PEMERINTAH KOTA PADANG

PEMERINTAH KOTA PADANG

RENSTRA TAHUN 2014-2019 KANTOR KESBANGPOL KOTA PADANG

PEMERINTAH KOTA PADANG

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Komplek Balaikota Padang Jalan : By. Pass KM. 18 Aia Pacah Padang KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG NOMOR TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG 2014-2019 KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG Menimbang

: a. bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Kota Padang memuat arah kebijakan Satuan kerja Perangkat Daerah selama kurun waktu 5 (lima) Tahun telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Padang Nomor 537 Tahun 2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2014-2019; b. bahwa Rencana Strategis Kantor Kesbangpol Kota Padang disusun untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan Kantor Kesbangpol Kota Padang; c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 UndangUndang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra SKPD ditetapkan dengan peraturan Pimpinan SKPD setelah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kesbangpol Kota Padang tentang Rencana Strategis Kantor Kesbangpol Kota Padang Tahun 2014-2019;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor

126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Pembentukan Batas Wilayah Kota madya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4817); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah; 18. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Tahun 2004-2020 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 30); 19. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01; 20. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 6); MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

KESATU

: Rencana Strategis Kantor Kesbangpol Kota Padang Tahun 2014-2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu merupakan landasan bagi unit kerja lingkungan Kantor Kesbangpol Kota Padang dalam melaksanakan Program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang telah ditetapkan dan bahan acuan dalam evaluasi kinerja Kantor Kesbangpol Kota Padang.

KETIGA

: Keputasan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Padang pada tanggal

2014

KEPALA KANTOR KESBANGPOL KOTA PADANG ERI SENDJAYA

PEMERINTAH KOTA PADANG KANTOR KESBANGPOL KOTA PADANG

BAB. I PENDAHULUAN 1.1.

LATAR BELAKANG Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Pembangunan penjabaran

Daerah, Jangka

visi,

misi

Pemerintah Menengah dan

Daerah

Daerah

program

menyusun

(RPJMD)

kepala

yang

daerah.

Rencana merupakan

Dari

dokumen

perencanaan 5 (lima) tahunan daerah yang tertuang dalam RPJMD ini kemudian dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis SKPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra SKPD merupakan tanggungjawab Kepala SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Penyusunan

Renstra-SKPD

Kantor

Kesbangpol

Kota

Padang

berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2014-2019 dan diselaraskan dengan program pembangunan yang menjadi prioritas Kepala Daerah sebagaimanana tertuang dalam RPJMD Kota Padang namun dengan tetap mendasarkan pada tugas dan fungsi Kantor

RENSTRA TAHUN 2014-2019 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG

1


Kesbangpol serta memperhatikan program dan kegiatan yang telah dicapai sebelumnya termasuk permasalahan/ kendala yang dihadapi. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Kantor Kesbangpol Kota Padang sebagai salah satu Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu menyusun Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan kegiatan. Dalam Ketentuan Pasal 15 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional antara lain dinyatakan bahwa Renstra-SKPD disiapkan dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah, sedangkan rancangan RPJM Daerah disusun dengan menggunakan rancangan Renstra SKPD dan berpedoman pada RPJP Daerah. Dengan demikian dokumen Renstra-SKPD tidak bisa dipisahkan dari keberadaan 2 (dua) dokumen yang lain yaitu RPJP Daerah dan RPJM Daerah. Adapun perencanaan

secara

substansi

sebelumnya

dalam

Renstra-SKPD artian

juga

merupakan

terkait

dengan

perencanaan-

perencanaan yang telah ada. 1.2. LANDASAN HUKUM 1.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;

2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional ;

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;


2


6.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

38

Tahun

2007

tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 7.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah ; 8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang Tahun 2004-2020;

10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Organisasi

dan

Tata

Kerja

Inspektorat,

Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 17); 11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Padang Tahun 2014-2019; 12. Peraturan Walikota Padang Nomor 49 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; 1.3.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

:

Maksud

disusunnya

Renstra

SKPD adalah sebagai pedoman

perencanaan atau dasar pelaksanaan kegiatan Kantor Kesbangpol Kota Padang serta memberikan arah kebijakan, program dan kegiatan yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan

:

Tujuan disusunnya Renstra SKPD adalah untuk mengoptimalkan peran Kantor Kesbangpol Kota Padang dalam pencapaian misi, Pemerintah Kota

visi,

sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor

Kesbangpol agar selaras dengan program prioritas Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD.


3


1.4.

SISTEMATIKA PENULISAN

BAB

I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan

BAB

II

GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KESBANGPOL 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 2.2. Sumber Daya Kantor Kesbangpol 2.3. Kinerja Pelayanan Kantor Kesbangpol 2.4.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kesbangpol

BAB

III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Sumbar 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB

IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi 4.2. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah 4.3. Strategi Dan Kebijakan

BAB

V

RENCANA

PROGRAM

DAN

KEGIATAN,

INDIKATOR

KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB VI

INDIKATOR KINERJA

BAB VII

PENUTUP.


4


BAB. II GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KESBANGPOL 2.1.

TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dibentuk berdasarkan Perda Nomor 17

Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang, yang merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012. Sesuai dengan kewenangan yang diberikan dan sehubungan dengan telah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang 2009-2014, maka Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang menyusun Renstra untuk masa lima tahun ke depan sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 49 Tahun 2012

tentang

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Kantor Kesbangpol mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa Politik dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Kesatuan Bangsa Politik. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kantor Kesbangpol mempunyai fungsi: a. Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. b. Pelaksanaan dan pembinaan teknis SDM yang handal di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

c. Pengelolaan keuangan urusan ketatausahaan keuangan secara propesional akuntable.


5


Kantor Kesbangpol dipimpin oleh seorang Kepala Kantor, Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan masing-masing Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor. Bagan Susunan Organisasi Kantor Kesbangpol Kota Padang adalah sebagai berikut : KEPALA KANTOR

KASUBAG.TATA USAHA

STAF

KASI. BINA IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN

KASI. POLITIK DAN KEWASPADAAN NASIONAL

KASI. KETAHANAN SENI, BUDAYA, AGAMA, KEMASYARAKATAN DAN EKONOMI

STAF

STAF

STAF

Kepala Kantor mempunyai tugas memimpin dan mengatur penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. KEPALA KANTOR Kepala Kantor mempunyai tugas memimpin dan mengatur penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan ketentuan

perundang-undangan

demi

terciptanya

ketertiban

umum

dan

ketentraman masyarakat. Penjabaran tugas pokok Kepala Kantor adalah : a. menyusun kebijakan daerah bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;


6


b. merumuskan

program

kerja

dibidang

kesatuan

bangsa

dan

politik

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pencapaian visi dan misi organisasi; c. mengkoordinasikan

pelaksanaan

urusan

pemerintah

daerah

dibidang

kesatuan bangsa dan politik berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan untuk sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan pemerintah daerah; d. menyelenggarakan program kerja dibidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi mewujudkan ketahanan nasional dan masyarakat; e. mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintah daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku untuk mewujudkan mekanisme kerja yang efektif dan efisien; f. membina aparatur pelaksana urusan pemerintah daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mewujudkan aparatur yang profesional; g. mengarah proses penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan untuk meningkatkan kinerja organisasi /tepat sasaran; h. mengevaluasi

penyelenggaraan

urusan

pemerintah

daerah

dibidang

kesatuan bangsa dan politik berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan guna mendapatkan informasi tentang keberhasilan pelaksanaan tugas; i. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan program kerja sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; j. pengguna anggaran Kantor; k. pengguna barang Kantor; dan l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. Sub Bagian Tata Usaha Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.


7


Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam memberikan

pelayanan

teknis

administrasi

dalam

menyusun

perencanaan,

pelaksanaan pembinaan kepegawaian dan koordinasi pelaksanaan tugas; Penjabaran tugas pokok Sub Bagian Tata Usaha adalah : a. menyusun rencana anggaran, belanja kantor dan program Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; b. menyusun laporan pelaksanaan anggaran; c. melakukan pengadministrasian keuangan kantor, perjalanan dinas dan rumah tangga; d. melaksanakan urusan administrasi barang dan inventaris kelengkapan kantor; e. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan barang/ inventaris kantor; f. melaksanakan

urusan

surat

menyurat

dan

tugas-tugas

kearsipan,

perpustakaan dan dokumentasi dan administrasi kepegawaian; g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. Seksi Bina Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor. Seksi

Bina

Ideologi

dan

Wawasan

Kebangsaan

mempunyai

tugas

melaksanakan sebagian tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan berdasarkan kebijakan Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; Penjabaran tugas pokok Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan adalah : a. memfasilitasi dan meningkatkan kapasitas aparatur di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga; b. mengkoordinir dan memfasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, RENSTRA TAHUN 2014-2019 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG

8


pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan; c. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan; d. memfasilitasi dan meningkatkan kapasitas aparatur di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan; dan e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor. Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bidang Politik dan Kewaspadaan Nasional Penjabaran tugas pokok Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional adalah : a. melakukan

koordinasi

penetapan

kebijakan

teknis

(merujuk

kepada

kebijakan umum nasional) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada; b. memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, pemilu, pilpres dan pilkada; c. melakukan

koordinasi

dan

fasilitasi

pembinaan

penyelenggaraan

pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan,

pengembangan

dan

evaluasi)

di

bidang

sistem

dan

implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, pemilu, pilpres dan pilkada; d. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang kesbangpol dan sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, RENSTRA TAHUN 2014-2019 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG

