Prototipe Media
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi
Prakata SALAM SEHAT TANPA KORUPSI, Korupsi merupakan perbuatan mengambil sesuatu yang sebenarnya bukan haknya, yang merugikan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk keuntungan pribadi atau golongan. Korupsi merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 junto UU No.20 Tahun 2001). Tindakan korupsi dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari pribadi yang terdiri dari (a) aspek moral, seperti: lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, sikap atau perilaku hidup konsumtif dan (b) aspek sosial seperti keluarga yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku korup. Faktor eksternal bisa tercermin dalam aspek ekonomi, misalnya: penghasilan atau gaji tidak mencukupi kebutuhan, instabilitas politik, kepentingan politis, kekuasaan, ketiadaan akuntabilitas dan transparansi, serta lemahnya penegakan hukum serta aspek sosial yaitu lingkungan atau masyarakat yang kurang mendukung perilaku anti korupsi.
Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah berkembang secara sistematis dan kronis termasuk Pejabat Publik, Pejabat Negara atau Aparatur Negara. Hal ini berdampak tidak hanya merugikan keuangan negara, akan tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Hal ini bisa dilihat dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2011 baru mencapai 3,0 atau berada dibawah rata-rata negara Asia lainnya. Sementara Indeks Integritas Nasional tahun 2012 sebesar 6,37 atau meningkat dibandingkan Indeks Integritas Nasional tahun 2011 yang mencapai 6,31.
Kendati dalam beberapa tahun terakhir makin banyak kasus tipikor terungkap, namun secara keseluruhan keberhasilan Pencegahan dan pemberantasan Korupsi (PPK) belum memenuhi harapan publik tentang penerapan karakter anti korupsi di lingkungan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat. Berdasarkan hasil Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) pada bulan Oktober 2012 di 33 provinsi, 170 kabupaten/kota (49 kota dan 121 kabupaten) yang dilakukan terhadap 10.000 sampel rumah tangga menunjukkan bahwa sebagian besar (27 persen) responden menilai pemerintah merupakan sumber yang paling efektif (mudah diterima, dapat membawa hasil, berguna) dalam memberikan pengetahuan anti korupsi. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi (PPK) harus dilakukan lebih mendasar, intensif dan efektif. Kementerian Kesehatan pada saat ini menjalankan program Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi. Buku Prototipe Media Budaya Anti Korupsi ini disusun sebagai sarana penyebarluasan informasi dan pendidikan Anti Korupsi yang lebih baik terutama aparatur negara di lingkungan Kementerian Kesehatan RI. Semoga buku ini dapat menjadi manfaat bagi berbagai kalangan. Kepala Pusat Promosi Kesehatan,
dr. Lily S. Sulistyowati, MM
1
Permasalahan Meskipun kejujuran merupakan hal yang dijunjung tinggi oleh bangsa
Salah satu saluran utamanya adalah melalui pendidikan dan internalisasi
Indonesia, namun praktik korupsi yang jelas bertentangan dengan nilai
budaya anti korupsi dan perguruan tinggi atau pusat kajian antikorupsi
tersebut kerapkali terjadi. Salah satu akar penyebab berkembangnya praktik
juga perlu dikembangkan seiring dengan perkuatan sangsi sosial.
korupsi patut diduga berasal dari rendahnya integritas para pelakunya dan masih kentalnya budaya permisif terhadap tindakan korupsi. Rendahnya
Gerakan sosial anti korupsi perlu diintegrasikan dengan nilai-nilai anti
efek deteren bagi pelaku korupsi inilah yang patut mendukung maraknya
korupsi dalam system budaya lokal. Dengan demikian, selain tercipta
praktik korupsi.
pemahaman
terhadap
perilaku-perilaku
koruptif, pembangunan
karakter bangsa yang berintegritas dan anti korupsi diharapkan juga Dalam budaya organisasi modern, sistem nilai tertentu yang bersifat
akan memperkuat gerakan anti korupsi beserta sangsi sosialnya.
