BAB I
PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau merupakan perangkat daerah yang diserahi wewenang tugas dan tanggung jawab menunjang penyelenggaraan urusan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas-tugas pembantuan di bidang Komunikasi, Informasi dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau. Melalui perubahan-perubahan lingkungan strategis yang terjadi dewasa ini, yaitu adanya perubahan SOTK Tahun 2009 dari Perda No. 23 Tahun 2001 Bentuk dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengolahan Data Elektonik serta Badan Informasi, Komunikasi dan Kesatuan Bangsa Provinsi Riau No. 27 Tahun 2001, telah terbentuk Dinas baru yang bernama Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 46 Tahun 2009 , merupakan suatu unit kerja yang dipercaya mampu menjadi pengelola Teknologi Informasi di Provinsi Riau, serta pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informasi sehingga dapat menjadi pusat informasi bagi kebutuhan Pemerintah pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
1
B. Tugas Pokok dan Fungsi Sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 46 Tahun 2009, Tugas Pokok Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau adalah menyelenggarakan Otonomi Daerah, Tugas Desentralisasi, Tugas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Bidang Komunikasi, Informasi dan Pengolahan Data Elektronik serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur. Fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau adalah sebagai berikut : 1.
Perumusan dan pelaksanakan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika dan pengolahan data elektronik yang meliputi pemberdayaan system informasi komunikasi dan diseminasi informasi dan pengembangan aplikasi telematika
2.
Pelaksanaan diseminasi, jaringan komunikasi dan layanan informasi publik
3.
Pelaksanaan fasilitasi bantuan teknis di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pengolahan Data dan Informasi serta Pemberdayaan Telematika
4.
Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama dengan instansi terkait di bidang TIK, Pengolahan data dan informasi, pemberdayaan telematika, diseminasi informasi, jaringan komunikasi dan layanan informasi publik standarisasi.
5.
Pelaksanaan monitoring evaluasi dan penyusunan laporan hasil kegiatan kepada Gubernur
2
6.
Pelaksanaan tugas-tugas Kesekretariatan
7.
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
C. Struktur Organisasi Susunan organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau terdiri dari : 1.
Kepala Dinas
2.
Sekretariat, terdiri dari : a. Sub Bagian Bina Program b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
3.
Bidang Aplikasi Telematika a. Seksi pengembangan teknologi informasi b. Seksi pengembangan perangkat lunak c. Seksi sistem jaringan
4.
Bidang Pemberdayaan Sistem Informasi a. Seksi pengumpulan data b. Seksi pengolahan data dan analisis data c. Seksi penyajian data dan informasi
5.
Bidang Komunikasi a. Seksi komunikasi sosial
3
b. Seksi kemitraan media komunikasi c. Seksi komunikasi Pemerintah 6.
Bidang Informasi Publik a. Seksi layanan informasi b. Seksi penyiaran c. Seksi media informasi
7.
UPT Media Center a. Sub bagian TU UPT Media Center
4
D. Sistematika Penulisan Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kominfo dan PDE Provinsi Riau Tahun 2013 ini dibagi dalam beberapa bab dan ditambah dengan lampiran. Uraian singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut : Ikhtisar Eksekutif; memuat tentang ringkasan pencapaian sasaran pada tahun 2013 Bab I
Pendahuluan; memuat gambaran umum organisasi dan sekilas pengantar lainnya
Bab II
Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja; memuat beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen Penetapan Kinerja).
Bab III
Akuntabilitas Kinerja; merupakan uraian pencapaian sasaransasaran organisasi pelopor, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja
Bab IV
Penutup;
mengemukakan
tinjauan
secara
umum
tentang
keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi serta strategis pemecahan masalah yang akan dilaksanakan pada masa mendatang.
5
BAB II
RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik (Dinas Kominfo dan PDE) Provinsi Riau Tahun 2009-2013 telah mengalami perubahan-perubahan sejalan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Riau Tahun 2009-2013, sedangkan Rencana Kinerja Tahun 2013
mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
A.1 Visi dan Misi Visi Visi RPJMD Provinsi Riau tahun 2009 – 2013 : “Terwujudnya pembangunan ekonomi yang mapan dan pengembangan budaya melayu secara proporsional melalui kesiapan infrastruktur dan peningkatan pembangunan pendidikan dalam masyarakat yang agamis”
6
Dengan mengacu pada RPJMD Propinsi Riau Tahun 2009-2013, Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau merumuskan visinya sebagai berikut :
“ Terwujudnya Komunikasi dan Informasi Yang Berbasis Teknologi Informasi Menuju Masyarakat Sejahtera” Makna yang terkandung dalam rumusan Visi Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau tersebut di atas yaitu : 1.
Komunikasi dan informasi berbasis teknologi informasi adalah terciptanya proses penyampaian informasi (pesan, ide, gagasan) yang bisa dimengerti dan dipahami dari pemerintah kepada masyarakat melalui sarana teknologi, format visual dan, distribusi multimedia untuk menghasilkan informasi yang berkualitas yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pemerintahan, bisnis, pribadi dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.
2.
Masyarakat sejahtera adalah keadaan sentosa dan makmur, selamat, mampu menghadapi segala macam gangguan. Sentosa mengandung arti berada dalam keadaan aman dan tentram, sedangkan makmur dapat diartikan sebagai keadaan serba berkecukupan atau tidak berkekurangan.
Hubungan Visi Provinsi Riau dengan Visi Dinas Kominfo dan PDE Provinsi Riau adalah : dengan adanya komunikasi dan informasi yang berbasis teknologi informasi
7
diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat untuk terwujudnya pembangunan ekonomi yang mapan.
Misi Untuk mewujudkan visinya, Dinas Kominfo dan PDE Provinsi Riau merumuskan misi sebagai berikut : 1.
Mewujudkan ketersediaan akses serta layanan komunikasi dan informatika yang terintegrasi;
2.
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan informasi yang beretika dan bertanggungjawab.
B.1 Tujuan dan Sasaran Bentuk yang lebih terarah dan operasional dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau dalam perencanaan strategis dirumuskan pada tujuan strategis (strtategic goals) organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun atau lebih. Lebih lanjut perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai. Agar dapat diukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya, setiap
8
tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur.
Tujuan Tujuan yang mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilakukan dalam merealisasikan visi dan misi Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau adalah : -
Tersedianya akses dan layanan komunikasi dan informasi;
-
Terciptanya Masyarakat Informasi yang Sejahtera.