9


kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada; e. memfasilitasi dan meningkatkan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem

dan

implementasi

politik,

kelembagaan

politik

pemerintahan,

kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, pemilu, pilpres dan pilkada; f. melakukan

koordinasi

penetapan

kebijakan

teknis

(merujuk

kepada

kebijakan umum nasional) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik; g. memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan; h. melakukan

koordinasi

dan

fasilitasi

pembinaan

penyelenggaraan

pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing; i. melakukan

pengawasan

penyelenggaraan

pemerintahan

di

bidang

kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing, penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan; j. melakukan

koordinasi

dan

fasilitasi

pembinaan

penyelenggaraan

pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan; dan


10


k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor. Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan tugas di bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi. Penjabaran

tugas

pokok

Seksi

Ketahanan

Seni,

Budaya,

Agama,

Kemasyarakatan dan Ekonomi, adalah : a. melakukan koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan; b. memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan di bidang di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan; c. melakukan

koordinasi

dan

fasilitasi

pembinaan

penyelenggaraan

pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) dibidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan; d. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya,

organisasi

kemasyarakatan,

penanganan

masalah

sosial

kemasyarakatan; e. memfasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan ;


11


f. melakukan koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian; g. memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian; h. melakukan

koordinasi

dan

fasilitasi

pembinaan

penyelenggaraan

pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian; i. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang kebijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian; j. memfasilitasi dan meningkatkan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


12


2.2 SUMBER DAYA KANTOR KESBANGPOL a. Sumber Daya Manusia Dalam pelaksanaan tugas, Kantor Kesbangpol Kota Padang didukung oleh pegawai berjumlah 23 Orang. Secara rinci data pegawai di Kantor Kesbangpol Kota Padang dapat dibagi sebagai berikut : Tabel 1. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan NO.

GOLONGAN

JUMLAH (ORANG)

1.

Golongan IV

3

2.

Golongan III

14

3.

Golongan II

6

4.

Golongan I

-

Tabel 2. Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan NO.

PENDIDIKAN

JUMLAH (ORANG)

1.

S2

4

2.

S1

11

3.

Sarjana Muda/D3/D2

2

4.

SLTA/Sederajat

6

5.

SLTP/Sederajat

-

6.

SD

-

Tabel 3. Jumlah Jabatan Struktural menurut Eselon. NO.

JABATAN

ESELON III A

IV A

1.

Kepala Kantor

1

-

2.

Kepala Sub Bagian/Seksi

-

4


13


b. Perlengkapan/Aset Sarana

prasarana

yang

dimiliki

untuk

mendukung

aktivitas

Kantor

Kesbangpol Kota Padang terus diupayakan bertambah sesuai dengan kebutuhan. Adapun sarana prasarana yang dimiliki, antara lain : NO.

JENIS

JUMLAH

1. 2. 3.

K endaraan Dinas Roda 4 (Mobil) Kendaraan Dinas Roda 2 (Sepeda Motor) Mesin Ketik Manual

4 9 6

4. 5. 6. 7. 8.

Kipas Angin Dispenser Filling Kabinet Besi Hardisk Eksternal Lemari Kayu/ Kaca

3 2 7 1 5

9. 10. 11. 12. 13.

Mesin absensi Kursi Tamu Kursi Kerja pejabat esl. III Kursi kerja pejabat esl. IV Meja Biro

14. 15. 16. 17. 18.

Lemari Es Televisi Komputer Lap Top AC

19. 20. 21. 22. 23.

Printer Alat Perekam Proyektor + Layar Camera Handycam

24. 25. 26. 27.

Pena Digital Camera Gedjet/IPAD Handy Talkie + Repiter Genset

7 2 8 1

28.

Telephon

1

29.

Mesin Fax

1

30.

Meja TU

1

31.

Whiteboard

1


1 2 set 1 6 23 1 3 4 12 4 9 3 1 set 2 2

14


32.

Kursi kerja pegawai non Struktural

10

Untuk melaksanakan program dan kegiatan masing-masing sub bagian dan Seksi, Kantor Kesbangpol Kota Padang memperoleh dukungan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang. 2.3

KINERJA PELAYANAN KANTOR KESBANGPOL Pelayanan yang diselenggarakan Kantor Kesbangpol dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut : 1) Sub Bagian Tata Usaha, yang mempunyai tugas sebagai berikut : -

Memproses surat masuk dan surat keluar

-

Mengetahui SPJ dan Laporan keuangan

-

Menyiapkan konsep surat keputusan

-

Mengkoordinir pengadaan kendaraan dinas

-

Menertibkan administrasi Kepegewaian

-

Mengkoordinir laporan penatausahaan barang milik daerah

-

Memproses pemeliharaan kendaraan operasional

-

Mengkoordinir program kerja

2) Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, yang mempunyai tugas sebagai berikut : -

Melakukan Pendidikan Wawasan Kebangsaan bagi Generasi Muda melalui kegiatan Kemah Bhakti Bhinneka Tunggal Ika.

-

Melakukan Bimtek FPK, Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan bagi Aparatur.

-

Melakukan verifikasi dalam Pembuatan SPJ Kegiatan.

-

Mengeluarkan rekomendasi izin Penelitian.

-

Melakukan pengawasan dan monitoring kegiatan Pengwasan Orang Asing.

3) Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional, yang mempunyai tugas : -

Melakukan Koordinasi dengan instansi terkait tentang tahapantahapan Pemilu, Pilpres, Pilkada dan Pilgub.

-

Melakukan Pendidikan Politik bagi Partai Politik, ORMAS, dan Tokoh Agama.


15


-

Melakukan Bimtek FKDM bagi Tokoh Adat dan Ormas.

-

Melakukan verifikasi dalam Pengajuan dana partai politik.

-

Melakukan Penelitian Partai Politik dan ORMAS.

-

Melakukan verifikasi bagi lembaga yang mengajukan proposal dan lembaga yang mendapatkan dana hibah.

-

Melakukan pemantauan kelapangan tentang keberadaan ORMAS sebelum dikeluarkan SKT.

-

Melakukan Koordinasi dengan muspida tentang situasi atau isu-isu yang berkembang dalam masyarakat.

-

Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan

tahapan-tahapan

Pemilu, Pilpres, Pilkada dan Pilgub. -

Melakukan koordinasi dengan instansi terkait kapan penyelenggaraan Pemilu, Pilpres, Pilkada dan Pilgub.

4)

-

Mengeluarkan rekomendasi izin keramaian

-

Melaksanakan kegiatan pendidikan politik bagi generasi muda.

Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi, yang mempunyai tugas : -

Membuat SK Kegiatan SK-4, Kegiatan Aktual dan Forum Kerukunan Umat Beragama.

-

Mengkoordinir Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan SK-4, Kegiatan Aktual dan Forum Kerukunan Umat Beragama.

-

Memproses surat masuk pada masing-masing kegiatan.

-

Mengetahui surat keluar pada masing-masing kegiatan.

-

Memverifikasi pengadministrasian SPJ Kegiatan operasi Kegiatan SK4, Kegiatan Aktual dan Forum Kerukunan Umat Beragama.

-

Melaksanakan dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Kominda kepada semua intel pada instansi terkait.


16


1. Pelayanan Publik Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan aturan yang berlaku dalam rangka terciptanya hubungan komunikatif dengan masyarakat. Bentuk pelayanan : 1. Rekomendasi penelitian/survei

yang diberikan kepada mahasiswa

perguruan tinggi negeri dan swasta di Kota Padang. 2. Rekomendasi

keramaian

terhadap

organisasi

kemasyarakatan,

lembaga swadaya masyarakat, organisasi politik dan masyarakat umum. 3. Menerbitkan surat keterangan terdaftar bagi Ormas/ OKP/ LSM dan Organisasi Politik. 4. Memproses administrasi bantuan keuangan/ hibah bagi Ormas/ OKP/ LSM dan Partai Politik. 2.4.

TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK. Berangkat dari visi dan misi Kepala Daerah dalam rencana pembangunan Kota Padang dibidang kesatuan bangsa dan politik pembangunan

daerah,

maka

dalam

Rencana

dan prioritas

Pembangunan

Jangka

Menengah Kota Padang Tahun 2014-2019 mengembangkan pendidikan politik, wawasan kebangsaan dan Belanegara serta terciptanya masyarakat Kota Padang yang demokratis dan harmonis. Keberhasilan yang telah dilakukan dalam membentuk komunikasi dan koordinasi dengan berbagai lembaga baik pusat maupun daerah serta semua elemen masyarakat. Walaupun berbagai peraturan dan kebijakan politik yang telah diambil oleh Pemerintah Kota Padang, namun beberapa permasalahan masih menjadi tantangan dalam pembangunan Kota Padang.


17


Untuk masa yang akan datang perlu upaya peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat dan selalu berkoordinasi dengan instansi, badan, lembaga pusat maupun daerah secara rutinitas. SWOT KANTOR KESBANGPOL KOTA PADANG Analisis SWOT tentang fungsi Kantor Kesbangpol Kota Padang sebagai Pemberi informasi kondisi sosial politik di daerah dan dinamikanya kepada Kepala Daerah adalah sebagai berikut : a.

