentang lingkungan hidup
memenuhi baku mutu.
di wilayah Kota Bandar Lampung yang masih tertunda penyelesaiannya. Prosedur
Berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-
yang rumit terkadang juga menjadi faktor
Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
ketidak
Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa:
sengketa administratif lingkungan hidup.
(1) Menteri,
atau
Indonesia sekarang ini sudah mempunyai
sanksi
Undang-Undang Lingkungan hidup yakni
penanggung
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
jawab usaha dan/atau kegiatan jika
sebagai pedoman dalam penegakan hukum
dalam
sengketa administratif lingkungan hidup di
gubernur,
bupati/walikota administratif
menerapkan kepada
pengawasan
ditemukan
pelanggaran terhadap izin lingkungan.
efektifan
penegakan
hukum
Kota Bandar Lampung.
(2) Sanksi administratif terdiri atas: a. teguran tertulis;
Berdasarkan
uraian
tersebut
b. paksaan pemerintah;
menarik untuk mengetahui penegakan
c. pembekuan izin lingkungan; atau
hukum
d. pencabutan izin lingkungan.
perusakan
administratif terhadap lingkungan
maka
perkara
hidup
oleh
perusahaan di Kota Bandar Lampung. Ketentuan dalam Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Lingkungan
Hidup
yang
“Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dengan
kewenangannya
dalam
mengetahui administratif
menjelaskan bahwa:
sesuai
Tujuan
wajib
melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
penelitian penegakan dan
ini
untuk hukum
faktor-faktor
penghambat terhadap perkara perusakan lingkungan hidup oleh perusahaan di Kota Bandar Lampung.
2
Fina Sakinatul Aisi Universitas Lampung
Pendekatan
yang
dalarn
melindungi korban akibat pencemaran dan
penelitian ini yaitu pendekatan normatif
perusakan lingkungan akibat pengelolaan
dan
lingkungan hidup yang salah. Artinya,
ernpiris.
digunakan
Sumber
data
yang
dipergunakan dalam penelitian ini berupa
dalam
data primer dan data sekunder yang
kepentingan
dilakukan
diabaikan dalam tata pergaulan antara
dengan
studi
pustaka
dan
penegakan ekosistem
disini
tidak
dapat
manusia dalam memenuhi kebutuhannya3.
lapangan.
2.2. Percepatan II.
hukum
PEMBAHASAN
2.1. Pengertian Penegakan Hukum
Pembangunan
Di
Sektor
Industri
Perusahaan
sebagai
Bentuk
Pelaksanaan
Otonomi Daerah Kota Bandar
Administratif Lingkungan Hidup
Lampung
Penegakan hukum administratif di bidang
Percepatan pembangunan di sektor industri
lingkungan hidup berkaitan erat dengan
perusahaan sebagai bentuk pelaksanaan
kemampuan
otonomi daerah Kota Bandar Lampung
pemerintah
administratif
bidang lingkungan hidup dan kepatuhan
menghadapi
masyarakat terhadap aturan yang berlaku.
Percepatan
Penegakan hukum administratif di bidang
diselanggarakan tidak hanya ditujukan
lingkungan merupakan bekrjanya proses
bagi daerah kota dan kawasan industri,
penyelesaian
namun juga ditujukan kepada daerah-
dengan
sengketa
sistem
administratif
terpadu
(Integrated
perkembangan pembangunan
keadaan. yang
daerah yang sedang berkembang.
Administrative System) yang dilakukan oleh
pemerintah
administratif
bidang
2.3. Pengertian Perusakan Lingkungan
lingkungan hidup dan beberapa instansi terkait atas dasar hukum yang berlaku2.
dan Penanggulangannya Perusakan lingkungan apabila ditinjau dari peristiwa terjadinya dapat dibagi menjadi
Fungsi
dalam
administratif
penegakan lingkungan
hukum
dua:
adalah
a. Kerusakan
itu
terjadi
dengan
melestarikan lingkungan hidup dengan
sendirinya, yang disebabkan oleh alam
sumber daya alam yang penting untuk
dan perbuatan manusia.
kelangsungan
hidup
manusia
serta 3
2
P. Joko Subagyo, Hukum Lingkungan, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm.32.
Muhamad Erwin, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup, (Surabaya: Reality Publisher, 2011), hlm.71.