Sasaran Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan mengacu pada tujuan dan sasaran yang tercantum dalam dokumen RPJMD Provinsi Riau, berdasarkan hal tersebut uraian sasaran dan indikator capaiannya yaitu : SASARAN I: MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN KEPEMERINTAHAN Definisi sasaran I : Dinas Kominfo Provinsi Riau membangun infrastruktur jaringan internet untuk memudahkan akses pelayanan masyarakat dan membangun aplikasi e-goverment1 sehingga penyelenggaraan kepemerintahan berjalan efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
1
Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
9
Untuk mengukur keberhasilan sasaran I, indikator kinerjanya adalah : Nilai e-Government Provinsi Riau Definisi : nilai yang diperoleh berdasarkan pemeringkatan e-government yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI sebagai bentuk penghargaan yang diberikan kepada Lembaga Pemerintah yang telah memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara terintegrasi dalam memberikan layanan publik. Kategori yang dinilai adalah aspek Kebijakan, Kelembagaan, Infrastruktur, Aplikasi dan Perencanaan TIK. Dimensi Pemeringkatan e-Government Indonesia : 1. Kebijakan Dimensi kebijakan sangat erat kaitannya dengan produk hukum dan juga dokumen resmi yang memberi arah dan mendorong pemanfaatan TIK, terdiri dari: - Manajemen/proses kebijakan (terkait TIK) yang dilaksanakan. - Visi dan misi yang dijabarkan dengan jelas dan terdokumentasi dalam bentuk surat keputusan, peraturan, regulasi, kebijakan, pedoman, rencana strategis, atau bentuk dokumen resmi lainnya. - Strategi penerapan kebijakan TIK yang dituangkan dalam bentuk rencana kerja, program, atau bentuk dokumen resmi lainnya. - Standar atau panduan yang berkaitan dengan pemanfaatan TIK secara umum maupun secara spesifik dalam bidang-bidang tertentu.
10
- Peraturan terkait dengan pemanfaatan TIK untuk menjamin kelangsungan program pengembangan dan pemanfaatan TIK. - Keputusan kementerian/lembaga/pemerintah daerah terkait penerapan kebijakan TIK. - Skala Prioritas penerapan TIK yang dilaksanakan. - Evaluasi/manajemen risiko TIK yang diterapkan. 2. Kelembagaan Dimensi kelembagaan terkait erat dengan keberadaan organisasi yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengembangan dan pemanfaatan TIK dengan indikator: - Keberadaan organisasi struktural yang lengkap sehingga dapat menjalankan fungsi Chief Information Officer (CIO), dukungan teknis, dan fungsi lain dengan baik. - Adanya dokumen yang memberikan rumusan yang jelas mengenai Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI). - Adanya Sistem dan Prosedur Kerja yang lengkap dan terdokumentasi untuk melaksanakan hal-hal yang terkait dengan pemanfaatan dan pengembangan TIK. - Adanya kelengkapan unit dan aparatur untuk mendukung pemanfaatan dan pengembangan TIK yang memadai dari segi jumlah, kompetensi, jenjang karir, maupun status kepegawaian.
11
- Adanya program pengembangan Sumber Daya Manusia TIK yang terencana dan terlaksana. 3. Infrastruktur Dimensi infrastruktur berkaitan dengan sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan dan pemanfaatan TIK yang terdiri dari: - Data center dan aplikasi pendukungnya. - Jaringan Data (LAN, WAN, Internet). - Keamanan yang terencana dan terevaluasi. - Fasilitas pendukung seperti antara lain AC, UPS, Genset, serta sarana pengamanan fasilitas lainnya. - Dokumen Disaster Recovery yang diperlukan jika terjadi kegagalan sistem. - Pemeliharaan infrastruktur TIK. - Inventarisasi peralatan TIK. 4. Aplikasi Dimensi aplikasi berkaitan dengan ketersediaan dan dimanfaatkannya piranti lunak aplikasi yang memenuhi kriteria antara lain: - Adanya situs web (homepage). - Adanya Aplikasi fungsional utama 1 (Pelayanan Publik). - Adanya Aplikasi fungsional utama 2 (Administrasi & Manajemen Umum). - Adanya Aplikasi fungsional utama 3 (Administrasi Legislasi). - Adanya Aplikasi fungsional utama 4 (Manajemen Pembangunan). - Adanya Aplikasi fungsional utama 5 (Manajemen Keuangan).
12
- Adanya Aplikasi fungsional utama 6 (Manajemen Kepegawaian). - Dokumentasi setiap aplikasi yang dimiliki. - Inventarisasi seluruh aplikasi TIK. - Interoperabilitas setiap aplikasi yang diterapkan. Aplikasi
tersebut
haruslah
mendukung
fungsi
dasar
umum
sistem
kepemerintahan yang terdiri dari antara lain: - Pelayanan
publik,
seperti
kependudukan,
perpajakan
dan
retribusi,
pendaftaran dan perijinan, bisnis dan investasi, pengaduan masyarakat, publikasi informasi umum dan kepemerintahan, dan lain-lain. - Administrasi dan manajemen umum yang meliputi surat elektronik, sistem dokumen elektronik, sistem pendukung keputusan, kolaborasi dan koordinasi, manajemen pelaporan pemerintahan, dan lain-lain. - Administrasi legislasi yang meliputi aplikasi sistem katalog hukum, peraturan perundangan, dan lain-lain. - Manajemen pembangunan yang meliputi sistem perencanaan pembangunan daerah, sistem pengadaan barang dan jasa, pengelolaan dan monitoring proyek, sistem evaluasi dan informasi hasil pembangunan, sistem laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. - Manajemen keuangan, meliputi aplikasi anggaran, kas dan perbendaharaan, akuntansi daerah, dan lain-lain. - Manajemen kepegawaian yang meliputi aplikasi penerimaan pegawai, absensi, penggajian, penilaian kinerja, pendidikan dan latihan, dan lain-lain.
13
5. Perencanaan Dimensi perencanaan berkaitan dengan proses perencanaan dengan indikator antara lain: - Adanya organisasi yang melakukan perencanaan TIK - Adanya sistem perencanaan untuk pengembangan dan pemanfaatan TIK yang dilakukan secara nyata - Adanya dokumentasi Master Plan yang lengkap, yang mengandung unsur lima dimensi PeGI, Implementasi dari Master Plan yang sudah dibuat - Adanya anggaran yang tertuang dalam RPJMN/RPJMD dan RKP/RKPD.
