PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN LINGKUNGAN HIDUP. Dr. H. Husni Thamrin,S.H.,M.H

Penegakan Hukum Administratif Terhadap Pelanggaran ………… ___________________________________________________________________________________________

PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN LINGKUNGAN HIDUP Dr. H. Husni Thamrin,S.H.,M.H. [email protected]

ABSTRAK Lingkungan hidup adalah sumber utama keberlangsungan mahluk hidup yang dapat dimanfaatkan. Eksploitasi terhadap lingkungan terkadang menimbulkan dampak akibatnya terjadi pelanggaran dibidang lingkungan hidup dalam hal ini perusakan lingkungan sebagai akibat pelanggaran izin lingkungan, AMDAL dan UKL-PKL berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Sebagai upaya perlindungan maka penegakan hukum yang dilakukan adalah penegakan hukum administratif terdiri atas teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan dan atau pencabutan izin lingkungan. Penerapan sanksi administratif dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2013 Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. ABSTRACT Environment is the main source of living organisms that may be utilized. Exploitation of environmental sometimes impacts as a result in the field of environmental violations in this case the destruction of the environment as a result of violations of environmental permits, AMDAL and UKL-PKL under the provisions of Act No. 32 of 2009 on the Protection and Management of the Environment (UUPPLH). As a safeguard the enforcement of the law is administrative law enforcement consists of a written warning, government coercion, license suspension or revocation of the environment and the environment. Application of administrative sanctions implemented by Ministerial Regulation No. 2 of 2013 Administrative Sanction Guidelines for Implementation and Management in the Field of Environmental Protection. Jurnal Ilmiah PROGRESSIF,Vol.10 No.30, Desember 2013

60


Pendahuluan Negara memiliki tujuan utama yakni melindungi dan mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat sesuai dengan amanah Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Wujud dari kesejahteraan dilakukan melalui pembangunan dalam segala bidang seperti pembangunan ekonomi yang direalisasikan secara fisik, bersama stakeholder membangun lapangan pekerjaan melalui kegiatan industri dan lain sebagainya. Pem bangunan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan manusia untuk men ciptakan keadaan hidup yang lebih baik. Pembangunan merupakan proses yang pada umumnya di rencanakan dengan sengaja dalam masyarakat untuk menuju pada keadaan hidup yang lebih baik. Dalam merealisasikan pem bangunan diperlukan pemanfaatan sumber daya alam yang notabene adalah bagian dari sumber daya lingkungan. Pemanfaatan atau eks ploitasi dapat berupa pemanfaatan sumber daya alam dari hulu kehilir sebagai hasil industri yang dapat digunakan untuk memenuhi ke hidupan manusia. Terutama dampak dari hasil pembangunan ekonomi tersebut sering diabaikan. Pem

bangunan ekonomi yang menghasil kan pertumbuhan ekonomi akan menimbulkan dua macam akibat yaitu disatu pihak memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia berupa tersedianya barang dan jasa dalam perekonomian, dilain pihak terdapat dampak negatif bagi kehidup an manusia yang berupa pencemaran lingkungan dan me nipisnya sumber daya alam. Pencemaran lingkungan me nyebabkan timbulnya gangguan kesehatan dan kurang nyamannya kehidupan. Sehingga berakibat pada berkurangnya persedian sumber daya alam yang akan mengurangi kemudah an dalam penyedian barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Pemanfaatan atau eksploitasi lingkungan dalam pembangunan ekonomi terkadang tidak terkoor dinasi dengan baik sehingga terjadi pelanggaran-pelanggaran di bidang lingkungan hidup yang berujung pada perusakan lingkungan. Pelanggaran yang berujung pada perusakan lingkungan hidup merupakan pelang garan Hak Asasi Manusia, dimana setiap individu tidak bebas menikmati dan meng gunakan lingkungan dengan sewajarnya karena adanya kelalaian seorang lainnya. Dalam dasawarsa terakhir ini terdapat suatu perhatian yang berkembang pada