universal harus ditegakkan dalam organisasi, baik di lingkungan pemerintahan maupun swasta. Masyarakat dengan kultur yang mendorong
Menurut strategi nasional PPK, pendidikan merupakan sarana yang
struktur social berperilaku koruptif perlu diubah pola pikirnya agar terbebas
paling effektif untuk melembagakan nilai-nilai anti korupsi, khususnya
dari nilai-nilai koruptif, terlebih lagi agar menjunjung integritas. Lebih dari
menciptakan karakter bangsa yang berintegritas. Oleh karena itu,
itu, sangat diperlukan perilaku aktif dari masyarakat untuk mencegah
penanaman nilai-nilai anti korupsi perlu dlakukan secara masif dan
perilaku koruptif di lingkungannya. Diperlukan individu-individu yang
intensif melalui jalur pendidikan formal maupun non formal, baik melalui
mampu mempengaruhi dan bertindak untuk mencegah adanya tindakan
kurikulum maupun di luar kurikulum.
koruptif, tidak hanya pasif untuk mencegah korupsi oleh dirinya sendiri.
Pengembangan sistem nilai dan sikap anti korupsi tersebut perlu dilakukan melalui berbagai kampanye yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi.
Masalah mendasar terkait pendidikan anti korupsi adalah belum terintegrasinya pendidikan anti korupsi ke dalam kurikulum sekolah maupun perguruan tinggi.
2
Kendati beberapa lembaga pemerintah sudah melakukan kerjasama
Untuk menilai seberapa jauh perilaku dan budaya anti korupsi bagi
dengan lembaga pendidikan formal baik negeri maupun swasta untuk
karyawan di lingkungan Kementerian Kesehatan perlu dilakukan
menanamkan nilai-nilai anti korupsi, namun masih bersifat sektoral, kurang
pre-assessment PBAK. Kementerian Kesehatan telah melaksanakaan
sinergis, dan cenderung berjalan sendiri-sendiri. Akibatnya, dampak
pre-assessment PBAK sejak tanggal 20-28 Mei 2013. Pemilihan Satuan Kerja
positifnya belum berpengaruh maksimal dalam mewujudkan integritas
untuk menjadi lokus pre-assessment PBAK setelah memenuhi beberapa
seseorang untuk menghargai dan lebih jauh lagi melaksanakan nilai-nilai
kriteria yang ditetapkan seperti: memberikan layanan publik, melakukan
anti korupsi.
pengadaan barang dan jasa, pelayanan administrasi pada Unit Layanan Terpadu (ULT), dan mengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Oleh karena itu, diperlukan pembudayaan anti korupsi dengan tujuan menyamakan persepsi bahwa korupsi itu tindakan yang merugikan dan harus dihindari. Persepsi tersebut akan mendorong lahirnya sikap anti korupsi dan pada akhirnya, sikap anti morupsi akan menumbuhkan prakarsa-prakarsa positif bagi upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) pada khususnya serta perbaikan tata-kepemerintahan pada umumnya. Kementerian Kesehatan terus berbenah diri dengan mengembangkan kebijakan reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang bbaik dan bersih (clean government). Salah satu upaya penting dalam pelaksanaan
reformasi
birokrasi
adalah
upaya
pencegahan
dan
pemberantasan korupsi (PPK) di lingkungan Kementerian Kesehatan.
3
Empat Satuan Kerja yang menjadi lokus yang telah dilakukan pre-assessment PBAK adalah:
1.Politeknik Kesehatan Manado.
2.RSUP Adam Malik Medan.
3. Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Tanjung Priok.
4. Biro Umum Sekretariat Jenderal.
4
Hasilnya: Dari hasil pre-assessment PBAK ditemukan bahwa
‘KEBUTUHAN PRIBADI’ dan persepsi “GRATIFIKASI” menempati skor yang paling rendah dan perlu diprioritaskan untuk dilakukan penanganan. Pernyataan-penyataan yang berkaitan dengan hal tersebut adalah: Kebutuhan Pribadi • Penghasilan resmi saya dapat mencukupi gaya hidup saya • Saya memanfaatkan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi • Saya pernah menggunakan fasilitas pribadi untuk mendukung operasional satker • Pimpinan satker saya akan memberikan tambahan dana pibadi apabila satker membutuhkannya • Pembiayaan diluar DIPA masih diperlukan oleh Satker. Derajat Toleransi (Persepsi Gratifikasi) • Pemahaman mengenai Gratifikasi masih rendah • Menerima pemberian dari rekanan merupakan hal yang wajar • Memberikan hadiah pada atasan merupakan hal yang wajar • Bertemu dengan rekanan di luar jam kantor merupakan hal yang wajar • Menerima hadiah ulang tahun dari rekanan hal yang wajar.