Kegiatan yang mendukung indikator nilai e-Government Pemerintah Provinsi Riau antara lain : - Pengembangan dan penataan jaringan IT Pemprov Riau - Sosialisasi jaringan online Pemerintah Provinsi Riau - Pengembangan e-government Provinsi Riau - Penyimpanan sistem jaringan integrasi open source se Provinsi Riau - Job training TIK bagi aparatur di Provinsi Riau
14
SASARAN II : MENINGKATNYA PENYEDIAAN SERTA PENYEBARAN DATA DAN INFORMASI YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL Definisi sasaran I : Dinas Kominfo Provinsi Riau menyediakan data/informasi yang dapat dimanfaatkan Pemerintah dalam mengambil kebijakan dan masyarakat yang membutuhkan melalui penyajian pada website dan juga data pembangunan pada aplikasi SDDKD. Selain itu, tugas dan fungsi Dinas Kominfo Provinsi Riau adalah menyebarkan informasi publik2 kepada masyarakat melalui sosialisasi/dialog/media massa/grup tradisonal/pelatihan kelompok informasi masyarakat/internet/pameran dan media lainnya. Bagi masyarakat punya hak untuk tahu informasi publik tersebut melalui PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) yang ada pada masing-masing badan publik. Jika masyarakat mengalami kendala untuk meminta informasi publik dari badan publik, maka Dinas Kominfo dan PDE Provinsi Riau melalui UPT Komisi Informasi Provinsi Riau dapat menyelesaikan sengketa tersebut sesuai prosedur yang berlaku. Untuk mengukur keberhasilan sasaran II, indikator kinerjanya adalah : Nilai Keterbukaan Informasi Provinsi Riau Definisi : nilai yang diperoleh berdasarkan pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik terhadap ketaatan implementasi seluruh kewajiban Badan Publik dan memberikan akses informasi publik kepada masyarakat seperti yang dimanatkan 2
informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik
15
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penilaian dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) dengan menilai website Badan Publik, menyebarkan kuesioner penilaian mandiri, monitoring dan visitasi serta testimoni terhadap pengguna informasi publik. Dasar penilaian keterbukaan informasi publik berdasarkan 3 aspek yaitu : 1. Kelengkapan regulasi tentang keterbukaan informasi publik yang meliputi, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan SK Gubernur tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi(PPID). 2. Kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan informasi, yaitu website dan meja layanan informasi publik. 3. Kelengkapan proses pelayan informasi publik, yaitu mekanisme pelayanan dan Standard Operating Procedure (SOP). Kegiatan yang mendukung indikator ini adalah : - Optimalisasi riau.go.id - Pengembangan studio editing multimedia - Layanan informasi publik diskominfo-pde - Pengembangan layanan informasi media center3 - Newsroom4 Pemerintah Provinsi Riau - Identifikasi, Sinkronisasi Data dan Informasi Pembangunan Riau - Update dan Analisa Data Pembangunan Provinsi Riau 3
Pusat Informasi dan Komunikasi Publik yang menjadi tempat untuk mengakses informasi, berkomunikasi dan mendapatkan layanan sosial ekonomi dengan menggunakan sarana teknologi informasi dan komunikasi berupa komputer, scanner, printer dan koneksi internet. 4 Sebuah ruangan di mana berita dikumpulkan dan disebarluaskan
16
- Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Sumber Daya Aparatur Pengelola Data dan Informasi Pembangunan Daerah se Provinsi Riau - Layanan Media Elektronik (Dialog Interkatif di Media Elektronik Lokal) - Penyediaan Jasa Publikasi - Pameran Pembangunan Teknologi Informasi - Sosialisasi Internet Sehat dan Aman (INSAN), Narkoba dan Sosialisasi Pemilih Pemula Pemilu 2014 di Kabupaten/Kota - Operasional Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Provinsi Riau - Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) - Layanan Kinerja Komisi Informasi Provinsi Riau - Festival Pertunjukan Media Tradisonal dalam Penyebarluasan Informasi - Pekan Informasi Nasional 2013 - Workshop Jurnalistik Media Siaran (Broadcasting Journalist) bagi Komunitas Radio dan Televisi - Pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi Publik - Kemitraan Pemerintah dan Insan Pers Komunikasi - Pengembangan Kemitraan Lembaga Komunikasi - Pengembangan Penyelenggaraan Penyiaran
17
RENCANA KINERJA TAHUN 2013 NO
SASARAN STRATEGIS
NO
INDIKATOR
TARGET
1.
Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan kepemerintahan
1.
Nilai e-government Provinsi Riau
2,2
2.
Meningkatnya penyediaan serta penyebaran data dan informasi yang transparan dan akutabel
1.
Nilai Keterbukaan Informasi Provinsi Riau
30,000
B. Penetapan Kinerja Tahun 2013
Penetapan
Kinerja
adalah
pernyataan
komitmen
pimpinan
yang
mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan Kinerja Dinas Kominfo dan PDE Provinsi Riau telah mengalami beberapa perubahan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan juga sejalan dengan revisi Renstra 2009-2013 pada tahun 2013. Oleh karena itu, untuk penyusunan buku LAKIP Dinas Kominfo dan PDE
18
Provinsi Riau Tahun 2013 ini, kami susun kembali Penetapan Kinerja 2013 yang kiranya sesuai dengan peraturan dan revisi Renstra tersebut.
PENETAPAN KINERJA SKPD Tahun Anggaran
: DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK PROVINSI RIAU : 2013
SASARAN STRATEGIS (1) Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan kepemerintahan
INDIKATOR KINERJA (2) Nilai e-government Provinsi Riau
TARGET (3) 2,20
PROGRAM/ KEGIATAN (4) Program : Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Kegiatan : Pengembangan dan Penataan Jaringan IT Pemprov Riau Kegiatan : Sosialisasi Jaringan Online Pemerintah Provinsi Riau Kegiatan : Pengembangan e-government Provinsi Riau Kegiatan : Penyimpanan Sistem Jaringan Integrasi Open Source se Provinsi Riau Program : Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Kegiatan : Job Training TIK bagi Aparatur di Provinsi Riau
Meningkatnya penyediaan serta penyebaran data dan informasi yang transparan dan akuntabel
Nilai Keterbukaan Informasi Provinsi Riau
30,000
Program : Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Kegiatan : Optimalisasi website www.riau.go.id Kegiatan : Pengembangan Studio Editing Multimedia
ANGGARAN (5)
500.000.000
85.000.000
200.000.000 350.000.000
175.000.000
187.600.000
100.000.000
19
Operasional Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Provinsi Riau Kegiatan : Layanan Kinerja Komisi Informasi Provinsi Riau
611.223.750
2.288.903.350
Program : Kerjasama Informasi dan Media Massa Kegiatan : Layanan Informasi Publik Diskominfo-PDE
137.200.000
Kegiatan : Newsroom Pemerintah Provinsi Riau
187.400.000
Kegiatan : Pengembangan Layanan Informasi Media Center Kegiatan : Layanan Media Elektronik (Dialog Interaktif di media elektronik lokal)
405.076.600
200.000.000
Kegiatan : Pameran Pembangunan Teknologi Informasi
225.000.000
Kegiatan : Pekan Informasi Nasional tahun 2013
176.000.000
Kegiatan : Kemitraan Pemerintah dan Insan Pers Komunikasi
100.000.000
Kegiatan : Pengembangan Kemitraan Lembaga Komunikasi Kegiatan : Pengembangan Penyelenggaraan Penyiaran Program : Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Kegiatan : Identifikasi, Sinkronisasi Data dan Informasi Pembangunan Riau
100.000.000
190.000.000
320.600.000
20
Kegiatan : Update dan Analisa Data Pembangunan Provinsi Riau Kegiatan : Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Sumber Daya Aparatur Pengelolan Data dan Informasi Pembangunan Daerah se Provinsi Riau
Kegiatan : Sosialisasi Internet Sehat dan Aman (INSAN), Narkoba dan Sosialisasi Pemilih Pemula Pemilu 2014 di Kab/Kota Program : Pelayanan Adminstrasi Perkantoran Kegiatan : Penyediaan Jasa Publikasi Program : Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Kegiatan : Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) Kegiatan : Festival Pertunjukan Media Tradisional dalam Penyebarluasan Informasi Kegiatan : Workshop Jurnalistik Media Siaran (Broadcasting Journalist) bagi Komunitas Radio dan Televisi Kegiatan : Pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi Publik
262.291.000
175.000.000
1.087.480.225
270.000.000
200.000.000
244.000.000
100.000.000
224.123.400
21
BAB AKUNTABILITAS KINERJA III A. CAPAIAN SASARAN
Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan yang merupakan hasil suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang telah ditetapkan. Disamping itu, sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh yang menggambarkan tugas, peran, dan fungsi organisasi ditampilkan pada capaian Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indikators) yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Evaluasi kinerja dilakukan terhadap hasil pengukuran kinerja dan pencapaian sasaran, dimana setiap capaian indikator kinerja dijelaskan lebih lanjut tentang pelaksanaannya. Penjelasan pelaksanaan program kerja yang dilaksanakan sesuai dengan rencana kinerja pada tahun 2013.
