LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2014-2019
PEMERINTAH KOTA PADANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2014-2019
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) TAHUN 2014
WALIKOTA PADANG PROPINSI SUMATERA BARAT RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2014 - 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PADANG, Menimbang:
a. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; b. bahwa berdasarkan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a d ite ta pk.ari dengan Peraluran Da er ah ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah Tahun 2014 - 2019;
_engi.ngat :
dimaksud Peraturan Menengah
1. Uridarig-Urrdarig
Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Sesar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lernbararr Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan- Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Irrdories ia Nomor 4421);
6.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lerriba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perribentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara - Republik Indonesia Nomor 5234);
9.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan ... Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 16. Peraturan Bersama, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan, Nornor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/MPPN/ /04/2010, Nomor : PMK 95/PMK 07/2010, tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, _Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 18. Peraturan Menteri Dalam Neger'i Nomor 1 Tahun tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
2014
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025; 20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Propinsi S'umater-a Barat Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor 54); 21. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah propinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13); 22. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Ta.huri 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Tahun 2004 - 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 18); 23. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15);
24. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padarig Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 4).
Dengan Persetujuan
Bersama
DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KOTA PADANG dan WALIKOTAPADANG MEMUTUSKAN: enetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2014-2019
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah adalah
Daerah
ini yang dimaksud
dengan:
Kota Padang.
Walikota adalah Walikota Padang. De•.van Perwakilan Kota Padang.
Rakyat
Perneriritah Daerah adalah penyeleriggara pemerintahan Rencana Pembangunan RPJPD adalah Rencana Tahun 2004-2020. 6
Daerah
adalah
Walikota daerah.
dan
Dewan
Perwakilan
Perangkat
Daerah
Rakyat sebagai
Daerah un sur
Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2014-2019. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Rencaria Kerja Pemerintah yang disusun setiap tahun sekali. .
9.
RKPD adalah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut RPJMD Propinsi Sumatera Barat adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 20102015. Rencana Pembangunan RPJMN adalah Rencana
Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014.
Satuan Kerja Perangkat Dacrah yang selanjutnya Kerja Perangkat Daerah Kota Padang.
disebut
SKPD adalah
: 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya udalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang.
disingkat
Satuan
BAB II KEDUDUKAN Pasal2 R?JMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan ?emilihan Umum Kepala Daerah tahun 2014.
program
Walikota
hasil
RPJMD berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Tahun 2004-2020, dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat 2010-2015. BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN RUANO LINOKUP Bagian Kesatu Maksud Pasa13 aksud RPJMD Tahun 2014-2019 adalah untuk memberikan arah dan pedoman g: pelaku pembangunan (pemerintah, swasta dan masyarakat) dalam melakukan egiatan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat :ota Padang yang dijabarkan dan visi, misi dan program Walikota dan Wakil 'a.ikota hasil pemilihan umum kepala daerah yang telah dilaksanakan secara ngsung pad a tahun 2014. Bagian Kedua Tujuan Pasal4 ....uan RPJMD Tahun 2014-2019
adalah sebagai :
untuk menetapkan strategi dan kebijakan umum pembangunan daerah serta rnerumuskan program pembangunan selama lima tahun kedepan agar mekanisme perencanaan dan pembangunan daerah dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah Kota Padang; b
pedoman bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan program prioritas dan kegiatan pembangunan yang akan dibiayai oleh APBD setiap tahunnya;
c
pedoman penyusunan
rencana strategis SKPD dan RKPD Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pasal 5
:) Ruang Lingkup RPJMD Tahun 2014-2019 meliputi penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran dan arah kebijakan serta prioritas dan program strategis Walikota disertai dengan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
f
.
RPJMD Tahun 2014-2019 sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dijadikan sebagai tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan dan,.kinerja lima tahunan Pemerintah Daerah. BABIV SISTEMATIKA Pasal 6 RPJMD Tahun 2014-2019 disusun Bab I
: Pendahuluan;
Bab II
: Gambaran
Bab III : Gambaran
dengan sistematika
sebagai berikut :
Umum Kondisi Daerah; Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka
Pendanaan; Bab IV : Analisis Isu-Isu Strategis; Bab V
: Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
Bab VI : Strategi dan Arah Kebijakan; Bab VII : Kebijakan umum dan program pembangunandaerah; Bab VIII: Indikasi rencana
program prioritas yang disertaikebutuhan
pendanaan; Bab IX : Penetapan Bab X
indikator kinerja daerah; dan
: Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.
KPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercanturn dalam sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah irri.
lampiran
Pasal 7 Pelaksanaan lebih lanjut terhadap RPJMD Tahun 2014-2019, dituangkan dalam rencana tahunan pada RKPD yang menjadi pedoman dalam penyusunan APBD. 2
RPJMD wajib dilaksanakan pembangunan di Daerah.
oleh
Walikota
dalam
rangka
penyelenggaraan
. BABV PENGENDALIANDAN EVALUASI Pasal 8 1) Pengendalian
dan Evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Tahun 2014-2019 dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan pe.rundang-uridangan. ""' Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun
I
BABVI
..
KETENTUANPERALIHAN Pasal9
~ saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RPJMD Kota Padang Tahun _':-2019 menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai dengan U:1 2019 dan dapat diberlakukan sebagai RPJMD transisi, sebagai pedoman penyusunan RKPD Tahun 2019 sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah Kota dang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengab Daerab Kota Padang - c:.....run 2019-2024 yang memuat visi dan misi Walikota terpilih .. Pasal 10 a saar Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kota Padang nmor 9 Tahun 2009 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Padang Tahun 2009-2014 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 9) aimana telah diubab dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun (J.embaran Daerab Tabun 2011 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 raruran
Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
..
- setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan erah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.
Ditetapkan di Padang pada tanggal I'l. NoveW'{r,e t:
2014
WALIKOTA PADANG
Dnmdangkan :l3.da tanggal
di Padang
\?o. wO\JeW\~~f 2014
oEKRETARIS D(ERAH
KOTA PADANG
NA _~.13AR>\:-':
DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2014 NOMOR
o REG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PROPINSI SUMATERA BARAT:
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR G TAHUN 2014
'\
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEl'lGAH DAERAH TAHUN 2014-2019
Penyusunan RPJMD Kota Padang periode 2014-2019 dimaksudkan untuk d apat member arah dan pedoman bagi para pelaku pernbangurian (Pemerintah, ~·.\·asta dan Masyarakat) dalam melakukan kegiatan untuk mendorong proses pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Padang. Disamping itu, penyusunan RPJMD Kota Padang juga dimaksudkan urituk dapat melakukan koordinasi terhadap kegiatan pembangunan yang d.lakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar terwujud .ererpacluan dan sinergi kegiatan pembangunanan antar sektor dan antar :1ayah dalam Kota Padang Sesuai dengan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 'I'ahu n 2014 ten tang Pemerintahan Daerah sebagaimaria telah diubah beberapa -cali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, ketentuan ::>asal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan "':"ata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluaai Pelaksanaan Rencana ?embangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, maka ":alikota bersama DPRD Kota menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana ?embangunan Jangka Menengah Daerah paling lambat 6 bulan setelah Walikota dilantik. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendaiian dan Evaluasi Pelaksanaan Rericaria Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, RPJM Daerah disusun dengan mekanisme pembahasan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) dengan melibatkan unsur masyarakat, SKPD, dan pihak legislatif. Oleh karena itu, sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJM. Daerah tersebut disampaikan kepada DPRD, terlebih dahulu telah dilakukan musyawarah dan pembahasan secara substantif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dikon-sultasikan kepada Gubernur Sumatera Barat untuk mendapatkan klarifikasi dan masukan.
a) b)
c d
e
Secara substantive RPJMD memuat : Bab I Pendahuluan; Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah; Bab III Gambaran Pengelolaan Keuangan Pendanaan; Babrv Analisis Isu-Isu Strategis; BabV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; Bab VI Strategi dan Arah Kebijakan;
Daerah
serta
Kerangka
9ab VII Bab VIII
a.: b IX 8abX
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah; Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan; Penetapan Indikator Kinerja Daerah; dan Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan.
:-s.SALOEMI PASAL
?asal 1 Culcup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal3 Cukup jelas Pasa14 Cukup jelas Pasal5 Cukupjelas Pasa16 Cukupjelas Pasal 7 Cukupjelas Pasa18 Cukupjelas ':'Iasa19 Cukupjelas Pasal 10 Culcup jelas Paaal 11 Cukupjelas
:BAHAN
LEMBARAN
DAERAH
KOTA PADANG NOMOR
l
DAFTAR ISI Halaman BAB I
PENDAHULUAN 1.1. LatarBelakang 1.2. MaksuddanTujuan 1.3. LandasanHukum 1.4. HubunganAntarDokumenPerencanaan 1.5. SistematikaPenulisan
1 1 2 3 5 6
BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1. AspekGeografidanDemografi 2.2. AspekKesejahteraanMasyarakat 2.3. AspekPelayananUmum 2.4. AspekDayaSaing Daerah
8 8 23 33 38
BAB III
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN 3.1. KinerjaKeuanganMasaLalu 3.2. Neraca Daerah 3.3. KebijakanPengelolaanKeuanganMasaLalu 3.4. Rencana Kebijakan Pengelolaan Keuangan
43
BAB IV
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 4.1. PermasalahanPokok Pembangunan 4.2. Isu-IsuStrategis
68 68 74
BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 5.1. Arah RPJP Kota Padang 5.2. VisidanMisiJangkaMenengahProvinsi Sumatera Barat 5.3. VisiJangkaMenengah Kota Padang 5.4. MisiJangkaMenengah Kota Padang 5.5. TujuanUmum Pembangunan Kota Padang 5.6. Sasaran Umum Pembangunan Kota Padang
80 80 82 84 86 86 86
BAB VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 6.1. Misi 1: MewujudkanPendidikan yang BerkualitasuntukMenghasilkanSumberDayaManusia yang BerimandanBerdayaSaing 6.2. Misi 2: Menjadikan Kota Padang sebagaiPusatPerdagangan Wilayah Barat Sumatera 6.3. Misi 3: Menjadikan Kota Padang sebagai Daerah TujuanWisata yang NyamandanBerkesan
91 91
43 54 58 63
94 97
BAB VII
6.4. Misi 4: MeningkatkanKesejahteraanMasyarakatdanPengembanga nEkonomiKerakyatan 6.5. Misi 5: Menciptakan Kota Padang yang Aman, Bersih, Tertib, BersahabatdanMenghargaiKearifanLokal 6.6. Misi 6: Mewujudkan Tata KelolaPemerintahan yang Baik, BersihdanMelayani
100
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 7.1. KebijakanUmumdan Program Pembangunan Misi 1 7.2. KebijakanUmumdan Program Pembangunan Misi 2 7.3. KebijakanUmumdan Program Pembangunan Misi 3 7.4. KebijakanUmumdan Program Pembangunan Misi 4 7.5. KebijakanUmumdan Program Pembangunan Misi 5 7.6. KebijakanUmumdan Program Pembangunan Misi 6
116
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN 8.1. UrusanPendidikan 8.2. UrusanKesehatan 8.3. UrusanPekerjaanUmum 8.4. UrusanPerumahan Rakyat 8.5. UrusanPenataanRuang 8.6. UrusanPerencanaan Pembangunan 8.7. UrusanPerhubungan 8.8. UrusanLingkunganHidup 8.9. UrusanPertanahan 8.10. UrusanKependudukandanCatatanSipil 8.11. UrusanPemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnak 8.12. UrusanKeluargaBerencanadanKeluarga Sejahtera 8.13. UrusanSosial 8.14. UrusanKetenagakerjaan 8.15. UrusanKoperasidan Usaha Kecil danMenengah 8.16. UrusanPenanaman Modal 8.17. UrusanKebudayaan 8.18. UrusanPemudadanOlah Raga 8.19. UrusanKesatuanBangsadanPolitikDalamNegeri 8.20. UrusanOtonomi Daerah, PemerintahanUmum, AdministrasiKeuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 8.21. UrusanKetahananPangan 8.22. UrusanPemberdayaanMasyarakatKelurahan 8.23. UrusanStatistik 8.24. UrusanKearsipan
105 109
116 123 127 132 146 152 161 162 169 176 184 190 193 197 202 208 211 215 217 220 224 228 232 235 237 240 243
252 254 257 259
8.25. 8.26. 8.27. 8.28. 8.29. 8.30. 8.31. 8.32. 8.33.
UrusanKomunikasidanInformatika UrusanPerpustakaan UrusanPertanian UrusanKehutanan UrusanEnergidanSumberDaya Mineral UrusanPariwisata UrusanKelautandanPerikanan UrusanPerdagangan UrusanIndustri
265 268 271 278 380 382 387 396 302
BAB IX
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
305
BAB X
PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN 10.1. PedomanTransisi RKPD Tahun 2019 10.2. KaidahPelaksanaan 10.3. PengendaliandanEvaluasi
319 319 319 319
DAFTAR TABEL Halaman Tabel 2.1 Tabel 2.2 Tabel 2.3 Tabel 2.4 Tabel 2.5 Tabel 2.6 Tabel 2.7
Tabel 2.8 Tabel 2.9 Tabel 2.10 Tabel 2.11 Tabel 2.12
Tabel 2.13 Tabel 2.14 Tabel 2.15 Tabel 2.16 Tabel 2.17 Tabel 2.18
Tabel 2.19 Tabel 2.20 Tabel 2.21
Kecamatan di Kota Padang Menurut Luas Wilayah Darat, Administrasi dan Ketinggian Daerah Tahun 2012 Luas Penggunaan Lahan Menurut Jenis Penggunaannya di Kota Padang Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Padang Tahun 2010-2013 Komposisi Penduduk Kota Padang Menurut Kelompok Umur Tahun 2013 PDRB Kota Padang Atas Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009-2012 Distribusi PDRB Kota Padang Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009-2013 Perkembangan dan Perubahan Indeks Harga Konsumen, Inflasi Bulanan dan Inflasi Tahunan di Kota Padang Tahun 2011-2013 Angka Melek Huruf Kota Padang dan Sumatera Barat Tahun 2006-2013 Rata-Rata Lama Sekolah Berbagai Kota di Sumatera Barat Tahun 2009-2013 Indikator Kesejahteraan Bidang Kesehatan Kota Padang Tahun 2008-2013 Potensi Seni Budaya Kota Padang Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) per 1000 Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2009-2012 Jumlah Guru, Murid dan Rasio Menurut Jenjang Pendidikan Tahun Ajaran 2007-2012 Sepuluh Penyakit Terbanyak di Kota Padang Tahun 2011 Fasilitas Prasarana Kesehatan di Kota Padang Tahun 20082012 Fasilitas dan Rasio Sarana Kesehatan di Kota Padang Tahun 2008-2012 Nilai Pembentukan Modal di Kota Padang Tahun 2008-2012 Persentase Pengeluaran Per Kapita Penduduk Per Bulan Menurut Kelompok Pengeluaran Kota Padang Tahun 20112012 Panjang Jalan, Jumlah Kendaraan dan Rasio Panjang Jalan Terhadap Kendaraan dan Jumlah Penduduk Tahun 2008-2012 Kebutuhan Investasi Kota Padang Tahun 2014-2019 Nilai IPM Wilayah Perkotaan di Propinsi Sumatera Barat Tahun 2009-2012
9 14 21 22 24 25 26
28 29 30 31 33
34 35 36 37 38 39
40 41 42
Tabel 3.1 Tabel 3.2 Tabel 3.3 Tabel 3.4 Tabel 3.5 Tabel 3.6 Tabel 3.7 Tabel 3.8 Tabel 3.9 Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel
3.10 3.11 3.12 3.13 3.14
Tabel 3.15 Tabel 3.16 Tabel 3.17 Tabel 4.1 Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel
5.1 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 7.1
Tabel 7.2 Tabel 7.3
Dasar Hukum Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Padang Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah dan Tingkat Pertumbuhan Rata-Rata Per Tahun Perkembangan Proporsi Pendapatan Daerah dan Tingkat Pertumbuhan Rata-Rata Per Tahun Perkembangan Realisasi Belanja Daerah dan Tingkat Pertumbuhan Rata-Rata per Tahun Perkembangan Realisasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Perkembangan Proporsi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal Tahun 2009-2013 Perkembangan Realisasi Pembiayaan dan Rata-Rata Pertumbuhan Per Tahun Perkembangan Pos-Pos Neraca dan Rata-Rata Pertumbuhan per Tahun Perkembangan Rasio Keuangan Pertumbuhan Rata-Rata Per Tahun Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Defisit Riil Anggaran Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kemampuan Keuangan Derah Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2014-2019 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Hubungan Pembangunan Kota Padang Dengan Daerah Tetangga Hubungan Hirarkis antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Hubungan antara Strategi dan Arah Kebijakan pada Misi 1 Hubungan antara Strategi dan Arah Kebijakan pada Misi 2 Hubungan antara Strategi dan Arah Kebijakan pada Misi 3 Hubungan antara Strategi dan Arah Kebijakan pada Misi 4 Hubungan antara Strategi dan Arah Kebijakan pada Misi 5 Hubungan antara Strategi dan Arah Kebijakan pada Misi 6 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah untuk Misi 1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah untuk Misi 2 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah untuk Misi 3
44 46 48 50 52 53 54 56 58 58 59 60 61 62 62 64 67 74 88 93 96 99 102 108 114 119 125 130
Tabel 7.4 Tabel 7.5 Tabel 7.6 Tabel 8.1 Tabel 8.2. Tabel 8.3 Tabel 8.4 Tabel 8.5 Tabel 8.6
Tabel 8.7 Tabel 8.8 Tabel 8.9 Tabel 8.10
Tabel 8.11
Tabel 8.12
Tabel 8.13 Tabel 8.14 Tabel 8.15 Tabel 8.16 Tabel 8.17
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah untuk Misi 4 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah untuk Misi 5 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah untuk Misi 6 Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan Pendidikan dan Pendanaan Tahun 2014-2019 Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan Kesehatan dan Pendanaan Tahun 2014-2019 Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan Pekerjaan Umum dan Pendanaan Tahun 2014-2019 Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan Perumahan dan Pendanaan Tahun 2014-2019 Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan Penataan Ruang dan Pendanaan Tahun 2014-2019 Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan Perencanaan Pembangunan dan Pendanaan Tahun 20142019 Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan Perhubungan dan Pendanaan Tahun 2014-2019 Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan Lingkungan Hidup dan Pendanaan Tahun 2014-2019 Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan Pertanahan dan Pendanaan Tahun 2014-2019 Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan Kependudukan & Catatan Sipil dan Pendanaan Tahun 20142019 Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak dan Pendanaan Tahun 2014-2019 Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan Keluarga Berencana & Keluarga Sejahtera dan Pendanaan Tahun 2014-2019 Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan Sosial dan Pendanaan Tahun 2014-2019 Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan Ketenagakerjaan dan Pendanaan Tahun 2014-2019 Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan Koperasi & UKM dan Pendanaan Tahun 2014-2019 Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan Penanaman Modal dan Pendanaan Tahun 2014-2019 Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan Kebudayaan dan Pendanaan Tahun 2014-2019
135 150 155 166 170 179 186 191 195
198 203 209 212
216
218
221 225 229 233 236
Tabel 8.18 Tabel 8.19
Tabel 8.20
Tabel 8.21 Tabel 8.22
Tabel 8.23 Tabel 8.24 Tabel 8.25 Tabel 8.26 Tabel 8.27 Tabel 8.28 Tabel 8.29
Tabel 8.30 Tabel 8.31 Tabel 8.32 Tabel 8.33 Tabel 8.34 Tabel 9.1
Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan Pemuda & Olah Raga dan Pendanaan Tahun 2014-2019 Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan Kesatuan Bangsa & Politik Dalam Negeri dan Pendanaan Tahun 2014-2019 Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian dan Pendanaan Tahun 2014-2019 Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan Ketahanan Pangan dan Pendanaan Tahun 2014-2019 Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Pendanaan Tahun 2014-2019 Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan Statistik dan Pendanaan Tahun 2014-2019 Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan Kearsipan dan Pendanaan Tahun 2014-2019 Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan Komunikasi & Informatika dan Pendanaan Tahun 2014-2019 Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan Perpustakaan dan Pendanaan Tahun 2014-2019 Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan Pertanian dan Pendanaan Tahun 2014-2019 Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan Kehutanan dan Pendanaan Tahun 2014-2019 Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan Energi & Sumber Daya Mineral dan Pendanaan Tahun 20142019 Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan Pariwisata dan Pendanaan Tahun 2014-2019 Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan Kelautan & Perikanan dan Pendanaan Tahun 2014-2019 Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan Perdagangan dan Pendanaan Tahun 2014-2019 Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan Industri dan Pendanaan Tahun 2014-2019 Rekapitulasi Kerangka Pendanaan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan Tahun 2014-2019 Penetapan Indikator Kinerja Pembangunan Kota Padang Tahun 2014-2019
238 241
244
253 255
258 260 266 269 273 279 281
285 290 298 303 304 306
BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG Pemerintah memerlukan perencanaan pembangunan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mulai dari perencanaan jangka panjang hingga perencanaan jangka pendek yang substansinya saling berkaitan. Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi cita-cita pembangunan dan hakekat dari pembangunan adalah proses perubahan masyarakat dari kondisi saat ini menjadi kondisi yang dicitacitakan. Agar perubahan tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan diperlukan suatu perencanaan pembangunan yang terpadu (integrated), terukur (measurable), dapat dilaksanakan (applicable) dan berkelanjutan (sustainable). Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah memberikan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah. Terkait dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah) dalam perencanaan, diamanatkan juga bahwa Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 tahun sesuai dengan masa jabatan kepala daerah bersangkutan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ada perobahan pendekatan perencanaan pembangunan menjadi lebih komprehensif yaitu dengan menggunakan pendekatan politis, teknokratik, partisipatif, top-down dan bottom-up. Sebagaimana diamanatkan pada Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan jabaran lebih konkrit dari visi,misi dan program Kepala Daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), memuat arah kebijakan keuangan daerah, isu-isu strategis, visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, dan target indikator kinerja daerah. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) ini dilakukan dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka
1
Panjang (RPJP) Kota Padang periode 2004-2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2004 tanggal 3 Agustus 2004, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat untuk periode 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007,dan Rencana TataRuang Wilayah (RTRW) Kota Padang periode 2010-2030 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 dan Permendagri Nomor 72 Tahun 2013. Selanjutnya, penyusunan RPJMD ini menampung aspirasi warga Kota Padang baik yang berdomisili di Kota Padang maupun yang berada di perantauan secara lebih rinci dan terfokus sebagaimana dihasilkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) yang telah dilaksanakan khusus untuk tujuan ini.
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang periode 2014-2019 ini adalah untuk memberikan landasan, arah dan pedoman bagi para penyelenggara pemerintahan dan pelaku pembangunan (stakeholders) dalam menyusun rencana, program dan kegiatan untuk mendorong pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Padang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun tujuan disusunya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang tahun 2014-2019 ini adalah untuk: 1.
Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Kota Padang dan DPRD Kota Padang dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan dan lima tahunan yang akan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah.
2.
Menetapkan strategi dan kebijakan umum pembangunan daerah serta merumuskan program pembangunan selama lima tahun kedepan agar mekanisme perencanaan dan pembangunan daerah dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah Kota Padang.
3.
Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan dan lima tahunan bagi setiap SKPD dan Pemerintah Kota Padang.
4.
Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Kota Padang dan DPRD Kota Padang dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun Rencana Strategis, arah kebijakan, program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
5.
Mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Padang terpilih yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan warga kota sehingga mampu berkembang secara mandiri, memiliki keterampilan dan ilmu pengetahuan
2
untuk mampu bersaing dalam era teknologi informasi dan menghadapi persaingan global. 6.
Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah sebagai dasar penentuan kemampuan pendanaan 5 tahun ke depan, menterjemahkan visi misi kota Padang ke dalam tujuan sasaran pembangunan daerah serta menetapkan indikator kinerja satuan perangkat kerja daerah sebagai dasar penilaian keberhasilan pembangunan.
1.3. LANDASAN HUKUM Penyusunan RPJMD Kota Padang 2014-2019 dilakukan mengacu kepada beberapa ketentuan perundangan berlaku sebagai landasan hukum, antara lain: 1.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
9.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Daerah Tingkat II Padang. (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
3
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi); 19. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54, Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah; 22. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor: 28 Tahun 2010; Nomor: 0199/MPPN/04/2010; Nomor: PMK 95//PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013, Tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu;
4
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat 2005-2025; 25. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang 2004-2020; 26. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Padang Tahun 2009-2014; 27. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang 2010-2030.
1.4. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih dalam PILKADA. Dalam RPJMD ini visi dan misi tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi strategi, kebijakan dan prioritas pembangunan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan di atas. Selanjutnya dari strategi dan kebijakan tersebut disusun program dan kegiatan yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Padang. Namun demikian, penyusunan RPJMD ini juga mempedomani arah dan pentahapan pembangunan yang ditetapkan dalam RPJPD Kota Padang agar terdapat kesinambungan proses pembangunan kota dalam jangka panjang. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, RPJMD ini harus ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kota Padang. Dokumen RPJMD Kota Padang yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, selanjutnya dijadikan pedoman utama dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkan Daerah (Renstra SKPD) dilingkungan Kota Padang. Konsistensi antara RPJMD dan Renstra SKPD ini perlu dijaga agar semua kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang mendukung terwujudnya visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Padang terpilih. Dengan cara demikian diharapkan dapat diciptakan proses pembangunan Kota Padang yang terpadu dan saling mendukung lintas sektoral dan wilayah sehingga pencapaian tujuan pembangunan kota menjadi lebih terarah. Selanjutnya, dokumen RPJMD Kota Padang juga dijadikan acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana tahunan yang disusun oleh Bappeda Kota Padang. Dalam RKPD ini, penyusunan rencana dilakukan secara lebih rinci sampai kepada rincian program dan kegiatan serta pagu dana indikatif yang dibutuhkan. Disamping itu, program dan kegiatan tersebut juga harus dilengkapi dengan indikator kinerja, baik masukan (output) dan hasil (outcome) sehingga penyusunan rencana menjadi lebih terukur. RKPD ini selanjutnya dijadikan sebagai dasar utama penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang pada setiap tahunnya.
5
1.5. SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika penulisan RPJMD Kota Padang 2014-2019 terdiri dari 9 bab yang saling berkaitan satu sama lain dan secara umum berisikan hal-hal sebagai berikut: Bab I
Pendahuluan Memuat latar belakang penyusunan rencana, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan dan sistematika penulisan rencana.
BAB II
Gambaran Umum Kondisi Daerah Memuat gambaran umum yang mencakup tentang aspek geografis dan demografis Kota Padang, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.
BAB III
Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan Berisikan kinerja keuangan daerah masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan kerangka pendanaan pembangunan. Kinerja keuangan masa lalu meliputi kinerja pelaksanaan APBD dan Neraca Daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu meliputi: proporsi penggunaan anggaran dan analisa pembiayaan. Sedangkan kerangka pembiayaan meliputi analisis pengeluaran dana dan kerangka pendanaan masa datang.
BAB IV
Analisis Isu-Isu Strategis Memuat permasalahan pokok pembangunan dan beberapa isu strategis yang menentukan arah pembangunan Kota Padang 5 tahun mendatang.
BAB V
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Berisikan uraian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih serta tujuan dan sasaran pembangunan Kota Padang kedepan.
Bab VI
Strategi Dan Arah Kebijakan Memuat rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Padang untuk periode lima tahun kedepan.
BAB VII
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kota Memuat arah kebijakan umum daerah menurut urusan wajib dan pilihan serta program dan kegiatan Pembangunan terkait yang disusun dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan Kota Padang serta sasaran dan target pembangunan yang akan dicapai.
Bab VIII Indikasi Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Memuat program-program prioritas yang dirinci berdasarkan tahun perencanaan dan pagu indikatif
6
BAB IX
Penetapan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Berisikan penetapan indikator dan target kinerja pembangunan daerah secara makro maupun menurut program pembangunan. Indikator dan target kinerja mencakup keluaran (output) dan hasil (outcome).
BAB X
Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan Memuat tentang pedoman transisi kepemimpinan kota dan kaidah pelaksanaan RPJMD Kota Padang sesuai peraturan perundangan berlaku.
7
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI 2.1.1. Letak dan Kondisi Geografi Padang sebagai ibukota Provinsi Sumatera Barat memiliki luas wilayah administratif sekitar 1.414,96 km², terletak di pesisir pantai Barat Pulau Sumatera pada posisi astronomis antara 100º05’05’’ BT-100º34’09’’ BT dan 00º44’00’’ LS01º08’35’’ LS. Wilayah kota Padang terdiri dari 694,96 km² daratan dan 720,00 km² perairan/laut yang merupakan hasil perluasan Kota Padang Tahun 1980, yaitu penambahan 3 kecamatan dan 15 kelurahan menjadi 11 kecamatan dan 104 kelurahan. Dari seluruh Kecamatan tersebut sebanyak 6 kecamatan dan 22 Kelurahan berada di daerah pesisir. Kota Padang memiliki 19 pulau-pulau kecil yang tersebar pada beberapa kecamatan, dan 21 sungai besar dan kecil dimana 5 diantaranya merupakan sungai besar, dengan sungai terpanjang adalah sungai Batang Kandis yang panjangnya ± 20 Km. Gambar 2.1 Peta Kota Padang
Sumber: RTRW Kota Padang 2010-2030
Pada tahun 1980 wilayah Kota Padang yang sebelumnya terdiri dari 3 Kecamatan dengan 15 Kampung dikembangkan menjadi 11 Kecamatan dan 193 Kelurahan, kemudian dengan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 dilakukan penggabungan kelurahan menjadi 104 Kelurahan. Adapun batas-batas wilayah administratif Kota Padang, adalah sebagai berikut: 1. 2. 3. 4.
Sebelah Sebelah Sebelah Sebelah
Utara berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman. Timur berbatasan dengan Kabupaten Solok. Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan. Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.
8
Wilayah kecamatan yang terluas di kota Padang adalah Kecamatan Koto Tangah yaitu 232,25 Km2 atau 33,42% sedangkan wilayah kecamatan yang terkecil luasnya adalah Kecamatan Padang Barat yaitu 7 Km2 atau 1,01%. Luas dan komposisi luas lahan serta ketinggian daerah menurut Kecamatan di kota Padang dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini: Tabel 2.1 Kecamatan di Kota Padang menurut Luas Wilayah Darat Administrasi dan Ketinggian Daerah No.
Kecamatan
1.
Bungus Teluk Kabung
2.
Luas (Km2)
Persentase (%)
Ketinggian (m.dpl)
100,78
14,50
0 - 850
Lubuk Kilangan
85,99
12,37
25 - 1.853
3.
Lubuk Begalung
30,91
4,45
8 - 400
4.
Padang Selatan
10,03
1,44
0 - 322
5.
Padang Timur
8,15
1,17
4 - 10
6.
Padang Barat
7,00
1,01
0-8
7.
Padang Utara
8,08
1,16
0 - 25
8.
Nanggalo
8,07
1,16
3-8
9.
Kuranji
57,41
8,26
8 - 1.000
10.
Pauh
146,29
21,05
10 - 1.600
11.
Koto Tangah
232,25
33,42
9 - 1.600
Jumlah
694,96
100,00
Sumber: Padang Dalam Angka 2013
2.1.2. Topografi Kota Padang memiliki garis pantai sepanjang 68,126 km, sebagai kota pantai, Kota Padang terdiri atas dataran rendah yang terletak pada ketinggian 0–10 m di atas permukaan laut. Secara keseluruhan, Kota Padang terletak pada ketinggian yang berkisar antara 0-1.853 m di atas permukaan laut. Daerah tertinggi adalah Kecamatan Lubuk Kilangan, sedangkan daerah lainnya terletak pada dataran tinggi, yaitu sebelah Selatan dan Timur. Secara topografi Kota Padang terbagi atas empat kategori, yaitu: 1. 2. 3. 4.
Dataran Dataran Dataran Dataran
datar (lereng 0-2%) seluas 16.379,82 Ha (23,57%); bergelombang (lereng 3-15%) seluas 5.510,93 Ha (7,93%); curam (lereng 16-40%) seluas 13.219,48 Ha (19,02%); sangat curam (lereng diatas 40%) seluas 34.385,77Ha (49,48%).
Berdasarkan penyebaran topografinya, lahan efektif Kota Padang berada pada topografi yang berlereng 0-15% dengan luas 21.890,75 Ha atau 31,5% dari luas wilayah. Daerah ini tersebar dari pinggiran pantai Barat hingga wilayah Timur kota.
9
Selanjutnya, berdasarkan posisi wilayah, Kota Padang secara fisik mempunyai ciri berbeda dengan kota-kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat. Ada 3 (tiga) ciri yang menonjol: 1. Wilayah Pantai, yaitu seluruh wilayah pinggiran pantai berhadapan dengan Samudera Hindia. 2. Wilayah Dataran Rendah, yaitu wilayah yang sebagian besar sudah berkembang merupakan daerah pusat Kota Padang sebelum Pemekaran Tahun 1980 dan sebagian wilayah kecamatan hasil Pemekaran. 3. Wilayah Dataran tinggi, yaitu wilayah yang berada pada lereng Bukit Barisan yang melingkari Kota Padang. Oleh karena itu, dilihat dari topografi daerah mempunyai karakteristik sangat bervariasi, dimana dipengaruhi ketiga kondisi wilayah di atas. Secara umum karakteristik Kota Padang perpaduan antara pantai, daratan dan perbukitan. Ketinggian wilayah dari permukaan laut berada pada 0 meter sampai di atas 1.853 meter dari permukaan laut. Sebagian besar topografi wilayah Kota Padang memiliki tingkat kelerangan lahan rata-rata 40%. Kondisi Topografi Kota Padang dilihat dari aspek kemiringan lahan adalah sebagai berikut: 1. Kawasan dengan kemiringan lahan antara 0-2% terdapat di Kecamatan Padang Barat, Padang Timur, Padang Utara, Nanggalo, sebagian Kecamatan Kuranji, Kecamatan Padang Selatan, Kecamatan Lubuk Begalung dan Kecamatan Koto Tangah. 2. Kawasan dengan kemiringan lahan antara 3-15% tersebar di Kecamatan Koto Tangah, Kecamatan Pauh dan Kecamatan Lubuk Kilangan yakni berada pada bagian tengah Kota Padang. 3. Kawasan dengan kelerengan lahan 16-40% tersebar di Kecamatan Lubuk Begalung, Lubuk Kilangan, Kuranji, Pauh dan Koto Tangah. 4. Kawasan dengan kelerengan lahan lebih dari 40% tersebar di bagian Timur Kecamatan Koto Tangah, Kuranji, Pauh dan bagian Selatan Kecamatan Lubuk Kilangan, Kecamatan Lubuk Begalung dan sebagian besar Kecamatan Bungus Teluk Kabung. Kawasan ini merupakan kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung. 2.1.3. Hidrologi dan Klimatologi 2.1.3.1. Hidrologi Kondisi hidrologi Kota Padang terdiri dari: Daerah Aliran Sungai (DAS), sungai, danau dan rawa dan debit air. Wilayah Kota Padang terbagi dalam 6 (enam) Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu: DAS Air Dingin, DAS Air Timbalun, DAS Batang Arau, DAS Batang Kandis, DAS Batang Kuranji dan DAS Sungai Pisang.
10
Pembagian DAS ini dikarenakan wilayah Kota Padang dilalui oleh banyak sungai besar dan kecil. Terdapat 21 aliran sungai yang mengalir di wilayah Kota Padang dengan total panjang mencapai 133,9 Km (5 sungai besar dan 16 sungai kecil). Umumnya sungai besar dan kecil yang ada di wilayah Kota Padang ketingginnya tidak jauh berbeda dengan ketinggian permukaan laut. Kondisi ini mengakibatkan cukup banyak wilayah Kota Padang yang rawan terhadap banjir/genangan. Selanjutnya, berdasarkan analisa geolistrik, jenis dan susunan batuan maka kondisi hidrogeologi Kota Padang dapat digambarkan sebagai berikut: 1) Karakteristik air bawah tanah Pada umumnya dataran di Kota Padang ditutupi oleh endapan aluvium dan terletak di dalam Cekungan Air Tanah (CAT) Padang Pariaman dan Cekungan Air Tanah (CAT) Painan. Air dalam tanah tersebut berasal dari air yang datang dari arah timur (perbukitan) dan pada bagian Timur ini merupakan hutan yang sekaligus sebagai daerah tangkapan air (catchments area). Siklus air hujan yang turun di kawasan ini sebagian meresap ke dalam tanah dan kemudian membentuk air tanah. Sebagian lain mengalir di permukaan tanah. Disamping itu, ada yang menjadi uap air ke udara, dimana sangat tergantung pada suhu udara dan vegetasi penutup permukaan tanah. Air yang meresap dan masuk ke dalam tanah membentuk air bawah tanah mengalir ke permukaan sungai dan terbentuklah sungai mulai dari sungai kecil sampai dengan sungai besar. Semuanya bermuara ke laut pantai Barat. Secara umum hidrologi Kota Padang mempunyai 21 aliran sungai yang mengaliri seluruh wilayah kota. Panjang sungai yang ada di Kota Padang sepanjang 133,9 Km. Tingkat ketinggian sungai-sungai tersebut pada umumnya tidak jauh berbeda dengan tinggi permukaan laut. 2) Penyebaran air bawah tanah Penyebaran air bawah tanah di Kota Padang dibedakan atas dua wilayah air bawah tanah, yaitu: a. Wilayah air tanah dataran pantai. Wilayah air tanah dataran pantai tersimpan dalam batuan-batuan hasil endapan banjir sungai (alluvial deposits), endapan rawa-rawa pantai (backswamp deposits) dan endapan banjir pantai atau laut (marine or coastal floodplain deposits). Semua endapan tersebut berbentuk pasir, lempung, lanau dan kerikil. Batuan yang menjadi akuifer (pembawa air) berupa pasir halus dan kasar serta kerikil. Sebaran air bawah tanah dataran pantai meliputi hampir semua kawasan pantai Kota Padang. Wilayah dataran pantai ini mempunyai keterusan air (permeability) dari sedang hingga tinggi. Muka air tanah dangkal (water table) umumnya sangat dangkal yaitu antara 1 s/d 2 meter dan pada musim penghujan bisa lebih tinggi lagi. Debit sumur berkisar 2-5 liter/detik.
11
b. Wilayah Air Tanah Perbukitan, perbukitan menyangkut daerah imbuhan air tanah dan cekungan air tanah yang tidak mengenal batas topografi dan administrasi. Sebagian besar wilayah timur dan selatan merupakan daerah perbukitan berasal dari endapan gunung api antara lain endapan lahar, tufa andesit, tufa kristal dan lava, aggolomerat. Wilayah perbukitan ini membawa air (akuifer) memiliki keterusan yang rendah dan debit sumur dibawah 2 liter/detik. Beberapa mata air yang muncul di kawasan ini, pada umumnya mempunyai debit kurang dari 2 liter/detik. 2.1.3.2. Klimatologi Suhu udara Kota Padang sepanjang tahun 2013 berkisar antara 22,0ºC sampai 31,7ºC dan kelembaban udara rata-rata berkisar antara 80%-85% dengan curah hujan rata-rata 347,5 mm/bulan dan rata-rata hari hujan 19 hari . Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember (615 mm) dan terendah pada bulan Maret (81 mm). Angin didominasi oleh angin Barat, Barat Daya, Barat Laut dengan kecepatan rata-rata 5-6 knot, dan kecepatan tertinggi mencapai 9-35 knot. Dipengaruhi oleh angin musim maka arus permukaan di wilayah perairan Kota Padang sepanjang tahun mengalir ke arah Tenggara hingga Barat Daya (musim Barat) dengan kekuatan arus antara 1-45 cm/detik biasanya mencapai puncak pada bulan Desember. Arus musim Timur terjadi antara bulan April hingga Oktober, melemah dengan kekuatan antara 1 cm/detik hingga 36 m/detik. Pada bulan Juli arus mencapai kekuatan minimum antara 1 cm/detik hingga 5 cm/detik. Selain itu di perairan Kota Padang juga terjadi arus pantai yang diakibatkan oleh gelombang. Arus ini berpengaruh terhadap abrasi dan sedimentasi pantai. Tinggi gelombang yang terjadi berkisar antara 0,5-2,0 meter.
2.1.4. Kondisi Geologi Secara kondisi geologi Wilayah Kota Padang terbentuk oleh endapan permukaan, batuan vulkanik dan intrusi serta batuan sedimen dan metamorf. Secara garis besar jenis batuan tersebut adalah sebagai berikut: 1. Aliran yang tak teruraikan (Qtau) merupakan batuan hasil gunung api yang tak teruraikan umumnya berupa lahar, konglomerat, breksi dan batu pasir yang bercampur satu. Batuan ini tersebar pada daerah yang merupakan daerah Bukit Barisan di wilayah Kota Padang dan sekitar Gunung Padang dan Bukit Air Manis. 2. Alluvium (Qal) merupakan batuan yang umumnya terdiri dari lanau, lempung, pasir, kerikil, pasir lempungan, lempung pasiran. Penyebaran dari Utara ke Selatan di seluruh dataran rendah Kota Padang.
12
3. Kipas Alluvium (Qt) merupakan batuan terdiri dari rombakan batuan andesit berupa bongkah-bongkah yang berasal dari gunung api strato, bewarna abuabu kehitaman, keras, komposisi mineral piroksen, homblende dan mineral hitam lainnya. Batuan ini tersebar di bagian bawah lereng-lereng pegunungan dan perbukitan sekitar Bukit Nago dan Limau Manis. 4. Tufa Kristal (QTt) merupakan tufa kristal yang mengeras yang terlihat pada singkapan setempat-setempat di perbukitan di Bukit Air Manis, di Teluk Nibung dan dan Lubuk Begalung hingga ke perbukitan di Kelurahan Labuhan Tarok. 5. Andesit (Qta) dan Tufa (QTp) merupakan batuan gunung berapi yang masih masif bewarna hitam keabu abuan hingga putih, andesit berselingan dengan tufa, terlihat pada singkapan setempat-setempat di Pegambiran, Tarantang dan perbukitan Air Dingin yang bersebelahan dengan batu gamping. 6. Batu Gamping (PTls) berwarna putih hingga ke abu-abuan, terlihat pada singkapan di Indarung, sekitar Bukit Karang Putih. 7. Fillit, Batu Pasir, Batu Lanau Meta (PTps) fillit bewarna hitam hingga abu kemerahan, batu pasir bewarna abu-abu kehijauan mengandung klorit keras dan berbutir halus dan batu lanau bewarna hijau kehitaman. Batuan ini terlihat pada singkapan Koto Lalang (jalan ke arah Solok). Umumnya mendasari bukit-bukit dan pegunungan yang landai. Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pertambangan dan Energi, potensi pertambangan dan mineral Kota Padang terdiri dari: 1. Batu Kapur yang terletak di Bukit karang putih, Bukit Batu Gadang, Ngalau Baba, Karang Cermin, Lereng Barat Bukittinggi Karang Bagayuik, Karang Rabana dan Lubuk Kilangan. 2. Emas terletak di Bukik Bulek, Batu Busuk. 3. Granit terletak di Lubuk Kilangan seluas 1375 Ha sebanyak 2.800.000.000 Ton. 4. Silika terletak di Bukik Ngalau dan Bagian Timur Bukit Karang Putih Kecamatan Lubuk Kilangan seluas 154 Ha diperkirakan 150.000.000 Ton. 5. Tanah Liat terletak di Sungai Bangek dan Air Dingin Kecamatan Koto Tangah.
13
2.1.5. Penggunaan Lahan Penggunaan lahan di Kota Padang dapat dibedakan atas 2 kelompok utama, yaitu (a) lahan sawah sekitar 7,22% tahun 2012 dan tahun 2013 adalah sekitar 6,41%, (b) bukan lahan sawah sekitar 92,79% tahun 2012 dan tahun 2013 adalah sekitar 92,80%. Diantara 92,80% tersebut sebagian besar masih merupakan hutan lebat, yaitu sekitar 51,01%, sedangkan lebih kurang 10,96% digunakan sebagai areal tanah perumahan dan industri. Selebihnya lahan digunakan untuk kegiatan perdagangan dan jasa, pemerintahan, dan sebagainya seperti pada tabel 2.2: Tabel 2.2 Luas Penggunaan Lahan Menurut Jenis Penggunaannya di Kota Padang No.
Jenis penggunaan
A 1. 2.
Lahan Sawah Sawah Irigasi Teknis Sawah Irigasi Non Teknis
B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Bukan Lahan Sawah Perumahan Perusahaan Industri Jasa Ladang Perkebunan Rakyat Kebun Campuran Kebun Sayuran Peternakan Kolam Ikan Danau Buatan Tanah kosong Tanah Kota Semak Rawa Jalan Arteri dan Kolektor Hutan Lebat Sungai dll Jumlah
2013
2012 2
Luas (Km )
%
Luas (Km2)
%
5.014,25 4.934,00 80,25
7,22 7,10 0,12
4.456,95 4.394,00 62,95
6,41 7,10 0,09
64.482,57 6.907,62 261,06 702,25 715,32 942,23 2.147,50 13.711,02 1.343,00 26,83 100,80 2,25 15.26 16,00 1.508,98 120,00 135,00 35.448,00 379,45
92,79 9,94 0,38 1,02 1,03 1,36 3,09 19,73 1,93 0,04 0,15 0,00 0,02 0,02 2,17 0,17 0,19 51,01 0,55
64.495.24 6.938,5 261.06 702.25 715.32 940,38 2147.50 13.709,45 1.343,00 26.83 100.80 2.25 10.62 16.00 1.498,83 120.00 135.00 35.448,00 379.45
92,80 9,98 0,38 1,02 1,03 1,35 3,091 19,73 1,93 0,04 0,15 0,00 0,02 0,02 2,17 0,17 0,19 51,01 0,55
69.496,00
100,00
69.496,00
100,00
Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kota Padang, dalam PDA 2013.
2.1.6. Potensi Pengembangan Wilayah Potensi pengembangan wilayah kota Padang dapat dilihat dari lima aktivitas ekonomi di wilayah ini, yaitu:
14
1) Wilayah Potensi Perikanan Wilayah Pelabuhan Bungus akan dikembangkan sebagai Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus yang pengelolaannya dibawah pengawasan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pelabuhan Bungus akan dikembangkan sebagai pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan rencana pengembangan Kawasan Minapolitan Bungus. PPS Bungus akan dikembangkan sebagai pelabuhan perikanan samudera dalam skala pelayanan regional dan bahkan internasional, dengan jangkauan wilayah tangkapan ikan sampai zona batas perairan internasional dan dengan jenis kapal ikan yang cukup besar serta lengkap dengan sistem penyimpanan ikan dalam jangka waktu agak lama (ratarata 1 minggu). Di kawasan PPS Bungus ini sudah ada dan dilengkapi dengan kegiatan penunjang seperti: kantor administrasi pelabuhan, dermaga dan tempat parkir kapal-kapal penangkap ikan, bengkel perbaikan kapal, depo BBM, kantor administrasi pelabuhan, pabrik pengolahan ikan, pabrik pembuatan es, pergudangan, cold storage, perumahan karyawan dan bangunan mess yang disewakan bagi awak kapal yang sedang berlabuh. Armada kapal ikan dan bongkar muat ikan di PPS Bungus ini, tidak hanya dari wilayah Kota Padang saja tetapi juga berasal dari kota dan kabupaten lain yang berada di Sumatera Barat bahkan juga berasal dari daerah-daerah lainnya. Khusus untuk pelabuhan Muara Anai juga direncanakan untuk pengembangan pelabuhan nelayan yang melakukan aktivitas penangkapan ikan di sekitar kawasan perairan setempat dengan bobot kapal dibawah 30 DWT yang membawa hasil pemanfaatan sumber daya laut lainnya. 2) Wilayah Potensi Pertanian Ruang untuk pengembangan budi daya pertanian kota diarahkan pada lokasilokasi yang memiliki saluran-saluran irigasi teknis yang berada pada Kecamatan Pauh, Kuranji, Bungus Teluk kabung, Koto Tangah atau lainnya. Upaya untuk mempertahankan kawasan pertanian kota tidak hanya dalam rangka ketahanan pangan namun juga sebagai bagian daripada penataan lanskap kota dalam upaya menjaga keseimbangan yang bertujuan untuk membatasi terjadinya urbanisasi penduduk atau tidak terjadinya perpindahan mata pencaharian penduduk dari pertanian ke lainnya, sehingga pertanian tetap terjaga antara lahan terbangun dan lahan tidak terbangun. Pertanian perkotaan yang terletak pada hampir semua wilayah kecamatan kecuali kecamatan-kecamatan di kawasan pusat kota seoptimal mungkin tetap dipertahankan dan sebagian dikembangkan untuk pengembangan polder pengendali banjir yang dipadukan dengan pengembangan kegiatan rekreasi keluarga. Keberadaan Hutan Lindung dan Hutan Suaka di Kota Padang yang harus dijaga kelestariannya memerlukan penyangga sebagai pembatas antara kawasan lindung dengan kawasan budi daya lainnya. Dalam sejarahnya, beberapa kawasan Kota Padang memiliki potensi sebagai penghasil gambir, pala, karet,
15
cokelat dan tanaman perkebunan lainnya. Dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat yang tinggal di kawasan yang berbatasan dengan kawasan lindung dan suaka perlu untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestariannya, Kawasan penyangga yang menjadi pembatas kawasan lindung dan suaka tersebut berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan perkebunan. 3) Wilayah Potensi Pariwisata Potensi wisata yang ada meliputi wisata alam, budaya, bahari, belanja, kuliner, sejarah dan wisata konvensi. Pengembangan wisata kuliner, belanja dan konvensi direncanakan terintegrasi dengan kawasan perdagangan dan jasa. Sedangkan wisata alam budaya dan sejarah direncanakan terintegrasi pada wisata kuliner. Rincian kawasan tersebut adalah sebagai berikut: a) Pengembangan kawasan pariwisata alam diarahkan pada kawasan Pantai Padang, Gunung Padang dan Pantai Air Manis, Sungai Pisang, Pantai Pasir Jambak serta pulau-pulau kecil yang memiliki potensi wisata di wilayah perairan Kota Padang; b) Pengembangan kawasan pariwisata budaya diarahkan pada kawasan kota lama yaitu kawasan pondok dan kawasan muaro serta kawasan ruang terbuka hijau di lapangan Imam Bonjol. Selain itu dikembangkan kawasan permukiman tradisional/adat yang masih menjalankan adat dalam kehidupan sehari-hari. Rencana pengembangan nagari adat di Kecamatan Bungus Teluk Kabung dan Kecamatan Koto Tangah serta Kecamatan Pauh; c) Pengembangan kawasan Agrowisata diarahkan pada kawasan kecamatan Koto Tangah, kawasan ini juga dikembangkan untuk wisata keluarga d) Pengembangan taman wisata alam Taman Hutan Raya Bung Hatta yang diarahkan menjadi kawasan wisata ilmiah dan keluarga. 4) Wilayah Potensi Industri Kawasan industri di kota Padang dikembangkan untuk menampung kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Untuk mendukung aktifitas ekonomi juga dikembangkan kawasan pergudangan yang difungsikan untuk semua aktivitas yang berhubungan dengan penyimpanan peralatan besar atau produk-produk atau bahan-bahan dalam jumlah besar di ruang terbuka atau di ruang tertutup dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Dengan pengembangan ekonomi kota yang bertumpu pada pengembangan industri, maka pengembangan kawasan industri diarahkan kepada: a) Kegiatan produksinya dibangun berdasarkan optimasi pemanfaatan sumber daya lokal di sekitar Kota Padang dan keahlian masyarakat setempat. b) Melibatkan tenaga kerja dari penduduk setempat. c) Menghasilkan nilai tambah agregat yang besar.
16
d) Dapat memicu pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor terkait. e) Mempunyai prospek pasar potensial dan berkelanjutan pada berbagai sektor terkait. f) Komponen kegiatan industri mempunyai prospek kelayakan finansial yang menjanjikan sehingga hasil kegiatannya akan dapat diwujudkan kegiatan industri yang secara komersial dapat berjalan dan tumbuh secara mandiri. Pengembangan kawasan industri selalu berkaitan dengan kebutuhan areal untuk pergudangan. Pertimbangan-pertimbangan dalam penetapan kawasan pergudangan antara lain: a) Memiliki sirkulasi yang baik dan terintegrasi dengan sistem transportasi regional b) Memiliki akses yang baik terhadap outlet (pelabuhan barang) dan kegiatan perdagangan niaga atau industri c) Kawasan pergudangan diarahkan terintegrasi dengan kawasan utama yang didukungnya yaitu kegiatan industri, perdagangan dan transportasi. d) Meningkatkan peran Kota Padang sebagai simpul koleksi dan distribusi dalam sistem perwilayahan regional Provinsi Sumatera Barat. e) Operasionalisasi kawasan industri yang akan berdampak pada peningkatan aliran barang, baik bahan baku maupun barang produksi. Peningkatan ini akan berdampak pada semakin meningkatnya kebutuhan kawasan pergudangan yang berfungsi sebagai pos transisi dalam proses distribusi barang. f) Kecenderungan perkembangan kegiatan perdagangan dan niaga dalam skala regional akan memberikan konsekuensi terhadap peningkatan arus barang dalam jumlah besar. g) Kawasan pergudangan serta kegiatan utama yang didukungnya terpisah dari kawasan perumahan menggunakan buffeer zone berupa jalur hijau dan jaringan jalan dengan lebar 25-50 meter. Dengan mempertimbangkan kriteria tersebut, maka pengembangan kawasan industri dan pergudangan di Kota Padang diarahkan secara terpadu dengan Kawasan Pelabuhan Teluk Bayur dan Kawasan Industri di Kecamatan Bungus Teluk Kabung dengan luas sekitar 183 Ha. Selain itu, juga dikembangkan kawasan industri semen di Indarung yang terintegrasi dengan lokasi penambangannya. Selain itu, juga telah dikembangkan kawasan industri semen di Indarung yang terintegrasi dengan lokasi penambangannya, serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di koridor Utara By Pass, Kawasan Industri Kecil di Kecamatan Lubuk Kilangan dan Kecamatan Lubuk Begalung. 5) Wilayah Potensi Pertambangan Kawasan pertambangan dikembangkan untuk menampung kegiatan pertambangan bagi wilayah yang sudah maupun akan segera dilakukan kegiatan pertambangan, baik yang terkait dengan pengembangan area tambang untuk mendukung pengembangan pabrik Semen Padang maupun pengembangan bahan tambang lainnya.
17
Tujuan pengembangan kawasan pertambangan adalah untuk: 1. Menyediakan ruang untuk kegiatan-kegiatan pertambangan dalam upaya meningkatkan keseimbangan antara penggunaan lahan secara ekonomis, lingkungan dan mendorong pertumbuhan lapangan kerja. 2. Menjamin kegiatan pertambangan yang berkualitas tinggi dan melindungi penggunaan lahan untuk pertambangan serta membatasi penggunaan non pertambangan. Sedangkan untuk kegiatan penambangan rakyat (Galian non logam) dalam skala kecil dilakukan pada lokasi-lokasi yang tergolong bukan daerah rawan tambang sebagaimana yang telah ditetapkan oleh instansi terkait. 2.1.7. Wilayah Rawan Bencana Kota Padang memiliki berbagai bentuk potensi bencana alam, seperti: 1) Gempa Bumi Kota Padang terbentuk di sepanjang jalur gempa mengikuti zona subduksi sepanjang 6.500 km di sebelah Barat Pulau Sumatera. Tumbukan Lempeng Samudera Hindia dan Lempeng Australia yang menyusup di bawah Lempeng Eurasia. Membentuk Zona Benioff, yang secara terus menerus aktif bergerak ke arah Barat-Timur yang merupakan zona bergempa dengan seismisitas cukup tinggi. Kondisi ini menyebabkan Kota Padang menjadi daerah tektonik giat dan merupakan sumber gempa merusak. Data kegempaan dari BKMG memperlihatkan lokasi pusat-pusat gempa di perairan Kota Padang tersebar cukup merata. Pusat gempa terlihat lebih banyak di perairan antara Pulau Enggano dan daratan Pulau Sumatera. Frekuensi kejadian gempa dari tahun 1900 hingga 1963 relatif sedikit, sedangkan dari tahun 1963 hingga 1995 terjadi peningkatan. Gempa terjadi 3 sampai 16 kali pertahun dalam kurun 1963-1975, frekuensi ini menurun hingga 2 kali kejadian dalam tahun 1984, dan kemudian meningkat lagi dengan 2 kali kejadian pada tahun 1995. Kebanyakan sumber-sumber gempa tersebut berada pada kedalaman 33 hingga 100 Km, dengan magnitudo lebih besar dari 5 Skala Richter. Zona tektonik aktif yang terbentuk dari penujaman lempeng di sebelah Barat Pulau Sumatera juga dapat dilihat dari adanya gunung api aktif yang muncul di sepanjang jalur patahan aktif di bagian sisi Barat Pulau Sumatera yang bergerak geser kanan (dextral strike slip fault). Jalur patahan Sumatera yang juga biasa disebut dengan Patahan Semangko sepanjang 1.650 Km, menyebabkan blok sebelah Barat Sumatera bergerak ke Utara sedangkan yang di sebelah Timur bergerak ke Selatan serta melahirkan kepulauan busur dalam (inner island arc) seperti Pulau Nias, Mentawai dan Enggano. Gempa vulkanik yang terjadi di Kota Padang disebabkan posisi kota berada di dekat 3 gunung api aktif, yaitu Gunung Talang, Merapi dan Tandikek.
18
2) Gelombang Tsunami Solusi mekanisme fokal dari beberapa pusat gempa, umumnya menunjukkan tipe sesar naik. Sumber patahan seperti ini jika mempunyai magnitudo lebih besar dari atau sama dengan 7 Skala Richter sangat berpotensi sebagai pembangkit gelombang tsunami. Letak Kota Padang yang berada di Pantai Barat Sumatera, yang berbatasan langsung dengan laut terbuka (Samudera Hindia) dan zona tumbukan aktif dua lempeng menjadikan Padang salah satu kota paling rawan bahaya gelombang Tsunami. Gempa tektonik sepanjang daerah subduksi dan adanya seismik aktif, dapat mengakibatkan gelombang yang luar biasa dahsyat. Dari catatan sejarah bencana, gelombang tsunami pernah melanda Sumatera Barat pada tahun 1797, tahun 1833 dan terakhir pada tahun 2010 yang melanda kabupaten Kepulauan Mentawai. 3) Longsoran Lahan Hasil analisis tingkat bahaya longsoran lahan menunjukkan sebagian besar daerah berada pada daerah yang memiliki tingkat bahaya longsoran lahan yang tinggi. Tingkat bahaya longsoran lahan rendah umumnya terdapat pada daerah dataran alluvial dan dataran alluvial pantai dengan lereng 0-8%, sedangkan tingkat bahaya longsoran lahan sedang terdapat pada daerah lereng kaki pegunungan dan kompleks perbukitan vulkanik. Faktor yang mempengaruhi tingkat bahaya longsoran lahan di Kota Padang adalah karakteristik lahannya berupa kemiringan lereng berkisar 23-99%. Bentuk lereng umumnya tidak beraturan (irreguler), dengan panjang lereng yang bervariasi, mulai dari 12 hingga 150 meter. Ketinggian daerah yang sebagian besar berupa kompleks perbukitan vulkanik, dan kompleks pegunungan vulkanik dengan ketinggian relief berkisar antara 500-1.000 meter dari permukaan laut. Tingkat bahaya longsoran lahan tinggi hampir terdapat pada setiap Kecamatan di Kota Padang, kecuali Kecamatan Padang Utara dan Padang Timur. Hal ini disebabkan daerah tersebut umumnya memiliki topografi daerah yang datar dengan kemiringan berkisar 0-8%, Penggunaan lahan permukiman dan prasarana publik pada daerah ini umumnya terkonsentrasi pada daerah yang memiliki topografi datar. Tingkat risiko longsoran lahan tinggi yang memiliki luasan terbesar terdapat pada Kecamatan Padang Selatan dengan luas 16 Ha, sedangkan tingkat bahaya longsoran lahan yang rendah umumnya terdapat pada setiap kecamatan. 4) Erosi Pantai Erosi pantai/abrasi merupakan peristiwa alam yang mengakibatkan terjadinya pengikisan pada pantai sehingga luas daerah pantai menjadi berkurang. Erosi pantai/abrasi terjadi akibat pengaruh yang berasal dari laut yaitu berupa gelombang, arus laut dan longshore current atau arus sejajar pantai.
19
Pada umumnya proses interaksi antara perairan pantai dengan laut lepas lebih banyak ditemui pada pantai di Kota Padang karena pantai-pantai tersebut banyak berhubungan dengan lautan, terkecuali Pantai Bungus, karena pantai ini terletak pada daerah teluk, maka kecepatan arus sepanjang pantainya cenderung menjadi rendah. Salah satu faktor penyebab tingginya laju abrasi pantai, khususnya di daerah Pasir Parupuk disebabkan oleh konstruksi yang dibangun (creep) kurang memadai (pemecah gelombang Oleh karena konstruksi ini berfungsi menghadang aliran litoral (litoral drift), Kondisi semacam ini akan memicu proses abrasi yang terjadi di wilayah tersebut. Umumnya pantai Padang kebanyakan pantai pasir yang terdiri dari kuarsa dan feldspar, bagian yang paling banyak dan paling keras sisa-sisa pelapukan lahan atas (upland). Untuk daerah pasir di sekitar Kampus Universitas Bung Hatta, merupakan sisa-sisa terumbu karang yang dominan. Pantai ini dibatasi hanya di daerah tempat gerakan air yang kuat mengangkut partikel-partikel yang halus dan ringan. 5) Banjir Bahaya banjir di Kota Padang dapat dibedakan menjadi bahaya banjir tinggi, sedang dan ringan. Kota Padang mempunyai potensi banjir tinggi dan sedang bahkan terdapat potensi banjir bandang. Bahaya banjir sedang jarang terjadi dan kalau terjadi hanya dalam jangka waktu relatif panjang, sedangkan yang sering terjadi banjir ringan dalam bentuk genangan sementara pada musim hujan. Banjir sedang terjadi pada wilayah perpaduan antara bentuk lahan perbukitan vulkanik bagian Timur, bentuk lahan aluvial bagian Tengah dan bentuk lahan miring bagian Barat. Daerah bagian Timur merupakan perbukitan vulkanik Daerah ini merupakan lahan aluvial dan miring yang dilalui oleh beberapa sungai besar seperti Batang Bungus, Batang Arau, Batang Kuranji dan Batang Air Dingin serta masih ada lagi 18 sungai kecil lainnya yang mempunyai aliran permanen sepanjang tahun. Oleh karena, Kota Padang merupakan daerah tropis mempunyai curah hujan yang cukup tinggi dengan rata-rata curah hujan 348 mm per bulan dan rata-rata hari hujan 19 hari per bulan, sehingga terjadi luapan sungai dan banjir bandang. Tingkat bahaya banjir ringan bersifat genangan terbesar terdapat pada Kecamatan Koto Tangah dengan luas daerah 790 ha umumnya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan kejadian pasang surut air laut. Kejadian banjir di Kota Padang sering bertepatan dengan kejadian pasang naik, sehingga air yang akan mengalir ke laut terhambat karena bertemunya dua massa air, yaitu massa air tawar dan massa air laut ini yang sering menyebabkan banjir ringan yang bersifar genangan.