Jurnal Ilmiah PROGRESSIF,Vol.10 No.30, Desember 2013

61


tingkat lokal, regional, tingkat nasional dan internasional tentang isu lingkungan, dan dampak serta jenis perusakan lingkungan spesifik, se perti polusi, pembuangan limbah beracun dan penebangan liar. Sehing ga hal yang terjadi pada kemajuan pesat yang telah dicapai dalam pem bangunan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat ternyata diiringi oleh kemunduran kemampuan sumber daya alam seper ti air, tanah, hutan dan terkurasnya sumber daya alam seperti perikanan, tambang minyak dan mineral lainnya seperti air tanah. Disisi lain pelaksana an pembangunan yang semangkin beragam juga menghasilkan produk sampingan seperti limbah, sampah dan buangan baik dalam wujud padat, cair, gas maupun tingkat tekanan dan kebisingan. Hasil sampingan tersebut perlu dijaga agar tidak melampaui ambang batas dan daya tampung lingkungannya dalam hal kemampuan lingkungan menerima, dan daya dukung bahan-bahan yang mencemari lingkungan dalam batas yang belum membahayakan ekosistemnya dan makhluk hidup. Jika daya tampung lingkungan di lampaui, struktur dan fungsi dasar ekosistem penunjang kehidupan akan rusak dan ke

berlanjutan fungsi lingkungan akan terganggu. Untuk mencegah dan me nanggulangi dampak dari pem bangunan, pemerintah harus menerap kan prinsip pembangunan berke lanjutan yang berwawasan lingkung an yang mengutamakan pencegahan melalui pengelolaan dan perlindung an dibanding penanggulangan. Sejak diundang kannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) ada suatu kontrol dari pemerintah pusat maupun pemerin tah daerah dengan memberikan penguatan terhadap pencegahan, pe ngelolaan dan pengendalian kerusa kan lingkungan hidup melalui pem berian kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pe ngelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkung an Hidup. Salah satu instrumen yang sangat penting dalam pencegahan perusakan dan pencemaran lingkung


62


an atau pelanggaran lingkungan adalah AMDAL dan UKL/UPL yang termuat dalam UUPPLH, antara lain: a. AMDAL dan UKL/UPL merupa kan salah satu instrumen pencegah an pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; b. Penyusun dokumen AMDAL wajib memiliki sertifikat kompeten si penyusun dokumen AMDAL; c. Komisi penilai AMDAL Pusat, Propinsi, maupun kab/kota wajib memiliki lisensi AMDAL d. Amdal dan UKL/UPL merupa kan persyaratan untuk penerbit an izin lingkungan; e. Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai kewenangannya. f. Usaha dan/atau kegiatan kemung kinan dapat menimbul kan dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang, akan dibahas tentang penegakan hukum lingkungan hidup dalam UUPPLH. Metode Penelitian Tipe penelitian yang diguna kan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif); Dalam penelitian ini terdapat beberapa pendekatan yang

digunakan ada tiga yaitu pendekatan Undang-Undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (consep tual approach). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua macam bahan hukum primer dan sekunder. 1. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindung an dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan; c. Peraturan Menteri Lingkung an Hidup Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Per lindungan Dan Pengelola an Lingkungan Hidup. 2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumendokumen resmi. Publikasi ini meliputi literatus-literatur ilmiah, buku-buku, serta jurnal yang bertujuan untuk mempelajari isi pokok permasalahan yang akan dibahas.


63


3. Sumber bahan non hukum sebagai penunjang mengambil data dari internet, kamus serta serta wawancara. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Peraturan Perundang-undangan dan Studi Kepustakaan. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif normatif, yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai permasalahan yang tidak didasarkan pada bilangan statistik melainkan didasarkan pada analisa yang diuji dengan normanorma dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang akandibahas. Dalam analisis bahan hukum, langkah pertama adalah menelusuri semua hasil penelitian yang diperoleh dari bahan-bahan hukum. Selanjutnya dibahas dengan menyusun konsep-konsep, azasazas/prinsip-prinsip dan ketentuanketentuan hukum yang berkaitan dengan pengaturan perjanji an yang dilarang. Penulis mengguna kan penalaran induktif untuk menghasilkan konsep, baik berupa definisi, deskriptif maupun klasifi kasi sebagai hasil penelitian dan melakukan interpretasi peraturan hukum, sedangkan untuk penarikan

