PENDAFTARAN DAN PENETAPAN CAGAR BUDAYA
KRITERIA CAGAR BUDAYA Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
PERINTAH UNDANG-UNDANG Undang-undang memerintahkan bahwa setiap Objek Yang Diduga Cagar Budaya wajib didaftarkan kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, atau Pemerintah Kota) untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya. Pendaftarannnya dapat dilakukan oleh setiap orang atau instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
PENGANTURAN PENDAFTARAN BAB VI REGISTER NASIONAL CAGAR BUDAYA Bagian Kesatu Pendaftaran Pasal 28 Pemerintah kabupaten/kota bekerja sama dengan setiap orang dalam melakukan Pendaftaran. Pasal 29 1. 2.
3.
4. 5.
6.
Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib mendaftarkannya kepada pemerintah kabupaten/kota tanpa dipungut biaya. Setiap orang dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya meskipun tidak memiliki atau menguasainya. Pemerintah kabupaten/kota melaksanakan pendaftaran Cagar Budaya yang dikuasai oleh Negara atau yang tidak diketahui pemiliknya sesuai dengan tingkat kewenangannya. Pendaftaran Cagar Budaya di luar negeri dilaksanakan oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) harus dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasinya. Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya dapat diambil alih oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
ARSITEKTUR UNDANG-UNDANG
Hak dan Kewajiban
Total 13 Bab terdiri dari 120 pasal
2 Hak dan Kewajiban
Pelindungan
Pemilikan/ Penguasan
Pengembangan
Pencarian
Penemuan
Pemanfaatan
3 SK Cagar BUdaya
Pendaftaran Pendaftaran
Pelestarian
Surat Pemilikan
Kewenangan
Tim Ahli
Pendanaan
Register Nasonal
Penetapan Cagar Budaya
Pengawasan dan Penyidikan
4
Penghapusan
Pengelolaan
Larangan
Pemeringkatan
1 Pendaftaran dan Penetapan
Pidana
Larangan dan Pidana
5
ALUR UMUM PENDAFTARAN DAN PENETAPAN Pendaftaran Populasi Pemilikan/ Penguasan
Tanda Bukti
Pendaftar Penemuan
Pencarian
SK Cagar BUdaya
Surat Kepemilikan
Tim Pengolah Data Rekomendasi
Kajian
Penetapan
Penetapan
Tim Ahli
Penghapusan
Kepala Daerah
Cagar Budaya
Peringkat
Tingkat
Peringkat
Register Nasonal
SKEMA PROSES PENDAFTARAN HINGGA PENETAPAN CAGAR BUDAYA
Penemuan
Pemilikan/ Penguasan
Pendaftaran Pendaftar
TIM PENDAFTARA N
TENAGA AHLI
Pencarian
[Dikelola = yang telah ditetapkan sebagai CB]
1
PENETAPAN DAN PENGHAPUSAN CAGAR BUDAYA
5
2
TIM AHLI
Rekomendasi
Pemeringkatan
Penghapusan
[Butuh keahlian dan keterampilan]
6
Kelayakan Objek Sebagai Cagar Budaya
4 3
Register Nasonal
Menteri, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota
PERINGKAT
1 PENDAFTAR Adalah setiap orang (perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum), instansi Pemerintah, atau instansi Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, atau Kota) yang menyampaikan permohonan kepada Menteri, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota untuk dapat menetapkan Objek yang didaftarkannya sebagai Cagar Budaya. Pendaftar bisa pemilik Objek atau orang yang diberi kuasa oleh pemilik untuk menyampaikan permohonan didaftarkannya Objek. Dalam proses pengajuan permohonan, objek yang didaftarkan dapat dibawa untuk langsung diperiksa oleh Tim pengolah Data, atau pendaftar menyerahkan daftar Objek tanpa membawa Objek ke tempat pendaftaran untuk kemudian dilakukan pemeriksaan.
2 TIM PENDAFTARAN CAGAR BUDAYA Tim ini tidak disebut dalam undang-undang, akan tetapi dibutuhkan mengingat Tim Ahli Cagar Budaya tidak bertugas pengumpulan data lapangan. Jumlah anggota Tim Pendaftaran Data tidak diatur, tergantung kebutuhan dan kemampuan daerah. Tim berkedudukan di bawah Dinas, setidaknya memiliki unusur petugas: 1) penerima daftar; 2) pemeriksa kelayakan data (verifikator); 3) pengolah data; dan 4) penyiap berkas.
Anggota tim perlu memenuhi kompetensi teknis dan pengetahuan sesuai tanggung jawabnya. Selain melakukan pendaftaran atas Objek yang diusulkan, Tim Pengolah Data juga melakukan verifikasi atas data yang terkumpul, dokumen yang menyertai data, serta pemilikan Objek. Berdasarkan hasil verifikasi ini, tim menyusun berkas yang kemudian disampaikan kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dikaji.