20
2.1.8. Kondisi Demografi A. Jumlah Penduduk Berdasarkan Sensus Penduduk (SP, 2010), jumlah penduduk Kota Padang tercatat sebanyak 833.562 jiwa. Jumlah penduduk tersebut tersebar kedalam 11 wilayah kecamatan Kota Padang. Jumlah penduduk terbanyak terlihat pada Kecamatan Koto Tangah, Kuranji dan Lubuk Begalung. Sedangkan kecamatan yang terendah jumlah penduduknya adalah Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Lubuk Kilangan dan Pauh. Perkembangan penduduk Kota Padang dalam 5 tahun terakhir menunjukkan kenaikan, tahun 2009 jumlah penduduk tercatat sebanyak 875.750 orang Kenaikan tersebut disebabkan perkiraan dari tahun 2006 menggunakan pekiraan laju pertumbuhan penduduk rata-rata 2,23% pertahun, yaitu perkiraan SP 1980 dan SP 1990 yang dikoreksi dengan SUPAS 1995, sehingga jumlah penduduk Kota Padang terjadi penurunan yang tajam dengan hasil SP 2000, yaitu sebanyak 833.562 orang. Apabila dibandingkan hasil Sensus Penduduk 2010, dengan SP. 2000, jumlah penduduk sebanyak 713.242 orang, maka diperoleh laju pertumbuhan penduduk sekitar 1,57% pertahun. Dari data pertumbuhan antar 2 sensus diatas dapat diproyeksikan jumlah penduduk dalam beberapa tahun ke depan. Berdasarkan hasil SP 2010, diperkirakan jumlah penduduk Kota Padang diharapkan menggunakan laju pertumbuhan 1,57% pertahun, sehingga laju pertumbuhan 2,23% tidak relevan lagi. Berdasarkan itu pula jumlah penduduk Kota Padang pada tahun 2011 akan menjadi sebanyak 844.316 orang dan tahun 2012 sebanyak 854.336 orang, dan pada tahun 2013 diperkirakan naik menjadi 876.678 orang. Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Padang Pada Tahun 2010-2013 (orang) Kecamatan
2010
2011
2012
2013
Kepadatan Penduduk Tahun 2013
1. Bungus Teluk Kabung
22.896
23.142
23.360
23.858
237
2. Lubuk Kilangan
48.850
49.751
50.249
51.847
603
3. Lubuk Begalung
106.432
108.018
109.584
113.217
3.663
4. Padang Selatan
57.718
57.386
58.320
58.780
5.860
5. Padang Timur
77.868
77.932
77.989
78.789
9.667
6. Padang Barat
45.380
46.060
46.411
45.781
6.540
7. Padang Utara
69.119
69.275
69.729
70.051
8.670
8. Nanggalo
57.275
57.731
58.232
59.137
7.328
9. Kuranji
126.729
128.835
130.916
135.787
2.365
10. P a u h
59.216
60.553
61.755
64.864
443
21
11. Koto Tangah Jumlah
162.079
165.633
167.791
174.567
752
833.562
844.316
854.336
876.678
1.261
Sumber: BPS, Padang Dalam Angka 2013
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Kecamatan yang paling kecil jumlah penduduknya adalah kecamatan Teluk Kabung dengan tingkat kepadatan juga paling rendah yakni 237 jiwa/km2 pada tahun 2013, sedangkan kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Padang Timur dengan tingkat kepadatan 9.667 jiwa/km2, yang diikuti oleh kecamatan Padang Utara dan Kecamatan Nanggalo dengan kepadatan penduduk masing-masingnya adalah 8.670 jiwa/km2 dan 7.328 jiwa/km2. Sedangkan untuk jumlah penduduk paling besar berada di kecamatan Koto Tangah yang merupakan kecamatan terluas di kota Padang. Data ini memperlihatkan bahwa penyebaran penduduk kota Padang tidak merata dan masih cenderung terkonsentrasi di pusat kota, hal ini merupakan fenomena kota pada umumnya. B. Komposisi Penduduk Menurut Jenis dan Kelompok Umur Pada tahun 2013 komposisi penduduk Kota Padang menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki relatif lebih sedikit dari pada perempuan dengan sex ratio 99,46. Sementara itu komposisi penduduk menurut kelompok umur memperlihatkan pola piramida tidak normal, dimana penduduk berusia muda relatif besar, yaitu 26,36% dari jumlah penduduk (15 tahun kebawah dan 15-24 tahun) sedangkan secara piramida normal bergerak sesudah tingkat umur 24 tahun. Sebagian besar komposisi penduduk penduduk produktif tahun 2013 tersebar pada kelompok umur usia muda, 15-34 tahun. Kondisi ini disebabkan kenaikan jumlah penduduk alamiah dan non alamiah selama 10 tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh faktor alamiah yaitu tingginya angka kelahiran yang terlihat dengan masih besarnya porsi jumlah penduduk 0-4 tahun, sedangkan faktor nonalamiah adalah factor eksternal, yaitu tingginya angka migrasi dan urbanisasi ke kota Padang. Penduduk yang bermigrasi dan urbanisasi pada umumnya pada kelompok umur 19-29 dan 20-24 tahun, sedangkan titik threshold terjadi pada usia kerja 25-29 tahun dan kemudian pada usia 25-29 tahun secara perlahan mulai turun, mulai usia kerja usia 30 sampai 75 tahun ke atas. Tabel 2.4 Komposisi Penduduk Kota Padang Menurut Kelompok Umur Tahun 2013 Kelompok Umur (Tahun)
Jumlah Penduduk (Jiwa) Perempuan
JUMLAH
Laki-Laki
Jumlah
%
Ratio
0-4
41.608
40.123
81731
9,32
103,70
5-9
38.818
37.031
75849
8,65
104,83
10-14
37.319
36.230
73549
8,39
103,01
22
Kelompok Umur (Tahun)
Jumlah Penduduk (Jiwa) Perempuan
JUMLAH
Laki-Laki
Jumlah
%
Ratio
15-19
45.757
47.371
93128
10,62
96,59
20-24
58.033
57.564
115597
13,19
100,81
25-29
39.023
36.541
75564
8,62
106,79
30-34
31.362
32.086
63448
7,24
97,74
35-39
30.267
30.960
61227
6,98
97,76
40-44
28.009
29.080
57089
6,51
96,32
45-49
24.328
25.014
49342
5,63
97,26
50-54
21.379
21.580
42959
4,90
99,07
55-59
17.247
17.106
34353
3,92
100,82
60-64
10.209
10.378
20587
2,35
98,37
65-69
6.183
6.848
13031
1,49
90,29
70-74
3.984
5.089
9073
1,03
78,29
75+
3.636
6.515
10151
1,16
55,81
437.162
439.516
876.678
100
99,46
JUMLAH
Sumber: BPS, Padang Dalam Angka 2013
Gambaran data kependudukan di atas menunjukan bahwa, penduduk produktif, (15-64 tahun) tahun 2013 tercatat 613.294 orang, yaitu sekitar 69,96%. Sedangkan penduduk non produktif sebanyak 231.129 orang (0-14 tahun) dan 65 tahun keatas sebanyak 32.255 orang atau sekitar 30,04%. Sebagian besar komposisi penduduk penduduk produktif tahun 2013 tersebar pada kelompok umur usia muda, 15-34 tahun. Kondisi ini disebabkan kenaikan jumlah penduduk alamiah dan non alamiah selama 10 tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh faktor alamiah yaitu tingginya angka kelahiran yang terlihat dengan besarnya porsi jumlah penduduk 0-4 tahun, sedangkan faktor non-alamiah adalah factor eksternal, yaitu tingginya angka migrasi dan urbanisasi ke kota. Penduduk yang bermigrasi dan urbanisasi pada umumnya pada kelompok umur 19-29 dan 20–24 tahun, sedangkan titik threshold terjadi pada usia kerja 25-29 tahun dan kemudian pada usia 25-29 tahun secara perlahan mulai turun, mulai usia kerja usia 30 sampai 75 tahun ke atas. 2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi A. Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang cukup penting dalam menentukan tingkat keberhasilan pembangunan kota. Dalam tahun 2013 laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang mencapai sekitar 6,45%, angka ini masih merupakan angka sementara (BPS,2013). Pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi
23
Kota Padang adalah 6,61%, angka ini lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi tahun 2011 yaitu sebesar 6,41%. Kenaikan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi ini dicapai dalam tiga tahun terakhir, oleh karena pada tahun sebelumnya pertumbuhan ekonomi Kota Padang sempat mengalami penurunan akibat gempa yang terjadi pada tahun 2009, dimana pada tahun 2009 pertumbuhan mengalami penurunan drastis, yaitu sekitar 5,08% dan tahun 2010 Kota Padang dapat bertumbuh kembali sebesar 5,95%. Kenaikan yang cukup berarti dalam tiga tahun terakhir di kota Padang disebabkan perkembangan beberapa sektor lapangan usaha yang dominan mengalami pertumbuhan cukup baik diatas 6%, antara lain, sektor pengangkutan dan komunikasi naik sekitar 7,07% dan sektor jasa-jasa sekitar 6,56%. Sedangkan sektor dominan lainnya seperti sektor perdagangan, hotel dan restoran yang naik sekitar 6%. Ke-tiga sektor ini tercatat menjadi andalan dalam memberikan konstribusi terhadap pembentukan PDRB Kota Padang, yaitu masing-masing sekitar 24,83%, 16,88% dan 21,60%. Data selengkapnya tentang PDRB kota Padang selama periode tahun 2009-2013 menurut harga konstan diperlihatkan oleh tabel di bawah ini. Tabel 2.5 PDRB Kota Padang atas Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009-2012 (dalam Rp. Milyar) No Lapangan Usaha 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
2009
Pertanian peternakan 583,18 kehutanan Perikanan. Pertambangan dan 173,46 penggalian Industri pengolahan. 1.854,26 Listrik.gas.air bersih 203,48 Bangunan 481,03 Perdagangan hotel dan 2.432,01 restoran Pengangkutan dan 2.805,27 komunikasi. Keuangan persewaan 915,99 jasa perusahaan Jasa-Jasa 1,896,97 PDRB Kota Padang 11.345,64
612,53
645,54
680,47
Pertumbuhan (%) 715,95 5,22
185,32
198,15
211,78
229,59
8,41
1.938,43 214,89 517,21 2.544,65
2.033,22 227,54 558,43 2.684,51
2.119,22 241,01 613,49 2.839,12
2.234,97 253,38 672,32 3.009,11
5,46 5,13 9,59 5,99
3.029,07
3.280,00
3.561,59
3.813,23
7,07
977,18
1.047,09
1.132,51
1.202,95
6,22
2.002,32 2.117,71 2.238,18 2.385,18 12.021,60 12.792,18 13.637,36 14.516,71
6,56 6,45
2010
2011
2012
2013*
Sumber: Padang Dalam Angka 2013 Catatan: * = angka sementara
B. Struktur Ekonomi Kota Padang Struktur ekonomi dari suatu daerah dapat dilihat distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku demikian juga halnya dengan Kota Padang. Dengan menggunakan perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku dapat diketahui bentuk struktur perekonomian Kota Padang, sekaligus peranan masing-masing lapangan usaha seperti sektor pertanian, sektor pengangkutan & komunikasi, perdagangan, hotel
24
dan restoran serta jasa-jasa dan industri pengolahan terhadap perekonomian daerah. Dalam perekonomian kota Padang, sektor pengangkutan dan komunikasi memberikan kontribusi terbesar dimana selama lima tahun terakhir (tahun 20092013) sector ini memberikan kontribusi rata-rata 24,35% dari PDRB Atas Dasar Harga Berlaku. Sektor terbesar kedua yang menyumbangkan kontribusi pada perekonomian kota Padang adalah lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran yaitu dengan nila rata-rata untuk lima tahun terakhir ini sebesar 21,41%. Besarnya kontribusi pengangkutan dan komunikasi serta perdagangan besar dan eceran lebih disebabkan peran Kota Padang sebagai Ibu-Kota Provinsi serta sentral perdagangan besar dan eceran di Sumatera Barat. Sektor berikutnya yang berkontribusi cukup besar adalah sektor jasa, yaitu rata-rata sebesar 16,81%, dan sector yang juga berpotensi besar adalah sector industri pengolahan yakni dengan rata-rata kontribusi 14,84%. Mengingat peranan ke-empat sektor ini dominan dalam perekonomian kota Padang, maka dalam pembangunan pada umumnya dan pembangunan ekonomi khususnya ke empat sektor ini perlu mendapat perhatian untuk mendorong perkembangannya dimasa mendatang. Untuk jelasnya kontribusi lapangan usaha dalam perekonomian kota Padang dapat dilihat dalam Tabel 2.6 berikut ini. Tabel 2.6 Distribusi PDRB Kota Padang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2009-2013 (dalam %) No.
Lapangan Usaha
2009
2010
2011
2012
2013
Rata2
1.
Pertanian peternakan kehutanan Perikanan
5,73
5,82
5,87
5,78
5,70
5.67
2.
Pertambangan dan penggalian
1,74
1,69
1,66
1,68
1,66
1.66
3.
Industri pengolahan.
14,97
14,89
14,66
14,29
13,81
14.84
4.
Listrik.gas.air bersih
2,09
2,00
1,92
1,88
1,81
1.92
5.
Bangunan
4,45
4,88
5,10
5,23
5,25
5.02
6.
Perdagangan hotel dan restoran
20,85
21,15
21,37
21,50
21,60
21.41
7.
Pengangkutan dan komunikasi
24,31
24,18
24,18
24,34
24,83
24.35
8.
Keuangan persewaan jasa perusahaan
8,76
8,62
8,51
8,66
8,47
8.49
9. Jasa-Jasa 16,99 16,77 16,74 16,63 16,88 Sumber: Bappeda Kota Padang Dalam Angka 2013 Catatan: * = angka sementara
16.81
C. Laju Inflasi Kota Perkembangan inflasi di Kota Padang pada pertengahan tahun 2013 mempunyai kecenderungan peningkatan dibandingan tahun 2012. Peningkatan terjadi karena didorong kenaikan beberapa komoditi penting pada bulan Mei 2013 diperkirakan tingkat inflasi Kota Padang mempunyai kecenderungan mengalami peningkatan, karena didorong kenaikan beberapa komoditi kebutuhan pokok cabe, bawang, daging dan minyak tanah.
25
Hal ini ditandai dengan gejala kenaikan biaya hidup (IHK). Pada bulan April 2013 tingkat biaya hidup telah terjadi peningkatan, IHK sebesar 144,22 dan Maret 2013 sekitar 143,42. Kenaikan biaya hidup dalam 2 bulan terakhir mengalami kenaikan dan mendorong kenaikan harga bahan pokok sekitar 1,14%. Februari 2013, tingkat inflasi tahunan (yoy) diperkirakan akan mencapai 6,59% lebih tinggi dari pada inflasi akhir tahun 2012, yaitu sekitar 4,18%. Inflasi tahunan (yoy) Februari 2012 adalah sekitar 5,36%. Tingginya tingkat inflasi tahun 2013 disebabkan oleh kenaikan IHK (Indeks Harga Konsumen) rata-rata sekitar 135,39% yang mendorong kenaikan inflasi bulanan (mtm) mencapai sekitar 0,63%, dimana sebelumnya pada bulan Februari 2012 berada pada tingkat terendah, yaitu sekitar 0,91% dan pada bulan Maret 2013 mengalami kenaikan sekitar 0,43% dan inflasi tahunan berkisar rata-rata 2,95% dengan Indek Harga Konsumen sekitar 134,67%. Dibandingkan dengan gerakan inflasi tahun sebelumnya relatif perkembangannya lebih stabil, dimana inflasi bulanan (mtm) tahun 2011 sedikit jauh lebih tinggi, begitu juga dengan dibandingkan pergerakan inflasi tahun 2010, Diperkirakan gerakan inflasi kedepan sampai Desember 2013 kondisinya tidak banyak berbeda dengan tahun sebelumnya, walaupun dalam tahun 2013 terjadi kenaikan beberapa komoditi kebutuhan pokok seperti cabe dan bawang, namun hal ini terjadi insidentil karena masalah teknis distribusi saja. Perkembangan dan perubahan tingkat inflasi tahunan (yoy) dan bulanan (mtm) di Kota Padang tahun 2011-2013 dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut ini. Tabel 2.7 Perkembangan dan perubahan Indek Harga Konsumen, Inflasi Bulanan dan Inflasi Tahunan di Kota Padang Tahun 2011 -2013 Inflasi Bulanan (mtm)
IHK
Tahun/Bln
Inflasi Tahunan (yoy)
2011
2012
2013
2011
2012
2013
2011
2012
2013
Januari
132,42
130,31
142,03
3,70
0,56
1,34
10,08
2,18
4,97
Februari
133,00
134,09
142,93
0,44
0,90
0,63
10,37
0,82
6,59
Maret
129,55
134,87
143,42
-2,59
0,43
0,34
8,30
3,95
6,50
April
128,16
138.29
144,22
-1,07
0,46
0,56
6,35
5,56
6,60
Mei
134,71
134,71
145,14
1,59
-0,43
0,64
6,36
5,03
7,74
Juni
136,36
136,36
147,17
0,11
1,22
1,40
4,82
6,19
7,94
Juli
129,39
136,53
151,22
0,77
0,13
2,75
0,37
5,62
10,76
Agustus
138,01
138,01
152,59
0,37
1,08
0,91
5,63
5,47
10,56
September
132,47
138,75
152,67
2,24
0,54
0,05
7,34
4,34
10,03
Oktober
133,3
139,73
153,71
0,63
O,71
0,68
7,95
4,82
10,01
Nopember
133,91
138,85
154,31
0,46
-0,63
0,39
6,97
3,89
11,13
Desember
134,55
140,15
155,39
0,48
0,94
0,70
5,37
4,18
10,87
Sumber: BPS
26
Dari tabel di atas dapat dilihat selama tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa laju inflasi PDRB kota Padang menunjukkan kecenderungan meningkat, hal ini menunjukkan bahwa perlu perhatian dan penanganan yang lebih untuk mengendalikan laju inflasi kota agar perkembangan ekonomi dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah ini. D. Kemiskinan Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, kondisi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks dan membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Kemiskinan sebagai masalah multidimensi, tidak dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi kegagalan pemenuhan hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang. Penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui berbagai upaya untuk menjamin kehormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin perwujudan keadilan dan kesetaraan gender, serta percepatan pembangunan pedesaan, perkotaan, kawasan pesisir, serta kawasan tertinggal. Di Kota Padang angka kemiskinan dari tahun ketahun mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2012 mencapai angka 5,30% (BPS, 2013), dan mengalami penurunan pada tahun 2013 pada angka 5,02% (BPS, 2014 *angka sementara). Dengan berbagai intervensi pemerintah baik pusat dan daerah angka kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,28%. 2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial A. Pendidikan Untuk melihat kondisi pendidikan di kota Padang maka indikator pendidikan yang digunakan dalam pembahasan ini adalah angka melek huruf dan angka ratarata lama sekolah. a) Angka Melek Huruf Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Salah satu indikator pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menurut MDGs adalah angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun. Kelompok penduduk ini adalah kelompok penduduk usia produktif, sebagai sumber daya pembangunan yang seharusnya memiliki pendidikan yang memadai dan keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Oleh
27
karena itu, dianggap penting untuk melihat perkembangan kemajuan indikator yang terjadi. Berdasarkan data BPS, Angka Melek Huruf di Kota Padang selama periode 2006-2012 selalu di atas rata-rata Angka Melek Huruf Provinsi Sumatera Barat, dimana peningkatannya sudah sangat kecil, rata-rata angka melek huruf kota padang mencapai nilai 99,49% sedangkan untuk Sumatera Barat nilainya adalah 96,83%, secara rinci hal ini dapat dilihat pada tabel 2.8 berikut ini: Tabel 2.8 Angka Melek Huruf Kota Padang dan Sumatera Barat Tahun 2006-2013 (Dalam%) Tahun
Kota Padang
Sumatera Barat
2006
99,48
96,35
2007
99,48
96,49
2008
99,48
96,66
2009
99,49
96,81
2010
99,49
96,98
2011
99,50
96,85
2012
99,51
97,23
2013*
99,52
97,29
Rata-rata
99,49
96,83
Sumber: BPS , kota Padang 2013 Catatan: * angka perkiraan
b) Angka Rata-Rata Lama Sekolah Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Berdasarkan hasil perhitungan BPS yaitu kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan maka diperolehlah angka rata-rata lama sekolah. Angka rata-rata lama sekolah Kota Padang dalam lima tahun terakhir ini cenderung tidak mengalami peningkatan yang cukup berarti. Hingga tahun 2013, angka rata-rata lama sekolah di Kota Padang relatif tinggi, yaitu 10,94 dan angka rata-rata lama sekolah di kota Padang adalah yang tertinggi diantara kota-kota di wilayah Sumatera Barat. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada table 2.9 berikut ini:
28
Tabel 2.9 Rata-rata Lama Sekolah Berbagai Kota di Sumatera Barat Tahun 2009-2013 (dalam Tahun) Kota
2009
2010
2011
2012
2013*
Padang
10,89
10,91
10,92
10,94
10.94
Solok
9,80
9,80
9,80
10,48
11.16
Sawahlunto
8,77
8,77
8,79
9,22
9.38
Padang Panjang
10,20
10,20
10,20
10,73
11.26
Bukittinggi
10,43
10,43
10,44
10,58
10.63
Payakumbuh
9,07
9,07
9,08
9,73
9.95
Pariaman
9,33
9,33
9,33
8,92
9,01
Sumber: BPS, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka ,2013 Catatan: *= angka perkiraan.
B. Kesehatan Indikator kesejahteraan sosial merupakan komponen utama dalam menentukan Indek Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan kategori UNDP, IPM dapat diklasifikasikan atas: a) Katagori rendah adalah capaian IPM < 50. b) Kategori menengah kebawah capaian 50 < IPM < 66. c) Kategori menengah keatas capaian 66 < IPM < 80. d) Kategori tinggi capaian IPM > 80. Dalam 5 tahun terakhir capaian IPM Kota Padang cukup bagus dan hampir merata antar kecamatan. Capaian tertinggi terlihat pada Kecamatan Padang Utara sekitar 80,70 dan terendah pada Kecamatan Bungus Teluk Kabung sekitar 74,27. Tahun 2008, angka IPM Kota Padang adalah 77,20 dan pada tahun 2013 naik menjadi 78,85.IPM Kota Padang jika dibandingkan dengan 19 Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat berada pada rangking ke dua setelah Kota Bukittinggi (79,29). Tiga komponen utama sebagai indikator kesejahteraan sosial adalah: (1) Angka Harapan Hidup (expectation of life), (2) angka kelangsungan hidup bayi per 1.000 kelahiran. Biasanya angka ini diukur dengan jumlah kematian bayi setiap 1000 ibu melahirkan (infant mortality rate), dan (3) Balita Gizi Buruk. Ketiga indikator ini sekaligus memberikan gambaran capaian derajat kesehatan masyarakat. Sejak 2008-2012 ketiga indikator ini perkembangan cukup menggembirakan. Dimana jarak angka tertinggi dan terendah semakin kecil. Perkembangan indikator kesejahteraan sosial dapat dilihat Tabel 2.10 berikut ini:
29
Tabel 2.10 Indikator Kesejahteraan Bidang Kesehatan Kota Padang Tahun 2008-2013 NO.
URAIAN
1.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
2.
2008
2009
2010
2011
2012
2013*
77,20
77,43
77,81
78,15
78.55
78,85
Usia Harapan Hidup
70,3
70,3
70,89
71,14
71,39
71,45
3.
Kelangsungan Hidup Bayi (per-1.000)
71,4
74,0
77,0
77,0
77,0
79,3
4.
Balita Gizi Buruk (%)
0,11
0,7
0,130
0,080
0,070
0,056
Sumber: BPS , Padang Dalam Angka Tahun 2013 Catatan: * = angka perkiraan
Hal menarik yang dapat dilihat dari 3 indikator utama di atas adalah Angka Harapan Hidup (Expectation of Life) yang setiap tahun terus meningkat. Angka Harapan Hidup memberikan gambaran membaiknya derajat kesehatan penduduk Kota Padang dalam beberapa tahun terakhir. Pasalnya untuk mewujudkan manusia berkualitas mutlak diperlukan peningkatan derajad kesehatan masyarakat. Dalam periode 2008-2013, Angka Harapan Hidup warga Kota Padang sudah 71,45 tahun. Angka ini sudah berada diatas rata-rata Negara Sedang Berkembang (NSB), yaitu 55 s/d 60 tahun. Indikator kedua dalam menentukan derajat kesehatan adalah Kelangsungan Hidup Bayi, dimana terlihat pada tahun 2012 data dalam 1000 ibu melahirkan hanya terdapat 20,7% angka kematian bayi waktu lahir (Infant Mortality rate), sedangkan pada tahun 2008 angkanya masih 71,4%. Dalam hal yang sama terhadap indikator ketiga, yaitu jumlah Balita Bergizi Buruk, terlihat derajat kesehatan bayi juga meningkat. C. Seni dan Budaya Pembinaan seni tradisional yang bernuansa Islami dan seiring dengan kebudayaan Minangkabau sepertinya lebih mudah untuk dibuatkan konsepnya daripada diwujudkan dalam pelaksanaannya. Ada beberapa contohnya seperti seni bela diri pencak silat, seni irama dalam MTQ (Musabaqah Tilawatil Al Quran), seni rebana dan qasidah, seni salawat dulang dan berzanzi, proses pembuatan lemang (malamang) dan sebagainya. Seni dan budaya tersebut hidup dan berkembang dalam masyarakat, dan tersebar merata hampir di setiap kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Padang ini. Namun demikian dari kondisi yang ada sekarang nampaknya memang masih perlu lebih diperhatikan pola pembinaan dan pengembangannya dengan menjadikan sebagai potensi daerah dan identitas sebuah kota. Sehingga perkembangan fisik sebuah kota dengan berbagai permasalahan yang
30
melingkupinya tidak akan menghilangkan identitas budaya Minangkabau yang menjadi etalase dari perkembangan Sumatera Barat. Dengan demikian Kota Padang sebagai ibukota Provinsi Sumatera Barat memperoleh identitas yang membedakannya dengan kota-kota lain di Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia. Selain mengembangkan potensi seni budaya Minangkabau yang selaras dengan nilai-nilai Islami yang telah berkembang dalam masyarakat, juga perlu untuk menghidupkan seni budaya lain yang berkembang dalam masyarakat seperti budaya dari etnisitas lain yang juga terdapat di Kota Padang ini. Seni Barongsai, dan Cap Go Meh umpamanya, yang hidup dan berkembang dalam masyarakat etnis Tionghoa dapat juga menjadi seni dan budaya yang menjadi salah satu hal yang memperkaya khasanah seni dan budaya yang ada di Kota Padang. Begitu juga dengan upacara tabur gula, yang berkembang pada masyarakat Kota Padang yang berasal dari keturunan India/Pakistan dan tata cara pada pesta pernikahan dan kematian pada setiap suku bangsa yang ada. Beberapa potensi seni dan budaya yang dimiliki kota Padang dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.11 Potensi Seni Budaya Kota Padang NO.
URAIAN
Contoh Potensi
1.
Even seni budaya tahunan
Pekan budaya, Festifal Siti Nurbaya, Festival Kuliner Rendang Padang, Pemilihan Uni dan Uda Padang
2.
Even Olah Raga
Dragon Boat, Porda, Tour de Singkarak
3.
Bangunan Bersejarah
Museum Adityawarman, Mesjid Raya Gantiang, kota Tua
4.
Even tradisi masyarakat
Balimau, Randai, Barongsai, silek Pauah, musik dan tari tradisional lainnya
Sumber: dirangkum dari berbagai sumber
Untuk menumbuh kembangkan potensi seni dan budaya yang ada tentunya perlu dirancang adanya pertunjukan-pertunjukan secara berkala dengan membuatkan jadwal dan lokasi yang tetap serta perlunya terkoordinasi secara baik antar stakeholders. Pengembangan seni dan budaya tersebut juga dapat dijadikan bahan ajar terutama dikenalkan kepada kelompok anak didik yang berasal dari pendidikan dasar dan menengah. Sehingga prasangka-prasangka antar etnisitas (prejudices) akan dapat dikurangi potensinya untuk berkembang. Walaupun dalam sejarah perkembangan Kota Padang belum pernah ada konflik terbuka massal antar etnisitas, namun fakta sejarah itu jangan sampai mengurangi kewaspadaan semua pihak untuk mengantisipasinya secara lebih baik dan lebih awal. Manfaat lain adalah dapat membendung budaya-budaya negatif dari luar negeri yang tidak seluruhnya selalu selaras dengan budaya yang telah lama berakar dalam masyarakat Kota Padang khususnya. Kecenderungan fenomenanya sekarang adalah dominasi budaya luar yang dipraktikkan oleh sekelompok anak muda dan
31
seiring dengan itu mulai tercerabutnya budaya negeri sendiri, yang sebenarnya jauh lebih harmonis dan sesuai dengan struktur sosial budaya masyarakat yang ada. Menyangkut koordinasi dalam hal pelaksanaan (waktu, tempat dan panitianya) jelas tidak dapat hanya diandalkan pada sumber keuangan pemerintah Kota Padang saja. Fungsi pemerintah kota lebih sebagai fasilitator kegiatan, sedangkan dalam hal pelaksanaannya tetap melibatkan banyak kelompok masyarakat yang peduli dan berkemampuan untuk hal itu. Tidak masanya lagi hanya membiarkan perkembangan dan pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada inisiatif beberapa kelompok masyarakat yang peduli saja. Sudah tiba masanya bagi semua pihak di Kota Padang ini untuk lebih memberikan perhatian yang lebih terhadap perkembangan seni dan budaya, umumnya seni budaya yang bernuansa Islam dan yang selaras dengan nilai-nilai Minangkabau. Lebih khusus lagi adalah seni budaya yang juga hidup di tengah kelompok-kelompok etnisitas Kota Padang yang telah berkembang lama dan telah menjadi identitas budaya. Langkah awal untuk menumbuhkan semangat untuk menghidupkan seni budaya yang bernuansa Islam dan yang selaras itu, dan juga budaya etnisitas lainnya, maka pemerintah kota dapat melakukan koordinasi antar etnisitas untuk mengusulkan jenis-jenis pertunjukkan seni budaya yang menjadi tradisinya selama ini. Untuk itu, pembahasan seni dan budaya dapat diperluas pemahamannya. Seni dan budaya selayaknya tidak hanya dipahami sebagai pertunjukan dan atraksi seni tari, lukis, drama dan lainnya, tetapi juga dapat berarti menyangkut kesenian dan kebudayaan dalam lingkup yang lebih luas. Budaya tertib lalu lintas, disiplin dalam aturan yang aturan yang telah ditetapkan, budaya malu kepada setiap pelanggaran yang telah dilakukan, budaya untuk bekerja keras, budaya untuk membuang sampah pada tempatnya (budaya K3) adalah beberapa contoh betapa luasnya fokus yang menjadi perhatian dalam seni dan budaya ini. Secara sederhana, dengan mengambil contoh pada budaya tertib berlalulintas, semakin terasa bahwa ada banyak kejadian bahwa budaya tertib berlalulintas semakin hari semakin memperlihatkan penurunan kepatuhannya. Ada pribahasa yang hampir semua pihak mengetahuinya yaitu “budaya lalu lintas adalah cermin budaya bangsa”. Ini berarti bahwa ketertiban pelaku pengendara dan pengambil manfaat lainnya pada saat berlalulintas secara langsung mencerminkan budaya suatu bangsa. Suatu kota akan dikatakan tertib dan teratur bila mana pengendaranya juga tertib. Jadi seberapapun besarnya suatu kota, tidak akan memberi kesan baik jika budaya pengendaranya tidak tertib. Sebaliknya kota akan mendapatkan apresiasi yang baik dari semua pihak jika pengendaranya telah tertib. Proses untuk dapat mewujudkan budaya tertib dalam berlalulintas tidak hanya proses satu hari dan membutuhkan partisipasi semua pihak dan jelas tidak hanya menjadi beban tugas SKPD terkait saja. Untuk mewujudkannya, dapat dibuatkan tahapan yang dirancang sedemikian rupa yang dapat dilihat tingkat keberhasilan programnya. Sehingga dari hari ke hari dapat dilihat budaya tertib lalu lintas yang semakin baik. Kota-kota masa depan yang akan dikunjungi tidak hanya
32
karena pertunjukkan dan atraksi seni dan budaya saja, tetapi juga kota yang makin menyenangkan lalu lintasnya sehingga setiap penduduk dan pengunjung kota itu akan semakin betah. 2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM 2.3.1. Layanan Urusan Wajib A. Pelayanan Pendidikan a.
Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka partisipasi sangat berguna untuk mengetahui dan menjelaskan seberapa banyak jumlah penduduk usia sekolah yang memanfaatkan pelayanan fasilitas pendidikan. Indikator partisipasi sekolah yang sering digunakan dalam adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia sekolah berkaitan dengan jenjamh pendidikan tertentu. APK merupakan indikator yang paling sederhana dalam mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Sedangkan APM adalah ratio jumlah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah pada kelompok umurnya. Gambaran perkembangan indicator APK dan APM di Kota Padang tahun 2009 -2013 dapat dilihat pada Tabel 2.12 berikut ini. Tabel 2.12 Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Per-1000 Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2009-2012 (dalam%) NO 1.
2.
URAIAN Angka Partisipasi Kasar SD SLP SLA Angka Partisipasi Murni SD SLP SLA
2009
2010
2011
2012
2013
116,48 83,73 79,49
109,2 84,93 88,52
98,91 96,22 74,85
98.94 94.32 74.62
108.31 90.87 68.22
97,05 58,37 63,64
95,68 73,28 64,70
90,54 72,20 60,27
90.71 71.94 60.21
95.50 83.73 60.17
Sumber: BPS kota Padang 2014
Dari data Tabel di atas dapat dilihat bahwa APK SD menunjukan peningkatan dimana pada tahun 2009 menunjukkan angka 116,48%, dan pada tahun 2013 tercatat sekitar 108,31% artinya semua penduduk usia 7-12 tahun dapat memanfaatkan fasilitas jenjang pendidikan. Akan tetapi angka APM SD pada tahun 2013 mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2009, yakni 97,05%
33
sedangkan pada tahun 2013 menjadi 95,50%. Selanjutnya, APK SMP/MTs sampai dengan tahun 2013 adalah 90,87%, sedangkan APM SLP adalah sekitar 83,73%. Pada tingkat pendidikan SLTA sederajad, pada tahun 2013 APK SLTA adalah sekitar 68,22% dan APM SLTA adalah sekitar 60,17%. Angka ini menunjukkan bahwa wajar 9 tahun masih belum bisa terpenuhi sementara tantangan wajar 12 tahun sudah tiba. Untuk itu tentunya perlu langkah strategis untuk mewujudkan wajar 12 tahun di kota Padang. Secara umum dapat pula dijelaskan bahwa perbedaan antara APK dan APM, kondisinya lebih baik dibandingkan jenjang pendidikan dasar dibandingkan jenjang pendidikan lebih tinggi. Hal ini disebabkan jenjang pendidikan SD merupakan pendidikan dasar dan sangat diperlukan. Masyarakat dan orang tua khususnya sudah menyadari bahwa memasukan anak ke SD merupakan kewajiban orang tua. Kesadaran seperti ini harus terus ditumbuh kembangkan agar anak-anak usia sekolah di kota Padang dapat menyelesaikan pendidikan minimal SLTA. b. Rasio Jumlah Guru dan Murid Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru menurut tingkat pendidikan per 1.000 jumlah murid. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Per 1000 orang murid di kota Padang. Berdasarkan data yang diperoleh dari dinas pendidikan melalui hasil pengolahan data Profil Pendidikan Kota Padang, diperoleh hasil perhitungan bahwa hingga tahun 2011/2012 rasio guru/murid untuk tingkat pendidikan SD/MI sampai dengan tingkat SMA/SMK/MA mengalami fluktuasi dan menunjukkan peningkatan pada tahun 2011/2012. Gambaran selengkapnya jumlah guru dan murid menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada table 2.13 berikut ini: Tabel 2.13 Jumlah Guru, Murid & Rasio Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2008-2012 NO 1.
JENJANG PENDIDIKAN SD/MI Jumlah Guru
2010
2011
2012
4.741
5.644
5.647
5.577
100.475
96.813
102.016
98.238
99.680
48
49
55
57
56
Jumlah Guru
3.386
2.724
3.405
3.339
3.763
Jumlah Murid
39.127
39.545
38.866
38.903
43.143
87
69
88
86
87
Jumlah Guru
4.089
2.724
2.408
2.479
4.252
Jumlah Murid
39.127
39.545
25.740
37.398
42.548
105
69
94
66
100
Rasio Guru/Murid SMP/MTs
Rasio Guru/Murid 3.
2009
4.805
Jumlah Murid 2.
2008
SM/MA
Rasio Guru/Murid
34
B. Pelayanan Kesehatan a) Angka Kesakitan Pelayanan Kesehatan merupakan unsur penting dalam menentukan kualitas sumberdaya manusia. Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan merupakan bagian penting dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia agar efektifitas dan efisiensi kerja meningkat. Maksud dan tujuan pembangunan sarana dan prasarana tersebut adalah agar terjadi peningkatan produktivitas kerja, sehingga sasaran dan target pertumbuhan ekonomi tercapai. Upaya pemerintah dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat terus dilakukan antara lain penyediaan fasilitas kesehatan, terutama pembangunan dan pembenahan Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, serta Fasilitas Air Bersih sesuai standar yang telah ditentukan. Tujuan utama adalah agar derajat kesehatan masyarakat terus meningkat seperti Angka Kematian bayi dan Balita Buruk diatas. Kebijakan yang ditempuh adalah melalui program peningkatan kuantitas dan kualitas sarana/ prasarana kesehatan yang ada. Keberhasilan kebijakan sudah seharusnya dibarengi dengan program peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hidup sehat, bersih dan teratur. Berdasarkan hasil evaluasi derajat kesehatan ditentukan oleh pelayanan dan sarana/prasarana kesehatan yang tersedia serta faktor internal dari masyarakat itu sendiri. Angka kesakitan (morbiditas) penduduk Kota Padang dapat dilihat Tabel 2.14 berikut ini: Tabel 2.14 Sepuluh Penyakit Terbanyak di Kota Padang tahun 2011 No.
Jenis Penyakit
1.
ISPA
2.
Jumlah
Persentase
115.361
46,52
Tukak Lambung
21.606
8,71
3.
Jaringan Bawah Kulit
21.340
8,61
4.
Pulpadan Jaringan periapikal
15.238
6,15
5.
Alergi Kulit
15.808
5,97
6.
Rematik
14.353
5,79
7.
Demam tidak diketahui sebabnya
13.430
5,42
8.
Diare
11.832
4,77
9.
Infeksi pada saluran nafas
10.282
4,15
10
Prodental
9.721
3,92
247.971
100,00
Padang
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang, dalam RKPD kota Padang Tahun 2014
Dari data yang dikemukakan pada Tabel 2.14 diatas pada tahun 2011 terdapat laporan jumlah angka kesakitan sebanyak 247.971 kasus. Jumlah angka kesakitan terbanyak dilaporkan adalah ISPA sebanyak 46,52% dan kemudian diikuti
35
oleh jenis penyakit Tukak Lambung sebanyak 8,1% dan Jaringan bawah kulit sebanyak 8,61% serta jenis penyakit lainnya. Berdasarkan hasil Suseda, 2012, tercatat data sampel masyarakat tentang keluhan kesehatan mengenai jenis penyakit yang dialami sebanyak 8,21%, dari jumlah penduduk Kota Padang, sedangkan 91,79% dari penduduk yang tidak melaporkan, karena merasa tidak ada keluhan. b) Prasarana dan Sarana Kesehatan Jumlah fasilitas prasarana pelayanan kesehatan di Kota Padang secara kuantitas sudah cukup memadai. Pada tahun 2013 jumlah rumah sakit tercatat sebanyak 28 buah yang terdiri dari 5 Rumah Sakit Pemerintah, 15 Rumah Sakit Swasta dan 9 Rumah Sakit Khusus. Namun yang jadi masalah adalah dari segi kualitas dan kapasitas, yaitu kemampuan dari pada rumah sakit tersebut untuk melayani jumlah penduduk Kota Padang. Pada tahun 2013 jumlah penduduk Kota Padang diperkirakan sebanyak 876.678 orang artinya setiap rumah sakit dalam satu tahun melayani penduduk sebanyak 31.310 orang atau setiap bulan dapat melayani penduduk sebanyak 2.609 orang. Disamping itu, pelayananan kesehatan yang diberikan rumah sakit ini mendapat dukungan dari unit-unit pelayanan kesehatan lainnya, seperti Puskesmas, Puskesmas Keliling, Rumah Sakit Bersalin dan lain sebagainya. Berarti secara kuantitas Kota Padang sudah mencukup, karena ratio umah sakit terhadap satuan jumlah penduduk sudah ideal dengan Ratio Rumah Sakit terhadap penduduk sebanyak 31.310 orang tersebut. Jumlah fasilitas prasarana pelayanan kesehatan yang tersedia di Kota Padang Tahun 2008-2012 dapat dilihat Tabel 2.15 berikut ini: Tabel 2.15 Fasilitas Prasarana Kesehatan di Kota Padang Tahun 2008-2012 No.
Prasarana Kesehatan
2008
2009
2010
2011
2012
1.
Rumah Sakit
28
26
27
27
27
A
Rumah Sakit Pemerintah
5
5
5
5
5
B
Rumah Sakit Swasta
20
6
7
14
14
C
Rumah Sakit Khusus
5
15
15
9
9
2.
Puskesmas
20
20
20
20
20
A
Puskesmas Pembantu
58
61
62
62
62
B
Puskesmas Keliling
20
21
20
20
20
3.
Rumah Sakit Bersalin
2
11
10
11
11
4.
Rumah Bersalin
1
19
17
17
17
5.
Klinik/ Balai Pengobatan
10
18
18
18
18
6.
Laboratorium
12
12
12
10
10
Sumber: Padang Dalam Angka Tahun 2013
36
Disamping masalah yang dihadapi adalah kualitas dan aksesibilitas fasilitas sarana yang tersedia. Ketersediaan tenaga kesehatan juga menjadi tantanga bagi peningkatan cakupan layanan kesehatan, diantaranya yang terpenting adalah terkait dengan jumlah dokter, jumlah perawat/bidan, dan jumlah tempat tidur dibandingkan dengan jumlah penduduk kota Padang. Tabel 2.16 Fasilitas dan Rasio Sarana Kesehatan di Kota Padang Tahun 2008-2012 No.
Sarana Kesehatan
1
Jumlah penduduk
2
Jumlah Dokter Umum Rasio terhadap Penduduk
3
Jumlah Dokter Gigi Rasio terhadap penduduk
4
Bidan/Perawat Rasio Terhadap penduduk
5
Jumlah Tempat Tidur RS Rasio terhadap penduduk
2008
2009
2010
2011
2012
856.815
875.750
833.562
844.316
854.336
12.415
13.364
11.114
11.925
11.974
69
66
75
71
71
19.926
18.245
15.727
16.282
18.267
43
48
53
52
47
1.707
2.060
1.898
1.697
1.728
502
425
439
498
494
2.600
1.948
1.948
2.254
2.254
330
450
428
375
379
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang, dalam RKPD kota Padang Tahun 2014
2.3.2. Pelayanan Urusan Pilihan A. Investasi PMDN/PMA Investasi merupakan kegiatan pembentukan modal yang dilakukan dalam suatu periode tertentu. Secara praktis nilai semua penggunaan barang modal baru untuk menghasilkan hasil produksi yang umur lebih satu tahun, tetapi terhadap barang modal yang habis dipakai atau umur kurang 1 tahun tidak dianggap investasi. Cakupan dari barang modal yang disebut investasi adalah: berupa barang modal baru dan barang modal bekas (stock). Perkembangan nilai investasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang sangat menentukan arah pembangunan ekonomi suatu daerah/negara. Semakin tinggi nilai investasi yang masuk dan dilaksanakan, jelas membawa pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan di bidang ekonomi. Kota Padang sebagai kota besar yang terus membangun membutuhkan pembentukan modal yang besar guna menggerakkan perekonomiannya dan untuk mencapai pertumbuhan yang berkesinambungan. Nilai pembentukan modal dapat diperkirakan dengan menggunakan jumlah PDRB yang digunakan untuk pembentukan modal, yang dikenal dengan ICOR. ICOR merupakan ratio pertambahan investasi dan pertambahan pendapatan. Dari perkembangan PDRB Kota Padan dalam beberapa tahun berjalan dapat diperkirakan kebutuhan Investasi Tabel 2.17 berikut ini:
37
Tabel 2.17 Nilai Pembentukan Modal di kota Padang Tahun 2008-2012 (dalam Rp. Juta) Tahun
Nilai Investasi Menurut Harga Berlaku
Nilai Investasi Menurut Harga konstan
2006
3.510.400
2.088.690
2007
3.889.940
2.186.820
2008
4.656.760
2.295.200
2009
5.156.560
2.421.090
2010
5.999.880
2.630.680
2011
6.843.200
2.987.140
2012*
7.686.520
3.124.430
2013*
8.529.840
3.261.720
Pertumbuhan rata-rata (%)
13,52
6,57
Sumber: Diolah dari data PDRB Kota Padang, BPS Tahun 2012 * Tahun 2012 dan 2013 angka perkiraan berdasar perkiraan ICOR Tahun 2011
Selama periode tahun 2006-2013 tampak pertumbuhan rata-rata investasi di kota Padang adalah 13,52% menurut harga berlaku dan 6,57% menurut harga konstan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kota Padang memiliki daya tarik investasi yang cukup memadai, namun untuk terus mendorong peningkatan investasi guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan penciptaan lapangan pekerjaan maka penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif dan profitable perlu terus dilakukan oleh pemerintah kota bersama pihak terkait lainnya. 2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH
Daya saing daerah menurut definisi yang dibuat Departemen Perdagangan dan Industri Inggeris (UK-DTI) adalah kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan domestik maupun internasional. Sementara itu Centre for Urban and Regional Studies (CURDS) mendefinisikan daya saing daerah sebagai kemampuan sektor bisnis atau perusahaan pada suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan yang tinggi serta tingkat kekayaan yang lebih merata untuk penduduknya A. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah a) Angka Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Dari hasil data Suseda Kota Padang diperoleh besaran pengeluaran per kapita penduduk Kota Padang cukup bervariasi. Kenyataan menunjukkan bahwa tidak sedikit dari penduduk Kota Padang yang hanya dapat memenuhi kebutuhan pokok yang paling dasar, sehingga rata-rata pengeluarannya relatif cukup rendah.
38
Namun, di lain pihak terdapat pula masyarakat yang mampu mengeluarkan dananya untuk memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sekunder dengan nilai yang cukup besar. Besaran rata-rata pengeluaran penduduk Kota Padang mengalami pertumbuhan sebesar 22,07 persen pertahun. Tabel 2.18 Persentase Pengeluaran per Kapita Penduduk per Bulan Menurut Kelompok Pengeluaran Kota Padang Tahun 2012 (dalam%) Golongan Pengeluaran (1)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
(2)
< 200.000 200.000 - 299.999 300.000 - 399.999 400.999 - 499.999 500.999 - 599.999 600.999 - 699.999 700.999 - 799.999 > 800.000 Padang
Jenis Pengeluaran Makanan Bukan Makanan (3)
0,93 4,24 7,88 6,35 7,99 5,43 4,07 11,20 50,10
Total
(4)
(5)
3,61 6,13 5,32 4,81 3,77 3,13 2,28 20,90 49,90
4,54 10,38 13,20 13,71 11,71 8,57 6,35 32,09 100,00
Sumber: RKPD kota Padang 2014
b) Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Daerah
Salah satu fasilitas penting dalam aktivits ekonomi adalah ketersediaan infrastruktur jalan. Kualitas jalan yang dirasakan sebagai kebutuhan mendasar bagi masyarakat. Jalan yang baik akan mengurangi dampak biaya ekonomi tinggi. Jalan yang baik selain meningkatkan laju pertumbuhan lintas barang, jasa dan orang juga sebagai merupakan sebagai indikator keberhasilan pembangunan Pemerintah Kota Padang dalam memajukan infrastruktur di daerahnya. Berdasarkan data BPS, panjang jalan di Kota Padang mengalami penambahan yang signifikan pada tahun 2011, dimana panjang jalan bertambah sebesar 40,82%, terutama jalan lokal sekunder, sedangkan jalan primer, jalan sekunder serta lokal primer dan sekunder tidak terjadi penambahan. Peningkatan yang cukup dirasakan adalah meningkatnya panjang status jalan nasional dan jalan kota. Seiring dengan kondisi tersebut, jumlah kendaraan juga mengalami peningkatan dari semula di tahun 2010 jumlah kendaraan bermotor 314.460 buah h meningkat menjadi 966.965 buah di tahun 2011. Peningkatan yang sangat tinggi terutama terjadi pada kendaraan roda dua (sepeda motor) dan mini bus, hal ini diantaranya dipicu oleh sangat mudahnya fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor pada tahun ini. Pertumbuhan panjang jalan yang tidak seimbang dengan pertumbuhan jumlah kendaraan tentunya akan menjadi masalah dalam transportasi kota khususnya dan mobilitas penduduk pada umumnya. Walaupun ada peningkatan dan
39
penambahan panjang jalan pada tahun 2011 namun sampai dengan tahun 2013 belum ada penambahan panjang jalan akibatnya dengan jumlah kendaraan yang cenderung meningkat menyebabkan ternyadinya semakin banyaknya simpul kemacetan kendaraan di kota Padang. Untuk itu diperlukan kebijakan pengendalian laju jumlah kendaraan dan kesadaran berlalu lintas masyarakat kota Padang. Adapun perkembangan panjang jalan dan jumlah kendaraan dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.19 Panjang Jalan, Jumlah Kendaraan dan Rasio Panjang Jalan Terhadap Kendaraan dan Jumlah penduduk Tahun 2009-2013 No. 1. 2.
Uraian
2009
2010
2011
1.642,42
1.642,42
2.312,80
2.312,80
2.312,80
Pertumbuhan (%)
55,84
0,00
40,82
0,00
0,00
Jumlah Kendaraan
359.457
314.460
966.965
412.196
407.086
Pertumbuhan (%)
23,87
-12,52
207,50
-57,37
-1,24
219
192
418
178
176
0,41
0,38
1,15
0,48
0,46
Panjang Jalan (Km)
3.
Rasio kendaran terhadap panjang jalan
4.
Rasio kendaraan terhadap penduduk
2012
2013
Sumber: BPS, 2013, data diolah
c) Iklim Investasi Investasi merupakan kegiatan pembentukan modal yang dilakukan dalam suatu periode tertentu. Secara praktis nilai semua penggunaan barang modal baru untuk menghasilkan hasil produksi yang umur lebih satu tahun, tetapi terhadap barang modal yang habis dipakai atau umur kurang 1 tahun tidak dianggap investasi. Cakupan dari barang modal yang disebut investasi adalah: berupa barang modal baru dan barang modal bekas (stock). Nilai investasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang sangat menentukan arah pembangunan ekonomi suatu daerah/negara. Semakin tinggi nilai investasi yang masuk dan dilaksanakan, jelas membawa pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan di bidang ekonomi. Kota Padang sebagai kota besar yang terus membangun membutuhkan pembentukan modal yang besar guna menggerakkan perekonomiannya dan untuk mencapai pertumbuhan yang berkesinambungan. Nilai pembentukan modal dapat diperkirakan dengan menggunakan jumlah PDRB yang digunakan untuk pembentukan modal, yang dikenal dengan ICOR. ICOR merupakan ratio pertambahan investasi dan pertambahan pendapatan. Dari perkembangan PDRB Kota Padang dalam beberapa tahun berjalan dapat diperkirakan kebutuhan Investasi Tabel 2.20 berikut ini:
40
Tabel 2.20 Kebutuhan Investasi Kota Padang Tahun 2014-2019 (dalam Juta Rupiah) Tahun
Nilai Investasi Menurut Harga Berlaku
Nilai Investasi Menurut Harga konstan
2014
9.373,160
3.399,010
2015
10.216,480
3.536,300
2016
11.059,800
3.673,590
2017
11.903,120
3.810,880
2018
12.746,440
3.948,170
2019
13.589,760
4.085,460
Catatan: angka perkiraan berdasar perkiraan ICOR Tahun 2011.
d)
Sumber Daya Manusia
Analisis kinerja atas sumber daya manusia biasanya terkait dengan indikator kualitas tenaga kerja (persentase pendidikan yang ditamatkan) dan rasio ketergantungan. Meskipun pada kenyataannya ijazah yang dimiliki tidak menjamin kualitas seseorang dapat bekerja sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki akan tetapi setidaknya mencerminkan pendidikan apa yang dimiliki rata-rata oleh penduduk di Kota Padang. Data yang dapat disajikan adalah angka persentase pendidikan yang ditamatkan berdasarkan hasil pengolahan data susenas yang dilakukan oleh BPS. Kondisi ini disebabkan sensus penduduk hanya dapat dilakukan satu kali dalam sepuluh tahun. Berbagai program dan kegiatan yang mengarah pada perbaikan kualitas sumber daya manusia, jumlah penduduk berusia produktif dapat semakin membaik dengan kualitas pendidikan yang juga semakin membaik. Dengan demikian, sumber daya manusia di Kota Padang dapat bersaing di pasar tenaga kerja dan menjadi motor penggerak roda perekonomian. Selain itu, dengan berbagai program keterampilan dan kemandirian pemuda terutama untuk berwirausaha dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja di kota Padang dan Sumatera Barat umumnya. Salah satu indicator yang dapat digunkan untuk mengukur kualitas sumberdaya manusia adalah IPM (Indeks Pembangunan Manusia), berikut ini dapat dilihat nilai IPM kota Padag dibandingkan dengan kota-kota lainnya di wilayah Sumatera Barat. Dari data ini tampak bahwa kota Padang mengalami peningkatan nilai IPM dari tahun 2009-2012, dimana pada tahun 2012 kota Padang berada pada urutan kedua untuk daerah perkotaan denga nilai 78,55 sedanhgkan posisi tertinggi ditempati oleh kota Bukittinggi dengan nilai IPM 79,07.
41
Tabel 2.21 Nilai IPM Wilayah Perkotaan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009-2012 Kota Padang Solok Sawahlunto Padang Panjang Bukittinggi Payakumbuh Pariaman
2009
2010
2011
2012
Pertum-buhan rata-rata (%)
77,43 75,23 74,71 77,16 77,86 75,37 74,05
77,81 75,65 74,96 77,45 78,26 75,81 74,46
78,15 76,04 95,41 78,12 78,73 76,29 74,89
78,55 76,54 75,87 78,51 79,07 76,76 75,23
0,48 0,58 0,52 0,58 0,52 0,61 0,53
Sumber: BPS, Padang Dalam Angka ,2014
Jika dilihat dari tingkat pertumbuhan nilai IPM selama periode tahun 20092012 tampak bahwa kota Payakumbuh memiliki angka pertumbuhan tertinggi, diikuti oleh kota Solok dan Padang Panjang, sedangkan kota Padang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat menunjukkan pertumbuhan yang paling rendah. Kondisi ini jelas merupakan tantangan besar bagi kota Padang untuk terus meningkatkan pembangunan sumberdaya manusia dengan tiga aspek utama yang terkait dengan IPM khususnya yakni, pendidikan, kesehatan dan perekonomian. Untuk itu, tiga aspek ini harus tetap menjadi priorotas dalam pembangunan kotaa Padang ke depan, agar kualitas sumberdaya manusia kota Padang dapat terus ditingkatkan dan memiliki daya saing tidak hanya di wilayah Sumatera Barat, tetapi juga secara nasional dan internasional.
42
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
Pengelolaan keuangan di Kota Padang mengacu kepada peraturan-peraturan pengelolaan keuangan daerah terkait, meliputi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tetang Keuangan Negara; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang direvisi dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. 3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU Untuk dapat mengetahui potensi sumber daya keuangan Kota Padang, maka perlu dilakukan analisis terhadap kinerja keuangan Kota Padang selama lima tahun terakhir beserta kebijakan umum yang menjadi acuannya. Analisis kinerja keuangan Kota Padang dimulai dengan analisis kinerja pendapatan daerah, kinerja belanja daerah, kinerja pembiayaan daerah, serta neraca daerah. 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD A. Kinerja Pendapatan Daerah Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 tahun 2006, komponen pendapatan daerah Kota Padang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi menurut jenisnya yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan daerah yang berasal dari Dana Perimbangan dibagi menurut beberapa jenis meliputi bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Pendapatan daerah yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus serta bantuan keuangan dari pemerintah provinsi atau daerah lainnya. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan memberikan klasifikasi pendapatan daerah yang sedikit berbeda, khususnya tentang pendapatan dana transfer. Karena, disamping dana perimbangan yang ditransfer dari pusat, pemerintah daerah juga menerima transfer dari provinsi. Berdasarkan PP Nomor 71 tahun 2010, pendapatan daerah diklasifikasikan sebagai Pendapatan Dana Transfer yang meliputi Transfer dari Pusat
43
berupa Dana Perimbangan dan Dana Transfer dari Pusat Lainnya, serta Dana Transfer dari Provinsi bagi Kota/Kabupaten. Oleh sebab itu, analisis kinerja pengelolaan keuangan Kota Padang dilakukan dengan mempertimbangkan kedua metode klasifikasi pendapatan daerah ini. Karena dalam periode analisis, yaitu antara tahun 2009-tahun 2013 telah terjadi perubahan peraturan yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu dari UU Nomor 34 Tahun 2000 menjadi UU Nomor 28 tahun 2009, maka dalam analisis kinerja PAD, perlu mempertimbangkan dampak dari perubahan peraturan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah tersebut. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah ini juga telah ditindaklanjuti oleh Kota Padang dengan menyusun ulang dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Pada tahun 2011 telah dihasilkan 11 Peraturan Daerah (Perda) terkait dengan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu: Tabel 3.1 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Padang No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Jenis Pajak Pajak Penerangan Jalan; Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Pajak Air Tanah; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pajak Hotel; Pajak Reklame; Pajak Parkir; Pajak Sarang Burung Walet; Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha Retribusi Jasa Perizinan Tertentu
Dasar Hukum Perda No. 1 Tahun 2011 Perda No. 1 Tahun 2011 Perda No. 2 Tahun 2011 Perda No. 3 Tahun 2011 Perda No. 4 Tahun 2011 Perda No. 7 Tahun 2011 Perda No. 7 Tahun 2011 Perda No. 8 Tahun 2011 Perda No. 8 Tahun 2011 Perda No. 8 Tahun 2011 Perda No. 8 Tahun 2011 Perda No. 11 Tahun 2011 Perda No. 12 Tahun 2011 Perda No. 13 Tahun 2011
Sumber: DPPKAD Kota Padang
Analisis pertumbuhan pendapatan daerah Kota Padang selama 5 tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Pertumbuhan rata-rata pertahun pendapatan daerah Kota Padang tahun 2009 hingga tahun 2013 mencapai 14,41%, atau meningkat dari Rp.951.799,04 juta pada tahun 2009 menjadi Rp.1.630.882,53 juta pada tahun 2013. Walaupun pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar ini tidak dapat dikatakan sangat baik, namun pertumbuhan rata-rata tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan rata-rata pertahun untuk sumber pendapatan perimbangan; terutama pendapatan dana alokasi umum, yang mengalami pertumbuhan rata-rata pertahun hanya sebesar 8,69%.
44
Apabila dilihat dari pertumbuhan rata-rata setiap tahun dari masing-masing komponen pendapatan daerah Kota Padang, maka dapat terlihat bahwa PAD memberikan kontribusi pertumbuhan rata-rata paling tinggi dibandingkan dengan kelompok pendapatan daerah Kota Padang lainnya, kecuali sumber dana penyesuaian. Selama kurun waktu tahun 2009-2013, PAD Kota Padang mengalami pertumbuhan sebesar 20,51% pertahun, sedangkan dana perimbangan hanya mengalami pertumbuhan sebesar 9,84% pertahun, dana transfer dari pemerintah provinsi mengalami pertumbuhan sebesar 12,36% pertahun, dan lain-lain pendapatan yang sah mengalami pertumbuhan minus rata-rata pertahun sebesar 40,40%, sehingga pendapatan daerah Kota Padang selama kurun waktu tersebut mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 14,41% pertahun.
45
Tabel 3.2 PERKEMBANGAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH DAN TINGKAT PERTUMBUHAN RATA-RATA PER TAHUN T a h u n (Rp'Juta) PertumNo. Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 buhan I PENDAPATAN (%) A PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah 71.666,75 77.639,34 102.412,44 128.595,10 165.460,99 23,27 Pendapatan Retribusi Daerah 21.834,60 21.985,78 23.457,00 30.325,98 39.409,96 15,91 4.741,73 5.293,73 8.996,69 8.403,53 8.415,72 15,42 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah 15.011,62 11.772,43 15.008,67 22.126,22 25.585,22 14,26 Jumlah Pendapatan Asli Daerah 113.254,71 116.691,28 149.874,80 189.450,84 238.871,89 20,51 B
PENDAPATAN TRANSFER 1. TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Sub Jumlah
58.870,43 624.642,09 43.829,00 727.341,52
58.882,84 628.472,62 45.463,00 732.818,46
65.411,50 632.117,46 43.515,50 741.044,46
63.302,31 711.416,06 53.431,10 828.149,46
122.817,88 871.875,67 64.122,76 1.058.816,31
20,18 8,69 9,98 9,84
2. TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- LAINNYA Dana Penyesuaian Sub Jumlah
21.493,52 21.493,52
79.093,69 79.093,69
165.688,05 165.688,05
174.082,66 174.082,66
264.220,98 264.220,98
87,25 87,25
3.TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Sub Jumlah
39.288,46 0,00 39.288,46
46.004,50 0,00 46.004,50
63.056,20 0,00 63.056,20
52.740,12 0,00 52.740,12
62.612,51 0,00 62.612,51
12,36
788.123,49
857.916,64
969.788,71
1.054.972,24
1.385.649,80
10,21
14.550,44 33.471,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.399,28 50.420,84
7.761,15 2.225,25 22.368,69 0,00 22.190,12 1.740,60 900,00 0,00 57.185,81
3.500,00 0,00 15.159,20 10.644,51 0,00 0,00 0,00 0,00 29.303,71
498,19 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 898,19
802,52 0,00 5.558,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.360,84
951.799,04
1.031.793,73
1.148.967,22
1.245.321,28
1.630.882,53
Jumlah Pendapatan Transfer C
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Bantuan Keuangan dari Provinsi DPPID DPDF dan PPD DPPIP DPIPD Pendapatan Lainnya Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah JUMLAH PENDAPATAN
12,36
(51,54) (100,00) (37,13)
(100,00) (40,40) 14,41
Sumber: DPPKAD, Laporan Keuangan Kota Padang, beberapa tahun (diolah)
46
Analisis berdasarkan proporsi terhadap total pendapatan menunjukkan bahwa perkembangan pendapatan Kota Padang sebagaimana yang terjadi selama 5 tahun terakhir merupakan capaian yang relatif baik. Hal ini dapat dilihat berdasarkan pertumbuhan proporsi masing-masing sumber pendapatan daerah Kota Padang. Proporsi semua jenis pendapatan daerah dari sumber PAD dalam 5 tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan positif kecuali lain-lain PAD yang sah. Secara total proporsi PAD terhadap pendapatan daerah tumbuh sebesar 5,33% pertahun. Sedangkan proporsi semua jenis pendapatan dari dana perimbangan mengalami pertumbuhan negatif kecuali dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata minus secara total sebesar 3,99% pertahun. Namun penurunan proporsi dana perimbangan ini telah diimbangi dengan sumber pendapatan lain dari pemerintah pusat lainnya yaitu melalui peningkatan dana penyesuaian. Dalam 5 tahun terakhir, pertumbuhan rata-rata pertahun proporsi dana penyesuaian sangat tinggi yaitu sebesar 83,61% sehingga proporsinya pun meningkat tajam. Proporsi PAD terhadap APBD baik secara total maupun berdasarkan jenis PAD mengalami peningkatan yang cukup baik. Proporsi pendapatan PAD meningkat dari 11,90% pada tahun 2009 meningkat menjadi 14,65 pada tahun 2013. Sebaliknya, pada kurun waktu yang sama proporsi dana perimbangan turun dari 76,42% pada tahun 2009 menjadi 64,92% pada tahun 2013. Penurunan proporsi dana perimbangan ini terutama disebabkan turunnya proporsi DAU yaitu dari 65,63% menjadi 53,46%. Hal ini terjadi, sejalan dengan konsep fungsi dana perimbangan sebagai penutup celah fiskal, dimana proporsi belanja bagi hasil pajak dan bukan pajak mengalami kenaikan dari 6,19% menjadi 7,53% pada tahun 2013. Akibat pertumbuhan dana penyesuaian yang lebih tinggi, maka jumlah proporsi pendapatan DAU dengan proporsi Dana Penyesuaian dari tahun 2009 sampai tahun 2013 menjadi seimbang. Walaupun dampaknya relatif kecil, namun naiknya proporsi PAD ini merupakan hal yang positif, karena mengambarkan kemajuan kemandirian Kota Padang dalam membiayai kebutuhan pembangunannya. Disisi lain, penurunan proporsi dana perimbangan, telah diimbangi dengan peningkatan yang sangat signifikan dari sumber dana penyesuaian. Proporsi dana penyesuaian meningkat dari 2,26% pada tahun 2009 menjadi 16,20% pada tahun 2013. Berdasarkan peraturan terkait bahwa dana penyesuaian adalah dana yang dialokasikan oleh pusat untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu. Sekalipun demikian, karena jumlah yang diperoleh Kota Padang sangat signifikan, maka upaya peningkatan dana penyesuaian pada masa datang perlu menjadi perhatian Pemda Kota Padang. Tabel 3.3 berikut menunjukkan perkembangan proporsi setiap komponen pendapatan terhadap total pendapatan daerah Kota Padang.