5
Strategi Komunikasi: Dari hasil asessment juga disimpulkan bahwa arah komunikasi yang tepat adalah ADVOKASI. Oleh karena itu di sinergikan dengan Rencana Aksi Komunikasi Berbasis Tema dari Kemenkomifo di tahun 2013 yaitu “Penguatan Karakter”. Melalui keterbukaan lembaga pemerintah diharapkan peluang korupsi bisa ditekan dan dihilangkan. Sementara di tingkat masyarakat diharapkan dapat mengikis sikap “permisif terhadap pelaku tindak korupsi.”- maka nilai-nilai yang dimunculkan adalah:
Tanggung Jawab
Displin
dengan tema utama
Sehat Tanpa Korupsi
6
Pesan Pendukung: Pesan pendukung dapat dipilih sesuai kebutuhan masing-masing lokus tempat kerja:
Tanggung jawab
Malu dong kalau belinya pake Uang Negara.
Keren tidak harus mahal
Melayani (bukan dilayani) dengan hati
Segala bentuk penyimpangan akan mendapat sanksi tegas!
Penuhi kewajiban, baru tuntut hak.
Korupsi merampas hak masyarakat untuk sehat
hari gini nggak disiplin?
taati peraturan jalani kewajiban
Atur keuangan pribadi, korupsi terhindari
Hari gini masih korupsi?
Gunakan yang menjadi hak mu
Gunakan uang dengan bijak. Jangan lupa menabung
Tolak
Tanggung jawabmu menentukan kebahagiaan keluarga
Taati peraturan jalankan kewajiban
Disiplin Minta imbalan bukan jamannya lagi
7
Sasaran: Di dalam buku akan dijabarkan contoh-contoh, spesifikasi dan strategi komunikasi penerapan media Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi (PBAK) terutama di empat lokus tempat kerja berikut : TEMPAT KERJA
SASARAN
Politeknik Kesehatan Manado.
mewakili Dosen dan Mahasiswa
RSUP Adam Malik Medan.
mewakili Dokter, perawat, staf administrasi Staf KKP
Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Tanjung Priok. Biro Umum Sekretariat Jenderal.
mewakili staf Pusat Kementerian Kesehatan RI, satpam dan staf rumah tangga
8
Logo
9
Warna yang di gunakan : Penggunaan warna yang seragam sebaiknya dipatuhi agar terjadi kesesuaian antara media satu dengan yang lain.
Menarik perhatian Cyan 0, Magenta 68 Yellow 96 Black 0
Berani Cyan 0, Magenta 100 Yellow 100 Black 0
Tegas & kuat Cyan 75, Magenta 68 Yellow 67 Black 90
10
Ilustrasi penggunaan ilustrasi bisa diaplikasikan sebagai penguat pesan.
11
Poster
KEREN TIDAK HARUS MAHAL
GUNAKAN
yang jadi
HAK mu B 300 TB
12
ATUR
BIJAK
KORUPSI TERHINDARI
MENABUNG
KEUANGAN PRIBADI
GUNAKAN UANG jangan lupa
malu dong,
Barang Pribadi belinya pakai Uang Negara
Penuhi KEWAJIBAN
baru tuntut HAK HAK
KEWAJIBAN
Melayani
(bukan dilayani) dengan hati
Spanduk Korupsi Merampas
Hak Masyarakat Untuk Sehat
Malu dong, Barang Pribadi Belinya pakai Uang Negara
Keren tidak harus Mahal
Bijak Gunakan Uang, jangan Lupa Menabung!
Gunakan yang Menjadi Hak mu!
Minta Imbalan, BUKAN jamannya lagi.
Atur Keuangan Pribadi KORUPSI terhindari.
Melayani (bukan dilayani) dengan hati.
13
Umbul-umbul keren tidak harus mahal
Korupsi Merampas Hak Masyarakat untuk Sehat
melayani (bukan dilayani) dengan hati
14
Pin
15
Merchandise
Malu dong, Barang Pribadi Belinya pakai Uang Negara
Korupsi Merampas Hak Masyarakat untuk Sehat
Korupsi Merampas Hak Masyarakat untuk Sehat
14 16