Petugas Penerima Data
Daftar
Petugas Pengolah Data
Petugas Pemeriksa Data (verifikator)
Pemeriksaan Dokumen Verifikasi Data
Pendaftar Objek
Pemasukan Data
Pemeriksaan Objek
Petugas Pemberkasan
Pemberkasan
TIM AHLI
PENDAFTAR IDENTITAS
: Nama marga Kewarganegaraan Alamat provinsi, Kota, Kecamtan, dll. Status yang diberi kuasa
lengkap + WNI / WNA Negara, pemilik /
hubungan keluarga
INISIATIF
: Pribadi amatir, siapa saja Kelompok Masyarakat Badan hukum perusahaan, organisasi
ahli, peminat, keagamaan desa, adat
YANG DIDAFTARKAN + DOKUMEN OBJEK
: Daftar berisi identitas objek lengkap / tidak lengkap BBS + S langsung dibawa untuk diperiksa Foto/gambar untuk diperlihatkan
DOKUMEN
: Foto Gambar Sket Peta Video Publikasi Koordinat Literatur Rekaman suara
OBJEK YANG DIDUGA CAGAR BUDAYA BENDA : Nama BANGUNAN Jenis STRUKTUR Klasifikasi (BBS) Bahan dll. Ukuran Kondisi Kelengkapan Unsur Usia Diskripsi
lokal, umum, akademik ? pembagian spesifik dari jenis kayu, batu, logam, kulit, tulang, gading, akar,
SITUS KAWASAN (SK)
lokal, lokasi, desa, daerah, kode pemilikan / penguasaan tanah, adminsitrasi, alam, budaya, arbitre, koordinat metrik (meter, kilometer, hektare) apa kandungan arkeologis yang dapat
Nama Batas Ukuran Uraian digunakan
Pemilik Diskripsi
tinggi, panjang, lebar, tebal, diameter, relatif rusak, baik, sempurna komponen yang membentuk BBS bagian-bagian dari BBS absolut (pasti), perkiraan, jaman uraian dari BBS
untuk menjustifikasi sebagai cagar budaya penguasa, pengguna uraian lengkap dari SK
Buat
Pakai Penyiapan
Buang
Siklus Produksi Hingga Buang = Data Arkeologi Setiap tahap memiliki karakter khas sesuai perilaku manusia yang erhubungan dengannya, secara keseluruhan mencerminkan proses berkebudayaan yang harus disatukan melalui interpretasi. Hubungan antara situs dengan benda-benda yang ada di permukaan tanah maupun di dalam tanah menjadi alasan dilakukannya pelestarian karena sifat hubungannya
JENIS BENDA, KLASIFIKASI, DAN ATRIBUTNYA
JENIS BANGUNAN
Bangunan umumnya memiliki atap, dinding, tiang, dan lantai yang secara keseluruhan membentuk ruangan untuk melakukan aktivitas atau berlindung dari cuaca. Bangunan beratap
Bangunan tanpa beratap
Bangunan menyatu dengan formasi alam
Atap
Badan
Kaki
Pasal 8 JENIS STRUKTUR
Struktur Cagar Budaya dapat: a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.
Struktur umumnya tidak memiliki atap dan tidak digunakan sbagai tempat tinggal.
Kapal “padewakang”, Sulawesi
Kapal “jung”, nusantara
Kapal “dhow”, Arab
Pasal 9 Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila: a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.
Struktur
Yang dimaksud dengan “masyarakat hukum adat” adalah kelompok masyarakat yang bermukim di wilayah geografis tertentu yang memiliki perasaan kelompok (in-group feeling), pranata pemerintahan adat, harta kekayaan/benda adat, dan perangkat norma hukum adat.
OBJEK Benda
RUANG Bangunan
Situs
Kawasan
Pasal 10
Situs ● ● ●
●
●
Titik koordinat/ batas
●
●
●
●
Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila: a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan; b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun; c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun; d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas; e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.
●
Pasal 13 Kawasan Cagar Budaya hanya dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh Negara, kecuali yang secara turun-temurun dimiliki oleh masyarakat hukum adat.
Kawasan
Titik koordinat/ batas
●
●
●
●
● ●
● ●
●
●
●
Yang dimaksud dengan “masyarakat hukum adat” adalah kelompok masyarakat yang bermukim di wilayah geografis tertentu yang memiliki perasaan kelompok (ingroup feeling), pranata pemerintahan adat, harta kekayaan/benda adat, dan perangkat norma hukum adat.
KAWASAN
SITUS BESAR
SITUS KECIL
Foto Satelit desa Muarajambi
Daerah Arkeologi Muarajambi berada di tanggul alam kuno sungai Batanghari dengan lebar 100-150 meter dan panjang 7.5 kilometer.