47
Tabel 3.3 PERKEMBANGAN PROPORSI PENDAPATAN DAERAH DAN TINGKAT PERTUMBUHAN RATA-RATA PER TAHUN T a h u n (%) PertumNo. Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 buhan (%) I PENDAPATAN A PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah 7,53 7,52 8,91 10,33 10,15 7,74 Pendapatan Retribusi Daerah 2,29 2,13 2,04 2,44 2,42 1,31 0,50 0,51 0,78 0,67 0,52 0,88 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah 1,58 1,14 1,31 1,78 1,57 (0,13) Jumlah Pendapatan Asli Daerah 11,90 11,31 13,04 15,21 14,65 5,33 B
PENDAPATAN TRANSFER 1. TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Sub Jumlah
6,19 65,63 4,60 76,42
5,71 60,91 4,41 71,02
5,69 55,02 3,79 64,50
5,08 57,13 4,29 66,50
7,53 53,46 3,93 64,92
5,04 (5,00) (3,87) (3,99)
2. TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- LAINNYA Dana Penyesuaian Sub Jumlah
2,26 2,26
7,67 7,67
14,42 14,42
13,98 13,98
16,20 16,20
63,66 63,66
3. TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Sub Jumlah
4,13 0,00 4,13
4,46 0,00 4,46
5,49 0,00 5,49
4,24 0,00 4,24
3,84 0,00 3,84
82,80
83,15
84,41
84,71
84,96
1,53 3,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 5,30
0,75 0,22 2,17 0,00 2,15 0,17 0,09 0,00 5,54
0,30 0,00 1,32 0,93 0,00 0,00 0,00 0,00 2,55
0,04 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07
0,05 0,00 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Jumlah Pendapatan Transfer C
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Bantuan Keuangan dari Provinsi DPPID DPDF dan PPD DPPIP DPIPD Pendapatan Lainnya Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah JUMLAH PENDAPATAN
(1,80) (1,80) 0,65
(57,64) (100,00)
(100,00) (47,91) -
Sumber: DPPKAD, Laporan Keuangan Kota Padang, beberapa tahun (diolah)
48
B. Kinerja Belanja Daerah Pengklasifikasian belanja daerah dapat dilakukan berdasarkan berbagai metode, antara berdasarkan Permendagri 13 tahun 2006 atau berdasarkan PP Nomor 71 tahun 2010. Berdasarkan Permendagri 13 tahun 2006, belanja daerah dapat diklasifikasikan menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Oleh sebab itu, pelaksanaan belanja langsung bertujuan untuk meningkatkan kinerja. Komponen belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Berdasarkan PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja daerah diklasifikasikan atas belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan transfer bagi hasil ke desa. Dalam belanja operasi mencakup belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan. Sedangkan belanja modal akan diklasifikasikan sesuai dengan bidang aset, yaitu belanja modal tanah, peralatan, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, serta aset lainnya. Pembahasan dalam bab ini akan dilakukan pengklasifikasian belanja daerah berdasarkan Permendagri 13 tahun 2006 dan PP Nomor 71 tahun 2010. Sesuai dengan kebutuhan pembangunan, belanja Kota Padang pada kurun waktu tahun 2009 hingga tahun 2013 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Belanja Kota Padang selama kurun waktu tersebut mengalami pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 12,92%, yaitu dari Rp 996.418,37 juta pada tahun 2009 menjadi Rp 1.620.303,74 juta pada tahun 2013. Jika dirangking berdasarkan jumlahnya, tiga kelompok belanja daerah yang terbesar adalah belanja pegawai, belanja modal, dan belanja barang dan jasa. Belanja pegawai, baik langsung maupun tidak langsung, mengalami peningkatan dari Rp.641.585,68 juta pada tahun 2009 menjadi Rp.1.026.104,83 juta pada tahun 2013, atau mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 12,46% pertahun. Belanja modal mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 30,34% pertahun, yaitu dari Rp.100.352,19 juta pada tahun 2009 menjadi Rp.289.610,36 juta pada tahun 2013. Sedangkan belanja barang dan jasa mengalami peningkatan dari Rp.145.915,50 juta pada tahun 2009 menjadi Rp.248.203,71 juta pada tahun 2013, atau secara rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 14,20% pertahun.
49
Tabel 3.4
No A
B
C
D
PERKEMBANGAN REALISASI BELANJA DAERAH DAN TINGKAT PERTUMBUHAN RATA-RATA PER TAHUN Tahun (Rp'juta) PertumUraian 2009 2010 2011 2012 2013 buhan (%) BELANJA OPERASI Belanja Pegawai 641.585,68 753.001,46 806.590,21 942.725,51 1.026.104,83 12,46 Belanja Barang 145.915,50 130.670,69 176.954,16 190.533,08 248.203,71 14,20 Bunga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subsidi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hibah 32.740,45 24.862,17 38.953,53 40.067,89 40.346,93 5,36 Bantuan Sosial 13.343,26 13.168,40 15.769,25 5.197,88 13.147,97 (0,37) Bantuan Keuangan 33.925,18 39.188,41 746,97 815,76 746,97 (61,48) J uml a h 867.510,06 960.891,13 1.039.014,11 1.179.340,13 1.328.550,41 11,24 BELANJA MODAL Belanja Tanah 16.432,66 23.581,51 12.403,77 6.514,05 17.643,48 1,79 Belanja Peralatan dan Mesin 23.425,58 14.349,14 32.716,80 36.010,75 53.044,97 22,67 Belanja Gedung dan Bangunan 25.983,16 46.950,78 52.640,25 128.973,34 128.051,19 49,00 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 33.710,61 49.021,95 42.657,99 47.897,45 89.851,44 27,77 Belanja Aset Tetap Lainnya 800,18 201,51 155,27 171,42 115,13 (38,41) Belanja Aset Lainnya 0,00 131,04 0,00 423,51 904,16 J uml a h 100.352,19 134.235,93 140.574,07 219.990,52 289.610,36 30,34 BELANJA TAK TERDUGA Belanja Tak Terduga 28.556,13 5.241,09 758,02 881,74 2.142,97 (47,66) J uml a h 28.556,13 5.241,09 758,02 881,74 2.142,97 (47,66) JUMLAH BELANJA 996.418,37 1.100.368,16 1.180.346,20 1.400.212,40 1.620.303,74 12,92 TRANSFER BAGI HASIL KE DESA Bagi Hasil Pajak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bagi Hasil Retribusi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jumlah Transfer Bagi Hasil ke Desa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUMLAH BELANJA & TRANSFER 996.418,37 1.100.368,16 1.180.346,20 1.400.212,40 1.620.303,74 12,92
Sumber: DPPKAD, Laporan Keuangan Kota Padang, beberapa tahun (diolah)
50
Analisis belanja daerah berdasarkan pengklasifikasian yang sesuai Permendagri Nomor 13 tahun 2006, dan dengan menggunakan data tahun 20092013, menunjukkan bahwa perkembangan kinerja belanja Kota Padang cenderung lebih baik. Hal ini dapat dilihat berdasarkan perbandingan tingkat pertumbuhan rata-rata pertahun masing-masing kelompok belanja daerah. Belanja tidak langsung mengalami peningkatan sebesar 9,57%, yaitu dari Rp.710.396,56 juta pada tahun 2009 menjadi Rp.1.023.849,92 juta pada tahun 2013. Sedangkan belanja tidak langsung mengalami peningkatan yang lebih tinggi, yaitu 20,13% atau meningkat dari Rp.286.372,76 juta pada tahun 2009 menjadi Rp.596.453,82% juta pada tahun 2013. Peningkatan belanja tidak langsung terutama disebabkan peningkatan belanja pegawai, yaitu dari Rp.601.830,54 juta pada tahun 2009 menjadi Rp.967.465,08 juta pada tahun 2013. Hal ini berarti terjadi pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 12,60%. Belanja hibah juga mengalami peningkatan sedikit lebih rendah, yaitu dari Rp.32.740,45 juta pada tahun 2009 menjadi Rp.40.346,93 juta pada tahun 2013, atau mengalami pertumbuhan sebesar 5,36% pertahun. Sedangkan belanja tidak langsung lainnya mengalami penurunan atau mengalami pertumbuhan negatif. Kinerja belanja yang lebih baik juga ditunjukkan berdasarkan analisis pertumbuhan rata-rata pertahun untuk setiap elemen belanja langsung. Pertumbuhan rata-rata pertahun dari belanja langsung pegawai lebih rendah dibandingkan dengan belanja barang dan jasa serta dengan belanja modal. Belanja langsung pegawai mengalami peningkatan dari Rp.39.755,14 juta pada tahun 2009, menjadi Rp.58.639,75 juta pada tahun 2013, atau mengalami pertumbuhan ratarata pertahun sebesar 10,20%. Di lain pihak, belanja barang dan jasa mengalami peningkatan dari Rp.145.915,50 juta pada tahun 2009 menjadi Rp.248.203,71 juta pada tahun 2013, atau mengalami pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 14,20% pertahun. Sedangkan belanja modal mengalami peningkatan dari Rp.100.702,12 juta pada tahun 2009 menjadi Rp.289.610,36 juta pada tahun 2013, atau dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 30,22% pertahun. Secara tidak langsung, hal ini menggambarkan kebijakan Kota Padang pasca gempa 29 September 2009, yang mengharuskan pemerintah Kota Padang untuk lebih memperketat alokasi belanja untuk pembangunan fisik dan atau untuk belanja modal lainnya.
51
Tabel 3.5
REALISASI BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG (Rp juta) No Belanja A Belanja Tidak Langsung 1 Belanja Pegawai 2 Belanja Bunga 3 Belanja Subsidi 4 Belanja Hibah 5 Belanja Bantuan Sosial 6 Belanja Bantuan Keuangan 7 Belanja Tidak Terduga B Belanja Langsung 1 Belanja Pegawai 2 Belanja Barang dan Jasa 3 Belanja Modal Jumlah
Thn 2009
Thn 2010
Thn 2011
Thn 2012
710.395,56 601.830,54 32.740,45 13.343,26 33.925,18 28.556,13 286.372,76 39.755,14 145.915,50 100.702,12 996.768,32
803.197,04 720.736,97 24.862,17 13.168,40 39.188,41 5.241,09 297.171,12 32.264,50 130.670,69 134.235,93 1.100.368,16
824.058,44 767.830,68 38.953,53 15.769,25 746,97 758,02 356.287,75 38.759,52 176.954,16 140.574,07 1.180.346,19
940.199,62 893.236,34 40.067,89 5.197,88 815,76 881,74 460.012,78 49.489,17 190.533,08 219.990,52 1.400.212,39
Pertumbuhan (%) 1.023.849,92 9,57 967.465,08 12,60 Thn 2013
40.346,93 13.147,97 746,97 2.142,97 596.453,82 58.639,75 248.203,71 289.610,36 1.620.303,74
5,36 (0,37) (61,48) (47,66) 20,13 10,20 14,20 30,22 12,91
Sumber: DPPKAD, Laporan Keuangan Kota Padang, beberapa tahun (diolah)
Analisis lain yang dapat dilakukan untuk mengevaluasi kinerja belanja Kota Padang 5 tahun terakhir adalah berdasarkan proporsi setiap kelompok belanja dengan total belanja dae rah. Rata-rata proporsi jumlah belanja pegawai, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung kurun waktu 2009-2013 adalah 66,36% dari total belanja daerah. Tetapi dalam kurun waktu tersebut, terjadi penurunan proporsi belanja pegawai, yaitu dari 64,39% pada tahun 2009 menjadi 63,33% pada tahun 2013. Sedangkan proporsi belanja modal dalam tahun 2009-2013 mengalami peningkatan dari 10,07% pada tahun 2009 menjadi 17,87% pada tahun 2013. Peningkatan pertumbuhan proporsi belanja modal yang lebih tinggi dibandingkan proporsi belanja pegawai menunjukkan kebijakan belanja yang lebih baik dan perlu dipertahankan; kalau bisa lebih ditingkatkan lagi pada masa datang. Walaupun rata-rata proporsi belanja barang dan jasa pada tahun 2009-2013 lebih tinggi dibandingan belanja modal yaitu 14,09% berbanding 13,55%, namun pada 2 tahun terakhir, proporsi belanja modal lebih besar dari pada belanja barang dan jasa. Jika proporsi belanja barang dan jasa pada tahun 2012-2013 masingmasing adalah 13,61% dan 15,32%, maka proporsi belanja modal pada periode yang sama adalah 15,71% dan 17,87%. Oleh sebab itu, baik berdasarkan tingkat pertumbuhan rata-rata pertahun maupun capaian proporsi belanja modal pada tahun 2012 dan tahun 2013 menunjukkan kinerja kebijakan belanja yang relatif baik. Tabel 3.6 berikut memperlihatkan perkembangan proporsi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja lainnya.
52
Tabel 3.6 Perkembangan Proporsi Balanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal Tahun 2009-2013 (%) Jenis Belanja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Belanja Lainnya Jumlah
Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Rata-Rata Pertumbuhan 66,36 64,39 68,43 68,34 67,33 63,33 (0,41) 14,09 14,64 11,88 14,99 13,61 15,32 1,13 13,55 10,07 12,20 11,91 15,71 17,87 15,42 6,00 10,90 7,49 4,76 3,35 3,48 (24,82) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Sumber: DPPKAD, Laporan Keuangan Kota Padang, beberapa tahun (diolah)
C. Kinerja Pembiayaan Secara umum, tidak banyak daerah yang telah membuat kebijakan pembiayaan yang berpengaruh signifikan terhadap proses pembangunan, kecuali memanfaatkan SiLPA yang tersedia. Pada kebanyakan daerah, kebijakan yang dibuat dalam penganggaran adalah kebijakan anggaran berimbang. Hal ini berarti semua SiLPA tahun sebelumnya direncanakan untuk digunakan untuk menggerakkan pembangunan pada tahun berikutnya. Hal ini juga dilakukan oleh pemerintah Kota Padang dalam periode Tahun 2009-2013. Pada setiap tahun SiLPA tahun sebelumnya akan dijadikan sebagai Pembiayaan Terima dan dianggarkan semua penerimaan daerah dapat dibelanjakan pada tahun berikutnya. Akan tetapi karena adanya keterbatasan dalam pelaksanaan anggaran, maka pada setiap tahun masih sering terjadi SiLPA. Namun demikian, SiLPA Kota Padang setiap tahun menunjukkan penurunan dan secara otomasi pembiayaan terima pada tahun berikutnya juga lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan pembiayaan seperti ini adalah baik, karena semua dana yang tersedia diusahakan untuk menggerakkan pembangunan di daerah. Akan tetapi data pada tahun 2012 menunjukkan kondisi yang kurang mengembirakan, karena pada akhir tahun 2012 terdapat SiLPA yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini terjadi antara lain karena Kota Padang mengalami kesulitan dalam mendapatkan bahan baku untuk pengaspalan jalan sehingga terpaksa kegiatan-kegiatan pengaspalan jalan ditunda pada tahun berikutnya, dan juga terjadi penundaan pelaksanaan pengembangan pembangunan jalur 2 jalan By Pass sehingga jumlah SiLPA pada tahun 2013 meningkat menjadi Rp.227,88 Milyar.
53
Tabel 3.7 Perkembangan Realisasi Pembiayaan dan Rata-Rata Pertumbuhan Pertahun No. Uraian
Tahun 2011
2012
2013
Pertumbuhan (%)
2009
2010
157.097,76 0,00 0,00 0,00 0,00 157.097,76
107.348,30 0,00 0,00 0,00 0,00 107.348,30
46.923,21 0,00 0,00 0,00 0,00 46.923,21
97.284,59 0,00 0,00 0,00 0,00 97.284,59
164.307,32 0,00 0,00 0,00 0,00 164.307,32
0,00 377,49 10.229,58 0,00 10.607,07
0,00 0,00 76,66 0,00 76,66
0,00 5.324,90 0,00 0,00 5.324,90
0,00 8.753,00 0,00 0,00 8.753,00
0,00 15.599,00 15.262,71
153,54 10,52
30.861,71
30,60
146.490,69
107.271,64
41.598,31
88.531,59
133.445,61
(2,30)
107.348,30
46.923,21
97.324,34
164.307,32
227.884,05
20,71
A Penggunaan SiLPA Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi Penerimaan Piutang Daerah Jumlah Penerimaan
1,13
1,13
B Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Pem. Daerah Pembay. Pokok Pinj. DN Lainnya Pembay. Pokok Pinj. DN Obligasi Jumlah Pengeluaran PEMBIAYAAN NETTO Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
Sumber: DPPKAD, Laporan Keuangan Kota Padang, beberapa tahun (diolah)
3.2. NERACA DAERAH Neraca mengambarkan tentang aset, kewajiban, dan ekuitas yang dimiliki oleh suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintah daerah. Secara umum, transaksi yang akan mempengaruhi neraca daerah adalah transaksi yang berasal dari belanja modal dan pembiayaan. Jika ada belanja modal maka akan terjadi peningkatan aset tetap. Sedangkan jika ada pengeluaran pembiayaan maka akan terjadi peningkatan investasi jangka panjang, pembentukan dana cadangan dan atau penurunan kewajiban. Jika ada penerimaan pembiayaan maka akan terjadi penurunan investasi jangka panjang, pencairan dana cadangan, sisa lebih perhitungan anggaran dan atau kenaikan kewajiban. Analisis kinerja Neraca Kota Padang tahun 2009-2013 terlihat bahwa ratarata proporsi aset tetap jauh lebih besar dibandingkan aset lancar dan investasi jangka panjang, yaitu dengan perbandingan 91,87%, 4,64%, dan 1,11%, sedangkan sisanya adalah aset lainnya. Perbandingan atau perkembangan proporsi kelompok aset tersebut tidak mengalami perubahan yang signifikan antara tahun 2009 dibandingkan dengan tahun 2013. Analisis berdasarkan pos-pos aset menunjukkan bahwa jumlah nilai aset yang dimiliki Kota Padang mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu dari Rp.2.885.510,91 juta pada tahun 2009 menjadi Rp.4.896.118,73 juta pada tahun 2013, yang berarti dalam kurun tahun 2009-2013 terjadi pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 14,13%. Peningkatan seperti ini dihasilkan antara lain melalui peningkatan aset tetap, investasi jangka panjang, dan aset lancar. Dari 3 sumber peningkatan aset Kota Padang tersebut, peningkatan jumlah aset tetap jauh lebih
54
tinggi dibandingkan 2 kelompok aset lainnya. Peningkatan jumlah aset tetap meningkat dari Rp.2.650.814,80 juta pada tahun 2009 menjadi Rp.4.530.029,11 juta pada tahun 2013 atau mengalami pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 14,34%. Sedangkan pertumbuhan investasi jangka panjang relatif kecil yaitu sebesar 9,56%, dan pertumbuhan aset lancar sebesar 17,79%. Sesuai dengan konsep keseimbangan, pertumbuhan aset tersebut juga akan sama dengan jumlah pertumbuhan kewajiban dan ekuitas dana. Pertumbuhan ekuitas dana pertahun adalah 14,13% dan pertumbuhan kewajiban adalah 13,21%. Namun karena komposisi ekuitas dana jauh lebih besar (lebih kurang 99%) dibandingkan kewajiban, maka pertumbuhan kewajiban tersebut tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap komposisi kewajiban dan ekuitas dana. Tabel 3.8 berikut menyajikan perkembangan pos-pos neraca dan tingkat pertumbuhan ratarata pertahun.
55
Tabel 3.8 No Uraian
PERKEMBANGAN POS-POS NERACA DAN RATA-RATA PERTUMBUHAN PER TAHUN Tahun (Rp'juta) 2009 2010 2011 2012
Pertumbuhan (%)
2013
ASET ASET LANCAR Kas di Kas Daerah Kas di Kas Satlak Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Deposito Piutang Pajak Piutang Retribusi Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Piutang lainnya Persediaan Jumlah Aktiva Lancar
96.591,90 10.019,19 767,23 23,50 7.996,74 1.876,50 9.896,94 6.715,73 133.887,73
46.464,28 1,12 458,28 17,97 6.526,94 1.600,33 2.261,56 9.360,29 66.690,76
78.814,22 1,11 186,81 382,11 20.000,00 10.661,47 2.109,19 2.261,56 11.067,00 125.483,47
129.116,39 0,04 199,64 23,22 35.000,00 12.356,55 2.389,12 2.261,56 14.433,15 195.779,66
137.638,26 0,04 248,29 7,69 90.000,00 10.757,27 2.570,71 2.261,57 14.263,95 257.747,78
INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Non Permanen Investasi Permanen Jumlah Investasi Jk. Panjang
3.503,65 28.431,45 31.935,10
3.514,15 20.542,45 24.056,60
3.514,15 22.367,35 25.881,50
3.514,15 31.120,35 34.634,50
3.514,15 42.497,33 46.011,48
0,07 10,57 9,56
859.778,04 193.152,93 485.965,50 1.075.611,85 34.710,46 1.596,01 2.650.814,80
782.190,69 212.259,13 566.885,11 1.158.586,50 42.835,24 56.349,24 2.819.105,91
799.307,98 250.698,16 644.544,01 1.207.705,99 31.027,61 15.737,67 2.949.021,42
1.109.240,43 281.821,31 830.987,87 1.255.721,90 33.794,11 68.999,59 3.580.565,22
1.451.637,50 391.900,77 1.263.692,93 1.345.152,91 49.044,87 28.600,13 4.530.029,11
13,99 19,35 26,99 5,75 9,03 105,75
-
-
-
-
68.873,28 68.873,28 2.885.510,91
55.726,79 55.726,79 2.965.580,06
438,16 865,23 24.884,55 55.408,90 81.596,83 3.181.983,23
477,91 1.892,47 1.416,90 55.408,90 59.196,18 3.870.175,56
432,20 2.755,08 4.334,05 54.809,03 62.330,36 4.896.118,73
30,02 3.239,12 1.070,71 4.339,86
0,47 3.136,30 1.718,51 4.855,28
1.677,80 3.136,30 2,77 4.816,87
8,75 3.136,30 138,65 3.283,70
2,56 597,90 600,46
4.339,86
4.855,28
4.816,87
3.283,70
6.527,76 6.527,76 7.128,22
ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Jumlah Aset Tetap DANA CADANGAN Dana Cadangan Jumlah Dana Cadangan ASET LAINNYA Tuntutan Ganti Rugi Aset Tak Berwujud Aset Lain-lain Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Jumlah Aset Lainnya TOTAL AKTIVA KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Fihak Ketiga Utang Bunga Bagian Lancar Ut. Jk Panjang Utang Jangka Pendek Lainnya Jmlh. Kewajiban Jk. Pendek KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Dalam Negeri Utang Jangka Panjang Lainnya Jmlh. Kewajiban Jk. Panjang JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR Sisa Lebih Pembiayaan Angg. Pendapatan yg Ditangguhkan Cadangan Piutang Cadangan Dana yg hrsPersediaan disediakan utk Pembayaran Utang Jk.Pendek Jmlh. Ekuitas Dana Lancar EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan dalam Investasi JP Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Dana yg hrs disediakan utk Lainnya Pembayaran Utang Jk.Panjang Jmlh. Ekuitas Dana Investasi EKUITAS DANA CADANGAN Diinvestasikan dalam Dana Cadangan Jmlh. Ekuitas Dana Cadangan JUMLAH EKUITAS DANA TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS DANA
107.348,30 23,50 19.770,18 6.715,73 (4.309,84) 129.547,87
46.923,21 17,97 10.388,82 9.360,29 (4.854,81) 61.835,48
97.324,34 382,11 15.032,22 11.067,00 (3.139,07) 120.666,60
164.307,32 23,22 17.007,23 14.433,15 (3.274,95) 192.495,97
9,26 (24,58) (24,37) 7,70 8,19 (30,86) 20,72 17,79
14,34
(49,91) (2,46) 14,13
(45,96) (100,00) (13,56) (39,01)
13,21
227.884,04 7,69 15.589,53 14.263,95 (597,90) 257.147,31
20,71 (24,37) (5,77) 20,72 (38,97) 18,70
46.011,48 4.530.029,11 62.330,35 (6.527,76) 4.631.843,18
9,56 14,34 (2,46)
31.935,10 2.650.814,80 68.873,28 2.751.623,18
24.056,60 2.819.105,91 55.726,79 2.898.889,30
25.881,50 2.949.021,42 81.596,83 3.056.499,76
34.634,50 3.580.565,22 59.196,18 3.674.395,90
-
-
-
-
-
2.881.171,06
2.960.724,78
3.177.166,36
3.866.891,86
4.888.990,49
14,13
2.885.510,91
2.965.580,06
3.181.983,23
3.870.175,56
4.896.118,71
14,13
13,90
Sumber: DPPKAD, Laporan Keuangan Kota Padang, beberapa tahun (diolah)
56
Untuk memahami kemampuan keuangan Kota Padang dapat dilakukan berdasarkan analisis rasio keuangan. Secara konsepsual ada 4 macam analisis rasio keuangan yang dapat digunakan, meliputi rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio leverage, dan rasio profitabilitas. 1. Rasio likuiditas, bertujuan untuk melihat kemampuan organisasi dalam melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo. Semakin tinggi rasio likuiditas berarti semakin tinggi kemampuan organisasi dalam melunasi hutangnya. Analisi rasio likuiditas dapat dilakukan berdasarkan rasio lancar, rasio quick, dan rasio kas. Ketiga rasio sama-sama bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam membayar hutang lancarnya pada saat jatuh tempo, tatapi kas rasio lebih menunjukkan kemampuan riil berdasarkan kas yang dimiliki. 2. Analisis solvabilitas, bertujuan untuk melihat kemampuan organisasi dalam melunasi seluruh hutangnya, baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Analisis solvabilitas ini secara tidak langsung juga dapat dilakukan melalui rasio leverage, dimana rasio leverage ini bertujuan untuk melihat sejauhmana organisasi menggunakan dana pinjaman (hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang) dalam menjalankan roda organisasinya. Analisis rasio solvabilitas dapat dihitung berdasarkan perbandingan total hutang dengan total aset, dan atau total hutang dengan modal. Kedua rasio ini sama-sama bertujuan untuk menilai kemampuan permerintah daerah dalam melunasi seluruh kewajibannya seandainya seluruh aset dan atau modal digunakan. 3. Analisis rasio profitabilitas, bertujuan menilai kemampuan menghasilkan laba. Karena organisasi pemerintah daerah tidak bertujuan laba maka rasio ini menjadi tidak relevan dilakukan. Karena rasio profitabilitas tidak relevan dilakukan pada organisasi pemerintahan, maka dalam pembahasan berikutnya, analisis rasio keuangan yang digunakan dalam menilai kemampuan keuangan Kota Padang hanya berdasarkan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas saja. Baik rasio lancar maupun rasio kas menunjukkan kemampuan yang sangat luar biasa. Rasio lancar mengalami peningkatan dari 3.085,07% pada tahun 2009 menjadi 42.925,05% pada tahun 2013. Sedangkan rasio quick meningkat dari 2.930,33% pada tahun 2009 menjadi 40.549,55% pada tahun 2013. Hal yang sama ditunjukankan oleh rasio kas; meningkat dari 2.474,78% pada tahun 2009 menjadi 22.964,77% pada tahun 2013. Ketiga rasio ini menunjukkan bahwa Kota Padang mempunyai kemampuan untuk melunasi hutang lancar puluhan kali lipat, dan atau jumlah hutang yang sangat kecil sekali. Namun dari sisi lain, jumlah kas yang sangat besar ini kurang baik dari fungsi pemerintah sebagai penggerak pembangunan. Pada masa datang, saldo kas pada akhir tahun hanya sebatas kebutuhan minimal bulanan pelaksanaan kegiatan administrasi rutin tahun berikut.
57
Kondisi jumlah hutang yang sangat kecil itu juga dapat dilihat berdasarkan rasio total hutang terhadap ekuitas dana dan atau total aset, yaitu berkisar dibawah 1% saja. Artinya, hutang yang dimiliki Kota Padang hanya kurang dari 1% dari jumlah aset atau ekuitas dananya. Dengan demikian keempat rasio keuangan ini menunjukkan kemampuan Pemerintah Kota Padang yang sangat baik dalam melunasi seluruh hutangnya. Tabel 3.9 berikut menyajikan rasio keuangan Kota Padang. Tabel 3.9
PERKEMBANGAN RASIO KEUANGAN PERTUMBUHAN RATA-RATA PER TAHUN PertumTahun (%) Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 buhan (%) 3.085,07 1.373,57 2.605,08 5.962,17 42.925,05 93,14 Rasio lancar (current ratio) 2.930,33 1.180,79 2.375,33 5.522,63 40.549,55 92,87 Rasio quick (quick ratio) 2.474,78 966,82 1.648,05 3.938,83 22.964,77 74,53 Kas Rasio 0,15 0,16 0,15 0,08 0,15 (0,81) Rasio total hutang terhadap total aset 0,15 0,16 0,15 0,08 0,15 (0,81) Rasio hutang terhadap modal
No 1 2 3 4 5
Sumber: DPPKAD, Laporan Keuangan Kota Padang, beberapa tahun (diolah)
3.3. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU Kebijakan pengelolaan keuangan di masa lalu diarahkan pada upaya meningkatkan PAD guna mengurangi ketergantungan Keuangan Daerah pada bantuan Pemerintah Pusat. Hal ini dapat terlihat dari data yang ditampilkan pada bagian kinerja keuangan masa lalu di atas, dimana dalam kurun waktu lima tahun terakhir, terjadi peningkatan proporsi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah Kota Padang, sedangkan di sisi lain terjadi penurunan proporsi pendapatan yang berasal dari dana perimbangan. Dari sisi belanja aparatur, selama kurun waktu tahun 2009 hingga tahun 2013, telah terjadi penurunan proporsi belanja aparatur. Pada tahun 2009 belanja aparatur memiliki proporsi sebesar 77,29% dari total pengeluaran pemerintah daerah, sedangkan pada tahun 2013 proporsi belanja ini menurun menjadi 71,89% dari total pengeluaran daerah. Walaupun dari sisi jumlah belanja aparatur terjadi peningkatan, namun penurunan proporsi tersebut menunjukkan bahwa alokasi pengeluaran pada kebutuhan non-aparatur di dalam APBD Kota Padang semakin lama semakin naik. Tabel 3.10 PROPORSI BELANJA PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR Total belanja untuk pemenuhan Total pengeluaran (Belanja No Uraian Prosentase kebutuhan aparatur (Rp.juta) + Pembiayaan Pengeluaran) 1 2 3 4 5
Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013
778.374,52 885.282,79 897.311,02 1.059.177,30 1.187.085,37
1.007.025,44 1.100.444,82 1.185.671,10 1.408.965,40 1.651.165,45
77,29 80,45 75,68 75,17 71,89
Sumber: DPPKAD, Laporan Keuangan Kota Padang, beberapa tahun (diolah)
58
Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa kebijakan Kota Padang dalam penyusunan anggaran menggunakan prinsip “anggaran berimbang”. Berdasarkan prinsip ini, maka SiLPA yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya diupayakan untuk dapat dibelanjakan pada tahun berikutnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan, dan meningkatkan daya saing daerah. Pada tahun terjadinya Gempa dan 1 tahun pasca Gempa 29 September 2009, Kota Padang membutuhkan perbaikan infrastuktur yang relatif besar sehingga terjadi defisit riil pada tahun 2009 dan tahun 2010, masing-masing Rp.49.749,47 juta dan Rp.60.425,08 juta. Defisit riil yang terjadi ini bermakna bahwa Kota Padang Harus mencari sumber pembiayaan yang lain untuk menutupi pengeluaran tersebut. Akan tetapi, pada tahun-tahun berikutnya Kota Padang tidak mampu menggunakan seluruh pendapatan yang dihasilkannya sehingga terjadi surplus riil anggaran. Pada tahun 2011 jumlah surplus riil anggaran yang dihasilkan sebesar Rp.50.401,13 juta, tahun 2012 menjadi Rp.67.022,72 juta, dan tahun 2013 menjadi Rp.63.576,73 juta. Tabel 3.11 No Uraian 1 2 3
PENDAPATAN BELANJA PENGELUARAN PEMBIAYAAN DEFISIT RIIL
DEFISIT RIIL ANGGARAN PertumTahun (Rp'juta) buhan (%) 2009 2010 2011 2012 2013 957.275,98 1.040.019,73 1.236.072,23 1.475.988,12 1.714.742,18 15,69 996.418,37 1.100.368,16 1.180.346,20 1.400.212,40 1.620.303,74 12,92 10.607,07 76,66 5.324,90 8.753,00 30.861,71 30,60 (49.749,47) (60.425,08) 50.401,13 67.022,72 63.576,73
Sumber: DPPKAD, Laporan Keuangan Kota Padang, beberapa tahun (diolah)
Di samping disebabkan karena adanya pelampauan realisasi pendapatan dibanding dengan anggaran yang ditetapkan, surplus riil yang terjadi pada tahun 2011-2013 juga disebabkan karena adanya penghematan belanja dan atau adanya kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena alasan tertentu, seperti kesulitan mendapatkan Aspal pada tahun 2012 sehingga banyak kegiatan pembangunan/rehab jalan tidak dapat dilaksanakan. Secara umum pelampauan pendapatan realisasi anggaran dihasilkan untuk sumber pendapatan dana perimbangan. Sedangkan PAD dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, realisasinya lebih rendah dari yang dianggarkan kecuali pada 1 tahun terakhir. Oleh sebab itu, pada masa datang dibutuhkan kebijakan yang lebih baik agar pendapatan-pendapatan yang dianggarkan khususnya dari sumber PAD melebihi dari anggaran yang telah ditetapkan, antara lain melalui analisis potensi pajak daerah dan retribusi daerah. Tabel berikut memperlihatkan perkembangan realiasi sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2009-2013.
59
Tabel 3.12 REALISASI SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN No. Uraian
Tahun (Rp.juta) 2009
2010
1 Jumlah SiLPA
2011
107.348,30
46.923,21
2 Pelampauan penerimaan PAD 3 Pelampauan penerimaan dana perimbangan
(19.909,86)
(4.234,98) (15.060,43)
25.594,53
24.888,09
2012
2013
97.324,34 164.307,32 227.884,05 10.192,69
1.823,03
(17,86)
27.263,50
(6.586,53)
4 Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah 48.085,25 (14.596,47) (39.292,28) (5.156,34) (24.386,48) 5 Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya 53.578,37 40.866,57 141.484,36 140.377,13 258.874,92 Sumber: DPPKAD, Laporan Keuangan Kota Padang, beberapa tahun (diolah)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 73/PMK.02/2006 tentang Peta Kapasitas Fiskal Dalam Rangka Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepada Daerah Dalam Bentuk Hibah, serta dipertegas oleh Permendagri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggung-jawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional, menjelaskan bahwa penentuan kemampuan keuangan daerah dihitung dari selisih antara Pendapatan Umum Daerah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD). Pendapatan umum daerah terdiri atas pendapatan asli daerah ditambah dana bagi hasil dan dana alokasi umum, sedangkan belanja PNSD terdiri atas gaji dan tunjangan PNSD yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras, dan tunjangan pajak penghasilan (PPh Pasal 21). Dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2007 selanjutnya dijelaskan bahwa pengelompokan kemampuan keuangan daerah untuk kabupaten/kota, diatur sebagai berikut: a. Di atas Rp. 400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah tinggi; b. Antara Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar) sampai dengan Rp. 400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah sedang; dan c. Di bawah Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah rendah Jika dihitung berdasarkan data realisasi, maka hasil perhitungan kemampuan keuangan daerah Kota Padang menunjukkan peningkatan dari kategori sedang menjadi tinggi. Jika pada tahun 2009 jumlah kemampuan keuangan daerah Kota Padang baru berjumlah Rp.279.961,54juta, maka pada tahun 2013 meningkat menjadi Rp.536.827,15 juta.
60
Tabel 3.13 KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH (Rp.Juta) Thn 2009 Thn 2010 Thn 2011 Thn 2012
Uraian PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah 113.254,71 DAU 628.472,62 Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak 58.882,84
116.691,28 632.117,46 65.411,50
149.874,80 711.416,06 63.302,31
189.450,84 238.871,89 871.875,67 1.003.116,09 122.817,88 57.718,07
BELANJA Belanja Gaji dan Tunjangan
520.648,63
572.430,66
637.909,65
680.678,94
762.878,90
279.961,54
241.789,57
286.683,51
503.465,45
536.827,15
Selisih
Thn 2013
Gempa yang terjadi pada tanggal 29 September 2009 telah merusak dan atau bahkan sampai meruntuhkan beberapa bangunan milik Kota Padang. Akibatnya sejak tahun 2010 sampai 2012 beberapa SKPD Kota Padang terpaksa menyewa bangunan agar pelayanan kepada masayarakat tetap dapat diberikan. Kontrak sewa menyewa baik untuk bangunan maupun untuk beberapa jenis peralatan lain yang dibutuhkan dilakukan dengan perjanjian tahunan “bukan perjanjian sewa menyewa jangka panjang”. Sesuai dengan kebijakan pemerintah yang memindahkan pusat pemerintahan Kota Padang ke Air Pacah, maka sejak tahun 2013 roda pemerintahan Kota Padang digerakkan melalui Gedung Baru di Air Pacah. Beberapa SKPD masih menggunakan bangunan lama yang masih dalam kondisi layak huni, dan beberapa SKPD lainnya memberikan pelayanan dengan mamanfaatkan gedung baru. Oleh sebab itu, Kota Padang saat ini tidak memiliki kontrak sewa menyewa jangka pajang baik untuk bangunan maupun peralatan lainnya. Dalam rangka pengembangan kapasitas sumber daya manusia, Kota Padang selalu memberikan Beasiswa kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kota Padang. Namun pada tahun 2012 jumlah beasiswa yang diberikan berkurang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini antara lain disebabkan kebijakan pengembangan kapasitas SDM daerah lebih banyak memanfaatkan Beasiswa dari sumber-sumber lain yang saat ini memang banyak ditawarkan. Pada saat ini tidak ada lagi kewajiban beasiswa yang harus dibayarkan Kota Padang. Demikian juga terhadap pembayaran bunga, bagi hasil pajak dan bukan pajak, serta belum merencanakan pembentukan dana cadangan atau penerimaan pembiayaan lainnya. Oleh sebab itu, pengeluaran periodik, wajib, dan mengikat serta perioritas utama Kota Padang hanya terbatas untuk belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH, Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis, dan Belanja Jasa Kantor. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, jumlah belanja dan pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta perioritas utama mengalami peningkatan dari Rp.581.374,94 juta pada tahun 2009 dan meningkat menjadi Rp.1.101.395,88 juta pada tahun 2013.
61
Tabel 3.14
No. A 1 2 3 4 B 1 2 3 4 5 C 1 2
PENGELUARAN PERIODIK, WAJIB DAN MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA PertumTahun (Rp'juta) Uraian buhan (%) 2009 2010 2011 2012 2013*/ Belanja Tidak Langsung Belanja Gaji dan Tunjangan 520.648,63 572.430,66 637.909,65 680.678,94 742.253,11 9,05 Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD 5.118,81 5.262,07 5.307,71 5.552,48 5.703,64 2,72 serta Operasional KDH/WKDH Belanja Bunga 0 0 0 0 0 0 Belanja bagi hasil 0 0 0 0 0 0 Belanja Langsung Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan 42.307,58 79.415,92 97.380,45 170.972,07 250.861,48 46,73 tenaga medis. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 9.403,00 5.738,83 10.695,09 750,03 271,15 (63,85) Belanja Jasa Kantor ( khusus tagihan bulanan kantor 3.895,93 18.023,23 38.672,49 57.351,33 102.305,51 78,38 seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya) Belanja sewa gedung kantor (yang telah ada kontrak 0 0 0 0 0 0 jangka panjangnya) Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor 0 0 0 0 0 0 (yang telah ada kontrak jangka panjangnya) 0 PembiayaanPengeluaran Pembentukan Dana Cadangan 0 0 0 0 0 0 Pembayaranpokokutang 0 0 0 0 0 0 15,94 TOTAL 581.373,94 680.870,72 789.965,39 915.304,85 1.101.394,88
Sumber: DPPKAD, Laporan Keuangan Kota Padang, beberapa tahun (diolah)
Berdasarkan hasil perhitungan ini dapat pula dihitung kapasitas riil kamampuan keuangan daerah, yaitu dari selisih total penerimaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta perioritas utama. Hasil perhitungan menujukkan bahwa pada tahun 2009 jumlah kapasitas riil kamampuan keuangan daerah Kota Padang berjumlah Rp.483.250,33 juta dan meningkat menjadi Rp.841.231,35 juta pada tahun 2013. Tabel 3.15 berikut menunjukkan hasil perhitungan kapasitas riil keuangan daerah Kota Padang tahun 2009-tahun 2013. Tabel 3.15
No. Uraian
KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK MENDANAI PEMBANGUNAN DAERAH Tahun (Rp.juta)
1. Pendapatan
2009
2.010
2.011
2.012
2.013
957.275,98 1.040.019,73 1.236.072,23 1.475.988,12 1.714.742,18
2. Pencairan dana cadangan (sesuai Perda) 3. Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran Total penerimaan Dikurangi: Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang 4. Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah
107.348,30
46.923,21
97.324,34
164.307,32
227.884,05
1.064.624,27 1.086.942,95 1.333.396,57 1.640.295,44 1.942.626,23
581.373,94
680.870,72
789.965,39
915.304,85 1.101.394,88
483.250,33
406.072,23
543.431,18
724.990,59
841.231,35
Sumber: DPPKAD, Laporan Keuangan Kota Padang, beberapa tahun (diolah) Catatan */ hasil proyeksikan tahun sebelumnya
62
3.4. RENCANA KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN A. Pendapatan Dalam memproyeksikan pendapatan Kota Padang tahun 2015 sampai tahun 2019 digunakan beberapa asumsi. Asumsi pertama adalah penetapan anggaran pendapatan Kota Padang tahun 2014 telah melalui analisis oleh eksekutif dan legislatif. Oleh sebab itu, anggaran pendapatan tahun 2014 dapat dijadikan tolak ukur atau standar dalam menentukan metode statistik yang sebaiknya dipakai dan atau tahun dasar yang digunakan dalam menghitung proyeksi pendapatan. Secara umum, berbagai metode statistik dapat digunakan dalam memproyeksikan pendapatan. Metode mana yang lebih tepat dan akan dipilih, tergantung kepada trend dan atau konjungtur data-data keuangan masa lalu yang akan digunakan sebagai dasar proyeksi. Setelah dilakukan proses trial and error maka alternatif yang paling baik adalah berdasarkan tingkat pertumbuhan rata-rata. Akan tetapi, karena pada tanggal 30 September 2009 telah terjadi Gempa Besar di Kota Padang dan berdampak terhadap penerimaan pendapatan Kota Padang, maka tahun dasar yang digunakan akan ditentukan kedekatan hasil proyeksi pada tahun 2014 dengan anggaran pendapatan yang sudah disepakati oleh DPRD untuk APBD 2014. Pertimbangan lain yang digunakan dalam memproyeksikan pendapatan tersebut adalah perubahan peraturan yang berlaku dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah. Khususnya, untuk Pajak Bumi dan Bangunan yang tadinya dikelompokkan sebagai penerimaan Bagi Hasil Pajak maka pada tahun 2015 dan seterusnya akan menjadi bagian dari Pajak Daerah. Di samping itu, adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat dalam penentuan dasar alokasi Dana Alokasi Khusus dan kebijakan pusat lainnya pada tahun 2014, maka perlu dilakukan penyesuaian dasar proyeksi Pendapatan Dana Transfer. Secara keseluruhan tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2009-tahun 2013. Akan tetapi karena adanya perubahan peraturan dan kebijakan maka untuk beberapa jenis penerimaan pendapatan Kota Padang akan digunakan tahun dasar yang berbeda sesuai kondisi dan prediksi untuk tahun 2014. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan tingkat pertumbuhan rata-rata sebagaimana dijelaskan di atas dapat dilihat sebagai berikut:
63
Tabel 3.16 No. Uraian
PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2014 - 2019 Tahun (Rp.juta) 2014 2015 2016 2017
A PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah Jumlah Pendapatan Asli Daerah B PENDAPATAN TRANSFER 1. TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Sub Jumlah 2. TRANSFER PEMERINTAH PUSAT3. TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI Jumlah Pendapatan Transfer C LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Bantuan Keuangan Pendapatan Lainnya Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah JUMLAH PENDAPATAN
2018
2019
179.947,71 62.538,99
226.293,90 60.037,43
257.421,45 72.930,66
292.830,71 88.592,75
333.110,65 107.618,32
378.931,24 130.729,69
9.713,59 55.807,68 308.007,97
11.211,62 98.517,96 396.060,90
12.940,67 127.611,47 470.904,25
14.936,38 165.296,63 561.656,47
17.239,87 214.110,67 672.079,50
19.898,60 277.340,06 806.899,59
65.634,91 1.060.234,17 76.839,71 1.202.708,79
71.335,22 1.072.894,05 42.132,90 1.186.362,16
73.963,84 1.166.172,14 48.803,46 1.288.939,44
76.689,31 1.267.559,90 56.530,11 1.400.779,32
79.515,21 1.377.762,38 65.480,07 1.522.757,66
82.445,25 1.497.545,92 75.847,00 1.655.838,17
325.734,30 77.236,74
358.245,88
452.396,52
571.290,91
721.431,94
911.031,56
77.236,74
86.780,66
97.503,90
109.552,18
123.089,23
1.605.679,82
1.621.844,78
1.828.116,62
2.069.574,13
2.353.741,78
2.689.958,96
8.827,90 13.339,97
32.045,27
32.045,27 9.604,78
32.045,27 11.525,73
32.045,27 13.830,88
32.045,27 16.597,05
22.167,87
32.045,27
41.650,04
43.571,00
45.876,15
48.642,32
1.935.855,66
2.049.950,95
2.340.670,91
2.674.801,60
3.071.697,43
3.545.500,87
64
Karena dalam memproyeksikan pendapatan daerah tersebut di atas digunakan data-data masa lalu, berarti asumsi yang digunakan bahwa peningkatan pendapatan tersebut dihasilkan sesuai dengan kebijakan rutin masa lalu. Dengan kata lain, proyeksi pendapatan Kota Padang tahun 2014-2019 pada tabel 3.16 belum mempertimbangkan penambahan pendapatan sebagai hasil kebijakan Kepala Daerah baru yang diperkirakan sudah dapat diperoleh mulai dari tahun 2015, antara lain berasal dari: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pembenahan sistem perpakiran Pasar Raya dan Jalan Permindo Operasionalisasi pasar raya dan pasar lainnya Peningkatan NJOP dan Potensi Riil Pajak dan Retribusi Daerah Pembangunan Cabel Car Pengembangan PT Semen Padang dan pendirian usaha baru lainnya Lapau Panjang Purus
Untuk mencapai proyeksi diatas, beberapa strategi dan kebijakan yang akan mendorong peningkatan pendapatan asli daerah, antara lain adalah: 1. Kebijakan peningkatan pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah, terutama pada sumber BPHTB dan PBB. 2. Analisis Potensi Riil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 3. Peningkatan hasil pengelolaan kekayaan daerah melalui pengelolaan sumber daya daerah secara lebih profesional dan marketable. 4. Intensifikasi pendapatan melalui penyesuaian tarif pajak dan retribusi 5. Penyempurnaan sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah. Di samping itu, pada masa datang juga perlu diupayakan untuk mendapatkan dana bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan pusat. Demikian juga dengan sumber-sumber pendanaan dari masyarakat. Kedua kebijakan terakhir ini sangat ditentukan oleh kreativitas dalam masing-masing kepala SKPD untuk mengupayakan secara maksimal. Proyeksi pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta perioritas utama dilakukan berdasarkan tingkat pertumbuhan data realisasi 4 tahun terakhir, yaitu tahun 2010-2013. Namun karena pertumbuhan pendapatan perimbangan lebih rendah dibandingkan dengan belanja wajib dan mengikat dan untuk mempertahankan proporsi belanja langsung, maka Kota Padang telah berkomitmen untuk mengurangi laju pertumbuhan belanja wajib dan mengikat ini, antara lain dengan membuat kebijakan meminimalkan penambahan pegawai baik melalui pegawai baru maupun pegawai pindahan. Berdasarkan kebijakan tersebut, maka tingkat pertumbuhan belanja pengeluaran wajib dan mengikat serta perioritas utama dari tahun 2014 sampai tahun 2019 dihitung 1,5% lebih rendah daripada tingkat pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Di samping kebijakan minimalisasi pertambahan pegawai sebagaimana dijelaskan diatas, maka kebijakan belanja yang akan dilakukan dimasa akan datang antara lain adalah:
65
1. Kebijakan Belanja sesuai dengan prioritas; mulai dari belanja wajib dan mengikat, belanja administrasi rutin, belanja program unggulan, dan perioritas lainnnya. 2. Melakukan efesiensi anggaran terhadap jenis belanja/pengeluaran yang terkesan boros, seperti belanja honor, perjalanan dinas, dan belanja barang dan jasa, serta dianggarkan secara selektif. 3. Belanja langsung diprioritaskan untuk membiayai belanja modal yang dapat memberikan multiflier effect dalam pertumbuhan ekonomi khususnya yang berkaitan dengan pelayanan dasar. 4. Peningkatan peran Bappeda dalam sinkronisasi belanja antar SKPD untuk meningkatkan efektivitas sesuai dengan target kinerja. Prinsip pengelolaan keuangan daerah adalah mencapai keseimbangan antara pendapatan dan belanja sehingga kemungkinan defisit anggaran ditiadakan. Namun jika pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit anggaran berjalan, arah pengelolaan pembiayaan harus berdasarkan prinsip kemampuan dan kesinambungan fiskal daerah. Sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit anggaran dapat diperoleh dari SILPA ataupun pinjaman daerah dan dengan sebisa mungkin menghindari penjualan aset daerah yang dipisahkan. Apabila terjadi pinjaman daerah, maka besaran pinjaman daerah haruslah pada kemampuan pengembalian pinjaman oleh daerah. Dalam pengelolaan pembiayaan dan perumusan proyeksi pembiayaan daerah selama kurun waktu lima tahun ke depan, asumsi dan metode proyeksi yang digunakan adalah linear dengan asumsi dan metode yang digunakan pada pendapatan dan belanja daerah. Dalam pengelolaan pembiayaan, tidak dimungkinkan untuk melakukan penerimaan pembiayaan melalui SILPA dikarenakan proyeksi penerimaan dan belanja daerah menunjukkan kebutuhan pada belanja selalu lebih besar dari penerimaan, sehingga pendapatan pembiayaan diutamakan diperoleh dari laba investasi jangka pendek dan jangka panjang, hasil investasi aset, pembayaran piutang daerah, maupun penerimaan-penerimaan lainnya yang dimungkinkan untuk diperoleh. Sedangkan pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk melakukan pembiayaan pada investasi jangka pendek dan jangka panjang, investasi pada aset tetap, alokasi dana cadangan daerah, serta pembayaran utang dan defisit daerah. Berdasarkan perhitungan SiLPA tahun 2013 dan hasil proyeksi pendapatan daerah dari tahun 2014 sampai tahun 2019 serta proyeksi pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta perioritas utama dapat diketahui proyeksi kapasitas riil keuangan daerah tahun 2014-tahun 2019. Tabel 3.17 berikut memperlihatkan hasil perhitungan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah tahun 2014-tahun 2019.
66
Tabel 3.17 PROYEKSI KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK MENDANAI PEMBANGUNAN DAERAH No. Uraian 1. Pendapatan
Tahun (Rp, Juta)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1.935.855,66
2.049.950,95
2.340.670,91
2.674.801,60
3.071.697,43
3.545.500,87
227.884,05 2.163.739,71
2.049.950,95
2.340.670,91
2.674.801,60
3.071.697,43
3.545.500,87
1.261.436,94
1.442.660,64
1.649.919,74
1.886.954,61
2.158.042,98
788.514,01
898.010,27
1.024.881,86
1.184.742,81
1.387.457,89
2. Pencairan dana cadangan (sesuai Perda) 3. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Total penerimaan
Dikurangi: Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang 4. Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama 1.197.190,34 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan 966.549,37 Daerah
67
BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
Analisis isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting dalam dokumen RPJMD karena menjadi dasar kebijakan pembangunan jangka menengah. Isu-isu strategis pada dasarnya menyangkut dengan kondisi dan aspek yang sangat penting dan strategis serta menentukan arah pembangunan Kota Padang 5 (lima) tahun kedepan. Karena isu-isu tersebut merupakan kondisi yang mendasar dan menentukan pencapaian tujuan pembangunan, oleh karena itu penyajian analisis ini menjelaskan butir-butir masalah pokok pembangunan dan isu-isu strategis.
4.1. PERMASALAHAN POKOK PEMBANGUNAN Sebelum mengungkapkan masalah isu strategis perlu ditentukan masalah pokok yang akan menjadi dasar penetapan isu strategis. Kriteria yang digunakan untuk menentukan permasalahan pokok Kota Padang berdasarkan kepada (1) Cakupan masalah yang luas, (2) Permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa yang datang dan berdampak negatif, (3) Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas berbagai pihak. Untuk itu dikelompokkan kedalam beberapa masalah yaitu; 4.1.1. Masalah Sosial-Budaya Masalah mendasar yang memerlukan penanganan segera dikelompok sosial budaya antara lain; telah menurunnya nilai-nilai karakter pada anak didik pada akhir-akhir ini seperti munculnya tawuran, tidak peduli terhadap semua persoalan sosial, kurang menghargai orang lain. Anak Minang kehilangan budaya untuk memahami “jalan nan ampek” (jalan mandaki, jalan manurun, jalan mandata dan jalan malereng) bagi anak-anak muda sekarang. Sehingga kurang peduli terhadap sikap, etika dan sopan santun. Hal ini dimungkinkan karena pengaruh keterbukaan informasi publik, kemajuan teknologi dan lingkungan yang kurang mendidik. Kebanyakan para siswa memanfaatkan waktu kosong dengan hura-hura dan bersendagurau, sehingga diduga mengarah semakin maraknya terjadi kekerasan seks pada anak dibawah umur. Masih rendahnya pemahaman nilai-nilai agama, untuk menyelamatkan anak bangsa sudah waktunya dijadikan isu strategis untuk diberikan pendidikan seks pada anak didik sebagai perlindungan generasi mendatang. Belum memadai permasalahan pemberdayaan perempuan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik. Permasalahan olah raga yaitu sarana olah raga dilingkungan tempat tinggal warga kurang mendapat dukungan dari pemerintah. Kurang perhatian kepada para
68
atlit yang berpotensi dibidang olah raga terhadap jaminan karir, keamanan, dan jaminan pekerjaan serta masa depannya. Kurang terkelola sarana seni dan budaya dengan manajemen yang baik, seharusnya mendatangkan pendapatan kota. Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi Minangkabau, kehidupan seni, bahasa dan sastra, yang masih lekat dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat dalam menghadapi arus globalisasi serta kearifan budaya lokal sebagai basis ketahanan budaya untuk menjaga keberlanjutan dinamika dan berkembangan zaman sekaligus untuk menyaring masuknya budaya-budaya asing yang kurang sesuai dengan tatanan, tuntunan dan tontonan budaya lokal. Kurang berkembang event seni tradisional yang bernuansa islami yang berbudaya Minang dan masih rendahnya implementasi ABS-SBK. 4.1.2. Masalah Pendidikan Masalah mendasar yang memerlukan penanganan segera tentang pendidikan antara lain; Masih ada penduduk miskin Kota Padang yang belum mampu membiayai pendidikan anaknya untuk menempuh pendidikan lanjutan ke pendidikan menengah maupun perguruan tinggi. Hal ini disebabkan karena yang diberikan beasiswa maupun bantuan pendidikan baru pada anak-anak yang berprestasi, sementara yang belum berprestasi tidak mendapatkan bantuan. Dari hasil observasi pengakuan masyarakat pinggiran, mereka tidak tahu dan tidak mengerti bahwa sebenarnya anak-anak mereka bisa sekolah dengan dana pemerintah. Tentunya RT dan RW serta perangkat kelurahan harus mempunyai data tentang hal tersebut; Kurang terukur sekolah-sekolah dalam menjalankan kegiatan keagamaan, pesentren, seni dan budaya untuk meningkatkan kualitas lulusan. Seperti pesantren Ramadhan telah berjalan selama ini, tentu perlu pembenahan kurikulum untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target dicapai kinerja. Isu strategis tentang MEA (Masyarakat Ekonomi Asia) yang akan dilaksanakan tahun 2015 menjadi tantangan bagi masyarakat dan warga kota untuk meningkatkan pengetahuan terutama bahasa asing. Isu strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terampil dan kreatif serta inovatif yang berdaya saing globalisasi. Masalah pendidikan lainnya adalah prasarana dan sarana pendidikan yang masih kurang memadai, sumber daya manusia yang berkaitan dengan input pendidikan yang rendah dari penduduknya, dan tenaga pendidik yang belum mampu berdaya saing. Angka capaian APS (Angka Partisipasi Sekolah) baik pada level pendidikan dasar maupun menengah yang baru mulai meningkat. Peningkatan tersebut dapat dilihat capain APK (Angka Pertisipasi Kasar) dan APM (Angka Partisipasi Murni) yang perllu ditingkatkan. Bagaimana memperkecil Angka Putus Sekolah dan meningkatkan Angka Melanjutkan antar Jenjang Pendidikan (SD, SLTP, SLTA dan PT). Sasaran strategis wajib belajar 12 tahun, Perimbangan Sekolah Negeri-Swasta, dimana sekolah negeri harus lebih banyak dari sekolah swasta untuk
69
menegaskan peran dan tanggung jawab pemerintah. Orientasi kepada mutu (mengacu kepada standar yang dijaga dan ditingkatkan agar tidak berkurang karena adanya penambahan kapasitas). Perimbangan SMA–SMK, pemerataan distribusi, penentuan tahapan pencapaian target APK di tingkat nasional maupun provinsi dan Kota Padang. Untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan SDM yang beriman, kreatif dan berdaya saing global. Rasio guru dengan murid berdasarkan data tahun 2012 sudah mencapat standar, akan tetapi penyebaran per bidang studi yang diajarkan tidak merata. Melaksanakan Wajib belajar 12 tahun dengan baik. Kompetensi tenaga pendidik mengoperasionalkan pemanfaatan IT oleh guru masih rendah. Perbedaan pelayanan melalui pembentukan “cluster” sekolah-sekolah menengah, sehingga membentuk persepsi orang tua mengenai mutu pendidikan. Apalagi pergerakan anak bersekolah yang lintas wilayah, sehingga beban pelayanan pendidikan tidak seimbang. Sekolah pinggiran kurang memadai fasilitas sarana penunjang pendidikan seperti perpustakaan dan laboratorium. 4.1.3. Masalah Kesehatan Permasalahan mendasar tentang kesehatan yang memerlukan penanganan segera mencakup antara lain; kurang memadai fasilitas sarana dan prasarana kesehatan dasar, tenaga kesehatan dan jaminan pembiayaan kesehatan. Pelayanan di bidang kesehatan masih rendah, belum ada pelayanan yang benar-benar gratis diberikan pada masyarakat baik di puskesmas maupun di RSUD bagi warga penduduk miskin Kota Padang. Selanjutnya kesadaran masyarakat untuk persalinan oleh tenaga medis kesehatan belum optimal yang menyebabkan target penurunan jumlah Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan belum tercapai. Tingginya pengguna narkoba, HVS/Aids dan sekarang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sudah berjalan walaupun belum maksimal. Belum ada pelayanan yang benar-benar gratis diberikan puskesmas dan RSUD bagi warga Kota Padang yang miskin, karena masih ditemui pelayanan kesehatan pada puskesmas dan RSUD yang dibebankan kepada masyarakat. Belum optimalnya sinergitas pelayanan kesehatan antara pemerintah dengan swasta dalam penyediaan sarana dan prasarana kesehatan. Isu strategis bidang kesehatan berkaitan dengan derajat kesehatan masyarakat, jangkauan dan biaya pelayanan kesehatan akan menjadi harapan bagi masyarakat mencapai Padang Sehat. 4.1.4. Masalah Ekonomi Masalah di kelompok ekonomi yang mendasar memerlukan penanganan segera mencakup antara lain; Permasalahan tenaga kerja yaitu tingkat pengangguran terbuka cukup tinggi akibat lapangan kerja yang sangat terbatas dan keterbatasan keterampilan dan kecakapan serta lemahnya daya saing tenaga kerja. Arah pembinaan masyarakat untuk pengembangan ekonomi kreatif, Koperasi dan UKM kurang memadai bagi petani dan nelayan, masyarakat PKL boleh dikatakan
70
kurang mendapat pembinaan yang serius sampai mereka menjadi wirausahawan. Dukungan infrastruktur, pemberian insentif dan kemudahan investasi belum efektif untuk menarik investor, serta belum optimalnya kualitas kelembagaan yang membidangi. Sektor informal pedagang kaki lima di Kota Padang kurang terkendali sehingga membuat kota yang semrawut. Permasalahan pasar tradisional, PKL terdesak oleh keberadaan pasar modern, karena semakin banyaknya ijin yang diberikan kepada swasta untuk membangun hypermarket, supermarket dan toserba yang mengakibatkan menurunnya daya saing pasar tradisional. Belum optimalnya pengembangan sistem pembiayaan dengan kemitraan pemerintah dan swasta. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan arah pengembangan ekonomi kreatif, UMKM, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat petani dan masyarakat nelayan. Masyarakat Padang terkenal mempunyai jiwa dan semangat wirausaha (entrepreneurship) dan ulet. Kondisi tersebut ditandai dengan banyaknya anggota masyarakat yang bergerak dan sukses dalam bidang perdagangan, industri dan jasa walaupun umumnya masih dalam skala kecil dan menengah (UKM). Isu strategis bisa dilakukan membina dan mencetak wirausahawan baru yang handal yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Semangat kewirausahaan ini merupakan modal dasar yang sangat penting dan perlu terus dikembangkan untuk mendorong kegiatan ekonomi Kota Padang sesuai dengan potensi yang dimiliki, disamping untuk menekan tingkat pengangguran serta mencarikan solusi lapangan kerja baru bagi warga kota. 4.1.5. Masalah Infrastruktur dan Tata Ruang Masalah di kelompok infrastruktur dan tata ruang yang mendasar memerlukan penanganan segera mencakup antara lain; kondisi drainase dan riol kurang berfungsi, telah menimbulkan dampak negatif menyebabkan mudahnya menjadi banjir Kota Padang. Apabila hujan turun, di beberapa titik wilayah telah terjadi banjir. Hal ini disebabkan karena saluran air ditutupi sampah. Sampah masih belum dapat tertangani secara optimal. Trotoar telah beralih fungsi untuk lokasi berjualan bagi PKL. Masih ada ditemui wilayah kumuh (slum area), rumah tidak layak huni serta lingkungan yang kurang sehat. Masih ada wilayah yang belum diaspal dan jalan lingkungan yang masih jalan tanah. Kota Padang belum punya terminal angkutan kota dan terminal bus yang representatif untuk pelayanan publik serta penataan sistem transportasi kota masih kurang baik. Tingkat kemacetan di beberapa titik, akibat pertumbuhan sepeda motor dan mobil tidak sebanding dengan pertambahan jalan. Prasarana jalan yang kurang mendukung pergerakan penduduk, karena kapasitas (jalan sempit) yang semakin terbatas dan kondisi jalan yang kurang mendukung. Moda transportasi massal Trans Padang telah berjalan, akan tetapi tidak mencukupi banyak dikeluhkan warga kota. Sehingga perlu penambahan moda transportasi massal.
71
Pasca gempa, kawasan pasar raya belum terbangun optimal, maka perlu segera dilakukan pembangunan Pasar Inpres, Fase, dan pembenahan PKL. PKL yang berada di pasar raya sudah menjadi masalah besar, maka perlu segera ditata dan dicarikan penempatan lokasinya yang tepat. Ruang terbuka hijau belum memenuhi standarisasi; Rasio bangunan ber-IMB masih belum maksimal. Investor kurang berminat melakukan investasi di Sumatera Barat terkait isu tanah ulayat. Banyak lahan yang belum bersertifikat dan potensi menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Perencanaan pembangunan yang dilakukan telah mengacu kepada RTRW, namun perlu pengawasan dan pengendalian 4.1.6. Masalah Rawan Bencana Permasalahan dan sekaligus ancaman serius yang dialami oleh Kota Padang adalah sangat rawan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor, dan banjir. Jalan evakuasi tsunami masih sempit dan belum tuntas. Bencana alam ini sudah sering terjadi dan isu gempa mega trust yang diprediksi para ahli membawa pengaruh terhadap kehidupan masyarakat Kota Padang. Strategi kebijakan mengurangi resiko bencana, peningkatan efektivitas penanganan darurat bencana, optimalisasi pemulihan dampak bencana terus dilakukan. Sasaran dari strategi ini pada upaya-upaya khusus untuk bencana yang telah dipetakan demi pengurangan dampak bencana secara terstruktur, terukur dan menyeluruh dalam kewenangan pemerintah Kota Padang. 4.1.7. Masalah Perdagangan Permasalahan dan tantangan yang dialami Kota Padang sebagai ibukota Provinsi Sumatera Barat dalam bidang perdagangan adalah: a. Sarana dan prasarana yang tidak memadai; b. Kualitas dan kuantitas persaingan pasar modern dan retail, dan sebaginya. Jika dilihat sejarah Kota Padang tempo dulu sebagai gerbang pintu masuk perdagangan Sumatera Bagian Tengah, hal itu disebabkan berfungsinya pelabuhan Teluk Bayur dan Bandara Tabing serta hidupnya alat transportasi kereta api. Saat ini faktor-faktor pendukung aktifitas perdagangan tersebut tidak lagi berfungsi optimal. Akan tetapi peluang yang cukup tinggi untuk mengembangkan kota Padang sebagai kota perdagangan telah diapungkan dalam visi misi walikota terpilih. Hal ini dimungkinkan Kota Padang sebagai kota perdagangan karena sudah banyak yang mendukung terutama infrastruktur dan komoditi sebagai barometernya. Masalah lain yang harus diwaspadai adalah pergeseran perdagangan sudah bergerak ke Kota Bukittinggi, akan tetapi hal itu belum didukung dengan infrastruktur yang memadai sehingga mengakibatkan kemacetan. Untuk mendukung Padang sebagai kota perdagangan dengan melengkapi segala fasilitas yang berkaitan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).