3
Fina Sakinatul Aisi Universitas Lampung
b. Disebabkan pencemaran, baik yang berasal dari air, udara maupun tanah
hidup,
kesehatan,
serta
kelangsungan
hidup manusia dan makhluk hidup lain4.
Ketentuan dalam SE MEN KLH Nomor :
Pencemaran lingkungan hidup (Limbah
03/SE/MEN
mengatur
B3) dari Perusahaan tersebut merupakan
perusakan
masuk
prosedur
KLH/6/1987 penanggulangn
atau
dimasukkannya
makhluk
lingkungan hidup. Ada beberapa instansi
hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain
yang
ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan
terkait
dalam
menanggulangi
masalah kerusakan ini, seperti :
manusia sehingga melampaui baku mutu
1) Departemen Dalam Negeri
lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
2) Departemen Kehakiman
Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup
3) Kependudukan dan Lingkungan Hidup
(Limbah B3) dari Perusahaan dapat dilihat
4) Kejaksaan dan
dari ukuran batas perubahan sifat fisik,
5) Kepolisian
kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan
2.4. Pengertian
Pencemaran
Lingkungan oleh Limbah Bahan
hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) dari Perusahaan
2.5. Langkah-Langkah
Pemerintah
Pencemaran lingkungan Limbah bahan
Daerah
berbahaya dan beracun, yang selanjutnya
Hukum Lingkungan
dalam
Menegakkan
disebut Limbah B3 dari Perusahaan,
Langkah-langkah yang diambil apabila
adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan
terjadi pelanggaran hukum lingkungan
yang mengandung Bahan berbahaya dan
sebagai berikut :
beracun yang selanjutnya disingkat B3
1. Menentukan
adalah zat, energi, dan/atau komponen lain
dilakukan
berdasarkan
yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau
masyarakat,
temuan
jumlahnya, baik secara langsung maupun
maupun hasil supervisi para Inspektur
tidak
lingkungan.
langsung,
dan/atau dan/atau
merusak
dapat
mencemarkan
lingkungan
membahayakan
hidup,
2. Apabila
lingkungan
adanya
4
patroli
pelanggarannya
ditemukan/tidak melakukan
pelanggaran,
jelas
laporan polisi
tidak segera
penanggulangan
Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan. (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 1999), hlm.52
4
Fina Sakinatul Aisi Universitas Lampung
pencemaran/pemulihan, jika hal ini
Ketentuan
sanksi
dimungkinkan.
Sedangkan
apabila
sebagaimana diatur dalam Pasal 76 sampai
pelanggarannya
ditemukan,
segera
Pasal 83 UU No. 32 tahun 2009 ancaman
ditentukan apabila efek pelanggaran
sanksi
(pencemaran) bersifat serius/kurang
memadai, salah satunya adalah ketentuan
serius (berdasarkan hasil inspeksi ke
dalam Pasal 76 Ayat (2):
lokasi
Sanksi administratif terdiri atas:
dan
pengambilan/pengujian
administratifnya
administratif
sampel).
a. teguran tertulis;
a. Pelanggaran yang kurang serius
b. paksaan pemerintah;
diserahkan
kepada
instansi
supervisi untuk mengambil langkah
dirasa
kurang
c. pembekuan izin lingkungan; atau d. pencabutan izin lingkungan
pencegahan polusi lebih lanjut, 2.6. Gugatan Perwakilan (Class Action)
dengan tindakan: 1).