Strength (Kekuatan) :

- Kuantitas Pegawai Kantor Kesbangpol Kota Padang yang mecapai 34 orang; - Dasar hukum yang jelas (PP 19 Tahun 2010, Permendagri No.11/ 2006, Perwako Walikota Padang No.49 tentang 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesbangpol Kota Padang); - Kegiatan rutin kantor yang dilakukan oleh pegawai Kantor Kesbangpol Kota Padang. - Fasilitas telepon dan Jaringan internet; b.

Weakness (Kelemahan) :

- Sarana dan prasarana (jumlah line telepon, mesin fax terbatas, scanner dan printer serta Personal computer/ Laptop) yang kurang memadai; - Mental pegawai & pola pikir (mindset) pegawai; - Pola pikir yang parsial sesuai dengan tugas pokok bidang; - Pelibatan pejabat struktural sebagai pengawas dan penanggung jawab kegiatan sangat minim. - Tunjangan tambahan bagi petugas piket belum diatur dengan baik - Terkikisnya tata hubungan loyalitas kabupaten/kota kepada provinsi pasca otonomi daerah; c.

Oportunity (Peluang) :

- Kemajuan teknologi berbasis internet; - Keterbukaan informasi publik; - Kemajuan dan kecanggihan alat komunikasi (smartphone); d.

Threat (Ancaman) :


18


- Gerakan Terorisme - Gejala Disitegrasi bangsa - Konflik keagamaan seperti kasus Jemaah ahmadiyah. - Konflik masyarakat (ormas/ LSM) - Penetrasi asing dalam berbagai sektor - Mental seluruh elemen bangsa yang telah semakin jauh dari nilai-nilai budaya bangsa; - Perilaku elit yang telah kehilangan makna di mata masyarakat; - Kebebasan berpendapat yang telah melanggar tata aturan yang berlaku. Berdasarkan analisis SWOT tersebut maka terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan agar fungsi Kantor Kesbangpol Kota Padang sebagai pengumpul, koordinator dan pemberi informasi tentang dinamika sosial politik di daerah dapat dilaksanakan secara optimal adalah 1.

Perubahan paradigma pegawai kantor;

Perubahan manajemen pegawai kantor adalah dari pegawai yang hanya menjaga kantor menjadi pusat kendali informasi sosial politik tingkat Kota Padang. Pusat kendali informasi sosial politik tingkat Kota Padang yang melibatkan seluruh aparatur Kantor Kesbangpol Kota Padang serta para pejabat struktural sebagai pengawas dan penanggungjawab harian secara bergiliran dengan tugas untuk menyerap, mengumpulkan aneka informasi tentang dinamika sosial politik dan berbagai permasalahan yang terjadi di daerah Kota Padang melalui laporan resmi dari Kesbangpol (sebagai pusat kendali informasi di daerah), sinergi dengan jaringan intelejen dibawah koordinasi Komunitas Intelejen daerah (KOMINDA) ditambah melalui berita di media elektronik, media cetak dan media online melalui jaringan internet sehingga dihasilkan data yang komprehensif sebagai bahan masukan bagi pimpinan daerah di tingkat Kota Padang secara rutin dan up to date. Dalam hal ini tantangan yang terbesar adalah mengubah mindset (pola pikir) aparatur di Kantor Kesbangpol Kota Padang yang sebagian merasa (sudah)


19


tidak memiliki hierarki dengan pemerintah provinsi, selanjutnya berkaitan dengan dukungan sarana prasarana, personil dan pendanaan. 2.

Dukungan personil, sarana prasarana dan anggaran;

Dukungan personil tentunya adalah dari segi tingkat pemahanan individu tentang keberadaan dan fungsi pusat kendali informasi sosial politik (puskinsospol) sehingga diperlukan pemberian bimbingan dan pembinaan aparatur yang dapat diberikan oleh unsur KOMINDA dalam proses pengumpulan dan pencarian data, dan TNI/ KEPOLISIAN yang berkaitan dengan pola pelaporan berjenjang dan bentuk laporan yang terdiri dari berbagai laporan dengan istilah lapsit (laporan situasi) harian, mingguan, bulanan dan insidentil (kasuistis) serta pelatihan penguasaan internet bagi aparatur khusus untuk pencarian data dan pengumpulan data primer dengan validitas yang tinggi diperlukan keterlibatan AHLI IT (Information Technology). Sarana dan Prasarana tentunya berkaitan erat dengan keberadaan ruangan khusus pusat kendali informasi sosial politik (puskinsospol) yang terpisah dari rutinitas harian Kantor Kesbangpol Kota Padang dengan fasilitas personal komputer/ Laptop, printer, Scanner, kamera, Handycam dan jaringan internet yang handal serta dengan keamanan yang cukup ketat, sehingga tidak sembarang orang bisa keluar masuk ruangan jika tidak pada saat melaksanakan piket di ruang tersebut. 3.

Pemanfaatan teknologi informasi;

Pemanfaatan teknologi informasi ini tentunya optimalisasi penggunaan internet dan intranet dalam memperoleh berita dan informasi yang diperlukan segera serta komunikasi data melalui email dan komunikasi online dengan fasilitas chatting dengan tujuan memperoleh data akurat dan up to date bagi kepentingan pimpinan dalam mengambil tindakan dan atau kebijakan.


20


4.

Membangun kembali jaringan yang erat antara aparatur Kesbangpol

Provinsi

Sumatera

Kesbangpol

Kabupaten/Kota

di

Barat

dengan

Sumatera

Barat

aparatur melalui

pendekatan kegiatan dan stimulan anggaran secara berkala. Membangun kembali jaringan yang erat antara aparatur Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat dengan aparatur Kesbangpol Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat melalui pendekatan kegiatan tentunya berkaitan dengan pembinaan dan bimbingan teknis tentang fungsi pusat kendali informasi sosial politik bagi aparatur kesbangpol kabupaten/ kota secara simultan dan terarah, serta jika dimungkinkan berdasarkan peraturan perundangan tentang keuangan daerah maka dapat diberikan stimulan anggaran secara berkala kepada kesbangpol kabupaten/ kota agar tata hubungan provinsi dan kabupaten/ kota kembali terjalin secara merata dan memiliki soliditas yang tinggi serta bisa saling bertukar informasi untuk kemajuan daerah khususnya di bidang sosial politik.


21


BAB. III ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR KESBANGPOL KOTA PADANG Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Ini berarti bahwa apabila isu strategis ini tidak diantisipasi dengan baik akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau

dapat

menghilangkan

demokratisasi

dan

peluang

reformasi

untuk

birokrasi

meningkatkan

yang

berdampak

proses pada

penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance). Perbaikan

tata

pemerintah

ini

meliputi

tranparansi

pemerintahan,

profesionalisme aparatur daerah, peningkatan pelayanan publik, ketaatan terhadap hukum. Karena itu reformasi birokrasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi

merupakan upaya pokok yang perlu segera dilakukan

dalam periode lima (5) tahun mendatang. Isu-isu pembangunan pokok dari pembangunan daerah yang bersifat strategis yang dimiliki oleh Kantor Kesbangpol merupakan isu strategis dari Pemerintah daerah Kota Padang yaitu antara lain “isu strategis Reformasi Birokrasi,” sebagaimana yang tertuang dalam

Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJM) daerah Kota Padang Tahun 2014-2019. Dimana dalam pelaksanaan RPJMD Kota Padang, Kantor Kesbangpol melaksanakan misi ke 6 yaitu Mewujudkan

tata kelola pemerintahan yang baik,

bersih dan melayani. Dengan tujuan yang hendak dicapai dalam misi ini adalah terbangunnya tata pemerintahan yang baik, bersih dan melayani melalui

penerapan

prinsip-prinsip

pemerintahan

yang

baik

(good

government).


22


3.1.

IDENTIFIKASI

PERMASALAHAN

BERDASARKAN

TUGAS

DAN

FUNGSI Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain : 1. Kapasitas dan kemampuan sumber daya aparatur masih terbatas. 2. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Kesadaran Berpolitik dalam meningkatkan kehidupan yang demokratis. 3. Database OKP dan Ormas yang tersedia belum sempurna. 4. Minimnya sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung pelaksanaan tugas di Kantor Kesbangpol sebagian kecil masih kurang.. 3.2.