Tinggalan-tinggalan yang ada membentang linier mengikuti aliran sungai lama. Sungai Batanghari
IKONOS 2003
Peninggalan Purbakala di Muarajambi
PETA USULAN KAWASAN CAGAR BUDAYA MUARAJAMBI
2 KEBUTUHAN PETUGAS TIM PENDAFTARAN CAGAR BUDAYA Mengambil logika bahwa Tim Pengolah Data dibutuhkan di setiap instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang kebudayaan, diperkirakan dibutuhkan tenaga terampil sebanyak: ([20] + [33 prov x 10 = 330] + [524 kab/kot x 10 = 5.240]) =
5.590 0rang Petugas Tim Pengolah Cagar Budaya dalam menjalankan tugasnya berkoordinasi dengan instansi-instansi pemerintah lain termasuk Unit Pelaksana Teknis yang mengurus cagar budaya (Museum Nasional, Direktorat Peninggalan Purbakala, Direktorat Peninggalan Bahwah Air dan Masa Kolonial, Direktorat Permuseuman, Museum Nasional, Pusat Penelitan dan Pengembangan Arkeologi Nasional, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala, Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran, Balai Konservasi Candi Borobudur, Balai Arkeologi, dan museum-museum yang cukup banyak jumlahnya di daerah).
3 KEBUTUHAN KERJA Ruang kerja yang representatif, sehat, dan aman! Petugas Penerima Data
: ruang khusus untuk menyampaikan informasi, formulir, dan, menerima objek, dlsb.
Petugas Pemeriksa Data : alat ukur, alat untuk melakukan pemeriksaan objek, komputer, ruang atau lemari penyimpanan objek yang dititipkan, buku referensi, GPS, alat hitung, jaringan internet, dlsb.
Petugas Pengolah Data
: komputer (CPU), monitor layar lebar, printer, scanner, harddisk, jaringan internet, lemari arsip, dlsb.
Petugas Penyiap Berkas : komputer (CPU), monitor layar lebar, printer, dlsb.
3 TIM AHLI CAGAR BUDAYA Merupakan tim non lapangan yang bertugas mengusulkan rekomendasi kepada Menteri, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota untuk menetapkan Objek Yang Diduga Sebagai Cagar Budaya sebagai Cagar Budaya Anggota tim berjumlah ganjil dengan komposisi 60% wakil masyarakat dan 40% wakil instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan Cagar Budaya
Tim diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota menggunakan surat keputusan dengan masa kerja maksimal 5 tahun berturutturut atau 8 tahun tidak berturut-turut tanpa boleh diangkat kembali sebagai anggota tim di Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, atau Kota atau bekerja dalam waktu bersamaan di dua wilayah administrasi yang berbeda.
3 KOMEPETENSI TIM AHLI CAGAR BUDAYA Bisa mewakili bidang keahlian arkeologi, antropologi, arsitektur, kesenian, sejarah, geologi, filologi, dan/atau keahlian lain (yang mempunyai wawasan tentang kepurbakalaan) berasal dari organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, Masyarakat Hukum Adat, perseorangan, kelompok, atau aparat Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Tim Ahli setidaknya memiliki seorang ahli arkeologi dengan pengalaman kerja 5 tahun di bidangnya. Anggota tim dapat merupakan anggota organisasi profesi, akan tetapi tidak berarti bahwa mereka otomatis dapat diangkat sebagai anggota Tim Ahli Cagar Budaya. Keanggotaan tim bersifat formal karena diangkat oleh menteri atau Kepala Daerah setelah dinyatakan layak menjadi anggota melalui uji kompetensi untuk membedakan antara objek yang dapat dinyatakan sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya.
3 PENGUSULAN ANGGOTA TIM AHLI CAGAR BUDAYA Setiap Orang, Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Masyarakat Hukum Adat dapat mengusulkan sesorang untuk menjadi anggota Tim Ahli Cagar Budaya. Pemerintah berwenang melakukan pengujian atas usulan sebelum orang tersebut diikutkan dalam pendidikan untuk memperoleh status kelayakan menjadi anggota Tim Ahli Cagar budaya. Pendidikan terhadap calon anggota dilakukan oleh lembaga pendidikan yang memiliki kopentansi dibidang kepurbakalaan. Pemerintah akan mengeluarkan surat tanda kelayakan bagi mereka yang lulus dan mengumumkannya secara terbuka melalui berbegai media. Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang akan membentuk Tim Ahli Cagar Budaya di bawah kewenangannya dapat memilih calon anggota dari daftar yang dikeluarkan Pemerintah tersebut.