Melakukan pembersihan jika
Tahun 2009 tentang Lingkungan
mungkin; 2).
dalam Undang-Undang Nomor 32
Melakukan
tindakan
Hidup
penyesuaian (ajustmen);
Class Action pada intinya merupakan
3).
gugatan yang biasanya terkait dengan
Koreksi (correction) yang
permintaan injunction atau ganti kerugian
diperlukan. serius,
yang diajukan oleh sekelompok korban
selain dilakukan pencegahan polusi
(masyarakat) mewakili sejumlah korban
juga dilakukan tindakan sementara
lainnya
yang diperlukan.
gugatan atas kerugian yang diderita yang
b. Pelanggarannya
c. Menetukan yang
dapat
selanjutnya
bersifat
peraturan-peraturan dikenakan ditentukan
yang apakah
untuk
bertindak
mengajukan
memiliki kesamaan masalah, fakta hukum, tunutan/gugatan. Dalam perkara perusakan lingkungan
hidup,
sekelompok
orang
dilakukan penyelesaian lebih lanjut
(masyarakat) sebagai perwakilan sosial
dengan tindakan dan sanksi melalui
mewakili kepentingan mereka sekaligus
:
mewakili kepentingan ratusan atau ribuan
1). Proses sipil/perdata
orang lainnya yang juga sebagai korban
2). Tindakan administratif
bertindak
3). Proses pidana dengan/atau tanpa sanksi administratif
kerugian
mengajukan yang
diderita
gugatan ke
atas
instansi
5
Fina Sakinatul Aisi Universitas Lampung
pemerintah
yang
berwenang
dalam
menangani perkara lingkungan hidup5.
Perusahaan
di
Kota
Bandar
Lampung Penegakan hukum sengketa administratif
Beradasarkan ketentuan Pasal 37 Ayat (1)
terhadap perkara perusakan lingkungan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
hidup oleh perusahaan di Kota Bandar
tentang Lingkungan Hidup menyatakan
Lampung dilakukan melalui serangkaian
bahwa:
tahapan-tahapan antara lain:
“Masyarakat berhak mengajukan gugatan
a. penanganan laporan dari masyarakat
perwakilan
ke
pengadilan
dan/atau
melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai
masalah
lingkungan
yang
merugikan masyarakat”.
oleh petugas BPLHD, b. koordinasi tim gabungan BPLHD Kota Bandar Lampung dengan Instansi lain terkait penanganan perkara lingkungan hidup,
Ketentuan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor
32
Tahun
2009
tentang
Lingkungan Hidup mengatur 3 (tiga) hal yang sama satu sama lainagak berbeda antara lain: a. hak
c. penyelidikan
indikasi
perusakan
lingkungan oleh BPLHD Kota Bandar Lampung, d. penyidikan oleh PPNS BPLHD Kota Bandar Lampung,
mengajukan
gugatan
secara
perwakilan (class action)
e. pemberian
sanksi
administratif
terhadap perusahaan pelaku perusakan
b. hak masyarakat mengajukan laporan
lingkungan hidup di Kota Bandar
mengenai permasalahan lingkungan
Lampung dalam rangka penegakan
hidup yang merugikan diri mereka
hukum.
c. representative standing bagi instansi pemerintah yang bertanggungjawab di
Kasus lingkungan hidup yang terjadi di
bidang lingkungan untuk bertindak
wilayah Kota Bandar Lampung pada
mengatasnamakan masyarakat.
umumnya sangat sedikit yang sampai diproses pada sidang di Pengadilan.
2.7. Penegakan Hukum Administratif terhadap Lingkungan
Perkara
Perusakan
Hidup
oleh
Kebanyakan kasus diselesaikan secara administratif oleh pihak Pemerintah daerah Kota Bandar Lampung. Bagi perusahaan perusakan
5
Satjipto Raharjo, Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis. (Bandung : Sinar Baru, 1980), hlm.33
yang
telah
lingkungan
melakukan hidup
dikenakan sanksi sebagai berikut:
dapat
6
Fina Sakinatul Aisi Universitas Lampung
a. teguran tertulis;
e. penyitaan terhadap barang atau alat
b. paksaan pemerintah;
yang
c. pembekuan izin lingkungan; atau
pelanggaran;
d. pencabutan izin lingkungan
berpotensi
f. penghentian
menimbulkan
sementara
seluruh
kegiatan; atau Sanksi administratif sebagaimana tersebut
g. tindakan lain yang bertujuan untuk
tidak membebaskan penanggung jawab
menghentikan
usaha dan/atau kegiatan dari tanggung
tindakan
jawab pemulihan. Dalam beberapa kasus
lingkungan hidup.