kesimpulan menggunakan penalaran deduktif. Pembahasan 1. Penetapan AMDAL dan UKLUPL sebagai kelayakan suatu kegiatan usaha Kualitas lingkungan dapat mempengaruhi pola hidup manusia sehingga manfaat lingkungan menjadi prioritas utama. Lingkungan hidup memiliki arti penting bagi kehidupan sebagai sumber kehidupan manusia satu-satunya yakni wahana bagi keberlanjutan kehidupan (sustainable life) dan tempat tinggal. Lingkungan hidup merupakan tempat ber interaksinya makhluk hidup yang membentuk suatu sistem jaringan kehidupan. Di dalamnya terdapat berbagai siklus, seperti siklus energi, siklus air, dan siklus udara. Kehidup an manusia tidak akan pernah lepas dari lingkungan. Eksistensi kehidupan manusia sangat tergantung kepada lingkungan. Lingkungan telah menye diakan secara cuma-cuma berbagai kebutuhan bagi manusia yang merupa kan syarat mutlak agar manusia dapat mem pertahankan kehidupannya. Lingkungan menyediakan air, udara dan sinar matahari yang adalah ke butuhan mutlak manusia. Tanpa air


64


dan udara maka niscaya akan ada kehidupan manusia. Analisis mengenai dampak lingkungan atau yang disebut dengan AMDAL merupakan ketentuan yang penting dalam Lingkungan Hidup untuk menentukan kelayakan suatu kegiatan usaha sebagai syarat di terbitkannya izin lingkungan sebagai upaya pembangunan yang berkelanjut an (Sustainable Development). Pengaturan AMDAL dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Pe merintah Nomor 27 Tahun 1999. AMDAL merupakan proses pengambilan keputusan oleh instansi yang berwenang, apakah suatu rencana usaha atau kegiatan dapat disetujui dan atau tidak untuk di laksanakan. AMDAL berfungsi se bagai suatu dokumen penting untuk memberikan informasi mengenai rencana usaha yang akan dijalankan dan dampak lingkungan yang timbul, serta untuk mengetahui langkahlangkah atau upaya untuk menge ndalikan dampak lingkungan tersebut. Sehubungan dengan prosedur/tata laksana AMDAL tersebut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 telah menetapkan mekanisme yang harus ditempuh, sebagai berikut :

a. Pemrakarsa menyusun Kerangka Acuan (KA) bagi pembuatan dokumen AMDAL, kemudian disampaikan kepada komisi AMDAL. KA yang dimaksud diproses paling lama 75 hari kerja sejak diterimanya oleh komisi AMDAL . Jika lewat waktu yang ditentukan ternyata komisi AMDAL tidak memberikan tanggapan, maka dokumen KA tersebut menjadi sah untuk di gunakan sebagai dasar pe nyusunan ANDAL . b. Pemrakarsa menyusun dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), kemudian disampaikan kepada instansi yang bertanggung jawab untuk diproses, dengan menyerah kan dokumen tersebut kepada komisi AMDAL untuk dinilai. c. Hasil penilaian dari komisi AMDAL disampaikan kembali kepada instansi yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan keputusan dalam jangka waktu 75 hari. Apabila dalam jangka waktu yang telah disediakan, ternyata belum diputus oleh instansi yang bertanggung jawab, maka


65


dokumen tersebut tidak layak lingkungan. d. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ternyata instansi yang bertanggung jawab me ngeluarkan keputusan penola kan karena dinilai belum me menuhi pedoman teknis AMDAL yang ada, maka kepada pemrakarsa diberi kesempatan untuk memper baikinya. e. Hasil perbaikan dokumen AMDAL oleh pemrakarsa diaju kan kembali kepada instansi yang bertanggung jawab untuk diproses dalam memberi ke putusan sesuai dengan Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999. f. Apabila dari dokumen AMDAL dapat disimpulkan bahwa dampak negatif tidak dapat ditanggulangi berdasarkan ilmu dan teknologi, atau biaya penanggulangan dampak negatif lebih besar di banding dampak positifnya, maka instansi yang bertanggung jawab memutuskan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan tidak layak lingkungan. Prinsip dari pelaksanaan AMDAL adalah “terbuka” bagi masyarakat dalam memberikan