22
TUJUAN 1 : Tersedianya akses dan layanan komunikasi dan informasi
SASARAN STRATEGIS 1.1 : Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan kepemerintahan
Untuk mewujudkan tersedianya akses dan layanan komunikasi dan informasi adalah dengan
meningkatkan
efektivitas
penyelenggaraan
kepemerintahan
agar
penyelenggaraan kepemerintahan berjalan efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut, indikator kinerjanya adalah nilai e-government Provinsi Riau. Gambaran
capaian
sasaran
Meningkatnya
Efektivitas
Penyelenggaraan
Kepemerintahan adalah sebagai berikut : Indikator Kinerja Nilai e-government Provinsi Riau
Target
Realisasi
Capaian (%)
2.20
2.13
97%
Kegiatan Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) untuk tingkat Provinsi dilaksanakan
oleh
Direktorat
e-Government,
Direktorat
Jenderal
Aplikasi
Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Kegiatan PeGI ini dilakukan untuk melihat peta kondisi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di tingkat Provinsi yang dilaksanakan di Provinsi Bali pada tanggal 11 – 12 September 2013. Tiap Provinsi mengirim minimal
dua orang
wakilnya (1 pejabat dan 1 staf teknis) yang membidangi/mengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), yang dapat menjelaskan kondisi penggunaan
23
dan pengembangan TIK di lingkungan instansinya. Peserta diharapkan membawa data inventarisasi SDM, daftar kebijakan terkait TI (peraturan, keputusan, pedoman
dll),
TI/Infrastruktur,
data
inventarisasi
Topologi
Jaringan
aplikasi, dan
data
struktur
inventarisasi organisasi
Peralatan
pengelola
TI
sebagai pendukung informasi TIK yang akan disampaikan kepada asesor. Pemeringkatan e-Government 2013 ini hanya diikuti oleh 21 dari 34 Provinsi di Indonesia. Metodologi Pemeringkatan Dalam pelaksanaannya, tahapan yang dilakukan dapat dilihat pada diagram alir berikut :
Penjelasan tahapannya adalah sebagai berikut: 1. Calon peserta dijelaskan proses pelaksanaan dari awal sampai akhir berikut penjelasan mengenai semua kebutuhan informasi yang mendukung proses penilaian. Dengan demikian, calon peserta mendapatkan informasi tentang tata-
cara pemeringkatan, dimensi dan indikator yang dievaluasi serta cara mengisi kuesioner.
24
2. Peserta mengisi kuesioner dan melengkapi dengan informasi pendukung. Setelah peserta mengerti dan memahami tata cara pemeringkatan, peserta dipersilakan mengisi kuesioner dan melengkapinya dengan berbagai informasi pendukung yang diperlukan. 3. Setelah kuesioner terisi dan dilengkapi dengan informasi pendukung, asesor melakukan pemeriksaan untuk memastikan keabsahan hasil jawaban. 4. Bila diperlukan, asesor dapat melakukan klarifikasi/pemeriksaan melalui telepon, e-mail atau dengan melihat ke lokasi. 5. Asesor melakukan asesmen dan memberikan pemeringkatan tiap peserta. Pemeringkatan yang diberikan meliputi pemeringkatantiap dimensi tiap-tiap peserta dan secara rata-rata keseluruhan peserta. 6. Dari hasil kompilasi di tingkat nasional selanjutnya dilakukan normalisasi. 7. Penentuan hasil akhir pemeringkatan ditentukan melalui sidang asesor. 8. Hasil pemeringkatan yang telah ditetapkan dipublikasikan melalui berbagai media, situs web dan juga seminar agar diketahui masyarakat umum. Adapun pemberian peringkat di masing-masing dimensi dan secara keseluruhan adalah sebagai berikut: 3,50 ≤ SANGAT BAIK ≤ 4,00 2,50 ≤ BAIK < 3,50 1,50 ≤ KURANG < 2,50 1,00 ≤ SANGAT KURANG < 1,50
25
Hasil Penilaian e-Government untuk Provinsi Riau Tahun 2013 Hasil penilaian dan peringkat : HASIL PENILAIAN Nama
: Provinsi Riau
Peringkat ke
: 15 (lima belas) dari 21 Provinsi
Penilaian Provinsi Riau secara kuantitatif : DIMENSI
NILAI
KEBIJAKAN
1.79
KELEMBAGAAN
2.67
INFRASTRUKTUR
2.24
APLIKASI
1.93
PERENCANAAN
2.00
RATA - RATA
2.13 (KURANG)
26
Grafik Radar 5 Dimensi :
Grafik Pemeringkatan e-Government Provinsi Riau tiap-tiap Dimensi :
27
Hasil pemeringkatan keseluruhan :
Hasil Penilaian Kualitatif Tata Cara Asesmen: - Sebelum asesmen, peserta telah menerima informasi tentang persiapan yang perlu dilakukan, yang meliputi kriteria penilaian, data pendukung dan pengiriman wakil yang berkompeten, sebagaimana terlampir dalam undangan.
28
- Peserta mendapatkan penjelasan lebih rinci mengenai tata cara asesmen dalam sesi penjelasan yang dilakukan sebelum asesmen. - Asesmen dilakukan terhadap indikator yang dapat diperlihatkan, dijelaskan, diperiksa, dan dinilai selama asesmen.
Rangkuman Asesmen Provinsi Riau Hasil asesmen keseluruhan dimensi untuk Provinsi Riau adalah KURANG. Penilaian ini dilakukan berdasarkan informasi yang didapat dari hasil pemaparan peserta asesmen dan penggalian Asesor selama pelaksanaan asesmen. Disamping itu, penilaian ini juga mengacu pada indikator yang tersedia pada saat penilaian dilaksanakan. Berikut ini disajikan penilaian penerapan e-government di Provinsi Riau berdasarkan masing-masing dimensi : Kebijakan Nilai dimensi Kebijakan untuk Provinsi Riau adalah KURANG. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa indikator sebagai berikut. Indikator positifnya adalah: 1. Adanya keinginan untuk menentukan prioritas pengembangan kebijakan TIK 2. Adanya keinginan untuk pengembangan dan penerapan TIK, meskipun belum ada perencanaan yang lebih jelas.