TELAAHAN

VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN

WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH. Visi

Walikota

dan

Wakil

Walikota

Padang

terpilih

adalah

“Terwujudnya Kota Padang sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata yang Sejahtera, Religius dan Berbudaya“ Dari visi tersebut terdapat 6 hal pokok yang menjadi landasan dan sasaran utama yang diharapkan dapat tercapai dalam periode 5 tahun mendatang yaitu : 1. Pendidikan, melalui pendidikan akan dapat diwujudkan sumberdaya manusia yang berkulaitas sebagai modal dasar untuk mendorong proses pembangunan Kota. 2. Perdagangan, baik untuk produksi pertanian dan usaha kecil dan menengah

(UKM)

dapat

mendorong

pertumbuhan

ekonomi

dan

kesejahteraan warga kota. 3. Pariwisata, khususnya wisata bahari dengan memanfaatkan pantai Padang yang indah dan bersih serta pulau-pulau yang berdekatan, merupakan potensi Kota yang sangat penting disamping perdagangan. Kharakteristik kegiatan pariwisata yang mempunyai keterkaitan erat dengan sektor lain, baik pertanian, industri, perdagangan dan jasa akan memungkinkan pengembangan sektor pariwisata secara terpadu dengan RENSTRA TAHUN 2014-2019 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG

23


sektor-sektor lainnya sehingga proses pertumbuhan ekonomi kota menjadi semakin cepat dan efesien. 4. Religius, baik Islam dan agama lainnya yang dianut warga Kota Padang sangat penting artinya untuk dapat mengarahkan dan membimbing tingkah laku masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang patuh dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral tinggi dan sangat peduli terhadap kepentingan umum masyarakat; 5. Tata kehidupan masyarakatnya didasarkan pada budaya lokal, khususnya budaya minangkabau dalam rangka mewujudkan masyarakat yang rukun dan damai serta saling menghormati satu sama lainnya sesuai dengan warisan budaya tradisional masyarakat. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi atau upaya umum yang akan dilakukan adalah : 1. Mewujudkan

pendidikan

yang

berkualitas

untuk

menghasilkan

sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing; 2. Menjadikan Kota Padang sebagai pusat perdagangan wilayah barat sumatera; 3. Menjadikan Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan; 4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan; 5. Menciptakan kota Padang yang aman, bersih, tertib, bersahabat dan menghargai kearifan lokal; 6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani. Dalam rangka melaksanakan pembangunan Kota Padang yang berkelanjutan khususnya dibidang politik, Sebagaimana telah dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2014-2019, guna mewujudkan pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, transparansi dan akuntabel merupakan suatu kewajiban. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah RENSTRA TAHUN 2014-2019 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG

24


Kota Padang telah menetapkan beberapa tujuan guna mencapai misi Pemerintah Kota Padang. Oleh karena itu perlu melakukan berbagai kebijakan lanjutan dibidang politik baik melalui penyusunan Peraturan Daerah, sosialisasi politik dan pendidikan politik, baik bagi aparatur dan masyarakat. Bahwa dalam melaksanakan program sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Kesbangpol Kota Padang kedepan (tahun 2014–2019) yang telah direncanakan dalam beberapa kegiatan yaitu : 1. Mencaga ketentraman dan ketertiban serta pencegahan tindak kriminal ditengah masyarakat. 2. Memantapkan wawasan kebangsaan dan rasa nasionalisme ditengah masyarakat. 3. Mewujudkan Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat. 4. Melaksanakan pendidikan politik bagi geberasi penerus bangsa. Bahwa implementasi dalam mewujudkan tugas dan fungsi Kantor Kesbangpol perlu didukung dengan upaya-upaya peningkatan yaitu : 1. Keterlibatan masyarakat dalam proses pemeliharaan dan ketertiban lingkungan sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat

supaya

tidak

mudah

terprofokasi

oleh

isu

tidak

bertanggungjawab. 2. Keterlibatan masyarakat dalam menunjang dan mengawasi jalannya pemerintahan dengan baik karena pengawasan melekat juga harus melekat pada masyarakat supaya pemerintahan yang sedang berjalan sesuai dengan aturannnya. Disini masyarakat juga bertindak dalam pemberdayaan politik. 3. Peningkatan akan kesadaran yang tinggi terhadap masalah idiologi dan cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan cara menumbuhkan kesadaran dengan program dan kegiatan. 4. Meningkatkan kerjasama dan intensitas hubungan dengan instansi vertikal lainnya supaya semua program yang telah dicanangkan oleh pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik dan mendapat dukungan dari semua pihak. RENSTRA TAHUN 2014-2019 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG

25


5. Penyebarluasan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan politik yang lebih terarah dalam arti dapat menjangkau ke berbagai instansi terkait dan masyarakat pada umumnya. Bahwa upaya untuk mewujudkan hal tersebut diatas perlu dilakukan guna meningkatkan kinerja Kantor Kesbangpol Kota Padang khususnya sehingga dapat memberikan jawaban atas harapan yang diinginkan sesuai dengan visi, misi serta tujuan Kantor Kesbangpol Kota Padang dalam melaksanakan pembangunan yang berlandaskan demokrasi, keadilan, transparansi dan akuntabel. Namun demikian upaya untuk mewujudkan pemerintah yang mampu memberikan jawaban atas harapan tersebut sangatlah tidak mudah, sehingga peningkatan pengetahuan terhadap aturan-aturan bidang politik perlu ditingkatkan di instansi/SKPD masing-masing. 4.3.

Telaahan Renstra Dirjen Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Provinsi Sumatera Barat

Tugas pokok Kantor Kesbangpol Kota Padang sangat relevan dalam rangka merealisasikan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, khususnya pada misi ke enam yaitu : “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Melayani”

yang

bertujuan

tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional dan melayani melalui penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance). Tugas pokok Dirjen Kesbangpol yang diimplementasikan Renstra Kemedagari dalam Rentra SKPD tahun 2014-2019 telah mengakomodir Renstra Kementrian Dalam Negeri dengan visi “Terwujudnya Direktorat Jendral Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri yang mampu memberikan Pelayanan Prima Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dalam Mendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri ” . Tata

Kelola

Pemerintahan

Yang

Baik

(good

governance),

merupakan

perwujudan dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan RENSTRA TAHUN 2014-2019 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG

26


berwibawa. Prinsip-prinsip Tata kelola Pemerintahan yang baik antara lain : Akuntabilitas, Pengawasan, Daya Tanggap, Profesionalisme, Efisiensi, dan Efektifitas, Transparansi, Kesetaraan, Wawasan kedepan, Partisipasi dan penegakan hukum. Misi Sekretariat Jendral Kementerian Dalam Negeri adalah : M1. Memantapkan Pengelolaan perencanaan dan kerjasama luar negeri lingkup Kementerian Dalam Negeri yang berbasis kinerja, bermanfaat dan terukur. M2. Memantapkan organisasi dan kepegawaian Kementerian Dalam Negeri yang efisien, efektif dan profesional, dengan didukung oleh SDM aparatur yang profesional dan bebas KKN. M3. Memantapkan Produk Hukum dan Kebijakan Kementerian Dalam Negeri dan

Pemerintah

Daerah

secara

berdaya

guna

dan

dapat

dipertanggungjawabkan. M4. Memantapkan

kualitas informasi dan kehumasan dalam penyelen-

ggaraan pemerintahan dalam negeri secara aktual dan terpercaya dengan sistem layanan dan akses informasi berbasis e-government. M5. Mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset, serta standar pelayanan umum di lingkungan Kementerian Dalam Negeri secara berkulaitas dan memadai. Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan misi tersebut diatas, setjen telah menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam periode waktu 2010-2014 yakni : T1. Meningkatkan kulitas penyusunan perencanaan dan kerjasama luar negeri dalam aspek program, anggaran dan monev Kementerian Dalam Negeri dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. T2. Meningkatkan

kualitas

organisasi

dan

kepegawaian

dalam

rangka

optimalisasi kinerja Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.


27


T3. Meningkatkan kualitas produk hukum dan kajian kebijakan strategik lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, serta fasilitasi penyelesaian sengketa hukum. T4. Meningkatkan kualitas pengelolaan data, informasi, komunikasi dan kehumasan lingkup Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung pelayanan informasi publik. T5. Meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Dalam Negeri, serta pelayanan umum, dan sarana dan prasarana gedung kantor lingkup Kementerian Dalam Negeri. Begitu pula halnya dengan Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2019 sudah diakomodir dalam Renstra Kantor Kesbangpol Kota Padang dimana Visi Kantor Kesbangpol Kota Padang adalah “Terwujudnya Stabilitas Politik dan Kehidupan Yang Demokratis Di Padang Kota Tercinta”, dengan Misi : 1. Melaksanakan pembinaan, Pengawasan, Evaluasi terhadap Ormas, OKP, LSM dan Partai Politik. 2. Melaksanakan Koordinasi dengan Instansi, Badan Lembaga terhadap gangguan keamanan dalam negeri. 3. Mewujudkan Ketertiban dan Ketentraman ditengah Masyarakat. 4. Menjaga harmonisasi kehidupan Umat Beragama, Budaya, Ekonomi ditengah Masyarakat. 3.4

TELAAHAN

RENCANA

TATA

RUANG

WILAYAH

DAN

KAJIAN

LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Tahun 2010-2030 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daeah Nomor 4 Tahun 2012 telah diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang. RTRW telah diacu dalam hal pemberian advice planning terhadap ijin lokasi pemanfaatan lahan dan rencana penggunaan kawasan dalam skala besar. Terkait dengan isu lingkungan, isu lingkungan yang paling utama di Kota Padang adalah tingginya pencemaran akibat kegiatan produksi suatu RENSTRA TAHUN 2014-2019 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG

28


perusahaan dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan (galian C). Hingga sekarang Kota Padang belum mempunyai Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), sehingga perangkat untuk melakukan evaluasi terhadap lingkungan hidup di Kota Padang belum tersedia. Pada Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Penataan ruang Kota Padang Propinsi Sumatera Barat yang didasarkan pada karakteristik fisiknya yang rawan bencana alam dan daya dukungnya serta daya didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan subsistem yang berarti juga meningkatnya daya tamping. Oleh karenanya pengolahan subsistem yang satu akan berpengaruh pada subsistem yang lainnya, pada akhirnya akan mempengaruhi system tata ruang secara keseluruhan dan pengaturan ruang yang membutuhkan dikembangkannya suatu kebijakan penataan ruang propinsi Sumatera Barat yang memadukan berbagai kebijaksanaan pemanfataan ruang. Potensi sumber daya alam adalah mencakup sumber daya yang terdapat di ruang darat, laut dan udara termasuk didalam bumi yang ada di Kota Padang wilayah

Propinsi

Sumatera

Barat

serta

pemanfaatannya

menjadi

kewenangan daerah Kota Padang. Penggunaan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab dan sesuai dengan kemampuan masyarakat Kota Padang. Memperkuat struktur ekonomi yang memberikan efek pengganda yang maksimum terhadap pengembangan industri pengolahan dan jasa guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Bahwa penataan ruang yang berkelanjutan diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan ekosistem alam dan daya dukung serta daya tamping

wilayah

dengan

memperhatikan

kelestarian

fungsi

dan

keseimbangan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati serta kepentingan generasi yang akan datang. Oleh karena itu untuk pencapaian tujuan penataan ruang Kota Padang tahun 2009 -2020 ditetapkan prioritas penataan rancangan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 sebagai berikut : 1. Pengamalan Agama dan ABS-SBK dalam Kehidupan Masyarakat. 2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan. 3. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan. RENSTRA TAHUN 2014-2019 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG

29


4. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat. 5. Pengembangan Pertanian Berbasis Kawasan dan Komoditi Unggulan. 6. Pengembangan industri Olahan dan Perdagangan,UMKM dan Koperasi dan Iklim Investasi. 7. Pengembangan Kawasan Wisata Alam dan Budaya. 8. Percepatan Penurunan Tingkat Pengangguran. 9. Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Rakyat. 10. Mitigas,Penanggulangan Bencana Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup. 3.5

PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS Isu-isu pembangunan pokok dari pembangunan derah yang bersifat strategis yang dimiliki oleh Kantor Kesbangpol merupakan isu trategis dari Pemerintah kota Padang yaitu antara lain isu strategis Reformasi Birokrasi, sebagaimana

yang

tertuang

dalam

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah (RPJM) Daerah Kota Padang Tahun 2014-2019, dimana dalam pelaksanaan RPJM Daerah Kota Padang, Kantor Kesbangpol melaksanakan misi 6, yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan melayani, dengan tujuan yang hendak dicapai adalah terbangunnya tata pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional melalui penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good government) terutama prinsip profesional, transparansi, akuntabilitas, partisipatif, efektif dan efesien. Dengan sasaran yang hendak dicapai adalah : a. Meningkatnya kinerja aparatur kota; b. Tersedianya data dan informasi statistik; c. Meningkatnya efektifitas peraturan daerah; d. Meningkatnya efektifitas pelayanan satu pintu; e. Meningkatnya pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik; f. Meningkatnya kompetensi aparatur daerah; g. Terkurangnya temuan audit keuangan; h. Meningkatnya efektifitas perencanaan pembangunan;


30


i. Meningkatnya

koordinasi

dan

sinergitas

pelaksanaan

rencana

pembangunan kota. Faktor strategis daerah pada dasarnya adalah unsur penting yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong proses pembangunan yang dimiliki suatu daerah , jika faktor strategis tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik dan tepat, maka hal ini dapat mempercepat proses pencapaian tujuan pembangunan daerah yaitu meningkatkan kemakmuran masyarakat secara keseluruhan. Tata pemerintahan yang baik sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan baik

ditingkat nasional maupun daerah. Karena itu upaya

perbaikan tata pemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu strategis yang sangat penting untuk mendorong proses pembangunan daerah

kota

Padang

yang

meliputi

transparansi

pemerintahan,

profesionalisme aparatur daerah, peningkatan pelayanan publik, ketaatan terhadap hukum dan lain-lain. Sehingga reformasi birokrasi dalam hal ini merupakan upaya pokok yang perlu dilakukan dalam periode 5 (lima) tahun mendatang. Untuk meminimalisir isu-isu tersebut Kantor Kesbangpol mempunyai tugas menyusun program, melaksanakan, membantu merumuskan kebijakan yang berhubungan dengan keputusan-keputusan yang bersifat politik supaya perbaikan tata pemerintahan yang baik (good governance) dapat terwujud. Pelaksanaan dari tugas dimaksud menunjukkan bahwa tata pemerintahan yang baik sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan di bidang politik. Sedangkan tantangan masa depan merupakan permasalahan dan kendala yang harus dipecahkan untuk dapat mewujudkan masa depan yang lebih baik. Isu Strategis : Ideologi 1. Masih adanya upaya dari kelompok/ golongan yang mempertentangkan Pancasila. RENSTRA TAHUN 2014-2019 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG

31


2. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Pancasila, terutama penghayatan/ pengamalan dalam kehidupan sehari-hari.

Politik 1. Isu politik berkelanjutan yang menuntut perwujudan Good and Clean Governance

dan

implementasi

demokratisasi

kehidupan

politik

masyarakat. 2. Perubahan penyempurnaan undang-undang bidang politik mewarnai dinamika

kehidupan/aktivitas

para

elite

politik

yang

berpotensi

peningkatan suhu politik dan potensi kerawanan konflik interes internal/ eksternal dalam kehidupan berpolitik. 3. Kontroversi fenomena golput terhadap partisipasi pemilih dalam Pemilu/ Pilkada yang muncul sebagai akibat sikap patis dan krisis kepercayaan atas tidak terpenuhinya aspirasi. 4. Prilaku birokrasi dan pejabat publik yang tidak menunjukkan sikap netralitas terhadap kepentingan politik. 5. Masih kuatnya paham primordial berdasarkan atas dasar hubungan emosional dengan komunitas/ elite politik. 6. Belum adanya jaminan sikap netralitas/independensi dari birokrasi maupun penyelenggara pemilu (mobilisasi PNS/ pejabat struktural) terhadap kehidupan politik dan masih ada kecenderungan keberpihakan kepada elite politik yang yang menjadi kandidat.

Ekonomi 1. Dampak krisis keuangan global cukup berpengaruh pada pertumbuhan pekonomian di daerah dan dapat menghambat laju pertumbuhan pembangunan

daerah,

daya

beli

masyarakat

maupun

terjadinya

kesenjangan sosial masyarakat. Kondisi tersebut dapat menimbulkan potensi konflik horizontal dan konflik-konflik lainnya.


32


2. Menurunnya perumbuhan perdagangan antar daerah berkaitan dengan hambatan administrasi perizinan, transportasi, komunikasi, dan sarana pendukung. 3. Kondisi perekonomian dengan tidak adanya kepastian stabilitas harga dan penyediaan barang, menimbulkan pengaruh dampak berkelanjutan terhadap

permainan

kaum

spekulan

dan

kelangkaan

kebutuhan

masyarakat, seperti kelangkaan BBM dan gas, penyediaan pupuk dan kebutuhan pokok masyarakat lainnya. 4. Bertambahnya

angka

pengganguran

akibat

terjadinya

pemutusan

hubungan kerja (PHK) dari perusahaan yang mengalami kepailitan/kolap perusahaan. 5. Meningkatnya kasus Korupsi dikalangan aparatur pemerintah.

Sosial Budaya 1. Budaya daerah dan kearifan lokal dipandang belum mampu menjadi filter dalam menghadapi pengaruh krisis global bagi bangsa. 2. Masih banyaknya penggunaan miras, narkoba yang merugikan dikalangan generasi muda dan masyarakat. 3. Masih banyaknya perjudian dan penyakit masyarakat lainnya yang sering meresahkan masyarakat. Trantibmas (Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat) 1. Maraknya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh kelompok/ golongan masyarakat lainnya dalam menunutut berbagai keingginan. 2. Masih eksisnya gerakan/ancamanterorisme melalui aksi teror maupun gerakan kelompok radikal. 3. Tingkat kriminalitas masih tinggi didominasi oleh kejahatan konvensional dengan berbagai cara modus baru. Untuk mengatasi berbagai persoalan yang mungkin dapat terjadi dilakukan langkah-langkah konkrit dan pendekatan persuasif agar proses demokrasi RENSTRA TAHUN 2014-2019 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG

33


yang telah bergulir dapat terlaksana seiring dengan penerapan otonomi daerah sehingga akar persoalan bangsa yang tumbuh selama ini dapat diminimalkan sedemikian rupa dengan berpijak pada kerangka NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Berdasarkan pada permasalahan di atas, maka perlunya program pembinaan kesatuan bangsa yang terpadu dan komprehensif demi tegaknya kehidupan yang demokratis, aman, sejahtera serta mengusung semangat otonomi daerah dalam kerangka NKRI.


34


BAB. IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN KANTOR KESBANGPOL KOTA PADANG 4.1.

VISI DAN MISI Kantor Kesbangpol Kota Padang sebagai salah satu instansi unsur staf pada Pemerintah Daerah Kota Padang terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan dalam melaksanakan peningkatan pelayanan baik untuk lingkungan intern maupun ekstern dan Masyarakat. Berdasarkan visi Pemerintah Daerah Kota Padang dan tugas Kantor Kesbangpol Kota Padang maka arah yang harus ditempuh oleh Kantor Kesbangpol Kota Padang harus sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Padang.