masukan berupa saran, pendapat dan sebagainya mengenai dokumen AMDAL dari suatu rencana usaha/ kegiatan. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 33 - Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, kemudian penjabaran nya diatur lebih lanjut oleh keputusan kepala Bapedal RI Nomor 8 tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Dalam proses AMDAL. Pelaksanaan rencana usaha atau kegiatan, harus ditindak lanjuti dengan menempuh tahap perizinan. Dengan demikian terlihat danya keterkaitan antara AMDAL dengan perizinan. Terkait dengan ketentuan perizinan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (PP 27/2012), ada dua instrumen yang diatur dalam PP 27/2012 yakni perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meliputi instrumen kajian lingkungan hidup (dalam bentuk AMDAL dan UKL-UPL) serta instrumen Izin Lingkungan. Penggabungan substansi tentang amdal dan izin lingkungan dalam PP ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa AMDAL/UKLUPL dan izin lingkungan merupakan satu kesatuan. Hal-hal yang diatur dalam PP 27/2012 terdiri dari


66


beberapa instrumen dalam Izin Lingkungan yang meliputi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkung an Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Usaha dan/atau Kegiatan, Dampak Penting Kerangka Acuan, Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, Rekomendasi UKL-UPL, Pemrakarsa, Izin Usaha dan/atau Kegiatan dan Menteri. Prinsip dari perizinan lingkungan baik dalam UUPPLH dan PP 27/2012 pada dasarnya mengamanatkan pada setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki dokumen Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan. Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) UUPPLH menegaskan bahwa “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan”. Maka untuk mendapatkan izin lingkungan melalui tahapan kegiatan yang meliputi: a. Penyusunan Amdal dan UKLUPL; b. Penilaian Amdal dan pemeriksa an UKL-UPL;dan

c. Permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan. 2. Penegakan hukum lingkungan

hidup Eksploitasi lingkungan se bagaimana dijelaskan pada pemapar an sebelumnya, membawa dampak bagi manusia dan lingkungan hidup. Akibatnya terjadi pelanggaran hukum berupa perusakan lingkungan hidup, mengganggu keamanan dan ke nyamanan mahluk hidup. Sehingga dibutuhkan kondisi lingkungan dan sosial yang kondusif. Hal ini sepen dapat dengan dengan gagasan Kelsen Tentang Keadilan, Kelsen melihat bahwa keadilan adalah sesuatu yang sangat subjektif. Dia berpendapat bahwa apa yang di maksudkan dengan istilah keadilan adalah sesuatu yang bermakna hadirnya sebuah kondisi sosial dimana setiap orang mendapatkan kepuasan dan ke bahagiaan secara umum. Keadilan adalah sesuatu hal yang memiliki makna yang sangat identik dengan kebahagiaan umum. Menurut kelsen, hukum adalah sesuatu yang berbeda dengan keadilan. Kesalahan besar yang dilakukan oleh pemikir-pemikir hukum alam adalah memaksakan keadilan termasuk dalam cita-cita hukum. Padahal ketika keadilan


67


adalah sebuah kondisi dimana setiap orang dapat merasakan kebahagiaan secara umum, hal ini tentu saja akan menjadikan keadilan tidak lebih dari sebuah isu sosial saja dihadapan hukum. Karakter hukum yang hanya berbicara tentang benar atau salah, dihukum atau tidak dihukum, melanggar atau tidak melanggar inilah yang membuat kebahagiaan sosial secara umum akan mustahil diwujudkan melalui hukum. Menurut Soerjono Soekanto secara umum ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu : a. Faktor hukum itu sendiri; b. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; e. Faktor kebudayaan, yakni se bagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kelima faktor tersebut diatas saling berkaitan sebagai esensi dari penegakan hukum serta merupakan

tolok ukur dari pada efektifitas penegakan hukum. Penegakan hukum lingkungan dilakukan melalui upaya prefentif dan represif. Dalam penegakan hukum lingkungan menggunakan metode atau teknik pendekatan masalah yang dilakukan secara komprehensif dan integral guna menunjang keberlanjut an pembangunan berwawasan ling kungan. Jika dalam UUPLH sebelum nya kewenangan pemerintah bersifat sentralistik sedangkan pada UUPPLH terbaru adanya delegasi kewenangan dari pusat kepada pemerintah daerah yakni optimalisasi peran pemerintah daerah dalam birokrasi kementerian lingkungan hidup. Unsur pemerintah an tersebut meliputi menteri, gubernur, atau bupati/walikota ber dasarkan kewenangannya memberi kan izin lingkungan hidup dan menerapkan sanksi administratif atas pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelola an Lingkungan Hidup Penegakan hukum administra tif pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 yakni melalui cara preventif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.