29
Indikator negatifnya adalah : 1. Belum jelasnya proses kebijakan yang berkaitan dengan TIK 2. Belum jelasnya visi, misi dan strategi penerapan TIK dalam bentuk keputusan tertulis dan jelas 3. Belum jelasnya regulasi berkaitan dengan kebijakan TIK, termasuk berkaitan dengan prioritas pengembangan dalam kebijakan TIK.
Saran perbaikan untuk dimensi Kebijakan adalah: 1. Perlu menyusun Visi dan Misi TIK yang lebih spesifik yang kemudian ditetapkan melalui peraturan 2. Perlu adanya keputusan dalam bentuk peraturan ataupun keputusan pejabat instansi yang berkaitan dengan kebijakan TIK 3. Perlu adanya keputusan yang berkaitan dengan pedoman penerapan TIK 4. Perlu disusun manajemen risiko dan juga mengevaluasi TIK yang sudah dikembangkan 5. Perlu adanya dokumen yang mengendalikan dan mengelola skala prioritas penerapan TIK.
Kelembagaan Nilai dimensi Kelembagaan untuk Provinsi Riau adalah BAIK. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa indikator sebagai berikut.
30
Indikator positifnya adalah: 1. Adanya struktur kelembagaan TIK untuk mendukung penerapan TIK 2. Adanya penjelasan berkaitan dengan tugas dan fungsi dari organisasi dan unit kerja 3. Adanya prosedur berkaitan dengan TIK meskipun belum menyeluruh untuk mendukung penerapan dan pengembangan TIK 4. Adanya pengembangan SDM yang lebih baik.
Indikator negatifnya adalah: Jumlah prosedur SOP aktivitas TIK yang belum menyeluruh dan lengkap.
Saran perbaikan untuk dimensi Kelembagaan adalah: 1. Perlu tetap melakukan proses perbaikan yang berkelanjutan terhadap organisasi, tupoksi dan juga pengembangan SDM untuk menangani penerapan dan pengembangan TIK secara menyeluruh dan terintegrasi 2. Perlu adanya prosedur kerja / SOP yang lengkap dan terdokumentasi untuk pelaksanaan TIK 3. Perlu adanya pemberdayaan dan koordinasi bersama di seluruh kantor dan bagian untuk mendukung penerapan TIK dengan baik.
31
Infrastruktur Nilai dimensi Infrastruktur untuk Provinsi Riau adalah KURANG. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa indikator sebagai berikut. Indikator positifnya adalah: 1. Adanya data center meskipun belum terpusat untuk seluruh SKPD 2. Adanya sarana pendukung untuk infrastruktur TIK, meski masih dirasakan belum memadai.
Indikator negatifnya adalah: 1. Belum adanya data center yang cukup termasuk sarana pendukungnya 2. Belum adanya disaster recovery 3. Belum adanya pemeliharaan yang menyeluruh 4. Belum adanya inventarisasi peralatan TIK yang menyeluruh 5. Belum adanya jaringan koneksi yang menghubungkan seluruh SKPD.
Saran perbaikan untuk dimensi Infrastruktur adalah: 1. Perlunya rencana pengembangan yang sistematik terkait infrastruktur TIK beserta perangkat pendukungnya 2. Perlu menyiapkan proses pemeliharaan yang terkelola dengan baik dan tercatat, apalagi kalau infrastrukturnya sudah besar dan kompleks 3. Perlu menyiapkan langkah inventarisasi peralatan TIK yang tersebar di bagian lainnya
32
4. Perlu menyiapkan keamanan yang lebih sistematik untuk menjaga sistem yang ada.
Aplikasi Nilai dimensi Aplikasi untuk Provinsi Riau adalah KURANG. Indikator positifnya adalah: 1. Telah mempunyai situs web pemerintah provinsi yang dapat berkomunikasi dengan masyarakat 2. Telah memiliki aplikasi TIK untuk mendukung kegiatan keuangan, administrasi, kepegawaian, pembangunan dan juga pelayanan publik.
Indikator negatifnya adalah : 1. Belum ada inventarisasi aplikasi TIK yang terdokumentasikan 2. Belum ada dokumentasi aplikasi TIK yang diterapkan 3. Belum ada pengembangan interoperabilitas aplikasi 4. Belum ada aplikasi yang diakses secara jaringan yang terkoneksi satu sama lain.
Saran perbaikan untuk dimensi Aplikasi adalah: 1. Perlu segera dilakukan inventarisasi aplikasi yang ada dan juga dokumentasi yang lebih rapi, untuk mendukung perencanaan penerapan aplikasi yang terintegrasi
33
2. Perlu adanya perencanaan yang cukup baik terhadap aplikasi termasuk interoperabilitas secara keseluruhan.
Perencanaan Nilai dimensi Perencanaan untuk Provinsi Riau adalah KURANG. Daerah ini telah memiliki pembiayaan pengembangan TIK dalam perencanaannya, meskipun masih terbatas. Indikator negatifnya adalah: 1. Belum ada fungsi yang melakukan perencanaan penerapan TIK dalam unit yang khusus 2. Belum ada dokumentasi perencanaan TIK yang menyeluruh.
Saran perbaikan untuk dimensi Perencanaan adalah: 1. Perlu adanya bagian unit dalam struktur yang mempunyai fungsi untuk melakukan perencanaan dan mengendalikan penerapan TIK 2. Perlu adanya dokumentasi perencanaan TIK yang menyeluruh 3. Perlu adanya koordinasi dengan kantor/bagian lainnya yang mempunyai rencana dalam pengembangan TIK.
34
Perbandingan Nilai e-Government Provinsi Riau Tahun 2013 dengan Tahun Sebelumnya Dalam hal ini masih mengacu pada nilai e-Government Provinsi Riau tahun 2011, karena Provinsi Riau tidak ikut serta pada pemeringkatan e-Government tahun 2012. 2011
2013
KEBIJAKAN
2.17
1.79
KELEMBAGAAN
2.33
2.67
INFRASTRUKTUR
2.14
2.24
APLIKASI
2.23
1.93
PERENCANAAN
1.93
2.00
2.16 (KURANG)
2.13 (KURANG)
DIMENSI
RATA - RATA
Pada tahun 2011, Provinsi Riau menduduki urutan ke 10 dari 25 Provinsi yang mengikuti PeGI, dan capaian sasaran 100% karena target nilai e-Government Provinsi Riau pada tahun 2011 adalah 2,1 sedangkan nilai yang diperoleh 2,16. Berikut grafik perbandingan target dan realisasi tahun 2013 dan tahun sebelumnya (2011) :
35
Grafik perbandingan nilai e-Government Provinsi Riau tahun 2013 dan 2011 :
Dari grafik tersebut terlihat dari penilaian 5 (lima) dimensi, nilai dimensi kebijakan dan aplikasi menurun dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena belum adanya kebijakan bidang TIK dan belum ada aplikasi yang terintegrasi satu sama lain. Untuk mencapai nilai yang lebih baik, sebaiknya Provinsi Riau melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik mengikuti saran – saran perbaikan yang diberikan oleh asesor untuk tiap – tiap dimensinya.