Oleh karena itu harus dilihat 1 (satu) diantara 6

(enam) misi dari Pemerintah Daerah yang dapat dijadikan dasar Visi Kantor Kesbangpol Kota Padang.

Dari 6 (enam) misi yang

dimiliki Pemerintah

Daerah yaitu : 1. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan SDM yang beriman, kreatif dan berdaya saing; 2. Menjadikan Kota Padang sebagai Pusat Perdagangan wilayah barat Sumatera; 3. Menjadikan Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan; 4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan; 5. Menciptakan Kota Padang yang aman, bersih, asri, tertib, bersahabat dan menghargai kearifan lokal; 6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani. maka misi nomor 5 (Lima) yang dapat dijadikan dasar Visi Bagian Kantor Kesbangpol Kota Padang.


35


Sebagai tindak lanjut melaksanakan kebijakan Walikota Padang yang terkandung dalam visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014-2019. Dengan visi ini akan menempatkan Kantor Kesbangpol Kota Padang sebagai pembinaan, Pengawasan, Evaluasi terhadap Ormas, OKP, LSM dan Partai Politik, Melaksanakan Koordinasi dengan Instansi, Badan Lembaga Baik Pusat maupun

Daerah,

Mewujudkan

Ketertiban

dan

Ketentraman

ditengah

Masyarakat, Menjaga harmonisasi kehidupan Umat Beragama, Budaya, Ekonomi ditengah Masyarakat. Kantor Kesbangpol Kota Padnag sesuai dengan tugas dan fungsinya maka akan sangat strategis apabila untuk merealisasikan visi lebih menitik beratkan pada peningkatan kualitas hasil dalam pembinaan, Pengawasan, Evaluasi terhadap Ormas, OKP, LSM dan Partai Politik, Melaksanakan Koordinasi dengan Instansi, Badan Lembaga Baik Pusat maupun Daerah, Mewujudkan Ketertiban dan Ketentraman ditengah Masyarakat, Menjaga harmonisasi kehidupan Umat Beragama, Budaya, Ekonomi ditengah Masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas ini harus didukung oleh sumberdaya manusia, keuangan, sarana, parasarana, teknologi

dan kebijakan.

Hal tersebut memang merupakan

tuntutan yang harus dipenuhi dalam penetapan misi unit kerja. Atas dasar pertimbangan tersebut maka Misi Kantor Kesbangpol Kota Padang adalah : 1. Melaksanakan pembinaan, Pengawasan, Evaluasi terhadap Ormas, OKP, LSM dan Partai Politik. 2. Melaksanakan Koordinasi dengan Instansi, Badan Lembaga terhadap gangguan keamanan dalam negeri. 3. Mewujudkan Ketertiban dan Ketentraman ditengah Masyarakat. 4. Menjaga harmonisasi kehidupan Umat Beragama, Budaya, Ekonomi ditengah Masyarakat.


36


4.2.

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KANTOR KESBANGPOL KOTA PADANG 1. TUJUAN Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang sebagai unit staf yang mempunyai fungsi membantu Walikota dalam mengambil kebijakan teknis Pemerintah Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa Politik,serta meningkatkan kapasitasAparatur dalam pengelolaan Organisasi serta fasilitator bagi terwujudnya kehidupan suasana Politik yang Demokratis,tertib,bertata krama,toleran dan penuh tanggung jawab dengan berlandaskan semangat Otonomi Daerah dalam kerangka NKRI, dalam kurun waktu lima (5) tahun kedepan harus sudah mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan apa yang hendak dicapai lima tahun kedepan harus dirumuskan dengan cermat dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikuasai. Sehingga tujuan lebih realistik dalam kurun waktu lima tahun kedepan dapat tercapai. Tujuan tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi karena untuk tercapainya sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari misi organisasi dan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima (5) tahun. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kantor Kesbangpol Kota Padang untuk lima tahun kedepan adalah sebagai berikut: 1. Melaksanakan dan termonitornya kegiatan Pemberdayaan LSK (Ormas dan LSM) dan Partai Politik; 2. Meningkatkan koordinasi dengan instansi Vertikal dengan Pemko Padang dan Muspida; 3. Memeriksa administrasi pengajuan bantuan Keuangan kepadaPolitik; 4. Menyediakan bahan untuk mengambil kebijakan dalam penanganan masalah Akual; 5. Memfasilitasi dan meningkatkan kerukunan hidup beragama;


37


2. SASARAN sasaran Kantor Kesbangpol Kota Padang adalah sebagai berikut :  Terkoordinasinya dengan Instansi Vertikal  Terciptanya suasana ketentraman dan ketertiban ditengah masyarakat yang tertib,aman dan tentram  Terkoordinasinya Pemko Padang dengan Muspida  Terciptanya Tokoh masyarakat berprestasi  Terciptanya Kerukunan hidup beragama di Kota Padang  Terciptanya peningkatkan kemampuan pengelolaan organisasi,layanan publik dan pembinaan masyarakat dalam rangka menyukseskan pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan  Terwujudnya Pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD NO. 1

TUJUAN Terciptanya

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

Koordinasi

Kelompok masyarakat

Meningkatnya dan terciptanya

masalah Keamanan dan

perorangan pelanggar

suasana tertib,aman,dan tentram

ketertiban Kota (SK-4)

peraturan/perundang-

di tengah masyarakat

undangan

2.

terciptanya koordinasi

Unsur Aparatur dan Tokoh


masalah Keamanan dan

Masyarakat

suasana tertib,aman,dan tentram

ketertiban dengan

di tengah masyarakat

instansi Vertikal 3.

Terlaksananya kegiatan

Unsur Aparatur dan dan


Tim Koordinasi

Instansi Vertikal

suasana tertib,aman,dan

penyelenggaraan

tentram di tengah masyarakat

Pemerintah Daerah dalam bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM


38


4.


Unsur Aparatur, Mahasiswa

Peningkatan kesadaran dan

Forum Pemantapan

semangat kebersamaan dalam

Wawasan Kebangsaan

membangun bangsa dan negara

5.


Tokoh Agama,Organisasi

Peningkatan kerukunan umat

Forum Kerukunan Umat

keagamaan

Beragama


Pengurus Osis dan Siswa

Peningkatan pemahaman

Kemah Bakti Bhinneka

SMK

generasi muda terhadap

Beragama 6.

kemajemukan bangsa Indonesia 7

Terlaksananya Forum

Tokoh masyarakat dan

Meningkatnya kewaspadaan

Kewaspadaan Dini

Organisasi Kemasyarakatan

masyarakat akan bencana

Terlaksananya Upacara

Aparatur dan Tokoh

Meningkatnya rasa

Hari Bela Negara

Masyarakat

nasionalisme dan patriotisme

9.

Pengawasan Orang Asing

Orang Asing

10.


Warga masyarakat Kota

Meningkatnya ketersedian data

Inventarisasi masalah

Padang

permasalahan aktual sebagai

Masyarakat 8

Aktual

bahan untuk mengambil kebijakan

11.

12.

13.

Terlaksananya Penilaian

Tokoh Masyarakat

Meningkatnya kesadaran dan

Tokoh Masyarakat

partisipasi masyarakat dalam

berprestasi

mendukung pembangunan

Terlaksananya Penelitian

Partai Politik yang memiliki

Meningkatnya kinerja Tim

dan Pemeriksaan

keterwakilan di DPRD

dalam melakukan penelitian

Persyaratan Administrasi

dan pemeriksaan pengajuan

Bantuan kepada Partai

bantuan keuangan kepada

Politik

Partai Politik

Terlaksananya

Ketua Ormas, LSM, OKP dan

Meningkatnya partisipasi dan

Pemberdayaan dan

Partai Politik

peran LSK dalam mendukung

Monitoring Lembaga

berbagai program Pemko

Sosial Kemasyarakatan

Padang

dan Partai Politik


39


3.6

STRATEGI DAN KEBIJAKAN 1. STRATEGI Rumusan

strategi

merupakan

pernyataan-pernyataan

yang

menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana SKPD menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder layanan. Suatu strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip: a. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang; b. Strategi didasarkan pada tujuan dan sasaran SKPD dan pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda tiap segment masyarakat pengguna layanan, dan pemangku kepentingan; c. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal SKPD; dan d. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi. Berdasarkan hal- hal tersebut di atas maka strategi yang akan dilaksanakan Kantor Kesbangpol

Kota Padang untuk mencapai sasaran

disajikan dalam tabel sebagai berikut ;

Tabel.4.2 Penentuan Strategi No. 1.

Sasaran

Indikator Kinerja

Strategi

Sasaran

Kelompok masyarakat

Meningkatnya dan

Optimalisasi Aparatur dalam

perorangan pelanggar

terciptanya suasana

menciptakan ketertiban dan

peraturan/perundang-

tertib,aman,dan

keamanan.

undangan

tentram di tengah masyarakat

2.

Unsur Aparatur dan

Meningkatnya dan


Tokoh Masyarakat

terciptanya suasana


tertib,aman,dan

keamanan

tentram di tengah


40


masyarakat

3.