68


Ada beberapa macam sanksi administratif yang biasa diberlakukan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku kegiatan yaitu : a. Bestuursdwang (paksaan pemerintah); b. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin, subsidi, pembayaran dan sebagainya); c. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (dwangsom); d. Pengenaan denda administratif (administrative boete); Penegakan hukum lingkungan administratif berupa pengawasan dan sanksi administratif dalam UUPPLH telah diatur dalam Bab XII bagian kedua meliputi Pasal 76 sampai dengan Pasal 83 UUPPLH, sebagai berikut: Pasal 76 Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkung an. (1) Sanksi administratif terdiri atas: a. teguran tertulis; b. paksaan pemerintah;

c. pembekuan izin lingkungan; atau d. pencabutan izin lingkungan. Penerapan sanksi administratif dalam UUPPLH dilaksanakan dengan pembinaan dan pengendalian yang dibebankan pada penanggungjawab usaha. Mekanisme awal terhadap adanya pelaku perusakan lingkungan dimulai dengan pertama memberikan surat teguran, kedua; paksaan pe merintah berupa tindakan nyata pemerintah seperti penghentian sementara kegiatan produksi, pe mindahan sarana produksi, penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi, dan ketentuan lain dalam Pasal 76 UUPPLH, terakhir berupa pe mbekuan izin lingkungan dan pe ncabutan izin lingkungan jika kedua hal ini diterapkan maka suatu usaha tidak akan dapat direalisasikan sebab syarat pemberian izin usaha harus dilengkapi dengan izin lingkungan. Dalam hal ini akan mempersulit pengusaha sebab mereka tidak me miliki kesempatan untuk mendirikan usaha, hal ini sebagai upaya pem batasan atau pengetatan dari pe merintah dalam pemberian izin usaha. Kementerian lingkungan telah me netapkan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2013 Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang


69


Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur tentang : 1. Jenis Sanksi Administratif a. Teguran tertulis Sanksi Administratif teguran tertulis adalah sanksi yang diterapkan kepada penganggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam hal penang gung jawab usaha dan/atau kegiatan telah melakukan pelanggaran peratur an perundang-undangan dan persyarat an yang ditentukan dalam izin lingkungan. b. Paksaan Pemerintah Paksaan pemerintah adalah sanksi administratif berupa tindakan nyata untuk menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan dalam keadaan semula. Penerapan sanksi paksaan pemerintah dapat dilakukan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dengan terlebih dahulu diberikan teguran tertulis. Adapun penerapan sanksi paksaan pemerintah dapat dijatuhkan pula tanpa didahului dengan teguran tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan menim bulkan ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup, dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera, dihentikan pencemaran dan perusakannya serta kerugian yang lebih besar bagi

lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya. c. Pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sanksi administratif pembekuan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan adalah sanksi yang berupa tindakan hukum untuk tidak memberlakukan sementara izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan yang berakibat pada berhentinya suatu usaha dan/atau kegiatan. Pembekuan izin ini dapat dilakukan dengan atau tanpa batas waktu. d. Pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sanksi administratif berupa pencabut an izin lingkungan diterapkan ter hadap pelanggaran, misalnya: 1) tidak melaksanakan sanksi ad ministratif paksaan pemerintah; 2) memindahtangankan izin usaha nya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha; 3) tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh sanksi ad ministratif yang telah diterapkan dalam waktu tertentu;


70


4) terjadinya pelanggaran yang serius yaitu tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan pen cemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang relatif besar dan menimbulkan keresah an masyarakat; 5) menyalahgunakan izin pem buangan air limbah untuk kegiatan pembuangan limbah B3; 6) menyimpan, mengumpulkan, me manfaatkan, mengolah dan menimbun limbah B3 tidak sesuai sebagaimana yang tertuang dalam izin. e. Denda Administratif Yang dimaksud dengan sanksi administratif denda adalah pem bebanan kewajiban untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan karena terlambat untuk melakukan paksaan pemerintah an. Pengenaan denda terhadap keterlambatan melaksanakan paksaan pemerintah ini terhitung mulai sejak jangka waktu pelaksanaan paksaan pemerintah tidak dilaksanakan. g. Prosedur penerapan sanksi administratif harus memperhatikan beberapa hal yaitu harus dipastikan sesuai dengan peraturan yang menjadi dasarnya dan Asas-asas Umum