36
TUJUAN 2 : Terciptanya Masyarakat Informasi yang Sejahtera
SASARAN STRATEGIS 2.1 : Meningkatnya penyediaan serta penyebaran data dan informasi yang transparan dan akuntabel
\
Dengan tersedianya data/informasi yang transparan dan akuntabel, diharapkan dapat mewujudkan masyarakat informasi yang sejahtera. Untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut, indikator kinerjanya adalah Nilai Keterbukaan Informasi Provinsi Riau. Gambaran capaian sasaran Meningkatnya Penyediaan Serta Penyebaran Data Dan Informasi Yang Transparan Dan Akuntabel adalah sebagai berikut : Indikator Kinerja
Target
Realisasi
Capaian (%)
Nilai Keterbukaan Informasi Provinsi Riau
30,000
32,270
108%
Penilaian dilakukan oleh tim dari Komisi Informasi Pusat yang terdiri dari Komisoner KI Pusat sebagai pengarah, Tenaga Ahli dan Asisten Ahli serta Administratif sebanyak 10 orang serta dibantu 1 orang tenaga konsultan nasional. Kegiatan ini secara keseluruhan berlangsung dari tanggal 7 Oktober 2013 sampai dengan 4 Desember 2013. Pemeringkatan keterbukaan informasi 2013 ini hanya diikuti oleh 12 dari 34 Provinsi di Indonesia, ini disebabkan Provinsi yang lainnya tidak mengisi kuesioner yang telah disebarkan oleh tim penilai.
37
Metodologi Pemeringkatan Kegiatan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi 2013 ini menggunakan metode penyebaran Kuesioner Penilaian Mandiri (Self Assessment Questioner) ke seluruh Badan Publik. Metode self-assessment ini dipilih oleh KI Pusat atas dasar pertimbangan sebagai mekanisme atau cara untuk mendorong perbaikan Badan Publik dalam mengelola informasi sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008, dengan harapan akan terjadi refleksi atas kinerja kelembagaan dan munculnya pemahaman akan kelebihan dan kekurangan dalam mengelola informasi publik. Hasil penilaian diverifikasi berupa visitasi dan wawancara setelah dilakukan pemeringkatan sementara berdasarkan dokumen pembuktian yang berada di website Badan Publik dan/atau hard copy/soft copy yang dilampirkan pada saat pengembalian kuesioner. Kuesioner yang telah dikirim ke Badan Publik terdiri atas 27 pertanyaan yang bersifat penilaian mandiri, dengan klaster bobot penilaian sebagai berikut : 1) Informasi Dasar , dengan bobot penilaian 10 %, 2) Kewajiban Badan Publik untuk Menyediakan Informasi, dengan bobot penilaian 20 % , 3) Kewajiban Badan Publik untuk Mengumumkan Informasi, dengan bobot penilaian 30 %, 4) Pelayanan Informasi, dengan bobot penilaian 40%.
38
Pelaksanaan Pemeringkatan 1.
Pengiriman Kuesioner Kuesioner yang ditujukan kepada Pimpinan Badan Publik telah dikirimkan pada awal Bulan Nopember 2013. Proses pengembalian kuesioner ke Tim Penilai Komisi Informasi ditutup hingga tanggal 21 Nopember 2013, dengan rekapitulasi pengembalian sebagai berikut: Kategori No
Kirim
Kembali
Badan Publik 1
Pemerintahan
140
51
2
Provinsi
34
12
3
BUMN
137
59
4
Partai Politik Nasional
12
1
323
123
Jumlah 2.
Visitasi Badan Publik Proses Index Badan Publik dilakukan dengan melakukan verifikasi data pendukung atas kuesioner yang dikembalikan ke Komisi Informasi untuk menghasilkan 10 Badan Publik teratas per kategori untuk divisitasi yang dilakukan pada akhir bulan Nopember hingga awal bulan Desember 2013
39
Hasil Penilaian Keterbukaan Informasi Provinsi Riau Tahun 2013 Hasil penilaian dan peringkat : HASIL PENILAIAN Nama
: Provinsi Riau
Peringkat ke
: 10 (sepuluh) dari 12 Provinsi
Penilaian Provinsi Riau secara kuantitatif : BADAN PUBLIK
NILAI
Provinsi Riau
32,270
Rata-Rata Keterbukaan Informasi Kategori Badan Publik Provinsi
42,722
Dengan Skala Nilai Keterbukaan Informasi = 0 - 100, semakin besar nilai yang diperoleh, maka tingkat kepatuhan Badan Publik terhadap UU No. 14 Tahun 2008 semakin tinggi. Secara umum hasil penilaian self assessment dan verifikasi, nilai ratarata keterbukaan informasi Badan Publik kategori Badan Publik Provinsi adalah : 42,722. Hal ini menjadi parameter bahwa rata-rata tingkat Keterbukaan Informasi Badan Publik masih harus terus ditingkatkan, dimana belum mencapai nilai setengah dari kewajiban Badan Publik sesuai dengan yang diamanatkan UU.
40
Grafik perbandingan nilai keterbukaan informasi Provinsi Riau dengan nilai rata-rata Badan Publi Provinsi :
Untuk tahun 2012, keterbukaan informasi Provinsi Riau belum dinilai secara resmi oleh Komisi Informasi Pusat karena belum terbentuknya Komisi Informasi Provinsi Riau.
41
B. Akuntabilitas Keuangan
Dalam struktur keuangan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau berdasarkan
klasifikasi
belanja
menurut
urusan
merupakan
SKPD
yang
melaksanakan Urusan Wajib Komunikasi Informatika. Lebih lanjut pencapaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau tahun 2013 yang telah ditetapkan, dapat terwujud dengan adanya dukungan dana sebagaimana tertuang dalam APBD, baik yang dialokasikan pada anggaran Belanja Langsung maupun anggaran Belanja Tidak Langsung. Dana anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau yang dialokasikan pada ABPD Propinsi Riau Tahun 2013 setelah perubahan seluruhnya berjumlah Rp. 20.130.706.225,- (dua puluh milyar seratus tiga puluh juta tujuh ratus enam ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), dengan uraian ringkas serta realisasi anggaran sebagai berikut : Belanja Tidak Langsung sebesar
Rp. 7.816.727.900,-
Belanja Langsung sebesar
Rp. 12.313.978.325,-
Terdiri dari 9 Program dan 51 Kegiatan.