72
4.1.8. Masalah Pariwisata Sektor pariwisata yang ada di wilayah Kota Padang memiliki potensi yang cukup baik berupa wisata alam, bahari, kuliner, wisata sejarah dan budaya. Masalah kepariwisataan yang ada disebabkan oleh banyak faktor. belum dikelola secara maksimal, baik wisata alam, wisata sejarah dan budaya maupun wisata bahari. Bagaimana membuat sektor parawisata kota Padang menjadi objek yang menyenangkan dan berkesan bagi pengunjung. Masalah sekarang pada objek-objek wisata yang ada belum lengkap sarana dan prasana pendukungnya dan belum terkelola dengan baik. Sarana dan parasarana tersebut menyangkut fasilitas mushalla, kamar mandi, WC, tempat parkir dan fasilitas pendukung lainnya. Seperti objek wisata pantai Muaro Padang belum terkelola dengan baik padahal merupakan even yang bisa dijual kepada publik. Sektor Pariwisata tentang pengembangan destinasi pariwisata dan peningkatan kuantitas kunjungan wisatawan, maka kualitas dan kuantitas sarana prasarana pariwisata perlu dilengkapi. 4.1.9. Masalah Pemerintahan Di bidang pemerintahan ada beberapa permasalahan mendasar yang memerlukan penanganan segera mencakup antara lain; belum merata akses layanan dan perlindungan hukum bagi semua masyarakat serta penegakan supremasi hukum masih lemah. Kapasitas aparatur pemerintah belum optimal berdasarkan tingkat kompetensi, kemampuan teknis dan mekanisme birokrasi dalam manajemen pembangunan dan pengelolaan keuangan pemerintah Kota Padang. Belum optimal kerjasama, kemitraan dan jejaring kerja antara masyarakat sipil, DPRD, partai politik dan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan daerah serta dalam kapasitas penguatan kelembagaan, pengembangan, dan peningkatan kualitas pelayanan. Disamping itu juga belum optimal kualitas dan kuantitas jaringan kerjasama dengan daerah lain, swasta baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kelurahan dan kecamatan belum berperan optimal dalam pelayanan dan pelaksanaan pembangunan skala lingkungan atau di tingkat masyarakat. Masih rendahnya dana operasional kecamatan dan kelurahan, serta RW dan RT untuk menjalankan aktivitasnya. Seharusnya ada jaminan dari pemerintah kota untuk memberikan tunjangan daerah bagi pegawai dan karyawannya selama kepemimpinan Walikota terpilih. Urusan Pemerintahan Umum tentang pelayanan publik, optimalisasi PAD dan Aset Daerah, rasio kemandirian daerah, penyehatan BUMD merupakan isu strategis yang dapat meningkatkan penerimaan daeah. Permasalahan ketenagakerjaan disebabkan karena pertambahan jumlah angkatan kerja baru tidak diiringi dengan penciptaan lapangan pekerjaan. Akibatnya lapangan pekerjaan yang terbatas (PNS) harus diperebutkan oleh warga Kota Padang dengan warga daerah lain, dan rendahnya minat generasi muda untuk menjadi entreperneurship.
73
4.2. ISU-ISU STRATEGIS Isu strategis dari dinamika internasional, nasional dan regional yang mempengaruhi Kota Padang. Untuk menghadapi MEA sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional dengan elemen aliran arus bebas barang, arus bebas jasa, arus bebas investasi, arus bebas tenaga kerja terdidik dan arus bebas aliran modal. Maka masyarakat Kota Padang harus memperhitungkan dampak negatif arus modal yang lebih bebas, meningkatkan daya saing SDM, karena daya saing SDM Kota Padang masih rendah, jumlah tenaga kerja terampil relatif sedikit, sebagian besar SDM berpendidikan rendah dan sulit untuk mendapatkan pekerjaan formal. Dalam rangka penyelarasan pelaksanaan pembangunan antar daerah dalam Provinsi Sumatera Barat, maka perencanaan pembangunan Kota Padang meninjau kebijakan pembangunan daerah sekitarnya melalui dokumen RPJMD masing-masing Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Padang Pariaman dan kota Pariaman. Tabel 4.1 Hubungan Pembangunan Kota Padang dengan Daerah Tetangga Kabupaten Pessel Pembangunan Kawasan Mande di Pessel akan membawa dampak pada wilayah sekitarnya. Rest area batas Pesisir SelatanPadang tempat istirahat bagi orang yang berkendaraan Berkembangnya Kota Pariaman membawa pengaruh pada Kota Padang
Belum optimalnya layanan infrastruktur kota dan sinergitas antar wilayah
KETERKAITAN
Kabupaten Solok
KETERKAITAN
Kota Padang akan menerima manfaat dari pembangunan objek wisata kawasan Mande, terutama dibidang jasa hotel dan sebagainya.
Lancarnya jalan Solok Kota Padang sebagai Padang akan tujuan bagi membawa pengaruh wisatawan pada Kota Padang untuk tinggal di Kota Padang.
Semakin maju Kota Pariaman akan mendukung perkembangan Kota Padang.
Kabupaten Padang Pariaman akan berkembang bagian Bandara Internasional Minangkabau
Rendahnya layanan infrastruktur wilayah sekitar akan memberi tekanan terhadap layanan infrasruktur di Kota Padang
Belum meratanya ketersediaan dan kualitas sarana prasarana transportasi, jaringan irigasi, pendidikan, energi, dan kesehatan;
Bertambah pertumbuhan penerbangan ke BIM akan membawa pengaruh pada pelayanan Kota Padang. Ketergantungan antar wilayah terhadap sumberdaya yang ada menyebakan adanya keharusan melakukan kerjasama dalam pengelolaan sumberdaya tersebut.
74
Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan maupun yang berasal dari dunia international, kebijakan nasional maupun regional. Sesuai isu-isu strategis yang telah dihasilkan dalam tahap perumusan dituangkan dalam penyajian. Dalam penyajian isu strategis hal terpenting yang diperhatikan adalah isu tersebut dapat memberikan manfaat dan berpengaruh dimasa datang terhadap daerah Kota Padang. Untuk menentukan isu-isu strategis yang patut diangkat dalam RPJMD 20142019 ditetapkan berdasarkan kriteria-kriteria berikut ini; (1) Memiliki pengaruh yang besar dan signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, propvinsi dan daerah Kota Padang; (2) Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; (3) Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat; (4) Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap Pembangunan daerah; (5) Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; (6) Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan oleh Walikota terpilih. Isu-isu yang bersifat strategis yang dimiliki oleh Kota Padang dikelompokkan antara lain: 4.2.1. Isu Strategis Sosial dan Budaya Isu strategis tentang sosial budaya Kota Padang antara lain; isu yang mencuat belakangan ini adalah kemiskinan, pengangguran, kekerasan seksual terhadap anak, seks bebas semakin marak yang memerlukan upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan, angka pengangguran, perlindungan anak, meningkatkan pemahaman agama dan budaya dalam masyarakat sehingga dapat memberikan arah dan bimbingan terhadap pelaksanaan proses pembangunan. Aspek ini perlu diberikan tekanan dan perhatian yang lebih, guna dijadikan dasar untuk menyusun strategi dan kebijakan pembangunan Kota Padang menuju Kota Pendidikan yang baik dalam rangka mewujudkan masyarakat yang Religius dan berbudaya. Selain itu, perlu dibangun kelompok masyarakat peduli dalam memacu pembangunan berdasarkan konsep partisipasi dan pemberdayaan sosial termasuk mengatasi bahaya dan bencana seperti bencana alam dan bahaya sosial seperti peredaran narkoba, perbuatan asusila, perjudian, mabuk, konflik sosial, aksi teror, anak jalanan, pengemis serta orang gila berkeliaran dijalan, jambret atau sejenisnya yang membuat masyarakat menjadi tidak aman. 4.2.2. Isu Strategis Pendidikan dan Kesehatan Isu strategis tentang pendidikan dan kesehatan antara lain; menurunnya karakter bangsa. Untuk pembangunan karakter (capacity building) bagi peserta didik dimulai dari rumah tangga sampai ke jenjang pendidikan sekolah serta pada masyarakat. Aspek ini perlu diberikan tekanan dan perhatian utama guna dijadikan dasar untuk menyusun strategi dan kebijakan pembangunan daerah yang baik dalam rangka mewujudkan Padang sebagai Kota Pendidikan. Kota Pendidikan yang
75
aman, tenang dan menyenangkan didukung dengan sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai tentang gedung, ruang kelas, labor, guru dan tenaga kependidikan serta fasilitas lain seperti sekolah berasrama. Sekolah berasrama salah satu jalan untuk proses membentuk peserta didik yang religius. Jangkauan akses pelayanan dan mutu pendidikan, biaya penyelenggaraan pendidikan, relevansi dan daya saing pendidikan menengah umum dan khusus serta pendidikan karakter berbasis moral dan budi pekerti bagi peserta didik merupakan isu strategis bidang pendidikan Kota Padang. Memberikan biaya pendidikan yang gratis untuk pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK sederajat serta pemberian beasiswa bagi semua pelajar/mahasiswa berprestasi dari keluarga miskin Kota Padang. Kondisi ini tercermin dari perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang sudah membaik. Kualitas SDM yang baik akan dapat dijadikan sebagai modal dasar untuk proses pembangunan yang berlandaskan pada IPTEK. Peningkatan IPM dipicu oleh kualitas kesehatan semakin baik. Pemberian pelayanan kesehatan didukung oleh fasilitas sarana dan prasarana kesehatan dasar, tenaga kesehatan dan jaminan pembiayaan kesehatan. Pemberian fasilitas kesehatan gratis di puskesmas maupun di RSUD bagi warga penduduk miskin Kota Padang perlu diberikan. Selanjutnya kesadaran masyarakat untuk persalinan oleh tenaga medis belum optimal, pada hal ini yang menyebabkan target penurunan jumlah Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan bisa tercapai. Isu strategis tentang kesehatan berkaitan dengan derajat kesehatan masyarakat, jangkauan dan biaya pelayanan kesehatan akan menjadi harapan bagi masyarakat mencapai Padang sehat. 4.2.3. Isu strategis Perdagangan dan Jasa Isu strategis masalah dalam perdagangan antara lain untuk menghadapi MEA 2015 masyarakat kota Padang harus memperkuat pengetahun komunikasi berbahasa asing minimal bahasa Inggris. Disamping itu untuk menghadapi MEA tersebut memperkokoh meghadapi tantangan negatif yang akan mempengaruhi budaya Minang. Selanjutnya persoalan pasar raya merupakan isu yang segera diselesaikan, karena ini menjadi sentral aktivitas kegiatan ekonomi dan Perdagangan Kota Padang. Pembangunan pasar raya dilakukan dalam waktu dua tahun dan revitalisasi pasar-pasar pembantu di wilayah Kota Padang. Lahan parkir di Pasar Raya semakin sempit diakibatkan sebagian besar lahan tersebut di digunakan sebagai tempat Pedagang Kaki Lima. Isu menciptakan wirausaha baru yang profesional berlatar belakang dari jiwa dan semangat wirausaha (entrepreneurship) yang cukup tinggi dan ulet yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau. Kondisi tersebut ditandai dengan banyaknya anggota masyarakat yang bergerak dan sukses dalam bidang perdagangan, industri dan jasa walaupun umumnya masih dalam skala kecil dan menengah (UKM). Semangat kewirausahaan ini merupakan modal dasar yang sangat penting dan perlu terus dikembangkan untuk mendorong kegiatan ekonomi daerah ke depan
76
pada berbagai sektor ekonomi sesuai dengan potensi yang dimiliki Kota Padang. Isu strategis Kota Padang akan menciptakan wirausahawan baru yang siap dibina dan dilatih. Isu Strategis pengembangan sektor kepariwisataan, objek wisata Pantai Kota Padang dengan Pantai Air Manih serta objek wisata lainnya menjadi wisata keluarga dan konvensi yang layak dan ramah. Untuk itu harus didukung keramahan (hospitality) ditandai dengan keamanan dan kenyamanan wisatawan. Sehingga perlu dikembangkan prasarana dan sarana pendukung. Merevitalisasi objek wisata dan mengorganisasikan komunitas lokal secara melembaga agar tercapai dukungan yang maksimal terhadap kunjungan wisatawan. Membuat peta jalan untuk pengembangan kepariwisataan dan sektor pendukungnya termasuk partisipasi kelembagaan lokal dalam mengelola objek dalam bentuk Badan Usaha Kampung atau Nagari. 4.2.4. Isu Strategis Rawan Bencana Isu strategis Padang rawan bencana agar menyediakan informasi wilayah rawan bencana, meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana, meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Upaya lain yang penting dilakukan adalah penyelenggaraan pemulihan sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan serta normalisasi kehidupan korban bencana. Isu tsunami tersebar di sepanjang wilayah pantai terutama jalur sesar aktif patahan semangka. Isu strategis dalam hal ini adalah menyediakan informasi wilayah rawan bencana, meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana, meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana banjir, longsor, gempa dan tsunami. 4.2.5. Isu Strategis Infrastruktur dan Prasarana Daerah Semenjak gempa tahun 2009 terjadi pergeseran lokasi tempat tinggal penduduk dari bibir pantai ke arah ketinggian, dalam rangka mengantisipasi isu mega trust yang akan menyebabkan tsunami. Kota Padang masih banyak penduduk miskin dan rumah tidak layak huni merupakan isu strategis untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu peningkatan kualitas rumah layak huni dengan merehab 1.000 unit rumah tidak layak huni pertahun merupakan isu strategis dalam proses pembangunan daerah dalam penanggulangan kemiskinan Kota Padang. Isu strategis peningkatan pembangunan prasarana dan sarana untuk mendukung fungsi kota. Pembangunan dranaise, riol, pembangunan kota taman (Padang Green City) yang menjadikan kota semakin ramah lingkungan. Ruang terbuka hijau akan memuat kota semakin indah. Pembangunan terminal di bagian utara di Anak Air Kecamatan Koto Tangah dan dibantu dengan 2 (dua) terminal pembantu di lokasi arah Timur di Kecamatan Lubuk Kilangan dan arah Teluk Bayur di Kota Padang. Isu kebijakan ini harus dianalisis dengan kajian yang tepat tujuan dan sasaran agar tidak berulang peristiwa terminal lama.
77
Pengembangan prasarana dan sarana perhubungan, Perluasan pelabuhan Teluk Bayur, pembangunan sekolah berasrama (boarding school), merupakan isu strategis yang cukup penting bagi peningkatan peranan Kota Padang sebagi Kota Pendidikan, Perdagangan dan Parawisata. Untuk mengantisipasi peningkatan volume lalu lintas yang sangat tinggi dengan semakin berkembangnya pembangunan di Provinsi Riau dan telah berfungsinya pembangunan Fly Over Kelok Sembilan, maka pemerintah Kota Padang harus menyambut rencana Provinsi Sumatera Barat untuk membangun jalan dua jalur dari Padang sampai ke Kota Payakumbuh. Rencana perbaikan dan pelebaran jalan tersebut merupakan isu strategis yang cukup penting dan dapat menjadikan hubungan ekonomi dan sosial antara Kota Padang menuju Riau dan sebaliknya akan semakin lancar dan hal ini akan membawa pengaruh besar terhadap pembangunan daerah Kota Padang. Selanjutnya pembangunan kabupaten dan kota tentangga seperti Kawasan Mande di Kabupaten Pesisir Selatan, akan membawa arus pertambahan penduduk Kota Padang serta berpeluang untuk membangun sektor jasa dan perdagangan serta pariwisata kota Padang. 4.2.6. Isu Strategis Reformasi Birokrasi Isu strategis pada reformasi birokrasi yaitu memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi termasuk menatalaksanakan fungsi pelayanan kecamatan dan kelurahan serta pengembangan pelayanan umum berbasis jaringan internet. Karena itu, upaya perbaikan tata pemerintahan (Good Governance) merupakan isu strategis yang sangat penting untuk mendorong proses pembangunan daerah di Kota Padang. Disamping itu masyarakat Kota Padang yang menganut budaya Minangkabau memiliki tanah ulayat cukup luas yang dimiliki oleh kaum. Bagaimana solusi untuk menghadapi tanah ulayat yang dimiliki tidak mempunyai kepastian hukum, karena tidak mempunyai bukti kepemilikan serta batas-batas tanah yang jelas. Agar kondisi ini dapat melibatkan pemanfaatan tanah ulayat untuk kegiatan berusaha dan agar bisa menarik investor. Memfasilitasi penanaman modal oleh pemerintah dan swasta dalam berbagai sektor yang mendorong peningkatan peluang usaha perdagangan dan kesempatan kerja termasuk mewujudkan Padang sebagai pusat pariwisata, pendidikan, kesehatan dan konvensi tingkat regional dan nasional. Pengembangan sektor pendidikan termasuk pendidikan bercirikan keagamaan khususnya pendidikan tinggi dan riset untuk menegaskan kekuatan daerah Sumatera Barat sebagai industri otak (brain industri). Pemerintah daerah perlu menyusun konsep pendidikan yang memperkuat tiga pilar pendidikan yaitu kesadaran dan kecerdasan serta kepedulian dalam melaksanakan kurikulum pendidikan nasional. Isu-isu tersebut di atas yang dijadikan konsep membangun semangat kebersamaan yang melibatkan para pemangku kepentingan. Isu strategis tersebut dapat dikembangkan konsep pembangunan kota Padang yang bertumpu kepada tiga pilar yaitu Sejahtera, Religius dan Berbudaya. Sejahtera merupakan tujuan
78
yang akan dicapai baik secara pribadi dan kelompok maupun keseluruhan sehingga dirasakan kemanfaatan dari kebersamaan. Religius sebagai sesuatu yang niscaya sesuai dengan nilai dasar ketuhanan dalam Pancasila dimana setiap warga negara harus melaksanakan ajaran agama secara konsisten dan konsekuen. Berbudaya adalah cerminan dari pola interaksi dan tatanan sosial kehidupan masyarakat adat terutama Minang yang berdasarkan Adat Basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah (ABS-SBK).
79
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
5.1. ARAH RPJP KOTA PADANG Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka memberikan arah yang jelas tentang pembangunan jangka panjang daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang sudah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Tahun 2004-2020 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004. RPJP Daerah Kota Padang tersebut berisikan penjabaran secara lebih rinci dari tujuan dan cita-cita dibentuknya Kota Padang sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956. RPJP Daerah Kota Padang Tahun 2004-2020 bertujuan untuk memberikan arah dan pentahapan pembangunan jangka panjang daerah beberapa tahun ke depan. Dengan demikian diharapkan seluruh upaya yang dilakukan oleh masingmasing pelaku pembangunan, akan bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu sama lainnya di dalam mendorong proses pembangunan daerah Sumatera Barat secara keseluruhan. 5.1.1. Visi Pembangunan Jangka Panjang Visi pada dasarnya adalah kondisi masa depan yang diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu. Memperhatikan kondisi umum dan permasalahan yang dihadapi Kota Padang, prediksi 20 tahun mendatang dan hasil penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan sebelumnya, dapat ditetapkan visi pembangunan jangka panjang Kota Padang pada Tahun 2020 mendatang adalah: ”Terwujudnya masyarakat madani yang berbasis industri, perdagangan dan jasa yang unggul dan berdaya saing tinggi dalam kehidupan perkotaan yang tertib dan teratur” Penjelasan lebih rinci dari masing-masing unsur penting dalam visi tersebut adalah sebagai berikut: a. Masyarakat madani (civil society) pada dasarnya adalah masyarakat yang beradab, demokratis, tertib dan teratur sejahtera dan berkeadilan sebagaimana yang terdapat di Madinah pada masa Nabi Muhammad. Dalam hal ini masyarakat madani mempunyai 3 unsur utama yaitu patuh terhadap ajaran agama, patuh terhadap aturan hukum dan sejahtera baik dari segi pendapatan, derajat kesehatan dan tingkat pendidikan masyarakat; b. Berbasis industri, perdagangan dan jasa merupakan tekanan utama karena Padang adalah kota dimana kegiatan pertanian semakin lama akan semakin
80
berkurang karena terjadinya alih fungsi lahan. Karena itu kegiatan ekonomi yang akan berkembang terus di Kota Padang dimasa mendatang tentunya adalah sektor-sektor industri perdagangan dan jasa (termasuk kegiatan pariwisata) yang selanjutnya dijadikan sebagai arah pengembangan kegiatan ekonomi kota; c. Unggul dan berdaya saing tinggi merupakan keharusan dalam pengembangan kegiatan ekonomi mengingat dewasa ini Indonesia sudah berada dalam era globalisasi dengan diberlakukannya kegiatan perdagangan bebas dalam kerangka Asean Free Trade Area (AFTA) yang dimulai tahun 2010 dan akan dilanjutkan pada tahun 2015 menjadi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dalam situasi tersebut tingkat persaingan akan semakin tajam sehingga kegiatan ekonomi yang dapat tumbuh dan berkembang dengan baik adalah kegiatan ekonomi yang unggul dan berdaya saing tinggi; d. Kehidupan perkotaan yang tertib dan teratur sangat di dambakan dalam kehidupan daerah perkotaan mengingat tingkat kepadatan penduduk cukup tinggi. Termasuk dalam hal ini adalah kualitas lingkungan hidup yang baik yang meliputi aspek tata-ruang, kebersihan, pencemaran udara dan air yang minim, hutan lindung yang terjaga dan kondisi lingkungan yang aman terhadap kemungkinan bencana alam. 5.1.2. Misi Pembangunan Jangka Panjang Misi pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan oleh masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah sebagaimana dijelaskan terdahulu. Berdasarkan pengertian ini, maka misi pembangunan daerah dalam RPJP Kota Padang sampai dengan Tahun 2020 ditetapkan sebagai berikut: 1. Meningkatkan pemahaman terhadap adat dan agama dan pengamalan nilainilainya dalam kehidupan bermasyarakat kearah komunitas kota yang peduli; 2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pembangunan sektor pemukiman, pendidikan dan kesehatan kearah pemberdayaan masyarakat; 3. Meningkatkan produktivitas sektor-sektor perekonomian melalui formalisasi usaha dan profesionalisme kearah pengelolaan usaha yang berdaya saing; 4. Membangun jejaring usaha melalui pengembangan sistem informasi dan komunikasi untuk peningkatan akses dan interaksi kearah persaingan global; 5. Menata ruang dan meningkatkan prasarana dan sarana melalui pendekatan pembangunan berbasis kawasan kearah keseimbangan pembangunan; 6. Membangun kehidupan perkotaan yang tertib dan teratur melalui penegakan supremasi hukum kearah aplikasi teknologi dengan sistem kontrol lingkungan; 7. Meningkatkan kapasitas aparatur dan kewibawaan pemerintah melalui pembinaan pendidikan dan pelatihan kearah keandalan dalam pelayanan; 8. Meningkatkan kapasitas wakil-wakil rakyat melalui berbagai forum sebagai pembentuk wacana pembangunan kearah penguatan peranserta publik;
81
9. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam kearah aplikasi konsep pembangunan terpadu, berkeseimbangan dan berkelanjutan.
5.2. VISI DAN MISI JANGKA MENENGAH PROVINSI SUMATERA BARAT Visi jangka menengah daerah pada dasarnya merupakan kondisi objektif yang diinginkan dapat dicapai oleh masyarakat Provinsi Sumatera Barat pada 5 (lima) tahun mendatang. Kondisi yang diinginkan tersebut ditetapkan dengan mengacu pada visi, misi jangka panjang daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sumatera Barat 2005-2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 yang lalu. Disamping itu, visi tersebut juga ditetapkan dengan memperhatikan keadaan umum daerah dewasa ini, prediksi untuk 5 tahun mendatang dan keinginan, aspirasi serta cita-cita yang berkembang dalam masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, visi ini sebenarnya adalah merupakan kondisi realistis yang diharapkan akan dapat dicapai Sumatera Barat. Visi jangka menengah daerah dari kepala daerah terpilih sesuai dengan hasil pemungutan suara dalam Pemilukada Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanan pada 30 Juni tahun 2010 adalah sebagai berikut: ”Terwujudnya Masyarakat Sumatera Barat Madani yang Adil, Sejahtera dan Bermartabat” Masyarakat Madani yang dimaksudkan disini adalah suatu masyarakat berperadaban tinggi dan maju yang berbasis pada nilai-nilai, norma hukum, moral yang ditopang oleh keimanan. Masyarakat madani menghormati pluralistis, bersikap terbuka dan demokratis serta selalu bergotong royong menjaga kedaulatan negara. Dengan demikian, masyarakat madani tersebut pada dasarnya adalah masyarakat yang agamais yang ditandai oleh adanya keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, jasmani dan rohani, lahir dan batin serta material dan sipiritual Adil yang dimaksudkan disini adalah suatu kondisi masyarakat yang dapat menjaga kebutuhan, kepentingan dan hak seluruh anggota masyarakat sesuai dengan azas kepatutan dan kewajaran. Karena itu dalam suatu masyarakat yang adil akan terdapat tingkat kesejahteraan yang relatif merata, mempunyai kesempatan berusaha yang sama antara golongan pengusaha, mempunyai fasilitas pelayanan sosial yang cukup merata dan berkualitas baik, pemerintahan sudah berjalan secara demokratis, taat dan sadar hukum, terdapatnya kesamaan peranan pria dan wanita (kesetaraan gender), serta adanya jaminan sosial yang cukup untuk orang cacat dan penduduk usia lanjut. Sejahtera dalam hal ini dimaksudkan adalah suatu kondisi masyarakat yang sudah cukup makmur yang ditandai oleh pendapatan masyarakat yang sudah dapat memenuhi kebutuhan yang diperlukan, tingkat pengangguran dan kemiskinan sudah sangat rendah, pendidikan yang sudah cukup tinggi dan berbadan sehat dan kuat. Disamping itu, pada masyarakat ini prasarana dan sarana pembangunan
82
sudah mencukupi, lingkungan pemukiman telah tertata dengan baik serta terdapatnya kualitas lingkungan hidup yang baik, hijau, lestari dengan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Bermartabat dalam hal ini dimaksudkan sebagai suatu kondisi masyarakat dimana hak azasi manusia sudah terjamin dengan baik, bebas dari tekanan dan rasa takut dan mendapat perlindungan hukum yang cukup dari negara. Dengan demikian masyarakat yang bermartabat adalah suatu masyarakat yang taat azas, dihormati, mempunyai harga diri dan kedudukan yang sama dalam pergaulan masyarakat baik nasional maupun internasional. Misi pada dasarnya merupakan upaya umum untuk dapat mewujudkan visi pembangunan sebagaimana dijelaskan terdahulu. Berdasarkan pengertian ini, maka misi pembangunan jangka menengah daerah ini ditetapkan sejalan dengan RPJP Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut: 1. Mewujudkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah ”Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”; 2. Mewujudkan tata-pemerintahan yang baik, bersih dan profesional; 3. Mewujudkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, dan berkualitas tinggi; 4. Mewujudkan ekonomi masyarakat yang tangguh, produktif, berbasis kerakyatan, berdayasaing regional dan global; 5. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Misi untuk mewujudkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah ”Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” adalah landasan utama kehidupan masyarakat Minangkabau, yang dijadikan sebagai persyaratan utama untuk dapat mewujudkan masyarakat yang agamais dan berbudaya. Landasan filosofis ini sudah dimiliki sejak lama, sehingga kedepan perlu terus dipelihara dan diterapkan dalam tata kehidupan masyarakat. Ciri-ciri tata kehidupan yang demikian antara lain adalah: taat beragama, berakhlak mulia, jujur, peduli sesama manusia, menerapkan tata kehidupan beragama dan berbudaya yang baik, rukun dengan agama lain, serta peduli terhadap masa depan dan keselamatan masyarakat dan bumi ciptaan Tuhan. Misi untuk mewujudkan tata-pemerintahan yang baik, bersih dan profesional merupakan persyaratan yang tidak kalah pentingnya untuk dapat mendorong proses pembangunan daerah secara cepat dan merata. Hal ini sesuai dengan harapan seluruh masyarakat. Dalam kondisi demikian, tata pemerintahan berjalan secara demokratis, taat hukum, transparan, menerapkan sistem perencanaan, penganggaran dan pengawasan secara terpadu yang berlandaskan pada partisipasi masyarakat serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dengan cara demikian diharapkan akan dapat diwujudkan pola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, bersih dan berwibawa serta didukung oleh partisipasi aktif masyarakat secara keseluruhan.
83
Misi untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman dan berkualitas tinggi merupakan prasyarat mutlak untuk dapat mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera. Sumberdaya manusia yang berkualitas tersebut akan dapat diwujudkan melalui tiga pilar utama yaitu: pendidikan yang bermutu tinggi disemua strata, pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan derajat kesehatan yang tinggi dan merata keseluruh pelosok daerah dan lapisan masyarakat. Termasuk dalam kualitas sumberdaya manusia ini adalah adanya disiplin dan etos kerja yang baik sehingga tingkat efisiensi dan produktivitas tenaga kerja menjadi cukup tinggi serta terdapatnya kesetaraan gender. Misi untuk mewujudkan ekonomi masyarakat yang tangguh, produktif, berbasis kerakyatan, berdayasaing regional dan global merupakan unsur penting untuk dapat mendorong kemajuan ekonomi dan kemakmuran masyarakat, terutama dalam era globalisasi dewasa ini. Kondisi tersebut diwujudkan melalui pengembangan ekonomi agribisnis dan agroindustri serta industri jasa. Usaha ekonomi yang demikian akan dapat diwujudkan dengan penciptaan persaingan yang sehat dalam dunia usaha, mencegah timbulnya monopoli dan monopsoni serta ketidakadilan dalam berusaha, mengembangkan kewirausahaan daerah, menyediakan prasarana dan sarana pembangunan yang berkualitas secara merata keseluruh pelosok daerah dan mewujudkan kepastian hukum dan iklim investasi yang kondusif bagi para investor. Misi untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan juga tidak kalah pentingnya untuk dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Kualitas lingkungan hidup yang baik dan menyenangkan akan dapat diwujudkan melalui pencegahan polusi udara, pengotoran air, mengupayakan lingkungan yang bersih dan segar, serta menerapkan rencana tata-ruang secara konsekuen. Termasuk dalam hal ini adalah pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan yang dapat diupayakan dengan memelihara kawasan hutan lindung, mencegah eksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan, memelihara cadangan air, memelihara biota laut dan meningkatkan konservasi alam serta reboisasi hutan secara teratur dan terus menerus.
5.3. VISI JANGKA MENENGAH KOTA PADANG Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, visi dan misi pembangunan jangka menengah adalah visi dan misi kepala daerah yang terpilih dalam Pemilhan Umum Kepala Daerah (Pilkada). Visi dan misi ini dijadikan dasar utama penyusunan kebijakan umum pembangunan daerah dalam RPJMD ini karena telah disetujui oleh mayoritas masyarakat Kota Padang yang dibuktikan oleh hasil pemungutan suara dalam pemilukada tahun 2014 yang lalu. Hal ini dilakukan sesuai dengan prinsip pembangunan dalam era demokratisasi dan otonomi yaitu seluruh kebijakan pembangunan daerah harus sesuai dengan keinginan dan aspirasi masyarakat daerah secara keseluruhan.
84
Visi Walikota dan Wakil Walikota Padang terpilih dan telah dilantik pada tanggal 13 Mei 2014 adalah sebagai berikut: “Mewujudkan Kota Padang sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata Yang Sejahtera, Religius dan Berbudaya” Dari visi tersebut terlihat bahwa terdapat 6 hal pokok yang menjadi landasan, fokus dan sasaran utama pembangunan yang diharapkan dapat dicapai dalam periode 5 tahun mendatang yaitu: 1. Pendidikan, baik untuk tingkat dasar, menengah maupun tinggi merupakan landasan utama untuk mendorong proses pembangunan kota. Alasannya sangat jelas karena melalui pendidikan akan dapat diwujudkan kualitas sumberdaya manusia yang baik sebagai modal dasar untuk mendorong proses pembangunan kota. Disamping itu, melalui pendidikan akan dapat pula ditingkatkan kemampuan masyarakat untuk dapat memahami dan memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang sangat penting artinya untuk dapat memanfaatkan dan memelihara potensi sumberdaya alam yang tersedia sehingga kegiatan produksi dan kualitas lingkungan hidup dapat ditingkatkan; 2. Perdagangan, baik untuk produksi pertanian dan usaha kecil dan menengah (UKM) yang diproduksi dalam provinsi Sumatera Barat dan daerah tetangga yang berdekatan menjadi kegiatan ekonomi Kota yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga kota. Jiwa wirausaha masyarakat kota Padang yang relatif lebih baik merupakan faktor pendorong utama untuk mendorong kegiatan perdagangan tersebut; 3. Pariwisata, khususnya wisata bahari dengan memanfaatkan Pantai Padang yang indah dan bersih serta pulau-pulau yang berdekatan, merupakan potensi kota Padang sangat penting disamping perdagangan. Karakteristik kegiatan pariwisata yang mempunyai keterkaitan erat dengan sektor lain, baik pertanian, industri, perdagangan dan jasa akan memungkinkan pengembangan sektor pariwisata secara terpadu dengan sektor-sektor lainnya sehingga proses pertumbuhan ekonomi kota menjadi semakin cepat dan efisien; 4. Aspek agama (religius), baik Islam dan agama lainnya yang dianut warga Kota Padang sangat penting artinya untuk dapat mengarahkan dan membimbing tingkah laku masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang patuh dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral tinggi dan sangat peduli terhadap kepentingan umum masyarakat; 5. Tata kehidupan masyarakatnya di dasarkan pada budaya lokal, khususnya Budaya Minangkabau dalam rangka mewujudkan masyarakat yang rukun dan damai serta saling menghormati satu sama lainnya sesuai dengan warisan budaya tradisional masyarakat setempat;
85
5.4. MISI JANGKA MENENGAH KOTA PADANG Misi pada dasarnya adalah merupakan upaya umum yang akan dilakukan untuk dapat mewujudlan visi yang telah ditetapkan. Misi ini selanjutnya akan dijadikan sebagai dasar perumusan strategi, kebijakan dan program pembangunan daerah yang akan dilakukan selama periode perencanaan, Untuk mewujudkan visi Kota Padang pada sub 5.3, maka misi atau upaya umum yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing; 2. Menjadikan Kota Padang sebagai pusat perdagangan wilayah Barat Sumatera; 3. Menjadikan Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan; 4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan; 5. Menciptakan Kota Padang yang aman, bersih, tertib, bersahabat dan menghargai kearifan lokal; 6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani.
5.5. TUJUAN UMUM PEMBANGUNAN KOTA PADANG Berdasarkan visi dan misi jangka menengah sebagaimana dijabarkan di atas, maka tujuan pembangunan Kota Padang dalam periode 2014-2019 adalah sebagai berikut: 1. Terwujudnya Kota Padang sebagai sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata untuk Provinsi Sumatera Barat khususnya dan Wilayah Sumatera Bagian Tengah umumnya; 2. Tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, profesional dan melayani melalui penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance) 3. Terwujudnya masyarakat kota yang sejahtera, religius dan berbudaya; 4. Terjaganya kualitas lingkungan hidup melalui penanggulangan resiko bencana dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik.
5.6. SASARAN UMUM PEMBANGUNAN KOTA PADANG Memperhatikan visi dan misi sebagaimana dijelaskan diatas, dan mengingat fungsi Kota Padang dalam RTRW Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), maka sasaran umum pembangunan Kota Padang secara lebih kongkrit mencakup 4 hal pokok yang masing-masingnya saling berkaitan yaitu sebagai berikut: 1. Terwujudnya Kota Padang yang berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Publik (Service Center) dengan kegiatan utama meliputi pendidikan dan kesehatan
86
untuk wilayah Sumatera Bagian Tengah serta pusat pemerintahan untuk Provinsi Sumatera Barat. 2. Terciptanya Kota Padang yang juga berfungsi sebagai Pusat Pertumbuhan (Growth Pole) dengan kegiatan utama ditekankan pada bidang perdagangan, jasa dan pariwisata untuk wilayah Sumatera Bagian Tengah. 3. Terlaksananya Kota Padang sebagai Kota layak huni yang mempunyai prasarana dan sarana yang cukup dan berkualitas baik serta lingkungan hidup yang menyenangkan dan bebas dari kemungkinan bencana alam. 4. Terciptanya masyarakat yang sejahtera, religius dan berbudaya berdasarkan pada falsafah “Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah”. Adapun Agenda pembangunan Kota Padang pada Tahun 2014 -2019, adalah: 1. Peningkatan pendidikan untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing 2. Pengembangan Kota Padang sebagai pusat Perdagangan 3. Pengembangan Kota Padang sebagai Kota Wisata dan berdaya saing 5. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan 6. Peningkatan keamanan dan kebersihan kota 7. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan Kota Padang Pembangunan Kota Padang pada Tahun 2014-2019 juga diarahkan pada 10 Program Prioritas Pembangunan Kota Padang, yaitu: 1. 2. 3. 4.
Percepatan pembangunan sarana perdagangan kota dan sentra ekonomi Peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan Peningkatan infrastruktur perkotaan dan transportasi kota Pengembangan industri pariwisata dan kelautan serta pemberdayaan masyarakat pesisir dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing 5. Penataan dan Peningkatan pembangunan kawasan perumahan pemukiman perkotaan 6. Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat 7. Pembangunan Ekonomi berbasis masyarakat dan mendorong tumbuhnya investasi daerah dalam rangka Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan tingkat kemiskinan 8. Penataan Lingkungan Perkotaan yang hijau, berkelanjutan dan berbasis mitigasi bencana 9. Peningkatan Penataan birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih untuk peningkatan pelayanan publik. 10. Pengamalan Agama dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya
87
Tabel 5.1 Hubungan Hirarkis antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Visi: Mewujudkan Kota Padang sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata Yang Sejahtera, Religius dan Berbudaya Misi Misi 1: Mewujudkan Pendidikan Yang Berkualitas Untuk Menghasilkan Sumberdaya Manusia Yang Beriman, Kreatif Dan Berdaya Saing;
MISI 2: Menjadikan Kota Padang Sebagai Pusat Perdagangan Wilayah Barat Sumatera
Tujuan 1. Mewujudkan kualitas
sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing tinggi
1. Mewujudkan Kota Padang
sebagai pusat kegiatan perdagangan untuk wilayah Pantai Barat Sumatera
2. Mewujudkan Kota Padang
sebagai Pusat Pertumbuhan ekonomi
MISI 3: Menjadikan Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan
MISI 4: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan
Sasaran 1. Terwujudnya peningkatan kualitas
pendidikan
2. Tercapainya peningkatan
pemerataan pendidikan dan mendorong tumbuhnya sekolah kejuruan (vokasional 3. Terjaganya kualitas moral dan akhlak pendidik dan peserta didik dari pengaruh lingkungan yang negatif; 4. Terciptanya peningkatan kesiapan SDM dalam menghadapi MEA 1. Terciptanya peningkatan volume
transaksi perdagangan barang dan jasa 2. Terciptanya peningkatan kontribusi sektor perdagangan dalam perekonomian Kota Padang. 1. Terciptanya peningkatan kegiatan industri berbasis sumberdaya lokal 2. Terciptanya peningkatan penerapan Iptek dan Inovasi
1. Mewujudkan Kota Padang
1. Tercapainya peningkatan rata-rata
2. Mewujudkan kota Padang sebagai kota tujuan wisata budaya yang religius
1. Terpelihara dan lestarinya nilai budaya, religius dan tradisi lokal yang berada di kota Padang
1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat
1. Tercapainya peningkatan kualitas ekonomi masyarakat 2. Berkurangnya tingkat kemiskinan
Sebagai daerah Tujuan Wisata Yang Nyaman dan Berkesan
lama tinggal wisata di Kota Padang; 2. Tercapainya peningkatan jumlah kunjungan wisata nusantara dan mancanegara 3. Tercapainya kondisi wisata nyaman dan berkesan
3. Tercapainya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat 2. Mewujudkan ekonomi
kerakyatan yang tangguh
1. Tercapainya peningkatan penyediaan lapangan kerja dan usaha
88
Visi: Mewujudkan Kota Padang sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata Yang Sejahtera, Religius dan Berbudaya Misi
Tujuan
Sasaran 2. Tercapainya peningkatan kekuatan ekonomi kerakyatan
Misi 5: Menciptakan Kota Padang yang Aman, Bersih, Tertib, Bersahabat dan Menghargai Kearifan Lokal
1. Mewujudkan Kota Padang
yang aman dan tanggap bencana
1. Tersedianya Informasi Tentang
Daerah Rawan Bencana
2. Tercapainya peningkatan sarana
prasana penanggulangan bencana
3. Tercapainya peningkatan
kesiapsiagaan warga kota mengantisipasi penanggulangan bencana
2. Mewujudkan lingkungan hidup kota yang berkualitas
1. Tercapainya peningkatan kualitas
lingkungan hidup
2. Tercapainya peningkatan
konservasi, rehabilitasi, dan pemulihan ekosistem
3. Tercapainya penurunan tingkat pencemaran udara dan air 3. Mewujudkan Infrastruktur
yang ramah dan aman
1 Terwujudnya Tatakelola Sumber Daya Air dan Drainase Perkotaan yang berkualitas 2. Tersedianya infrastruktur jalan raya yang aman 3. Tersedianya sarana dan prasarana
pemukiman yang berkualitas
4. Mewujudnya Kota Padang
yang bersih dan indah
1. Terciptanya peningkatan system pengelolaan persampahan 2. Terciptanya peningkatan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau, Hutan Kota, Taman Kota dan TPU.
5. Mewujudkan transportasi
perkotaan yang lancar, aman, nyaman dan murah.
1. Tersedianya pelayanan jasa angkutan kota yang cukup dan lancar ke seluruh wilayah kota. 2. Terciptanya peningkatan keamanan dan keselamatan lalu lintas.
6. Mewujudkan penataan ruang, bangunan dan perumahan yang serasi, selaras dan seimbang
1. Terlaksananya penataan bangunan dan perumahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota
7. Mewujudkan penyediaan lahan untuk kebutuhan pembangunan kota yang berkeadilan
1. Tersedianya lahan untuk kebutuhan pembangunan Kota yang sesuai peruntukannya.
89
Visi: Mewujudkan Kota Padang sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata Yang Sejahtera, Religius dan Berbudaya Misi Misi 6: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Melayani
Tujuan 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik
Sasaran 1. Tercapainya peningkatan Perencanaan Pembangunan daerah dan Pengelolaan Data 2. Tercapainya peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih
1. Tercapainya pengurangan tindak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dilingkungan birokrasi
3. Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang melayani
1. Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas (prima)
90
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Strategi pembangunan pada dasarnya adalah merupakan rincian cara atau upaya yang diperlukan untuk dapat mewujudkan visi dan misi pembangunan kota sebagaimana telah diungkapkan pada Bab V terdahulu. Untuk menjaga operasionalisasi dari strategi pembangunan ini, maka perumusannya juga di dasarkan pada kondisi umum daerah sebagaimana telah diuraikan pada Bab II serta kemampuan keuangan daerah sebagaimana dijelaskan pada Bab III terdahulu. Untuk menjaga konsistensi, maka perumusan strategi dikaitkan langsung dengan misi pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana telah ditetapkan pada bab terdahulu. Mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, strategi biasanya dikaitkan dengan arah kebijakan pembangunan daerah bersangkutan. Hal ini dilakukan karena arah kebijakan pada dasarnya adalah merupakan keputusan dan intervensi pemerintah untuk dapat melaksanakan strategi pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan mengaitkan antara strategi dan arah kebijakan maka pencapaian sasaran pembangunan akan menjadi lebih terjamin. Selanjutnya, agar pembahasan menjadi lebih terarah, maka penyusunan strategi dan arah kebijakan ini dikaitkan langsung dengan misi pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan terdahulu dalam Bab VI RPJMD ini. 6.1. Misi 1: Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia Yang Beriman dan Berdaya Saing; Penduduk merupakan unsur penting dalam menggerakkan proses pembangunan Kota Padang karena pendidikan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan beradab. Sedangkan sumber daya manusia tersebut adalah salah satu faktor produksi utama yang dapat meningkatkan kegiatan produksi, baik barang maupun jasa, yang merupakan sumber utama pendapatan masyarakat. Pengembangan pendidikan agama mendapat perhatian khusus dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan penduduk sebagaimana yang diharapkan oleh warga kota dan masyarakat secara keseluruhan. Pendidikan yang berkualitas selanjutnya akan dapat pula mendorong penerapan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Penerapan dan pengembangan IPTEK ini merupakan unsur penting untuk dapat meningkatkan kegiatan produksi, baik pertanian, industri, perdagangan dan jasa, secara biaya produksi rata-rata lebih rendah (efisiensi) dan berkualitas baik. Biaya produksi yang relatif rendah dan kulitas produk yang tinggi selanjutnya akan dapat meningkatkan daya saing produk yang sangat diperlukan untuk bertahan dan
91
berkembang dalam era globalisasi sekarang ini. Tidak dapat disangkal bahwa kegiatan ekonomi yang bisa bertahan dan berkembang dalam era globalisasi hanyalah yang mempunyai daya saing tinggi. 6.1.1. Strategi Pembangunan Misi 1 Untuk mencapai sasaran pada Misi 1, diperlukan strategi pembangunan Kota Padang terutama diarah pada peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan, baik pendidikan dasardan menengah mupun pendidikan tinggi baik pada Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Peningkatan kualitas pendidikan agama dalam hal ini mendapat perhatian khusus dalam rangka mewujudkan sumberdaya manusia yang beriman. Peningkatan kualitas pendidikan ini sangat penting artinya untuk dapat mewujudkan Kota Padang sebagai Pusat Pelayanan jasa pendidikan untuk Sumatera Bagian Tengah yang merupakan salah satu sasaran utama pembangunan Kota Padang dalam RPJMD 2014-1019. Peningkatan kualitas pendidikan akan dilakukan melalui peningkatan kualitas guru dan dosen, peningkatan penyediaan prasarana dan sarana pendidikan dan menjaga tingkat persaingan dalam memperoleh pendidikan. Peningkatan kualtas guru dan dosen dapat dilaksanakan melalui pelaksanaan pelatihan teknik keilmuan serta pendidikan lanjut kejenjang Magister (S2) dan Doktor (S3) dalam berbagai cabang ilmu. Termasuk dalam hal ini adalah pengembangan pendidikan kejuruan dan Politeknik guna memenuhi kebutuhan terhadap tenaga terampil dan siap pakai. Peningkatan penyediaan prasarana dan sarana pendidikan terutama diarahkan pada penambahan kapasistas gedung sekolah dan kampus, pengembangan fasilitas perpustakaan dan laboratorium serta asrama siswa dan mahasiswa. Sedangkan upaya untuk menjaga tingkat persaingan dalam memperoleh fasilitas pendidikan akan dilakukan melalui peningkatan kualitas seleksi ujian masuk siswa untuk pendidikan dasar dan menengah serta ujian masuk perguruan tinggi. 6.1.2. Arah Kebijakan untuk Misi 1 Dalam mengimplementasikan strategi yang telah disebutkan diatas, diperlukan arah kebijakan yang bermuara kepada program dan kegiatan yang tepat untuk dilaksanakan oleh lembaga yang menjalankan urusan tersebut. Arah kebijakan untuk melaksanakan strategi pada Misi 1 antara lain adalah: mengembangkan kurikulum pendidikan dasar dan menengah, pendidikan kejuruan serta pendidikan tinggi pada berbagai cabang ilmu pengetahuan, mengembangkan fasilitas kepustakaan, meningkatkan kapasitas guru dan dosen, meningkatkan kualitas pengelola sekolah dan perguruan tinggi, menambah jam pelajaran untuk praktek agama, mengembangkan kurikulum pendidikan umum dan kejuruan, meningkatkan kualitas guru, dan seni dan budaya daerah, serta mengembangkan lembaga seni dan budaya daerah.
92
Tabel 6.1. Hubungan Antara Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi 1 MISI 1: Mewujudkan Pendidikan Yang Berkualitas Untuk Menghasilkan Sumberdaya Manusia Yang Beriman, Kreatif Dan Berdaya Saing; Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan 1. Mewujudkan 1. Terwujudnya 1. Meningkatkan 1. Peningkatan mutu kualitas peningkatan kualitas dan lulusan pendidikan sumberdaya kualitas kompetensi manusia yang pendidikan peserta didik beriman, 2. Meningkatkan 1. Peningkatan pendidikan kreatif dan kualitas dan tenaga pendidik dan berdaya saing kompetensi kependidikan tinggi. tenaga pendidik 2. Memperbaiki akreditasi dan tenaga institusi dan program kependidikan studi serta kualitas 3. Meningkatkan tata kelola intitusi pendidikan yang berkualitas 3. Meningkatkan 1. Meningkatkan kualitas kualitas sarana gedung, laboratorium, dan prasarana perpustakaan dan pendidikan sarana ibadah sekolah serta lingkungan sekolah 2. Mengembangkan jaringan kerjasama dengan stakeholders 3. Mengembangkan dan mengupdate kurikulum sekolah 4. Memantapkan 1. Pengembangan Sekolah pelaksanaan Gratis untuk Wajar 12 Wajib Belajar 12 Tahun Tahun untuk 2. Meningkatkan budaya warga Kota baca tulis masyarakat Padang 3. Meningkatkan pelayanan pendidikan mengacu kepada standar pendidikan nasional 2.Meningkatnya 1. Memperluas 1. Perluasan jangkauan pemerataan jangkauan pemerataan sarana pendidikan dan pemerataan pendidikan mendorong pendidikan dan 2. Pemerataan distribusi tumbuhnya dan mendorong guru sekolah kejuruan pengembangan 3. Pengembangan sekolah (vokasional) sekolah vokasional berbasis vokasional sumber daya lokal 4. Mendorong penciptaan wirausahawan muda 5. Mendorong peningkatan pemahaman dan penerapan IPTEK tepat guna
93
3. Terjaganya kualitas moral dan akhlak pendidik dan peserta didik dari pengaruh lingkungan yang negatif;
4. Meningkatnya kesiapan SDM dalam menghadapi MEA
2. Menghindarkan siswa putus sekolah 1. Mendekatkan akses informasi nilai-nilai agama dan budaya dan meningkatkan pendidikan karakter serta sekolah berasrama (Boarding School)
1. Meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menggunakan Bahasa Inggris dan meningkatkan ketahanan budaya lokal
1. Memberikan bantuan biaya pendidikan 1. Menyediakan media informasi yang bernilai agama dan budaya Minangkabau pada areal publik 2. Penyamaan kesempatan bagi anak berpendidikan khusus (disable) untuk menempuh pendidikan normal 3. Meningkatkan pendidikan karakter melalui sekolah berasrama peserta didik 1. Meningkatkan penggunaan Bahasa Inggris di sekolah 2. Menambah koleksi perpustakaan yang berbahasa Inggris 3. Meningkatkan pendidikan kewarganegaraan untuk membangun nasionalisme
Karena program Wajib Belajar 9 Tahun sudah selesai, maka mulai pada periode RPJMD ini akan dimulai secara resmi pelaksanaan wajib belajar 12 tahun yaitu mulai dari sekolah dasar sampai dengan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA). Untuk keperluan ini maka peningkatan pembangunan gedung sekolah lanjutan tingkat atas, baik SMA dan sekolah kejuruan akan diutamakan. Demikian pula halnya dengan penyediaan fasilitas perpustakaan dan laboratorium untuk siswa sekolah menengah atas akan mendapat perhatian lebih besar. Tentunya upaya untuk meningkatkan kualitas guru melalui pelatihan jangka pendek dan pendidikan lanjut ke S2 akan semakin ditingkatkan. Hubungan keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan untuk Misi 1 dapat dilihat pada Tabel 6.1 diatas. 6.2. Misi 2: Menjadikan Kota Padang Sebagai Pusat Perdagangan Wilayah Barat Sumatera Dari analisis kondisi umum daerah kota Padang menunjukkan bahwa struktur perekonomian kota Padang lebih banyak didominasi oleh kegiatan perdagangan dan jasa. Sedangkan kegiatan industri kelihatannya masih belum begitu berkembang dengan baik sebagaimana terlihat dari kontribusi sektor industri dalam perekonomian kota. Berdasarkan fakta ini, maka strategi dan arah kebijakan pembangunan kota Padang adalah pada pengembangan sektor perdagangan dan jasa. Hal ini sesuai pula dengan misi walikota dan wakil walikota terpilih yaitu
94
Menjadikan Kota Padang Sebagai Pusat Perdagangan Wilayah Barat Sumatera. Untuk itu sasaran utama dari kebijakan pembangunan adalah meningkatkan volume perdagangan barang dan jasa dengan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perdagangan. Sejalan dengan fungsi dan peranan kota Padang yang tercantum dalam RTRW Provinsi Sumtera Barat yang menyatakan bahwa kota Padang adalah salah satu Pusat Kegiatan Nasional (PKN), maka kota Padang juga diharapkan mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat khususnya dan wilayah Barat Sumatera pada umumnya. Dalam rangka mewujudkan sasaran utama pembangunan untuk mewujudkan misi ini adalah:
tersebut,
maka
tujuan
1. Terwujudnya Kota Padang sebagai pusat kegiatan perdagangan untuk wilayah Pantai Barat Sumatera. Pengembangan kegiatan perdagangan ini terutama diarahkan untuk perdagangan hasil-hasil pertanian dan perkebunan serta produk-produk usaha kecil dan menengah lainnya. Dengan cara demikian diharapkan Kota Padang akan berkembang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi untuk wilayah pantai Barat Sumatera. 2. Terwujudnya Kota Padang sebagai Pusat Pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera Barat, dengan mengembangkan industri berbasis sumber daya lokal dan didukung oleh kegiatan perdagangan yang terpusat di kota Padang maka akan mendorong partumbuhan ekonomi tidak hanya bagi kota Padang tetapi juga untuk kota dan kabupaten sekitarnya di wilayah Sumatera Barat. Untuk dapat mewujudkan Kota Padang sebagai pusat perdagangan wilayah Sumatera Bagian Barat, maka strategi utama yang diperlukan adalah meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana yang dapat mendukung kegiatan perdagangan tersebut. Prasarana dan sarana tersebut antara lain adalah fasilitas transportasi menuju kawasan perdagangan, fasilitas pasar dan telekomunikasi. Bila prasarana dan sarana tersebut dapat disediakan dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang baik, maka kegiatan perdagangan akan dapat ditingkatkan secara optimal. Selanjutnya, mengingat dewasa ini perekonomian kita sudah berada dalam era perdagangan bebas (AFTA) dan globalisasi, maka tingkat persaingan antara sesama pelaku usaha menjadi sangat tajam, maka strategi pembangunan yang mengarah pada peningkatan kualitas SDM pelaku usaha dan efisiensi serta daya saing pengusaha tentunya sangat penting dalam peningkatan kegiatan perdagangan. Dalam rangka ini maka pemerintah kota perlu menjaga tingkat persaingan yang sehat antara sesama pengusaha dan mencegah terjadinya kecurangan dan monopoli untuk usaha-usaha tertentu. Disamping keamanan dan ketertiban pada setiap lokasi pasar perlu pula dijaga agar kenyaman para pengusaha dan konsumen dalam kegiatan perdagangan akan dapat dijaga dengan baik.
95
Aktivitas perdagangan dan industri merupakan aktivitas ekonomi yang saling terkait erat, oleh sebab itu untuk mewujudkan kota Padang sebagai pusat pertumbuhan maka perlu ditumbuhkembangkan kegiatan produksi yang berbasis sumberdaya local. Untuk itu kebijakan diarahkan untuk merevitalisasi kawasan industri Padang Industrial Park (PIP) dan Lingkungan Industri Kecil (LIK) Ulu Gadut dan dalam rangka mendukung proses industrialisasi Kota Padang, akan difasilitasi pengembangan Padang Techno Park guna mengembangan inovasi dalam bidang industri kecil dan menengah. Tabel 6.2. Hubungan Antara Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi 2 MISI 2: Menjadikan Kota Padang Sebagai Pusat Perdagangan Wilayah Barat Sumatera Tujuan Terwujudnya Kota Padang sebagai pusat kegiatan perda-gangan untuk wilayah Pantai Barat Sumatera
Sasaran 1. Meningkatnya volume transaksi perdagangan barang dan jasa
Strategi 1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perdagangan
2. Meningkatkan Kualitas SDM Pelaku Usaha Perdagangan
3. Meningkatkan efisiensi dan daya saing kegiatan perdagangan barang dan jasa
2. Meningkatnya 1. Mendorong kontribusi peningkatan sektor aktivitas perdagangan perdagangan dalam perekonomian Kota Padang.
Arah kebijakan 1. Peningkatan kualitas Kualitas sarana dan prasarana perdagangan 2. Peningkatan Kualitas SDM dan lembaga Pengelola Perdagangan 3. Penyediaan dan Peningkatan fasilitas pergudangan 1. Pendataan dan penataan pelaku usaha perdagangan berdasarkan karakteristik usaha. 2. Peningkatan Pembinaan dan pelatihan usaha bagi pelaku usaha perdagangan 1. Menjaga iklim persaingan yang kondusif 2. Penguatan regulasi penjaminan mutu barang 3. Peningkatan keamanan dan kenyamanan di kawasan perdagangan 1. Peningkatan skala usaha perdagangan 2. Penganekaragaman komoditi perdagangan 3. Peningkatan kuantitas dan kualitas komoditi perdagangan 4. Memperluas networking (jejaring) perdagangan 5. Peningkatan fasilitas pelayanan usaha (service bussines)
96
6.3. Misi 3: Menjadikan Kota Padang sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Nyaman dan Berkesan Disamping kegiatan perdagangan sebagai dijelaskan terdahulu, pengembangan pariwisata merupakan kegiatan utama untuk mendorong Kota Padang sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi untuk wilayah Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan pariwisata ini dapat dijadikan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi karena kegiatan ini dapat bersinergi dengan beberapa kegiatan terkait seperti perhotelan, perdagangan, perhubungan dan industri kerajinan rakyat (industri kreatif). Melalui keterkaitan ini, maka pengembangan pariwisata akan dapat mewujudkan pengembangan kegiatan ekonomi secara terpadu dan saling mendukung. Disamping itu, pengembangan pariwisata dapat pula menjadi kualitas lingkungan hidup karena tidak melibatkan exploitasi sumberdaya alam. Memperhatikan kondisi geografis dan sosial budaya daerah maka jenis pariwisata yang akan dikembangkan adalah pariwisata bahari karena Kota Padang berada dipinggir laut dengan kondisi pasar yang baik dan indah. Disamping itu, pengembangan wisata alam dan kuliner juga sangat potensial dikembankan dengan memanfaatkan kondisi alam yang indah serta jenis makanan spesifik yang beragam. Namun demikian, tentunya pengembangan wisata tersebut perlu dijaga agar tidak bertentangan dengan agama dan budaya serta kebiasaan masyarakat setempat. Tujuan utama yang ingin dicapai disini adalah terwujudnya Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan. Dengan cara demikian diharapkan jumlah kunjungan dan rata-rata lama tinggal wisata di Kota Padang akan dapat ditingkatkan. Tujuan akhir adalah untuk meningkatkan kesejahteraan warga kota melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan pendapatan di bidang pariwisata.
6.3.1. Strategi untuk Misi 3 Untuk mencapai sasaran yang hendak diwujudkan pada Misi 3, diperlukan strataegi pembangunan sebagai berikut: 1. Melakukan renovasi dan pengembangan objek-objek wisata Kota Padang yang sudah ada seperti: pantai Padang, Pantai Pasir Jambak, jembatan Siti Nurbaya, pantai Bungus dan Pondok Carolina, permandian Lubuk Minturun dan Taman Hutan Raya Bung Hatta, serta objek wisata lainnya; 2. Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana perhubungan menuju objek wisata Kota Padang yang sudah ada; 3. Meningkatkan jumlah dan kualitas pemandu wisata untuk meningkatkan pelayanan kepariwisataan; 4. Membangun dan mengembangkan Pusat Informasi Pariwisata (Touristm Information Center) Kota Padang yang dilengkapi dengan sistem informasi yang cukup mamadai;
97
5. Melakukan penyuluhan secara berkala kepada masyarakat tentang manfaat pariwisata untuk pengembangan Kota Padang dan peningkatan kesejahteraan warga kota. 6.3.2. Arah Kebijakan Misi 3 Untuk dapat mewujudkan strategi pembangunan sebagaimana ditetapkan di atas, diperlukan beberapa kebijakan pembangunan kota. Kebijakan pembangunan Kota Padang tersebut adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan even-even wisata berskala nasional dan internasional, seperti Tour de Singkarak, pertandingan olah raga, seminar dan lain-lainnya guna meningkatkan kunjungan wisata ke Kota Padang; 2. Meningkatkan jumlah dan kualitas infrastruktur kota yang dapat menunjang kegiatan pariwisata, seperti fasilitas hotel, transportasi, pemandu wisata dan hal lainnya yang terkait; 3. Membangun sebuah Pusat Informasi Wisata yang dilengkapi dengan fasilitas teknologi informasi sehingga Kota Padang dikenal luas di dunia internasional; 4. Melakukan penyuluhan sadar wisata secara berkala kepada masyarakat tentang manfaat dan pentingnya pariwisata bagi pembangunan Kota Padang; 5. Mencegah terjadinya berbagai dampak negatif dari kegiatan pariwisata terhadap agama dan budaya masyarakat. Tabel 6.3 Hubungan Antara Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi 3 Misi 3: Menjadikan Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan Tujuan
Sasaran
1. Mewujudkan Kota Padang Sebagai daerah Tujuan Wisata Yang Nyaman dan Berkesan.
1. Tercapainya peningkatan rata-rata lama tinggal wisata di Kota Padang;
2.Tercapainya peningkatan jumlah kunjungan wisata nusantara dan mancanegara
Strategi
Arah Kebijakan
1. Meningkatkan 1. Memberikan kemudahan kualitas akomodan insentif kepada dasi penginapan pengusaha perhotelan 2. Menciptakan paket-paket wisata yang menarik, kreatif, layak dan ramah
1. Menciptakan kondisi wisata keluarga yang nyaman dan aman
1. Membangun kelembagaan pariwisata Kota Padang yang kuat dan berkualitas
1. Penetapan peraturan daerah untuk pengelolaan pariwisata 2. Pembenahan Pusat Informasi Wisata (Tourist Information Center) yang dilengkapi dengan fasilitas teknologi informasi terkini
2. Mendorong kesadaran masyarakat dalam menciptakan objek wisata yang religius yang layak dan ramah
98
2. Mengembangkan 1. Peningkatkan even-even even-even wisata wisata yang berskala yang dapat nasional dan meningkatkan internasional yang dapat kunjungan meningkatkan kunjungan wiisatawan; wisata ke Kota Padang; 2. Menjalin kemitraan dengan pelaku pariwisata 3. Meningkatkan 1. Peningkatkan kualitas jumlah dan infrastruktur kota yang mengembangkan dapat menunjang kualitas objek kegiatan pariwisata wisata yang 2. Mendorong menarik bagi pengembangan wisata wisatawan konvensi (MICE) yang layak dan ramah 3. Peningkatan kemampuan pemandu pariwisata 3. Tercapainya kondisi wisata nyaman dan berkesan
2. Terwujudnya kota Padang sebagai kota tujuan wisata budaya yang religious
1. Terpelihara dan lestarinya nilai budaya berbasis religius dan tradisi lokal yang berada di kota Padang
1. Peningkatan Keamanan, kebersihan dan ketertiban (K3) objek wisata 2. Peningkatan sarana dan prasarana kepariwisataan 1. Peningkatan pariwisata berbasis kearifan lokal dan tradisi seni budaya
2. Pengembangan wisata religius dan Kota Tua
Pemberdayaan masyarakat untuk sadar wisata
Meningkatkan kualitas Sarana Prasarana 1. Pengembangan seni tradisi budaya yang dikemas dengan sentuhan modern 2. Reorganisasi sanggar seni tradisional yang dikelola secara profesional dan berkelanjutan 3. Peningkatan Kota Padang sebagai tempat festival seni budaya di tingkat nasional dan internasional 1. Pembinaan seni tradisional bernuasa religius dan budaya minangkabau 2. Pelestarian dan pengembangan wisata Kota Tua
99
6.4. Misi 4: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Mewujudkan misi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan pembangunan ekonomi kerakyatan merupakan unsur penting untuk mendorong peningkatan kemakmuran warga Kota Padang. Kondisi tersebut dapat diwujudkan melalui pengembangan kegiatan industri, perdagangan dan jasa serta pariwisata. Agar pengembangan kegiatan tersebut dapat meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan sekaligus menanggulangi kemiskinan, maka pengembangan kegiatan ekonomi tersebut terutama diarahkan pada kegiatan padat karya dan usaha kecil dan menengah yang tidak memerlukan modal besar. Sejalan dengan hal ini, peningkatan kemampuan wirausaha masyarakat perlu pula terus dipupuk dan dikembangkan guna mendorong pengembangan kegiatan usaha masyarakat, khususnya pengusaha pribumi. Tujuan yang hendak dicapai dalam misi ini adalah: 1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas dan aktivitas ekonomi masyarakat serta peningkatan pelayanan dasar secara inklusif; 2. Terwujudnya ekonomi kerakyatan yang tangguh melalui pengembangan kegiatan ekonomi kerakyatan dibidang industri perdagangan dan jasa. Sasaran umum yang akan dicapai berdasarkan misi ini adalah: 1. Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat dengan dorongani produksi komoditi unggulan di bidang perikanan, peternakan, industri, perdagangan dan jasa; 2. Mendorong tumbuhnya wirausahawan baru, usaha mikro, kecil dan menengah guna meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan penyediaan lapangan kerja; 3. Mengurangi secara bertahap kemiskinan warga kota;
persentase
tingkat
pengangguran
dan
4. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar khususnya kesehatan bagi masyarakat guna meningkatkan kualitas SDM dan produktivitas masyarakat dalam rangka mewujudkan Kota Padang sebagai pusat pelayanan publik (service centre). Adapun strategi pembangunan yang akan ditempuh untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan yang tangguh adalah dengan jalan memberikan prioritas pengembangan kegiatan ekonomi kota pada kegiatan pertanian perkotaan, perikanan, peternakan, industri kecil dan menengah, perdagangan dan pariwisata. Strategi pembangunan ini sengaja dipilih sesuai dengan struktur, permasalahan dan potensi ekonomi Kota Padang. Disamping itu, pengembangan kegiatan ekonomi tersebut diupayakan untuk tidak akan membawa konskuensi negatif terhadap kualitas lingkungan hidup, sehingga keberlanjutan pembangunan di masa mendatang akan tetap terjaga dengan baik.