Unsur Aparatur dan dan

Meningkatnya dan


Instansi Vertikal

terciptanya suasana


tertib,aman,dan

keamanan

tentram di tengah masyarakat 4.

Unsur

Meningkatnya kesadaran

Mengembangkan nilai nilai

Aparatur,Mahasiswa,

dan semangat

wawasan nusantara

LSM,Ormas, OKP

kebersamaan dalam membangun kota padang

5.

Unsur

Meningkatnya kerukunan

Mengembangkan nilai-nilai

Aparatur,Mahasiswa,

umat beragama

toleransi di tengah masyarakat

Meningkatnya pemahaman

Kegiatan kemah Bakti Bhineka

generasi muda terhadap

Tunggal

LSM,Ormas, OKP 6.

Pelajar se Kota Padang

kemajemukan bangsa indonesia 7.

8.

Tokoh masyarakat dan

Meningkatnya

Pemberian sosialisasi kepada

Organisasi

kewaspadaan masyarakat

Tokoh Masyarakat dan Organisasi

Kemasyarakatan

akan bencana

Kemasyarakatan

Aparatur dan Tokoh

Meningkatnya rasa

Upacara Bela Negara

Masyarakat

nasionalisme dan Patriotisme

9.

Orang Asing

Pengawasan Orang Asing

10.

Warga Masyarakat Kota

Meningkatnya ketersedian

Kerjasama dengan pihak

Padang

data permasalahan aktual

Kapolresta ,BPBD dan Damkar

sebagai bahan untuk mengambil kebijakan 11.

Tokoh Masyarakat

Meningkatnya kesadaran

Pemberian PIN Emas

dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan


41


12.

Partai Politik yang

Meningkatnya kerja Tim

Memberikan sosialisasi tata cara

mempuyai keterwakilan

dalam melakukan penelitian

pengajuan bantuan keuangan

di DPR

dan pemeriksaan

kepada Partai Politik `

pengajuan bantuan keuangan kepada Partai Politik 13.

Ketua Ormas, LSM. OKP

Meningkatnya partisipasi

Memberikan sosialisasi peraturan

dan Partai Politik

dan peran LSK dalam

perundang-undangan tentang

mendukung berbagai

Ormas

program Pemko Padang

2..KEBIJAKAN Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang dirumuskan harus dapat: a. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional. b. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/ fokus, konkrit, dan operasional; c. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi SKPD yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan d. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi SKPD agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum. Berdasarkan hal- hal tersebut di atas maka kebijakan Kantor Kesbangpol Kota Padang untuk melaksanakan strategi disajikan dalam tabel sebagai berikut ;

Tabel 4.3 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Tujuan

Sasaran


Strategi

Kebijakan

42


Peningkatan

Kelompok

Optimalisasi Aparatur

Peningkatan

ketertiban,keamanan

masyarakat dan

dalam menciptakan

keamanan dan

dan ketentraman di

perorangan

ketertiban dan keamanan

kenyamanan

tengah masyarakat

pelanggaran

lingkungan

peraturan perundang-undangan

Tujuan

Sasaran

Strategi

Kebijakan

Meningkatnya fungsi

1. Aparatur Negara

Pengembangan wawasan

Menjalin

dan peran

2. Tokoh Masyarakat

kebangsaan

kemitraan untuk

Aparatur,Lembaga

3. OKP. LSM

pengembangan

Swadaya Masyarakat

4. Pramuka

wawasan

dan tokoh masyarakat

5. Tokoh Agama

kebangsaan

dalam mensukseskan

6. Tokoh Adat

pembangunan Tujuan

Sasaran

Peningkatan

Aparatur Negara,

ketertiban,keamanan

Hansip linmas

dan ketentraman di

kelurahan

tengah masyarakat

,kecamatan dan Kota

Strategi pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Kebijakan Peningkatan kesadaran untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Tujuan

Sasaran

Suasana ditengah

Warga masyarakat

masyarakat yang

Kota Padang

Strategi Koordinasi dengan instansi vertikal

Kebijakan Menyediakan bahan untuk

tertib,aman dan

mengambil

tentram

kebijakan dalam penanganan masalah aktual Tujuan

Meningkatnya

Sasaran 1.

1. Aparatur Negara

Strategi Pemberdayaan lembaga sosial kemasyarakatan dan partai politik

Kebijakan Melaksanakan

pendidikan Politik

2. Tokoh Masyarakat

kegiatan

masyarakat dalam

3. OKP. LSM

upaya menciptakan

4. Tokoh Agama

politik

suasana kehidupan

5. Tokoh Adat

masyarakat

pendidikan

yang lebih Demokratis


43


BAB. V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Kantor Kesbangpol Kota Padang, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan (2014-2019), adalah sebagai berikut : 1. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal , dengan kegiatan: a. Koordinasi masalah keamanan dan ketertiban Kota (SK-4); b. Koordinasi Masalah Komunitas Intelijen Daerah (Kominda); c. Tim

Koordinasi

Penyelenggaraan

Pemerintah

Daerah

dalam

Bidang

Ipoleksosbudhankam . 2. Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan , dengan kegiatan : a. Forum pemantapan wawasan kebangsaan; b. Forum kerukunan Umat Beragama; c. Kemah Bakti Bhinneka Tunggal Ika; d. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat ; e. Upacara Bela Negara; f. Forum Pembauran Kebangsaan; g. Pengawasan Orang Asing; 3. Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan a. Desk Pilkada Gubernur Tahun 2015 dan Pemilu Legislatif serta Pilpres 2019 b. Penyerahan penugasan satuan hansip Linmas Pilkada Gubernur Tahun 2015 dan Pemilu Legislatif 2019 4. Program Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat) a. Inventarisasi masalah Aktual 5. Program pelaksanaan pendidikan Politik Masyarakat a. Penilaian Tokoh Masyarakat berprestasi b. Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik c. Pemberdayaan dan Monitoring Lembaga Sosial kemasyarakatan dan Partai Politik RENSTRA TAHUN 2014-2019 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG

44


d. Sosialisasi Pendidikan Politik bagi Generasi Muda Sebagai penjabaran atas visi dan misi Kantor Kesbangpol

Kota Padang, maka

selanjutnya ditetapkan program kerja yang merupakan implementasi dari kebijakan. Dengan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sebagaimana tercantum pada lampiran Rencana Strategis Kantor Kesbangpol Kota Padang 2014-2019 ini. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor kesbangpol Kota Padang seluruhnya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang. Lampiran/ terlampir.


45


BAB. VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Program Kerja Kantor Kesbangpol

yang merupakan implementasi dari

kebijakan yang berkaitan dengan kewenangan wajib adalah Fasilitator terwujudnya kehidupan yang Demokratis di Kota Padang. Indikator Kinerja Kantor Kesbangpol Kota Padang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2014-1019 adalah : Kondisi

Kondisi

Kinerja No

Indikator Kinerja

1 1.

2 kegiatan

Target Capaian Setiap Tahun

Kinerja pada

pada awal

Akhir Periode

Periode

RPJMD

Tahun 0

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

3

4

5

6

7

Tahun 5 8

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

9

dalam

terwujudnya pemeliharaan kantrantibmas

dan

pencegahan

tindak

kriminal a.

Operasi

Ketertiban

dan Keamanan Kota (SK-4) b.

Rapat

masalah

keamanan ketertiban dengan

instansi

vertikal c.

Rapat

Tim

Ipoleksosbudhankam 2.

Forum

kemitraan

yang

dibina a.

Forum Kerukunan Umat beragama

b.

Forum kewaspadaan dini masyarakat

c.

Forum Pembauran kebangsaan

3.

Ormas,LSM,TOMA,TODAT


46


Yang

mengikuti

Forum

kerukunan umat beragama 4.

Ormas,LSM,TOMA,TODAT Yang

mengikuti

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Forum

Kewaspadaan Dini 5.

Ormas,LSM,TOMA,TODAT Yang

mengikuti

Forum

Pembauran kebangsaan 6.

siswa

mengikuti

Kemah

Bakti Bhineka Tunggal Ika 7.

Aparatur yang mengikuti Sosialisasi

forum

pemantapan

Wawasan

Kebangsaan 8.

pemberian

penilaian

kepada Tokoh masyarakat yang berprestasi 9.

dokumen

laporan

penelitian

dan

pemeriksaan Adm.

persyaratan

Bantuan

Partai

Politik 10.