42
Sampai dengan Posisi tanggal 31 Desember 2013, Realisasi Fisik dan Keuangan : REALISASI URAIAN
Fisik (%)
Keuangan (Rp)
Keuangan (%)
Belanja Tidak langsung
100%
6.804.539.496,-
87,05%
Belanja Langsung
98.4%
10.768.892.680,-
87,45%
17.573.432.176,-
87,30%
JUMLAH
Realisasi Fisik Belanja Tidak Langsung sebesar 100 % dan Belanja Langsung sebesar 98.4%. Sedangkan
realisasi
keuangan
untuk
Belanja
Tidak Langsung
sebesar
Rp. 6.804.539.496,- (Enam milyar delapan ratus empat juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) atau 87,05%. Sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.012.188.404,00,- (satu milyar dua belas juta seratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat rupiah). Hal ini disebabkan sisa kelebihan penganggaran (accress). Realisasi Keuangan Belanja Langsung sebesar Rp. 10.768.892.680,00 (sepuluh milyar tujuh ratus enam puluh depalan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh rupiah), sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.545.085.645,00 (Satu milyar lima ratus empat puluh lima juta delapan puluh lima ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) yang disetorkan ke Kas Daerah. Sisa anggaran tersebut pada umumnya merupakan sisa pagu pelelangan untuk pekerjaan
43
pengadaan barang dan jasa pada beberapa kegiatan dan sisa perjalanan dinas luar daerah. Namun demikian secara keseluruhan kegiatan terlaksana dengan baik. Capaian kinerja yang diraih Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau dalam kurun waktu tahun 2013 meliputi : 1. Jumlah SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang terlayani dengan jaringan komunikasi data sebanyak 38 SKPD, sesuai dengan target (38 SKPD) 2. Jumlah website yang dikelola Dinas Komunikasi Informatika dan PDE Provinsi Riau yang dapat diakses masyarakat sebanyak 3 (tiga) website, sesuai dengan target (3 website) 3. Media Center Provinsi Riau menduduki peringkat 2 se Indonesia, di luar target sebelumnya (dikisaran peringkat 5 besar) 4. Pengisian data SDDKN Provinsi Riau menduduki peringkat 1 se Indonesia, sesuai dengan target (peringkat 1). Keberhasilan Dinas Kominfo dan PDE Provinsi Riau pada Tahun 2013, diantaranya adalah : a) Jumlah website yang dikelola Dinas Kominfo dan PDE Provinsi Riau sebanyak 3 website b) Persentase pengaduan perselisihan masalah informasi publik dapat terselsaikan 100%. c) Konektivitas jaringan antar SKPD Pemerintah Provinsi Riau (38 SKPD) d) Pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Riau.
44
e) Komisi Informasi Provinsi Riau memperoleh penghargaan peringkat X dari 34 provinsi sebagai Badan Publik dalam Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.
Untuk lebih jelasnya realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2013 lebih terinci dapat dilihat pada table berikut ini : Tabel 1 :
Realiasi Program/Kegiatan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Dinas Kominfo dan PDE Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013 Realisasi
No
Program/Kegiatan
Pagu (Rp)
Bobot (%)
Keuangan
Fisik
Rp
%
17,573,432,176.00
87.30
%
Tertimbang
BELANJA
20,130,706,225.00
I
BELANJA TIDAK LANGSUNG
7,816,727,900.00
100.00
6,804,539,496.00
87.05
A
Gaji dan Tunjangan
3,650,911,900.00
46.71
3,174,557,796.00
86.95
100.00
46.71
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
2,595,082,041.55
33.20
2,336,306,600.00
90.03
100.00
33.20
Tunjangan Keluarga
344,885,631.68
4.41
246,697,834.00
71.53
100.00
4.41
Tunjangan Jabatan
259,171,250.00
3.32
248,170,000.00
95.76
100.00
3.32
Tunjangan Umum
97,136,125.00
1.24
88,035,000.00
90.63
100.00
1.24
Tunjangan Beras
200,108,653.88
2.56
150,523,950.00
75.22
100.00
2.56
92,699,826.38
1.19
57,174,869.00
61.68
100.00
1.19
87,000.00
0.00
50,989.00
58.61
100.00
0.00
Iuran Asuransi Kesehatan
61,741,371.51
0.79
47,598,554.00
77.09
100.00
0.79
Tambahan Penghasilan PNS
4,165,816,000
53.29
3,629,981,700
87.14
Tambangan Penghasilan berdasarkan beban kerja
4,165,816,000
53.29
3,629,981,700
87.14
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Pembulatan Gaji
B
98.40 100.00
53.29 100.00
53.29
45
II
BELANJA LANGSUNG
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
12,313,978,325
100
10,768,892,680
87.45
98.40
2,102,780,000
17.08
1,656,786,708
78.79
15.54
4,200,000
0.03
3,000,000
71.43
100.00
0.03
877,280,000
7.12
679,703,438
77.48
100.00
7.12
1.1
Penyediaan jasa surat menyurat
1.2
Penyediaan jasa komunikasi. sumber daya air dan listrik
1.3
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
60,000,000
0.49
49,121,000
81.87
100.00
0.49
1.4
Penyediaan jasa kebersihan kantor
10,000,000
0.08
9,916,500
99.17
100.00
0.08
1.5
Penyediaan alat tulis kantor
95,000,000
0.77
89,564,325
94.28
100.00
0.77
1.6
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
75,000,000
0.61
72,056,075
96.07
100.00
0.61
1.7
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman
35,000,000
0.28
34,245,100
97.84
100.00
0.28
30,100,000
0.24
25,128,000
83.48
100.00
0.24
80,000,000
0.65
78,634,900
98.29
100.00
0.65
1.1 0
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
491,200,000
3.99
469,771,220
95.64
100.00
3.99
1.1 1 1.1 2
Penyediaan jasa publikasi
270,000,000
2.19
72,726,250
26.94
30.00
0.66
75,000,000
0.61
72,919,900
97.23
100.00
0.61
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan komputer. printer dan kelengkapannya
504,500,000
4.10
443,713,493.00
87.95
176,500,000
1.43
169,125,000
95.82
100.00
1.43
2.2
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
111,000,000
0.90
106,544,000
95.99
100.00
0.90
2.3
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
80,000,000
0.65
97.38
100.00
0.65
100.00
1.11
1.8
1.9
2 2.1
Peringatan hari kebangkitan nasional
4.10
77,903,000
2.4
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional
137,000,000
1.11
90,141,493
65.80
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
75,000,000
0.61
63,300,000.00
84.40
3.1
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
37,000,000
0.30
31,800,000
85.95
100.00
0.30
3.2
Pengadaan pakaian KORPRI
38,000,000
0.31
31,500,000
82.89
100.00
0.31
0.61
46
4
4.1 4.2 5
5.1
5.2 5.3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
192,800,000
1.57
178,457,100.00
92.56
117,800,000
0.96
110,119,400
93.48
100.00
0.96
Pembinaan olahraga seni budaya dan rohani