3 KOMEPETENSI TIM AHLI CAGAR BUDAYA (1) Menyusun kepengurusan tim terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota (2) Menyusun dan menetapkan mekanisme kerja Tim Ahli; (3) Melakukan penyesuaian operasional atas kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berkedudukan lebih tinggi; (4) Melakukan kajian atas berkas Objek yang diusulkan sebagai Cagar Budaya; (5) Melakukan klasifikasi atas populasi Cagar Budaya; (6) Menyusun peringkat kepentingan Cagar Budaya; (7) Berkonsultasi dengan setiap orang, jajaran Pemerintah, atau Pemerintah Daerah, atau Masyarakat Hukum Adat yang melakukan pendaftaran Cagar Budaya; (8) Berkonsultasi dengan narasumber; (9) Merekomendasikan Objek yang memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya; (10) Menyerahkan atau membatalkan rekomendasi penetapan Cagar Budaya kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya; (11) Merekomendasikan pencatatan kembali Cagar Budaya yang hilang dan ditemukan kembali; dan (12) Mengusulkan perbaikan penyempurnan berkas penetapan Cagar Budaya kepada Tim Pengolah Data;
3 KEBUTUHAN ANGGOTA TIM AHLI CAGAR BUDAYA Di dalam konsep RPP Register Nasional Cagar Budaya yang sedang dibuat, setiap Pemerintah Daerah wajib memiliki Tim Ahli Cagar Budaya yang masingmasing berjumlah 5-7 orang, adapun di Pemerintah Pusat sebanyak 15 orang. Diperkirakan jumlah anggota tim di seluruh Indonesia nantinya akan berjumlah: ([15] + [33 prov x 7 = 231] + [524 kab/kot x 9 = 3.668]) =
3.914 0rang Fokus dalam jangka waktu dekat adalah membentuk Tim Ahli Cagar Budaya tingkat nasional dan provinsi.
4 TIM AHLI PELESTARIAN [CAGAR BUDAYA] Undang-Undang Cagar Budaya memberikan 3 syarat untuk melakukan pelestarian Cagar Budaya, yaitu: (1) wajib didahului dengan studi kelayakan; (2) pelestarian dilakukan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli; dan (3) dilakukan pendokumentasian baik sebelum, pada saat, dan setelah dilakukannya kegiatan pelestarian. Persyaratan ini mengatur bahwa tidak semua orang diperbolehkan melakukan pelestarian Cagar Budaya, kecuali mereka yang memiliki sertifikat sebagai Tenaga Ahli (Tenaga Ahli bersertifikat).
Sertifikat keahlian tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah dengan mengacu kepada kebutuhan riil untuk kepentingan pelestarian Cagar Budaya maupun untuk melayani masyarakat. Organisasi profesi dapat memberikan dukungan dalam proses penetapan Tim Ahli, khususnya kriteria dan kompetensi yang akan dipersyaratkan.
4 KOMPETENSI Mengingat jumlah dan jenis Objek Yang Diduga Sebagai Cagar Budaya sangat banyak jumlanya, diperlukan dukungan ilmu-ilmu bantu atau pengetahuan khusus untuk melakukan penetapan Cagar Budaya. Status sebagai”ahli” ditetapkan melalui pengujian, pendidiikan, dan pelatihan. Calon yang memenuhi syarat dan lulus, diberi sertifikat oleh Pemerintah sesuai kompetensinya. Kompetensi ini masih perlu diatur secara benjenjang dengan menguji penguasaan akademik, kognisi, keterampilan, dan pengalaman. Arkeologi Petrografi Lanskap
Ilmu Lingkungan Arsitektur Sipil
Botani Zoologi
Ilmu Kesenian
CAGAR BUDAYA
Biologi
Antropologi Imu Kebumian Sejarah
Filologi
Tari Lukis Kriya Geologi Geografi
4 PERMASALAHAN Kebutuhan akan Tenaga Ahli Cagar Budaya, Tim Ahli Pelestarian Cagar Budaya, Kurator, dan TimPengolah Data setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahu 2010 Tentang Cagar Budaya seharusnya telah berfungsi mulai tahun 2011. Namun pada kenyataannya petugas yang diatur dalam undang-undang tersebut belum tersedia. Tata cara penetapan, penghapusan, dan pengelolaan Benda Cagar Budaya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang benda Cagar Budaya tidak belaku lagi. Ditargetkan dalam tahun 2013-2014 Pemerintah dapat dapat menetapkan Tenaga Ahli Cagar Budaya, Tim Ahli Pelestarian Cagar Budaya, Kurator, dan TimPengolah Data di tingkat nasional dan provinsi. Sistem pendidikan, pelatihan, dan penyaringan sumber daya manusia untuk memenuhi tuntutan itu perlu segera dibuat supaya perintah undang-undang dapat dilaksanakan secara konsekuen.