100
Tabel 6.4 Hubungan Antara Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi 4 MISI 4: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan; TUJUAN
SASARAN
1. Meningkatnya 1. Meningkatnya kesejahteraan kualitas masyarakat ekonomi masyarakat
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis sumberdaya lokal
1. Pemberdayaan dan peningkatan penggunaan sumberdaya lokal 2. Pemberdayaan dan peningkatan peran kelompok usaha bersama 3. Meningkatkan peran koperasi dan lembaga keuangan mikro
2. Meningkatkan kualitas SDM Pelaku usaha
1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM Pelaku Usaha 2. Memfasilitasi akses informasi usaha, promosi, kerjasama usaha dan pemasaran 3. Mendorong terciptanya wirausaha muda yang kreatif dan kompetitif
2. Berkurangnya tingkat kemiskinan
1. Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin
1. Peningkatan Program Bantuan Usaha bagi masyarakat Miskin 2. Pemberdayaan Kelompok usaha Masyarakat Miskin 3. Peningkatan akses terhadap permodalan, pemasaran dan informasi usaha 4. Menumbuhkembangkan usaha produktif masyarakat miskin
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat miskin
1. Peningkatan Akses Terhadap Pelayanan Dasar masyarakat miskin 2. Peningkatan keterampilan produktif masyarakat miskin
3. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat secara inklusif
1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan primer secara gratis 2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat melalui peningkatan status RSUD
101
dari tipe C menjadi Tipe B dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 3. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam peningkatan kualitas kesehatan dan lingkungan 2. Meningkatkan kualitas dan pemerataan SDM kesehatan
1. Pemerataan, pengembangan dan pemberdayaan SDM pelaksana pelayanan kesehatan 2. Penguatan jaringan kerjasama dalam pembangunan kesehatan
2. Terwujudnya ekonomi kerakyatan yang tangguh
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaminan sosial masyarakat 1. Meningkatnya penyediaan lapangan kerja dan usaha
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas program jaminan sosial masyarakat 1. Meningkatkan kemampuan kewirausahaan
Peningkatan sistem penjaminan sosial masyarakat 1. Meningkatkan peran lembaga pelatihan keterampilan dalam pengembangan kewirausahaan 2. Mendorong penumbuhan lapangan usaha berbasis inovasi dan ekonomi kreatif
2. Meningkatnya kekuatan ekonomi kerakyatan
2. Mendorong peningkatan investasi
Memfasilitasi peningkatan investasi baik dari dalam maupun luar negeri dengan memberikan kemudahan dan insentif
1. Pemberdayaan ekonomi masyarakat kawasan pertanian;
1. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi rakyat dalam rangka peningkatan ketahanan pangan dan kesejahteraan 2. Mengembangkan sistem dan kelembagaan pasar produk pertanian 3. Mengembangkan sentra produksi komoditi pertanian unggulan dengan menggunakan pendekatan wilayah dan kawasan; 4. Penerapan dan Pengembangan teknologi pertanian
102
2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat kawasan pesisir;
1. Mengembangkan gerakan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 2. Mengembangkan blue economy (ekonomi biru) 3. Mengembangkan kawasan minapolitan
3. Mengembangkan usaha kecil dan menengah serta usaha padat karya
1. Meningkatkan daya saing UMKM 2. Meningkatkan penerapan teknologi dalam berbagai aneka usaha 3. Pembangunan dan pengembangan sentra ekonomi usaha mikro, kecil dan menengah 4. Mengembangkan jaringan kerjasama usaha dalam dan luar wilayah
3.Meningkatnya volume perdagangan produksi kelautan dan perikanan
1. Meningkatkan efisiensi dan daya saing produk KP dengan mendorong terjadinya temu bisnis
1. Peningkatan mutu produk dan skala usaha KP 2. Penguatan regulasi penjaminan mutu produk KP
2. Memperluas networking antar pelaku usaha dan perdaga-ngan produk KP 4.Meningkatnya industri usaha kelautan dan perikanan
Meningkatkan efisiensi usaha industri KP dan kapasitas SDM
Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana produksi bernilai ekonomis
5.Meningkatnya pelaku usaha industri KP yang baru
Mengembangkan usaha penangkapan di daerah oceanic (laut lepas) memanfaatkan lahan marjinal (rawa)
Pengembangan kawasan minapolitan, industrialisasi dan blue economy berbasis kelautan dan perikanan
6.Tercapainya tingkat konsumsi ikan perkapita/ tahun
1. Meningkatkan produksi KP dengan optimalisasi potensi oceanic dan lahan marjinal
1. Penambahan armada untuk eksploitasi hasil KP
2. Meningkatkan produksi pasca panen agar terjadi penambahan nilai (value added)
2. Memperluas pemanfaatan lahan marjinal 3. Mendorong industri pasca panen produk KP
103
7.Terpeliharanya sumber daya alam KP dan biota langka
1. Memperbaiki sumber daya alam yang rusak 2. Introduksi hewan langka 3. Meningkatkan kualitas pengawasan sumber daya KP
1. Peningkatan intensitas pengelolaan kawasan konservasi dan sumber daya ikan 2. Penguatan kelembagaan pengawasan pada masyarakat
8.Zero Complaint untuk pelayanan pada masyarakat
Pemantapan SOP tentang pelayanan di sektor KP
Peningkatan pelayanan prima
9.Tercapainya penurunan harga pakan ikan
Melanjutkan pengadaan pakan buatan yang bermutu dan pabrik skala kecil dan menengah
Melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi, pengusaha, kelompok masyarakat dalam menghasilkan pakan ikan yang bermutu
10. Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan petani dalam berusaha tani
Meningkatkan SDM petani
11. Meningkatnya produksi perta-nian, perkebu-nan dan peternakan dalam mendukung ketahanan pangan
1. Meningkatkan produksi padi, palawija, perkebunan, dan hortikultura
1. Penerapan teknologi spesifik lokasi 2. Peningkatan SDM petani dan penyuluh lapangan 3. Optimasi lahan sawah 4. Pengendalian organisme pengganggu tanaman 5. Demplot teknologi padi salibu 6. Optimalisasi peran serta Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3)
12. Meningkatnya sarana prasarana pendukung dalam berusaha tani/ ternak
2. Meningkatkan produksi peternakan
1. Penerapan teknologi tepat guna
Penyediaan sarana dan prasarana pertanian, perkebunan dan peternakan
1. Pengadaan alat mesin pertanian
2. Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
2. Penambahan Balai Penyuluhan Pertanian 3. Rehabilitasi saluran irigasi tersier (JITUT/ JIDES)
104
13. Meningkatnya pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, perkebunan dan peternakan
1. Meningkatkan SDM kelompok pengolahan hasil pertanian
1. Demonstrasi pengolahan hasil pertanian 2. Membangun jaringan pemasaran dengan supermarket dan hotel 3. Mengikuti promosi produk pertanian 4. Penyediaan alat pengolahan hasil pertanian
2. Meningkatkan SDM kelompok pengolahan hasil peternakan
1. Pelatihan pengolahan hasil peternakan 2. Mengikuti event promosi
3. Penyediaan sarana dan prasarana pasar ternak 14. Terkendalinya penyakit menular hewan
Meningkatkan pelayanan kesehatan hewan
1. Pemberian vaksinasi dan pengobatan hewan ternak
15. Terpelihara dan terjaganya kawasan hutan dari kerusakan dan kebakaran hutan
1. Peningkatan daya dukung hutan sebagai kawasan penyangga air
1. Menggalakkan Hutan Kemasyarakatan
2. Membangun hutan kota Delta Malvinas sebagai daerah resapan air di perkotaan
3. Meningkatkan SDM masyarakat di sekitar kawasan hutan
3. Membangun Taman Hutan Raya Bung Hatta sebagai daerah rekreasi wisata alam
2. Pemusnahan anjing liar
2. Mengoptimalkan konservasi hutan
4. Pengamanan hutan 5. Pengawasan peredaran hasil hutan
6.5. Misi 5: Menciptakan Kota Padang Yang Aman, Bersih, Tertib, Bersahabat dan Menghargai Kearifan Lokal Pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan merupakan isu yang tidak kalah pentingnya dalam upaya mewujudkan masyarakat kota yang sejahtera dalam jangka panjang. Kualitas lingkungan hidup yang baik dan menyenangkan akan dapat diwujudkan melalui pencegahan polusi udara, pengotoran air, mengupayakan lingkungan yang bersih dan segar, serta menerapkan rencana tata-ruang secara konseken. Termasuk dalam hal ini adalah pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan yang dapat diupayakan dengan memelihara kawasan hutan lindung, mencegah eksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan, memelihara cadangan air, memelihara biota laut dan meningkatkan konservasi alam serta reboisasi hutan secara teratur dan terus menerus.
105
Tujuan yang hendak dicapai dalam misi ini adalah terwujudnya perbaikan kualitas lingkungan hidup Kota Padang melalui penanggulangan resiko bencana, baik gempa, tsunami, banjir dan longsor dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Disamping itu, perlu pula peningkatan penyediaan prasarana dan sarana yang diperlukan untuk menantisipasi dampak negatif dari terjadinya bencana alam. Sejalan dengan hal tersebut, akan ditingkatkan pula kesiapsiagaan seluruh warga kota dalam menghadapi dan menanggulangi bencana alam melalui kegiatan penyuluhan dan pelatihan secara berkala. 6.5.1. Strategi untuk Misi 5 Untuk mencapai sasaran dalam mewuiudkan Misi 5, ditempuh beberapa strategi pokok sebagai berikut: 1. Menyediakan informasi yang rinci dan jelastentang wilayah rawan bencana, meningkatan sarana prasarana penanggulangan bencana, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana, meningkatkan kesadaran warga kota dalam pelestarian lingkungan hidup, meningkatkan konservasi, rehabilitasi, dan pemulihan ekosistem, dan menurunkan tingkat polusi udara dan air dalam kota; 2. Meningkatkan penyediaan prasarana dan saran untuk penanggulangan kemungkinan bencana alam; 3. Meningkatnya kesiapsiagaan fisik dan mental masyarakat penanggulangan bencana dan pelestarian lingkungan hidup;
dalam
4. Meningkatnya konservasi, rehabilitasi, dan pemulihan ekosistem serta penanggulangan polusi udara dan air. 6.5.2. Arah Kebijakan untuk Misi 5 Untuk melaksanakan strategi pembangunan tersebut di atas, maka arah kebijakan yang diperlukan adalah sebagai berikut: 1. Menyediakan beberbagai bentuk peta dan informasi kongkrit tentang wilayah rawan bencana dalam kawasan Kota Padang; 2. Meningkatkan penyediaan sarana prasarana evakuasi dan penyelamatan bencana pada lokasi-lokasi rawan bencana; 3. Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi kepada segenap warga kota tentang kesiagaan dan tata-cara dalam menghadapi bencana; 4. Melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi akibat terjadi bencana yang terjadi sebelumnya; 5. Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi pelestarian lingkungan hidup, mengembangkan konservasi sumberdaya alam; 6. Mengendalikan pencemaran udara dan air serta dan perusakan lingkungan hidup wilayah Kota Padang; 7. Mengamankan hutan dari illegal logging, mengamankan laut dari ilegal fishing, serta mengelola dan merehabilitasi ekosistem pesisir dan laut.
106
Matriks hubungan antara strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Padang untuk Misi 5 dapat dilihat pada Tabel 6.5. Tabel 6.5. Hubungan Antara Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi 5 Misi 5: Menciptakan Kota Padang yang Aman, Bersih, Tertib, Bersahabat dan Menghargai Kearifan Lokal Tujuan 1. Mewujudkan Kota Padang yang aman dan tanggap bencana
Sasaran 1.Meningkatnya sarana dan prasarana penangulangan bencana
2. Meningkatnya
2. Mewujudkan lingkungan hidup kota yang berkualitas
kesiapsiagaan warga kota mengantisipasi penanggulangan bencana 1. Tercapainya peningkatan kualitas lingkungan hidup
3. Mewujudkan 1. Terwujudnya Infrastruktur Tatakelola Sumber yang ramah dan Daya Air dan aman Drainase Perkotaan 2. Tersedianya infrastruktur jalan raya yang aman
Strategi
Arah Kebijakan
1. Peningkatan kerjasama dengan lembaga penelitian dan SKPD terkait
1. Menyediakan peta dan informasi wilayah resiko bencana 2. Peningkatan Profesionalitas Aparatur Lembaga/ SKPD terkait
2. Meningkatkan kerjasama dalam penyediaan sarana prasarana penanggulangan bencana Peningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang antisipasi bencana
1. Meningkatkan kualitas kuantitas sarana dan prasarana penggulangan bencana
1. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan hidup 2. Meningkatkan pengawasan dan penegakan peraturan lingkungan hidup dalam konservasi ekosistem 3. Intensifikasi pengawasan dan pentaatan peraturan lingkungan hidup dalam pengelolaan pencemaran udara dan air Meningkatnya kualitas sungai dan SDA
Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi kesiapsiagaan bencana Meningkatkan jumlah dan kualitas informasi lingkungan hidup
Peningkatan dan penyediaan sarana jalan
Peningkatan penyediaan shelter untuk kesiap siagaan bencana
Peningkatan sarana prasarana pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan Normalisasi sungai, jaringan irigasi dan drainase Pembangunan jalan baru dan perbaikan jalan dan jembatan
107
3. Tersedianya sarana dan prasarana pemukiman
Peningkatan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman
Meningkatkan pelayanan air bersih, listrik, sanitasi dan drainase
4. Mewujudkan 1. Meningkatnya Kota Padang sistem pengelolaan yang bersih dan persampahan, indah Ruang Terbuka Hijau dan Taman Kota
1. Meningkatkan 1. Peningkatan peran pelayanan Lembaga Pengelola persampahan bekerja Sampah (LPS) di sama dengan Lembaga masyarakat Pengelola Sampah 2. Meningkatkan sarana (LPS) dalam dan prasarana masyarakat pengelolaan sampah 2. Meningkatkan sarana dan limbah dan prasarana pengelolaan sampah dan TPA 3. Meningkatkan jumlah Taman Kota dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 5. Mewujudkan 1. Tersedianya jasa 1. Meningkatkan peran 1. Menyediakan transportasi pelayanan angkutan swasta dalam penyeangkutan umum perkotaan kota yang cukup, diaan armada angkutan masal yang lancar, nyaman, lancar dan umum massal 2. Menyediakan terminal, aman, nyaman murah ke seluruh 2. Meningkatkan sarana dan prasarana dan murah wilayah kota prasarana, sarana dan angkutan umum fasilitas lalu lintas
6. Mewujudkan penataan ruang, bangunan dan perumahan yang serasi, selaras dan seimbang
2. Meningkatnya keamanan dan keselamatan lalu lintas 1. Terlaksananya penataan bangunan dan perumahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota
Memberlakukan regulasi yang tegas terhadap pelanggaran lalu lintas
Menyediakan regulasi yang tegas dalam pengelolaan angkutan umum masal 1. Meningkatkan 1. Melakukan penataan pengawasan dan bangunan gedung pengendalian 2. Melakukan penataan bangunan dan Perumahan dan lingkuperumahan ngan pemukiman beserta sarana dan prasarana pendukungnya 3. Meningkatan pelayanan dalam pengurusan IMB 2. Meningkatkan Menjaga bentuk arsitektur pengendalian bangunan bangunan cagar budaya cagar budaya dan dan bersejarah bersejarah 3. Melakukan Melakukan rehabilitasi rehabilitasi dan bedah 1000 unit rumah tidak rumah milik layak huni pertahun masyarakat tidak mampu 4. Melakukian Penyediaan lahan untuk pembebasan dan pembangunan kota yang penyediaan tanah mengacu kepada aturan sesuai peraturan yang yang berlaku tidak merugikan pemilik lahan
108
6.6. Misi 6: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Melayani Tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani tidak terlepas dari peran pemerintah mewujudkan good governance, yang menuntut agar aparatur pemerintah melayani masyarakat. Bila sebelumnya ada pandangan bahwa aparatur pemerintah diidentikkan dengan pemilikan kekuasaan, maka pandangan itu telah berubah menjadi kewenangan aparatur pemerintah untuk melakukan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Perubahan pandangan ini sudah disadari aparatur karena pada akhirnya kompentensi aparatur yang tercermin dalam sikap dan prilakunya yang akan menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dalam pembangunan. Ciri good governance (kepemerintahan yang baik) dilakukan melalui demokratisasi, desentralisasi, keterbukaan, transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, pelayanan prima, efisiensi dan efektifitas dan supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu good governance juga mempersyaratkan adanya hubungan yang sinergis dan konstruktif antara pemerintah, swasta dan masyarakat dengan menganut prinsip-prinsip partisipasi, supremasi hukum, dan cepat tanggap. Pemerintahan sendiri dapat diterjemahkan menjadi badan memerintah, menguasai, mengurusi, mengarahkan, membina, menyelenggarakan dan mengelola. Misi ke enam yang telah ditetapkan oleh Walikota dan Wakil Walikota terpilih tahun 2014-2019 ini, telah memenuhi kriteria good governance. Misi ke enam yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani bila diuraikan satu persatu, maka akan didapatkan kata kunci yaitu baik, bersih dan melayani. Kata kunci “baik” selaras prinsip good governance yaitu sesuai keinginan rakyat yang tercermin dari jumlah suara hasil pemilihan (legitimasi) dan pemerintahan yang efektif yang akan dapat menyelenggarakan tugas-tugas kepemerintahan, atau dengan kata lain diberlakukannya prinsip-prinsip demokratisasi, desentralisasi, keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, efisiensi dan efektifitas dan supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu dapat juga ditambahkan bahwa good governance berarti juga mengkoordinasikan sektor-sektor pembangunan secara baik atas dasar profesionalitas dan etos kerja. Sedangkan kata kunci “bersih” juga selaras dengan prinsip untuk menghindarkan tindakan KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme) baik secara keputusan politik maupun administrasi, disiplin menjalankan anggaran dan terciptanya legal and political framework bagi tumbuhnya wiraswasta dan menghindarkan salah alokasi anggaran. Ciri good governance (kepemerintahan yang baik) terkait dengan kata kunci “bersih” yang dilakukan melalui keterbukaan, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas dan supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan landasan moral yang tinggi. Terakhir, kata kunci “melayani” tercermin dalam prinsip good governance (kepemerintahan yang baik) dilakukan melalui desentralisasi, keterbukaan, profesionalitas, pelayanan prima, efisiensi dan efektifitas dan supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian misi ke enam ini telah mampu mengoperasionalkan semua prinsip-prinsip good governance.
109
Untuk mewujudkan misi enam ini, langkah selanjutnya adalah menurunkan misi ke enam tersebut menjadi tujuan-tujuan yang semakin terperinci sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atas dasar itu, maka tujuan yang ingin dicapai dirumuskan sebanyak 3 yaitu: 1.
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik Untuk dapat mencapai tujuan ini maka dirumuskan dua sasaran pembangunan yaitu meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan, pengelolaan data dan implementasinya. Sasaran yang pertama ini dilatarbelakangi oleh adanya aturan tentang pengaturan pegawai sipil daerah yaitu Undang-Undang nomor 5 tahun 2014tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pada intinya menyatakan bahwa Aparatur Sipil Negara terdiri dari (a). PNS (Pegawai Negeri Sipil) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan (b). PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Dengan pemberlakuan aturan ini membawa konsekwensi terhadap perbedaan ASN yang meliputi tugas, hak dan kewajiban, peran, jabatannya. Jabatan ASN yang ada meliputi adminsitrasi, fungsional dan pimpinan tinggi. Jabatan administrasi meliputi jabatan adminsitrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana. Jabatan Fungsional dalam ASN terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri atas: (a). jabatan pimpinan tinggi utama; (b). jabatan pimpinan tinggi madya; dan (c). jabatan pimpinan tinggi pratama. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. Pemberlakuan Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) ini menuntut peningkatan kompetensi aparatur, maka untuk mengantisipasinya pada misi enam pada tujuan satu dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Padang tahun 2014-2019 ini ditetapkan dua sasaran yaitu: (a). meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah, pengolah data, dan implementasinya. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, maka strategi yang disusun adalah meningkatkan jumlah dan mutu aparatur perencana yang berkualitas dan akuntabel. Sasaran itu dapat dicapai apabila kebijakan diarahkan kepada: (1). Meningkatkan jabatan fungsional perencana, (2) meningkatkan pemanfaatan teknologi dan informasi dalam perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan daerah, (3). Mengembangkan data dan statistik pembangunan
110
daerah, (4). Membuka layanan jaringan media partisipasi dan pengaduan publik dalam perencanaan pembangunan daerah. Sasaran kedua yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi. Memantapkan sasaran kedua ini, maka direncanakan dua strategi yaitu (a) meningkatkan kinerja pelaksanaan pembangunan, keuangan daerah dan pengelolaan aset, dan (b) meningkatkan kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintah. Strategi pertama ini akan dapat dicapai apabila kebijakan diarahkan pada: (1) penataan struktur organisasi yang proporsional yaitu beban kerja yang sesuai dengan TUPOKSI, (2) memaksimalkan pelaksanaan analisis jabatan dan evaluasinya, (3) penerapan SOP di lingkup SKPD, (4). Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang transparan, cepat dan tepat, (5) menyediakan anggaran untuk tunjangan daerah bagi PNSD. Arah kebijakan ini selaras dengan program unggulan yang ke sepuluh yang ditawarkan oleh walikota dan wakil walikota terpilih Kota padang priode 2014-2019, (6) peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur berbasis kompetensi, (7). Meningkatkan pelayanan, pengelolaan, pelaporan keuangan daerah dan aset, (8) mempertahankan opini BPK: WTP, (9) meningkatkan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) sesuai dengan kebijakan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, dan (10). Meningkatkan EKPPD (Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) sesuai kebijakan Kementerian Dalam Negeri. Strategi kedua yaitu meningkatnya kinerja pengawasan penyelenggara pemerintah daerah dapat ditempuh bila kebijakan diarahkan dengan meningkatkan pengelolaan, pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. 2.
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih Untuk dapat mencapai tujuan ini, maka penting diketahui bahwa pemerintahan yang bersih (clean government) terutama bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta permasalahan lain yang terkait dengan pemerintahan. Ada anggapan yang kuat bahwa mendahulukan clean government adalah lebih baik dari pada good government dengan argumentasi bahwa untuk menciptakan pemerintahan yang baik (good government) dalam diri birokrat itu terlebih dahulu harus ada komitmen bersih (clean). Apabila hal yang demikian tidak dilakukan, maka pemerintahan yang baik akan bernilai rendah atau malah tidak akan berhasil. Atas dasar itulah maka untuk dapat menjadikan pemerintahan yang baik haruslah terlebih dahulu clean government. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dapat dicapai dengan menetapkan sasaran yaitu berkurangnya praktik KKN. Sasaran itu kemudian diturunkan lagi menjadi dua strategi yaitu meningkatnya angka indeks persepsi anti korupsi dan menerapkan sistem pengawasan internal. Untuk dapat mencapai strategi satu ini maka kebijakan diarahkan pada dua hal yaitu: penerapan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
111
dan implementasi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RADPK). Sedangkan untuk mencapai strategi dua menerapkan sistem pengawasan internal, maka kebijakan diarahkan pafa penerapan SPIP (Sistem Pengawasan Internal Pemerintah) di seluruh SKPD. 3.
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani Untuk dapat mewujudkan tujuan ketiga ini perlu dipahami bahwa ada tuntutan yang kuat agar peranan pemerintah semakin dikurangi sedangkan peran masyarakat termasuk lembaga dunia usaha dan LSM semakin ditingkatkan dan terbuka aksesnya. Tuntutan itu semakin kuat seiring dengan terjadi reformasi di Indonesia yang dimulai tahun 1998 yang lalu. Pelayanan lebih baik dan memuaskan publik menjadi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh aparatur pemerintahan. Untuk itu dibutuhkan langkah-langkah baik berupa sasaran, strategi maupun arah kebijakan yang semakin terarah dengan melakukan beberapa perubahan dan perbaikan kelembagaan dan tata kelola; kualitas sumber daya manusia dan penerapan e government. Dengan demikian akan tercapai pemerintahan yang dapat menjamin kepentingan pelayanan publik secara seimbang dengan melibatkan kerjasama antar semua pemangku kepentingan (pemerintah, masyarakat dan pihak swasta). Semua pemangku kepentingan itu harus menjadi bagian sejajar yang saling mengetahui siapa mengerjakan apa dan membuka ruang bagi dialog untuk saling memahami perbedaan yang ada. Hal ini akan dapat menimbulkan sinergisitas dalam pelaksanaan program tata kelola pemerintahan yang melayani. Masing-masing pemangku kepentingan itu memiliki karakteristik tersendiri sehingga ketiganya tidak akan mampu berdiri dan berkembang sendiri-sendiri. Sekaitan dengan itu, maka untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, maka perlu peningkatan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi, yaitu membangun transparansi atas semua informasi yang bebas, dimana seluruh proses pemerintahan dan informasinya dapat diakses oleh semua pihak. Diperlukan media komunikasi yang menjamin kelancaran informasi antar semua pihak yang seiring dengan tuntutan terhadap aparatur pemerintahan dalam berbentuk peningkatan kinerja sehingga akan dapat terwujud pelayanan prima kepada masyarakat. Beberapa perubahan ke arah yang lebih baik perlu dilakukan diantaranya mempercepat proses kerja, modernisasi administrasi birokrasi melalui e government dengan memanfaatkan teknologi informasi, yang dipercepat dengan keberadaan internet, sehingga terjadi peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, dan mempererat interaksi kalangan bisnis.
Berdasarkan penjelasan di atas, maka dirangkumlah dalam suatu tabel yang menggambarkan perwujudan misi ke enam menjadi tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan.
112
Tabel 6.6 Hubungan Antara Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi 6 Misi 6: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Melayani Tujuan 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik
Sasaran 1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan
2.Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi
Strategi
Arah Kebijakan
Mewujudkan 1. Meningkatkan pemanfaperencanaan berkualitas atan teknologi dan indan akuntabel formasi dalam perencanaan, dan pelaksana-an pembangunan daerah 2. Mengembangkan data statistik pembangunan 3. Membuka layanan jaringan media partisipasi dan pengaduan publik dalam perencanaan 4. Meningkatkan jabatan fungsional perencana 1. Meningkatkan 1. Penataan Struktur orgakinerja pelaksanaan nisasi yang proporsional pembangunan, (beban kerja sesuai keuangan daerah dengan tupoksi) dan pengelolaan 2. Mengoptimalkan pelakaset sanaan analisis jabatan dan evaluasi jabatan 3. Penerapan SOP di lingkup SKPD 4. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang transparan, cepat dan tepat 5. Menyediakan anggaran khusus untuk tunjangan daerah bagi PNS 6. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur berbasis kompetensi 7. Meningkatkan pelayanan, pengelolaan & pelaporan keuangan daerah serta aset 8. Mempertahankan Opini BPK: WTP 9. Meningkatkan kualitas LAKIP 10. Meningkatkan EKPPD 2.Meningkatkan kinerja Peningkatan pengelolaan pengawasan penyepengawasan penyelenglenggaraan pemerintah garaan pemerintah daerah
113
3.
2.Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih
Menekan tindak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkungan birokrasi
3.Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang melayani
Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas (prima)
1.Meningkatkan angka indeks persepsi anti korupsi
1. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) 2. Implementasi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RADPPK) 2.Menerapkan sistem Penerapan SPIP (Sistem pengawasan internal Pengawasan Internal Pemerintah) di SKPD 1.Meningkatnya kualitas 1.Mengoptimalkan pelayapelayanan publik melanan terpadu satu pintu lui reformasi birokrasi (PTSP) menggunakan dan penerapan sistem online e-governance 2.Desentralisasi urusan pemerintahan daerah
3.Peningkatan pelayanan informasi dan komunikasi
4.Peningkatan pelayanan pengendalian dan penanggulangan bencana
5.Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan
1.Pelaksanaan pelimpahan kewenangan SKPD ke Kecamatan/ Kelurahan 2.Meningkatkan dana operasional kecamatan, kelurahan 1.Peningkatan peran Tim PPID (Pejabat Pengelola Informasi Daerah) 2.Meningkatkan keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan 3.Mengembangkan teknologi informasi dan aplikasinya 1.Meningkatkan cakupan pelayanan pengendalian dan penanggulangan bencana 2.Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kesiapsiagaan pengendalian dan penanggulangan bencana 1.Memberikan pelayanan kesehatan gratis di puskesmas/ RSUD 2.Memberikan pelayanan ambulan gratis bagi warga miskin 3.Melakukan penataan, pembangunan sarana dan prasarana kesehatan sebagai pelayanan publik prima
114
6.Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pengumpulan pajak dan retribusi 7.Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan
8.Penyerahan uang santunan kematian bagi keluarga yang meninggal
Melakukan penataan, pembangunan sarana dan prasarana pengumpulan pajak dan retribusi sebagai pelayanan publik prima 1. Peningkatan operasional RW, RT menjadi 200% 2. Peningkatan kesejahteraaan Garin mesjid/ mushalla menjadi 200% 3. Penciptaan layanan keluhan peserta didik dan pemangku kepentingan lainnya terhadap pendidikan sebagai pelayanan publik prima Memberikan santunan kematian sebanyak 1 juta rupiah untuk warga Kota Padang
115
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Kebijakan umum pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Padang periode 2014-2019 didasarkan pada analisis tentang tujuan, sasaran dan strategi sebagaimana sudah diuraikan terdahulu pada Bab VI terdahulu. Pembahasan juga dilakukan sesuai dengan masing-masing misi pembangunan yang ditetapkan oleh kepala daerah. Sedangkan program pembangunan daerah yang akan dilakukan ditetapkan untuk melaksanakan masing-masing kebijakan pembangunan daerah yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini program pembangunan daerah yang ditetapkan diupayakan secara lebih kongkrit sehingga memudahkan penyusunan anggaran dan pelaksanaan dilapangan nantinya. Untuk dapat menentukan seberapa jauh program pembangunan daerah tersebut dapat mewujudkan kebijakan umum yang telah ditetapkan, perlu ditetapkan indikator serta target kinerja yang dapat dihasil dari pelaksanaan masing-masing program pembangunan yang sudah ditetapkan baik pada awal maupun akhir dari periode perencanaan. Indikator dan target kinerja yang dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan secara kongkrit dari pelaksanaan program pembangunan daerah tersebut pada dasarnya adalah hasil (outcome) yang dapat diberikan untuk masyarakat secara umum. Hal ini perlu dilakukan untuk menjamin kesesuaian antara hasil dari pelaksanaan program dengan sasaran pembangunan daerah yang diharapkan.
7.1. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Misi 1 Kebijakan umum dalam hal mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan SDM yang beriman, kreatif dan berdaya saing, maka sasarannya meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan yang mendorong tumbuhnya sekolah kejuruan (vokasional), terjaganya kualitas moral dan ahklak pendidik, peserta didik dari pengaruh lingkungan yang negatif dan meningkatnya kesiapan SDM dalam menghadapi MEA (Masyarakat Ekononomi Asean) bagi masyarakat Kota Padang. Disamping itu tenaga pendidik yang selalu memberikan dan mensosialisasikan pada peserta didik yang ramah lingkungan, baik berperilaku menjaga ramah lingkungan berupa pembuangan sampah pada tempatnya, selalu menjaga hemat enegi, air dan sebagainya. Agar tercapai hal tersebut, maka menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan pendidikan, dasar, menengah dan perguruan tinggi. Rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan pendidikan dan menerapkan kebijakan pendidikan yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota. Mengintegrasikan fungsi regulasi pendidikan dasar dan
116
menengah dan meningkatkan mutu lulusan pendidikan dasar dan menengah. Memberikan perhatian khusus untuk pembiayaan penyelenggaraan operasional SMK rujukan dan SMA rujukan dan agar lulusan semakin berkualitas dan mampu menciptakan lulusan yang berjiwa kewirausahaan serta mampu berbahasa inggris. Meminimalkan angka drop-out pendidikan dasar dan menengah, menjamin akses keluarga miskin terhadap layanan pendidikan dasar dan menengah. Mengurangi kesenjangan pelayanan pendidikan dengan daerah pinggiran kota, dan memfasilitasi penataan infrastruktur di kawasan pendidikan dalam rangka meningkatkan daya saing kota serta memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan wajib pendidikan.
117
Tabel 7.1. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah untuk Misi 1 “Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk Menghasilkan SDM yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing” No (1) 1.
Sasaran (2) Terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan
Strategi dan Arah Kebijakan (3) 1. Meningkatkan kualitas dan kompetensi peserta didik dengan arah kebijakan; Peningkatan mutu lulusan pendidikan
2. Meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta kualitas intitusi dengan arah kebijakan: a. Peningkatan pendidikan tenaga pendidik dan kependidikan b. Memperbaiki akreditasi institusi dan program studi c. Meningkatkan tata kelola pendidikan yang berkualitas
Indikator Kinerja (output / outcome) (4) Jumlah penduduk usia sekolah yang bersekolah
Target Kinerja Kondisi Kondisi Awal Akhir (5) 136.090
(6)
Program Pembangunan (7)
197.000 Program Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun
Persentase tamatan SMA diterima di perguruan tinggi
60%
85%
Persentase tamatan SMK diterima pada DU/DI
30%
55%
Persentase tenaga pendidik dan kependidikan yang memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi
20%
75%
Persentase pendidikan non formal terakreditasi
75%
93%
Bidang Urusan
SKPD Penanggung Jawab
(8)
(9)
Pendidikan Dinas Pendidikan
Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Dinas Pendidikan
Program Pendidikan Non Formal
Pendidikan Dinas Pendidikan
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Pendidikan Dinas Pendidikan
118
No
Sasaran
(1)
(2)
Strategi dan Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (output / outcome)
(3)
(4)
Target Kinerja Kondisi Kondisi Awal Akhir
Program Pembangunan
SKPD Penanggung Jawab
(8)
(9)
(5)
(6)
3. Meningkatkan kualitas Persentase sekolah yang sarana dan prasarana memiliki sarana prasarana pendidikan dengan arah yang memadai kebijakan: a. Meningkatkan kualitas gedung, laboratorium, perpustakaan dan sarana ibadah sekolah serta lingkungan sekolah b. Mengembangkan jaringan kerjasama dengan stakeholders c. Mengembangkan dan mengupdate kurikulum sekolah
100%
100%
4. Memantapkan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun untuk warga Kota Padang dengan arah kebijakan: a. Pengembangan Sekolah Gratis untuk Wajar 12 Tahun b. Meningkatkan budaya baca tulis masyarakat c. Meningkatkan pelayanan pendidikan mengacu kepada standar pendidikan nasional
109,2 93,18 86,45
102,01 112,15 98,03
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun
Pendidikan Dinas Pendidikan
46
60
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Pendidikan Dinas Pendidikan
0 0 1 0
2 1 2 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pendidikan Dinas Pendidikan
56
75
APK-SD APK-SLTP APK-SLTA Jumlah sekolah kejuruan negeri dan swasta Jumlah SMK: Teknik, Boga, Bisnis, Seni Jumlah SMA/ SMK/ MA bersertifikat ISO
(7)
Bidang Urusan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pendidikan Dinas Pendidikan
Program Pendidikan Dinas Pendidikan Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pendidikan Dinas Pendidikan
119
No
Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
(1)
(2)
(3)
Indikator Kinerja (output / outcome) (4)
Target Kinerja Kondisi Kondisi Awal Akhir (5)
(6)
Program Pembangunan
Bidang Urusan
SKPD Penanggung Jawab
(7)
(8)
(9)
Program Peningkatan Pendidikan Dinas Pendidikan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2.
Meningkatnya pemerataan pendidikan dan mendorong tumbuhnya sekolah kejuruan (vokasional)
1. Memperluas jangkauan pemerataan pendidikan dan mendorong pengembangan sekolah vokasional dengan arah kebijakan; a. Perluasan jangkauan pemerataan sarana pendidikan b. Pemerataan distribusi guru c. Pengembangan sekolah vokasional berbasis sumber daya lokal d. Mendorong penciptaan wirausahawan muda e. Mendorong peningkatan pemahaman dan penerapan IPTEK tepat guna
Rasio guru murid per kelas: SD, SLTP SLTA Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah
1:16 1:13 1:26
1:15 1:20 1:25
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Pendidikan Dinas Pendidikan
Program Pengembangan Data dan Informasi
Pendidikan Dinas Pendidikan
Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Pendidikan Dinas Pendidikan
Program Pendidikan Non Formal
Pendidikan Dinas Pendidikan
120
No
Sasaran
(1)
(2)
Strategi dan Arah Kebijakan (3)
Indikator Kinerja (output / outcome) (4)
2. Menghindarkan siswa Persentase anak putus sekolah dengan arah berkebutuhan khusus yang kebijakan; Memberikan memperoleh pendidikan bantuan biaya pendidikan 3.
Terjaganya kualitas moral dan akhlak peserta didik dari pengaruh lingkungan yang negatif;
Mendekatkan akses infor- Jumlah kasus kenakalan masi nilai-nilai agama dan pelajar budaya dan meningkatkan pendidikan karakter serta sekolah berasrama (Boarding School), dengan arah kebijakan; a. Menyediakan media informasi yang bernilai agama dan budaya Minangkabau pada areal publik b. Penyamaan kesempatan bagi anak berpendidikan khusus (disable) untuk menempuh pendidikan normal c. Meningkatkan pendidikan karakter melalui sekolah berasrama peserta didik
Target Kinerja Kondisi Kondisi Awal Akhir (5)
(6)
60%
90%
Program Pembangunan (7)
Bidang Urusan
SKPD Penanggung Jawab
(8)
(9)
Program Pemberian Beasiswa
Pendidikan Dinas Pendidikan
Program Pendirian Boarding Schools
Pendidikan Dinas Pendidikan
121
No (1) 4.
Sasaran (2) Meningkatnya kesiapan peserta didik dalam menghadapi MEA
Strategi dan Arah Kebijakan (3)
Indikator Kinerja (output / outcome) (4)
Meningkatkan kemampuan Persentase sekolah yang peserta didik dalam menerapkan berbahasa menggunakan Bahasa Inggris di sekolah Inggris dan meningkatkan ketahanan budaya lokal dengan arah kebijakan; a. Meningkatkan penggunaan Bahasa Inggris di sekolah b. Menambah koleksi perpustakaan yang berbahasa Inggris c. Meningkatkan pendidikan kewarganegaraan untuk membangun nasionalisme
Target Kinerja Kondisi Kondisi Awal Akhir (5)
(6)
1
5
Program Pembangunan (7) Program Pendidikan Non Formal
Bidang Urusan
SKPD Penanggung Jawab
(8)
(9)
Pendidikan Dinas Pendidikan
122
7.2. Kebijakan dan Program Pembangunan Misi 2 Untuk dapat mewujudkan Kota Padang sebagai pusat perdagangan wilayah Sumatera Bagian Barat, maka kebijakan pembangunan daerah diarahkan pada: 1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perdagangan 2. Peningkatan Kualitas SDM Pelaku usaha, pengelola dan lembaga Pengelola Perdagangan 3. Menjaga iklim persaingan yang kondusif 4. Penguatan regulasi penjaminan mutu barang dan peningkatan keamanan serta kenyamanan di kawasan perdagangan 5. Peningkatan kuantitas dan kualitas serta keanekaragaman komoditi perdagangan 6. Memperluas networking (jejaring) perdagangan 7. Peningkatan fasilitas pelayanan usaha (service bussines) 8. Perbaikan iklim investasi sector perdagangan 9. Pengembangan SIDA (Sistem Inovasi Daerah) 10. Pengembangan Teknopark dan pusat alih tekhnologi Peningkatan fasilitas pasar baik untuk pengembangan pasar moderen dan tradisional sangat penting artinya untuk mendorong terwujudnya Kota Padang sebagai pusat kegiatan perdagangan untuk wilayah pantai Barat Sumatera. Untuk keperluan ini, maka program pembangunan untuk peningkatan fasilitas pasar dalam Kota Padang perlu terus dilakukan. Upaya perbaikan dan pengembangan pasar Raya Padang harus menjadi prioritas utama, demikian juga halnya Pasar Kampung Jawa, bersamaan dengan hal ini peningkatan fasilitas pasar pembantu (satelit) lainnya juga perlu terus ditingkatkan guna meningkatkan pelayanan terhadap konsumen untuk seluruh wilayah pemukiman yang telah ada. Serta penataan terhadap pasar-pasar pagi yang jumlahnya semakin banyak pasca gempa tahun 2009. Program kegiatan yang menjadi prioritas dalam mencapai visi 2 adalah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Pengembangan sarana dan prasarana Perdagangan Pengembangan dan Perluasan Pangsa Pasar Penetapan dan penataan kawasan pergudangan Pembinaan Pelaku usaha dan perluasan jaringan usaha Pendataan, pembinaan dan penataan PKL Peningkatan efisiensi dan daya saing produk perdagangan Peningkatan dan promosi investasi perdagangan Peningkatan system penjaminan mutu barang Pengembangan PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu) Pengembangan SIDA, Padang Tekhnopark dan Pemanfaatan TTG
123
Tabel 7.2. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah untuk Misi 2 “Menjadikan Kota Padang Sebagai Pusat Perdagangan Wilayah Barat Sumatera” No.
Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
(1) (2) (3) 1. Meningkatnya volume 1. Meningkatkan kualitas transaksi perdagangan sarana dan prasarana barang dan jasa; perdagangan Melalui arah kebijakan a. Peningkatan kualitas prasarana dan sarana perdagangan b. Peningkatan kualitas SDM dan lembaga pengelola perdagangan c. Penyediaan dan Peningkatan fasilitas pergudangan
Indikator Kinerja (output / outcome) (4) Persentase peningkatan nilai ekspor Volume perdagangan dalam negeri (Rupiah)
Target Kinerja SKPD Bidang Penanggung Kondisi Kondisi Program Pembangunan Urusan Jawab Awal Akhir (5) (6) (7) (8) (1) 20,36% 25% Pengembangan sarana dan Perdagangan Dinas Pasar prasarana Perdagangan Pengembangan sarana dan Perdagangan Dinas Pasar prasarana pasar Program kelengkapan Perdagangan Dinas Pasar pengembangan sarana dan prasarana pasar Program peningkatan kualitas pelaku usaha perdagangan
Perdagangan Dinas Perindagtamben
Program Sarana dan Perdagangan Dinas Pasar Prasarana Kebersihan pasar
124
2. Meningkatkan Kualitas SDM Pelaku Usaha Perdagangan Melalui arah kebijakan: a. Pendataan dan penataan pelaku usaha perdagangan berdasarkan karakteristik usaha. b. Peningkatan Pembinaan dan pelatihan usaha bagi pelaku usaha perdagangan 3. Meningkatkan effisiensi dan daya saing kegiatan perdagangan barang dan jasa. Melalui arah kebijakan: a. Menjaga iklim persaingan yang kondusif b. Penguatan regulasi penjaminan mutu barang c. Peningkatan keamanan dan kenyamanan di kawasan perdagangan
20,36
25
Program Pembinaan PKL dan Asongan
Perdagangan Dinas Perindagtamben
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Domestik
Perdagangan Dinas Perindagtamben
Program Perlindungan Perdagangan Dinas Pasar Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
125
2.
Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dalam perekonomian Kota Padang
Mendorong peningkatan aktivitas perdagangan, melalui arah kebijakan: a. Peningkatan skala usaha perdagangan b. Penganekaragaman komoditi perdagangan c. Peningkatan kuantitas dan kualitas komoditi perdagangan d. Memperluas networking (jejaring) e. Peningkatan fasilitas pelayanan usaha (service bussines)
Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Persentase pertumbuhan sektor perdagangan
45%
5,95%
75%
Peningkatan fasilitasi pengembangan usaha perdagangan
Perdagangan Dinas Perindagtamben
7,27% Pengembangan PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu)
Dinas Pasar dan Perindagtamben
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Dinas Pasar dan Perindagtamben
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Dinas Pasar dan Perindagtamben
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Dinas Pasar dan Perindagtamben
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Dinas Pasar dan Perindagtamben
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Dinas Pasar dan Perindagtamben
126
7.3. Kebijakan dan Program Pembangunan Misi 3 Sebagai salah satu daerah tujuan wisata potensial di Sumatera Barat, Kota Padang mencanangkan pembangunan sektor kepariwisataan dan pelestarian kebudayaan alam Minangkabau sebagai salah satu sektor unggulan pembangunan Pantai Barat Pulau Sumatera, mempunyai potensi yang cukup besar terutama di bidang kepariwisataan. Potensi pariwisata Kota Padang cukup menjanjikan, namun belum terkelola secara optimal sampai saat ini. Objek wisata yang ada selain belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai juga masih terfragmentasi pengembangannya. Objek-objek wisata belum dikemas sebagai satu kesatuan produk wisata yang bisa dinikmati wisatawan dalam satu rangkaian perjalanan yang menyenangkan. Hal ini menyebabkan tingkat kunjungan wisata di Kota Padang masih rendah. Di sisi lain, dilihat dari sarana dan jasa pendukung wisata di Kota Padang cukup memadai. Pemerintah Kota Padang secara bertahap telah mulai membenahi dan membangun sarana dan prasarana penunjang parawisata yang tersebar pada beberapa lokasi di Kota Padang, seperti kawasan sepanjang Pantai Padang, Kawasan Pantai Aie Manih, Kawasan Pelabuhan Muara dengan Jembatan Siti Nurbaya. Sesuai dengan misi ke tiga Walikota Padang “menjadikan Kota Padang Sebagai Daerah Tujuan Wisata yang nyaman dan berkesan” dengan program unggulan pada poin ke tiga merevitalisasi objek wisata Kota Padang menjadi wisata keluarga dan konvensi yang layak dan ramah, untuk itu pembangunan dunia kepariwisataan di Kota Padang dengan membuat rencana program seoptimal mungkin dengan tiga pendekatan pokok. 1.
Pendekatan Kebijakan Multi Sektoral Pendekatan kebijakan multi sektor yang dimaksud adalah Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, Dinas Pemukiman dan Prasarana wilayah, Dinas Pekerjaan Umum, dinas-dinas/badan/lembaga sektoral lainya serta swasta, akan memberikan kontribusi program pengembangan wisata sesuai dengan bidang masing-masing. Hal ini disebabkan pengembangan pariwisata bersifat multi disiplin dan multi sektor, keterlibatan sektor-sektor terkait merupakan suatu keharusan. Kebijakan-kebijakan sektoral yang dikeluarkan tetap akan mengacu pada karakteristik dari masing-masing wilayah/ kawasan/ objek pengembangan menurut kriteria pengembangan pariwisata, baik dalam jangka waktu pengembangan jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
2.
Pendekatan Kemasyarakatan Pendekatan kemasyarakatan memandang wilayah sebagai satu kesatuan sosial sebagai suatu perwujudan dan lingkungan masyarakat. Dalam penataan pemanfaatan ruang dan pengimplementasian ragam budaya dan tata nilai harus ditempat sebagai variabel yang penting dalam mendukung pengembangan wilayah. Masyarakat lokal, institusi-institusi lokal/
127
kemasyarakatan serta lembag-lembaga non pemerintah, merupakan faktor yang berperan menentukan pengembangan wilayah masing-masing sesuai dengan karakteristik pengembangannya 3.
Pendekatan Keruangan Peran pemerintah kota, kecamatan dan kelurahan sebagai fasilitator dan katalisator dalam pengembangan pariwisata di Kota Padang secara keruangan. Koordinasi dalam lingkup keruangan sekaligus merupakan penentu terciptanya keseimbangan pemanfaatan ruang antara usaha-usaha pembangunan dan kelestarian. Demikian juga dengan pemerintah provinsi dan pusat, turut memberi andil sehingga keselarasan unsur pembentuk wilayah yang meliputi sumberdaya alam, sumber daya buatan dan sumberdaya manusia besrta kegiatan yang mencakup kegiatan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan yang seluruhnya berintegrasi membentuk wujud tata ruang wilayah, baik yang direncanakan maupun tidak.
Pembangunan pariwisata dituntut untuk mengarah pada terwujudnya tahapan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, untuk itu disusunlah strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan seperti terlihat pada Tabel 7.3.
128
Tabel 7.3. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah untuk Misi 3 “Menjadikan Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan” Strategi dan Arah Kebijakan
No.
Sasaran
(1) 1.
(2) Tercapainya peningkatan rata-rata lama tinggal wisata di Kota Padang;
(3) 1. Meningkatkan kualitas akomodasi penginapan dengan arah kebijakan memberi kemudahan dan insentif kepada pengusaha perhotelan.
Tercapainya peningkatan jumlah kunjungan wisata nusantara dan mancanegara
1. Membangun kelembagaan pariwisata Kota Padang yang kuat dan berkualitas dengan arah kebijakan penetapan Peraturan Daerah untuk pengelolaan pariwisata; dan Pembenahan Pusat Informasi Wisata (Tourist Information Center) yang dilengkapi dengan fasilitas teknologi informasi terkini.
2.
Indikator Kinerja (output/ outcome) (4) Rata-rata lama tinggal (hari): Wisman Wisnus
Target Kinerja Kondisi Kondisi Awal Akhir (5) (6) 2,0 3,5
6,0 4,0
2. Menciptakan paket-paket wisata yang menarik, kreatif, layak dan ramah dengan arah kebijakan menciptakan kondisi wisata keluarga yang nyaman dan aman; dan mendorong kesadaran masyarakat dalam menciptakan objek wisata yang religius yang layak dan ramah Jumlah kunjungan (orang): Wisman Wisnus
54.125 3.435.190
59.802 4.500.201
Program Pembangunan Daerah (7) Program kemudahan investasi
Bidang Urusan (8) pariwisata
SKPD Penanggung jawab (9) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program pengembangan pariwisata kemitraan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pengembangan Pariwisata Produk Kepariwisataan Daerah
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pengembangan pariwisata Pemasaran pariwisata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
129
No.
Sasaran
(1)
(2)
Strategi dan Arah Kebijakan (3) 1. Mengembangkan even-even wisata yang dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dengan arah kebijakan melalui peningkatkan even-even wisata yang berskala nasional dan internasional yang dapat meningkatkan kunjungan wisata ke Kota Padang serta menjalin kemitraan dengan pelaku pariwisata
Indikator Kinerja (output/ outcome) (4)
Target Kinerja Kondisi Kondisi Awal Akhir (5) (6)
2. Peningkatan jumlah dan mengembangkan kualitas objek wisata yang menarik bagi wisatawan dengan arah kebijakan melalui peningkatkan kualitas infrastruktur kota yang dapat menunjang kegiatan pariwisata; mendorong pengembangan wisata konvensi (Mice) yang layak dan ramah; serta peningkatan kemampuan pemandu wisata. 3.
Tercapainya kondisi wisata nyaman dan berkesan
Peningkatan Keamanan, Kebersihan dan Ketertiban (K3) objek wisata dan peningkatan sarana dan prasarana kepariwisataan dengan arah kebijakan pemberdayaan masyarakat untuk sadar wisata; dan peningkatkan kualitas sarana prasarana
(7) (8) Program Pengembangan Pariwisata Pemasaran pariwisata
SKPD Penanggung jawab (9) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program pengembangan pariwisata kemitraan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pengembangan pariwisata Destinasi Pariwisata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan Dinas Pekerjaan Umum
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
Program Pengembangan pariwisata Kemitraan
Persentase kawasan wisata yang memenuhi standar
4
14
Program Pengembangan pariwisata Kerjasama Pengelolaan Kebudayaan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan Dinas Pekerjaan Umum
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan Dinas Pekerjaan Umum
pariwisata
Program Pengembangan pariwisata Kemitraan
130
No.
Sasaran
(1) 4.
(2) Terpelihara dan lestarinya nilai budaya berbasis religius dan tradisi lokal yang berada di kota Padang
Strategi dan Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (output/ outcome)
(3) 1. Peningkatan pariwisata berbasis kearifan lokal dan tradisi seni budaya dengan arah kebijakan melalui pengembangan seni tradisi budaya yang dikemas dengan sentuhan modern; Reorganisasi sanggar seni tradisional yang dikelola secara profesional dan berkelanjutan; dan Peningkatan Kota Padang sebagai tempat festival seni budaya di tingkat nasional dan internasional
(4) Jumlah bangunan bersejarah dan bangunan religi yang berkondisi baik
Target Kinerja Kondisi Kondisi Awal Akhir (5) (6) 3 8
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
(7) (8) Program Pengembangan pariwisata Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
SKPD Penanggung jawab (9) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Jumlah sanggar budaya yang aktif
91
101
Program Pembinaan Seni pariwisata dan Budaya Daerah
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Jumlah even budaya internasional yang diikuti
3
8
Program Pengembangan pariwisata Pemasaran Pariwisata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pengembangan pariwisata Seni dan Budaya
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Jumlah even budaya skala nasional yang diselenggarakan 2. Pengembangan wisata religius dan Kota Tua dengan arah kebijakan melalui pembinaan seni tradisional bernuansa religius dan budaya minangkabau; serta Pelestarian dan pengembangan Wisata Kota Tua
131
7.4. Kebijakan dan Program Pembangunan Misi 4 Dalam upaya mewujudkan misi “Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan” maka dirumuskan kebijakan umum dan program pembangunan yang akan diimplementasinya secara operasional oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi penanggung jawab dari setiap program tersebut. Untuk itu ditetapkan sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program untuk mencapai misi yang menjadi tugas SKPD dalam melaksanakan rencana pembangunan yang telah disusun dalam rangka mewujudkan misi ini khususnya dan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Padang periode 2014-2019 pada umumnya. Dalam rangka mewujudkan misi “Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan”, maka kebijakan pembangunan kota Padang diarahkan pada: 1.
Pemberdayaan dan peningkatan penggunaan sumberdaya lokal seperti: pengolahan bingkuang menjadi berbagai produk. 2. Pemberdayaan dan peningkatan peran kelompok usaha bersama. 3. Meningkatkan peran koperasi dan lembaga keuangan mikro 4. Meningkat pengetahuan dan keterampilan SDM Pelaku Usaha dan SKPD Pengelola. 5. Memfasilitasi akses informasi usaha, promosi, kerjasama usaha dan pemasaran. 6. Mendorong terciptanya wirausaha muda yang kreatif dan kompetitif. 7. Peningkatan bantuan usaha dan pemberdayaan masyarakat miskin. 8. Peningkatan akses masyarakat pada layanan dasar. 9. Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan sistem penjaminan social masyarakat. 10. Peningkatan kemampuan pemanfataan dan penerapan tekhnologi tepat guna. Dalam rangka mendorong aktivitas ekonomi produktif dan peningkatan suberdaya local, maka kota Padang yang merupakan wilayah dengan kawasan pesisir pantai cukup panjang, harus mengembangkan dan memanfaatkan potensi kelautan dengan hati-hati agar tidak hanya mampu meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha dan masyarakat tetapi juga tetap terjaga kelestarian dan kualitas lingkungannya. Untuk itu program “blue economy” (ekonomi biru) harus mendapat perhatian serius segenap pemangku kepentingan dan dapat diterapkan dengan melibatkan partisipasi dan dukungan masyarakat, untuk itu program sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kualitas lingkungan di kawasan pesisir akan menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan ekonomi daerah. Disamping kawasan pesisir, kota Padang juga memiliki kawasan pertanian dengan aneka tanaman pertanian. Sebagai kawasan perkotaan tentunya perlu
132
diarahkan pengelolaan pertanian agar mampu menghasilkan produk untuk mendukung ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan pelaku usaha. Sedangkan untuk dapat memperkuat ekonomi kerakyatan maka perlu ditumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan bagi penduduk muda khususnya, agar mampu menjadi pelaku usaha mandiri dengan memanfaatkan sumberdaya local dan kearifan local. Hal penting lainnya dalam penguatan ekonomi kerakyatan adalah mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif di kalangan masyarakat, untuk itu perlu dilakukan berbagai program pemberdayaan dan pelatihan serta pembinaan. Program pembangunan prioritas dalam mewujudkan misi 4 diantaranya adalah: 1. Pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan dan pemanfaatan sumberdaya lokal. 2. Pemberdayaan dan peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro. 3. Pembinaan dan pengembangan kewirausahaan bagi generasi muda dan pemuda putus sekolah. 4. Perlindungan dan pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan. 5. Peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan secara inklusif. 6. Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan lingkungan sehat. 7. Pengawasan kualitas obat dan makanan. 8. Standarisasi pelayanan kesehatan. 9. Pengembangan IKM kreatif berbasis sumber daya lokal. 10. Pembinaaan usaha dan peningkatan daya saing UMKM. 11. Pengembangan sentra usaha dan industri. 12. Pengembangan dan penerapan TTG bagi IKM dan UMKM. Matriks lengkap tentang kebijakan umum dan program prioritas dalam mewujudkan misi meningkatkan kesejahteraan dan pengembangan ekonomi kerakyatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
133
Tabel 7.4. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah untuk Misi 4 “Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan” No. (1) 1.
Sasaran (2) Meningkatnya kualitas ekonomi masyarakat
Strategi dan Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (output/ outcome)
Target Kinerja Program Pembangunan Bidang Urusan Kondisi Kondisi Daerah Awal Akhir (5) (6) (7) (8) 20 30 Program Pengembangan Industri Umkm Berbasis Sumberdaya Lokal NA NA Program Pembinaan Kube Koperasi dan UKM dan Peningkatan Pendapatan
SKPD Penanggung jawab (9) Dinas Perindagtamben
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM
Koperasi dan UKM
Dinas Koperasi & UMKM
Program Peningkatan Kualitas Koperasi dan UKM Kelembagaan Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM/KJKS)
Dinas Koperasi & UMKM
Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
Dinas Sosnaker
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Dinas Sosnaker
(3) 1. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis sumberdaya lokal, melalui arah kebijakan: a. Pemberdayaan dan peningkatan penggunaan sumberdaya lokal. b. Pemberdayaan dan peningkatan peran kelompok usaha bersama. c. Meningkatkan peran koperasi dan lembaga keuangan mikro.
(4) Jumlah UMKM yang aktif
2. Meningkatkan kualitas SDM Pelaku Usaha, melalui arah kebijakan: a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM Pelaku Usaha.
Jumlah wirausahawan muda baru
0
10.000
Jumlah unit usaha Industri kecil (IKM) yang aktif
852
900
Persentase Koperasi yang aktif (lolos Audit)
Tenaga Kerja
Dinas Koperasi & UMKM
134
No.
Sasaran
(1)
(2)
2.
Berkurangnya angka kemiskinan
Strategi dan Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (output/ outcome)
(3) (4) b. Memfasilitasi akses Jumlah unit usaha informasi usaha, perdagangan Besar promosi, kerjasama usaha dan pemasaran. c. Mendorong terciptanya wirausaha muda yang kreatif dan kompetitif. 1. Meningkatkan Pendapatan masyarakat miskin, melalui arah kebijakan: a.Peningkatan Program Bantuan Usaha bagi masyarakat Miskin. b. Pemberdayaan Kelompok usaha Masyarakat Miskin. c. Peningkatan akses terhadap permodalan, pemasaran dan informasi usaha. d. Menumbuhkembangkan usaha produktif masyarakat miskin.
Persentase penduduk miskin
Target Kinerja Program Pembangunan Bidang Urusan Kondisi Kondisi Daerah Awal Akhir (5) (6) (7) (8) 142 175 Program Pengembangan Koperasi dan UKM Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM
SKPD Penanggung jawab (9) Dinas Koperasi & UMKM
Program Pengembangan Koperasi dan UKM Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM
Dinas Koperasi & UMKM
Pemberdayaan masyarakat miskin, KAT dan PMKS lainnya
Sosial
Sosial dan TKPKD
Koperasi dan UKM
TKPKD
5,30%
4,78%
Pengembangan sistem pendukung usaha bagi masyarakat miskin Peningkatan keterampilan usaha dan permodalan masyarakat miskin
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat miskin melalui arah kebijakan:
1. Pembentukan dan Pemberdayaan kelompok usaha bersama (KUBE) masyarakat miskin
a. Peningkatan Akses Terhadap Pelayanan
2. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi
135
No.
Sasaran
(1)
(2)
3.
Strategi dan Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (output/ outcome)
(3) Dasar masyarakat miskin. b. Peningkatan keterampilan produktif masyarakat miskin.
(4)
Meningkatnya 1. Meningkatkan kualitas Angka kematian bayi kualitas kesehatan pelayanan kesehatan masyarakat masyarakat secara Angka harapan hidup inclusive, melalui arah kebijakan: % Balita gizi buruk a. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan primer secara gratis. b.Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat melalui peningkatan status RSUD dari Tipe C menjadi Tipe B dan BLUD. c. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam peningkatan kualitas kesehatan dan lingkungan.
Target Kinerja Kondisi Kondisi Awal Akhir (5) (6)
2,2
2,0
71,2
72
0,06%
0,02%
Program Pembangunan Daerah (7) masyarakat miskin Bintek 3. Peningkatan keterampilan usaha dan permodalan masyarakat miskin
Bidang Urusan (8)
1. Peningkatan upaya kesehatan kesahatan masyarakat 2. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi semua penduduk (inclusive) 3. Peningkatan perbaikan gizi masyarakat 4. Peningkatan kesadaran masyarakat menjaga lingkungan sehat 5. Peningkatan pengawasan obat dan makanan 6. Pelatihan Usaha Kesehatan bagi Masyarakat 7. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 8. Peningkatan Jaminan Pelayanan kesehatan JKN/BPJS
SKPD Penanggung jawab (9)
Dinas Kesehatan
136
No.
Sasaran
(1)
(2)
4.
Strategi dan Arah Kebijakan (3) 2. Meningkatkan kualitas dan pemerataan SDM kesehatan, melalui arah kebijakan: a. Pemerataan, pengembangan dan pemberdayaan SDM pelaksana pelayanan kesehatan. b.Penguatan jaringan kerjasama dalam pembangunan kesehatan.
Meningkatnya 1. Meningkatkan kemampenyediaan puan kewirausahaan, lapangan kerja dan melalui arah kebijakan: usaha a. Meningkatkan peran lembaga pelatihan keterampilan dalam pengembangan kewirausahaan. b. Mendorong penumbuhan lapangan usaha berbasis inovasi dan ekonomi kreatif.
Indikator Kinerja (output/ outcome) (4) Rasio paramedis/ puskesmas
Target Kinerja Kondisi Kondisi Awal Akhir (5) (6)
Program Pembangunan Daerah (7) 1.Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Bidang Urusan (8)
SKPD Penanggung jawab (9)
2.Pelatihan dan pendidikan SDM kesehatan sesuai bidang keahlian 3. Pengembangan Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat
Persentase pengangguran terbuka
13,99%
10%
1. Pengembangan Kewirausa- Koperasi dan UKM haan dan keunggulan kompetitif UMKM 2. Pendidikan kewirausahaan bagi penduduk usia produktif dan pemuda putus sekolah 3. Pendampingan dan pembinaan usaha bagi penduduk usia produktif dan putus sekolah 4. Pelatihan pengembangan ekonomi kreatif bagi penduduk usia produktif dan putus sekolah 5. Klinik Konsultasi usaha bagi pelaku usaha baru
Dinas Sosial Tenaga Kerja
137
No.