yang
pernah
terjadi
oleh
pelanggaran
dan
memulihkan
fungsi
beberapa
perusahaan seperti PT. Platinum Keramik
Pengenaan
Industri, PT. Indocement, PT. Kertas
dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila
Basuki Rahman, dan PT. Caroon Pochen
pelanggaran yang dilakukan menimbulkan
maka
tersebut
ancaman yang sangat serius bagi manusia
telah memberikan ganti kerugian kepada
dan lingkungan hidup, dampak yang lebih
Negara
besar dan lebih luas jika tidak segera
perusahaan-perusahaan
maupun
kepada
masyarakat
paksaan
pemerintah
sebagai akibat dari tindakan perusakan
dihentikan
lingkungan. Sanksi administratif berupa
perusakannya, dan kerugian yang lebih
teguran tertulis diberikan kepada pelaku
besar bagi lingkungan hidup jika tidak
usaha yang melakukan pelanggaran di
segera dihentikan pencemaran dan/atau
bidang lingkungan namun masih dapat
perusakannya. Setiap penanggung jawab
segera
usaha
dipulihkan
mengakibatkan
dan
dan/atau
kegiatan
dan/atau
yang
tidak
negatif.
melaksanakan paksaan pemerintah dapat
Sedangkan sanksi Paksaan pemerintah
dikenai denda atas setiap keterlambatan
berupa:
pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.
a. penghentian
dampak
tidak
pencemaran
dapat
sementara
kegiatan
produksi;
Sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan dilakukan
b. pemindahan sarana produksi;
apabila penanggung jawab usaha dan/atau
c. penutupan saluran pembuangan air
kegiatan
limbah atau emisi; d. pembongkaran;
tidak
pemerintah.
melaksanakan
paksaan
7
Fina Sakinatul Aisi Universitas Lampung
2.8. Faktor-faktor penghambat dalam
kelemahan perumusan tersebut telah
penegakan
hukum
sengketa
diperbaiki,
dengan
administratif
terhadap
perkara
pencemaran
merumuskan
dan/atau
perusakan
perusakan lingkungan hidup oleh
lingkungan hidup itu tidak secara
perusahaan
umum
di
Kota
Bandar
lagi
pencemaran
Lampung
(mengakibatkun
dan/atau
perusakan
Faktor-faktor yang menjadi penghambat
lingkungan hidup) tetapi langsung
dalam
secara khusus atau teknis, yaitu “yang
penegakan
hukum
sengketa
administratif terhadap perkara perusakan
mengakibatkan
lingkungan hidup oleh perusahaan di Kota
mutu udara ambien, baku mutu air,
Bandar Lampung yaitu:
baku mutu air laut, atau kriteria baku
a. Kurang baiknya sistematisasi dan
kerusakan lingkungnn hidup”.
sinkronisasi
perangkat
dilampauinya
baku
hukum b. kurangnya
lingkungan;
pengetahuan
penegak
Ketentuan dalam UU Nomor 23
hukum tentang hukum lingkungun;
tahun
Keterbatasan
1997
tentang
Lingkungan
pengetahuan
dan
terdahulu, tentang wujud
pemahaman aspek-aspek lingkungan
tercemar atau rusaknya lingkungan
oleh penegak hukum. Di lingkungan
tersebut
penyidik, penuntut umum dan hakim,
Hidup
sering
menimbulkan
persoalan. Persoalan tersebut timbul
jumlah
karena perbedaan penafsiran tentang
mampu
tercemar atau rusaknya lingkungan.
lingkungan masih sangat terbatas.