Pemerintahan yang Baik, pejabat yang menerapkan sanksi administratif harus dipastikan memiliki kewenang an yang sah berdasarkan peraturan perundang undangan (atribusi, delegasi, atau mandat), ketepatan penerapan sanksi administratif terdiri atas ketepatan bentuk hukum, sanksi administratif ditujukan kepada perbuatan pelanggaran penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, maka instrumen yang digunakan untuk menerapkan sanksi administratif dan harus dipastikan berbentuk Keputus an Tata Usaha Negara (KTUN), ketepatan substansi dalam penerapan sanksi administratif, kepastian tiadanya cacat yuridis dalam penerap an sanksi dalam keputusan tata usaha negara hindari klausula pengaman yang lazimnya berbunyi: “Apabila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.”, dan yang terakhir adalah mempertimbangkan asas kelestarian dan keberlanjutan. Asas kelestarian dan keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melaku kan upaya pelestarian daya dukung


71


ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. 3. Mekanisme penerapan sanksi administratif a. Bertahap Penerapan sanksi administratif secara bertahap yaitu penerapan sanksi yang didahului dengan sanksi administrative yang ringan hingga sanksi yang terberat. b. Bebas (Tidak Bertahap) Penerapan sanksi administratif secara bebas yaitu adanya keleluasaan bagi pejabat yang berwenang me ngenakan sanksi untuk menentukan pilihan jenis sanksi yang didasarkan pada tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. c. Kumulatif Penerapan sanksi administratif secara kumulatif terdiri atas kumulatif internal dan kumulatif eksternal. Kumulatif internal adalah penerapan sanksi yang dilakukan dengan meng gabungkan beberapa jenis sanksi administratif pada satu pelanggaran. Misalnya sanksi paksaan pemerintah digabungkan dengan sanksi pem bekuan izin. Kumulatif ekternal adalah penerapan sanksi yang di lakukan dengan menggabungkan pe nerapan salah satu jenis sanksi administratif dengan penerapan

sanksi lainnya, pidana.

misalnya

sanksi

Penutup Analisis megenai dampak lingkungan (AMDAL) dan UKLPKL ialah dokumen yang berfungsi sebagai syarat utama dalam men dapatkan izin lingkungan, maka untuk mendapatkan izin lingkungan melalui tahapan kegiatan yang me liputi Penyusunan Amdal dan UKLUPL, penilaian Amdal dan pemeriksa an UKL-UPL dan permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan. pada pelanggaran lingkungan hidup dilaku kan penegakan hukum administratif yang melalui beberapa tahap yakni teguran, paksaan pemeritah, pem bekuan izin lingkungan dan pen cabutan izin lingkungan yang diatur dalam UUPPLH dan mengenai pelaksanaannya mengacu pada Per aturan Menteri Nomor 2 Tahun 2013 Pedoman Penerapan Sanksi Ad ministratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. DAFTAR PUSTAKA Aca Sugandhy. Penataan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1999. A’an Efendi, Hak Atas Lingkungan Hidup yang


72


Baik dan Sehat Serta Prosedur Pelaksanaannya, Jurnal Konstitusi Pusat Kajian Konstitusi Universitas Jember, Volume III No.2, November 2011 Frenadin Adegustara (2005) “Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)”, Makalah disampaikan pada kuliah Hukum Lingkungan. Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang. M. Suparmoko. Ekonomi Sumber Daya Alam Dan Lingkung an. Suatu Pendekatan Teoritis. Penerbit BPFE Yokyakarta. 1997. Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Keputusan Nomor 23/MPP/Kep/1998 tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan.

P. Beirne and South N. (eds.), (2007). Issues in Green Criminology: Confronting Harms Against Environments, Humanity and Other Animals. Devon: Willan Publishing, pp. Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Philipus M. Hajon. Pengantar Hukum administratif Indonesia. Gajahmada University Press. Yokyakarta.1994. Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, Bab III Tentang Tata Laksana, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59. Soerjono Soekanto. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum. Rajawali Press. 1983. Jakarta. _______________. Permasalahan Dalam Kerangka Pembangunan di


73

PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN LINGKUNGAN HIDUP. Dr. H. Husni Thamrin,S.H.,M.H

Recommend Documents