Sasaran
(1)
(2)
5.
Strategi dan Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (output/ outcome)
(3) 2. Mendorong peningkatan investasi, melalui arah kebijakan: Memfasilitasi peningkatan investasi baik dari dalam maupun luar negeri dengan memberikan kemudahan dan insentif
(4)
Meningkatnya 1. Pemberdayaan ekonokekuatan ekonomi mi masyarakat kawasan kerakyatan pertanian, melalui arah kebijakan: a. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi rakyat dalam rangka peningka tan ketahanan pangan & kesejahteraan b. Mengembangkan sistem dan kelembagaan pasar produk pertanian c. Mengembangkan sentra produksi komoditi pertanian unggulan dengan menggunakan pendekatan wilayah dan kawasan. d. Penerapan dan Pengembangan teknologi pertanian
Target Kinerja Kondisi Kondisi Awal Akhir (5) (6)
Program Pembangunan Daerah (7) 1.Peningkatan Promosi dan kerjasama investasi
Bidang Urusan (8)
SKPD Penanggung jawab (9)
2.Peningkatan Iklilm investasi dan realisasi investasi 3.Pemberian insentif bagi investasi penyerap tenaga kerja dan sumberdaya lokal Meningkatnya pendapatan rata-rata pelaku usaha pertanian
NA
NA
Kontribusi sektor pertanian dalam PDRB
4,93%
5%
Pertumbuhan sektor pertanian
5,22%
5,5%
1.Peningkatan Kesejahteraan Pertanian Petani 2.Peningkatan Ketahanan pangan masyarakat 3.Peningkatan kualitas dan pemasaran hasil produksi
Dinas Pernakbunhut Dinas Kelautan & Perikanan Dinas Perindagtamben
138
No.
Sasaran
(1)
(2)
Strategi dan Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (output/ outcome)
(3) (4) 2. Pemberdayaan Rata-rata pendapatan ekonomi masyarakat pelaku usaha kawasan pesisir, melalui perikanan arah kebijakan: a. Mengembangkan kontribusi sektor gerakan pemberdayaan perikanan ADHB ekonomi masyarakat pesisir b. Mengembangkan blue economy (ekonomi biru) c. Mengembangkan kawasan minapolitan 3. Mengembangkan usaha kecil dan menengah serta usaha padat karya, melalui arah kebijakan: a. Meningkatkan daya saing UMKM b.Meningkatkan penerapan teknologi dalam berbagai aneka usaha c. Pembangunan dan pengembangan sentra ekonomi usaha mikro, kecil dan menengah d.Mengembangkan jaringan kerjasama usaha dalam dan luar wilayah
Target Kinerja Program Pembangunan Bidang Urusan Kondisi Kondisi Daerah Awal Akhir (5) (6) (7) (8) NA NA 1.Peningkatan Kesejahteraan Kelautan dan Nelayan dan peternak ikan perikanan 3,42%
5%
SKPD Penanggung jawab (9) Dinas Kelautan & Perikanan
2.Peningkatan kualitas dan pemsaran hasil produksi perikanan 3.Pemberdayaan masyarakat pesisir untuk pengembangan ekonomi biru
1.Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM 2.Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM 3.Pendidikan kewirausahaan bagi penduduk usia produktif dan pemuda putus sekolah 4.Pendampingan dan pembinaan usaha bagi penduduk usia produktif dan putus sekolah 5.Pengembangan kawasan dan sentra serta klaster industri
UMKM
Diskop & UMKM
Industri
139
No.
Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (output/ outcome)
(1)
(2)
(3)
(4)
6.
7.
8.
Meningkatnya volume perdagangan produksi kelautan dan perikanan
Meningkatnya industri usaha kelautan dan perikanan
Meningkatnya pelaku usaha industri KP yang baru
Meningkatkan efisiensi dan daya saing produk KP dengan mendorong terjadinya temu bisnis dan memperluas networking antar pelaku usaha dan perdagangan produk KP dengan pembeli dari luar, melalui arah kebijakan: Peningkatan mutu produk dan skala usaha KP dan skala penguatan regulasi penjaminan mutu produk KP Meningkatkan efisiensi usaha industri KP dan kapasitas SDM dengan arah kebijakan melalui peningkatan kapasitas sarana dan prasarana produksi bernilai ekonomis
Nilai devisa dari sektor KP (Milyar/tahun)
Mengembangkan usaha penangkapan di daerah oceanic (laut lepas) dan memanfaatkan lahan
Jumlah usahawan KP yang baru (orang)
Jumlah eksportir usaha KP (Orang)
Target Kinerja Kondisi Kondisi Awal Akhir (5) (6)
92,5
114,44
10
15
Program Pembangunan Daerah (7) 6.Pengembangan jaringan kerjasama lokal, nasional dan internasional
Bidang Urusan (8)
Program Peningkatan Daya Kelautan dan Saing Produk Hasil Perikanan perikanan Program Pengembanagan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap
SKPD Penanggung jawab (9)
Dinas Kelautan dan Perikanan, karantina ikan, perhubungan, perdagangan
Program pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Budidaya
Jumlah industri hulu usaha KP (Unit)
4
8
Program Peningkatan Daya Kelautan dan Saing Produk Hasil Perikanan perikanan
Jumlah industri hilir usaha KP (UKM)
10
25
Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap
400
Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Budidaya Program Optimalisasi Kelautan dan Pengelolaan dan Pemasaran perikanan Produksi Perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan, perindustrian dan perdagangan, PPS
140
No.
Sasaran
(1)
(2)
9.
Strategi dan Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (output/ outcome)
(3) marjinal (rawa) dengan arah kebijakan melalui pengembangan kawasan minapolitan, industrialisasi dan blue economy berbasis kelautan dan perikanan
(4)
Memperbaiki sumberdaya alam yang rusak dan introduksi hewan langka serta meningkatkan kualitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan arah kebijakan melalui peningkatan intensitas pengelolaan
Program Pembangunan Daerah (7) Program Pengembanagan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap
Bidang Urusan (8)
SKPD Penanggung jawab (9) Bungus
Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Budidaya
Tercapainya tingkat Meningkatkan produksi KP Tingkat konsumsi konsumsi ikan dengan optimalisasi ikan (Kg/kapita/thn) perkapita/ tahun potensi oceanic dan lahan marjinal serta meningkatkan produksi pasca panen agar terjadi penambahan nilai (value added) dengan arah kebijakan mengutamakan penambahan armada untuk eksploitasi dan memperluas pemanfaatan lahan marjinal serta mendorong industri pasca panen
10. Terpeliharanya sumberdaya alam KP dan biota langka
Target Kinerja Kondisi Kondisi Awal Akhir (5) (6)
Kawasan Konservasi Laut Dalam yang terpelihara dengan baik (Ha)
31,05
35
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
Kelautan dan perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kesehatan, PKK/ DWP
Kelautan dan perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan, BPSPL, KSDA, PU
Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Budidaya
1.861.81
1.861.81 Program Pengembangan Potensi SDA Hayati, Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan SDKP
141
No.
Sasaran
(1)
(2)
Strategi dan Arah Kebijakan (3) kawasan konservasi dan sumberdaya ikan serta penguatan kelembagaan pengawasan pada masyarakat
Indikator Kinerja (output/ outcome) (4)
Target Kinerja Kondisi Kondisi Awal Akhir (5) (6)
Program Pembangunan Daerah (7) Program Pengembangan dan Pengelolaan SDKP
Bidang Urusan (8)
SKPD Penanggung jawab (9)
11. Zero Complaint Pemantapan SOP tentang untuk pelayanan pelayanan di sektor KP kepada masyarakat dengan arah kebijakan melalui peningkatan pelayanan prima
Tingkat kepuasan pelayanan dinas (kasus) SIUP, SIPI, SLO, SIKPI,SKA
-
0
Program Pengembangan dan Kelautan dan Pengelolaan Perikanan perikanan Tangkap
Dinas Kelautan dan Perikanan
12. Tercapainya penurunan harga pakan ikan
Persentase penurunan harga pakan
0
4
Program Pengembangan dan Kelautan dan Pengelolaan Budidaya perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan, PT, Pengusahan, dan kelompok masyarakat
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan
13. Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan petani dalam berusaha tani
Melanjutkan pengadaan pakan buatan yang bermutu dan pabrik skala kecil dan menengah dengan arah kebijakan melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi, pengusaha, kelompok masyarakat dalam menghasilkan pakan ikan yang bermutu Meningkatkan SDM petani
Persentase peningkatan pendapatan petani
Pertanian Peternakan Perkebunan
142
No.
Sasaran
(1) (2) 14. Meningkatnya produksi pertanian, perkebunan dan peternakan dalam mendukung ketahanan pangan
15. Meningkatnya sarana prasarana pendukung dalam berusaha tani/ ternak
Strategi dan Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (output/ outcome)
Target Kinerja Program Pembangunan Kondisi Kondisi Daerah Awal Akhir (5) (6) (7) 55,26 55,55 Program Peningkatan/ Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan 160 200 Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan 240 800 Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/ Perkebunan
(3) 1. Meningkatkan produksi padi, palawija, perkebunan, hortikultura, melalui penerapan teknologi spesifik lokasi, peningkatan SDM petani dan penyuluh lapangan, optimasi lahan sawah, pengendalian organisme pengganggu tanaman, demplot teknologi padi salibu, optimalisasi peran serta Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3)
(4) Produktivitas padi sawah (kwintal/Ha)
2. Meningkatkan produksi peternakan melalui penerapan teknologi tepat guna, pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
Jumlah produksi (kg): daging 6.482.270 telur 3.787.443 susu 37.296
Penyediaan sarana dan prasarana pertanian, perkebunan dan peternakan melalui pengadaan alat mesin pertanian, penambahan Balai Penyuluhan Pertanian, rehabilitasi saluran irigasi tersier (JITUT/JIDES)
Persentase kecukupan sarana dan prasarana pendukung
Jumlah produksi tanaman perkebunan karet dan kakao (ton) Jumlah produksi tanaman perkebunan kakao (ton)
Jumlah hand tractor pada kelompok tani (unit)
361
Program Peningkatan 8.202.797 Produksi Hasil Peternakan 4.792.323 47.191 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
Bidang Urusan (8) Pertanian Perkebunan
SKPD Penanggung jawab (9) Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan
Peternakan
Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan
Program Peningkatan Sarana Pertanian Prasarana Pertanian/ Peternakan Peternakan/ Perkebunan Perkebunan
Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan
439
143
No.
Sasaran
(1) (2) 16. Meningkatnya pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, perkebunan dan peternakan
Strategi dan Arah Kebijakan (3) 1. Meningkatkan SDM kelompok pengolahan hasil pertanian melalui demostrasi pengolahan hasil pertanian, membangun jaringan pemasaran dengan supermarket dan hotel dan mengikuti promosi produk pertanian, penyediaan alat pengolahan hasil pertanian
Indikator Kinerja (output/ outcome) (4) Persentase hasil pertanian, perkebunan dan peternakan yang terolah
Target Kinerja Kondisi Kondisi Awal Akhir (5) (6)
3. Penyediaan sarana dan prasarana Pasar Ternak Meningkatkan pelayanan kesehatan hewan melalui vaksinasi, pengobatan, dan pemusnahan anjing liar
Bidang Urusan
SKPD Penanggung jawab (9) Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan
(7) Program Peningkatan Pamasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan
(8) Pertanian Perkebunan
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
Peternakan
Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
Peternakan
Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan
Persentase hasil olahan yang dipasarkan melalui supermarket
2. Meningkatkan SDM kelompok pengolahan hasil peternakan melalui pelatihan pengolahan hasil peternakan dan mengikuti event promosi
17. Terkendalinya penyakit menular hewan
Program Pembangunan Daerah
1
Persentase jumlah penurunan kematian hewan ternak
25%
65%
Persentase jumlah penurunan kasus gigitan anjing liar
30%
90%
144
No.
Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (output/ outcome)
(1) (2) 18. Terwujudnya Rumah Potong Hewan Kota Padang yang bersertifikat NKV
(3) (4) Penertiban pelaksanaan Jumlah RPH yang kegiatan Rumah Potong bersertifikat NKV Hewan melalui pembinaan dan pengelolaan agar menegakkan hygiene sanitasi RPH sesuai SOP
19. Terpelihara dan terjaganya kawasan hutan dari kerusakan dan kebakaran hutan
1. Peningkatan daya Persentase dukung hutan sebagai berkurangnya kawasan penyangga kerusakan hutan (daerah resapan air) dengan menggalakan Persentase hutan dan Hutan Kemasyarakatan, lahan kritis yang telah mengoptimalkan direhabilitasi (Ha) konservasi hutan, meningkatkan SDM masyarakat disekitar kawasan hutan, pengamanan hutan dan pengawasan peredaran hasil hutan.
Target Kinerja Program Pembangunan Kondisi Kondisi Daerah Awal Akhir (5) (6) (7) 0 1 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Bidang Urusan (8) Peternakan
Kehutanan
SKPD Penanggung jawab (9) Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan
Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan
Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan
2. Membangun hutan kota Delta Malvinas sebagai daerah resapan air di perkotaan 3. Membangun Taman Hutan Raya Bung Hatta sebagai daerah rekreasi wisata alam
145
7.5. Kebijakan dan Program Pembangunan Misi 5 Untuk mencapai sasaran pembangunan Misi 5 yang telah ditetapkan seperti dikemukakan sebelumnya, maka strategi dan arah kebijakan yang akan dijalankan adalah: 1.
Peningkatan kerja sama dengan Lembaga Penelitian dan SKPD terkait, dalam Penyediaan Peta dan informasi wilayah Resiko Bencana serta profesionalitas aparatur Lembaga/SKPD terkait
2.
Meningkatkan kerjasama dalam penyediaan sarana prasana penanggulangan bencana dan Meningkatkan Kualitas kuantitas sarana dan prasarana penanggulangan bencana
3.
Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang antisipasi bencana.
4.
Meningkatkan sarana dan prasarana evakuasi bencana.
5.
Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan hidup.
6.
Meningkat pengawasan dan penegakan peraturan lingkungan hidup dalam konservasi ekosistem.
7.
Intensifikasi pengawasan dan pentaatan peraturan lingkungan hidup dalam pengelolaan pencemaran udara dan air
8.
Meningkatkan Kualitas sungai dan SDA melalui normalisasi sungai, jaringan irigasi dan drainase.
9.
Peningkatan dan Penyediaan Sarana jalan melalui pembangunan baru dan perbaikan jalan dan jembatan.
10. Meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan pemukimanuntuk meningkatkan pelayanan air bersih, sanitasi, dan drainase. 11. Meningkatkan pelayanan persampahan bekerja sama dengan Lembaga Pengelola Sampah (LPS) dalam masyarakat 12. Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan TPA 13. Meningkatkan jumlah Taman Kota dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 14. Meningkatkan peran swasta dalam penyedia an armada angkutan umum masal. 15. Meningkatkan prasarana, sarana, dan fasilitas lalu lintas. 16. Memberlakukan regulasi yang tegas terhadap pelanggaran lalu lintas. 17. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian bangunan dan perumahan melalui prosedur pengurusan IMB. 18. Meningkatkan pengendalian bangunan cagar budaya dan bersejarah dengan menjaga bentuk arsitektur bangunan. 19. Melakukan rehabilitasi dan bedah rumah milik masyarakat tidak mampu.
146
20. Melakukan pembebasan dan penyediaan tanah sesuai peraturan yang tidak merugikan pemilik lahan. Untuk melihat saling keterkaitan antara kebijakan dan program pembangunan dengan sasaran dan tujuan dari misi 5 seperti telah dijelaskan dalam Bab VI akan dapat dilihat dalam Tabel 7.5 berikut ini. Di dalam tabel ini akan digambarkan pula kondisi awal dan kondisi akhir yang dicapai dalam setiap program yang ditetapkan.
147
Tabel 7.5. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah untuk Misi 5 “Menciptakan Kota Padang yang aman, bersih, tertib, bersahabat dan menghargai kearifan lokal” No.
Sasaran
(1) (2) 1. 1. Meningkatnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
Strategi dan Arah Kebijakan (3) 1. Peningkatan kerjasama dengan Lembaga Penelitian dan SKPD terkait, melalui Penyediaan Peta dan informasi wilayah Resiko Bencana serta profesionalitas aparatur Lembaga/ SKPD terkait.
Target Kinerja Indikator Kinerja (output/ outcome) Kondisi Kondisi Awal Akhir (4) (5) (6) Persentase 100 kecukupan sarana prasarana penanggulangan bencana
2. Meningkatkan kerjasama dalam penyediaan sarana prasa-rana penanggulangan bencana dan Meningkatkan Kualitas kuantitas sarana dan prasarana penanggulangan bencana. 2. Meningkatnya kesiapsiagaan warga kota dalam mengantisipasi penanggulangan bencana
3. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang antisipasi bencana
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penanggung jawab
(7) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana
(8) Kebencanaan
(9) BPBD & Damkar
Program Pencegahan Dini Penanggulangan Bencana Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Program Sosialisasi Kawasan Rawan Bencana
Jumlah kelompok siaga bencana yang terbentuk
4. Meningkatkan sarana dan prasarana evakuasi bencana
148
No.
Sasaran
(1) (2) 2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Target Kinerja Indikator Kinerja (output/ outcome) Kondisi Kondisi Awal Akhir (3) (4) (5) (6) 1. Meningkatkan kesadaran Menurunnya jumlah 22 15 masyarakat dalam menjaga kualitas pelanggaran aturan lingkungan hidup. lingkungan (kasus) Strategi dan Arah Kebijakan
2. Meningkat pengawasan dan penegakan peraturan lingkungan hidup dalam konservasi ekosistem. 3. Intensifikasi pengawasan dan pentaatan peraturan lingkungan hidup dalam pengelolaan pencemaran udara dan air 3.
1.Terkelolanya Sumber 1. Meningkatkan kualitas sungai Daya Air dan dan SDA melalui normalisasi Drainase Perkotaan sungai, jaringan irigasi dan drainase. 2.Tersedianya infrastruktur jalan 2. Peningkatan dan Penyediaan raya yang aman Sarana jalan melalui pembangunan baru dan perbaikan jalan dan 3.Tersedianya sarana jembatan. dan prasarana pemukiman 3. Meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman untuk meningkatkan pelayanan air bersih, listrik, sanitasi, dan drainase.
Indeks mutu: air udara tanah
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
(7) (8) Program Pengendalian Lingkungan Pencemaran danKerusakan hidup Lingkungan Hidup
SKPD Penanggung jawab (9) Bapedalda
Program Penegakan Hukum Lingkungan Program Peningkatan Pengendalian Polusi Program Pengendalian dan Pencemaran Kerusakan Lingkungan
Persentase penurunan titik genangan air Persentase jumlah Jalan dan jembatan dalam kondisi baik Persentase pemukiman dengan sarana prasarana yang memadai
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Pengairan lainnya
Pekerjaan Umum
DPU
Program Pengembangan Sistem Irigasi Partisipatif Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Lingkungan Sehat Perumahan
149
No.
Sasaran
(1) (2) 4. 1.Meningkatnya sistem pengelolaan persampahan, Ruang Terbuka Hijau dan Taman Kota
Strategi dan Arah Kebijakan (3) 1. Meningkatkan pelayanan persampahan bekerja sama dengan Lembaga Pengelola Sampah (LPS) dalam masyarakat
Target Kinerja Indikator Kinerja (output/ outcome) Kondisi Kondisi Awal Akhir (4) (5) (6) Persentase tingkat 28,1 35,1 Pelayanan Sampah (%)
Program Pembangunan Daerah (7) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Bidang Urusan
SKPD Penanggung jawab
(8) Pekerjaan Umum.
(9) DKP
Perhubungan
DISHUB KOMINFO
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan TPA 3. Meningkatkan jumlah Taman Kota dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Persentase luas RTH terhadap luas daerah
2.Tersedianya jasa pelayanan angkutan kota yang cukup, nyaman, lancar dan murah ke seluruh wilayah kota.
1. Meningkatkan peran swasta dalam penyediaan armada angkutan umum masal
Persentase tingkat kecukupan angkutan kota yang memadai
3.Meningkatnya keamanan dan keselamatan lalu lintas.
Memberlakukan regulasi yang tegas Persentase terhadap pelanggaran lalu lintas. penurunan kecelakaan lalu lintas
2. Meningkatkan prasarana, sarana, dan fasilitas lalu lintas.
NA
30,0
Program Pembinaan Kegiatan Kebersihan dan Sarana Pertamanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Rehalibitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas.
150
No.
Sasaran
(1) (2) 5. Terlaksananya penataan bangunan dan perumahan sesuai dengan rencana tata ruang kota.
Strategi dan Arah Kebijakan (3) 1. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian bangunan dan perumahan melalui prosedur pengurusan IMB. 2. Meningkatkan pengendalian bangunan cagar budaya dan bersejarah dengan menjaga bentuk arsitektur bangunan. 3. Melakukan rehabilitasi dan bedah rumah milik masyarakat tidak mampu.
.
4. Melakukan pembebasan dan penyediaan tanah sesuai peraturan yang tidak merugikan pemilik lahan.
Target Kinerja Indikator Kinerja (output/ outcome) Kondisi Kondisi Awal Akhir (4) (5) (6) Persentase bangunan yang ber-IMB Persentase kesesuaian bangunan dengan RTRW
Program Pembangunan Daerah (7) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Bidang Urusan (8) Urusan Perumahan
SKPD Penanggung jawab (9) DTRTB & P
Program Pengembangan Perumahan Program Pemberdayaan komunitas Perumahanya 0
5.000
Dinas Sosnaker
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Pertanahan
Bagian Pertanahan SekKo
Program Penyelesaian Konflik Pertanahan Program Peningkatan Kemampuan Administrasi Pertanahan Program Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan
151
7.6. Kebijakan dan Program Pembangunan Misi 6 Sebagai kelanjutan penjelasan dalam Bab VI sebelumnya, maka pada bab 7 ini akan lebih terperinci menjelaskan bagian yang tidak dijelaskan pada Bab VI, capaian kinerja yang mencantumkan kondisi awal dan target kondisi pada tahun akhir perencanaan. Dilanjutkan dengan kolom tentang program pembangunan daerah yang diperjelas lagi dengan bidang urusan serta SKPD pelaksananya. Pada Bab VII ini dapat dikatakan bahwa ada kontiniunitas antara Bab VI sebelumnya sehingga menjadi satu kesatuan antar dokumen perencanaan dalam RPJMD Kota Padang tahun 2014-2019.
152
Tabel 7.6. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah untuk Misi 6 “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani” No. (1) 1.
Sasaran (2) Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan
Strategi dan Arah Kebijakan (3) Mewujudkan perencanaan berkualitas dan akuntabel dengan: a. Meningkatkan pemanfaatan teknologi dan informasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. b. Mengembangkan data statistik pembangunan. c. Membuka layanan jaringan media partisipasi & pengaduan publik dalam perencanaan. d. Meningkatkan jabatan fungsional perencana
Indikator Kinerja (output / outcome) (4) Persentase SKPD yang Renstranya sinkron dengan RPJMD Persentase kesesuaian Renja SKPD dengan Renstranya Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam APBD Persentase SKPD yang memiliki fungsional perencana
Target Kinerja Kondisi Kondisi awal akhir (5) (6)
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
SKPD Pelaksana
(7) Peningkatan kapasitas egovernment
(8) Semua urusan
(9) Semua SKPD
Pembaharuan data & statistik pembangunan
Statistik dan perencanaan pembangunan
Bappeda dan statistik
Pengembangan karir aparatur fungsional & perencana
Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian
Seluruh SKPD
Pelatihan teknis aparatur
Perencanaan pembangunan
Seluruh SKPD
Perencanaan pembangunan
Bappeda
Proses upload dokumen perencanaan dalam website
153
No. (1) 2.
Sasaran (2) Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi
Indikator Kinerja (output / outcome) (3) (4) 1. Meningkatkan kinerja Nilai akuntabilitas kinerja pelaksanaan pembangunan, pemerintah kota keuangan daerah dan pengelolaan aset yang Persentase SKPD yang dilakukan melalui arah mendapat Nilai kebijakan: akuntabilitas kinerja baik a. Penataan struktur organisasi yang Persentase SKPD yang proporsional (beban kerja menerapkan SOP sesuai dengan TUPOKSI). b. Mengoptimalkan Jumlah sistem informasi pelaksanaan analisis dan yang telah terintegrasi evaluasi jabatan. c. Penerapan SOP di lingkup SKPD. d. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang transparan, cepat dan tepat. e. Menyediakan anggaran khusus untuk tunjangan daerah bagi PNS (program 10). f. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur berbasis kompetensi. Strategi dan Arah Kebijakan
Target Kinerja Program Kondisi Kondisi Pembangunan Daerah awal akhir (5) (6) (7) CC B Penyempurnaan Penyusunan database aparatur 100
Penilaian kinerja secara berkala dan teratur
Bidang Urusan
SKPD Pelaksana
(8) (9) Otonomi daerah, Bagian pemerintahan umum, Organisasi administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian Setiap SKPD
Setiap SKPD
Penilaian kinerja secara berkala dan teratur
Otonomi daerah, Bagian pemerintahan umum, Organisasi administrasi keuangan Peningkatan pelaksanaan daerah, perangkat BKD analisis & evaluasi jabatan daerah, kepegawaian dan persandian Penerapan SOP di lingkup Setiap SKPD SKPD
Seluruh SKPD
Pemanfaatan teknologi Otonomi daerah, BKD informasi dalam pemerintahan umum, administrasi kepegawaian administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian
154
No.
Sasaran
(1)
(2)
Strategi dan Arah Kebijakan (3) g. Meningkatkan pelayanan, pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah serta aset. h. Mempertahankan Opini BPK: WTP i. Meningkatkan kualitas LAKIP. j. Meningkatkan EKPPD 2. Meningkatkan kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintah yang diarahkan kebijakannya pada: peningkatan pengelolaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah
Indikator Kinerja (output / outcome) (4)
Target Kinerja Kondisi Kondisi awal akhir (5) (6)
Program Pembangunan Daerah (7) Pelatihan pembentukan integritas aparatur sebagai public service
Bidang Urusan (8) Setiap SKPD
SKPD Pelaksana (9) Setiap SKPD
Penetapan kepastian/ Otonomi daerah, BKD lama proses pengurusan pemerintahan umum, administrasi kepegawaian administrasi keuangan daerah, perangkat Penetapan anggaran daerah, kepegawaian BKD tunjangan daerah dan persandian Pelatihan teknis aparatur pemerintahan
Setiap SKPD
Peningkatan pelayanan, pengelolaan & pelaporan keuangan daerah serta aset
Otonomi daerah, Seluruh SKPD pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian Bagian Umum
Pendataan aset daerah Penyelesaian tindak lanjut temuan hasil audit Peningkatan penerapan LAKIP & EKPPD Peningkatan kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah
Setiap SKPD
Inspektorat Otonomi daerah, Sekretariat pemerintahan umum, Daerah administrasi keuangan daerah, perangkat Inspektorat daerah, kepegawaian dan persandian
155
No. (1) 3.
Sasaran (2) Menekan tindak Korupsi, Kolusi & Nepotisme (KKN) di lingkungan birokrasi
Strategi dan Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (output / outcome) (4) Opini BPK
(3) 1. Meningkatkan angka indeks persepsi anti korupsi yang diarahkan kebijakannya: Persentase penyelesaian a. Penilaian Mandiri tindak lanjut temuan Pelaksanaan Reformasi hasil audit Birokrasi (PMPRB). b. Implementasi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RADPPK).
Target Kinerja Program Kondisi Kondisi Pembangunan Daerah awal akhir (5) (6) (7) WDP WTP Peningkatan penerapan PMPRB 90% 95% Peningkatan penerapan RADPPK
Bidang Urusan (8)
SKPD Pelaksana (9) Inspektorat
Peningkatan penerapan SPIP
2. Menerapkan sistem pengawasan internal dengan arah kebijakan penerapan SPIP (Sistem Pengawasan Internal Pemerintah) 4.
Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas prima
1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui reformasi dan penerapan egovernment yang diarahkan kebijakannya dengan mengoptimalkan pelayanan terpadu satu pintu (BPMP2T) menggunakan sistem online
Persentase pelayanan yang sudah satu pintu Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase pelayanan yang telah menggunakan sistem informasi
Peningkatan pelayanan satu pintu BPMP2T 80
88
Peningkatan penerapan SPM dan SPP
Peningkatan pelayanan barang dan jasa secara elektronik
Otonomi daerah, pemerintahan umum, adminis trasi keuangan daerah, perang kat daerah, kepegawaian dan persandian Semua urusan
BPMP2T Semua SKPD
LPSE
156
No.
Sasaran
(1)
(2)
Strategi dan Arah Kebijakan (3) 2. Desentralisasi urusan pemerintah daerah dengan kebijakan: a. Pelaksanaan pelimpahan kewenangan SKPD ke Kecamatan/kelurahan. b. Meningkatkan dana operasional kecamatan/ kelurahan (program 8). 3. Peningkatan pelayanan informasi dan komunikasi arah kebijakan: a. Peningkatan peran tim PPID. b. Meningkatkan keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. c. Mengembangkan teknologi informasi dan aplikasinya.
Indikator Kinerja (output / outcome) (4)
Target Kinerja Kondisi Kondisi awal akhir (5) (6)
Program Pembangunan Daerah (7) Peningkatan dana operasional kecamatan/ kelurahan
Bidang Urusan
SKPD Pelaksana
(8) Pemberdayaan masyarakat dan kelurahan
(9) Bagian pemerintahan
Pemberdayaan masyarakat dan kelurahan
Bagian pemerintahan, kecamatan, kelurahan
Komunikasi dan informasi
Dishubkominfo
Peningkatan keterbukaan Komunikasi dan informasi dalam penyeinformasi lenggaraan pemerintahan
Dishubkominfo
Pengembangan teknologi informasi dan aplikasinya
Dishubkominfo
Peningkatan peran tim PPID
Komunikasi dan informasi
157
No.
Sasaran
(1)
(2)
Strategi dan Arah Kebijakan (3) 4. Peningkatan pelayanan pengendalian dan penanggulangan bencana, dengan arah kebijakan: a. Meningkatkan cakupan pelayanan pengendalian & penanggulangan bencana. b. Meningkatkan peran serta masyara kat dalam kesiapsiagaan pengendalian dan penanggulangan bencana. 5. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pelayanan kesehatan dengan kebijakan diarahkan: a. Memberikan pelayanan kesehatan gratis di puskesmas/ RSUD (program 4). b. Memberikan pelayanan ambulan gratis bagi warga miskin (program 4). c. Melakukan penataan, pembangunan sarana prasarana kesehatan sebagai pelayanan publik prima.
Indikator Kinerja (output / outcome) (4)
Target Kinerja Kondisi Kondisi awal akhir (5) (6)
NA
Program Pembangunan Daerah (7) Peningkatan cakupan pelayanan pengendalian dan penanggulangan bencana
Bidang Urusan (8)
SKPD Pelaksana
BPBD
(9) BPBD
Peningkatan peran serta masyarakat
BPBD
BPBD
Peningkatan pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas/RSUD
RSUD/ PUSKESMAS
RSUD
Pemberian pelayanan ambulance gratis bagi warga miskin
RSUD/ PUSKESMAS
RSUD
Pembangunan sarana dan RSUD/PUSKESMAS prasarana kesehatan
RSUD/ PUSKESMAS
158
No.
Sasaran
(1)
(2)
Strategi dan Arah Kebijakan (3) 6. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pengumpulan pajak dan retribusi, yang diarahkan kebijakan dengan melakukan penataan, pembangunan sarana prasarana pengumpulan pajak dan retribusi sebagai pelayanan publik prima 7. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pelayanan dengan kebijakan: a. Peningkatan operasional RW, RT 200% (program 6). b. Peningkatan kesejahteraan Garin Masjid/ Mushalla 200% (program 6). c. Penciptaan layanan keluhan peserta didik dan pemangku kepentingan lainnya terhadap pendidikan sebagai pelayanan publik prima.
Indikator Kinerja (output / outcome) (4)
Target Kinerja Program Kondisi Kondisi Pembangunan Daerah awal akhir (5) (6) (7) NA Pembangunan unit sarana prasarana pengumpulan pajak dan retribusi
Bidang Urusan
SKPD Pelaksana
(8) DPKA
(9) DPKA
NA
Program peningkatan kesejahteraan dana operasional RW dan RT
Bagian pemerintahan
Bagian pemerintahan
NA
Program peningkatan Bagian Kesra kesejahteraan dana Garin masjid dan mushalla
Bagian Kesra
NA
Penciptaan layanan Dinas Pendidikan keluhan peserta didik dan pemangku kepentingan lainnya terhadap pendidikan sebagai pelayanan prima
Dinas Pendidikan
159
No.
Sasaran
(1)
(2)
Strategi dan Arah Kebijakan (3) 8. Penyerahan uang santunan kematian bagi keluarga yang meninggal dengan arah kebijakan memberikan uang santunan kematian Rp 1 juta untuk warga Kota Padang (program 7)
Indikator Kinerja (output / outcome) (4)
Target Kinerja Program Kondisi Kondisi Pembangunan Daerah awal akhir (5) (6) (7) NA Pemberian uang santunan kematian bagi keluarga
Bidang Urusan
SKPD Pelaksana
(8) Bagian Kesra
(9) Bagian Kesra
Keterangan tabel *) sumber data adalah LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang tahun 2013) NA adalah Non Available dapat saja berarti bahwa datanya belum diserahkan oleh SKPD terkait, atau datanya belum tersedia karena program yang baru dilakukan, atau data tersebut belum dihitung
160
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
Perencanaan pembangunan yang baik harus mempunyai program prioritas yang jelas sehingga kegiatan pembangunan daerah dapat difokuskan pada sasaran yang sangat strategis. Hal ini diperlukan agar dampaknya terhadap pembangunan Kota Padang secara keseluruhan akan menjadi lebih optimal, walaupun dana yang tersedia sangat terbatas. Kriteria program prioritas dalam hal ini mencakup 10 program unggulan serta semua program pembangunan daerah yang terkait langsung dengan dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih sebagaimana sudah dibahas pada Bab V, strategi dan arah kebijakan untuk masingmasing misi pada Bab VI, serta kebijakan umum dan program pembangunan pada bab VII terdahulu. Untuk menjamin tingkat operasionalitas Bab ini, pembahasan tentang program prioritas disertai dengan kebutuhan pendanaan (anggaran) yang diperlukan untuk masing-masing program pembangunan daerah serta indikator kinerja hasil (outcome) yang diharapkan akan dapat dicapai dari pelaksanaan program tersebut pada setiap tahun selama periode perencanaan. Perkiraan kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan kapasitas keuangan daerah setelah dikurangi dengan belanja wajib untuk membiayai gaji pegawai dan kegiatan rutin pemerintahan. Namun demikian, untuk program-program tertentu kebutuhan pendanaan dari sumber pemerintah lainnya seperti APBD Provinsi dan APBN juga ikut dimanfaatkan untuk mendorong proses pembangunan Kota Padang secara maksimal. Hal ini penting artinya untuk mewujudkan keterpaduan dan sinergi antara proses pembangunan Kota Padang dengan pembangunan Provinsi Sumatera Barat serta pembangunan nasional Indonesia secara keseluruhan. Sasaran pembangunan dan bagaimana strategi pencapaian suatu urusan pemerintahan daerah dapat menjadi strategis di satu tahun/periode dan sebaliknya, menjadi operasional di periode berikutnya. Dalam hal suatu urusan atau program/kegiatan di dalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya harus diprioritaskan terlebih dahulu, karena suatu urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena berpengaruh sangat luas dan urgen untuk diselenggarakan. Suatu program prioritas baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala SKPD. Namun bagi program prioritas yang dikategorikan strategik, menjadi tanggung jawab bersama kepala SKPD dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Berbeda dengan penyelenggaraan aspek strategik, program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan
161
agar setiap urusan (wajib) dapat diselenggarakan setiap tahun, tidak langsung dipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah terpilih. Artinya, suatu prioritas pada beberapa urusan untuk mendukung visi dan misi serta program kepala daerah terpilih, tidak berarti bahwa urusan lain ditinggalkan atau diterlantarkan atau tidak dijalankan. Perumusan program prioritas bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan di seluruh urusan (wajib dan pilihan).
TABEL 8.31 s/d 8.34 (EXCELL)
162
BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Penetapan indikator dan target kinerja sangat penting untuk dapat memperkirakan hasil pembangunan, dan diharapkan dapat diwujudkan melalui pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan seluruh warga Kota Padang. Indikator kinerja ini mencakup dua aspek yaitu indikator kinerja program yang bersifat mikro dan indikator kinerja pembangunan daerah yang bersifat makro. Indikator kinerja program dan target kinerja untuk masing-masing tahun sudah dibahas pada Bab VIII terdahulu, sedangkan indikator dan target kinerja pembangunan daerah dibahas pada Bab IX ini. Indikator kinerja pembangunan daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja daerah secara makro (outcome). Indikator kinerja daerah ini meliputi 3 aspek utama pembangunan daerah yaitu Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Umum dan Daya Saing. Aspek Kesejahteraan Masyarakat meliputi: Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, Kesejahteraan Sosial, Aspek Pelayanan Umum meliputi: Pelayanan Urusan Wajib dan Pelayanan Urusan Pilihan, sedangkan aspek daya saing meliputi: Nilai Tukar Petani, Produktivitas Total Daerah dan Rasio Ekspor terhadap PDRB. Penetapan indikator kinerja daerah dilakukan berdasarkan kondisi tahun 2013, tendensi perkembangan di masa lalu dan kemampuan keuangan daerah. Penetapan indikator kinerja pembangunan daerah ini didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008. Guna dapat mewujudkan kinerja pembangunan daerah yang terukur, maka target kinerja yang ditetapkan diupayakan semaksimal mungkin dalam bentuk kuantitatif, kecuali untuk aspek-aspek yang ternyata sangat sulit dikuantifikasikan seperti agama dan budaya. Sedangkan indikator kinerja yang digunakan dalam RPJMD ini disesuaikan dengan program dan kegiatan yang dijabarkan dari visi dan misi kepala daerah terpilih dan kondisi sosial ekonomi dan pembangunan Kota Padang. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Tabel 9.1 memberikan rincian penetapan semua indikator dan target kinerja pembangunan Kota Padang untuk periode 2015-2019. Seperti terlihat pada Tabel 9.1, untuk aspek kesejahteraan dan pemerataan ekonomi ditetapkan 10 indikator kinerja hasil (outcome) yang ditargetkan akan dapat dicapai melalui peningkatan kegiatan pembangunan Kota Padang dalam periode 2014-2019. Indikator pertama adalah Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 78.71 dan meningkat menjadi 80,13 pada tahun 2019. Peningkatan IPM ini menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Padang secara keseluruhan yang disebabkan oleh peningkatan dalam 3 unsur utama kehidupan masyarakat yaitu daya beli (pendapatan) masyarakat, tingkat pendidikan dan derajat kesehatan.
305
Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Pembangunan Kota Padang Tahun 2014-2019 ASPEK KINERJA PEMBANGUNAN A.
SATUAN
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT A.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1.
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1. Indek Pembangunan Manusia (IPM)
Indek
78,61
78,91
79,21
79,51
79,81
80,11
80,41
2. Pertumbuhan PDRB ADHK
%
6,48
6,50
6,65
6,80
6,98
7.17
7.36
3. Tingkat Inflasi
%
10,870
4,97
5,93
6,22
6,59
7,00
7,46
(Rp. Juta)
35,930
39,42
41,93
44,60
47,43
50,44
53,65
5. Indeks Gini
Indek
0,336
0,333
0,328
0,322
0,319
0,317
0,315
6. PDRB ADHK
Triliun
14,517
15,44
16,42
17,46
18,57
19,75
21,01
7. PDRB ADHB
4. PDRB per kapita (ADHB)
Triliun
35,861
40,60
45,96
52,02
58,89
66,67
75,47
8. Tingkat Kemiskinan
%
5,30
5,02
4,96
4,90
4,83
4,78
4,63
9. Angka kriminalitas yang tertangani
%
91,176
92,63
94,12
95,62
97,15
98,70
98,99
orang
861.167
870.571
880.078
889.689
899.404
909.226
919.155
%
99,54
99,56
99,57
99,58
99,60
99,61
99,62
Tahun
11,02
11,04
11,07
11,09
11,12
11,14
11,17
1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A
%
109,20
107,79
106,57
105,37
104,18
103,01
101,85
2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B
%
93,18
96,09
99,10
102,20
105,40
108,69
112,09
3. Angka Partisipasi Kasar (APK)
%
86,45
88,28
90,15
92,06
94,01
96,00
98,03
10. Jumlah Penduduk A.2 Fokus Kesejahteraan Masyarakat 1.
Pendidikan 1. Angka melek huruf 2. Angka rata-rata lama sekolah 3. Angka partisipasi kasar
306
ASPEK KINERJA PEMBANGUNAN
SATUAN
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
%
96,41
96,74
97,07
97,40
97,73
98,06
98,39
2. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
%
87,24
96,46
106,65
117,93
130,39
144,17
159,41
3. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C
%
64,48
64,69
64,90
65,11
65,32
65,53
65,75
(dari 1000 Kelahiran)
2,171
2,03
1,90
1,78
1,66
1,55
1,45
Tahun
71,205
71,22
71,24
71,25
71,27
71,28
71,30
%
0,056
0,04
0,04
0,03
0,02
0,02
0,01
Orang
361.071
363.056
365.052
367.060
369.078
371.107
373.147
SMA/SMK/MA/Paket C 4. Angka Partisipasi Murni
2.
Kesehatan 1. Angka Kematian Bayi/ Infant Mortality Rate 2. Angka usia harapan hidup 3. Persentase balita gizi buruk
4.
Ketenagakerjaan 1. Angkatan Kerja 2. Penduduk Yang Bekerja
Orang
310.566
314.000
317.471
320.981
324.530
328.118
331.745
Indeks (0-1)
0,86
0,86
0,87
0,87
0,88
0,88
0,89
Jumlah klub
32
32
35
38
41
43
45
2. Program peningkatan kualitas sarana dan prasarana keolahragaan
Jumlah Lapangan olahraga
442
442
472
513
556
596
660
3. Program meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olah raga.
Gelanggang/ balai remaja (selain milik swasta)
5.000
5.000
5.007
5.010
5.015
5.020
5.025
4. Program memberikan jaminan kepada para atlit yang berpotensi dibidang olah raga terhadap karir,
Jumlah orang kegiatan
980
1.000
1.100
1.150
1.200
1.240
1.250
3. Rasio penduduk yang bekerja A.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga 2.
Pemuda dan Olahraga 1. Jumlah klub olahraga
307
ASPEK KINERJA PEMBANGUNAN keamanan, dan pekerjaan serta masa depannya. B.
SATUAN
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
olahraga
ASPEK PELAYANAN UMUM B.1 Fokus Layanan Urusan Wajib 1.
Pendidikan 1.
Pendidikan dasar: 1. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI
(per 1000 siswa)
37
37
38
38
39
39
40
SMP/MT (per 1000 siswa)
(per 1000 siswa)
8
8
8
8
9
10
10
SMA/MA (per 1000 siswa)
(per 1000 siswa)
5
5
6
6
6
7
7
SMK (per 1000 siswa)
(per 1000 siswa)
3
3
4
4
4
5
5
SD/MI
(per siswa)
1:16
1:16
1:16
1:20
1:16
1:20
1:20
SLTP
(per siswa)
1:13
1:13
1:13
1:13
1:13
1:13
1:13
SLTA
(per siswa)
1:26
1:26
1:26
1:26
1:26
1:26
1:26
1. Angka Kelulusan (AL) SD/MI
%
98
98
98
98
99
99
100
2. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
%
99
99
99
100
100
100
100
3. Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA
%
99
99
99
99
99
99
99
4. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
%
65,31
75
80
85
90
95
100
% Ketersediaan
100
100
100
100
100
100
100
2. Rasio guru/murid per kelas rata-rata
2.
2.
AngkaKelulusan:
Kesehatan 1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
308
ASPEK KINERJA PEMBANGUNAN
3.
4.
5.
SATUAN
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Jml Kegiatan
10
20
25
30
35
40
45
3. Program Pengawasan Obat dan Makanan
Jml Kegiatan
5
5
6
7
9
12
15
4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Jml Kegiatan
15
15
20
25
30
35
40
5. Program peningkatan sarana dan prasarana kesehatan penambahan kapasitas tempat tidur di RSUD
% Jumlah tempat tidur
75
100
100
100
100
100
100
6. Program pengembangan puskesmas
Jml puskesmas
10
10
11
12
13
14
15
7. Program peningkatan pembinaan kelurahan siaga aktif
Jml Kelurahan
20
20
22
25
27
30
35
8. Program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan penerapan sanitasi total berbasis masyarakat di kelurahan.
Jml program
20
20
25
30
35
40
45
9. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi semua penduduk
% Angka kematian bayi
0,13
0,13
0,12
0,11
0,10
0,9
0,5
1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
%
30,75
31,13
31,51
31,90
32,30
32,70
33,10
2. Panjang jalan dilalui Roda 4
Km
2.412,80
2.656,31
2.924,39
3.219,53
3.544,45
3.902,17
4.295,99
3. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 Km/Jam)
Km
2.312,80
2.376,17
2.441,28
2.508,18
2.576,91
2.647,52
2.720,06
4. Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik
Ha
7.385,78
7.398,16
7.410,55
7.422,97
7.435,41
7.447,87
7.460,35
Pekerjaan Umum
Perumahan 1. Rumah tangga pengguna air bersih
Kk
74.307
76.341
78.430
80.577
82.782
85.047
87.375
2. Rumah tangga pengguna listrik
Kk
413.364
431.779
451.014
471.107
492.094
514.016
536.915
3. Jalan Lingkungan
Km
1.689
1.790
1.891
1.891
1.992
2.093
2.292
4. Lingkungan pemukiman kumuh
Ha
574,7
574,7
559,7
554,7
529,7
514,7
499,7
5. Rumah tidak layak huni
%
19,6
18,8
17,9
17,1
16,3
15,5
14,8
Penataan Ruang
309
ASPEK KINERJA PEMBANGUNAN
SATUAN
1. Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan 6.
7.
2015
2016
2017
2018
2019
810
743
681
625
573
526
482
1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA (termasuk Revisi)
Dok
1
-
1
-
-
-
-
2. Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA
Dok
0
1
-
-
-
-
1
3. Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA
Dok
2
2
2
2
2
2
2
Ribu orang
198.450
199.710
200.610
201.600
207.000
211.500
216.000
2. Halte
unit
132
145
153
174
192
211
232
3. Rambu-rambu
Unit
3.920
4.041
4.166
4.294
4.427
4.563
4.704
4. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
Unit
3
3
4
4
4
5
5
5. Angkutan kota (Bus kota)
Unit
10
15
15
30
30
40
40
%
40,0
42,8
45,8
49,0
52,4
56,1
60,0
Orang
640.897
651.324
68.084
710.324
739.824
769.324
798.824
3. Persentase sampah masuk ke TPA
%
59,0
60,5
62,0
63,6
65,3
66,9
68
4. Persentase Layanan angkutan sampah
%
28,1
29,2
30,3
31,4
32,6
33,8
36,1
1. Penyelesaian kasus sengketa tanah
Kasus
5
20
18
16
15
14
14
2. Penyuluhan hokum
Jumlah
18
75
75
75
75
75
75
% Cakupan penerbitan KTP ber NIK
90
90
95
100
100
100
100
Perhubungan
Lingkungan Hidup 1. Persentase penanganan sampah 2. Jumlah Penduduk berakses air minum
9.
2014
Perencanaan Pembangunan
1. Jumlah arus penumpang angkutan umum
8.
2013
Pertanahan
10. Kependudukan dan Catatan Sipil 1. Penataan administrasi Kependdukan
310
ASPEK KINERJA PEMBANGUNAN
SATUAN
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2. Program pemberian penyuluhan dan pembinaan pemahaman aparat dalam proses pendataan penduduk dan pencatatan sipil akan prosedur dan peraturan perundangan yang mendasari
Jumlah Kegiatan
0
2
3
4
4
5
5
3. Program mensinkronisasikan dan koordinasi antar instansi terkait tentang data kependudukan
Kegiatan
0
1
2
2
4
6
8
4. Program untuk pengadaan sarana dan prasarana informasi kependudukan dan catatan sipil yang secara langsung bisa diakses 0leh masyarakat luas
WEB
0
1
1
1
1
1
1
5. Program pengadaan sarana prasarana untuk UP 3 SK
Unit
1
1
1
1
1
1
Rasio penduduk bekerja
0,75
0,87
0,90
0,92
0,93
0,95
0,99
Rata-rata jumlah anak per keluarga
2,7
2,7
2,6
2,5
2,4
2,3
2,1
Rasio akseptor KB
122.650
122.650
122.650
122.650
122.650
122.650
122.650
Cakupan peserta KB aktif
93.760
93.760
93.760
93.760
93.760
93.760
93.760
1. Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi
22
22
22
22
23
23
23
2. PMKS yg memperoleh bantuan sosial
325
364
407
456
510
571
639
3. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
30
34
39
44
50
57
65
6. Program peningkatan penyerapan tenaga kerja pemahaman masyarakat akan pentingnya dokumen resmi kependudukan 11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1. Program peningningkatan partisipasi masyarakat dalam penciptaan keluarga sejahtera dan kesadaran akan arti penting penguatan keluarga sebagai basis ketahanan sosial masyarakat. 2. Program mengoptimalkan fungsi kapasitas kelembagaan KB-KS. 3. Program mengoptimalkan tugas penyelenggaraan BKB-Posyandu-PAUD 13. Sosial
311
ASPEK KINERJA PEMBANGUNAN
SATUAN
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
%
55,811
55,93
56,05
56,17
56,30
56,42
56,54
Orang
199
421
443
468
493
520
548
1. Jumlah Koperasi aktif
Unit
570
584
625
670
717
768
822
2. Jumlah UKM non BPR/LKM UKM
Unit
58.000
60.000
62.000
64.000
66.000
68.000
69.000
3. Jumlah BPR/LKM
Unit
10
10
11
11
13
13
14
4. Usaha Mikro dan Kecil
Unit
11.578
11.795
12.016
12.241
12.470
12.704
12.942
1. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
Triliun
3,9
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
2. Jumlah sanggar Budaya
(unit)
77
79
80
85
90
95
100
Kali
57,000
58
58
59
60
60
61
4. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya
108
116
125
135
146
157
169
5. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
62
62
62
62
62
62
62
57,000
58
58
59
60
60
61
2. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya
108
116
125
135
146
157
169
3. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
62
62
62
62
62
62
62
442
442
472
513
556
596
660
14. Ketenagakerjaan 1. Tingkat partisipasi angkatan kerja 2. Pencari kerja yang ditempatkan 15. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
16. Penanaman Modal
3. Penyelenggaraan festival seni dan budaya
17. Kebudayaan 1. Penyelenggaraan festival seni dan budaya
Kali
18. Kepemudaan dan Olahraga 1. Jumlah Lapangan olahraga 2. Jumlah organisasi olahraga
Unit
32
32
35
38
41
43
45
3. Jumlah organisasi pemuda
Kegiatan
153
167
172
189
198
227
227
4. Jumlah kegiatan olahraga
Kegiatan
980
1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
1.500
312
ASPEK KINERJA PEMBANGUNAN
SATUAN
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Jumlah
5.000
5.000
5.007
5.010
5.015
5.020
5.025
1. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk
3
4
5
6
7
8
9
2. Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk
-
0,5
0,75
1
1,25
1,5
1,75
3. Rasio Pos Siskamling & Balai Pemuda per jumlah desa/ kelurahan
5
6
7
8
9
10
11
5. Gelanggang /balai remaja (selain milik swasta) 19. Kesatuan Bangsadan Politik Dalam Negeri 20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
4. Pertumbuhan ekonomi
%
6,48
6,50
6,65
6,80
6,98
7.17
7.36
5. Kemiskinan
%
5,30
5,02
4,96
4,90
4,83
4,78
4,63
Jumlah Perda yang ditegakkan
7
7
10
11
12
13
14
kecamatan
11
11
11
11
11
11
11
kasus
35
75
105
115
120
125
130
40
60
80
100
120
140
6. Penegakan PERDA
7. Cakupan patroli petugas Satpol PP 8. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten 9. Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota 21. Ketahanan Pangan 1. Regulasi ketahanan pangan
Jumlah Perwako
1
-
1
-
1
-
1
2. Ketersediaan pangan utama
Kg/Kap/Thn
217,15
228,00
239,40
251,37
255,79
260,29
264,87
Unit
116
116
116
116
116
116
116
1. Buku ”Padang dalam angka”
1
1
1
1
1
1
1
2. Buku ”PDRB Kota Padang Berdasarkan ADHB ADHK”
2
2
2
2
2
2
2
22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1. PKK aktif 23. Statistik
313
ASPEK KINERJA PEMBANGUNAN
SATUAN
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
8
8
8
8
8
8
8
24. Kearsipan 25. Komunikasi dan Informatika 1. Jumlah jaringan komunikasi 2. Rasio wartel/ warnet terhadap penduduk
0,002
0,003
0,003
0,004
0,005
0,006
0,007
3. Jumlah surat kabar nasional/ lokal
15
16
16
17
17
18
19
4. Jumlah penyiaran radio/ TV lokal
18
20
20
20
21
21
22
1. Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun
1.106
1.267
1.452
1.664
1.906
2.184
2.503
2. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
16.357
18.050
19.668
21.432
23.353
25.447
27.728
55,26
55,45
55,63
55,82
56,01
56,20
56,38
26. Perpustakaan
B.2
Fokus Layanan Urusan Pilihan 1.
Pertanian 1. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Padi
Kwintal/ ha
Jagung
Kwintal/ ha
0,00
0,28
0,28
0,29
0,29
0,29
0,30
Ubi Kayu
Kwintal/ ha
437,66
143,31
145,00
145,20
145,40
145,60
146,00
Ubi Jalar
Kwintal/ ha
196,54
143,31
149,97
156,94
164,24
171,87
179,86
Kacang Tanah
Kwintal/ ha
17,50
18,14
18,80
19,49
20,20
20,94
21,71
Kedelai
Kwintal/ ha
10,00
10,38
10,78
11,20
11,63
12,07
12,54
Kacang Hijau
Kwintal/ ha
10,00
10,32
10,66
11,01
11,36
11,73
12,11
2. Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB
%
2,29
2,29
2,30
2,30
2,30
2,31
2,31
3. Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB
%
61,59
61,66
61,73
61,80
61,87
61,95
62,02
4. Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB
%
2,18
2,17
2,16
2,15
2,14
2,13
2,12
5. Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB
%
1,02
1,11
1,20
1,30
1,41
1,52
1,65
314
ASPEK KINERJA PEMBANGUNAN
SATUAN
6. Cakupan bina kelompok petani 2.
2015
2016
2017
2018
2019
23,00
23,12
23,23
23,35
23,47
23,59
23,71
300
264
232
205
180
158
139
2. Kerusakan Kawasan Hutan
Ha
5.380
5.350
5.321
5.292
5.263
5.234
5.205
3. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB
%
0,020
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
perusahaan
20
20
20
20
20
20
20
Energi dan Sumber Daya Mineral 1. Pertambangan yang memiliki izin
4.
2014
Kehutanan 1. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis
3.
2013
Pariwisata 1. Kunjungan wisata - Mancanegara
pengunjung
53.057
54.126
55.216
56.329
57.464
58.621
- Domestik
pengunjung
3.001.306
3.210.928
3.435.190
3.675.116
3.931.800
4.206.410
2. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB 5.
2,3
2,5
2,7
3,0
3,2
3,5
3,8
Ton
22.749
23.782
24.646
25.561
26.017
26.575
27.002
Kg/kapita/thn
30.70
31.05
32.04
33.03
34.02
35.01
36.00
Kelautan dan Perikanan 1. Produksi perikanan 2. Konsumsi ikan 3. Cakupan bina kelompok nelayan 4. Produksi perikanan kelompok nelayan
C
%
6.
Perdagangan
7.
Perindustrian
Klp nelayan
193
214
236
260
285
311
336
Ton
15.725
16.131
16.942
17.659
18.445
19.313
20.197
Km/unit kendaraan
0,005
0,005
0,005
0,006
0,006
0,006
0,007
ASPEK DAYA SAING DAERAH C.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah C.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur 1. Perhubungan Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan
315
ASPEK KINERJA PEMBANGUNAN Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum Jumlah orang/ barang melalui dermaga/ bandara/ terminal pertahun
SATUAN
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Orang (000)
198.450
199.710
200.810
201.600
207.000
211.500
216.000
702,25
702,25
702,25
702,25
702,25
702,25
702,25
0,700
0,72
0,74
0,77
0,79
0,81
0,84
Jumlah kasus
6.518
6.518
6.353
6.186
6.019
5.852
5.685
hari
21
20
19
18
17
15
14
Orang
2. Penataan Ruang Luas wilayah industri
Ha
3. Komunikas dan Informatika Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon C.3 Fokus Iklim Berinvestasi 1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1. Angka kriminalitas 2. Lama proses perijinan Sumber: BPS, SKPD terkait dan Data diolah
316
Seperti terlihat pada Tabel 9.1, untuk aspek kesejahteraan dan pemerataan ekonomi ditetapkan 10 indikator kenerja hasil (outcome) yang ditargetkan akan dapat dicapai melalui peningkatan kegiatan pembangunan Kota Padang dalam periode 2014-2019. Indikator pertama adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 78,71 dan meningkat menjadi 80,13 pada tahun 2019. Peningkatan IPM ini menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Padang secara keseluruhan yang disebabkan oleh peningkatan dalam tiga unsur utama kehidupan masyarakat yaitu daya beli (pendapatan) masyarakat, tingkat pendidikan dan derajat kesehatan. Untuk pertumbuhan ekonomi kota, target kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Padang ini adalah 6,50% untuk tahun 2014 dan meningkat menjadi 7,36% pada tahun 2019 mendatang. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ini didorong melalui peningkatan investasi yang ditargetkan pada tahun 2014 sebesar Rp. 3,9 trilyun dan meningkat menjadi Rp. 4,6 trilyun pada tahun 2019. Investasi ini adalah dalam bentuk total, termasuk investasi pemerintah (APBN dan APBD), investasi swasta, baik PMDN dan PMA, serta investasi masyarakat. Peningkatan investasi tersebut diperkirakan akan dapat menambah lapangan kerja baru sehingga tingkat pengangguran Kota Padang diperkirakan akan menurun. Melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan kemakmuran ekonomi masyarakat yang diukur dengan nilai pendapatan perkapita dengan harga berlaku. Seperti terlihat pada Tabel 9.1 target pendapatan perkapita masyarakat Kota Padang pada tahun 2014 adalah sebesar Rp.41,52 juta dan meningkat menjadi Rp.75,81 juta pada tahu 2019. Sejalan dengan hal tersebut, tingkat pengangguran diperkirakan akan menurun dari 11,05% pada tahun 2014 menjadi 10,03% pada tahun 2019. Sedangkan tingkat kemiskinan yang diukur dengan persentase penduduk miskin diperkirakan secara bertahap akan dapat diturunkan dari 5,18% pada tahun 2014 menjadi 4,78% pada tahun 2019. Menyangkut dengan kesejahteraan sosial, sasaran utama adalah pningkatan kualitas sumber daya manusia yang diukur dengan indikator kinerja Indek Pembangunan Manusia (IPM). Dalam hal ini target kinerja IPM yang direncanakan adalah meningkat dari 78,71 pada tahun 2014 menjadi 80,13 pada tahun 2019. IPM ini mencakup 3 unsur utama yaitu pendapatan (daya beli), tingkat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat. Indikator kinerja tingkat pendidikan digunakan angka melek huruf yang diperkirakan akan meningkat dari 99,56% pada tahun 2014 menjadi 99,62% pada tahun 2019. Sedangkan untuk derajat kesehatan masyarakat yang diukur dengan Usia Harapan Hidup diperkirakan akan meningkat dari 71,22 pada tahun 2014 menjadi 71,30 pada tahun 2019.
Di bidang pelayanan umum, penetapan indiktor kinerja dilakukan berdasarkan urusan pemerintahan daerah yang terbagi atas urusan wajib dan urusan pilihan. Indiktor kinerja ini disusun berdasarkan program-program yang
317
diturunkan dari visi dan misi kepala daerah. Sedangkan pencapaian target kinerja yang ditetapkan tidak hanya didasarkan pada sumber dana APBD saja, tetapi juga dana APBN dan APBD Provinsi yang kegiatannya dilakukan di Kota Padang selama periode 2014-2019.
318
BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Padang Tahun 2014-2019 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Padang Tahun 2004-2020, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2009-2029, dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015. Keterkaitan ini perlu dijaga dalam rangka mewujudkan proses pembangunan Kota Padang yang terpadu dan berkelanjutan baik antar daerah maupun antar waktu sehingga dapat diharapkan hasil yang lebih terarah dalam jangka panjang. 1.1.
PEDOMAN TRANSISI RKPD TAHUN 2019
RPJM Kota Padang Tahun 2014-2019 disusun untuk digunakan sebagai acuan penyusunan RKPD pada setiap tahunnya. Disamping itu, RPJMD ini juga dapat digunakan sebagai pedoman penyusunan rencana transisi Tahun 2019. Hal ini dimaksudkan untuk dapat mengisi kekosongan perencanaan pembangunan daerah tahun 2019 nanti ketika masa berlakunya RPJMD 2014-2019 sudah berakhir. Hal ini dilakukan untuk dapat menjaga keterpaduan dan kesinambungan pelaksanaan pembangunan Kota Padang pada masa transisi yang timbul karena peralihan dari satu RPJMD kepada RPJMD berikutnya. 1.2.
KAIDAH PELAKSANAAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Padang Tahun 2014-2019 merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD bersangkutan. Disamping itu, RPJMD ini juga berfungsi sebagai pedoman bagi BAPPEDA untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) di lingkungan Pemerintah Kota Padang. Untuk menjaga kualitas lingkungan hidup sebagai akibat dari pelaksanaan RPJMD ini, Pemerintah Kota Padang dalam waktu yang bersamaan sudah menyiapkan pula Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk periode perencanaan yang sama. KLHS ini selanjutnya dapat pula dijadikan sebagai pedoman perumusan kebijakan kota Padang untuk mengendalikan pencemaran dan pengrusakan lingkungan akibat kegiatan pembangunan kota. 1.3.
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Padang Tahun 2014-2019, BAPPEDA Kota Padang berkewajiban untuk melakukan pengendalian (pemantauan) dalam pelaksanaan
319
program dan kegiatan bersama-sama dengan SKPD terkait guna menjaga kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan nantinya di lapangan. Pada saat pelaksanaan program dan kegiatan telah selesai, BAPPEDA juga mempunyai kewajiban untuk melakukan evaluasi untuk mengetahui seberapa jauh output (keluaran) dan hasil (outcome) dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dengan harapan yang tertera dalam RPJMD Kota Padang 2014-2019. Dengan cara demikian diharapkan pelaksanaan RPJMD ini benar-benar sesuai dengan visi dan misi Kapala Daerah sebagaimana sudah dijanjikan kepada seluruh warga Kota Padang pada waktu pelaksanaan PILKADA sebelumnya.