Ada
bahwa
Selain itu adalah mustahil kiranya bila
lingkungan baru dikatakan tercemar
diharapkan para penegak hukum itu
atau rusak bila telah terwujud secara
dapat
nyata
tersebut,
lingkungan. Karena lingkungan hidup
erosi,
mencakup aspek yang sangat luas dan
kekeringan, dan sebagainya atau bila
kompleks yang berkenaan dengan
secara nyata telah terjadi keracunan
berbagai
pada hewan atau manusia, adanya
disipliner), sehingga penegak hukum
manusia yang sakit atau mati, adanya
pun harus mampu menangani kasus-
tumbuh-tumbuhan yang mati, dan
kasus lingkungan atas dasar wawasan
sebagainya. Namun, dengan adanya
yang komprehensif-integral.
seperti
yang
akibat
menafsirkan
perbuatan
terjadinya
banjir,
UU Nomor 32 Tahun 2009 yang baru,
tenaga
profesional
menangani
menguasai
disiplin
yang
kasus-kasus
berbagai
ilmu
aspek
(multi-
8
Fina Sakinatul Aisi Universitas Lampung
c. kurangnya
kesadaran
masyarakat
hukum
terhadap
tentang tercemar tidaknya lingkungan
kelestarian
hidup
Masih terbatasnya kesadaran hukum
e. proses
lingkungan hidup;
masyarakat disebabkan
terhadap pula
dan
pencarian
barang bukti lama;
lingkungan
oleh
penyidikan
keawaman
masyarakat terhadap berbagai aspek
f. sanksi yang diberikan kurang tegas;
lingkungan. g. perusahaan-perusahaan
yang
d. kurangnya sarana dan fasilitas yang
melakukan pencemaran pencemaaran
mendukung daya berlakunya hukum
banyak tidak ditindak secara hukum
lingkungan;
karena
Belum
tersedianya
perusahaan
laboratorium
tugas
pemeriksaan
khusus sampel
suatu
hilang/pergi
takut
sehingga
menangani benda-benda
yang diduga tercemar, menyebabkan dalam
daerah
mengurangi investasi.
khusus (laboratorium rujukan) yang diberi
pemerintah
perkara
terdapat
berbagai hasil analisis dari beberapa
III. PENUTUP 3.1. Kesimpulan
laboratorium terhadap sampel yang sama. Hasil analisis dari berbagai
Ditarik kesimpulan sebagai berikut:
laboratorium
1.
tersebut,
menunjukkan
disana-sini
perbedaan
pada
Penegakan
hukum
administratif
sengketa
terhadap
perkara
parameter dan intensitas zat pollutan
perusakan lingkungan hidup oleh
yang dianalisis. Perbedaan-perbedaan
perusahaan di Kota Bandar Lampung
hasil
dilakukan
analisis
tersebut pembuktian
antar
akan
laboratorium memperlemah
unsur
melalui
tahapan-tahapan
serangkaian
dimulai
dari
pencemaran
penanganan laporan dari masyarakat
lingkungan yang dibuktikan dengan
oleh petugas BPLHD, koordinasi tim
hasil analisis tersebut. Perbedaan
gabungan
pada kuantitas dan kualitas parameter
Lampung dengan Instansi lain terkait
zat pollutan yang dianalisis, dapat
penanganan
mengundang
hidup,
terjadinya
keraguan
BPLHD
Kota
perkara
penyelidikan
Bandar
lingkungan indikasi
9
Fina Sakinatul Aisi Universitas Lampung
perusakan lingkungan oleh BPLHD
3.2. Saran
Kota Bandar Lampung, penyidikan oleh PPNS BPLHD Kota Bandar
Berdasarkan
Lampung,
pemberian
penelitian dan pmebahasan yang telah
administratif
terhadap
sanksi perusahaan
kesimpulan
dikemukakan
di
dari
atas,
maka
memberikan
hasil
peneliti
pelaku perusakan lingkungan hidup
mencoba
saran
demi
di Kota Bandar Lampung dalam
perbaikan di masa mendatang sebagai
rangka penegakan hukum.
berikut: 1. Pemerintah Kota Bandar Lampung
2.