75,000,000
0.61
68,337,700
91.12
100.00
0.61
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan rencana kerja (RENJA) SKPD
407,000,000
3.31
352,301,025.00
86.56
75,000,000
0.61
67,243,725
89.66
100.00
0.61
112,000,000
0.91
100,532,575
89.76
100.00
0.91
Monitoring. evaluasi dan pelaporan
150,000,000
1.22
87.57
100.00
1.22
100.00
0.57
5.4
Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun
6
Program Pengembangan Komunikasi. Informasi dan Media Massa
1.57
3.31
131,350,075 70,000,000
0.57
53,174,650
75.96
4,522,727,100
36.73
4,110,622,174
90.89
36.02
6.1
Pengembangan dan penataan jaringan IT Pemerintah Provinsi Riau
500,000,000
4.06
477,917,425
95.58
100.00
4.06
6.2
Optimalisasi website riau.go.id Pengembangan egovernment Provinsi Riau
187,600,000
1.52
179,045,300
95.44
100.00
1.52
200,000,000
1.62
175,670,125
87.84
91.50
1.49
Pengembangan studio editing multimedia Rapat koordinasi teknis tahunan komunikasi dan informatika se-Provinsi Riau Sosialisasi jaringan online Pemerintah Provinsi Riau
100,000,000
0.81
98,641,300
98.64
100.00
0.81
200,000,000
1.62
186,660,650
93.33
100.00
1.62
85,000,000
0.69
68,791,090
80.93
100.00
0.69
Penyimpanan sistem jaringan integrasi Open Source se Provinsi Riau Layanan kinerja komisi informasi Provinsi Riau
350,000,000
2.84
322,875,200
92.25
100.00
2.84
2,288,903,350
18.59
2,109,151,134
92.15
96.94
18.02
100.00
4.96
6.3
6.4 6.5
6.6 6.7
6.8 6.9
Operasional mobil pusat layanan internet kecamatan (MPLIK) di Provinsi Riau
611,223,750
4.96
491,869,950
80.47
7
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
943,123,400
7.66
875,785,940.00
92.86
7.66
47
7.1
Job training TIK bagi aparatur di Provinsi Riau
175,000,000
1.42
165,915,990
94.81
100.00
1.42
7.2
Festival pertunjukan media tradisional dalam penyebarluasan informasi
244,000,000
1.98
238,220,200
97.63
100.00
1.98
7.3
Workshop jurnalistik media siaran (broadcasting journalist) bagi komunitas radio dan televisi
100,000,000
0.81
89,030,950
89.03
100.00
0.81
7.4
Pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi bagi publik Bimbingan teknis pengelolaan informasi dan dokumentasi (PID)
224,123,400
1.82
214,454,700
95.69
100.00
1.82
200,000,000
1.62
168,164,100
84.08
100.00
1.62
1,720,676,600
13.97
1,558,221,900
90.56
7.5
8
Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
12.45
8.1
Pameran pembangunan teknologi informasi
225,000,000
1.83
205,533,000
91.35
100.00
1.83
8.2
Layanan media elektronik (dialog interaktif di media elektronik lokal)
200,000,000
1.62
187,796,000
93.90
100.00
1.62
8.3
Layanan informasi publik Diskominfo-PDE
137,200,000
1.11
125,671,600
91.60
100.00
1.11
8.4
Kemitraan pemerintah dan insan pers
100,000,000
0.81
86,116,900
86.12
100.00
0.81
8.5
Pengembangan kemitraan lembaga komunikasi
100,000,000
0.81
81,723,500
81.72
100.00
0.81
8.6
Pengembangan penyelenggaraan penyiaran
190,000,000
1.54
167,946,100
88.39
100.00
1.54
8.7
Pekan informasi nasional tahun 2013
176,000,000
1.43
148,829,100
84.56
100.00
1.43
8.8
Pengembangan layanan informasi media center
405,076,600
3.29
386,445,100
95.40
100.00
3.29
8.9
Newsroom Pemerintah Provinsi Riau Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
187,400,000
1.52
168,160,600
89.73
100.00
1.52
1,845,371,225
14.99
1,529,704,340
82.89
262,291,000
2.13
231,008,950
88.07
9
9.1
Update dan Analisa Data Pembangunan Provinsi Riau
14.99
100.00
2.13
48
9.2
Identifikasi. sinkronisasi data dan informasi pembangunan Riau
320,600,000
2.60
282,739,690
88.19
100.00
2.60
9.3
Pembinaan dan peningkatan kinerja sumber daya aparatur pengelola data dan informasi pembangunan daerah seProvinsi Riau Sosialisasi Internet Sehat dan Aman, Narkoba dan Sosialisasi Pemilih Pemula Pemilu 2014 di Kabupaten/Kota
175,000,000
1.42
154,206,300
88.12
100.00
1.42
1,087,480,225
8.83
861,749,400
79.24
100.00
8.83
9.4
49
PENUTUP
Secara keseluruhan dalam rangka pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi serta pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tahun pertama berdirinya, dapat dikatakan bahwa Dinas Kominfo dan PDE Provinsi Riau telah berhasil menyelenggarakan bidang Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik. Hal ini tidak terlepas dari dukungan segenap pemangku kepentingan (Kepala Daerah dan unsur pimpinan di daerah, dinas/instansi terkait, termasuk seluruh komponen internal di Dinas Kominfo dan PDE Provinsi Riau). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kominfo dan PDE Provinsi Riau Tahun 2013 ini telah menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam penyelenggaraan Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2013 baik itu melalui pengukuran capaian kinerja kegiatan dan sasaran strategis maupun berdasarkan capaian Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators). Terhadap pencapaian target dari berbagai indikator yang telah dicapai Dinas Kominfo dan PDE Provinsi Riau langkah ke depan yang perlu dilakukan adalah: 1. Perlu tetap melakukan proses perbaikan yang berkelanjutan terhadap organisasi, tupoksi dan juga pengembangan SDM untuk menangani penerapan dan pengembangan TIK secara menyeluruh dan terintegrasi
50
2. Perlu adanya prosedur kerja / SOP yang lengkap dan terdokumentasi untuk pelaksanaan TIK 3. Perlu adanya pemberdayaan dan koordinasi bersama di seluruh kantor dan bagian untuk mendukung penerapan TIK dengan baik. 4. Perlu segera dilakukan inventarisasi aplikasi yang ada dan juga dokumentasi yang lebih rapi, untuk mendukung perencanaan penerapan aplikasi yang terintegrasi 5. Perlu adanya perencanaan yang cukup baik terhadap aplikasi termasuk interoperabilitas secara keseluruhan. 6. Pemerintah menjalin kerjasama dengan pihak swasta dan pemangku kepentingan lainnya untuk membangun infrastruktur bidang komunikasi dan informasi di pedesaan. 7. Pendistribusian informasi dapat dilakukan melalui ruang publik yang tersedia dengan menggunakan media komunikasi yang sesuai. Pemerintah menyediakan ruang dan saluran yang diperlukan untuk menyampaikan infotmasi kepada masyarakat. 8. Kolaborasi dan kerjasama dengan media tradisional sangat penting dalam usaha menyampaikan pesan pesan yang terkandung dalam informasi publik dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat sesuai dengan sosio kulturalnya.
51