Padang, November 2014
320
Tabel 8.1 Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan Pendidikan dan Pendanaan Tahun 2014-2019
Kode
(1)
Bidang Urusan Indikator Kinerja Pemerintahan dan Program (output/ Program Prioritas outcome) Pembangunan (2) Urusan Pendidikan
(3)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran (%) Tersedianya sarana dan prasarana aparatur (%)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) (4)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
(5)
(6) 111,717.26
(7)
(8) 104,236.89
(9)
(10) 107,628.00
(11)
Kondisi Kinerja pada Tahun 2019
Tahun 2018
Rp. (juta) (12) 115,960.04
Target (13)
Rp. (juta) (14) 126,688.00
Target (15)
SKPD Penanggung Jawab
Rp. (juta) (16) 136,223.00
(17)
100
100
1,943.00
100
1,416.36
100
1,487.00
100
1,561.00
100
1,639.00
100
1,721.00 Dinas Pendidikan
100
100
1,733.00
100
963.96
100
1,012.00
100
1,062.00
100
1,115.00
100
1,171.00 Dinas Pendidikan
Program Peningkatan Terlaksananya disiplin Disiplin Aparatur Aparatur (%)
100
100
4,023.00
100
148.75
100
156.00
100
163.00
100
172.00
100
172.00 Dinas Pendidikan
Program Peningkatan Terlaksananya Kapasitas Sumber peningkatan Daya Aparatur kapasitas aparatur (%) Program Peningkatan Terlaksananya sistem Pengembangan pelaporan capaian Sistem Pelaporan kinerja dan keuangan Capaian Kinerja dan (%) Keuangan
100
100
210.00
100
127.50
100
127.00
100
127.00
100
127.00
100
127.00 Dinas Pendidikan
100
100
424.00
100
658.33
100
691.00
100
725.00
100
762.00
100
800.00 Dinas Pendidikan
Program pengembangan data dan Informasi Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun Program Pendidikan Menengah
100
100
100
85.00
100
85.00
100
85.00
100
85.00
100
85.00 Dinas Pendidikan
Jumlah siswa yang telah mengikuti PAUD
14,750
16,969
18,000
4,113.25
20,000
1,100.00
22,000
1,190.00
24,000
1,280.00
26,000
1,370.00 Dinas Pendidikan
Jumlah penduduk usia sekolah yang bersekolah Tamatan SMA diterima di perguruan tinggi (%)
136,090
138,303
9,600.00 197,000
10,400.00 Dinas Pendidikan
60
70
Tamatan SMK diterima pada DU/DI (%) Jumlah pendidikan non formal terakreditasi Terdidiknya anak berkebutuhan khusus (%)
30
35
75
80
892.50
82
990.00
85
1,100.00
87
1,300.00
90
1,400.00
93
1,500.00 Dinas Pendidikan
60
65
420.75
70
420.80
75
460.00
80
500.00
85
540.00
90
580.00 Dinas Pendidikan
Program Pendidikan Non Formal Program Pendidikan Luar Biasa
Tersedia Data dan Informasi pendidikan
930.75
46,206.00 145,000
21,690.00
73
7,373.75 158,000
19,029.00
40
76
8,500.00 171,000
21,000.00
43
80
8,800.00 184,000
21,808.04
46
83
26,000.00
50
85
28,000.00 Dinas Pendidikan
55
Kode
(1)
Bidang Urusan Indikator Kinerja Pemerintahan dan Program (output/ Program Prioritas outcome) Pembangunan (2)
(3)
Program Peningkatan Terpenuhinya standar Mutu Pendidik Dan kualifikasi dan Tenaga Kependidikan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Program Tersedianya fasilitas Pengembangan Perpustakaan yang Budaya Baca Dan memadai Pembinaan Perpustakaan Program Manajemen Terhimpunnya data Pelayanan Pendidikan satuan pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan serta peserta didik Program Pelayanan Terlaksananya Administrasi Sekolah operasional sekolah
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) (4)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Kondisi Kinerja pada Tahun 2019
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
SKPD Penanggung Jawab (17)
20
25
4,031.90
35
2,779.50
45
3,000.00
55
3,300.00
65
3,600.00
75
3,900.00 Dinas Pendidikan
20
25
251.75
35
2,365.79
45
2,500.00
55
2,700.00
65
3,100.00
75
3,300.00 Dinas Pendidikan
90
90
1,183.10
90
943.50
90
1,030.00
90
1,120.00
90
1,210.00
90
1,300.00 Dinas Pendidikan
95
95
27,777.51
95
62,821.40
95
65,380.00
95
71,519.00
95
76,058.00
95
81,797.00 Dinas Pendidikan
Tabel 8.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan Kesehatan dan Pendanaan Tahun 2014-2019
Kode
(1)
Bidang Urusan Indikator Kinerja Pemerintahan dan Program (output/ Program Prioritas outcome) Pembangunan (2)
(3)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) (4)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 Target (5)
Urusan Kesehatan
Tahun 2015
Rp. (juta)
Target
(6)
(7)
98,599.00
Program Obat dan Ketersediaan Obat Perbekalan Kesehatan
Tahun 2016
Rp. (juta)
Target
(8)
(9)
127,246.73
Tahun 2017
Rp. (juta)
Target
(10)
(11)
127,760.24
Tahun 2018
Rp. (juta)
Target
(12)
(13)
166,082.15
Kondisi Kinerja pada Tahun 2019
Rp. (juta)
Target
(14)
(15)
Rp. (juta) (16)
215,931.64
SKPD Penanggung Jawab (17)
280,711.53
100
100
190.00
100
263.50
100
263.50
100
377.73
100
509.93
100
662.91 Dinas Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pengawasan Obat dan Makanan
Tenaga dan Sarana Kesehatan yang mempunyai izin Jumah sarana yang dibina
70
75
385.00
75
463.25
75
463.25
75
602.23
75
813.00
75
1,056.90 Dinas Kesehatan
70
448
30.00
260
102.00
235
102.00
260
132.60
260
179.01
1,638
232.71 Dinas Kesehatan
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Cakupan desa siaga aktif
10.58
70
280.58
70
315.08
70
315.08
70
409.61
70
552.97
70
718.86 Dinas Kesehatan
<5
340.00
<5
964.75
<5
714.75
<5
1,004.18
<5
1,443.14
<5
78.50
80
119.50
82
385.81
84
385.81
86
501.55
88
677.10
88
1,951.08 Dinas Kesehatan 880.23 Dinas Kesehatan
100
100
605.75
100
704.20
100
704.21
100
915.46
100
1,235.87
100
1,606.63 Dinas Kesehatan
-
3
238.25
2
969.00
2
1,069.00
2
1,359.70
2
1,800.60
11
2,310.77 Dinas Kesehatan
100
100
21,661.51
100
2,975.06
100
2,975.06
100
3,867.58
100
5,221.33
100
6,787.60 Dinas Kesehatan
kasus gizi buruk Cakupan TTU/TPM yang memenuhi syarat kesehatan Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan PE <24 jam
Program Standarisasi Jumlah Puskesmas Pelayanan Kesehatan terakreditasi Program Pengadaan, sarana kesehatan Peningkatan dan dasar yang Perbaikan Sarana dan memenuhi standard Prasarana Puskesmas/ Pustu dan Jaringannya
Kode
(1)
Bidang Urusan Indikator Kinerja Pemerintahan dan Program (output/ Program Prioritas outcome) Pembangunan Program Kemitraan Cakupan pelayanan Peningkatan kesehatan dasar Pelayanan Kesehatan pasien masyarakat miskin Program Peningkatan Cakupan pelayanan Pelayanan Kesehatan kesehatan anak balita Anak Balita
Kondisi Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kinerja SKPD Awal Kondisi Kinerja pada Penanggung Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 RPJMD Tahun 2019 Jawab (Tahun Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) 2013) 58.56 100 12,961.24 100 13,609.74 100 11,568.28 100 15,038.40 100 20,301.84 100 26,392.39 Dinas Kesehatan
84.10
84
74.80
84.50
102.00
85
102.00
85
132.60
85
179.01
85
232.71 Dinas Kesehatan
72
72
56.00
72
51.00
72
51.00
72
66.30
72
89.51
72
116.36 Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Cakupan pertolongan Keselamatan Ibu persalinan oleh Melahirkan dan Anak tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
72.60
75.00
768.40
80
653.14
85
653.14
90
849.08
95
1,146.26
95
1,490.14 Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Cakupan penjaringan Pelayanan Kesehatan kesehatan siswa SD Anak Sekolah dan setingkat
92.80
100
67.60
100
66.96
100
66.96
100
87.04
100
117.51
100
152.76 Dinas Kesehatan
100
100
36,316.00
100
43,268.11
100
43,268.11
100
58,248.40
100
73,122.92
100
95,059.80 Dinas Kesehatan
-
-
-
-
-
100
31.50
-
-
-
-
-
Program Peningkatan Umur harapan hidup Pelayanan Kesehatan Lansia
Program Asuransi Cakupan pelayanan Kesehatan peserta JKN Peningkatan Jaminan Pelayanan Kesehatan JKN/ BPJS Program Tersedianya website Pengembangan Data di rumah sakit Informasi Kesehatan (persentase)
- RSUD
Kode
(1)
Bidang Urusan Indikator Kinerja Pemerintahan dan Program (output/ Program Prioritas outcome) Pembangunan Program Standarisasi Tercapainya standar Pelayanan Kesehatan pelayanan minimal (persentase) Program Obat dan Persentase obat dan Pembekalan pembekalan Kesehatan kesehatan Program Kemitraan persentase RS. Peningkatan Evakuasi bencana Pelayanan Kesehatan dan kelengkapannya
Kondisi Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kinerja SKPD Awal Kondisi Kinerja pada Penanggung Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 RPJMD Tahun 2019 Jawab (Tahun Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) 2013) 60 60 135.25 70 70.64 75 70.64 85 76.09 90 122.85 100 159.71 RSUD
100.00
100.00
329.72
100
233.75
100
233.75
100
303.88
100
410.23
100
533.30 RSUD
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- RSUD
Tersedianya sarana dan prasarana (persentase)
50.00
60.00
2,481.57
70
44,728.64
80
46,331.87
90
58,147.23
95
76,172.87
100
99,024.74 RSUD
Terpeliharanya sarana dan prasarana (persentase)
50.00
60.00
381.10
70
454.41
80
454.32
90
590.62
95
767.80
100
998.14 RSUD
Peserta asuransi yang terlayani (jiwa)
52,000
53,000
9,311.18
54,000
9,445.99
55,000
9,445.99
56,000
13,807.71
57,000
17,353.27
58,000
22,615.84 RSUD
Program Peningkatan Meningkatnya Disiplin Disiplin Aparatur Aparatur (persentase)
-
80
132.35
-
-
85
138.97
-
-
-
-
-
-
80
526.25
-
-
85
526.25
90
718.33
95
933.83
100
80
85
2,583.12
91
2,255.70
95
2,368.48
97
2,960.10
99
3,848.13
100
100
100
3,143.56
100
2,172.69
100
2,281.00
100
2,395.40
100
3,854.89
100
5,011.36 Dinas Kesehatan
80
85
701.86
90
524.79
95
524.79
97
682.23
99
886.90
100
1,152.96 RSUD
100
100
4,188.86
100
1,808.31
100
1,808.00
100
1,993.66
100
3,207.62
100
-
-
-
100
85.00
100
85.00
100
110.50
100
149.18
100
4,169.91 Dinas Kesehatan 193.93 RSUD
-
-
-
-
-
100
150.00
100
150.00
100
150.00
100
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana & Prasarana Rumah Sakit Program Pemeliharaan Sarana & Prasarana Rumah Sakit Program Asuransi Kesehatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pelayanan Administrasi Perkantoran berjalan Maksimal (persentase) Program Peningkatan Tersedianya Sarana & Sarana dan Prasarana Prasarana yang Aparatur memadai (persentase) Program Pelayanan Terlayani Kesehatan Kesehatan Masyarakat Masyarakat Miskin miskin/terlantar (persentase)
- RSUD 1,213.97 Dinas Kesehatan 5,002.57 RSUD
150.00 Dinas Kesehatan
Kode
(1)
Bidang Urusan Indikator Kinerja Pemerintahan dan Program (output/ Program Prioritas outcome) Pembangunan Program Peningkatan Meningkatnya mutu Mutu Pelayanan Pelayanan Kesehatan Kesehatan Program Peningkatan Meningkatnya Kapasitas Sumber kapasitas Sumber Daya Aparatur Daya Aparatur Program Peningkatan Meningkatnya Sistem Pengembangan Pelaporan Capaian Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Pembinaan UKS Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah
Kondisi Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kinerja SKPD Awal Kondisi Kinerja pada Penanggung Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 RPJMD Tahun 2019 Jawab (Tahun Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) 2013) 70 85.00 75 85.00 80 85.00 90 110.50 100 149.18 100 193.93 RSUD
60
70
150.00
75
140.25
80
147.26
85
182.00
90
245.70
100
319.41 RSUD
100
100
153.46
100
131.75
100
138.34
-
-
-
-
-
60
70
10.00
80
8.50
80
8.90
90
10.40
100
14.04
100
100
100
10.00
100
8.50
100
8.90
100
10.00
100
10.00
100
10.00 Dinas Kesehatan
100
100
181.10
100
199.21
100
219.13
100
241.05
100
265.15
100
291.66 Bag. Kesra
- Dinas Kesehatan 18.25 RSUD
Tabel 8.3 Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan Pekerjaan Umum dan Pendanaan Tahun 2014-2019
Kode
(1)
Bidang Urusan Indikator Kinerja Pemerintahan dan Program (output/ Program Prioritas outcome) Pembangunan (2) Urusan Pekerjaan Umum Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
(3)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 Target (5)
Tahun 2015
Rp. (juta) (6) 131,562.00
Target
Tahun 2016
Rp. (juta)
(7)
Target
(8) 109,110.24
(9)
Tahun 2017
Rp. (juta) (10) 121,692.00
Target (11)
Kondisi Kinerja pada Tahun 2019
Tahun 2018
Rp. (juta) (12) 124,236.00
Target (13)
Rp. (juta) (14) 126,606.00
Target (15)
SKPD Penanggung Jawab
Rp. (juta) (16) 129,653.00
(17)
100
100
22,741.00
100
27,712.00
100
29,097.00
100
30,552.00
100
32,081.00
100
33,684.00 Dinas PU
100
100
1,900.00
100
1,585.00
100
1,664.00
100
1,748.00
100
1,835.00
100
1,927.00 Dinas PU
Program Peningkatan Terlaksananya disiplin Disiplin Aparatur Aparatur (%)
-
100
63.00
-
-
100
66.00
100
69.00
100
73.00
100
76.00 Dinas PU
Program Peningkatan Terlaksananya Kapasitas Sumber peningkatan Daya Aparatur kapasitas aparatur (%) Program Peningkatan Terlaksananya sistem Pengembangan pelaporan capaian Sistem Pelaporan kinerja dan keuangan Capaian Kinerja dan (%) Keuangan
100
100
30.00
100
17.00
100
17.00
100
19.00
100
20.00
100
21.00 Dinas PU
100
100
10.00
100
9.00
100
9.00
100
9.00
100
10.00
100
10.00 Dinas PU
Panjang Jalan (km)
2,313
2,313
2,321
2,330
2,338
2,346
2,355
Jumlah Jembatan (bh) Ratio Panjang Jalan
109.00
110.00
111.00
113.00
115.00
116.00
116.00
6.86
6.86
6.89
6.91
6.94
6.96
6.99
Presentase Jalan yang memenuhi Kriteria Fungsi (%)
58.23
58.23
60.41
62.59
64.78
66.96
69.15
Presentase Jembatan yang Memenuhi Kriteria Fungsi (%)
62.63
62.63
67.00
71.29
74.76
78.10
81.31
220.00
220.00
221.10
221.90
223.20
224.80
225.70
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran (%) Tersedianya sarana dan prasarana aparatur (%)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) (4)
30,988.00
28,822.50
37,726.00
38,375.00
39,073.00
40,125.00 Dinas PU
dgn Luas Daerah
Panjang Jalan yang Dilengkapi Trotoar (Km) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
36,783.00 Jalan Dalam Kondisi Baik (%) Jembatan Dalam kondisi baik (%)
25,053.99
26,828.00
26,954.00
27,079.00
27,204.00 Dinas PU
60.91
60.91
63.79
66.61
69.36
72.04
74.65
88.30
88.30
91.90
92.00
92.20
93.10
94.80
Kode
(1)
Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Pemerintahan Rehabilitasi dan Program (output/ dan Program Pemeliharaan Prioritas outcome) Jalan Pembangunan dan Jembatan (2)
(3) Persentase Trotoar Dalam Kondisi Baik (%)
Program Pembangunan Luasan Kawasan Saluran Drainase dan Genangan (Ha) Gorong-gorong Persentase Jalan yang dilengkapi Drainase (%) Program Inspeksi, Pengawasan dan Identifikasi Monitoring Bidang Ke- Kebutuhan Program PU-an dan Kegiatan Ke-PUan (%) Pengendalian Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Ke-PUan (%) Program Perencanaan Bidang Ke-PU-an Updating Data Ke-PUan (%) Penyediaan Rencana Detail/ Teknis Ke-PUan (dokumen) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Jumlah Alat Berat Kebinamargaan (unit) Jumlah Bengkel/ Workshop (unit) Jumlah Alat-alat Laboratorium (unit) Operasional dan Pemeliharaan Alat Berat (unit) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Partisipatif, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) (4) 45.10
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2017
Tahun 2018
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
45.10
50.30
2,725.00
56.90
10,846.00
63.60
10,846.00
70.90
10,846.00
10,846.00
2,797
2,186
1,526
900.75
275.85
74.90
74.90
75.96
77.00
78.03
79.04
80.03
156.00
156.00
156.00
156.00
77.00 Dinas PU
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
18
18
8
8
8
8
8
8
8
11
14
15
16
17
-
-
-
1
1
1
1
4
4
5
6
7
8
9
8
8
11
14
15
16
17
74.94
74.94
74.94
74.94
74.94
74.94
74.94
69.87
69.87
74.47
79.07
83.67
88.27
92.87
29
29
27
21
15
9
3
650.00
1,683.00
7,000.00
1,683.00
425.00
1,683.00
425.00
1,168.75
1,683.00
425.00
1,168.00
1,683.00 Dinas PU
425.00
1,168.00
(17)
10,846.00 Dinas PU
3,303
159.00
SKPD Dinas PU Penanggung Jawab
77.70
3,303
16,788.00 Panjang Saluran Irigasi (km) Persentase Sawah yang Mendapat Irigasi (%) Jumlah Daerah Irigasi yang belum Ditangani (DI)
Tahun 2016
Kondisi Kinerja pada Tahun 2019
425.00 Dinas PU
1,168.00
1,168.00 Dinas PU
Kode
(1)
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Partisipatif, Bidang Urusan Indikator Kinerja Rawa dan Jaringan Pemerintahan dan Program (output/ Pengairan ProgramLainnya Prioritas outcome) Pembangunan (2)
(3) PPSIP (Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif)dan Pemberdayaan P3A (kelompok)
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
Dinas PU Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) (4) 4
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Tahun 2015
Program Peningkatan Daya Saing Kota Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum (Unit) Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum Kondisi Nyala (Unit) Jumlah Lampu Penerangan Jembatan (Paket) Presentase Lampu Penerangan Jembatan Kondisi Baik (%)Lampu Jumlah Penerangan Taman (Unit) Presentase Lampu Penerangan Taman Kondisi Baik (%)
Tahun 2017
Tahun 2018
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
4
4
3,975.00 Jumlah Kawasan Rawan Daya Rusak Air (Kawasan) Jumlah waduk terbangun (Buah) Terpulihkannya kondisi lingkungan dan kualitas sumber daya air (Kawasan)
Tahun 2016
Kondisi Kinerja pada Tahun 2019
4
4,050.00
4
4,425.00
4
4,650.00
4,575.00
4,825.00 Dinas PU
31
25
20
14
9
4
2
2
2
3
3
4
4
-
-
2
4
6
7
9
26,190
26,190
27,162
28,787
30,461
32,115
33,990
21,785
21,785
23,852
25,842
27,881
29,900
32,140
65.00
65.00
69.00
74.00
79.00
83.00
85.00
72.31
72.31
76.81
81.08
84.81
87.95
90.59
31.00
31.00
33.00
37.00
39.00
42.00
45.00
54.84
54.84
63.64
72.97
79.49
85.71
91.11
7,582.00
7,582.00
7,582.00
(17)
4
31
7,750.00
SKPD Penanggung Jawab
7,582.00
7,582.00 Dinas PU
Tabel 8.4 Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan Perumahan dan Pendanaan Tahun 2014-2019
Kode
(1)
Bidang Urusan Indikator Kinerja Pemerintahan dan Program (output/ Program Prioritas outcome) Pembangunan (2)
(3)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) (4)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 Target (5)
Urusan Perumahan Program Pengembangan Perumahan
Tahun 2015
Rp. (juta)
Target
(6)
(7)
44,611.67
Rp. (juta)
Target
(8)
(9)
50,000.38
937.00
Tahun 2017
Rp. (juta)
Target
(10)
(11)
50,100.38
9,638.34
Rp. (juta)
Target
(12)
(13)
50,066.51
9,638.34
Kondisi Kinerja pada Tahun 2019
Tahun 2018 Rp. (juta)
Target
(14)
(15)
9,638.34
Rp. (juta) (16)
50,326.43
SKPD Penanggung Jawab (17)
50,308.02
9,638.34
9,808.53 Dinas TRTBP
Jumlah Rumah (unit)
199,841
203,838
207,915
212,073
216,314
220,640
225,053
Ratio Rumah Dengan Penduduk Luas Lahan Perumahan (Ha) Luas Lingkungan Perumahan Kawasan Kumuh (Ha)
4.34
4.32
4.30
4.28
4.26
4.25
4.23
6,938
7,061
7,189
7,317
7,449
7,582
7,718
574.70
574.70
559.70
544.70
529.70
514.70
499.7
39,229
38,229
37,229
36,229
35,229
34,229
33,229
19.60
18.8
17.90
17.10
16.30
15.50
14.80
51.30
51.30
59.41
67.53
75.65
83.76
91.87
Panjang Jalan Lingkungan Kondisi Baik (Km)
340.71
340.71
394.64
448.57
502.46
556.37
610.23
Luas Kawasan Kumuh (Ha) Cakupan Layanan Air Minum (%) Jumlah Kawasan Rawan Air Minum (kawasan) Jumlah Kawasan Rawan Sanitasi (kawasan) Jumlah Kasiba/ Lisiba (unit)
196.50
196.50
165.06
132.05
95.07
61.80
33.99
65
65
68
71
74
77
80
81
81
69
59
49
39
29
124
124
107
87
64
41
18
-
1
250.00
-
-
1
250.00
1
66.13
1
76.04
1
87.45 Dinas TRTBP
-
54.73
302.18
57.73
350.00
62.73
200.00
67.73
350.00
72.73
600.00
77.73
400.00 Dinas Kebersihan & Pertamanan
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (unit) Persentase Rumah Tidak Layak Huni (%)
38,338.00 Jalan Lingkungan Kondisi Baik (%)
Program Lingkungan Sehat Perumahan
Tahun 2016
35,706.04
4,784.49
Progam Pemberdayaan Komunitas Perumahan Program Pengelolaan Luas Areal Areal Pemakaman Pemakaman (Ha)
35,706.04
4,306.00
35,706.04
4,306.00
35,706.04
4,306.00
35,706.04 Dinas PU
4,306.00
4,306.00 Dinas PU
Tabel 8.5 Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan Penataan Ruang dan Pendanaan Tahun 2014-2019
Kode
(1)
Bidang Urusan Indikator Kinerja Pemerintahan dan Program (output/ Program Prioritas outcome) Pembangunan (2) (3) Urusan Penataan Ruang Program Perencanaan Dokumen dan Perda: Tata Ruang RTRW (paket)
Program Pemanfaatan Ruang
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) (4)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 Target
Tahun 2015
Rp. (juta)
(5)
Target
(6) 4,907.11
Tahun 2016
Rp. (juta)
(7)
Target
(8) 7,175.17
1,720.65
Tahun 2017
Rp. (juta)
(9)
Target
(10) 7,244.50
3,417.18
Rp. (juta)
(11)
Target
(12) 7,559.90
2,710.00
Rp. (juta)
(13)
Target
(14) 27,499.30
2,874.00
SKPD Penanggung Jawab
Kondisi Kinerja pada Tahun 2019
Tahun 2018
Rp. (juta)
(15)
(16) 32,323.75
2,600.00
(17)
2,800.00
-
-
-
1
950.00
-
150.00
-
150.00
-
-
-
Dokumen RDTRK (paket) RTH/ RTP (paket)
4
2
1,150.00
1
800.00
1
350.00
1
350.00
1
350.00
1
350.00 Dinas TRTBP
-
-
-
2
100.00
1
250.00
2
250.00
1
250.00
1
250.00
RTBL (paket)
-
-
-
1
150.00
1
250.00
-
-
1
250.00
1
250.00
Rencana Lain (paket)
-
5
570.65
10
1,417.18
12
1,710.00
12
2,124.00
10
1,750.00
12
1,950.00
Proses Permohonan Perizinan (bh): Pemrosesan KRK (bh)
425.50
415.11
1,000.00
1,000.00
1,000.00
- Bappeda
650.00 Dinas TRTBP
659
345
200.00
245
215.11
265
200.00
260
200.00
300
200.00
300
200.00
Jumlah IMB yang dikeluarkan (buah) Tersedianya Data dan Arsip (unit) Rencana Lain (paket)
529
-
-
-
-
565
200.00
600
200.00
565
200.00
565
200.00
-
371
225.50
400
200.00
400
300.00
400
300.00
200
300.00
-
-
-
-
-
-
-
2
300.00
2
300.00
2
300.00
2
250.00
Pengawasan dan Monitoring (kali) Penyegelan Bangunan (buah) Rencana Lain (paket)
12
6
75.00
6
424.00
6
245.00
6
245.00
6
245.00
6
150.00
16
10
50.00
10
150.00
10
100.00
10
100.00
10
100.00
50
100.00
-
2
100.00
2
310.00
2
75.00
2
75.00
2
75.00
10
50.00
-
11
77.00
11
85.80
11
104.50
11
115.50
11
124.30
11
-
-
-
1
170.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
220.00
1
220.00
1
220.00
1
220.00
-
-
-
1
85.00
1
100.00
1
100.00
1
100.00
1
100.00
11,000
11,500
-
7,800
-
7,600
-
7,500
-
7,200
-
41,600
-
363
363
-
263
-
100
-
-
-
-
363
-
302.00
Program Pengembangan Data Pembuatan sistem dan Informasi informasi teknologi perizinan IMB & KRK Pengembangan data informasi teknologi perizinan IMB & KRK Pembuatan informasi data spasial bangunan ber-IMB Terwujudnya pencapaian penerimaan retribusi Terlaksananya penagihan tunggakan retribusi
969.80
524.50
255.00
535.50
320.00
544.30
320.00
434.75 Dinas TRTBP
320.00
134.75 Kecamatan 320.00 Dinas TRTBP
Kode
(1)
Bidang Urusan Indikator Kinerja Pemerintahan dan Program (output/ Program Prioritas outcome) Pembangunan (2)
(3)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) (4)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Kondisi Kinerja pada Tahun 2019
Tahun 2018
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
SKPD Penanggung Jawab (17)
Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran (%) Tersedianya sarana dan prasarana aparatur (%) Pembangunan Gedung Kantor Program Peningkatan Terlaksananya disiplin Disiplin Aparatur Aparatur (%)
100
100
1,095.12
100
1,200.38
100
1,618.00
100
1,699.00
100
1,784.00
100
1,873.00 Dinas TRTBP
100
100
1,226.23
100
802.95
100
864.00
100
907.40
100
1,017.00
100
1,000.00 Dinas TRTBP
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.44
20,000.00
0.56
100
100
42.50
-
-
100
30.00
100
31.00
100
33.00
100
35.00 Dinas TRTBP
Program Peningkatan Terlaksananya Kapasitas Sumber peningkatan Daya Aparatur kapasitas aparatur (%) Program Peningkatan Terlaksananya sistem Pengembangan pelaporan capaian Sistem Pelaporan kinerja dan keuangan Capaian Kinerja dan (%) Keuangan
100
100
85.11
100
106.25
100
169.00
100
178.00
100
186.00
100
196.00 Dinas TRTBP
100
100
10.00
100
8.50
100
9.00
100
15.00
100
15.00
100
15.00 Dinas TRTBP
25,000.00
Tabel 8.6 Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan Perencanaan Pembangunan dan Pendanaan Tahun 2014-2019
Kode
(1)
Bidang Urusan Indikator Kinerja Pemerintahan dan Program (output/ Program Prioritas outcome) Pembangunan (2) Urusan Perencanaan Pembangunan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
(3)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) (4)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 Target
Tahun 2015
Rp. (juta)
(5)
Target
(6) 11,962.34
Tahun 2016
Rp. (juta)
(7)
Target
(8) 10,522.68
Tahun 2017
Rp. (juta)
(9)
Target
(10) 10,769.47
Tahun 2018
Rp. (juta)
(11)
(12) 60,904.04
Target
Rp. (juta)
(13)
SKPD Penanggung Jawab
Kondisi Kinerja pada Tahun 2019 Target
(14) 11,045.34
Rp. (juta)
(15)
(16) 12,217.50
(17)
Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran (%) Tersedianya sarana dan prasarana aparatur (%) Pembangunan Gedung Kantor Program Peningkatan Terlaksananya disiplin Disiplin Aparatur Aparatur (%)
100
100
1,970.00
100
1,642.93
100
1,618.00
100
1,699.00
100
1,784.00
100
1,873.00 Bappeda
100
100
982.00
100
823.00
100
864.00
100
907.00
100
952.00
100
1,000.00 Bappeda
-
-
-
-
-
-
-
1
50,000.00
-
-
-
100
100
29.00
-
-
100
30.00
100
31.00
100
33.00
100
35.00 Bappeda
Program Peningkatan Terlaksananya Kapasitas Sumber peningkatan Daya Aparatur kapasitas aparatur (%) Program Peningkatan Terlaksananya sistem Pengembangan pelaporan capaian Sistem Pelaporan kinerja dan keuangan Capaian Kinerja dan (%) Keuangan
100
100
27.00
100
161.50
100
169.00
100
178.00
100
186.00
100
196.00 Bappeda
100
100
10.00
100
10.00
100
9.00
100
9.00
100
10.00
100
10.00 Bappeda
Publikasi Data Sekunder (unit)
-
5
740.00
6
944.00
6
650.00
6
700.00
6
750.00
6
800.00 Bappeda
RPJMD (paket)
1
1
-
-
-
-
1
RPJPD (paket)
-
-
1
-
-
-
-
RKPD (paket)
1
1
1
1
1
1
1
LAKIP & TAPKIN (paket) LKPJ (unit)
1
1
1
1
1
1
1
Bag. Organisasi
1
1
1
1
1
1
1
Renstra SKPD
1
1
Bag. Pemerintahan seluruh SKPD
1
1
-
1
20.00
1
20.00
1
20.00
1
20.00
1
20.00 Dinas Kebersihan & Pertamanan
1
1
130.00
1
127.50
1
150.00
1
150.00
1
150.00
-
- Bappeda
Program Pengembangan Data/ Informasi Program Perencanaan Pembangunan Daerah
6,944.34
Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Program/ Kegiatan Program Perencanaan Dokumen Rencana & Pengembangan Sosialisasi Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
3,575.05
-
5,329.47
-
5,230.04
-
5,130.34
-
-
8,133.50
1
Bappeda
Kode
(1)
Bidang Urusan Indikator Kinerja Pemerintahan dan Program (output/ Program Prioritas outcome) Pembangunan (2)
(3)
Program Perencanaan Dokumen Rencana Pembangunan (paket) Ekonomi
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) (4)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Kondisi Kinerja pada Tahun 2019
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
550.00
3
3
Program Perencanaan Sosial dan Budaya Dokumen Rencana (paket) Koordinasi (kali)
-
-
1
-
-
-
-
-
-
6
6
6
6
6
Program Perencanaan Prasarana Wilayah Laporan Rencana dan Sumber Daya (paket) Alam Koordinasi (kali)
1
1
1
1
1
1
-
10
10
10
10
10
10
-
130.00
3
150.00
1,071.20
1,700.00
3
150.00
130.00
1,750.00
(16)
3
1,170.00
1,650.00
Rp. (juta)
1
450.00
977.50
-
150.00
130.00
SKPD Penanggung Jawab (17) - Bappeda
150.00 Bappeda
130.00
- Bappeda
Tabel 8.7 Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan Perhubungan dan Pendanaan Tahun 2014-2019
Kode
(1)
Bidang Urusan Indikator Kinerja Pemerintahan dan Program (output/ Program Prioritas outcome) Pembangunan (2) Urusan Perhubungan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
(3)
Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran (%) Tersedianya sarana dan prasarana aparatur (%)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) (4)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 Target
Tahun 2015
Rp. (juta)
(5)
(6) 20,730.13
Target
Tahun 2016
Rp. (juta)
(7)
(8) 28,056.95
Target
Tahun 2017
Rp. (juta)
(9)
(10) 28,346.00
Target
Tahun 2018
Rp. (juta)
(11)
Kondisi Kinerja pada Tahun 2019
(12) 38,768.00
Target
Rp. (juta)
(13)
(14) 39,013.00
Target
SKPD Penanggung Jawab
Rp. (juta)
(15)
(16) 112,872.00
(17)
100
100
3,193.37
100
2,686.77
100
2,821.11
100
2,962.17
100
3,110.28
100
3,265.79 Dishubkominfo
100
100
2,043.00
100
1,700.00
100
1,785.00
100
1,874.25
100
1,967.96
100
2,066.36 Dishubkominfo
Program Peningkatan Terlaksananya disiplin Disiplin Aparatur Aparatur (%)
100
100
194.00
100
500.00
100
500.00
100
500.00
100
500.00
100
500.00 Dishubkominfo
Program Peningkatan Terlaksananya Kapasitas Sumber peningkatan Daya Aparatur kapasitas aparatur (%) Program Peningkatan Terlaksananya sistem Pengembangan pelaporan capaian Sistem Pelaporan kinerja dan keuangan Capaian Kinerja dan (%) Keuangan
100
100
56.58
100
46.75
100
49.09
100
51.54
100
54.12
100
56.82 Dishubkominfo
100
100
10.00
100
8.50
100
8.92
100
9.37
100
9.84
100
10.30 Dishubkominfo
1
2
1
1
1
-
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
25
30
40
60
80
80
-
-
17
30
50
70
80
-
-
Program Pembangunan Terminal Bus dan Prasarana dan Sarana Barang,Terminal/ Perhubungan Pangkalan Angkot, Terminal Bandar Buat Terminal Bukit Putus (unit) Prasarana Pendukung Pelabuhan (%) Penyediaan Prasarana Perlintasan KA sebidang (%) Gedung Parkir Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
775.00
9,690.00
100.00
9,690.00
1 170.00
9,690.00
170.00
9,690.00
170.00
89,690.00 Dishubkominfo
170.00
170.00 Dishubkominfo
Sarana Pengujian Kendaraan (unit)
1
1
1
1
1
1
1
Pemeliharaan Prasarana Trans Padang (unit)
1
1
1
1
1
1
1
Kode
(1)
Program Rehabilitasi Bidang Urusan Indikator Kinerja dan Pemeliharaandan Pemerintahan Program (output/ Prasarana Programdan Prioritas outcome) Fasilitas LLAJ Pembangunan (2)
(3) Docking Kapal Patroli (unit) Fasilitas Lalu Lintas (%)
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Operasi Penertiban Angkutan (kali) Pemilihan Supir/ Awak Teladan Angkutan Umum (kali) Operasional Bus Trans Padang (unit) Survey/ Studi Pelayanan Angkutan (paket) Pengadaan Halte (unit) Subsidi Angkutan Perintis (unit) Jasa Petugas Ticketing (orang) Mesin Ticketing (unit) Program Pembangunan Sarana Jembatan dan Fasilitas Penyeberangan (unit) Perhubungan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Kondisi Kinerja pada Tahun 2019
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
1
1
1
1
1
1
1
20
20
25
30
35
40
50
-
1
1
1
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
15
15
15
30
30
40
40
55
1
1
1
1
1
66
66
100
100
60
-
-
-
16
11
6
6
35
35
50
80
140
170
200
-
-
-
-
-
-
6,759.07
10,417.82
3,505.00
10,484.77
-
10,983.56
-
10,983.69
9,690.00
9,690.00
3,857.91 Dishubkominfo
-
-
1
1
1
-
-
-
-
1
1
-
2
2
-
-
2
-
-
Rambu/ Marka Lalu Lintas, dll (%)
70
70
17
36
58
79
100
Median Jalan (%)
10
10
20
40
60
80
100
Pemasangan ATCS (unit) Fasilitas Lalu lintas (paket) Pengawasan dan Pengendalian Lalin (kali)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-
-
-
-
8
8
10
14
14
14
14
2,412.11
2,412.11
(17)
60
1
3,794.11
Dishubkominfo SKPD Penanggung Jawab
10,417.82 Dishubkominfo
-
Pemasangan Pintu Pelintasan Kereta Api (lokasi) Dokumen Studi Perhubungan (dokumen) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) (4)
2,412.11
2,412.11
2,412.00 Dishubkominfo
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Kode
(1)
Dishubkominfo
Bidang Urusan Indikator Kinerja Pemerintahan dan Program (output/ Program Prioritas outcome) Pembangunan (2)
(3)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) (4)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Kondisi Kinerja pada Tahun 2019
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
Pengawasan dan Pengendalian Parkir (kali) Pengoperasian ATCS (unit) Penertiban Pengawasan Kapal Nelayan (kali) Evaluasi Keselamatan Pelayaran dan SAR (kali) Pengawasan DUKS (kali) Pengadaan Tanda Selar (paket)
8
8
10
14
14
14
14
5
6
7
9
14
18
18
8
8
10
14
14
14
14
8
8
10
14
14
14
14
8
8
10
14
14
14
14
1
1
1
1
1
1
1
Sarana dan Prasarana SAR Laut (paket)
1
1
1
1
1
1
1
70
70
17
36
58
79
85
4
4
6
9
9
9
9
100
100
100
100
100
100
100
1
1
1
1
1
1
1
Keselamatan Transportasi (%) Program Peningkatan Kelaikan Alat Uji Kendaraan Pengoperasian Bermotor (unit) Kendaraan Bermotor Kelengkapan Uji Kendaraan (100) Rehabilitasi/Pemelihar aan Alat Uji Kendaraan Bermotor (Paket)
300.00
425.00
425.00
425.00
425.00
SKPD Penanggung Jawab (17)
425.00 Dishubkominfo
Tabel 8.8 Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan Lingkungan Hidup dan Pendanaan Tahun 2014-2019
Kode
(1)
Bidang Urusan Indikator Kinerja Pemerintahan dan Program (output/ Program Prioritas outcome) Pembangunan (2) Urusan Lingkungan Hidup Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
(3)
Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran (%)
Program Peningkatan Tersedianya sarana Sarana dan Prasarana dan prasarana Aparatur aparatur (%) Program Peningkatan Terlaksananya disiplin Disiplin Aparatur aparatur (%)
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terlaksananya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%) Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur (%) Program Terlaksananya Pengendalian persentase Pencemaran dan pengelolaan sampah Perusakan dengan sistem Lingkungan Hidup Sanitary Landfill (%) Terlaksananya pengendalian pencemaran lingkungan hidup Program Peningkatan Jumlah Kendaraan Pengendalian Polusi bermotor yang diuji gas emisinya (unit) Jumlah titik pantau kualitas udara ambien (lokasi) Program Terlaksananya kajian Perlindungan dan perlindungan dan Konservasi Sumber konservasi sumber Daya Alam daya alam (air dan tanah) (paket)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) (4)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 Target
Tahun 2015
Rp. (juta)
(5)
Target
(6) 33,817.03
100
100
100 60
Tahun 2016
Rp. (juta)
(7)
Target
(8) 30,575.59
8,047.20
100
100
677.80
65
11,462.50
60
65
100
(9)
Tahun 2017
Rp. (juta) (10) 30,159.29
7,812.19
100
100
466.70
70
10,308.00
514.20
70
100
302.45
100
100
100
22.50
100
100
10.00
100
100
-
-
Target (11)
Rp. (juta) (12) 30,490.04
7,826.72
100
100
490.00
75
10,308.00
444.84
75
100.00
Kondisi Kinerja pada Tahun 2019
Tahun 2018 Target (13)
Rp. (juta) (14) 32,063.59
7,888.72
100
100
504.50
80
10,508.00
460.20
80
100
418.45
-
100
100
10.00
100
10.00
100
8.50
-
-
-
Target (15)
Rp. (juta) (16) 29,722.69
7,913.72
100
100
527.80
100
85
10,608.00
90
473.30
85
493.40
90
100
250.00
100
418.45
100
23.60
100
24.80
100
26.00
100
10.00
100
10.00
100
10.00
100
100
8.90
100
9.30
100
9.80
100
75
20.00
80
20.00
85
20.00
90
SKPD Penanggung Jawab (17)
7,913.72 Dinas Kebersihan & Pertamanan 530.80 Bapedalda 10,508.00 Dinas Kebersihan & Pertamanan 481.75 Bapedalda 250.00 Dinas Kebersihan & Pertamanan 27.00 Bapedalda 10.00 Dinas Kebersihan & Pertamanan 10.00 Bapedalda 20.00 Dinas Kebersihan & Pertamanan 33.10 Bapedalda
60
65
30.00
-
-
75
33.10
80
33.10
85
33.10
90
40
42.80
300.00
50
450.00
55
450.00
60
450.00
65
450.00
70
40
42.80
690.00
45.80
2,896.04
49
2,190.00
52.40
2,190.00
57.50
2,590.00
60
1,290.00 Bapedalda
600
-
-
-
-
600
150.00
600
150.00
600
150.00
600
150.00 Bapedalda
20
-
4
6
-
75.00
6
20
221.00
6
20
100.00
6
20
100.00
3
450.00 Dinas Kebersihan & Pertamanan
20
100.00
3
100.00 Bapedalda
Kode
(1)
Bidang Urusan Indikator Kinerja Pemerintahan dan Program (output/ Program Prioritas outcome) Pembangunan (2)
(3)
Program Pembinaan, Sosialisasi dan Edukasi Pengelolaan Lingkungan Hidup
Bertambahnya Sekolah Adiwiyata di kota Padang (sekolah) Terkoordinasinya penilaian Adipura (SKPD) Pencapai SPM Bidang Lingkungan Hidup (%)
Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Layanan angkutan sampah (%) Terlaksananya Program 3R skala kawasan (lokasi) Tersedianya sarana dan prasarana pertaman (%)
Program Pembinaan Kegiatan Kebersihan dan Sarana Pertamanan Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Jumlah pohon (RTH) pelindung (batang) Terpeliharanya pohon pelindung di Kota Padang Terpeliharanya taman kota (bh) Program Rehabilitasi Pemeliharaan jalan dan Pemeliharaan kerja TPA (m) Pipa Sanitary Landfill Kawasan TPU dan (m) TPA Terlaksananya pemeliharaan kawasan TPU Program Penegakan Hukum Lingkungan Jumlah dokumen lingkungan (dokumen) mediasi sengketa lingkungan (kasus) Produk Ranperda pengelolaan lingkungan (Ranpeda) Laporan pelaksanaan dokumen lingkungan (dokumen)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) (4)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Tahun 2015
Target
Rp. (juta)
Target
(5)
(6)
(7)
120.00
Tahun 2016
Rp. (juta) (8) -
-
Tahun 2017
Kondisi Kinerja pada Tahun 2019
Tahun 2018
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
120.00
220
45
50
100
100
1,510.00
100
412.50
100
212.50
100
212.50
100
212.50
100
212.50 Bapedalda
-
-
-
100
250.00
100
250.00
100
250.00
100
250.00
100
59
60.50
3,852.00
62
3,375.00
63.60
3,450.00
65.30
3,450.00
66.90
3,450.00
68.60
300.00 Dinas Kebersihan & Pertamanan 3,450.00 Dinas Kebersihan & Pertamanan 5.02 Disbudpar
50
8
300
120.00
50
120.00
50
6 100
5.90
100
5.02
100
5.02
100
5.02
100
5.02
100
60
65
347.48
70
1,230.00
75
380.00
80
1,550.00
85
430.00
90
1,000
1,250
1,500
1,750
2,000
2,250
2,500
7,000
8,250
9,750
11,500
13,500
15,750
18,250
48
48
48
48
48
48
48
2,000
2,000
-
-
-
715
1,430
2,145
2,860
3
3
4
4
4
4
5
75
75
90
100
110
120
-
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
-
-
195.00
2,000
145.00
-
195.00
580.00
2,000
125.80
1
350.00
2,060.00
2,000
125.80
1
100.00
14
330.00
1,405.00
125.80
1
50.00
16
730.00
2,000
2,280.00
2,000
125.80
1
120.00 Bapedalda
50
4
980.00
12
350
100
275.00
10
330
(17)
200
-
280
SKPD Penanggung Jawab
50.00
540.00 Dinas Kebersihan & Pertamanan 530.00 Dinas Kebersihan & Pertamanan
2,290.00 Dinas Kebersihan & Pertamanan
65.80 Bapedalda
1
50.00 Dinas Kebersihan & Pertamanan
Hukum Lingkungan
Kode
(1)
Bidang Urusan Indikator Kinerja Pemerintahan dan Program (output/ Program Prioritas outcome) Pembangunan (2)
(3)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) (4)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
SKPD Penanggung Dinas Jawab & Kebersihan Pertamanan
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
Tahun 2014 Target (5)
Tahun 2015
Tahun 2016
-
-
-
-
-
-
-
100
60.00
-
-
100
700.00
-
Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
2
-
-
-
-
2
45.00
2
45.00
2
45.00
2
-
-
1
-
-
-
-
1
45.00
1
45.00
1
45.00
1
45.00 Bapedalda
11
-
-
-
-
11
50.00
11
50.00
11
50.00
11
50.00 Bapedalda
-
-
-
-
-
-
-
1
20.00
-
-
1
100
100
5,225.00
100
935.00
100
187.00
100
220.00
100
220.00
100
Jumlah kelurahan wisata lingkungan/ Green Village (kelurahan) Program Peningkatan Updating data SLHD Manajemen dan data non fisik Pengelolaan Adipura (set) Lingkungan Hidup Program Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pelaku Usaha Bidang Lingkungan Hidup Program Pemeliharaan Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Pembinaan dan pemberdayaan pelaku usaha daur ulang (orang)
Terlaksananya pemungutan sampah masyarakat ke TPS
1
Tahun 2018
Penyusunan Perda Bidang Sanitasi Program Peningkatan Pengadaan prasarana Sarana Prasarana keindahan kota Keindahan Kota Jumlah bank sampah yang didirikan (unit)
1
Tahun 2017
Kondisi Kinerja pada Tahun 2019
-
5,231.12
100.00
1
1
986.25
100.00
1
1
191.75
100.00
1
1
223.08
100.00
- Dinas Kebersihan & Pertamanan 45.00 Bapedalda
1
223.51
100.00
25.00 Dinas Sosnaker
220.00 11 Kecamatan
225.50
Tabel 8.9 Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan Kependudukan & Catatan Sipil dan Pendanaan Tahun 2014-2019
Kode
(1)
Bidang Urusan Indikator Kinerja Pemerintahan dan Program (output/ Program Prioritas outcome) Pembangunan (2) Urusan Pertanahan
(3)
Program Penyediaan Tanah dan Pembebasan Tanah untuk Pembangunan
Jumlah persil tanah yang akan dibebaskan (persil)
Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Program Peningkatan Kemampuan Administrasi Pertanahan
Jumlah kasus Sengketa Tanah yang diselesaikan Terjaganya aset tanah milik Pemko Padang (persil)
Peningkatan dalam hal pengelolaan, pelayanan, pengetahuan dan tertib administrasi dalam kegiatan pengadaan tanah sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku (persentase) Program Ruang/ tempat Penyelamatan dan penyimpanan arsip Pelestarian Dokumen/ (unit) Arsip Daerah
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) (4)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 Target
Tahun 2015
Rp. (juta)
(5)
Target
(6) 66,056.24
Tahun 2016
Rp. (juta)
(7)
Target
(8) 34,951.90
(9)
Rp. (juta) (10) 45,586.00
Tahun 2017 Target
Rp. (juta)
(11)
Target
(12) 52,585.00
Rp. (juta)
(13)
SKPD Penanggung Jawab
Kondisi Kinerja pada Tahun 2019
Tahun 2018
Target
(14) 68,615.00
Rp. (juta)
(15)
(16) 70,975.00
(17)
30
56
65,030.79
63
34,000.00
71
44,335.00
79
51,600.00
83
67,600.00
352
69,960.00 Bag. Pertanahan
5
20
470.00
18
421.60
16
436.00
15
435.00
14
435.00
83
435.00 Bag. Pertanahan
60
60
398.30
60
342.00
60
400.00
60
400.00
60
430.00
300
430.00 Bag. Pertanahan, Bag. Hukum
60
60
157.15
70
188.30
80
150.00
90
150.00
100
150.00
100
150.00 Bag. Pertanahan
-
-
-
-
-
1
265.00
-
-
-
-
-
- Bag. Pertanahan
Tabel 8.10 Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan Kependudukan & Catatan Sipil dan Pendanaan Tahun 2014-2019
Kode
(1)
Bidang Urusan Indikator Kinerja Pemerintahan dan Program (output/ Program Prioritas outcome) Pembangunan (2) Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Program Penataan Administrasi Kependudukan
(3)
Persentase penerbitan dokumen kependudukan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) (4)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 Target
Tahun 2015
Rp. (juta)
(5)
Target
(6) 5,681.86
Tahun 2016
Rp. (juta)
(7)
Target
(8) 5,781.30
Tahun 2017
Rp. (juta)
(9)
Target
(10) 6,401.67
Rp. (juta)
(11)
Target
(12) 6,528.38
(13)
SKPD Penanggung Jawab
Kondisi Kinerja pada Tahun 2019
Tahun 2018 Rp. (juta) (14) 51,661.44
Target
Rp. (juta)
(15)
(16) 6,801.15
(17)
80
85
2,992.80
90
2,896.10
95
3,867.30
96
3,867.30
97
3,867.30
98
3,867.30 Disdukcapil
Proram Pelayanan Cakupan pendanaan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Cakupan pendanaan Sarana dan Prasarana Pembangunan Kantor Aparatur Baru Program Peningkatan orang Disiplin Aparatur
80
85
1,819.70
88
1,063.10
92
1,079.25
95
1,133.21
98
1,189.88
100
1,249.38 Disdukcapil
75
75
725.71
80
1,704.70
85
1,352.50
90
1,420.13
95
1,491.14
100
1,565.70 Disdukcapil
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
45,000.00
-
50
60
55.65
-
-
75
58.43
80
61.35
85
64.42
95
67.64 Disdukcapil
Program Peningkatan Cakupan pendanaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
50
60
78.00
25
108.90
80
35.25
85
37.02
90
38.87
95
40.81 Disdukcapil
1
1
10.00
1
8.50
1
8.94
1
9.37
1
9.83
1
10.32 Disdukcapil
Program Peningkatan Laporan Keuangan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
Tabel 8.11 Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak dan Pendanaan Tahun 2014-2019
Kode
(1)
Bidang Urusan Indikator Kinerja Pemerintahan dan Program (output/ Program Prioritas outcome) Pembangunan (2)
(3)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) (4)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 Target (5)
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Rp. (juta)
Target
(6)
(7)
1,131.12
Program Keserasian Terpenuhinya data 10 SKPD Kebijakan berbasis gender pada Peningkatan Kualitas 54 SKPD Anak dan Perempuan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Tahun 2015
Meningkatnya wawasan dan pengetahuan perempuan
Program Peningkatan Meningkatnya Kesejahteraan dan kesejahteraan Perlindungan perempuan Perempuan dan Anak
10 SKPD
100 orang
436.75
100
100
675.00 120 orang
Rp. (juta)
Target
(8)
(9)
1,102.16
19.37 20 SKPD
100 orang
Tahun 2016
-
1,025.69 140 orang
Rp. (juta)
Target
(10)
(11)
1,264.00
76.47 30 SKPD
-
Tahun 2017
-
-
1,129.00 160 orang
Rp. (juta)
Target
(12)
(13)
1,390.00
135.00 40 SKPD
-
Kondisi Kinerja pada Tahun 2019
Tahun 2018
1,241.00 180 orang
Target
(14)
(15)
Rp. (juta) (16)
1,530.00
149.00 50 SKPD
-
Rp. (juta)
-
1,366.00 200 orang
(17)
1,682.00 BPMPKB
164.00 54 SKPD
-
SKPD Penanggung Jawab
-
180.00 BPMPKB
- BPMPKB
1,502.00 BPMPKB
Tabel Bab 8.12 Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan Keluarga Berencana & Keluarga Sejahtera dan Pendanaan Tahun 2014-2019
Kode
(1)
Bidang Urusan Indikator Kinerja Pemerintahan dan Program (output/ Program Prioritas outcome) Pembangunan (2)
(3)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) (4)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 Target (5)
Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Rp. (juta)
Target
(6)
(7)
2,484.49
Program Keluarga Berencana
Meningkatkan keikutsertaan ber-KB
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Meningkatnya promosi kesehatan reproduksi remaja Penurunan TFR menjadi 2,5 Peningkatan peran serta masyarakat menjadi 50
Program Pelayanan Kontrasepsi Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/ KR Mandiri Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kegiatan Bina Keluarga Program Data dan Informasi
Tahun 2015
Peningkatan wawasan Bina Keluarga menjadi 600 kader Tersedianya data mikro keluarga sebanyak 202.000 KK
71.20
71.30
1,562.33
Tahun 2016
Rp. (juta)
Target
(8)
(9)
2,992.39
71.50
100 org + 60 PIK RM 132.45 -
2,234.77
Tahun 2017
Rp. (juta)
Target
(10)
(11)
5,281.00
71.50
42.43 100 org + 60 PIK RM 2.60
3,326.00
Tahun 2018
Rp. (juta)
Target
(12)
(13)
6,408.00
71.60
297 100 org + 60 PIK RM 240.00 2.60
4,258.00
Kondisi Kinerja pada Tahun 2019
Rp. (juta)
Target
(14)
(15)
71.80
327 100 org + 60 PIK RM 264.00 2.50
4,507.00
Rp. (juta) (16)
6,872.00
SKPD Penanggung Jawab (17)
7,561.00
72.21
359 100 org + 65 PIK RM 290.00 2.50
4,959.00 BPMPKB
50 org + 54 PIK RM 2.70
395
2.70
20
20
475.52
30
448.12
30
1,133.00
40
1,246.00
40
1,371.00
50
1,508.00 BPMPKB
500 Kader
100 Kader
91.43
200 Kader
77.72
300 Kader
237.00
400 Kader
260.00
500 Kader
286.00
600 Kader
315.00 BPMPKB
187000 KK
190000 KK
222.76
193000 KK
189.35
197000 KK
345.00
200000 KK
380.00
202000 KK
418.00
202000 KK
460.00 BPMPKB
319.00 BPMPKB
Tabel 8.13 Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan Sosial dan Pendanaan Tahun 2014-2019
Kode
(1)
Bidang Urusan Indikator Kinerja Pemerintahan dan Program (output/ Program Prioritas outcome) Pembangunan (2)
(3)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) (4)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 Target (5)
Urusan Sosial
Tahun 2015
Rp. (juta)
Target
(6)
(7)
8,251.51
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Tersedianya pelayanan penanggulangan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
Meningkatnya ekonomi masyarakat miskin di Kota Padang (33.505 org)
Tahun 2016
Rp. (juta)
Target
(8)
(9)
11,272.63
Tahun 2017
Rp. (juta)
Target
(10)
(11)
29,386.67
Rp. (juta)
Target
(12)
(13)
13,817.48
SKPD Penanggung Jawab
Kondisi Kinerja pada Tahun 2019
Tahun 2018 Rp. (juta)
Target
(14)
(15)
Rp. (juta) (16)
14,138.72
(17)
20,701.04
6.935 Orang
7,249
1,965.00
7,959
1,301.75
8,748
5,034.50
9,497
5,039.50
10,267
4,939.50
11,014
10,034.50 Dinas Sosnaker
960
350
40.00
5,250
85.00
5,550
90.00
3,900
100.00
3,500
110.00
13,500
420.00 Dinas Sosnaker
-
-
-
450
145.00
400
210.00
350
275.00
250
350.00 Dinas Sosnaker
1,600
130.00
1,900
150.00
2,000
200.00
2,100
250.00 Dinas Sosnaker
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Terwujudnya 420 pengembalian jati diri penyandang eks penyakit sosial sehingga dapat hidup layak di tengah masyarakat (2.465 org) Terpenuhinya 1,100 kebutuhan dasar Gizi anak terlantar Meningkatnya potensi 726.00 540.00 penyandang Disabilitas (1.865 Orang) Terpenuhinya kebutuhan dasar anak dalam panti asuhan Terpenuhinya 91 Orsos 4 Orsos kebutuhan organisasi + 120 + 122 kemasyarakatan (91 org org Organisasi)
Program Pelayanan Kesejahteraan Sosial
Jumlah masyarakat yang terlayani
Program Pembinaan Anak Terlantar Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo
30.474 RTS-PM
30.474 RTS-PM
40.00
500.00
53.07
395.00
60.00
340.00
60.00
290.00
60.00
270.00
60.00 Dinas Sosnaker
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Dinas Sosnaker
1,475.00 Dinas Sosnaker
110.00 5 Orsos + 252 org
131.75 15 Orsos + 252 org
510.00 20 Orsos + 252 org
540.00 23 Orsos + 252 org
570.00 24 Orsos + 252 org
244.35 30.474 RTS-PM
268.79 30.474 RTS-PM
295.66 30.474 RTS-PM
325.23 30.474 RTS-PM
357.75 152.370 RTS-PM
393.53 Bag. Kesra
Kode
(1)
Bidang Urusan Indikator Kinerja Pemerintahan dan Program (output/ Program Prioritas outcome) Pembangunan (2)
(3)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran (%) Tersedianya sarana dan prasarana aparatur (%)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) (4)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Kondisi Kinerja pada Tahun 2019
Tahun 2018
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
SKPD Penanggung Jawab
(5)
(6)
100.00
100.00
1,209.10
100
1,286.48
100
1,350.80
100
1,418.34
100
1,489.25
100
1,563.72 BPBD & Damkar
100.00
100.00
1,932.80
100
1,595.63
100
1,675.41
100
1,759.18
100
1,847.13
100
1,939.50 BPBD & Damkar
Program Peningkatan Terlaksananya disiplin Disiplin Aparatur Aparatur (%)
100.00
100.00
143.26
100
189.05
100
198.50
100
208.43
100
218.85
100
229.79 BPBD & Damkar
Program Peningkatan Terlaksananya Kapasitas Sumber peningkatan Daya Aparatur kapasitas aparatur (%) Program Peningkatan Terlaksananya sistem Pengembangan pelaporan capaian Sistem Pelaporan kinerja dan keuangan Capaian Kinerja dan (%) Keuangan
100.00
100.00
60.00
100
256.00
100
268.80
100
268.80
100
282.24
100
196.00 BPBD & Damkar
100.00
100.00
10.00
100
8.50
100
9.00
100
9.00
100
10.00
100
Program Peningkatan Penambahan Sarana Kesiagaan dan dan Prasarana (%) Pencegahan Bahaya Aparatur Terlatih (%) Kebakaran
35.00
65.00
2,497.00
70
996.62
75
1,364.00
80
1,414.00
85
1,464.00
90
60.00
-
-
-
-
-
-
5
60.00
5
60.00
5
Tambahan Mobil Damkar (unit) Mobil Tangga LainLain (unit) Rambu/ Peta (bh)
-
-
-
10
5,100.00
11
2,049.00
12
2,049.00
13
2,049.00
14
-
-
-
-
-
1
16,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
60
80.00
60
80.00
60
80.00
60
Brosur (bh)
-
-
-
-
-
200
6.00
200
6.00
200
6.00
200
Bilboard (bh)
-
-
-
-
-
30
120.00
30
120.00
30
120.00
30
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana Program Sosialisasi Kawasan Rawan Bencana
(17)
10.00 BPBD & DAMKAR
1,464.00 BPBD & Damkar 60.00 2,049.00 BPBD & Damkar 80.00 BPBD & 6.00 Damkar 120.00
Tabel 8.14 Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan Ketenagakerjaan dan Pendanaan Tahun 2014-2019
Kode
(1)
Bidang Urusan Indikator Kinerja Pemerintahan dan Program (output/ Program Prioritas outcome) Pembangunan (2) Urusan Ketenagakerjaan Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
(3)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) (4)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 Target (5)
Tahun 2015
Rp. (juta)
Target
(6)
(7)
2,885.73
Tahun 2016
Rp. (juta)
Target
(8)
(9)
7,392.61
Tahun 2017
Rp. (juta)
Target
(10)
(11)
9,534.45
Cakupan pelayanan (%)
90
95
789.27
100
674.93
100
1,145.32
Tersedianya sarana dan prasarana aparatur (%)
100
100
604.21
100
689.94
100
1,570.38
Program Peningkatan Terlaksananya disiplin Disiplin Aparatur Aparatur (%)
100
100
33.50
100
-
100
Program Peningkatan Terlaksananya Kapasitas Sumber peningkatan Daya Aparatur kapasitas aparatur (%) Program Peningkatan Terlaksananya sistem Pengembangan pelaporan capaian Sistem Pelaporan kinerja dan keuangan Capaian Kinerja dan (%) Keuangan
100
100
10.00
100
8.50
100
100
10.00
100
-
-
-
Tersedianya tenaga kerja yang terampil
20 Orang
-
Berkurangnya angka pengangguran (org)
9,800
1,660
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Terlindunginya hakhak tenaga kerja dan perusahaan Survey untuk KHL (item) Rapat tripartit (kali) Penyelesaian mogok kerja (kali) Pembinaan perusahaan (jumlah) Informasi HI dan PK (kali)
Rp. (juta)
Target
(12)
(13)
9,307.45
Rp. (juta)
Target
(14)
(15)
(16)
9,902.45 100
1,148.32
100
1,208.32 Dinas Sosnaker
100
935.38
100
960.38
100
955.38 Dinas Sosnaker
40.00
100
40.00
100
40.00
100
- Dinas Sosnaker
100
10.00
100
10.00
100
10.00
100
10.00 Dinas Sosnaker
8.50
100
10.00
100
10.00
100
10.00
100
10.00 Dinas Sosnaker
1
198.00
1
100.00
1
125.00
1
150.00
1
150.00 Dinas Sosnaker
-
500 Orang
606.35
600 Orang
670.00
700 Orang
775.00
800 Orang
880.00
1.000 Orang
1,035.00 Dinas Sosnaker
295.00
1,845
2,720.00
2,050
2,720.00
2,278
2,720.00
2,532
2,720.00
2,814
2,720.00 Dinas Sosnaker
568.63
948.75
998.75
1,073.75
398.75 Dinas Sosnaker
110
60
60
60
60
60
-
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
6
720
720
720
720
720
4
4
4
4
4
-
100
(17)
9,642.45
-
-
Rp. (juta)
1,148.32
968.75
100
SKPD Penanggung Jawab
Kondisi Kinerja pada Tahun 2019
Tahun 2018
Kode
(1)
Bidang Urusan Indikator Kinerja Pemerintahan dan Program (output/ Program Prioritas outcome) Pembangunan (2) Program Perlindungan dan Pengembangan Ketenagakerjaan
(3) Jumlah Perusahaan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) (4) 500
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Kondisi Kinerja pada Tahun 2019
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
500
175.00
650
1,917.77
920
2,320.00
1,080
2,545.00
1,412
2,910.00
1,716
SKPD Penanggung Jawab (17)
3,155.00 Dinas Sosnaker
Tabel 8.15 Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan Koperasi dan UKM dan Pendanaan Tahun 2014-2019
Kode
(1)
Bidang Urusan Indikator Kinerja Pemerintahan dan Program (output/ Program Prioritas outcome) Pembangunan (2)
(3)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) (4)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 Target (5)
Koperasi dan UKM Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tahun 2015
Rp. (juta)
Target
(6)
(7)
3,453.61
Tahun 2016
Rp. (juta)
Target
(8)
(9)
10,504.42
Tahun 2017
Rp. (juta)
Target
(10)
(11)
17,416.00
Rp. (juta)
Target
(12)
(13)
17,745.00
SKPD Penanggung Jawab
Kondisi Kinerja pada Tahun 2019
Tahun 2018 Rp. (juta)
Target
(14)
(15)
Rp. (juta) (16)
18,980.00
(17)
20,816.00
Cakupan pelayanan (%)
100
100
493.70
100
462.88
100
438.00
100
460.00
100
483.00
100
507.00 Dinas Koperasi & UMKM
Tersedianya sarana dan prasarana aparatur (%)
100
100
437.36
100
1,254.81
100
840.00
100
882.00
100
926.00
100
973.00 Dinas Koperasi & UMKM
Program Peningkatan Terlaksananya disiplin Disiplin Aparatur Aparatur (%)
100
100
21.50
100
-
100
22.50
100
23.70
100
24.80
100
26.10 Dinas Koperasi & UMKM
Program Peningkatan Terlaksananya Kapasitas Sumber peningkatan Daya Aparatur kapasitas aparatur (%) Program Peningkatan Terlaksananya sistem Pengembangan pelaporan capaian Sistem Pelaporan kinerja dan keuangan Capaian Kinerja dan (%) Keuangan
100
-
-
-
-
100
-
100
-
100
-
100
- Dinas Koperasi & UMKM
100
100
10.00
100
8.50
100
8.90
100
9.30
100
9.80
100
10.30 Dinas Koperasi & UMKM
Program Penciptaan Iklim Usaha UMKM yang Kondusif
Terwujudnya iklim usaha UMKM yang kondusif
1
1
50.00
1
42.50
1
1,266.00
1
1,927.00
1
2,133.00
1
2,474.00 Dinas Koperasi & UMKM
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM Program Peningkatan Produktivitas dan Sistem Pendukung Usaha UMKM
Jumlah wirausahawan muda baru Jumlah pameran produk unggulan daerah Meningkatnya produktivitas UMKM
-
-
950.00
2,000
7,228.00
2,000
6,275.95
2,000
6,768.61
2,000
7,106.28
2,000
-
3
170.00
3
200.00
3
200.00
3
200.00
3
210.00
3
7,462.62 Dinas Koperasi & UMKM 210.00 Bag. Perekonomian
-
5
422.50
30
126.23
40
132.53
50
139.16
60
146.12
70
153.43 Dinas Koperasi & UMKM
Meningkatnya produktivitas UMKM
-
1
85.00
1
100.00
1
120.00
1
120.00
1
120.00
1
120.00 Bag. Perekonomian
Program Pelatihan Pengembangan Ekonomi Kreatif Bagi Penduduk Usia Produktif Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Meningkatnya jumlah unit usaha ekonomi kreatif
-
-
-
-
-
40
200.00
40
200.00
40
200.00
40
200.00 Dinas Koperasi & UMKM
50
100
813.55
120
1,081.50
120
1,062.12
120
1,115.23
120
1,171.00
120
1,229.55 Dinas Koperasi & UMKM
Terwujudnya koperasi yang kuat, tangguh dan mandiri
Kode
(1)
Bidang Urusan Indikator Kinerja Pemerintahan dan Program (output/ Program Prioritas outcome) Pembangunan (2)
(3)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) (4)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 Target
Tahun 2015
Rp. (juta)
(5)
Target
(6)
Tahun 2016
Rp. (juta)
(7)
(8)
Tahun 2017
Kondisi Kinerja pada Tahun 2019
Tahun 2018
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
SKPD Penanggung Jawab (17)
Program peningkatan Meningkatnya Kualitas SDM kemampuan Koperasi dan UMKM pengurus, pengawas, manager, dan pengelola pembukuan Koperasi dan UMKM
-
-
-
-
-
2,632
3,000.00
1,656
2,000.00
1,840
2,500.00
2,424
3,300.00 Dinas Koperasi & UMKM
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM/ KJKS)
-
-
-
-
-
90
3,850.00
90
3,900.00
90
3,950.00
90
4,150.00 Dinas Koperasi & UMKM
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Bag. Perekonomian
Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha Koperasi
Meningkatnya kualitas kelembagaan LKM/ KJKS yg dapat mendorong pengembangan usaha UMKM
Tabel 8.16 Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan Penanaman Modal dan Pendanaan Tahun 2014-2019
Kode
(1)
Bidang Urusan Indikator Kinerja Pemerintahan dan Program (output/ Program Prioritas outcome) Pembangunan (2) Urusan Penanaman Modal Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
(3)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) (4)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 Target (5)
Tahun 2015
Rp. (juta)
Target
(6)
(7)
4,443.61 Cakupan pelayanan (%)
Tahun 2016
Rp. (juta)
Target
(8)
(9)
4,002.78
Tahun 2017
Rp. (juta)
Target
(10)
(11)
4,756.69
Rp. (juta)
Target
(12)
(13)
5,003.78
SKPD Penanggung Jawab
Kondisi Kinerja pada Tahun 2019
Tahun 2018 Rp. (juta)
Target
(14)
(15)
Rp. (juta) (16)
45,069.67
(17)
5,241.62
100
100
1,890.00
100
1,391.93
100
1,461.00
100
1,534.00
100
1,611.00
100
1,691.00 BPMP2T
50
60
1,114.21
65
638.85
70
673.54
80
985.46
90
759.73
100
806.47 BPMP2T
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40,000.00
-
100
100
94.00
100
-
100
98.00
100
103.00
100
109.00
100
114.20 BPMP2T
60
65
50.00
70
63.75
75
75.00
80
80.00
85
85.00
90
90.00 BPMP2T
Terlaksananya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)
100
100
10.00
100
8.50
100
8.90
100
9.30
100
9.80
100
10.30 BPMP2T
Program Peningkatan Meningkatnya minat Promosi dan investor untuk Kerjasama Investasi berinvestasi di Kota Padang Program Peningkatan Meningkatnya jumlah Iklim dan Realisasi investasi di Kota Investasi Padang
40
50
870.00
60
986.00
70
991.00
80
816.00
90
991.00
100
996.00 BPMP2T
1
1
186.22
2
403.75
2
403.75
2
403.75
2
403.75
2
403.75 BPMP2T
1
1
229.18
1
510.00
1
1,045.50
1
1,072.27
1
1,100.39
1
1,129.90 BPMP2T
Meningkatnya kelancaran dan kenyamanan sarana dan prasarana Pembangunan kantor baru Program Peningkatan Terlaksananya disiplin Disiplin Aparatur aparatur (%) Program Peningkatan Meningkatnya Kapasitas kemampuan aparatur Sumberdaya Aparatur dalam pelayanan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Peogram Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah
Terealisasinya investasi dan kerjasama dengan pihak swasta di Kota Padang
-
Tabel 8.17 Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan Kebudayaan dan Pendanaan Tahun 2014-2019
Kode
(1)
Bidang Urusan Indikator Kinerja Pemerintahan dan Program (output/ Program Prioritas outcome) Pembangunan (2) Urusan Kebudayaan Program Pembinaan Seni dan Budaya Daerah Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Peningkatan Pemahaman dan Pelaksanaan Agama Program Pengembangan Seni dan Budaya Daerah Program Peningkatan Pemahaman dan Pelaksanaan Agama
(3)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) (4)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Tahun 2015
Jumlah penyuluhan dan pelayanan kegiatan keagamaan Jumlah pengurus KAN yang dibina Pelaksanaan & Pembinaan MTQ
Tahun 2017
Tahun 2018
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
18,907.52 Meningkatnya eventevent seni dan kebudayaan daerah Terwujudnya bangunan cagar budaya yang layak dipromosikan
Tahun 2016
16,207.02
20,476.87
17,885.23
SKPD Penanggung Jawab
Kondisi Kinerja pada Tahun 2019
24,509.74
(17)
25,490.12
100
100
1,945.75
100
2,131.73
100
663.41
100
663.41
100
663.41
100
663.41 Disbudpar
-
-
398.64
100
127.50
100
127.50
100
127.50
100
127.50
100
127.50 Disbudpar
22,216.55 110 Keg.