Faktor-faktor penghambat hukum
yang dalam
sengketa
terhadap
menjadi penegakan
perlu meningkatan pengetahuan dan kemampuan
profesional
administratif
penegak hukum bidang lingkungan
perusakan
hidup serta melengkapi sarana dan
perkara
lingkungan hidup oleh perusahaan di
fasilitas,
Kota Bandar Lampung yaitu: kurang
penegakan
baiknya
administratif
sistematisasi
sinkronisasi
aparat
perangkat
dan hukum
sehingga
perusakan
dalam
hukum
sengketa
terhadap
lingkungan
proses
perkara
hidup
yang
lingkungan, kurangnya pengetahuan
disebabkan oleh perusahaan dapat
penegak hukum tentang hukum
teratasi dengan baik.
lingkungun, kurangnya kesadaran hukum
masyarakat
kelestarian
terhadap
lingkungan
hidup,
2. Pemerintah Kota Bandar Lampung dan aparat penegak hukum terkait harus
melakukan
penyuluhan
kurangnya sarana dan fasilitas yang
lingkungan kepada masyarakat dan
mendukung
berlakunya
juga perusahaan sektor industri serta
proses
harus ada pengawasan dari BPLHD
hukum
daya lingkungan,
penyidikan dan pencarian barang
Kota
bukti lama, sanksi yang diberikan
meminimalisir
terjadinya
sengketa
kurang tegas, perusahaan-perusahaan
administratif
terhadap
perkara
yang
perusakan
melakukan
pencemaran
Bandar
Lampung
lingkungan
guna
hidup
yang
pencemaaran banyak tidak ditindak
disebabkan oleh perusahaan sehingga
secara hukum karena pemerintah
mampu
daerah takut perusahaan hilang/pergi
hukum lingkungan yang terpadu.
sehingga mengurangi investasi.
3. Bagi
mewujudkan
masyarakat
yang
penegakan
kurang
memahami tentang proses penegakan
10
Fina Sakinatul Aisi Universitas Lampung
hukum
secara
administratif
dapat
memanfaatkan lembaga khusus yang mendampingi
masyarakat
M. Husein, Harun. 1995. Lingkungan
dalam
Hidup. Bumi Aksara. Jakarta.
perkara lingkungan hidup, dalam hal ini adalah Wallhi dan sebagainya.
Milles
Mattew.
B.
Dan
Huberman
Michael. 1982. Analisis Data Kualitatif. UI Press. Jakarta.
Muhammad, Abdulkadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Citra DAFTAR PUSTAKA
Aditya. Bandung.
Poerwadarminta. W.J.S. 2002. Kamus A. BUKU/LITERATUR
Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta.
Bahry, Sainul. 2009. Rangkuman Istilah dan Pengertian Dalam Hukum (Kamus
Umum).
Raharjo,
Reality
Satjipto. Penegakan
Publisher. Surabaya.
1980. Hukum:
Masalah Suatu
Tinjauan Sosiologis. Sinar Baru. Bandung
Erwin,
Muhamad.
2011.
Hukum
Lingkungan
Dalam
Sistem
Kebijaksanaan Lingkungan
Pembangunan Hidup.
Reality
Subagyo,
P.
Joko.
Lingkungan.
1999.
Hukum
Rineka
Cipta.
Jakarta.
Publisher. Surabaya. Tim Penyusun Kamus. Pembinaan dan Hardjasoemantri, Koesnadi. 1999. Hukum Tata Lingkungan. Gadjah Mada University. Yogyakarta.
Kartasapoetra.
G
dan
Widianingsih. Pokok
Hukum
Armico. Bandung.
Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai pustaka. Jakarta.
Rience. 1982.
Pengembangan Bahasa. 1997.
G.
Pokok-
Perburuhan.
11
Fina Sakinatul Aisi Universitas Lampung
B. PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan
Dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Surat
Edaran
Menteri
KLH
03/SE/MENKLH/6/1987
Nomor:
12