LSM, OKP, Ormas, Partai Politik yang dibina

11.

pelaksanaan monitoring


47


BAB. VII PENUTUP Pembuatan Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Padang Tahun 20142019. Untuk mewujudkan pembangunan kota Padang yang berkelanjutan khususnya di Kesatuan Bangsa dan Politik dan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani melalui penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good goverment) merupakan kewajiban aparatur dilingkungan Pemerintah Kota Padang. Untuk mewujudkan hal tersebut memerlukan kerjasama yang berkesinambungan sehingga kualitas SDM dapat ditingkatkan dengan baik dan benar. Renstra Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang 2014-2019 yang telah dirumuskan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Kota Padang yang lebih baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Renstra Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Tahun 2014 - 2019 yang disusun dalam kerangka Sistem Perencanaan pembangunan Nasional untuk rencana Pembangunan jangka menengah juga merupakan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Tahunan/ Rencana Kerja Kesatuan Bangsa dan Politik selama periode 2014 - 2019. Bagian yang terpenting dari rangkaian perencanaan pembangunan daerah dalam penyusunan Renstra Kesatuan Bangsa dan Politik ini adalah dalam rangka wewujudkan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Namun

demikian

upaya

untuk

mewujudkan

pemerintah

yang

mampu

memberikan jawaban ataupun harapan sangatlah tidak mudah, sehingga peningkatan pengetahuan terhadap stabiltas Politik perlu ditingkatkan. KEPALA KANTOR


48

Tabel 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KANTOR KESBANGPOL KOTA PADANG Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Data Capaian Program (outcome pada Tahun Awal dan kegiatan Perencanaan output)

Tahun-1 Target

Rp

100% Rp

3.827.076.310,00

Tahun-2 Target 100% Rp

Tahun-3

Rp 4.401.137.756,50

Target

Tahun-4

Rp

Target

100% Rp 4.406.514.203,73

100% Rp

Rp 5.067.491.334,28

Tahun-5 Target

Rp

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Target

Lokasi

Rp

100% Rp 6.482.409.250,68

100%

24.184.628.855

Kantor Kesbangpol

a. Program pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal terciptanya koordinasi masalah keamanan dan keteriban Kota (SK-4)

Kelompok masyarakat perorangan pelanggar peraturan perundangundangan unsur aparatur dan tokoh masyarakat

terciptanya koordinasi masalah keamanan dan ketertiban dengan istansi vertikal terlaksananya unsur aparatur kegiatan Tim dan tokoh Koordinasi masyarakat penyelenggaran Pemerintah Daerah Dalam Bidang IPOLEKSOSBUD HANKAM

terlaksananya kegiatan forum pemantapan wawasan kebangsaan

UNSUR Aparatur ,mahasiswa

terlaksananya Tokoh Agama kegiatan forum organisasi Kerukunan keagamaan Umat beragama terlaksananya Pengurus Osis kegiatan kemah SMA DAN SMK bakti Bhineka Tunggal Ika

meningkatnya dan terciptanya suasana tertib,aman,dan tentraman di tengah masyarakat meningkatnya dan terciptanya suasana tertib,aman,dan tentraman di tengah masyarakat meningkatnya dan terciptanya suasana tertib,aman,dan tentraman di tengah masyarakat

1. Koordinasi masalahKeamanan dan Ketertiban Kota (SK-4)

terlaksananya kegiatan koordinasi masalah ketertiban dan keamanan Kota

100%

100% Rp

787.131.500,00

100%

905.201.225

100%

1.040.981.409

100%

1.197.128.620

100%

1.376.697.913

100%

5.307.140.667

Kantor Kesbangpol

2. Koordinasi masalah Komunitas Intelijen Daerah (Kominda)

terlaksananya kegiatan koordinasi intelijen daerah

100%

100% Rp

242.760.500,00

100%

279.174.575

100%

321.050.761

100%

369.208.375

100%

424.589.632

100%

1.636.783.843

Kantor Kesbangpol

3. Tim Koordinasi Penyelkenggaraan Pemerintah Daerah dalam Bidang IPOLEKSOSBUD Hankam

terlaksananya koordinasi pemko dengan instansi vertikal/terkait

100%

100% Rp

1.265.530.000,00

100%

1.455.359.500

100%

1.673.663.425

100%

1.924.712.939

100%

2.213.419.880

100%

8.532.685.743

Kantor Kesbangpol

peningkatan kesadaran dan semangat kebersamaan dalam membangun Bangsa dan negara

1. Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan

terlaksananya kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan

100%

100%

Rp

70.351.500,00

100%

80.904.225

100%

93.039.859

100%

106.995.838

100%

123.045.213

100%

474.336.635

Kantor Kesbangpol

2. Forum Kerukunan Umat beragama

peningkatan kerukunan umat beragama

100%

100%

Rp

67.159.000,00

100%

77.232.850

100%

88.817.778

100%

102.140.444

100%

117.461.511

100%

452.811.582

Kantor Kesbangpol

3. Kemah Bakti terciptanya rasa Bhineka Tunggal Ika kesatuan dan persatuan

100%

100%

Rp

133.884.750,00

100%

153.967.463

100%

177.062.582

100%

203.621.969

100%

234.165.265

100%

902.702.028

Kantor Kesbangpol

b. Program Kemitraan pengembangan Wawasan Kebangsaan

meningkatnya kerukunan umat beragama PENINGKATAN PEMAHAMAN GENERASI MUDA TERHADAP KEMAJEMUKAN BANGSA INDONESIA

terlaksananya Tokoh Agama forum organisasi kewaspadaan keagamaan dini masyarakat terlaksananya upacara hari bela negara

aparatur dan tokoh masyarakat

terlaksananya pembauran ditengah masyarakat

Tokoh Agama organisasi keagamaan, tokoh adat

terlaksananya pengawasan orang asing

orang asing

meningkatnya kewaspadaan masyarakat akan bencana meningkatnya rasa nasionalisme dan patriotisme meningkatnya pembauran di tengah masyarakat terdatanya orang asing

4. Forum Kewaspadaan peningkatan Dini Masyarakat kewaspadaan dini masyarakat

100%

100%

Rp

68.431.500,00

100%

78.696.225

100%

90.500.659

100%

104.075.758

100%

119.687.121

5. Upacara Bela Negara peningkatan rasa nasionalisme dan patriotisme

100%

100%

Rp

32.246.500,00

100%

37.083.475

100%

42.645.996

200%

49.042.896

200%

56.399.330

6. Forum Pembauran Kebangsaan

peningkatan pembaurandi masyarakat

100%

100%

Rp

63.241.500,00

110.609.779

7. Pengawasan Orang Asing

terdapatnya data yang valid tentang orang asing

100%

Rp

125.694.500,00

Rp

495.118.500,00

100%

72.727.725

100%

144.548.675

83.636.884

100%

166.230.976

96.182.416

100%

191.165.623

100%

461.391.263

Kantor Kesbangpol

100%

217.418.197

Kantor Kesbangpol

100%

426.398.304

Kantor Kesbangpol

847.480.240

Kantor Kesbangpol

1.719.298.991

Kantor Kesbangpol

219.840.466

c. Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan terlaksananya Aparatur DESK PILKADA Gubernur tahun 2015 dan pemilu legislatif 2019 terlaksananya kegiatan penyerahan

aparatur kecamatan, kelurahan dan kota

terwujudnya aparatur peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat

peningkatan monitoring dan evaluasi Pilkada dan Pileg serta Pilpres terjaga ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan pemilu

terinventarisasi masalah aktual

1. Desk Pilkada Gubernur Tahun 2015 dan Pemilu Legislatif serta Pilpres 2019

terlaksananya desk Pilkada dan Pileg serta Pilpres

100%

100%

2. Penyerahan terpeliharanya satuan 100% penugasan satuan hansip linmas dalam hansip Linmas menghadapi pemilu Pilkada Gubernur Tahun 2015 dan Pemilu Legislatif d. Program Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT) 1. Inventarisasi masalah Aktual

terdokumentasinya laporan masalah aktual

100%

Rp

100%

569.386.275

100%

-

100%

654.794.216

100%

-

-

100%

Rp

111.066.600,00

100%

127.726.590

100%

146.885.579

100%

168.918.415

100%

194.256.178

100%

748.853.361

Kantor Kesbangpol

e. Program pelaksanaan pendidikan Politik Masyarakat terlaksananya penilaian tokoh masyarakat berprestasi

tokoh masyarakat

1. Penilian tokoh Masyarakat berprestasi

partisipasi masyarakat meningkat

100%

100%

Rp

59.694.500,00

100%

68.648.675

100%

78.945.976

100%

90.787.873

100%

104.406.054

100%

402.483.078

Kantor Kesbangpol

terlaksananya Penelitian dan pemeriksaan persyaratan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik terlaksanaya pemberdayaan dan monitoring Lembagaial Kemasyarakatan dan Partai Politik

Partai Politik yang mempuyai Meningkatnya keterwakilan di DPRD kinerja tim dalam melakukan verifikasi

2. Penelitian dan pemeriksaan persyaratan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik

terselenggaranya kegiatan penelitian dan pemeriksaan adm bantuan partai politik

100%

100%

Rp

107.652.000,00

100%

123.799.800

100%

142.369.770

100%

163.725.236

100%

188.284.021

100%

725.830.826

Kantor Kesbangpol

ketua ormas, LSM,OKP,DAN Partai Politik

3. Pemberdayaan dan terselenggaranya monitoring Lembaga kegiatan sosialisasi Sosial Kemasyarakatan dan Partai Politik

100%

100%

Rp

142.395.960,00

100%

163.755.354

100%

188.318.657

100%

216.566.456

100%

249.051.424

100%

960.087.851

Kantor Kesbangpol

4. Sosialisasi Pendidikan Politik bagi Generasi Muda

100%

100%

Rp

54.717.500,00

368.926.246

Kantor Kesbangpol

generasi muda,pramuka, OSIS,OKP

meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan

meningkatnya partisipasi dan peran LSK dalam mendukung berbagai program Pemko Padang

100%

62.925.125

100%

72.363.894

100%

83.218.478

100%

Padang,

95.701.249

100%

2014

PEMERINTAH KOTA PADANG

Recommend Documents