24,438.21 Bag. Kesra
17 Keg.
22 Keg.
120
150
1
1
15,301.07 22 Keg.
162.06
1,100.00
13,769.52 22 Keg.
150
178.27
-
-
18,389.86 22 Keg.
150
1
196.10
1,100.00
16,878.61 22 Keg.
150
215.71
-
-
150
1
237.28
1,265.00
150
261.01 Bag. Kesra
-
- 11 Kecamatan
Tabel 8.18 Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan Pemuda & Olah Raga dan Pendanaan Tahun 2014-2019
Kode
(1)
Bidang Urusan Indikator Kinerja Pemerintahan dan Program (output/ Program Prioritas outcome) Pembangunan (2)
(3)
Urusan Pemuda dan Olah Raga Program Peningkatan Jumlah sarana Kualitas Sarana dan prasarana olahraga Prasarana Keolahragaan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) (4)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 Target (5)
Tahun 2015
Rp. (juta)
Target
(6)
(7)
5,448.83
Tahun 2016
Rp. (juta)
Target
(8)
(9)
4,321.83
Tahun 2017
Rp. (juta)
Target
(10)
(11)
4,570.50
Rp. (juta)
Target
(12)
(13)
4,874.18
SKPD Penanggung Jawab
Kondisi Kinerja pada Tahun 2019
Tahun 2018 Rp. (juta)
Target
(14)
(15)
Rp. (juta) (16)
4,884.35
(17)
5,182.58
5
5
453.53
4
392.39
8
412.00
7
400.08
6
400.05
6
400.08 Dispora
Program Pembinaan Jumlah kegiatan dan Pemasyarakatan Olah Raga Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga Program Peningkatan Jumlah sarana Sarana dan Prasarana kegiatan Aparatur
13
13
1,900.38
13
1,692.75
12
1,740.00
13
1,810.00
12
1,863.00
12
1,980.00 Dispora
-
1
30.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Dispora
25
25
423.40
50
392.39
50
439.00
55
482.00
55
454.00
60
476.00 Dispora
Program Pelayanan Jumlah kegiatan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Terlaksananya disiplin Disiplin Aparatur aparatur (%)
13
13
1,548.52
14
1,273.80
15
1,276.60
16
1,305.80
17
1,379.50
18
1,389.50 Dispora
-
100
23.00
-
-
100
24.00
100
25.00
100
26.00
100
27.00 Dispora
100
100
10.00
100
8.50
100
8.90
100
9.30
100
9.80
100
10.00 Dispora
-
-
-
-
-
100
50.00
100
60.00
100
58.00
100
60.00 Dispora
-
300
200.00
43
85.00
43
70.00
40
75.00
25
80.00
20
100.00 Dispora
-
9
735.00
5
230.00
7
485.00
7
540.00
8
545.00
6
560.00 Dispora
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terlaksananya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)
Program Data Informasi
Tersedianya data bidang kepemudaan dan olah raga Jumlah (org)
Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Program Peningkatan Jumlah kegiatan Peran Serta Kepemudaan
Kode
(1)
Bidang Urusan Indikator Kinerja Pemerintahan dan Program (output/ Program Prioritas outcome) Pembangunan (2)
(3)
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Program Upaya Jumlah kegiatan Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) (4)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Tahun 2015
Target
Rp. (juta)
Target
(5)
(6)
(7)
Tahun 2016
Tahun 2017
Kondisi Kinerja pada Tahun 2019
Tahun 2018
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
SKPD Penanggung Jawab
Rp. (juta) (16)
(17)
-
1
60.00
-
247.00
1
65.00
1
67.00
1
69.00
-
70.00 Dispora
45
200
65.00
-
-
-
-
25
100.00
-
-
25
110.00 Dispora
Tabel 8.19 Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan Kesatuan Bangsa & Politik Dalam Negeri dan Pendanaan Tahun 2014-2019
Kode
(1)
Bidang Urusan Indikator Kinerja Pemerintahan dan Program (output/ Program Prioritas outcome) Pembangunan (2) Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
(3)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) (4)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 Target (5)
Tahun 2015
Rp. (juta)
Target
(6)
(7)
19,115.15
Rp. (juta)
Target
(8)
(9)
18,520.75
Tahun 2017
Rp. (juta)
Target
(10)
(11)
10,862.74
Rp. (juta)
Target
(12)
(13)
10,917.58
SKPD Penanggung Jawab
Kondisi Kinerja pada Tahun 2019
Tahun 2018 Rp. (juta)
Target
(14)
(15)
Rp. (juta) (16)
46,137.24
(17)
11,335.81
100
100
704.60
100
780.23
100
819.00
100
820.00
100
833.00
100
100
100
1,342.30
100
1,070.10
100
1,123.00
100
1,139.00
100
1,148.00
100
Meningkatnya kelancaran dan kenyamanan sarana dan prasarana Pembangunan Gedung Kantor Baru Program Peningkatan Terlaksananya disiplin Disiplin Aparatur Aparatur (%)
100
100
823.53
100
527.29
100
553.00
100
571.00
100
590.00
100
100
100
2,736.85
100
1,877.40
100
1,000.00
100
1,000.00
100
1,000.00
100
1,010.00 Satpol PP
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
35,000.00
-
- Satpol PP
100
100
28.00
100
-
100
29.00
100
31.00
100
32.00
100
100
100
227.30
100
382.00
100
401.00
100
411.00
100
442.00
100
464.00 Satpol PP
Program Peningkatan Meningkatnya Kapasitas Sumber kemampuan aparatur Daya Aparatur dalam pelayanan
100
100
224.31
100
449.56
100
472.00
100
485.00
100
520.00
100
546.00 Satpol PP
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100
100
10.00
100
8.50
100
8.90
100
9.30
100
9.80
100
10.30 Kesbangpol
100
100
10.00
100
8.50
100
8.90
100
9.30
100
9.80
100
10.30 Satpol PP
100
100
1,453.55
100
1,725.41
100
1,725.00
100
1,725.00
100
1,725.00
100
1,725.00 Satpol PP
100
100
305.17
100
315.35
100
315.00
100
315.00
100
315.00
100
315.00 Kesbangpol
100
100
2,003.46
100
420.00
100
420.00
100
420.00
100
420.00
100
420.00 Kesbangpol
100
100
208.44
100
182.75
100
182.75
100
182.75
100
182.75
100
182.75 Satpol PP
100
100
54.72
100
46.75
100
46.00
100
46.00
100
46.00
100
46.00 Satpol PP
Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Ketentraman Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
Cakupan pelayanan (%)
Tahun 2016
Terlaksananya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)
848.00 Kesbangpol 1,160.00 Satpol PP 600.00 Kesbangpol
34.00 Kesbangpol
Kode
(1)
Bidang Urusan Indikator Kinerja Pemerintahan dan Program (output/ Program Prioritas outcome) Pembangunan (2)
(3)
Program Pendidikan Politik Masyarakat
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) (4)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
SKPD Penanggung Jawab
Kondisi Kinerja pada Tahun 2019
Tahun 2018
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
100
100
151.29
100
173.40
100
173.00
100
173.00
100
173.00
100
173.00 Kesbangpol
100
100
65.08
100
71.59
100
78.74
100
86.62
100
95.28
100
104.81 Bag. Kesra
4
4
376.71
4
1,540.44
4
51.00
4
65.00
4
78.00
4
80.00 Satpol PP
180
240
499.25
250
1,000.00
255
545.00
260
550.00
275
565.00
270
581.04 Satpol PP
Program Pencegahan Jumlah Pengamanan Dini dan Pasca Bencana Penanggulangan Korban Bencana Alam
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Satpol PP
Program Peningkatan Jumlah Satlinmas Keamanan dan (Kec) Kenyamanan Lingkungan
-
4
5,121.79
6
5,821.65
8
690.84
9
658.00
10
732.00
11
805.00 Satpol PP
Program Pencegahan Simulasi evakuasi Dini Penanggulangan bencana (orang) Bencana Pendidikan dan pelatihan SAR (orang)
550
700
1,441.70
700
989.22
700
150.00
700
150.00
700
150.00
700
150.00 BPBD & Damkar
-
-
-
-
150
250.00
150
250.00
150
250.00
150
250.00
Penyediaan peralatan penanggulangan bencana (paket)
-
-
-
-
4
250.00
4
250.00
4
250.00
4
250.00
Pelatihan aparatur BPBD-PK (orang)
-
-
-
-
12
225.00
12
225.00
12
225.00
12
225.00
Pemasangan sirene (EWS) (unit)
-
-
-
-
1
215.00
1
215.00
1
215.00
1
215.00
-
100
1,312.75
100
1,123.96
100
1,123.96
100
1,123.96
100
1,123.96
100
1,123.96 Bag. Humas & Protokol
-
100
14.35
100
6.65
100
6.65
100
6.65
100
6.65
100
6.65 Kelurahan
Program Jumlah kerjasama Pemeliharaan (instansi) Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Peningkatan Jumlah Operasi (kali) Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Pencegahan pemetaan daerah Dini dan rawan bencana Penanggulangan Korban Bencana Alam
Tabel 8.20 Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian dan Pendanaan Tahun 2014-2019
Kode
(1)
Bidang Urusan Indikator Kinerja Pemerintahan dan Program (output/ Program Prioritas outcome) Pembangunan (2)
(3)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) (4)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 Target (5)
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tahun 2015
Rp. (juta)
Target
(6)
(7)
162,310.15
Cakupan layanan administrasi perkantoran
Target
(8)
(9)
178,766.23
Rp. (juta)
Target
(10)
(11)
195,867.89
Kondisi Kinerja pada Tahun 2019
Tahun 2018
Rp. (juta)
Target
(12)
(13)
226,680.60
Rp. (juta)
Target
(14)
(15)
SKPD Penanggung Jawab
Rp. (juta) (16)
198,268.49
(17)
359,719.40
100
25,434.72
100
18,496.50
100
19,190.78
100
19,566.89
100
20,429.72
100
100
100
4,411.34
100
3,656.32
100
3,656.32
100
4,031.09
100
4,232.64
100
4,444.28 Setwan
100
100
4,575.92
100
3,092.32
100
3,246.32
100
3,409.32
100
3,579.32
100
3,758.32 DPKA
100
778.39
100
916.48
100
940.81
100
1,034.89
100
933.96
100
22,643.00 Setda
977.00 Inspektorat
100
100
2,839.79
100
1,644.89
100
1,816.38
100
1,907.20
100
2,002.56
100
2,102.69 BKD
100
100
6,830.69
100
6,942.58
100
7,289.71
100
7,654.20
100
8,036.91
100
8,438.75 11 Kecamatan
100
100
14,879.93
100
13,325.28
100
10,384.22
100
11,803.43
100
12,243.60
100
100
100
3,342.13
100
6,770.21
100
6,770.21
100
5,628.49
100
5,909.92
100
6,205.41 Setwan
100
100
4,683.00
100
1,937.00
100
2,034.00
100
2,135.00
100
2,242.00
100
2,354.75 DPKA
100
Pembangunan Gedung Kantor
Rp. (juta)
Tahun 2017
100
100
Program Peningkatan Tersedianya sarana Sarana dan Prasarana dan prasarana Aparatur aparatur
Tahun 2016
100
1,633.82
100
1,641.53
100
1,476.73
100
1,119.68
100
1,231.65
100
13,705.78 Setda
1,470.00 Inspektorat
100
100
482.90
100
776.80
100
760.36
100
798.38
100
838.29
100
880.21 BKD
100
100
11,845.61
100
9,277.41
100
9,557.27
100
10,035.13
100
10,536.89
100
-
-
-
-
-
-
-
1
50,000.00
-
-
-
- DPKA
-
-
-
-
-
0.50
5,175
0.50
5,175
-
-
-
- Inspektorat
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
45,000.00
-
- BKD
-
-
-
0.32
30,875.50
0.45
44,000.00
0.23
22,000
-
-
-
- Setwan
11,063.73 11 Kecamatan
Kode
(1)
Bidang Urusan Indikator Kinerja Pemerintahan dan Program (output/ Program Prioritas outcome) Pembangunan (2)
(3)
Pembangunan Gedung Kantor Camat/ Lurah Program Peningkatan Terlaksananya disiplin Disiplin Aparatur Aparatur
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) (4)
Tahun 2016
Tahun 2017
Kondisi Kinerja pada Tahun 2019
Tahun 2018
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
SKPD Penanggung Jawab (17)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 unit
186,000.00 Setda
100
100
246.35
100
124.30
100
204.49
100
214.71
100
225.45
100
236.72 Setda
100
100
832.85
100
349.85
100
367.34
100
385.71
100
405.00
100
425.24 Setwan
100
100
78.00
-
-
100
81.90
100
86.00
100
90.29
100
94.81 DPKA
100
34.50
-
-
100
38.50
100
42.35
100
46.59
100
42.00 Inspektorat
100
100
260.56
100
125.66
100
103.60
100
103.60
100
103.60
100
103.60 BKD
100
100
770.93
100
180.98
100
532.00
100
553.55
100
576.18
100
599.94 11 Kecamatan
100
100
130.39
100
239.87
100
251.86
100
264.46
100
277.68
100
291.56 Setda
100
100
100.00
100
42.50
100
44.63
100
46.86
100
49.20
100
100
100
595.10
0.90
350.00
0.90
367.77
0.90
386.10
0.90
405.40
100
100
96.64
100
154.91
100
170.40
100
187.44
100
206.18
100
51.66 Setwan 425.75 DPKA 188.20 Inspektorat
100
100
60.90
100
61.66
100
64.74
100
67.98
100
71.38
100
74.95 BKD
100
100
4,145.41
100
5,163.05
100
5,163.05
100
5,163.05
100
5,163.05
100
5,163.05 BKD
100
100
415.63
100
297.50
100
297.50
100
297.50
100
297.50
100
100
100
10.00
100
8.50
100
8.93
100
9.37
100
9.84
100
10.33 Setwan
100
100
10.00
100
8.50
100
8.93
100
9.37
100
9.84
100
10.33 DPKA
100
100
23,036.66
100
22,360.36
100
22,360.36
100
22,360.36
100
22,360.36
100
22,360.36 DPKA
100
Percepatan penerimaan pendapatan
Tahun 2015
-
100
Pendidikan & Pelatihan CPS & PNS Program Peningkatan Terlaksananya sistem dan Pengembangan pelaporan capaian Pengelolaan kinerja dan keuangan Keuangan Daerah
Tahun 2014
-
100
Program Peningkatan Terlaksananya Kapasitas Sumber peningkatan Daya Aparatur kapasitas aparatur
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
100
177.77
100
120.80
100
132.88
100
170.29
100
187.31
100
297.50 Setda
122.60 Inspektorat
100
100
10.00
100
8.50
100
8.93
100
9.37
100
9.84
100
10.33 BKD
100
100
174.59
100
140.25
-
-
100
165.00
-
-
100
15.00 Dinas TRTBP
100
100
132.00
100
132.00
100
132.00
100
132.00
100
132.00
100
132.00 11 Kecamatan
100
100
115.00
100
208.25
100
208.25
100
208.25
100
208.25
100
208.25 Dinas Pasar
100
100
226.41
100
263.20
100
234.91
100
246.65
100
258.99
100
271.94 Setda
Kode
(1)
Bidang Urusan Indikator Kinerja Pemerintahan dan Program (output/ Program Prioritas outcome) Pembangunan (2)
Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan
(3)
Pengelolaan Aset SKPD Meningkatnya koordinasi lintas sektor dan lintas program
Program Optimalisasi Meningkatnya Pemanfaatan pemanfaatan Teknologi Informasi Teknologi Informasi dalam pelaksanaan tupoksi SKPD
Program Pengembangan Kecamatan/ Kelurahan Program Penataan Peraturan Perundangundangan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Persentase peningkatan pengembangan kecamatan/ kelurahan Jumlah Aturan/ Perda
Pembinaan PNS Pemko Padang Diklat & Pelatihan PNS Program Peningkatan Terwujudnya Profesionalisme aparatur pengawas Tenaga Pemeriksa yang kapabel pelaksanaan RAD dan Aparatur pemberantasan Pengawasan korupsi Program Penataan Capaian reformasi Kelembagaan birokrasi
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) (4)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Kondisi Kinerja pada Tahun 2019
Tahun 2018
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
SKPD Penanggung Jawab (17)
100
100
1,101.86
100
886.09
100
886.09
100
886.09
100
886.09
100
886.09 RSUD
100
100
230.00
100
275.00
100
305.00
100
410.00
100
465.00
100
570.00 DKP
100
100
80.00
100
68.00
100
68.00
100
68.00
100
68.00
100
100
100
174.59
100
310.25
100
310.25
100
310.25
100
310.25
100
100
100
170.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
75
1,080.09
80
1,194.25
85
1,194.25
90
1,194.25
95
1,194.25
100
100
100
70.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100
69.60
100
66.00
100
66.00
100
66.00
100
66.00
100
100
100
3,312.29
100
2,610.45
100
2,610.45
100
2,610.45
100
2,610.45
100
2,610.45 DPKA
100
100
509.58
100
613.13
100
523.39
100
523.39
100
523.39
100
523.39 BKD
100
100
124.85
100
116.73
100
116.73
100
116.73
100
116.73
100
68.00 Dishubkominfo 310.25 Dinas TRTBP - Dinas Pendidikan 1,194.25 BPMP2T - Bag. Organisasi 66.00 11 Kecamatan
-
-
-
100
42.50
100
45.00
-
-
100
50.00
100
116.73 Bag. Pembangunan 50.00 BPMP2T
-
-
-
100
34.00
100
36.00
100
38.00
100
40.00
100
42.00 Disdukcapil
100
100
13,150.50
100
14,952.78
100
14,952.78
100
14,952.78
100
14,952.78
100
14,952.78 11 Kecamatan
820
20
1,153.00
20
1,481.44
20
1,629.59
20
1,792.55
20
1,971.80
20
1,971.80 Bag. Hukum
100
100
65.00
100
55.25
100
55.25
100
55.25
100
55.25
100
55.25 Dinas Pasar
100
100
37.38
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100
1,225.24
100
2,070.18
100
1,294.30
100
1,294.30
100
1,294.30
100
100
100
130.99
100
312.20
100
376.20
100
413.82
100
455.20
100
100
100
60.18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
60
65
1,935.52
68
387.20
70
387.20
73
387.20
75
387.20
78
- Setda 1,294.30 BKD 1,349.00 Inspektorat
- Bappeda
387.20 Bag. Organisasi
Kode
(1)
Bidang Urusan Indikator Kinerja Pemerintahan dan Program (output/ Program Prioritas outcome) Pembangunan (2) Program Penataan Ketatalaksanaan Program Penganalisaan Jabatan Program Pembinaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Program Pembinaan Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bawahan Program Penataan Daerah Otonomi Baru
(3)
Validitas analisa jabatan dan beban kerja Adanya pembinaan dan pengendalian pembangunan Jumlah Kecamatan dan Kelurahan yang terbina
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) (4)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Kondisi Kinerja pada Tahun 2019
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
SKPD Penanggung Jawab (17)
-
-
-
100
260.51
100
260.51
100
260.51
100
260.51
100
260.51 Bag. Organisasi
80
-
-
86
399.00
88
399.00
90
399.00
93
399.00
96
399.00 Bag. Organisasi
100
100
510.58
100
597.29
100
597.29
100
597.29
100
597.29
100
597.29 Bag. Pembangunan
104 Kel. 11 Kec.
-
-
104 Kel. 11 Kec.
435.00
104 Kel. 11 Kec.
334.00
104 Kel. 11 Kec.
366.00
104 Kel. 11 Kec.
387.00
104 Kel. 11 Kec.
407.00 Bag. Pemerintahan
Tersedianya evaluasi otonomi daerah
2
-
-
100
115.00
100
123.00
100
75.00
100
82.00
100
90.00 Bag. Pemerintahan
Program Peningkatan Jumlah event Kerjasama Antar organisasi kerjasama Pemerintah Daerah yang diikuti
100
100
126.45
100
879.75
100
879.75
100
879.75
100
879.75
100
879.75 Bag. Pemerintahan
Program Pembinaan dan Pelayanan Aparatur Daerah
100
100
326.43
100
328.87
100
352.01
100
352.01
100
352.01
100
352.01 BKD
Jumlah dokumen administrasi kepegawaian PNS yang diselesaikan tepat waktu Program Peningkatan Terwujudnya Sistem Pengawasan pengawasan internal Internal dan dan pengendalian Pengendalian terhadap seluruh Pelaksanaan SKPD Kebijakan KDH Program Peningkatan Jumlah pembahasan Kapasitas Lembaga rancangan perda Perwakilan Rakyat Daerah
89
85
1,971.10
86
2,533.44
87
2,936.79
88
3,175.32
89
3,504.86
90
17,058.30 Inspektorat
12
15
21,297.00
15
18,048.46
15
18,048.00
15
18,048.00
15
18,048.00
75
18,048.00 Setwan
Tabel 8.21 Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan Ketahanan Pangan dan Pendanaan Tahun 2014-2019
Kode
(1)
Bidang Urusan Indikator Kinerja Pemerintahan dan Program (output/ Program Prioritas outcome) Pembangunan (2) Urusan Ketahanan Pangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)
(3)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) (4)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 Target (5)
Tahun 2015
Rp. (juta)
Target
(6)
(7)
1,637.07 919.80
Tahun 2016
Rp. (juta)
Target
(8)
(9)
1,405.74
100
100
100
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
100
100
338.92
100
100
100
315.84
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
100
100
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100
984.05
Tahun 2017
Rp. (juta)
Target
(10)
(11)
1,438.02
Kondisi Kinerja pada Tahun 2019
Tahun 2018
Rp. (juta)
Target
(12)
(13)
1,458.79
Rp. (juta)
Target
(14)
(15)
SKPD Penanggung Jawab
Rp. (juta) (16)
1,480.60
(17)
1,503.50
100
1,014.05
100
1,014.05
100
1,014.05
100
1,014.05 Kantor Ketahanan Pangan
221.59
100
232.66
100
244.30
100
256.51
100
100
161.60
100
169.68
100
178.16
100
187.07
100
269.34 Kantor Ketahanan Pangan 196.42 Kantor Ketahanan Pangan
12.50
-
-
100
13.13
100
13.78
100
14.47
100
100
40.00
100
28.50
-
-
-
-
-
-
-
100
10.00
100
10.00
100
8.50
100
8.50
100
8.50
100
15.19 Kantor Ketahanan Pangan - Kantor Ketahanan Pangan 8.50 Kantor Ketahanan Pangan
Tabel 8.22 Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Pendanaan Tahun 2014-2019
Kode
(1)
Bidang Urusan Indikator Kinerja Pemerintahan dan Program (output/ Program Prioritas outcome) Pembangunan (2)
(3)
Urusan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) (4)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 Target (5)
Tahun 2015
Rp. (juta)
Target
(6)
(7)
16,919.57
Tahun 2016
Rp. (juta)
Target
(8)
(9)
15,674.55
Tahun 2017
Rp. (juta)
Target
(10)
(11)
14,924.55
Kondisi Kinerja pada Tahun 2019
Tahun 2018
Rp. (juta)
Target
(12)
(13)
16,468.32
Rp. (juta)
Target
(14)
(15)
18,114.64
SKPD Penanggung Jawab
Rp. (juta) (16)
(17)
20,042.32
100
100
1,240.73
100
797.14
100
836.99
100
878.84
100
922.78
100
968.92 BPMPKB
100
100
1,856.87
100
789.71
100
829.19
100
870.65
100
914.18
100
959.89 BPMPKB
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
100
100
52.00
-
-
100
27.64
100
57.33
100
60.20
100
63.21 BPMPKB
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100
100
71.00
100
34.00
100
35.70
100
37.49
100
39.36
100
41.33 BPMPKB
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100
100
10.00
100
8.50
100
8.93
100
9.37
100
9.84
100
10.33 BPMPKB
Program Peningkatan Terciptanya Keberdayaan masyarakat/ Masyarakat Pedesaan kelompok masyarakat yang berdaya dalam pembangunan
104 Kel.
104 Kel.
1,062.66
104 Kel.
1,255.83
104 Kel.
1,255.83
104 Kel.
1,355.83
104 Kel.
1,405.83
104 Kel.
1,455.83 BPMPKB
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
104 Kel.
104 Kel.
513.28
104 Kel.
296.00
104 Kel.
296.00
104 Kel.
296.00
104 Kel.
326.00
104 Kel.
326.00 BPMPKB
104 Kel.
104 Kel.
2,410.28
104 Kel.
5,510.06
104 Kel.
4,760.06
104 Kel.
6,203.83
104 Kel.
7,770.15
104 Kel.
9,647.83 BPMPKB
Terbentuknya dan terkelolanya lembaga ekonomi di 104 Kelurahan Meningkatnya partisipasi masyarakat/kelompok masyarakat dalam pembangunan
Kode
(1)
Bidang Urusan Indikator Kinerja Pemerintahan dan Program (output/ Program Prioritas outcome) Pembangunan (2)
(3)
Program Peningkatan Meningkatnya Kapasitas Aparatur pengetahuan dan Pemerintah Desa pengetahuan aparatur pemerintahan kelurahan dalam pembangunan pada 104 kelurahan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) (4)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 Target
Rp. (juta)
(5)
(6)
104 Kel.
104 Kel.
8,330.00
100
100
4,529.75
100
100
73.60
Tahun 2015 Target
Rp. (juta)
(7)
(8)
104 Kel.
-
100
Tahun 2016
8,538.66
-
74.00
Target
Rp. (juta)
(9)
(10)
104 Kel.
-
100
Tahun 2017
8,538.66
-
74.00
Target
Rp. (juta)
(11)
(12)
104 Kel.
-
100
Kondisi Kinerja pada Tahun 2019
Tahun 2018
8,538.66
-
74.00
Target
Rp. (juta)
(13)
(14)
104 Kel.
-
100
8,538.66
-
74.00
Target
Rp. (juta)
(15)
(16)
104 Kel.
-
100
SKPD Penanggung Jawab (17)
8,538.66 BPMPKB
- Dinas Koperasi & UMKM
74.00 Bag, Perekonomian
Tabel 8.23 Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan Statistik dan PendanaanTahun 2014-2019
Kode
(1)
Bidang Urusan Indikator Kinerja Pemerintahan dan Program (output/ Program Prioritas outcome) Pembangunan (2)
(3)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) (4)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Urusan Statistik Program Pengembangan Data dan Informasi
Tahun 2017
Rp. (juta)
Target
(10)
(11)
1,183.00 100
-
-
-
-
100
1,183.00
Tahun 2018
Rp. (juta)
Target
(12)
(13)
1,183.00 100
1,183.00
Kondisi Kinerja pada Tahun 2019
Rp. (juta)
Target
(14)
(15)
1,183.00 100
1,183.00
SKPD Penanggung Jawab
Rp. (juta) (16)
(17)
1,183.00 100
1,183.00 Bappeda
Tabel 8.24 Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan Kearsipan dan Pendanaan Tahun 2014-2019
Kode
(1)
Bidang Urusan Indikator Kinerja Pemerintahan dan Program (output/ Program Prioritas outcome) Pembangunan (2)
(3)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) (4)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 Target (5)
Urusan Kearsipan
Tahun 2015
Rp. (juta)
Target
(6)
(7)
1,085.94
Tahun 2016
Rp. (juta)
Target
(8)
(9)
1,194.07
Tahun 2017
Rp. (juta)
Target
(10)
(11)
1,345.00
Kondisi Kinerja pada Tahun 2019
Tahun 2018
Rp. (juta)
Target
(12)
(13)
1,321.00
Rp. (juta)
Target
(14)
(15)
1,358.82
SKPD Penanggung Jawab
Rp. (juta) (16)
(17)
1,850.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
100
100
309.50
100
293.46
100
333.99
100
325.99
100
338.50
100
100
100
507.99
100
264.32
100
462.02
100
297.02
100
262.02
100
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
100
100
14.50
-
-
100
16.50
-
-
100
19.80
100
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100
-
-
100
52.53
100
55.00
100
60.00
100
60.00
100
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100
100
10.00
100
10.00
100
12.50
100
13.00
100
13.50
100
14.00 Kantor Arsip, Perpustakaan, Dokumentasi
100
100
85.20
100
83.60
100
245.00
100
380.00
100
440.00
100
861.00 Kantor Arsip, Perpustakaan, Dokumentasi
100
100
158.75
100
490.15
100
220.00
100
245.00
100
225.00
100
240.00 Kantor Arsip, Perpustakaan, Dokumentasi
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
Meningkatnya perbaikan sistem administrasi kearsipan Meningkatnya penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah
356.99 Kantor Arsip, Perpustakaan, Dokumentasi 297.02 Kantor Arsip, Perpustakaan, Dokumentasi 21.00 Kantor Arsip, Perpustakaan, Dokumentasi 60.00 Kantor Arsip, Perpustakaan, Dokumentasi
Tabel 8.25 Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan Komunikasi & Informatika dan Pendanaan Tahun 2014-2019
Kode
(1)
Bidang Urusan Indikator Kinerja Pemerintahan dan Program (output/ Program Prioritas outcome) Pembangunan (2)
(3)
Urusan Komunikasi dan Informatika Program Pengembangan Data Pembinaan Kelompok dan Informasi Informasi Masyarakat (KIM) (%)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) (4)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 Target (5)
Tahun 2015
Rp. (juta)
Target
(6)
(7)
3,428.93
Tahun 2016
Rp. (juta)
Target
(8)
(9)
2,859.70
178.15
Tahun 2017
Rp. (juta)
Target
(10)
(11)
2,722.00
231.46
Tahun 2018
Rp. (juta)
Target
(12)
(13)
3,058.00
265.00
Kondisi Kinerja pada Tahun 2019
Rp. (juta)
Target
(14)
(15)
Rp. (juta) (16)
3,258.00
349.69
425.00
425.00 Dishubkominfo
35
45
60
70
75
-
Pengembangan Portal Website Pemko (%)
50
70
75
80
80
90
-
Database Centre SKPD (%) Pengadaan Aplikasi Sistem e-Office (paket) Pengadaan Aplikasi Sistem ePerhubungan (paket)
10
45
60
70
75
80
90
-
60
70
80
80
85
85
-
65
80
85
90
90
95
-
50
60
70
80
90
100
40
50
60
70
80
85
90
10
30
40
50
60
70
75
20
70
70
80
80
85
85
35
75
80
85
85
85
85
-
70
70
85
85
90
90
20
75
75
75
90
90
90
100
100
100
100
1,241.90
118.10
1,880.02
539.75
100
100
250.75
1,618.49
566.69
100
100
250.57
1,618.49
808.00
100
100
260.57
1,618.49
920.00
100
100
273.26
1,618.49
(17)
3,258.00
5
Program Optimalisasi Teknologi Informasi Penyelenggaraan dan Komunikasi Pekan Informasi Nasional (PIN) Pengembangan Jaringan LAN dan WAN Pelatihan Aparatur dalam Teknologi Informasi (%) Operasional Media Centre Pendataan dan Monitoring Pembangunan Video Confrence Layanan Akses Internet Pemko Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Pos dan Telekomunikasi Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
SKPD Penanggung Jawab
920.00 Dishubkominfo
100
273.26 Dishubkominfo
100
1,618.49 Bag. Humas & Protokol
Kode
(1)
Bidang Urusan Indikator Kinerja Pemerintahan dan Program (output/ Program Prioritas outcome) Pembangunan Program Pengembangan (2) (3) Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program Pemberdayaan dan Perlindungan Media Kehumasan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) (4) 100 100
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 Target
Rp. (juta)
(5)
(6) -
100
Tahun 2015
Tahun 2016
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
(7)
(8)
(9)
(10)
-
100
198.00
10.76
100
21.25
100
Tahun 2017
21.25
Target
Rp. (juta)
(11)
(12) -
100
Kondisi Kinerja pada Tahun 2019
Tahun 2018
21.25
Target
Rp. (juta)
(13)
(14) -
100
21.25
Target
Rp. (juta)
(15)
(16) -
100
SKPD Penanggung Jawab (17)
- Dinas Sosnaker 21.25 Bag. Humas & Protokol
Tabel 8.26 Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan Perpustakaan dan Pendanaan Tahun 2014-2019
Kode
(1)
Bidang Urusan Indikator Kinerja Pemerintahan dan Program (output/ Program Prioritas outcome) Pembangunan (2) Urusan Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Program Pembinaan dan Pengembangan Minat Budaya Tulis
(3)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) (4)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Tahun 2015
Jumlah buku sejarah kecamatan Jumlah siswa SMA/ SMK/ MA yang berprestasi menulis
-
Tahun 2018
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
60 sekolah
1 Kec.
Tahun 2017
Target
305.00 Jumlah Perpustakaan 20 Sekolah/ Rumah sekolah Ibadah/ Kelurahan
Tahun 2016
Kondisi Kinerja pada Tahun 2019
535.45
305.00 60 sekolah
-
-
5.00
-
-
-
640.00
830.00
303.26 60 sekolah
475.00 60 lokasi
665.00 60 Kel.
232.19 1 buku
50.00 1 buku
50.00 1 buku
115.00 60 siswa
115.00 60 siswa
- 60 siswa
735.19
(17)
720.00
570.19 60 Kel.
50.00
SKPD Penanggung Jawab
590.00 Kantor Arsip, Perpustakaan, Dokumentasi
-
115.00 60 siswa
- Kantor Arsip, Perpustakaan, Dokumentasi 130.00 Kantor Arsip, Perpustakaan, Dokumentasi
Tabel 8.27 Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan Pertanian dan Pendanaan Tahun 2014-2019
Kode
(1)
Bidang Urusan Indikator Kinerja Pemerintahan dan Program (output/ Program Prioritas outcome) Pembangunan (2)
(3)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) (4)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 Target (5)
Urusan Pertanian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tahun 2015
Rp. (juta)
Target
(6)
(7)
15,568.93 Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran (%) Tersedianya sarana dan prasarana aparatur (%)
Tahun 2016
Rp. (juta)
Target
(8)
(9)
6,463.96
Tahun 2017
Rp. (juta)
Target
(10)
(11)
6,613.07
Kondisi Kinerja pada Tahun 2019
Tahun 2018
Rp. (juta)
Target
(12)
(13)
6,788.06
Rp. (juta)
Target
(14)
(15)
Rp. (juta) (16)
6,971.07
SKPD Penanggung Jawab (17)
7,161.57
100
100
2,868.01
100
2,058.21
100
2,059.21
100
2,162.96
100
2,271.00
100
2,384.00 Dinas Pernakbunhut
100
100
3,080.48
100
1,220.80
100
1,281.85
100
1,346.30
100
1,414.07
100
1,484.97 Dinas Pernakbunhut
Program Peningkatan Terlaksananya disiplin Disiplin Aparatur Aparatur (%)
100
100
80.50
-
-
100
84.53
100
88.70
100
93.10
100
97.80 Dinas Pernakbunhut
Program Peningkatan Terlaksananya Kapasitas Sumber peningkatan Daya Aparatur kapasitas aparatur (%) Program Peningkatan Terlaksananya sistem Pengembangan pelaporan capaian Sistem Pelaporan kinerja dan keuangan Capaian Kinerja dan (%) Keuangan
100
100
25.00
100
42.50
100
44.60
100
46.80
100
49.20
100
51.60 Dinas Pernakbunhut
100
100
85.00
100
72.25
100
72.68
100
73.10
100
73.50
100
74.00 Dinas Pernakbunhut
Program Peningkatan Meningkanya Kesejahteraan Petani kesejahteraan dan kemampuan kelompok tani dan keluarganya sebanyak 350 kelompok Program Peningkatan Meningkatnya hasil Ketahanan Pangan produksi pertanian (Pertanian/ yang mendukung Perkebunan) ketahanan pangan nasional Program Peningkatan Terlaksananya Pemasaran Hasil promosi dan Produksi Pertanian/ informasi pemasaran Perkebunan hasil produksi pertanian
288
300
790.57
312
709.75
324
624.75
336
624.75
348
624.75
360
624.75 Dinas Pernakbunhut
40
40
247.00
40
259.25
45
344.25
50
344.25
55
344.25
60
344.25 Dinas Pernakbunhut
2
2
120.00
2
106.25
2
106.25
2
106.25
2
106.25
2
106.25 Dinas Pernakbunhut
Kode
(1)
Bidang Urusan Indikator Kinerja Pemerintahan dan Program (output/ Program Prioritas outcome) Pembangunan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) (4)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Kondisi Kinerja pada Tahun 2019
Tahun 2018
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
SKPD Penanggung Jawab
(2)
(3)
Program Peningkatan/ Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan
Meningkatnya jumlah masyarakat tani yang menggunakan teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna
25
30
40.00
35
85.00
40
85.00
45
85.00
50
85.00
55
85.00 Dinas Pernakbunhut
Program Peningkatan Meningkatnya Produksi Pertanian/ produktivitas Perkebunan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan Program Meningkatnya Pemberdayaan kemampuan penyuluh Penyuluh Pertanian/ pertanian dalam Perkebunan mentransfer inovasi Lapangan teknologi kepada masyarakat tani
90
90
1,040.00
90
881.95
90
881.95
90
881.95
90
881.95
90
880.95 Dinas Pernakbunhut
60
60
265.00
70
136.00
75
136.00
80
136.00
85
136.00
90
136.00 Dinas Pernakbunhut
Program Pencegahan Menurunnya jumlah dan Penanggulangan hewan/ ternak yg Penyakit Ternak sakit
25
35
1,330.00
45
326.75
50
326.75
55
326.75
60
326.75
65
326.75 Dinas Pernakbunhut
Program Peningkatan Meningkatnya hasil Produksi Hasil produksi peternakan Peternakan dan produk keturunannya Program Peningkatan Terlaksananya Pemasaran Hasil promosi dan Produksi Peternakan informasi produksi unggulan hasil peternakan 2x pertahun Program Peningkatan Meningkatnya jumlah Penerapan Teknologi peternak sapi yang Peternakan mendapatkan layanan teknologi peternakan yang tepat guna (IB)
30
30
320.00
35
280.50
40
280.50
45
280.50
50
280.50
55
280.50 Dinas Pernakbunhut
2
2
230.00
2
157.25
2
157.25
2
157.25
2
157.25
2
157.25 Dinas Pernakbunhut
-
200
35.00
200
42.50
200
42.50
200
42.50
200
42.50
200
42.50 Dinas Pernakbunhut
-
1
5,012.37
1
85.00
1
85.00
1
85.00
1
85.00
1
85.00 Dinas Pernakbunhut
Program Peningkatan Sarana Prasarana Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan
Meningkatnya jumlah sarana prasarana pertanian/ perkebunan/ peternakan
(17)
Tabel 8.28 Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan Kehutanan dan Pendanaan Tahun 2014-2019
Kode
(1)
Bidang Urusan Indikator Kinerja Pemerintahan dan Program (output/ Program Prioritas outcome) Pembangunan (2)
(3)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) (4)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Tahun 2016
Tahun 2017
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
2,003.14
1,255.66
1,255.66
1,255.66
SKPD Penanggung Jawab
Kondisi Kinerja pada Tahun 2019
Tahun 2018
Target
Urusan Kehutanan Program Meningkatnya Pemanfaatan Potensi pemanfaatan sumber Sumber Daya Hutan daya hutan di luar kawasan hutan lindung Program Rehabilitasi Terlaksananya Hutan dan Lahan rehabilitasi hutan dan lahan kritis Program Perlidungan Terlaksananya dan Konservasi perlindungan Sumber Daya Hutan kawasan hutan seluas 36.000 Ha serta terbinanya kelembagaan masayarakat sekitar kawasan hutan
Tahun 2015
1,255.66
(17)
1,255.66
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Dinas Pernakbunhut
-
100
1,586.44
150
936.91
175
936.91
200
936.91
250
936.91
300
936.91 Dinas Pernakbunhut
36
36
416.70
36
318.75
36
318.75
36
318.75
36
318.75
36
318.75 Dinas Pernakbunhut
Tabel 8.29 Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan Energi & Sumber Daya Mineral dan Pendanaan Tahun 2014-2019
Kode
(1)
Bidang Urusan Indikator Kinerja Pemerintahan dan Program (output/ Program Prioritas outcome) Pembangunan (2)
(3)
Urusan Energi dan Sumber daya Mineral Program Pembinaan Jumlah pengusaha dan Pengawasan tambang yang dibina Bidang Pertambangan Program Pembinaan dan Pengawasan Migas Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE)
Meningkatnya jumlah pengusaha Migas yang dibina Meningkatnya jumlah pengguna energi listrik yang sesuai aturan Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang hemat energi
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) (4)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Kondisi Kinerja pada Tahun 2019
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
448.00
735.25
772.01
810.61
851.14
SKPD Penanggung Jawab (17)
893.70
14
4
223.00
4
437.75
6
450.00
6
483.61
6
406.14
6
428.70 Dinas Perindagtamben
60
65
125.00
70
148.75
75
156.18
80
167.00
85
175.00
90
185.00 Dinas Perindagtamben
60
65
75.00
70
148.75
75
150.00
80
160.00
85
170.00
95
180.00 Dinas Perindagtamben
NA
21 Kel.
25.00
-
-
21 Kel.
15.83
-
-
20 Kel.
100.00
20 Kel.
100.00 Dinas Perindagtamben
Tabel 8.30 Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan Pariwisata dan Pendanaan Tahun 2014-2019
Kode
(1)
Bidang Urusan Indikator Kinerja Pemerintahan dan Program (output/ Program Prioritas outcome) Pembangunan (2)
(3)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) (4)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Tahun 2017
Kondisi Kinerja pada Tahun 2019
Tahun 2018
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
8,702.55 Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran (%)
Tahun 2016
Target
Urusan Pariwisata Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tahun 2015
10,391.72
10,705.43
11,775.97
Rp. (juta) (16)
12,953.56
SKPD Penanggung Jawab (17)
14,248.62
100
100
1,892.21
100
1,576.17
100
1,769.00
100
1,858.00
100
1,951.00
100
2,048.00 Disbudpar
Program Peningkatan Tersedianya sarana Sarana dan Prasarana dan prasarana Aparatur aparatur (%)
100
100
706.50
100
641.60
100
673.00
100
707.00
100
742.00
100
779.00 Disbudpar
Program Peningkatan Terlaksananya disiplin Disiplin Aparatur Aparatur (%)
100
100
23.50
-
-
100
24.60
100
25.90
100
27.20
100
28.50 Disbudpar
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terlaksananya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)
100
100
10.00
100
8.50
100
8.90
100
9.30
100
9.80
100
10.30 Disbudpar
Program Pengembangan Kemitraan APBD Provinsi Program Pengembangan Produk Kepariwisataan Daerah Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata APBN/ APBD Provinsi
Meningkatnya kemitraan antar stakeholders pariwisata Meningkatnya jumlah produk kepariwisataan daerah
6
2
350.00
2
128.50
2
223.13
2
234.30
2
246.00
2
258.00 Disbudpar
10
3
240.00
2
399.50
2
419.50
2
440.50
3
462.50
2
485.62 Disbudpar
Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan (jt)
3.26
3.49
1,200.03
3.73
1,120.02
3.99
1,071.00
4.27
1,124.55
4.56
1,180.77
4.56
1,239.82 Disbudpar
Program Meningkatnya sarana Pengembangan prasarana di objek Destinasi Pariwisata wisata APBN/ APBD Provinsi
100
100
4,280.31
100
6,517.42
100
6,516.30
100
7,376.42
100
8,334.29
100
9,399.38 Disbudpar
Tabel 8.31 Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan Kelautan & Perikanan dan Pendanaan Tahun 2014-2019
Kode
Bidang Urusan Indikator Kinerja Pemerintahan dan Program (output/ Program Prioritas outcome) Pembangunan
(1)
(2) Urusan Kelautan dan Perikanan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
(3)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) (4)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 Target (5)
Tahun 2015
Rp. (juta)
Target
(6)
(7)
13,809.17 Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran (%) Tersedianya sarana dan prasarana aparatur (%)
Tahun 2016
Rp. (juta)
Target
(8)
(9)
13,063.40
Tahun 2017
Rp. (juta)
Target
(10)
(11)
13,113.35
Kondisi Kinerja pada Tahun 2019
Tahun 2018
Rp. (juta)
Target
(12)
(13)
14,295.28
Rp. (juta)
Target
(14)
(15)
Rp. (juta) (16)
15,589.03
SKPD Penanggung Jawab (17)
17,049.23
100
100
1,095.01
100
891.71
100
936.28
100
983.11
100
1,032.26
100
1,083.87 Dinas Kelautan & Perikanan
100
100
939.57
100
933.22
100
979.88
100
1,028.88
100
1,080.32
100
1,134.34 Dinas Kelautan & Perikanan
Program Peningkatan Terlaksananya disiplin Disiplin Aparatur Aparatur (%)
100
100
31.50
-
-
100
33.08
100
34.73
100
36.47
100
38.29 Dinas Kelautan & Perikanan
Program Peningkatan Terlaksananya Kapasitas Sumber peningkatan Daya Aparatur kapasitas aparatur (%) Program Peningkatan Terlaksananya sistem Pengembangan pelaporan capaian Sistem Pelaporan kinerja dan keuangan Capaian Kinerja dan (%) Keuangan
100
100
25.00
100
21.50
100
21.50
100
21.50
100
21.50
100
21.50 Dinas Kelautan & Perikanan
100
100
65.00
100
55.25
100
55.89
100
56.56
100
57.26
100
60.00 Dinas Kelautan & Perikanan
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan
100
100
675.00
-
-
-
-
100
1,088.78
100
1,100.00
100
1,200.00 Dinas Kelautan & Perikanan
10
3
249.71
3
127.50
3
127.50
3
127.50
3
127.50
25
127.50 Dinas Kelautan & Perikanan
720
720
-
720
-
720
-
720
-
720
-
720
1
1
35.00
1
42.50
1
42.50
1
42.50
1
42.50
6
- Dinas Kelautan & Perikanan 42.50 Dinas Kelautan & Perikanan
0.36
0.40
3,519.12
0.45
1,517.25
0.52
1,517.25
0.60
1,517.25
0.72
1,517.25
0.72
Jumlah pokmas yang terbentuk (kelompok)
Jumlah pokmaswas yang terbentuk (kelompok)
APBN
Pengawasan perairan (Km2) Program Peningkatan Pelaksanaan Kegiatan Budaya peringatan hari Kelautan dan nusantara (Kali) Wawasan Maritim Kepada Masyarakat Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Nilai ekspor dari sektor budidaya perikanan (Milyar)
2,017.25 Dinas Kelautan & Perikanan
Kode
(1)
Bidang Urusan Indikator Kinerja Pemerintahan dan Program (output/ Program Prioritas outcome) Pembangunan Program Pengembangan (2) (3) Budidaya Perikanan Nilai perdagangan dalam dan antar daerah (Milyar) Jumlah penyerapan tenaga kerja (Orang) Produksi ikan (Ton)
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) (4)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Kondisi Kinerja pada Tahun 2019
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
35.70
46.45
53.42
61.50
70.64
80.02
80.02
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
120.00
2,231
2,903
3,339
3,839
4,415
5,001
5,001
Jumlah KK miskin yang dientaskan (KK)
114.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
264.00
Nilai eksport dari sektor tangkap (Milyar) Nilai perdagangan dalam dan antar daerah (Rp) Jumlah penyerapan tenaga kerja (Orang/ tahun) Produksi ikan (Ton)
43.92
48.30
381.40
397.58
425.93
343.45
443.14
452.00
452.00
50
40.00
40
40
40
40
250
3,285.91
53.10
6,181.08
63.70
6,181.08
76.40
6,181.08
91.70
7,360.58
91.70
SKPD Penanggung Jawab Dinas Kelautan & Perikanan (17)
7,400.00 Dinas Kelautan & Perikanan
20,068
20,879
21,296
21,722
22,157
22,600
22,600
Jumlah KK miskin yang dientaskan (KK/ tahun) Jumlah industri hulu usaha KP (Unit/ tahun) Penumbuhan kelompok pelaku utama kelautan dan perikanan (Kelompok)
304
45.00
45
45
45
45
529
4
-
1
1
1
1
8
214
236
150.00
260
212.50
285
212.50
311
212.50
336
212.50
336
212.50 Dinas Kelautan & Perikanan
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
Jumlah industri hilir usaha Kelautan dan Perikanan (UMKM) Jumlah penyerapan tenaga kerja (Orang)
125
3
790.00
3
1,205.30
3
1,202.80
3
1,197.80
3
1,197.80
140
1,787.80 Dinas Kelautan & Perikanan
20
20
20
20
20
20
120
APBN
Produksi ikan olahan (Ton) Jumlah KK miskin yang dientaskan (KK)
450.15
468.34
477.70
487.26
497
506.94
506.94
104
25
25
25
25
25
229
-
-
Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
APBD Provinsi
Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Jumlah rumah nelayan dan lingkungan pesisir yang direhab (Unit)
-
20
658.75
20
658.75
20
658.75
20
658.75
100
719.34 Dinas Kelautan & Perikanan
Kode
(1)
Bidang Urusan Indikator Kinerja Pemerintahan dan Program (output/ Program Prioritas outcome) Pembangunan (2)
(3)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) (4)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Tahun 2015
Target
Rp. (juta)
Target
(5)
(6)
(7)
Tahun 2016
Rp. (juta)
Target
(8)
Tahun 2017
Rp. (juta)
(9)
Target
(10)
Tahun 2018
Rp. (juta)
(11)
Kondisi Kinerja pada Tahun 2019
Target
(12)
Rp. (juta)
(13)
Target
(14)
SKPD Penanggung Jawab
Rp. (juta)
(15)
(16)
(17)
Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Bidang Perikanan Budidaya
100
100
63.31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Dinas Kelautan & Perikanan
Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Bidang Perikanan Tangkap
100
100
82.50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Dinas Kelautan & Perikanan
Program Pembangunan Kawasan Minapolitan Kota Padang Program Pengembangan Sentra Hasil Pengolahan Ikan Program Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam Hayati, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
100
100
55.41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Dinas Kelautan & Perikanan
3.50
2.00
1,051.02
3.00
382.50
3.00
379.75
3.00
379.75
3.00
379.75
17.50
379.75 Dinas Kelautan & Perikanan
1,862
1,862
1,646.35
1,862
600.59
1,862
600.59
1,862
600.59
1,862
600.59
1,862
-
1
1
1
1
1
5
660.59 Dinas Kelautan & Perikanan
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
30,000
3
-
1
1
1
1
7
-
1
1
1
1
1
5
-
1
21.02
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Dinas Kelautan & Perikanan
10
1
28.74
1
233.75
1
164.00
1
164.00
1
164.00
15
164.00 Dinas Kelautan & Perikanan
10
10
KKLD/ KKPD yang dikelola (Ha) Luasan ekosistem pesisir, laut dan perairan umum yang diperbaiki/ dipulihkan (Ha) Pelepasan hewan langka ke perairan umum (ekor) Jumlah pulau-pulau kecil yang dikelola (Buah) Jumlah regulasi yang diterbitkan (Dokumen)
Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Pengolah dan Pemasaran Hasil Perikanan P2HP Program Peningkatan Jumlah eksportir Daya Saing Produk usaha KP (Orang) Hasil Perikanan Jumlah penyerapan tenaga kerja (Orang)
10
10
10
10
60
Tabel 8.32 Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan Perdagangan dan Pendanaan Tahun 2014-2019
Kode
(1)
Bidang Urusan Indikator Kinerja Pemerintahan dan Program (output/ Program Prioritas outcome) Pembangunan (2) Urusan Perdagangan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
(3)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) (4)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 Target (5)
Tahun 2015
Rp. (juta)
Target
(6)
(7)
36,044.95
Rp. (juta)
Target
(8)
(9)
46,683.77
Tahun 2017
Rp. (juta)
Target
(10)
(11)
59,146.55
Rp. (juta)
Target
(12)
(13)
56,183.93
SKPD Penanggung Jawab
Kondisi Kinerja pada Tahun 2019
Tahun 2018 Rp. (juta)
Target
(14)
(15)
Rp. (juta) (16)
67,441.88
(17)
67,948.41
100
100
5,700.11
100
5,471.97
100
5,745.58
100
6,032.00
100
6,334.00
100
6,651.00 Dinas Pasar
100
100
2,774.26
100
2,643.12
100
2,776.48
100
2,914.00
100
3,059.00
100
3,212.00 Dinas Pasar
Program Peningkatan Terlaksananya disiplin Disiplin Aparatur Aparatur (%)
-
100
250.50
100
168.00
100
176.40
100
185.00
100
194.00
100
204.00 Dinas Pasar
Program Peningkatan Terlaksananya Kapasitas Sumber peningkatan Daya Aparatur kapasitas aparatur (%) Program Peningkatan Terlaksananya sistem Pengembangan pelaporan capaian Sistem Pelaporan kinerja dan keuangan Capaian Kinerja dan (%) Keuangan
100
100
50.00
100
68.00
100
71.40
100
74.90
100
78.70
100
82.60 Dinas Pasar
100
100
10.00
100
8.50
100
8.90
100
9.30
100
9.80
100
10.30 Dinas Pasar
60
65
2,923.19
70
1,145.59
75
1,146.00
80
1,146.00
85
1,146.00
90
1,146.00 Dinas Perindagtamben
1
1
395.00
1
148.75
1
148.75
1
148.75
1
148.75
1
149.29 Dinas Pasar
1
1
167.50
1
175.00
1
175.00
1
175.00
1
175.00
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
500
298.00
500
175.00 Bag. Perekonomian 301.00 Dinas Perindagtamben
4
7
1,527.49
9
767.12
11
860.32
15
845.75
20
888.00
24
932.40 Dinas Pasar
45
50
7,918.30
55
28,050.00
60
40,500.00
65
36,140.41
70
46,597.00
75
1
1
2,696.66
1.00
42.50
1
42.50
1
42.50
1
42.50
1.00
46,597.00 Dinas Perindagtamben 42.50 Dinas Pasar
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Dinas Perindagtamben
100
100
525.00
100
1,031.25
100
531.25
100
531.25
100
531.25
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
531.25 Dinas Perindagtamben - Dinas Pasar
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Program Pembinaan Pedagang Sektor Informal Program Pembinaan PKL dan Asongan
Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran (%) Tersedianya sarana dan prasarana aparatur (%)
Tahun 2016
Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen Terwujudnya perlindungan konsumen dan pengamanan Jumlah Pelaku Usaha yang dibina
Peningkatan Jumlah daerah lokasi pasar yang ditertibkan Program Cakupan Pengembangan Penyelesaian Pasar Sarana dan Prasarana Rakyat (%) Perdagangan Cakupan Penyelesaian Pasar Tematik (Jumlah) Program Pengembangan dan Perluasan Pangsa Pasar
Penyelesaian Pasar Raya
Kode
(1)
Bidang Urusan Indikator Kinerja Pemerintahan dan Program (output/ Program Prioritas outcome) Pembangunan (2)
(3)
Program Kelengkapan Meningkatnya jumlah Pengembangan blok pasar yang Sarana dan Prasarana terpelihara Pasar Program Sarana dan Prasarana Kebersihan Pasar Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Kondisi Kinerja pada Tahun 2019
Tahun 2018
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
SKPD Penanggung Jawab (17)
2
5
9,311.19
7
5,089.80
13
5,089.80
18
5,089.90
23
5,089.90
27
5,089.90 Dinas Pasar
Meningkatnya kebersihan pasar
70
70
1,370.75
80
1,321.67
85
1,321.67
85
1,321.67
90
1,322.48
90
1,321.67 Dinas Pasar
Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri
65
70
425.00
75
255.00
80
255.00
85
255.00
90
255.00
95
255.00 Dinas Perindagtamben
2.21
-
-
-
-
-
-
2.56
975.00
2.69
975.00
2.83
950.00 Dinas Perindagtamben
Meningkatnya kelancaran distribusi barang kebutuhan masyarakat
75
-
-
79
204.00
81
204.00
83
204.00
85
204.00
90
204.00 Dinas Perindagtamben
Meningkatnya ketrampilan pelaku usaha
75
-
-
82
93.50
85
93.50
88
93.50
91
93.50
95
93.50 Dinas Perindagtamben
Program Peningkatan Meningkatnya nilai dan Pengembangan ekspor ($US Miliar) Ekspor Program Pengendalian Ketersediaan, Stabilisasi Harga dan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Penting Program Peningkatan Kualitas Pelaku Usaha Perdagangan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) (4)
Tabel 8.33 Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan Industri dan Pendanaan Tahun 2014-2019
Kode
(1)
Bidang Urusan Indikator Kinerja Pemerintahan dan Program (output/ Program Prioritas outcome) Pembangunan (2)
(3)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) (4)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 Target (5)
Urusan Industri
Tahun 2015
Rp. (juta)
Target
(6)
(7)
2,363.28
Tahun 2016
Rp. (juta)
Target
(8)
(9)
2,131.51
Tahun 2017
Rp. (juta)
Target
(10)
(11)
3,206.01
Kondisi Kinerja pada Tahun 2019
Tahun 2018
Rp. (juta)
Target
(12)
(13)
6,467.02
Rp. (juta)
Target
(14)
(15)
9,728.02
SKPD Penanggung Jawab
Rp. (juta) (16)
(17)
10,706.33
Program Peningkatan Tingkat penggunaan Kapasitas Iptek dan TTG (%) Kemampuan Teknologi
NA
11 kec.
70.00
-
-
-
-
11 kec.
200.00
11 kec.
228.36
11 kec.
205.41 Dinas Perindagtamben
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Penataan Struktur Industri
Jumlah unit usaha (IKM)
NA
600
715.87
600
467.50
600
467.50
600
950.00
600
1,000.00
600
1,000.00 Dinas Perindagtamben
Penguatan industri lokal Pembinaan IKM pengguna sumberdaya lokal Jumlah sentra IKM
NA
-
-
-
-
-
-
4 paket
400.00
4 paket
400.00
4 paket
NA
-
-
-
-
-
-
125
500.00
125
500.00
125
400.00 Dinas Perindagtamben 500.00
1.00
-
-
-
- 1 paket
200.00
1 paket
200.00
1 paket
200.00
1 paket
200.00 Dinas Perindagtamben
-
-
-
-
- Tahap 2
500.00
Tahap 3
2,000.00
Tahap 4
5,000.00
1 paket
6,000.00 Dinas Perindagtamben
NA
-
-
-
- 3 paket
263.53
3 paket
304.19
3 paket
330.00
3 paket
330.00 Dinas Perindagtamben
100
100
928.51
100
845.84
100
888.13
100
972.00
100
1,079.00
100
1,028.00 Dinas Perindagtamben
100
100
587.55
100
796.92
100
826.39
100
877.53
100
924.16
100
973.12 Dinas Perindagtamben
-
100
36.35
-
-
100
38.17
100
40.00
100
42.00
100
44.10 Dinas Perindagtamben
Program Pengembangan Sentra IKM Program Pembangunan Pengembangan Technopark Technopark dan Pusat Alih Tekhnologi (Kerjasama Pemko, Provinsi, Pemerintah Pusat dan Swasta) Program Pengembangan Jaringan Kerjasama Lokal, Nasional dan Internasional Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Peningkatan kerjasama
Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran (%) Tersedianya sarana dan prasarana aparatur (%)
Program Peningkatan Terlaksananya disiplin Disiplin Aparatur Aparatur (%)
Kode
(1)
Bidang Urusan Indikator Kinerja Pemerintahan dan Program (output/ Program Prioritas outcome) Pembangunan (2)
(3)
Program Peningkatan Terlaksananya Kapasitas Sumber peningkatan Daya Aparatur kapasitas aparatur (%) Program Peningkatan Terlaksananya sistem Pengembangan pelaporan capaian Sistem Pelaporan kinerja dan keuangan Capaian Kinerja dan (%) Keuangan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) (4)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Kondisi Kinerja pada Tahun 2019
Tahun 2018
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
SKPD Penanggung Jawab (17)
100
100
15.00
100
12.75
100
13.39
100
14.00
100
14.70
100
15.40 Dinas Perindagtamben
100
100
10.00
100
8.50
100
8.90
100
9.30
100
9.80
100
10.30 Dinas Perindagtamben
